1
MANAJEMEN ASET KENDARAAN DINAS RODA EMPAT PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN Oleh : ENDANG FERTANA (Dibawah bimbingan : Dr. AZWAR, M.Si dan Dr. RIA ARIANY, M.Si) ABSTRAK Otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri juga tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang mendukung untuk pelaksanaan kewenangan tersebut agar tujuan dari otonomi daerah dapat tercapai. Dalam penelitian ini penulis membatasi sarana dan prasarana dimaksud adalah kendaraan dinas roda empat. Aset kendaraan roda empat ini perlu mendapat perhatian khusus dalam manajemennya atau pengelolaannya karena tidak sedikit dana yang dibutuhkan untuk pengadaan dan pemeliharaannya. Terkait dengan itu manajemen aset menurut Suharyanto (2005) diartikan sebagai suatu proses perencanaan, implementasi dan pengendalian penggunaan sumberdaya non-manusia, khususnya aset tahan lama dan aset habis pakai dalam rangka menunjang pencapaian tujuan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen aset kendaraan dinas roda empat dalam hal pengadaan dan penggunaanya di Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin serta faktor – faktor yang menjadi hambatan dalam pengadaan dan penggunaannya. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk pengambilan informan dilakukan dengan cara Purposive sampling, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, pengamatan dan dokumen. Hasil penelitian menggambarkan bahwa manajemen aset dalam hal pengadaan dan penggunaan kendaraan dinas roda empat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin secara umum sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun masih terdapat kelemahan dalam pengadaan terutama dalam perencanaannya dimana tidak dirinci secara detail peruntukkannya dan dalam penggunaan selain digunakan untuk kepentingan dinas juga digunakan untuk kepentingan pribadi pemakainya. Terdapat beberapa fakor yang menjadi hambatan dalam pengadaan kendaraan dinas roda empat yaitu dana atau anggaran yang tersedia, harga Pasar yang tidak stabil, kekurangan Sumber Daya Manusia yang profesional dalam pengadaan atau yang sudah bersertifikat pengadaan, dan hambatan berasal dari Pihak Rekanan atau Dealer kendaraan itu sendiri. Sedangkan untuk penggunaannya faktor yang menjadi hambatan adalah belum adanya regulasi atau aturan tentang pemakaian kendaraan dinas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin, serta pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan kendaraan dinas yang masih kurang. Kata kunci : Manajemen, aset, pengadaan, penggunaan, kendaraan dinas.
2
I.
masyarakat, sarana dan prasarana ini
PENDAHULUAN
akan dapat memberikan manfaat
1.1.Latar belakang masalah. Undang – undang nomor 32
dalam pelayanan apabila dikelola
Tahun 2004 tentang Pemerintahan
ataupun dipelihara dan dijaga dengan
Daerah
baik serta digunakan hanya untuk
telah
mengamanatkan daerah.
kepentingan – kepentingan dinas
Otonomi daerah memberikan ruang
ataupun kepentingan dalam melayani
bagi
masyarakat.
pelaksanaan
otonomi
pemerintah
daerah
untuk
mengurus
rumah
Dalam penelitian ini penulis
tangganya sendiri, yang bertujuan
membatasi sarana dan prasarana
untuk
dimaksud adalah kendaraan dinas
mengatur
dan
menciptakan
kesejahteraan
roda empat. Kendaraan dinas roda
masyarakat. Kewenangan daerah dalam
empat merupakan aset atau barang
rumah
milik daerah, dimana Aset menurut
tangganya sendiri juga tidak terlepas
Agus dan Ryanto (2012) adalah
dari sarana dan prasarana yang
barang,
mendukung
pelaksanaan
hukum disebut benda, yang terdiri
kewenangan tersebut, agar tujuan
dari benda tidak bergerak dan benda
dari otonomi daerah dapat tercapai.
bergerak,
Sarana dan prasarana merupakan
(tangible) maupun
kelengkapan
berwujud (intangible), yang tercakup
mengatur
dan
aparatur memberikan
mengurus
untuk
yang
memudahkan
pemerintah pelayanan
dalam kepada
yang
baik
dalam
yang
pengertian
berwujud yang tidak
dalam aktiva/harta atau kekayaan
3
dari suatu intsansi, organisasi, badan
penerimaan
usaha ataupun individu perorangan.
penyaluran,
Aset kendaraan roda empat
pembinaan
dalam
pengendalian,
atau
dan
penggunaan,
penatausahaan,
ini perlu mendapat perhatian khusus manajemennya
penyimpanan
pemindahtanganan, pengawasan pembiayaan
dan dan
pengelolaannya karena tidak sedikit
tuntutan ganti rugi (Pasal 4 ayat 2
dana
Permendagri Nomor 17 Tahun 2007)
yang
pengadaan
dibutuhkan dan
untuk
pemeliharaannya.
dalam Agus dan Ryanto (2012).
