Mahein Nia Lian no. 16, 22 Janeiru 2011 Analisis Anggaran Pertahanan Keamanan Nasional di Timor-Leste 2011 Pendahuluan Salah satu persoalan utama bagi Timor-Leste sebagai salah satu Negara berkembang dalam upaya meningkatkan kapasitas pertahanan keamanannya, melalui pembangunan postur pertahanan keamanan, adalah anggaran pertahanan keamanan negara. Meskipun bukan satusatunya faktor yang menentukan, tetapi sudah pasti kita tidak bisa menutup mata bahwa masalah anggaran pertahanan keamanan adalah salah satu yang penting, apalagi jika dikaitkan dengan konsep perang modern saat ini.1 Memulai dengan angka yang palig mudah, ukuran anggaran pertahanan keamanan sebagai bagian anggaran pemerintah pusat.2 Anggaran Belanja di sektor pertahanan keamanan TimorLeste yang diberian negara melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) mengalami fluktuasi. Dari tahun anggaran 2009-2010 sampai dengan tahun aggaran 2011, anggaran belanja untuk sektor pertahanan keamanan mengalami kenaikan yang relative cukup tinggi.3 Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk sektor Pertahanan dan Keamanan Nasional dari tahun 2009 mencampai $59.000.000 USD, meningkat pada tahun 2010 menjadi $60.000.000 USD, sedangkan pada tahun 2011 menurun hingga 51, 000.000 USD ini tidak termasuk dengan anggaran $3,9.000.000 USD lebih yang dialokasikan dari kementerian Infrastruktur untuk Sektor Pertahanan dan Keamanan . Dengan demikian tahun 2011 anggaran untuk Keamanan Pertahanan mencapai $54,9.000.000 USD lebih. Anggaran Anggaran pada dasarnya merupakan bentuk dari kebijakan pemerintah yang tertuang dalam besaran angka dan berlaku untuk jangka waktu tertentu. Pembagian anggaran berdasarkan jangka waktu tertentu, misalnya satu tahun, merupakan implikasi dari keterbatasan sumber daya yang dapat dihasilkan pada waktu yang sama. Karena itu, dalam setiap kebijakan pemerintah, selalu dirumuskan target jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
1
Connie Rahakundini Bakrie, Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, Hal, 99. Lex Rieffel dkk, Menggusur Bisnis Militer Tantangan Pembiayaan TNI Melalui APBN, PT Mizan Media Utama bekerja sama dengan OSINDO, Bandung, 2007, Hal, 167. 3 Arif Yulianto, Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca Obra Di tengah Pusaran Demokrasi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal, 501. 2
1
Fundasaun Mahein (FM) menggunakan rumusan pada umumnya yaitu anggaran sebagai pernyataan tentang perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan terjadi dalam sebuah rentang waktu tertentu di masa yang akan datang serta realisasinya di masa yang lalu. Rumusan tersebut dibangun berdasarkan pengalaman yang lazim dilakukan dalam proses penganggaran. Pertama, menentukan kapan dan kebutuhan apa yang akan dipenuhi lebih dulu dengan jumlah uang yang tersedia. Karena itu dalam proses perencanaan, adanya kejelasan rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sangat diperlukan. Kedua, pembagian target berdasarkan waktu tersebut dibutuhkan untuk disesuaikan dengan pendapatan pada masa tertentu. Berdasarkan perkiraan yang realistis, uang yang dikumpulkan tidak mencukupi seluruh kebutuhan, maka yang kemudian dilakukan adalah menetapkan kebutuhan apa yang akan dibiayai terlebih dahulu dan kebutuhan apa yang dapat ditunda untuk dibiayai pada jangka waktu berikutnya. Ketiga, menyesuaikan tempo pemenuhan kebutuhan berdasarkan pendapatan pada jangka waktu yang sama.4 Perencanaan Program dan Implementasi FM memandang penyusunan anggaran pertahanan keamanan Timor-Leste cenderung kurang konkret. