ISSN-P 2407-2184 Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu ( ACSY ) Volume V, No. 2, September 2016, h. 24-36
ANALISIS AKUNTANSI ASET TETAP KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN Mardiana, S.E., M.M 02505068301 Dosen Program Studi Akuntansi Politeknik Sekayu Email
[email protected] Zulkarnain Abstrak Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perlakuan akuntansi penghapusan aset tetap kendaraan bermotor roda empat Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. jenis data primer dan sekunder sedangkan teknik analisis datanya yaitu deskriptif kualitatif. Berdasarkan pembahasan diperoleh perlakuan akuntansi penghapusan aset tetap kendaraan bermotor roda empat sudah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilihat dari pengakuan, penilaian dan pengukuran serta pengungkapannya saat penghapusan, hanya saja terdapat perbedaan pencatatan ditahun 2013, 2014 yang menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual sedangkan 2015 menggunakan basis akuntansi akrual. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya tanggal efektif yang mengharuskan ditahun 2015 semua entitas pelaporan harus menerapkan basisis akuntansi akrual. Saran yang dapat diberikan penulis kepada Pengelolah Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Kata Kunci : Perlakuan Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap
I.
PENDAHULUAN
jangka waktu yang relatif panjang. Namun, manfaat
1.1
Latar Belakang Pemilihan Judul
yang diberikan aset tetap tersebut semakin lama
Pemerintahan
yang
baik
adalah
semakin
menurun
secara
terus-menerus,
dan
pemerintahan yang dapat melayani masyarakat
menyebabkan terjadinya penyusutan (depreciation)
secara optimal. Dalam pelayanannya terhadap
kecuali tanah (land). Selain penyusutan yang
masyarakat, aset tetap merupakan komponen
terjadi
penting untuk menunjang kegiatan operasionalnya.
kendaraan bermotor juga rawan akan kehilangan,
Aset tetap dapat berupa tanah, bangunan, peralatan,
kerusakan,
mesin dan lain sebagainya. secara resmi aset tetap
pemusnahan, keputusan pengadilan yang telah
pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.
memiliki kekuatan hukum tetap; dan hal-hal lain
71 tahun 2010 serta dipertegas dalam Peraturan
yang dapat memicu suatu aset tetap harus
Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2007 tentang
dihapuskan. Kegiatan
pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
dalam
Berdasarkan dari segi fungsinya aset tetap memiliki fungsi yang berbeda pada setiap jenisnya.
sepanjang
pemanfaatannya
kecurian,
Peraturan
aset
pemindah
tetap
tanganan,
penghapusan ini tertuang
Menteri
Keuangan
Nomor
50/PMK.06/2014 yang juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007.
Kendaraan roda empat juga sangat dibutuhkan
Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan
untuk mobilisasi pegawai dalam rangka peninjauan
dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi
lapangan atas aktivitas pemerintahan lainnya. Masa
Banyuasin (MUBA) merupakan badan/ instansi
pemanfaatan aset tetap kendaraan bermotor roda
yang secara pokok merupakan unsur pelaksana
empat ini yang lebih dari satu tahun diharapkan
pemerintah
dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam
pengelolaan aset daerah. DPPKAD Kabupaten
Jurnal ASCY, Volume V, No. 2, September 2016, h. 24-36
yang
salah
satu
tugasnya
yaitu
24
Musi Banyuasin dibentuk berdasarkan Peraturan
II.
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 tahun
2.1 Pengertian Aset dan Aset Tetap
2008 tentang pembentukan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten
Musi
Banyuasin.
Bidang
Aset
LANDASAN TEORI
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 (PSAP 07 Aset
DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin bertugas
tetap : lampiran I.08) adalah sebagai berikut:
untuk menata dan mengelolah aset pemerintah
1)
Aset
daerah yang memiliki jumlah dan nilai yang cukup
Aset adalah sumber daya ekonomi yang
tinggi. Tetapi berdasarkan observasi penulis dalam
dikuasai dan/ atau dimiliki pemerintah sebagai
proses
terjadi
akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
penguluran waktu karena membutuhkan suatu
manfaat ekonomi dan/ atau sosial dimasa
proses
surat
depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
keputusan kepala daerah mengenai penghapusan
pemerintah maupun masyarakat, serta dapat
barang milik daerah tersebut diterbitkan, sehingga
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber
proses penghapusan aset tetap yang dimaksud
daya nonkeuangan yang diperlukan untuk
bergeser dari target waktu yang diharapkan
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
sehingga aset tetap yang akan dihapuskan tersebut
sumber-sumber daya yang dipelihara karena
tidak serta merta dalam waktu yang cepat bisa
alasan sejarah dan budaya.
dihapuskan.