Terkait dengan itu manajemen aset
Dalam pengelolaan aset atau
menurut Suharyanto (2005) diartikan
manejemen aset kendaraan dinas
sebagai suatu proses perencanaan,
roda empat ini juga tidak terlepas
implementasi
dan
dari rangkaian kegiatan perencanaan
penggunaan
sumberdaya
pengendalian non-
kebutuhan
manusia, khususnya aset tahan lama
pengadaan,
dan aset habis pakai dalam rangka
penyimpanan
menunjang
penggunaan,
pencapaian
tujuan
dan
penganggaran, penerimaan
dan
penyaluran, penatausahaan,
organisasi. Dalam pengertian lain,
pemindahtanganan,
Manajemen Aset Daerah atau dikenal
pengawasan
juga
Pengelolaan
pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.
barang milik daerah adalah rangkaian
Namun dalam penelitian ini penulis
kegiatan
terhadap
membatasi pada kegiatan Pengadaan
meliputi,
dan Penggunaan kendaraan dinas
barang
dengan
istilah
dan daerah
perencanaan penganggaran,
tindakan yang kebutuhan
dan
pengadaan,
roda empat.
dan
pembinaan pengendalian,
4
berdasarkan
uraian
latar
1.3.Tujuan Penelitian
maka penulis tertarik
Tujuan dari penelitian ini
untuk meneliti lebih lanjut tentang
adalah untuk menemukan jawaban
“Manajemen Aset Kendaraan Dinas
atas
Roda Empat pada Sekretariat Daerah
masalah
Kabupaten Merangin”.
penelitian ini adalah :
belakang
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka masalah
penelitian
ini
1. Bagaimana
manajemen
aset
dalam
pengadaan
dan
penggunaan
kendaraan
dinas
roda empat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin? 2. Faktor
–
faktor
penelitian.
rumusan
Tujuan
dari
manajemen
aset
dalam
pengadaan
dan
penggunaan
apa
yang
menghambat dalam pengadaan dan penggunaan kendaraan dinas
Sekretariat
Daerah
Kabupaten Merangin. 2. Untuk
mengetahui
faktor
–
faktor yang menghambat dalam pengadaan
dan
penggunaan
kendaraan dinas roda empat pada
Sekretariat
Daerah
Kabupaten Merangin. II. METODE PENELITIAN
roda empat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin?
hal
kendaraan dinas roda empat pada
adalah sebagai berikut :
hal
dalam
1. Untuk mengetahui bagaimana
1.2.Rumusan Masalah
rumusan
pertanyaan
Dalam penelitian ini penulis menggunakan dengan
metode
pendekatan
deskriftif kualitatif.
Metode penelitian deskriptif adalah
5
ingin
dilaksanakan. Penulis menganalisis
menerangkan dan menggambarkan
data dari awal penelitian sampai
keadaan yang sedang berlangsung
dengan
Winarno (1990). Dalam penelitian
Untuk menganalisis data diawali
yang dilakukan, peneliti berusaha
dengan menelaah seluruh data yang
menggambarkan tentang manajemen
tersedia dari sumber data yaitu data
aset
primer (wawancara, observasi dan
suatu
penelitian
dalam
hal
yang
pengadaan
dan
berakhirnya
penggunaan kendaraan dinas roda
dokumen)
empat
Daerah
lainnya. Dan melakukan pemilihan
Dalam
atau reduksi terhadap data yang
penelitian ini teknik pengumpulan
terkumpul dimana dalam reduksi
data yang digunakan adalah sebagai
data menjadi bagian dari pengolahan
berikut : Wawancara, Pengamatan,
data
Dokumen.
informan
prosentase. Setelah data direduksi
purposive
sehingga
pada
Kabupaten
adalah
Sekretariat Merangin.
Penentuan
dengan
cara
Untuk menganilis data, dalam penelitian ini penulis memakai model analisis data model interaktif yang diajukan oleh Huberman dan Miles dalam Idrus (2009). Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara terus menerus
sehingga
dibutuhkan
sampling.
selama
penelitian
serta
penelitian.
kesimpulan.
data
data
didapat dan
sekunder
menunjukan
data dapat
yang ditarik
Tahapan–tahapan ini
terus berlangsung selama penelitian dilakukan. III. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1.Pengadaan Kendaraan Dinas Empat. Pengadaan
merupakan
kegiatan pemenuhan barang dan jasa
6
yang dilaksanakan oleh pemerintah
pengadaan kendaraan dinas roda
yang diawali dengan perencanaan
empat,
kebutuhan
barang
sampai
Kabupaten Merangin mengacu pada
dengan
selesainya
kegiatan
Permendagri Nomor 17 Tahun 2007
pemenuhan barang/jasa tersebut yang
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
prosesnya dilakukan sesuai dengan
Barang Milik Daerah, yang mana
aturan – aturan yang berlaku.
dasar
3.1.1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Kendaraan Dinas Roda Empat.