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh FM, proses penyusunan anggaran kurang definitif. FM menekankan belanja alat-alat pertahanan keamanan harus dapat diterjemahkan ke dalam program anggaran. Pertahanan keamanan Timor-Leste pun perlu sistem perencanaan, program, penganggaran yang baik. Misalnya, komponen-komponennya apa saja, tiap komponen itu harganya berapa, apa prioritasnya, datangnya dari mana saja. Menanggapi hal itu Anggota Parlamen Nasional, Arseino Bano dari Komisi B yang membindagi masalah pertahanan keamanan dan urusan luar negeri menyatakan bahwa, jika pemerintah inggin membangun pertahanan yang kokoh mesti melihat apa yang menjadi prioritas bagi pertahanan keamanan kita. Lebih jauh Bano menyatakan, selama ini pemerintah belum mempunyai program yang diprioritaskan. Menurutnya, kalau tidak ada yang dijadikan prioritas dan program yang baik dalam membangun keamanan pertahanan akan menyebabkan anggaran meningkat secara tiba-tiba. Karena semuanya dijadikan prioritas oleh pemerintah itu menjadi persoalan penting yang mesti diperhatikan.5 Namun FM menilai dengan ketidak jelasan program yang telah dibangun oleh pemerintah akan menyebabkan pemerintah menghadapi kegagalan yang sama seperti kasus-kasus terdahulu. 4 5
Wawancara dengan Arsenio Paixão Bano Anggota Parlamen Nasional dari komisi B yang membidangi pertahanan keamanan, di Dili, 21 Desember 2010.
2
misalnya Kapal Patroli F-FDTL: Jaco dan Betano serta pembagunan pelabuhan sementara di desa Hera yang mengalami persoalan besar. Ketika Pemerintah memutuskan untuk membeli dua Kapal Patroli dari Republik Rakyak Cina, dengan harga $28.000.000 USD tidak melalui suatu survey/estudi yang layak. Survey atau estudi mendalam bertujuan untuk mengetahui kapal yang dibeli nanti dapat melakukan patroli di perairan laut Timor bagian selatan/Tasi Mane atu tidak. Karena pemerintah belum melakukan studi kelayakan, maka yang terjadi adalah kapal-kapal tersebut tidak beroperasi di Tasi Mane. Kapal-kapal tersebut hanya mampu melakukan patroli dari Dili sampai Batugede atau hanya disekitar Dili bahkan satu diantarnya sudah rusak. Ini akibat dari tidak adanya persiapan dan estudi yang layak tentang kondisi perairan Timor-Leste.6 Mengenai dua kapal F-FDTL yang sala satunya sedang mengalami kerusakan, FM menyalahkan tren pemerintah yang cenderung membeli kapal bekas dan tidak melakukan suatu studi yang lebih mendalam dengan keadaa n geografi Timor-Leste.7 Fokus pemerintah dalam pertahanan sebenarnya adalah peningkatan pertahanan maritim. Karena sebagian besar batas wilayah Timor-Leste adalah laut. Itu ancaman utama bagi TimorLeste. Tapi bukan berarti keberadaan kapal patoroli tidak dibutuhkan. Kapal patroli masih dibutuhkan, kalau sudah melalui kesiapan dan selama anggaran memungkinkan serta tidak merepotkan.8 Menurut FM keberadaan kapal patroli memang diperlukan, tapi pemerintah harus mempertimbangkan tiga hal penting yaitu: biaya perawatan dan retrofit (perbaikan). Sedankan hal yang tidak kalah pentingnya adalah tempat berlabunya kapal atau pelabuhan. Namun demikian dalam anggaran tahunan 2011 pemerintah berencana untuk mengalokasikan anggaran agar menambah armad Kapal bagi PNTL Unit Maritim. Menurut Arseno Bano, tidak menjadi persoalan, namun Ia mempertanyakan sejauh mana kondisi yang telah disiapkan oleh pemerintah. Apakah pemerintah sudah melakukan studi terhadap kondisi laut di perairaan Timor-Leste serta persiapan lain seperti pelabuhan yang layak, persiapan tim yang nantinya melakukan perawatan serta nakoda yang handal agar dapat mengoperasikan kapal. Lebih jauh Bano juga menyampaikan bahwa, Kalau tidak didukung oleh tiga hal ini maka kapal yang dibeli belum sampi dua atau tiga tahun sudah rusak. Sedangkan menurut Duarte Nunis bahwa tahun kemarin pemerintah telah membuat kesalahan karenan belum ada pelabuhan pemerintah sudah memutuskan untuk membeli kapal dari Cina.