2)
penghapusannya
dan
pada
seringkali
akhirnya
menunggu
Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk
mengetahui
Aset tetap adalah aset berwujud yang
akuntansi
mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua
penghapusan aset tetap yang telah dilakukan
belas) bulan untuk digunakan, dalam kegiatan
menuangkan dalam penulisan penelitian dengan
pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat
judul “Analisis Akuntansi Penghapusan Aset
umum. Aset tetap sering merupakan suatu
Tetap
Kendaraan
Pemerintah
bagaimana
Aset Tetap
Roda
Empat
bagian utama aset pemerintah dan karenanya
Kabupaten
Musi
signifikan dalam penyajian neraca termasuk
Bermotor
Daerah
dalam aset tetap pemerintah adalah:
Banyuasin”
a. Aset tetap yang dimiliki entitas pelapor 1.2
Rumusan Masalah
namun
Berdasarkan latar belakang yang telah
lainnya, misalnya instansi pemerintah
diuraikan maka rumusan masalah sebagai berikut:
dimanfaatkan
oleh
entitas
lainnya, universitas, dan kontraktor;
“Bagaimana akuntansi penghapusan aset tetap
b. Hak atas tanah
kendaraan bermotor roda empat pemerintah daerah
Tidak termasuk dalam definisi aset
Kabupaten
tetap adalah aset yang dikuasai untuk
Musi
Banyuasin
pada
Tahun
2013,2014,2015 ?”
dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti
1.3
penulisan
(materials)
dan
perlengkapan (supplies).
Tujuan Penulisan Tujuan
bahan
ini
adalah
untuk
mengetahui akuntansi penghapusan Aset tetap kendaraan bermotor roda empat Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
Jurnal ASCY, Volume V, No. 2, September 2016, h. 24-36
2.2
Klasifikasi Aset Tetap Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan
kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam
25
aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap
Berdasarkan
uraian
diatas
telah
menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
dijelaskan bahwa aset tetap pemerintah daerah
Nomor 71 tahun 2010 (PSAP 07 Aset tetap :
diklasifikasikan menjadi berbagai jenis yang mana
lampiran I.08) adalah sebagai berikut:
setiap jenisnya memiliki fungsi atau kegunaan
a)
Tanah;
yang berbeda pula.
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan
2.3
maksud untuk dipakai dalam kegiatan
b)
Berdasarkan
siap dipakai.
diatribusikan secara langsung adalah:
Peralatan dan Mesin;
1)
Biaya persiapan tempat;
Peralatan dan mesin mencakup mesin-
2)
Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan
dan
kendaraan
bermotor,
alat
biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
lainnya yang nilainya signifikan dan masa
3)
Biaya pemasangan (installation cost);
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan
4)
Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur,
dan dalam kondisi siap pakai.
dan;
Gedung dan bangunan;
5)
Gedung dan bangunan mencakup seluruh
Berdasarkan
Standar
Akuntansi
Pemerintahan (2010:07) komponen biaya perolehan
dengan
aset tetap khususnya untuk peralatan dan mesin
maksud
untuk
dipakai
dalam
adalah:
kondisi siap pakai.
Biaya
Jalan, irigasi, dan jaringan;
menggambarkan jumlah pengeluaran yang
Jalan, irigasi, dan jaringan mecakup jalan,
telah dan masih harus dilakukan untuk
irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh
memperoleh peralatan dan mesin tersebut
pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
sampai siap pakai. Biaya ini antara lain
Aset tetap lainnya; dan
meliputi
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap
pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya
yang tidak dapat dikelompokkan kedalam
langsung lainnya untuk memperoleh dan
kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh
mempersiapkan sampai peralatan dan mesin
dan
tersebut siap digunakan.
dimanfaatkan
untuk
kegiatan
operasional pemerintah dan dalam kondisi
f)
Biaya konstruksi.
gedung dan bangunan yang diperoleh
kegiatan operasional pemerintah dan dalam
e)
Akuntansi
Pemerintahan (2010:07) contoh biaya yang dapat
elektronik, inventaris kantor, dan peralatan
d)
Standar
operasional pemerintah dan dalam kondisi
mesin
c)
Penilaian Aset Tetap
perolehan
peralatan
harga
Berdasarkan
dan
pembelian,
uraian
mesin
biaya
diatas,
dapat
siap pakai.
disimpulkan bahwa komponen biaya aset tetap
Konstruksi dalam pengerjaan
merupakan biaya perolehan keseluruhan atas aset
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup
tetap tersebut saat aset tersebut diperoleh. Baik
aset tetap yang sedang dalam proses
diperoleh
pembangunan umum pada tanggal laporan
,perolehan secara gabungan, atau pun pertukaran
keuangan belum selesai seluruhnya.
aset (ExchangesOf Assets).
Jurnal ASCY, Volume V, No. 2, September 2016, h. 24-36
dari
konstruksi
dalam
pengerjaan
26
2.4
Kendaraan Roda Empat
tercatat aset tetap dalam neraca dan beban
Penjelasan kendaraan roda empat menurut
penyusutan dalam laporan operasional.
Yusuf (2010:14) adalah sebagai berikut: Alat angkutan tersebut terdiri atas kendaraan
2.6
Pengertian Penghapusan
perorangan dinas yang berjenis sedan ataupun
Pengertian Penghapusan Menurut Peraturan
jeep. Kendaraan ini dipergunakanoleh pejabat
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
negara
yang juga telah dipertegas dalam Peraturan Menteri
dan
pejabat
eselon
tertentu.