pengadaan kendaraan dinas roda
/jasa
pada
Sekretariat
pertimbangan
empat
pada
Daerah
perencanaan
Sekretariat
Daerah
Kabupaten Merangin adalah sebagai Planning atau perencanaan berikut : merupakan tahap awal dari proses 1. Mengisi Kebutuhan Kendaraan manajemen kendaraan dinas roda roda empat pada Sekretariat empat. Planning atau perencanaan Daerah yaitu menentukan
Kabupaten
Merangin
tujuan–tujuan dalam
rangka
kelancaran
yang hendak dicapai selama suatu pelaksanaan tugas pokok dan masa yang akan datang dan apa yang fungsi
organisasi
serta
luas
pejabat
pada
harus diperbuat agar dapat mencapai cakupan
tugas
tujuan – tujuan itu. Terry dan Sekretariat Daerah Kabupaten Rue (2012). Merangin a. Pertimbangan Perencanaan Pengadaan Kendaraan Dinas Roda empat.
dan
Sekretariat
Daerah merupakan SKPD yang besar di Lingkungan Pemerintah
Berdasarkan hasil penelitian Kabupaten Merangin (Perbup pertimbangan
perencanaan Nomor 21 Tahun 2008).
7
2. Luas
Wilayah
Kabupaten
Daerah
Kabupaten
Merangin dengan luas 7.679
juga
km2
kemampuan
dan
Kondisi
wilayah
Kabupaten
Merangin
cukup
terdiri
luas
yang
dari
24
kecmatan sehingga kendaraan
Merangin
mempertimbangkan anggaran
yang
tersedia, yang memungkinkan atau
tidak
untuk
diadakan
kendaraan roda empat tersebut.
yang sangat dibutuhkan untuk
b. Element yang terlibat dalam usulan perencanaan kendaraan dinas roda empat
tugas – tugas yang bersifat
Berdasarkan hasil penelitian
roda empat merupakan sarana
di lapangan, dalam Perencanaan dan
lapangan. 3. Keadaan
kendaraan
yang
Penganggaran kendaraan dinas roda
tersedia, adanya kendaraan yang
empat
sudah tua, tidak ekonomis lagi
Kabupaten Merangin yang terlibat
apabila digunakan atau dipakai
dalam proses usulan perencanaan dan
dan terdapat beberapa kendaraan
penganggarannya
yang rusak dan gagal produksi
wewenang tugas dan fungsinya pada
sehingga
Sekretariat
susah
untuk
pada
Sekretariat
sesuai
Daerah
Daerah
dengan
Kabupaten
kendaraan
Merangin adalah : Ketua Tim TAPD
eselon II maupun eselon III pada
(Sekda); Asisten III selaku Wakil
Sekretariat daerah Kabupaten
Ketua
Merangin.
Bagian Umum; Bagian Keuangan;
diperbaiki.
4. Disamping perencanaan
Baik
itu kendaraan
TAPD;
Bagian
Hukum;
dalam
Para Kabag Setda; Bapeda dan
dinas
DPKAD Kabupaten Merangin. hal
roda empat pada Sekretariat
8
ini tentunya telah mengacu pada
mengacu pada standarisasi sarana
Permendagri Nomor 17 Tahun 2007
dan prasarana kantor dan standarisasi harga pemerintah Daerah Kabupaten
c. Acuan dalam perencanaan kendaraan dinas roda empat Perencanaan
Merangin. Untuk
pengadaan
standar
harga
kendaraan dinas roda empat pada
pemerintah, Pemerintah Kabupaten
Sekretariat
Daerah
Merangin untuk tahun 2013 telah
Merangin
berdasarkan
Kabupaten hasil
mengeluarkan
Standar
penelitian dilapangan mengacu pada
Pemerintah
aturan
diantaranya
Tahun Anggaran 2013 melalui Surat
Nomor
6
Keputusan Bupati Merangin Nomor
Tahun 2006 tentang Pengelolaan
355 /DPKAD/Tahun 2012. Tentang
barang
dan
Standar Biaya Pemerintah Kabupaten
Permendagri Nomor 17 Tahun 2007
Merangin Tahun Anggaran 2013.
tentang
Pedoman
Dalam Surat Keputusan tersebut juga
Barang
milik
yang
Peraturan
ada
Pemerintah
milik
negara/daerah
Pengelolaan Daerah,
dan
Kabupaten
Biaya
menetapkan
Standar
Merangin
biaya
tentang
perencanaan pengadaan kendaraan
Pengelolaan Keuangan Daerah serta
dinas baik untuk jabatan maupun
Kepres Nomor 80 Tahun 2003
operasional.
Permendagri
Nomor
13
tentang Pedoman Pengadaan Barang –
d. Tahapan kegiatan perencanaan kendaraan dinas roda empat.