6
Wawancara dengan Arsenio Paixão Bano Anggota Parlamen Nasional dari komisi B yang membidangi pertahanan keamanan, di Dili, 21 Desember 2010. 7 beritahankam.blogspot.com/.../agus-widjojo-anggaran-pertahanan.html 8 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:TNbDFtf2Pm0J:www.tempointeraktif.com/ hg/kesra/2010/11/11/brk,20101111291110,id.html+Rencana+membeli+pesawat+tempur+dan+perawatan&cd=1&hl=i d&ct=clnk&gl=id&client=firefox-a
3
Duarte percaya bahwa permohonan berikutnya untuk membeli kapal tentu saja pemerintah sudah mempunya kesiapan dengan baik karena belajar dari dua kapal yang terdahulu.9 Namun FM melihat bahwa lebih baik pemerintah utamakan persiapan sumber daya yang ada sehingga pemerintah tidak mengulang kesalahan yang sama ketika membeli dua kapal asal cina itu. Jadi untuk sekarang pemerintah mesti melakukan perencanaan yang baik seperti perencanaan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal yang berfungsi sebagai pendukung Armada PNTL Unit Maritim dan F-FDTL Unit Naval dalam hal fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal. Berkaitan dengan itu PNTL Unit Maritim dalam perencananya pada 2012 akan menambah jumlah armada kapal patroli disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan konstelasi geografis bagi keamanan wilayah perairan kita, untuk itu perlu adanya fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal yang sanggup melayani semua jenis kapal patroli maupun kapal perang FFDTL Unit Naval dan PNTL Unit Maritim baik untuk perawatan dan perbaikan kapal. Dengan pertimbangan tersebut di atas, pembangunan galangan kapal untuk melayani reparasi kapalkapal patroli milik F-FDTL Unit Naval dan PNTL Unit Maritim sendiri sangat diperlukan.10 Pengawasan Terhadap Anggaran Pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap suatu kegiatan dalam organisasi untuk menjamin agar semu pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.11 Seperti telah diketahui bahwa Parlamen Nasional (PN) mempunya fungsi yaitu fungsi pembuatan peraturan perundang – undangan ( legislative function ), fungsi anggaran ( budgeting function ), dan fungsi pengawasan ( control function ). Salah satu fungsi dari PN adalah fungsi pengawasan ( control function ). Hal ini menjadi sangat penting dalam mengontrol anggaran yang telah dialokasikan bagi sektor pertahanan keamanan. Dalam Konstitusi Rebublik Demokrasi Timor-Leste pasal 95 tentang wewenang Parlamen Nasional dalam ayat 3 alinea d yang menyatakan, Parlamen Nasional juga berwewenag dan bertanggung jawab untuk: Mempertimbangkan Rencana Negara dan Agaran Belanja dan pendapatan Negara dan Laporan pelaksanaanya. Sedangkan dalam alinea e yang berbunyi: mengawasi pelaksanaan anggaran Negara.12 Ini menunjukan bahwa, fungsi Parlamen Nasional tidak sebatas mengesahkan anggaran Negara namum Parlamen Nasional masih memiliki tugasnya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran yang telah disahkan tersebut mesti tepat sasaran dan oleh karenanya diperlukan pengawasan-pengawasan dari lembaga
9
Wawancara dengan Duarte Nunis, Presiden Komisi B di Parlamen Nasionan, Dili Rabu 12 Januari 2011. http://yirfan.blogspot.com/2009/01/yim345-snmt-2006-perencanaan-galangan.html 11 elearning.gunadarma.ac.id/.../bab5-pengawasandanperhitungananggaran.pdf 12 Undan-undang Dasar Republik Demokrasi Timor-Leste, tahun 2002. 10