Kendaraan bus biasanya dipergunakan untuk
Keuangan No.50/PMK.06/2014 sebagai berikut:
angkutan pegawai dari suatu lokasi ke lokasi
Penghapusan adalah tindakan menghapus
lain, seperti kunjungan pemerintah dalam
barang milik daerah dari daftar barangdengan
rangka studi banding.
menerbitkan surat keputusan dari pejabat
Selain dari kendaraan yang disebutkan diatas
yang
yang sifatnya umum tersebut, terdapat pula
pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau
kendaraan yang sifatnya khusus seperti mobil
pengelola dari tanggung jawab administrasi
ambulans,
dan fisik atas barang yang berada dalam
mobil
penerangan,
jenazah,
mobil
unit
mobil pemadam kebakaran,
berwenang
untuk
membebaskan
penguasaannya.
mobil tinja, mobil tangki, mobil monitoring
Hal yang sama diterapkan untuk aset tetap
frekuensi, mobil unit perpustakaan keliling,
yang karena alasan lain juga tidak digunakan secara
mobil unit visual mini darat, mobil unit
aktif lagi dalam operasional pemerintah tidak
panggung,
mobil
memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di
puskesmas keliling, dan mobil kesehatan
pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya, hal ini
hewan.
dijelaskan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
mobil
unit
pameran,
07 paragraf 78 dan 79 sebagai berikut: 2.5
78. Aset tetap yang secara permanen dihentikan
Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Menurut Yusuf (2010:117) “Penyusutan
atau dilepas harus dieliminasi dari neraca
atau depresiasi adalah suatu proses yang sistematik
dan
dan
Laporan Keuangan.
rasional
dalam
mengalokasikan
harga
perolehan aktiva tetap ke periode-periode yang memperoleh
manfaat
dari
pemakaian
aktiva
dimaksud”
diungkapkan
dalam
Catatan
atas
79. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset
Berdasarkan
Standar
Akuntansi
Pemerintahan (2010:07) penyusutan dan nilai penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut :
lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Pada kenyataan rillnya penghapusan aset tetap pemerintah seringkali memiliki kendala
Penyusutan adalah alokasi yang sistematis
waktu atau membutuhkan proses yang cukup lama
atas nilai suatu aset tetap yang dapat
sementara menunggu surat keputusan penghapusan,
disusutkan (depreciable assets) selama masa
sehingga
manfaat aset yang bersangkutan.
penghapusan keluar maka aset tetap yang rusak
Nilai
masing-masing
atau tidak dapat digunakan lagi tersebut dicatat
periode diakui sebagai pengurang nilai
menjadi akun aset lain-lain. Hal ini juga sesuai
penyusutan
untuk
Jurnal ASCY, Volume V, No. 2, September 2016, h. 24-36
dalam
menunggu
surat
keputusan
27
dengan pendapat menurut Tanjung (2009:252)
dalam penguasaan pengguna dan/atau
sebagai berikut:
kuasa pengguna.
Bila aset tetap tidak dapat digunakan lagi
2. Penghapusan
barang
milik
daerah
karena sudah rusak berat maka aset tetap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
tersebut akan dihapus dari pembukuan.
huruf b,dilakukan dalam hal barang milik
Proses penghapusan seringkali memerlukan
daerah
waktu yang lama, sementara menunggu surat
kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau
keputusan penghapusan terbit aset tetap yang
karena sebab-sebab lain.
rusak atau tidak dapat digunakan lagi dipindahkan
dari
kelompok
aset
dimaksud
sudah
beralih
3. Penghapusan sebagaimana dimaksud pada
tetap
ayat (1), dilaksanakan dengan Keputusan
menjadi akun aset lain-lain.
pengelola atas nama Kepala Daerah. 4. Penghapusan sebagaimana dimaksud pada
2.7
Barang Milik Daerah
ayat (2), dilaksanakan dengan Keputusan
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri
Kepala Daerah.
Nomor 17 tahun 2007 pengertian Barang Milik
Pasal 55
Daerah (BMD) adalah “Barang
1. Penghapusan barang milik daerah dengan
milik
daerah
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh
tindak
lanjut
pemusnahan
dilakukan
atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah
apabila barang milik daerah dimaksud:
atau perolehan lainnya yang sah.”
a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindah
2.8
Penghapusan
Barang
Milik
tangankan; atau
Daerah
b. alasan lain sesuai ketentuan peraturan
(BMD) Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Dalam
perundang-undangan.
Negeri No. 17 Tahun 2007 yang menjelaskan
2. Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada
pembahasan mengenai barang milik daerah yang
ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna
dalam
dengan keputusan dari pengelola setelah
hal
penghapusan
ini
penulis
aset
tetap.
memfokuskan Berikut
ini
pada adalah
mendapat persetujuan Kepala Daerah.
pembahasan mengenai penghapusan yang ada pada
3. Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana
pasal 53, 54 dan 55 berikut ini:
dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam
Pasal 53
Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan
Penghapusan barang milik daerah meliputi:
kepada Kepala Daerah.
a. Penghapusan
dari
Daftar
Barang
Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna; dan b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.