Perpres
Sekretariat Daerah Kabupaten
Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Merangin melalui Bagian Umum
Pengadaan Barang dan Jasa, serta
Setda
dan
Jasa
perubahannya
dan
perubahan
terakhir
Merangin
telah
berupaya
9
kegiatan
kendaraan dinas tidak merincikan
perencanaan pengadaan kendaraan
secara detail peruntukan kendaraan
dinas sesuai dengan aturan yang
roda
berlaku, dimana Bagian Umum telah
disampaikan sebelumnya diatas, hal
menghimpun
barang
ini menunjukan bahwa Sekretariat
dalam hal ini adalah kendaraan dinas
Daerah telah berupaya melakukan
roda empat, dan disusun kedalam
tahapan kegiatan perencanaan sesuai
Rencana Kegiatan dan Anggaran
dengan
Satuan
semestinya namun secara
melakukan
tahapan
kebutuhan
Kerja
(RKA-SKPD) dibahas
Perangkat dan
bersama
Daerah
selanjutnya Tim
TAPD
empat
alur
sebagaimana
atau
proses
telah
yang teknis
dalam penyusunan atau pembuatan DPAnya belum tepat karena tidak
Pemerintah. Dimana awal prosesnya
merinci
melalui pembahasan Renstra, dan
kendaraan dinas roda empat tersebut.
KUA
bersama
DPRD,
peruntukan
pengadaan
setelah
DPRD membahas Plafon Anggaran
Pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat.
Sementara (PPAS) yang nantinya
Setelah tahapan perencanaan
disepakati maka pemerintah bersama
4.2.2
merupakan acuan dalam penyusunan
dan
RKA-SKPD. RKA-SKPD dibahas
tahapan
bersama DPRD dan setelah disetujui
pengelolaan atau manajemen aset
atau diplenokan, pemerintah daerah
kendaraan dinas roda empat adalah
membuat DPA untuk pelaksanaan
pelaksanaan pengadaan kendaraan
anggarannya. Namun untuk Tahun
dinas roda empat itu sendiri.
2013
dalam
DPA
pengadaan
penganggaran
selesai
selanjutnya
maka dalam
10
a. Unsur atau Elemen yang terlibat dalam Pengadaan kendaraan dinas roda empat.
Merangin Nomor
19/Umum/2013
tentang Penunjukan Panitia Penerima
Untuk pengadaan kendaraan
Hasil Pekerjaan Sekretariat Daerah
dinas roda empat pada Sekretariat
Kabupaten Merangin, Bendaharawan
Daerah
Kabupaten
Merangin
SKPD, PPK (Pejabat Penatausahaan
hasil
penelitian
Keuangan),
berdasarkan dilapangan, dari
tidak
keterlibatan
Penyimpan
Barang
terlepas
juga
/Pengurus Barang serta Pihak Ketiga
unsur
atau
(penyedia barang/jasa).
element–element terkait dalam hal ini adalah Kepala SKPD selaku
b. Panitia dan cara pengadaan Kendaraan dinas roda empat.
Kuasa
Sekretariat Daerah Kabupaten
Pengguna Anggaran, PPTK, Panitia
Merangin melalui Bagian Umum
Pengadaan Barang dan Jasa dalam
telah berupaya untuk melaksanakan
hal ini pada tahun 2013 Bagian
pengadaan kendaraan dinas roda
Umum
empat dengan baik dan sesuai aturan,
Pengguna
Anggaran,
telah
menerbitkan
Surat
Keputusan Sekda Merangin Nomor
dimana
18/Umum/2013. tentang Penunjukan
dilaksanakan oleh panitia pengadaan
Pejabat/Panitia
yang telah dibentuk dengan Surat
Pengadaan
untuk
pengadaannya
Barang/Jasa pada Bagian Umum
Keputusan
Sekretaris
Daerah
Sekretariat
Kabupaten
Merangin
Nomor
Daerah
Kabupaten Panitia
18/Umum/2013. tentang Penunjukan
Pemeriksa Barang/Panitia Penerima
Pejabat/Panitia Pengadaan Barang
Hasil
dibentuk
Jasa pada Bagian Umum Sekretariat
berdasarkan Surat Keputusan Sekda
Daerah Kabupaten Merangin Tahun
Merangin,
dan
untuk
Pekerjaan
11
Anggaran
2013.
pengadaannya
Dan
mengacu
cara
dalam kriteria barang khusus maka
pada
pengadaannya
dapat
dilakukan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
dengan cara penunjukan langsung
2012 tentang Perubahan Kedua atas
kepada 1 (satu) penyedia barang
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
dalam hal ini adalah Agen Tunggal
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemegang Merk (ATPM).
Pemerintah. Pada Pasal 38 ayat 1 huruf b ayat 5 Huruf e Perpres
c. Tata cara pelaksanaan pengadaan Kendaraan dinas roda empat.
Nomor 70 Tahun 2012. Berbunyi “Penunjukan langsung terhadap 1 (satu)
penyedia
kontruksi/jasa
barang/pekerjaan lainnya
dapat
dilakukan dalam hal : a) keadaan tertentu dan, b) pengadaan barang khusus
/pekerjaan
kontruksi
khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus”.