4
perwakilan rakyat/PN secara maksimal. Sehingga nantinya dalam pertanggungjawaban oleh pemerintah mesti sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditentukan.13 Bagaimana peranan Parlamen Nasional khususnya Komisi B dalam melakukan pengawasan terhadapa anggaran yang telah dialokasikan terhadap sektor pertahanan keamanan TimorLeste. Berhubung dengan itu, Wakil Presiden Komisi B, Paul Fatima Martis di Parlamen Nasional menjelaskan bahwa, selama ini pengawasan yang dilakukan oleh parlamen berjalan normal namun itu hanya sebatas pada laporan yang disampaikan oleh pemerintah terhadap Komisi B di Parlamen Nasional.14 Ini menunjukan bahwa Parlamen Nasional melakukan kontrol hanya sebatas pada laporan yang diserahkan oleh pemerintah dan tentu saja berbeda dengan fakta yang terjadi dilapangan. Minimnya kontrol yang dilakukan oleh parlamen Nasional menyebabkan tidak efektifnya pemerintah dalam mengelola anggaran dengan baik untuk kepentingan pertahanan keamanan kita. Berkaitan dengan itu Komisi B di Parlamen Nasional menyatakan bahwa, pemerintah melalui sekretasir Negara urusan keamanan telah gagal dalam mengimplementasikan anggaran 2009 yang telah dialokasikan kepada departemen kamanan.15 Namun melalui pengamatan yang dilakukan oleh FM selama ini menunjukan bahwa Parlamen Nasional khususnya Komisi B yang membidangi pertahanan keamanan tidak melakukan tugasnya dengan maksimal hal ini dapat dilihat terhadap beberapa program pemerintah yang dianggap telah gagal dalam mengimplementasikannya. Kegagalan Paralamen dalam mengontrol anggaran yang telah dialokasikan untuk pemerintah menyebabkan kerugian terhadap Negara. Kegagalan tersebut menurut FM disebabkan oleh dua hal yaitu. Pertama, pemerintah tidak mempunyai program atau rencana yang baik dalam membangun angkatan pertahanan keamanan secara menyeluruh. Sedangkan yang kedua adalah pemerintah tidak mampu mengelola anggaran dalam mengimplementasikannya secara baik dan benar untuk pembangunan angkatan pertahanan keamanan Timor-Leste. Yang menjadi tolak ukur dalam kegagalan tersebut adalah sebagai berikut: pertama, proses pembangunan pelabuhan sementara yang diperuntukan F-FDTL Unit Naval sampai pada tahun 2010, meskipun pemerintah sudah membuat kesepakatan dengan sala satu perusahaan dari Australia dan telah membayar hampir 50% lebih namun pelabuah belum dibangun sekarang baru masuk pada tahap awal yaitu mendatangkan peralatan konstruksi ke Dili. Lebih jauh Ia menyatakat bahwa, pada tahun 2010 Parlamen Nasional sudah menyetujui anggaran sebesar 7,1.000.000 USD. Hingga bulan Desember 2010 pelabuhan sementara yang
13
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gnENWLyUucsJ:www.unissula.ac.id/ perpus/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D604:pengawasan-terhadap-anggaranpendapatan-dan-belanja-daerah--apbd--kota-semarang-oleh-dprd-kota-semarang%26catid%3D49:skripsihukum%26Itemid%3D58+pengawasan+terhadap+anggaran&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id 14 Wawancara dengan Wakil Presiden Komisi B, Paul de Fatima Martis di Parlamen Nasional, Dili, 12 Februari 2011. 15
Surat Kabar Suara Timor Losorae, Edisi Rabu 01 Desember 2010.