Penghapusan
bagian XI barang
milik
Kendaraan
Dinas
Operasional Sebagaimana
Pasal 54 1. Penghapusan
2.9
yang
dicantumkan
pada
mengenai penghapusan yang diatur
daerah
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
tahun 2007 dijelaskan bahwa kendaraan dinas
huruf a,dilakukan dalam hal barang milik
operasional dapat dihapuskan karena berbagai
daerah dimaksud sudah tidak berada
alasan tertentu yang telah diatur sebagai berikut:
Jurnal ASCY, Volume V, No. 2, September 2016, h. 24-36
28
a). Kendaraan dinas operasional yang telah
administratif/pemilikan
kendaraan,
dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik
keadaan
Daerah dapat dijual melalui pelelangan baik
mengganggu kelancaran tugas dinas,
pelelangan
efisiensi
umum
dan/atau
pelelangan
terbatas;
fisik,
kemungkinan
penggunaannya,
biaya
operasional, nilai jual kendaraan, dan
b). Kendaraan dinas operasional yang dapat
lain-lain yan dipandang perlu. Hasil
dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik
penelitian Panitia Penghapusan tersebut
Daerah yang telah berumur 5 (lima) tahun
dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
lebih;
apabila memenuhi persyaratan, Kepala
c). Penghapusan kendaraan dinas operasional
Daerah menetapkan keputusan tentang
walaupun batasan usianya telah ditetapkan,
penghapusan
harus
operasional.
tetap
memperhatikan
kelancaran
pelaksanaan tugas dan/atau sudah ada
g)
penggantinya;
kendaraan
Pelaksanaan Penjualan/Pelelangan: a). Setelah
d). Kendaraan dinas operasional yang dapat
dihapus
1. Jenis sedan,
melalui
wagon,
daftar
pelaksanaan
penjualannya
station
dari
inventaris,
dihapus dari Daftar Inventaris terdiri dari: jeep,
dinas
dapat
dilakukan
pelelangan
umum
atau
pelelangan terbatas;
minibus dan pickup;
b). Pelelangan
2. Jenis kendaraan bermotor beroda 2
umum
dilaksanakan
melalui kantor lelang negara;
(dua), (sepeda motor dan scooter);
c). Pelelangan
3. Jenis Kendaraan Dinas operasional
terbatas
dilaksanakan
khusus terdiri dari mobil Ambulans,
oleh panitia pelelangan terbatas yang
mobil pemadam kebakaran, bus, mikro
ditetapkan dengan keputusan kepala
bus, truck, alat-alat besar, pesawat, dan
daerah; d). Yang dapat mengikuti pelelangan
kendaraan diatas air. e) Permohonan penghapusan kendaraan dinas
terbatas terhadap kendaraan dinas
operasional. Pengguna/kuasa pengguna
operasional yaitu Pejabat/Pegawai
barang mengajukan usul penghapusan
Negeri Sipil yang telah mempunyai
kendaraan dinas operasional yang telah
masa kerja 10 (sepuluh) tahun
memenuhi persyaratan umur kendaraan
dengan
kepada
yang akan memasuki masa pensiun
Kepala
Daerah
melalui
dan
pengelola.
prioritas
pejabat/pegawai
pejabat/pegawai
pemegang
f) Pembentukan Panitia Penghapusan. Untuk
kendaraan dan/atau pejabat/pegawai
melaksanakan penelitian atas kendaraan
yang lebih senior dan Ketua dan
yang dimohon untuk dihapus, Kepala
Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Daerah
Rakyat
dengan
membentuk
Surat
Panitia
Keputusan
operasional
kendaraan meneliti
dari
dinas segi
Jurnal ASCY, Volume V, No. 2, September 2016, h. 24-36
yang
telah
mempunyai masa bhakti 5 (lima)
Penghapusan
tahun.
Kendaraan Dinas Operasional. Panitia penghapusan
Daerah
a.
Dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun
pejabat/pegawai,
Ketua/Wakil
29
Ketua
b.
DPRD
dapat
mengikuti
Teknik pengumpulan data yang penulis
pelelangan terbatas kembali sejak saat
lakukan dalam penelitian ini adalah observasi,
pembeliannya yang pertama.
wawancara, dan dokumentasi berupa penggalian
Kendaraan dinas operasional yang dapat
informasi dari beberapa pedoman yang diambil dari
dilakukan
karangan beberapa penulis.
penjualan/pelelangan
terbatas; jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, pickup dan jenis
3.2
kendaraan bermotor beroda 2 (dua); c.
d.
Jenis Data Penyusunan penelitian ini memerlukan data-
Kendaraan dinas operasional khusus
data yang akan dianalisis. Jenis data yang
lapangan (bus, pemadam kebakaran,
digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer
ambulance, truck, alat-alat berat, dan
yang digunakan penulis adalah, gambaran umum
sebagainya),
penjualan/pelelangannya
DPPKAD. sedangkan data sekundernya adalah
dilakukan melalui pelelangan umum
Laporan Barang Milik Daerah, Daftar Barang Yang
atau pelelangan terbatas;
dihapus,
Hasil penjualan/pelelangan disetor ke
berhubungan dengan Penghapusan Aset Tetap
kas daerah.
Pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
III.