Kriteria barang khusus
dijelaskan pada ayat 5 huruf e yang berbunyi
“pengadaan
kendaraan
bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara
luas
kepada
masyarakat”
berdasarkan pasal tersebut diatas, kendaraan
roda
empat
termasuk
Tata
cara
pelaksanaan
Pengadaan kendaraan dinas roda empat diawali
pada
Sekretariat
DPA
dan
Daerah membuat
persetujuan pelaksanaan pengadaan barang
jasa
yang
peraturan–peraturan
didasarkan tentang
pengadaan barang dan jasa dalam hal ini Kepres Nomor 80 yang telah diubah dengan Perpres 54 Tahun 2010 dan terakhir diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Berdasarkan pasal – pasal yang ada pengadaan kendaraan dinas roda empat dilakukan dengan penunjukan
12
langsung kepada rekanan dalam hal
3.2.
Penggunaan Dinas Empat.
Kendaraan
ini adalah pasal 38 Perpres Nomor 70
tahapan
a. Pemakai kendaraan Dinas Roda Empat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin.
undangan
Kendaraan dinas itu sendiri
kepada pihak ketiga atau rekanan
terdiri dari dua jenis yaitu kendaraan
kemudian
proses
dinas jabatan dan kendaraan dinas
penilaian terhadap dokumen profil
operasional. Kendaraan dinas jabatan
dan penawaran dari
merupakan kendaraan dinas yang
Tahun 2012 ayat huruf b dan ayat 5 huruf
e.
Untuk
pelaksanaanya
pertama
dilaksanakan
perusahaan, dan
diberikan karena kepada pejabat
pembuatan berita acara penunjukan
karena menduduki jabatan tertentu,
langsung dan penetapan pemenang
sedangkan
penunjukan langsung, selanjutnya
operasional merupakan kendaraan
adalah penerbitan Nota Pesanan,
dinas yang digunakan oleh staf atau
Surat Perintah Pengadaan Barang
sopir
dan
kegiatan–kegiatan
setelah
dilakukan
penilaian
Jasa (SPPBJ), serta Kontrak
Pengadaan barang
atau
SPK,
diserahkan
pemeriksaan
barang
setelah
dilaksanakan
kendaraan
dalam
rangka
dinas
menunjang operasional
dilapangan. Kendaraan ini sering juga disebut dengan kendaraan pool. Sesuai
sebelum
dengan
jenis
diterima oleh penyimpan barang atau
kendaraan dinas itu sendiri yaitu
pengurus barang, selanjutnya tahapan
kendaraan
pencairan.
kendaraan dinas operasional, maka dalam
dinas
jabatan
penggunaan
dan
ataupun
pemakaian kendaraan dinas roda
13
empat ini, pada sekretariat daerah
Adapun para pengguna atau pemakai
Kabupaten
Merangin
telah
kendaraan
menyerahkan
penggunaan
atau
dilihat
dinas
tersebut
dapat
dari Tabel 1.
pemakaian kendaraan dinas kepada yang berhak memakai melalui Berita Acara Serah Terima Kendaraan.
Tabel 1. Pemakai kendaraan dinas roda empat pada Setda Merangin Spesifikasi kendaraan No
No Polisi
I
Pengguna /pemakai
Jenis/Model kendaraan
Kapasitas Silinder (CC)
Tahun beli/ Buat
Kondisi
4,9%
Pejabat Negara
1
BH 1 FZ
Bupati Merangin
2
BH 5 FZ
Wakil Bupati Merangin Pejabat Struktural eselon II
II
Jeep
2477
2009
Baik
Minibus
2499
2010
Baik 17,1 %
1
BH 6 FZ
Sekda Merangin
Jeep
1997
2009
Baik
2
BH 10 FZ
Asisten I
Minibus
2499
2009
Baik
3
BH 11 FZ
Asisten II
Minibus
2499
2009
Baik
4
BH 12 FZ
Asisten III
Minibus
2499
2009
Baik
5
BH 13 FZ
Staf ahli Bupati
Minibus
1600
2005
Non Ekonmis
6
BH 14 FZ
Staf ahli Bupati
Minibus
1600
2005
Non Ekonmis
7
BH 15 FZ
Staf ahli Bupati
Minibus
1600
2005
Non Ekonmis
Pejabat Struktural eselon III
III