5
direncanakan dibangun di desa Hera belum selesai.16 Namun Sekretaris Negara Urusan Pertahanan, Julio Tomas Pinto menyatakan bahwa, pemerintah akan menambah anggaran sebesar 1,5.000.000 USD untuk menyelesaikan proses pembagunan pelabuhan sementara itu. Lebih jauh Julio Tomas Pinto menjelaskan juga bahwa, pelabuhan sementara tersebut akan selesai dibangun pada bulan Mei tahun 2011 ini.17 Namun Menurut Komandan Unit Naval F-FDTL Kolonel, Donancio Gomes “Pedro Klamar Fuik” bahwa, pembangunan pelabuhan sementara bagi Uniti Naval di Hera belum terlaksanan karena terjadi perubahan rencanan. Lebih jauh Kolonel Pedro Klamar Fuik juga menjelaskan lagi bahwa, Ia tidak tahu persis persoalan yang selama ini menghambat pembangunan pelabuhan yang sudah direncanakan selesai pada tahun 2010 itu.18 Sedangkan Presiden Komisi B, Duarte Nunis di Parlamen Nasionan mengakui bahwa, telah terjadi persoalan dalam membangun Pelabuhan sementara di Hera. Lebih jauh Ia menjelaskan bahwa, proses pembangunan pelabuhan sementara di Hera memang agak terlambat hingga sekarang peralatan konstruksi untuk pembangunan pelabuhan Hera baru tiba di Dili. Lebih Jauh Duarti juga menjelaskan lagi bahwa, Komisi B sudah berkordinasi dengan Kementerian Keuanggan untuk melakukan investigasi dan mencari penyebab persoalan apa yang menghambat proses pembagunan Dermaga Hera tersebut.19 Kedua, begitu juga pembagunaan rumah asrama untuk F-FDTL yang belum terrealisasikan meskipun pada tahu kemarin Parlamen Nasional sudah menyetujuinya. Namum pemerintah tidak mempunyai kapasitas untuk membangunnya. Berkaita dengan itu Arseino Bano menyatakan, pada tahun 2010 memerintah ingin membangun Asrama/perumahan bagi F-FDTL Unit Naval di Hera, dan kami di Parlamen Nasional sudah menyetujuinya, namun pemerintah tidak memiliki kapasitas untuk membangunnya sehingga sampai sekaran tempat untuk Asrama tersebut belum ada.20 Fundasaun Mahein (FM) menilai persoalan yang dihadapi oleh pemerintah sebagi sebuah kegagalan dalam mengelola anggaran Negara yang telah disetujui oleh parlamen Nasional. Menurut FM anggaran tersebut tidak tepat sasaran, ini dikarenakan pemerintah tidak memiliki program yang dirancan menurut kebutuhan anggaran serta kondisi lingkungan yang dihadapi. Begitu juga Parlamen Nasional tidak melaksanakan fungsi sebagai pengontrol secara maksimal sebagaimana sudah tercantum dalam konstitusi RDTL pasal 95 ayat 3. Kesimpulan 16
Wawancara dengan Arsenio Paixão Bano Anggota Parlamen Nasional dari komisi B yang membidangi pertahanan keamanan, di Dili, 21 Desember 2010. 17
Surat Kabar Timor Post, Edisi jum`at 03 Desember 2010. Surat Kabar Timor Post, Edisi Senin November 2010. 19 Wawancara dengan Duarte Nunis Presiden Komisi B yang membidangi pertahanan keamanan dan luar negeri di Parlamen Nasional, Dili, 12 Januari 2011. 20 Wawancara dengan Arsenio Paixão Bano Anggota Parlamen Nasional dari komisi B yang membidangi pertahanan keamanan, di Dili, 21 Desember 2010. 18
6
FM memandang penyusunan anggaran pertahanan dan keamanan Timor-Leste cenderung kurang konkret. Berdasarkan pengamatan FM, proses penyusunan anggaran kurang definitif. Sebelumnya penyusunan kebijakan pertahanan dan keamanan negara, pemerintah harus merumuskan strategi pertahanan keamanan negara lebih dulu. Penyusunan strategi pertahanan dan keamanan negara harus dibangun secara komprehensif sesuai dengan tujuan pertahanan keamanan yang telah ditetapkan. Hasil dari perumusan strategi ini adalah kebijakan Negara. Setelah merumuskan kebijakan pertahanan keamanan negara secara tepat berdasarkan strategi pertahanan keamanan negara yang telah ditetapkan, kemudian dapat dirumuskan lebih lanjut rencana pengembangan postur pertahanan keamanan yang dibutuhkan. Dari sini, barulah disusun program-program pertahanan keamanan. Semua pemikiran di