METODOLOGI PENELITIAN
3.1
Teknik Pengumpulan Data
3.3
buku, artikel dan informasi lain yang
Teknik Analisis Data Teknik analisis dalam penelitian ini adalah
Menurut Sugiyono (2010:193) terdapat 3
teknik
analisis
deskriptif
penghapusan
tentang
(tiga) cara yang digunakan dalam mengumpulkan
perlakuan
data, yaitu:
kendaraan bermotor roda empat pemerintah daerah
1. Observasi
akuntansi
kualitatif aset
tetap
Kab. Muba dilakukan dengan cara membandingkan
Observasi adalah cara pengumpulan data
antara kenyataan rill perlakuan akuntansi dari
dengan mengadakan pengamatan langsung
Pengelola Aset Daerah/DPPKAD Kabupaten Musi
ke lapangan berkenaan dengan perilaku
Banyuasin sebagai objek penelitian dengan teori
manusia, proses kerja, dan gejala-gejala
akuntansi aset tetap, Peraturan Pemerintah No.71
alam.
tahun 2010, permendagri 17 tahun 2007 serta teori
2. Wawancara
dan peraturan terkait lainnya tentang penghapusan
Wawancara adalah Teknik pengumpulan
dan aset tetap yang menjadi acuan penulis.
data yang digunakan untuk menemukan permasalahan yang ingin diteliti dengan
IV.
cara melakukan wawancara melalui tatap muka maupun melalui telepon.
PEMBAHASAN Berdasarkan
dilakukan
3. Dokumentasi
oleh
hasil
analisis
penulis
terhadap
data
yang
akuntansi
penghapusan aset tetap kendaraan bermotor roda
Dokumentasi adalah teknik yang dilakukan
empat
dengan
pemilihan,
Banyuasin sudah sesuai dengan Standar Akuntansi
dan penyimpanan informasi
Pemerintahan (SAP), peraturan dan teori terkait
buku-buku, literatur yang berhubungan dan
yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian
menunjang penelitian.
ini, hanya saja terdapat perbedaan yang terjadi
pengolahan,
pengumpulan,
Jurnal ASCY, Volume V, No. 2, September 2016, h. 24-36
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Musi
30
dalam hal perlakuan akuntansi yang ditemukan
semua biaya yang dapat di atribusikan samapai aset
pada hasil analisis data yang ditemukan oleh
tetap tersebut siap untuk digunakan.
penulis sebagai berikut:
4.1.1
Cara Perolehan Aset Tetap Kendaraan Bermotor Roda Empat
Tabel.1 Perbedaan Pencatatan penghapusan 2013, 2014
Berdasarkan
dengan 2015 Tahun 2013 dan 2014
Tahun 2015
1
Hanya menggunakan 2 (Dua)
Hanya
akun
menggunakan
4
serta
Tidak Melakukan Penyusutan
cara perolehan aset tetap khususnya kendaraan roda 3
Masih berlaku tanggal efektif
Menggunakan
basis
akuntansi kas menuju akrual
empat telah sesuai dengan teori yang digunakan
(Tiga) akun
penulis dan peraturan yang berlaku, adapun cara
Melakukan
perolehan kendaraan roda empat Pemerintah daerah
Penyusutan 3
wawancara
analisis data yang dilakukan oleh penulis mengenai
No
2
hasil
Kabupaten Musi Banyuasin yaitu dari pembelian
Berakhirnya tanggal Efektif
melalui dana APBD, bantuan Pemerintah Pusat,
Menggunakan
bantuan pihak ketiga berupa hibah atau donasi
basis
dalam hal ini pemerintah Daerah Kabupaten Musi
akuntansi
akrual
Banyuasin telah sesuai dengan SAP dan teori
Sumber Data diolah sendiri 2016
Adapun
penyebab
perbedaan
perlakuan
pencataan penghapusan kendaraan bermotor roda empat
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
mengenai cara perolehan aset tetap (fix asset). 4.1.2
Aset
Tetap
Kendaraan
Berdasarkan kriteria atau klasifikasinya seperti uraian di atas aset tetap kendaraan bermotor roda
empatPemerintah
Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku dan diakui sebagai aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Tetapi dalam tahap pengakuan terhadap aset tetap kendaraan roda empatnya pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mengakui biaya perolehannya hanya berdasarkan pada harga beli kendaraan yang bersangkutan sedangkan jika cara perolehannya di dapat dari hibah atau donasi dari pihak ketiga yaitu berdasarkan nilai yang tertera pada dokumen saat serah terima aset tetap yang dimaksud. Seharusnya biaya perolehan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten
Musi
Banyuasi
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Musi
Banyuasin telah digunakan dengan baik dan sesuai dengan fungsinya masing-masing sesuai jenis
BermotorRoda Empat
khususnya
Tetap
Penggunaan kendaraan bermotor roda empat
Pengakuan
Aset
KendaraanBermotor Roda Empat
Musi
Banyuasin akan di bahas pada bagian berikutnya.
4.1
Penggunaan
Mengkalkulasikan
Jurnal ASCY, Volume V, No. 2, September 2016, h. 24-36
kendaraannya. Penggunaannya begitu beragam karena berdasarkan data sebelumnya dari hasil analisis
data
yang
menunjukan
peningkatan
kendaraan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Musi
meningkat
dari
Banyuasin tahun
yang
2013
semakin
hingga
2015.
Penggunaan kendaraan bermotor roda empat ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi Perencanaan Pendataan dan Pengelolaan Aset Daerah bahwa kendaraan roda empat digunakan sebagai
kendaraan
operasional
kedinasan,
pelayanan kepada masyarakat umum dan pelayanan kesehatan. Seperti contoh mobil ambulance, Bus yang ada di Dinas Perhubungan dan lainnya. Yang menunjukan kendaraan
betapa bermotor
pentingnya roda
empat
aset ini
tetap bagi
pemerintah.