KET
24,4%
1
BH 48 FZ
Kabag Pemerintahan
Minibus
1600
2005
Non ekonomis
2
BH 49 FZ
Kabag Hukum
Minibus
1495
2007
Baik
3
BH 50 FZ
Kabag Kesra
Minibus
1495
2007
Baik
4
BH 51 FZ
Kabag Umum
Minibus
1495
2009
Baik
5
BH 52 FZ
Kabag Ekonomi
Minibus
1495
2007
Baik
6
BH 53 FZ
Kabag Pembangunan
Minibus
1600
2005
Non Ekonmis
7
BH 54 FZ
Kabag Organisasi
Minibus
1495
2005
Non Ekonmis
14
Tabel 1. Pemakai kendaraan dinas roda empat pada Setda Merangin (sambungan) 8
BH 55 FZ
9
BH 1189 FZ
10
BH 57 FZ
IV 1
BH 1174 FZ
2
BH 1521 FZ
V
Kabag Humas
Minibus
1495
2007
Baik
Kabag Keuangan
Minibus
1495
2011
Baik
Kabag PDE
Minibus
1495
2007
Baik
Pejabat Eselon IV Kasubbag RT/Perlengkapan
4,9% Minibus
1493
2008
Baik
Kasubbag Protokoler Non Struktural dan Pool
Minibus
1495
2007
Baik
Minibus
2499
2011
Baik
Jeep
1997
2009
Baik
Jeep
4164
2003
Baik
Minibus
2389
2004
Baik
pick up
2499
2009
Baik
pick up
1781
2006
Baik
Minibus
1493
2009
Baik
48,8%
1
BH 16 FZ
2
BH 17 FZ
3
BH 1528 FZ
4
BH 1126 FZ
5
BH 9338 FZ
6
BH 9315 FZ
7
BH 1526 FZ
Tamu Pemkab Ibu Bupati/Ka.TP PKK Merangin Pool Rumah Tangga Bupati Pool Rumah Tangga Bupati Pol Rumah Tangga Bupati Pool Rumah Tangga Bupati Pool Rumah Tangga Bupati
8
BH 2035 FZ
Pool Umum
Minibus
1781
2002
Baik
9
BH 1510 FZ
Minibus
2389
2003
Baik
10
BH 9337 FZ
Pool Umum Pool Rumah Tangga Wabup
pick up
2499
2009
Baik
11
BH 1191 FZ
Pool Umum
Jeep
2694
2008
Rusak berat
12
BH 84 FZ
Pool Umum
Minibus
1998
2007
Baik
13
BH 1024 FZ
Minibus
2389
2000
Baik
14
BH 1106 FZ
Pool Umum Pool Rumah Tangga Bupati
Minibus
1584
2005
Baik
15
BH 1520 FZ
Pool Umum
Minibus
2389
2003
Baik
16
BH 1523 FZ
Pool Umum
Minibus
1600
2005
Rusak berat
17
BH 9305 FZ
Pool Umum
pick up
1781
2004
Rusak berat
18
BH 9323 FZ
Pool Umum
pick up
1998
2008
Baik
19
BH 1500 FZ
Pool Umum
Minibus
1781
2002
Baik
20
BH 1146 FZ
Bendahara Sekretariat
Minibus
1495
2008
Baik
Jumlah Kondisi Baik
32 Unit
78,1%
Jumlah Kondisi Non Ekonomis
6 Unit
14,6%
Jumlah Kondisi Rusak Berat
3 Unit
7,3%
Jumlah kendaraan roda 4 keseluruhan
41 Unit
100%
Sumber Bagian Umum Setda Merangin diolah
Dari tabel daftar pemakai
dapat diketahui bahwa kendaraan
kendaraan dinas roda empat diatas,
dinas roda empat pada Sekretariat
15
Daerah Kabupaten Merangin dipakai
dimana kendaraan pool umum selain
oleh para pemegang jabatan yakni
kendaraan
yang
pejabat negara sebanyak 2 unit atau
pembelian
awalnya
4,9 %, dipakai pejabat struktural
umum
eselon II sebanyak 7 unit atau 17,1
kendaraan yang bekas pejabat yang
%, eselon III sebanyak 10 unit atau
dijadikan untuk pool umum agar
24,4 %, eselon IV sebanyak 2 unit
tidak terjadi tumpang tindih dalam
atau 4,9 % dan non-struktural atau
pemberian nomor polisinya. Untuk
kendaraan pool berjumlah 20 unit
pool rumah tangga bupati yang
(pool umum 10 unit, pool rumah
berjumlah 6 unit ini terdiri dari
tangga bupati 6 unit, pool rumah
kendaraan eks pejabat yang lama
tangga wabup 1 unit, Ka.TP PKK 1
yang dijadikan kendaraan pool agar
unit,
tidak terjadi tumpang tindih dalam
kendaraan
tamu
1
unit,
juga
pengadaan untuk
terdapat
bendahara sekretariat 1 unit) atau
penomorannya,
48,8 %, untuk kondisi kendaraan
kendaraan
pada Sekretariat Daerah Kabupaten
kendaraan pool itu sendiri.