atas merupakan suatu konsepsi dasar tentang pertahanan keamanan negara. FM menilai bahwa pembelanjasn alat-alat pertahanan keamanan harus dapat diterjemahkan ke dalam program anggaran. Pertahanan keamanan Timor-Leste pun perlu sistem perencanaan, program, dan penganggaran yang baik. Selain anggaran yang dapat terbaca, oleh Parlamen Nasional, LSM, Gereja dan masyarakat sipil, supaya bias memudahkan mereka untk diskusi terhadap pengunaan anggaran yang telah dialokasikan oleh Negara terhadap sektor pertahanan keamanan. Rekomendasi Fundasaun Mahein (FM): Rekomendasi FM 1 Kedepannya Pemerintah mesti melakukan perencanaan sebelum melakukan pembelian Armada Kapal bagi PNTL Unit Maritim maupun F-FDTL Unit Naval. Perencanaan yang baik seperti perencanaan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal yang berfungsi sebagai pendukung Armada PNTL Unit Maritim dan F-FDTL Unit Naval dalam hal fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal. Rekomensasi FM 2 Pembelian Armada kapal patroli disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan konstelasi geografis bagi keamanan wilayah perairan serta kondisi laut kita. Rekomendasi FM 3 Pemerintah mesti meningkatkan kapasitas dalam mengelola anggaran yang di alokasikan khususnya terhadap sektor pertahanan keamanan negara dengan demikian anggara tersebut dapat dipergunakan untuk pembagunan pertahanan keamanan Timor-Leste. Rekomendasi FM 4 Pertahanan keamanan Timor-Leste kedepannya mesti meningkatkan sistem perencanaan, program, dan penganggaran yang baik. 7
Rekomendasi FM 5 Parlamen Nasional khususnya Komisi B yang membidangi pertahanan keamanan dan masalah luar negeri agar dapat meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan anggaran pemerintah khususnya di sektor pertahanan keamanan. Peningkatan kontrol dalam arti jangan hanya sebatas melihat laporan pemerintah namun harus melihat tindakan nyata dilapangan. Rekomendasi FM 6 Kedepannya, pemerintah mesti merumuskan strategi pertahanan keamanan negara lebih dulu. Penyusunan strategi pertahanan keamanan negara harus dibangun secara komprehensif sesuai dengan tujuan pertahanan keamanan yang telah ditetapkan.
8
Daftar Pustaka Buku-buku Arif Yulianto, Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca Obra Di tengah Pusaran Demokrasi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002. Connie Rahakundini Bakrie, Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007. Undan-undang Dasar Republik Demokrasi Timor-Leste, tahun 2002. Lex Rieffel dkk, Menggusur Bisnis Militer Tantangan Pembiayaan TNI Melalui APBN, PT Mizan Media Utama bekerja sama dengan OSINDO, Bandung, 2007. Surat Kabar Surat Kabar Suara Timor Losorae, Edisi Rabu 01 Desember 2010. Surat Kabar Timor Post, Edisi Jum`at 03 Desember 2010. Surat Kabar Timor Post, Edisi Senin 15 November 2010. Wawancara Wawancara dengan Wakil Presiden Komisi B, Paul de Fatima Martis di Parlamen Nasional, Dili, 12 Februari 2011. Wawancara dengan Arsenio Paixão Bano Anggota Parlamen Nasional dari komisi B yang membidangi pertahanan keamanan, di Dili, 21 Desember 2010. Wawancara dengan Duarte Nunis Presiden Komisi B yang membidangi pertahanan keamanan dan luar negeri di Parlamen Nasional, Dili, 12 Januari 2011. Internet http://yirfan.blogspot.com/2009/01/yim345-snmt-2006-perencanaan-galangan.html elearning.gunadarma.ac.id/.../bab5-pengawasandanperhitungananggaran.pdf http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gnENWLyUucsJ:www.unissula.ac.id/p erpus/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3 Darticle%26id%3D604:pengawasan-terhadap-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-apbd--kota-semarang-oleh-dprd-kota-semarang%26catid%3D49:skripsihukum%26Itemid%3D58+pengawasan+terhadap+anggaran&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id
9