31
4.2
Pengukuran dan Penilaian Aset Tetap
empat ini merupakan aset yang berwujud yang
Kendaraan Bermotor roda Empat
sudah memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai
4.2.1 Pengukuran
Aset
Tetap
Kendaraan
aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap. Dimana pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya
Bermotor Roda Empat Pengukuran terhadap aset tetap khususnya
perolehan tetapi jika diperoleh dengan tanpa biaya
kendaraan bermotor roda empat Pemerintah Daerah
perolehan
maka
aset
tetap
tersebut
dinilai
Kabupaten Musi Banyuasin menitik beratkan jika
berdasarkan nilai wajar pada saat aset tersebut
biya perolehannya berdasarkan harga beli aset tetap
diperoleh. Kemudian dalam halpengukuran akan
tersebut jika perolehannya dengan cara dibeli. Dan
menjadi suatu permasalahan ketika adanya suatu
ketika aset tetap yang dimaksudkan di dapat dari
penghapusan seperti uraian berikut ini:
bantuan pemerintah pusat ataupun pihak ketiga
4.2.2
Penghapusan Aset Tetap Kendaraan
berupa hibah atau donasi maka biaya perolehannya
Bermotor Roda Empat Pemerintah
berdasarkan pada nilai yang ada pada dokumen
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
serah terima aset tetap yang diterima oleh
Aset tetap yang dihapuskan pemerintah Daerah
pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Kabupaten Musi Banyuasin. Jumlah aset tetap yang
tersebut. Berdasarkan
SAP dan teori yang
paling besar dihapuskan sampai dengan Desember
digunakan penulis adalah dalam praktiknya di
2015 terletak pada aset tetap peralatandan mesin
lingkungan pemerintahan, aset tetap dalam hal
yaitu
pengukurannya dilakukan melalui dua cara yaitu
penghapusan berikutnya terletak pada gedung dan
menggunakan biaya perolehan dan/atau nilai wajar.
bangunan senilai Rp. 9.468.732.462,00 dari data
Jadi dalam hal pengukuran aset tetap kendaraan
yang diketahui sangat jelas penghapusan aset tetap
bermotor roda empat pemerintah daerah Kabupaten
khususnya peralatan dan mesin merupakan aset
Musi
yang rentan untuk dihapuskan karena sebab yang
Banyuasin
tidak
menggunakan
biaya
sejumlah
20.778.322.313,03
telah
harga
tanpa
20.778.322.313,03 aset tetap kendaraan bermotor
mengkuantifikasi biaya-biaya lain sampai aset tetap
roda empat memiliki nilai aset yang sudah
yang
digunakan.
dihapuskan senilai Rp. 7.164.910.024 didapat dari
Seharusnya pengelolah aset lebih selektif dalam
akumulasi harga perolehan seluruh aset yang
pengukuran
dihapuskan pada tabel 8 di bab sebelumnya atau
yang
dimaksudkan
aset
secara
siap
tetapnya
wajar
untuk
yaitu
dengan
mempertimbangkan pemilihan cara pengukuran aset
tetapnya
agar
menampakan
nilai
sebelumnya.Dari
dan
perolehan melainkan nilai wajar atau sesuai dengan pasaran
diuraikan
Rp.
Rp.
34,5 % dari jumlah total aset yang dihapuskan.
yang
Berdasarkan persentasenya total aset aset
seharusnya dengan menggunakan cara pengukuran
tetap yang dihapuskan untuk kendaraan bermotor
dengan biaya perolehan yang mengkalkulasikan
roda empat Pemerintah Daerah Kabupaten Musi
biaya-biaya sampai aset tetap tersebut siap untuk
Banyuasin sangat tinggi yaitu hampir mendekati
digunakan.
50%. Beberapa alasan telah sesuai dengan teori dan
Berdasarkan hasil analisis data di atas
peraturan yang ada jika aset tetap rusak berat maka
penilaian aset tetap kendaraan bermotor roda empat
suatukeputusan yang tepat untuk dilakukannya
Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
penghapusan.
telah sesuai dengan SAP dan teori yang digunakan penulis karena aset tetap kendaraan bermotor roda
Jurnal ASCY, Volume V, No. 2, September 2016, h. 24-36
32
4.3
Penilaian
Aset
Tetap
Kendaraan
4.4
Pengungkapan Aset Tetap Kendaraan
Bermotor Roda Empat
Bermotor Roda Empat Saat Penghapusan
Berdasarkan hasil analisis data mengenai
Berdasarkan dari hasil analisis data di atas
penilaian terhadap aset tetap kendaraan bermotor
pengungkapan aset tetap secara umum telah sesuai
roda empat Pemerintah Daerah Kabupaten Musi
SAP yang berlaku hal tersebut tercermin pada
Banyuasin,DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin
neraca
pada bidang aset daerah telah melakukan penilaian
Banyuasin yang tersaji pada bab sebelumnya di
yang
Akuntansi
tabel 10 yang menguraikan pos mengenai aset tetap
Pemerintahan dan teori serta peraturan yang di
yang secara kompleks dari tahun 2013, 2014
gunakan
hingga tahun 2015seperti berikut ini:
sesuai
dengan
Standar
penulisdalam penulisan penelitian ini.