Merangin jumlah kendaraan dalam
Selanjutnya
pool
beberapa
juga
terdapat
pengawalan
dan
masih
kondisi baik sebanyak 32 Unit atau
berdasarkan
sebesar
non-
pejabat negara kendaraan dinas roda
ekonomis sebanyak 6 unit atau
empat diberikan kepada Bupati dan
14,6% dan kondisi rusak berat
wakil
sebanyak 3 unit atau 7,3 %.
jabatan struktural pada Sekretariat
78,1%,
kondisi
Untuk kendaraan pool ini, terdiri dari 10 unit pool umum,
tabel
dan
Bupati,
diatas
sedangkan
untuk
untuk
Daerah Kabupaten Merangin yang memakai
kendaraan
dinas
roda
16
empat dimulai dari eselon II yakni
strukturalnya dan pool, pemakainya
Sekreataris Daerah, para Asisten dan
adalah Ketua TP. PKK Merangin dan
para Staf Ahli Bupati Merangin,
tamu
sedangkan untuk eselon III dipakai
kendaraan tamu ini dipakai sebagai
oleh para Kabag di Lingkungan
kendaraan operasional tamu apabila
Sekretariat
ada tamu-tamu penting yang datang
Daerah
Kabupaten
atau
Merangin. Disamping itu berdasarkan
Pemkab.
Merangin,
berkunjung
Merangin,
ke
untuk
Kabupaten
sedangkan
untuk
tabel diatas, di Sekretariat Daerah
kendaraan pool, pemakaian sesuai
Kabupaten
dengan
Merangin
juga
dimana
kendaraan
itu
memfasilitasi Jabatan Eselon IV
dipoolkan dan tidak terencana atau
untuk pemakaian kendaraan dinas
pemakaiannya tidak secara rutinitas
roda empat yaitu Kasubbag Rumah
sebagaimana
Tangga dan Perlengkapan Setda dan
jabatan,
Kasubbag
Setda.
dipakai oleh staf bagian umum
pemakaian
apabila ada kegiatan-kegiatan yang
kendaraan dinas untuk eselon IV ini
membutuhkan kendaraan roda empat,
diberikan
pertimbangan
begitu juga dengan kendaraan pool
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
rumah tangga, baik bupati maupun
(Perbup Nomor 21 Tahun 2008)
wakil bupati. Pada sekretariat daerah
yang melekat pada subbag tersebut
untuk staf yang memakai kendaraan
dengan volume kerja sangat padat
dinas roda empat yaitu staf yang
terutama
ditunjuk
Penggunaan
Protokoler atau
dengan
kegiatan
–
kegiatan
dilapangan. Untuk kendaraan non
layaknya
misal
sebagai
pool
kendaraan umum
Bendahara
Sekretaiat Daerah, hal ini mengingat
17
volume kerja dan resiko kerja yang
sore, berbelanja ke pusat pertokoan
diemban
di Bangko, serta kepentingan pribadi
oleh
bendaharawan
lainnya,
tersebut.
padahal
fungsi
dari
kendaraan dinas hanyalah untuk b. Pemakaian dan Biaya Perawatan /operasional Kendaraan Dinas Roda Empat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin. 1. Pemakaian kendaraan dinas Penggunaan kendaraan dinas
menunjang kelancaran tugas atau kepentingan dinas semata. Alasan pemakaian kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ini berdasarkan
selain digunakan untuk kepentingan
pengamatan dan
dinas
penulis
juga
digunakan
untuk
informasi
dapat
yang
dilapangan
kepentingan pribadi pengguna atau
dikarenakan : 1). Pada umumnya
pemakai kendaraan dinas tersebut.
tidak
Penggunaan kendaraan dinas untuk
kendaraan pribadi sehingga untuk
kepentingan
menunjang
pribadi
pengamatan dan
berdasarkan
informasi
yang
semua
kendaraan
pejabat
memiliki
kebutuhannya dinas
dipakai
maka untuk
didapat dari informan dilapangan
kepentingan pribadi; 2). Adanya
seperti : dipakai kuliah di luar kota
anggapan
seperti di Jambi atau di Padang.
ataupun lainnya bahwa pemakaian
Selain digunakan untuk kuliah diluar
kendaraan dinas untuk kepentingan
kota
propinsi,
pribadi itu merupakan sesuatu hal
kendaraan dinas roda empat juga
yang biasa; 3). Belum adanya aturan
dipakai pejabat ataupun keluarga
operasional yang dikeluarkan oleh
pejabat yang memakai kendaraan
Sekretariat
dinas roda empat untuk jalan–jalan
penggunaan kendaraan dinas roda
ataupun
luar
baik
dari
Daerah
masyarakat
terhadap
18
empat,
hal
ini
tentunya
penggunaannya
pada
kantor,
pribadi; 4). Dan masih lemahnya
opersional hanya digunakan didalam
pengawasan terhadap penggunaan
kota, dan pengecualian penggunaan
kendaraan dinas roda empat. Dengan
keluar kota atas ijin tertulis pimpinan
kondisi penggunaan kendaraan dinas
instansi pemerintah atau pejabat yang
seperti
ditugaskan sesuai kompetensi.
tentunya
akan
Kendaraan
kerja
memungkinkan untuk penggunaan
ini
c).
hari
dinas
mengakibatkan daya tahan atau umur kendaraan akan cepat rusak, hal ini
2. Biaya perawatan/operasional Sekretariat Daerah melalui
juga akan berdampak terhadap beban anggaran
pemeliharaan
yang
dikeluarkan oleh sekretariat daerah, serta
bertolak
belakang
dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara
PER/87/M.PAN/8/2005.