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Musi
dimana aset tetap diklasifikasikan berdasarkan jenisnya masing-masing apakah termasuk kriteria aset tetap atau bukan. Tabel 2 Perbandingan Nilai Aset Tetap 2013-2015 (dalam rupiah) No
ASET TETAP
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
1
Tanah
464.077.854.362,84
460.654.294.154,49
414.257.883.360,14
2
Peralatan dan Mesin
904.062.080.299,36
879.113.798.361,36
783.846.584.079,11
3
Gedung dan Bangunan
2.407.815.077.989,87
2.249.207.287.072,60
1.889.623.308.835,35
4
Jalan, Irigasi dan Jaringan
5.700.431.623.450,03
5.354.505.808.969,26
4.440.890.600.028,04
5
Aset Tetap Lainnya
48.591.654.373,19
44.136.030.298,19
36.569.807.298,19
6
Konstruksi dalam Pengerjaan
85.112.077.723,80
129.321.934.435,82
172.518.619.317,79
7
Akumulasi dalam Penyusutan
-3.871.444.455.823,16
0,00
0,00
5.738.645.912.375,91
9.116.939.153.291,12
7.737.706.802.918,62
Jumlah Aset Tetap (1 s/d 7)
Sumber Data diolah dari DPPKAD Kab. Muba 2016 Berdasarkan tabel 2 perbedaan
perlakuan
di atas terdapat pencatatan
untuk
adanya akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor.
penghapusan aset tetapnya di tahun 2013, 2014
Berdasarkan pada hal tersebutlah dipandang
dengan tahun 2015. Berdasarkan uraian diatas
pencatatan penghapusan aset tetap kendaraan
terdapat perbedaan perlakuan akuntansi untuk
bermotor roda empat untuk tahun 2015 sudah lebih
pencatatan penghapusan aset tetap kendaraan
baik
bermotor roda empat yang dianalisis oleh penulis
terhadap aset tetap yang dimiliki di tahun yang
perbedaan yang terlihat adalah dari jurnal yang
bersangkutan, hal ini terbukti pada data yang di
digunakan jika pada tahun 2013 dan 2014 hanya
dapat penulis dari bidang akuntansi dan pengelola
menggunakan 2 (dua) akun saja seperti sampel
aset daerah untuk tahun 2015 telah menggunakan
pada
dengan
penyusutan untuk aset tetap yang dimiliki saat
pencatatan penghapusan untuk tahun 2015 yang
pencatatan penghapusan aset tetap khususnya
menambahkan satu akun lagi
kendaraan bermotor.
bab
sebelumnya,
lain
halnya
yang menunjukan
Jurnal ASCY, Volume V, No. 2, September 2016, h. 24-36
karena
sudah
menerapkan
penyusutan
33
Berdasarkan wawancara penulis dengan
8pada bab sebelumnya, adapun perhitungannya
Kepala Seksi Perencanaan dan Pelaporan Aset
sebagai berikut: (Informasi umumnya: Harga
Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
perolehan
mengenai metode yang digunakan oleh Pemerintah
hingga akhirnya dihapus adalah 6 (enam) tahun
sudah sesuai SAP yaitu menggunakan metode garis
yaitu dari 2010 sampai dengan 2015, kode barang
lurus (straight line method) untuk kendaraan
02.03.01.01.02 jenis kendaraan jeep).
bermotor roda empat. Sedangkan cara menentukan nilai penyusutan pertahun atau persemesternya
Rp.406.050.000,-
umur
manfaatnya
Tabel 3 Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Kendaraan Bermotor Roda Empat Harga perolehan
telah sesuai dengan teori yang penulis gunakan
Tahun
Penyusutan Pertahun
Akumulasi Penyusutan
yaitu dengan cara membagikan harga perolehan
Rp 406.050.000
2010
Rp 67.675.000
Rp
aset tetap yang dapat disusutkan dengan umur
Rp 406.050.000
2011
Rp 67.675.000
Rp 135.350.000
Rp 406.050.000
2012
Rp 67.675.000
Rp 203.025.000
Rp 406.050.000
2013
Rp 67.675.000
Rp 270.700.000
Rp 406.050.000
2014
Rp 67.675.000
Rp 338.375.000
Rp 406.050.000
2015
Rp 67.675.000
Rp 406.050.000
manfaatnya (yaitu dari awal tahun perolehan hingga akhir manfaatnya) atau paling minimal untuk penyusutan aset tetap kendaraan bermotor adalah ketika terjadinya suatu kondisi seperti
Sumber data diolah dari DPPKAD Kab.Muba 2016
kendaraan rusak berat atau pertimbangan ekonomi yang mengharuskan aset tetap harus dihapuskan sehingga penyusutan paling minimal adalah 5 tahun dengan syarat apabila suatu aset tetap yang dimaksudkan sudah ada penggantinya dan sudah di anggarkan
serta
harus
didukung
oleh
surat
rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna mengenai penghapusan aset tetap tersebut.
Berdasarkan penyusutan aset tetap diatas defisit penjualan aset peralatan dan mesin-LO Rp. 74.442.500,- didapat dari harga penjualan lelang yang
disepakati
akumulasi
saat
penyusutan
lelang alat
terbatas.
Nilai
angkutan
darat
kendaraan bermotor penumpang sebelum dikurangi penjualan aset tetap peralatan dan mesin Rp. 406.050.000,00,-.
Kemudian
nilai
akumulasi
penyusutan alat angkutan darat bermotor setelah
Terdapat angka Rp. 331.607.500,- untuk akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor didapat dari total penyusutan atau akumulasi penyusutan aset tetap kendaraan bermotor
67.675.000
roda
empat yang bersangkutan dikurangi harga barang pada saat dilakukannya lelang terbatas oleh pihak pemerintah daerah sebagai pengelolah aset tetap tersebut jika nilainya lebih tinggi dari nilai perolehan atau nilai wajar maka akun yang digunakan adalah surplus penjualan aset peralatan dan mesin dan sebaliknya jika penjualannya ketika sudah penghapusan dan dilelang lebih rendah dari harga perolehan atau nilai wajar maka digunakan akun defisit penjualan aset peralatan dan mesin. Rincian untuk informasi harga perolehan
disesuaikan Rp. 331.607.500,- didapat dari nilai akumulasi Rp. 406.050.000,00,- dikurangi dengan defisit penjualan aset peralatan dan mesin-LO kesepakatan lelang senilai Rp. 74.442.500,00,karena dibawah harga perolehan dan nilai wajar. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka untuk penyusutan aset tetap yang dimiliki sudah sesuai SAP tetapi uraian secara kompleks mengenai penyusutan pertahunnya tidak ada atau tidak ditampilkan perjenis barang/aset tetap yang dimilikioleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang dalam hal ini seluruh penyusutan untuk peralatan dan mesin digabungkan sehingga menyulitkan pembaca untuk mengetahui nilai penyusutan secara terperinci untuk setiap jenis aset
tahun pengadaan dan lainnya dapat dilihat di tabel
Jurnal ASCY, Volume V, No. 2, September 2016, h. 24-36
34
tetap yang berada dalam jenis/rumpun peralatan
1.
dan mesin.
Penyusutan aset tetap kendaraan bermotor roda empatnya Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebaiknya membuat daftar
V.
PENUTUP
penyusutan aset tetap khusus kendaraan
5.1
Kesimpulan
bermotor secara khusus yang menampilkan
Berikut kesimpulan yang dapat ditarik dari
penyusutan
secara
kompleks
sehingga
analisis dan pembahasan adalah ;
memudahkan pembaca untuk mengetahui
1.
Pengakuan aset tetap kendaraan bermotor
nilai penyusutan dengan terperinci guna
roda empat Pemerintah Daerah Kabupaten
mendapatkan informasi yang sesuai.
Musi
2.
Banyuasintelah
sesuai
SAP
dan
2.
Harga perolehan aset tetap Pemerintah Daerah
peraturan serta teori yang digunkan penulis
Kabupaten
dalam penulisan penelitian ini hanya saja
mempertimbangkan juga biaya terkait lainnya
berdasarkan harga perolehan aset tetapnya
sampai
hanya diakui sebesar harga belinya saja tanpa
digunakan
memperhitungkan biaya lain yang dapat
dikalkulasikan sehingga menampakan nilai
diatribusikan sampai aset tersebut siap untuk
yang seharusnya dan sesuai dengan SAPyang
digunakan.
berlaku,tidak hanya berpatokan pada harga
Pengukuran
dan
penilaian
aset
tetap
kendaraan bermotor roda empat Pemerintah
Musi
aset
tetap
Banyuasin
tersebut
seharusnya
seharusnya
siap
untuk
dihitung
dan
belinya saja sebagai dasar pencatatan harga perolehannya.
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah sesuai dengan SAP dan peraturan serta teori yang digunkan penulis dalam penulisan penelitian ini. 3.
Pengungkapan aset tetap kendaraan bermotor roda empat Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin saat penghapusan terdapat perbedaan pencatatan saat penghapusan aset tetap
kendaraan
Pemerintah
bermotor
Daerah
roda
empat
Kabupaten
Musi
Banyuasin di hapuskan yaitu pada tahun 2013, 2014 dengan 2015
5.2
Saran Berdasarkan
Kesimpulan
yang
dibuat
penulis di atas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada DPPKAD Kab. Muba yang salah satu tugasnya adalah mengelolah aset daerah yang mungkin berguna untuk periode yang akan datang adalah sebagai berikut:
Jurnal ASCY, Volume V, No. 2, September 2016, h. 24-36
35
DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2007. No. 17 Tahun
2007
Pengelolaan
Tentang
PedomanTeknis
Barang
Milik
Daerah
(BMD). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.03/2009. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. Pernyataan StandarAkuntansiPemerintahan. No. 07 PP No. 71 Tahun 2010. Sugiono,2010. Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. CetakanKedua. Jakarta: Salemba Empat. Tanjung, Abdul H,2009. Akuntansi Pemerintahan Daerah
Konsep
danAplikasi.Bandung:
Alfabeta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Yusuf.M,
2010.
Langka
Pengelolaan
Aset
Daerah.Jakarta: Salemba Empat.
Jurnal ASCY, Volume V, No. 2, September 2016, h. 24-36
36