Nomor
:
tentang
pedoman peningkatan pelaksanaan efisiensi, penghematan dan disiplin kerja. Dalam lampiran II, point 5 berbunyi :
a) Kendaraan dinas
operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas
pokok
dan
fungsi,
b).
Kendaraan dinas operasional dibatasi
Bagian
Umum
telah
berupaya
menjaga kondisi kendaraan dinas agar tetap baik, dengan menyediakan anggaran
perawatan
dan
operasionalnya tiap tahunnya hal ini juga nampak dari kondisi kendaraan yang layak pakai yang berjumlah 78,1 % (lihat Tabel 1), dan dalam melakukan perawatan Bagian Umum berusaha untuk menerapkan prinsip kehati-hatian
agar
tidak
penyelewengan dalam perawatan
atau
terjadi
melakukan pemeliharaan
kendaraan dinas tersebut, dengan
19
cara meminta bukti dari rekanan serta bukti barang-barang yang rusak atau diganti. c. Aturan Pemakaian Kendaraan Dinas Roda Empat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin. Pengaturan
pemakaian
kendaraan sangat diperlukan agar
a. Kendaraan dinas operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi, b. Kendaraan dinas operasional dibatasi penggunaannya pada hari kerja kantor, c. Kendaraan dinas opersional hanya digunakan didalam kota, dan pengecualian penggunaan keluar kota atas ijin tertulis pimpinan instansi pemerintah atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensi.
dalam penggunaan kendaraan dinas Hal tidak
disalahgunakan
ini
tentunya
untuk ditindaklanjuti
kepentingan
lain
perlu
dan
dengan
aturan
demi dibawahnya,
namun
ditingkat
terciptanya kepatuhan tehadap aturan Kabupaten Merangin belum ada yang berlaku.
Berdasarkan hasil dibuat aturan sebagai tindak lanjut
penelitian
dilapangan,
secara dari PermenPAN tersebut, dimana
nasional sudah ada aturan yang pada Sekretariat Daerah Kabupaten mengatur
tentang
penggunaan Merangin
kendaraan dinas
yaitu
untuk
aturan
tentang
Peraturan pemakaian, baik penunjukan maupun
Menteri
Pendayagunaan tatacara pemakaian kendaraan dinas,
Aparatur
Negara
Nomor
: baik kendaraan roda empat maupun
PER/87/M.PAN/8/2005.
tentang kendaraan dinas lainnya agar tidak
Pedoman Peningkatan Pelaksanaan disalahgunakan,
pada
Sekretariat
Efisiensi, Penghematan dan Dispilin Daerah Kabupaten Merangin belum Kerja. Pada lampiran II point 5 menerbitkan
aturan
tentang
itu.
berbunyi : Untuk Susunan Tata Urutan Nomor
20
Polisi Kendaraan Dinas, Pemerintah
pengadaan/yang
Kabupaten
bersertifikat
Merangin
telah
sudah
pengadaan
pada
menerbitkan Surat Keputusan Bupati
Sekretariat Daerah Kabupaten
Merangin Nomor 318/DPKAD/2009.
Merangin.
tentang Tata Urutan Nomor Polisi
d. Pihak
rekanan,
masih
Kendaraan Dinas Pejabat, Pimpinan
terbatasnya ketersediaan dealer
Instansi
dan
Vertikal
dan
Instansi
Pemerintah Kabupaten Merangin.
ketersediaan
kendaraan
sesuai dengan spesifikasi kondisi jalan di Kab Merangin dan
3.3.Faktor – Faktor yang menghambat dalam Pengadaan dan Penggunaan Kendaraan Dinas Empat. 3.3.1. Faktor – Faktor yang menjadi hambatan dalam pengadaan kendaraan dinas roda empat. Dari
hasil
sesuai
standar
harga
dan
peruntukannya. 3.3.2. Faktor – Faktor yang menjadi hambatan dalam Penggunaan kendaraan dinas roda empat agar bisa optimal.
penelitian
Berdasarkan hasil penelitian
dilapangan bahwa dalam pengadaan
dilapangan bahwa terdapat beberapa
kendaraan dinas roda empat pada
faktor yang menjadi hambatan dalam
Sekretariat Daerah terdapat beberapa
penggunaan kendaraan dinas roda
kendala dalam pengadaanya sebagai
empat
diantaranya adalah :
Kabupaten
a. Ketersediaan Dana.
optimal, diantaranya:
b. Harga Pasar yang tidak stabil
a. Belum adanya regulasi atau
c. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang profesional dalam
pada
Sekretariat
Merangin
aturan
pemakaian
dinas
roda
Daerah
agar
bisa
kendaraan
empat,
yang
21
dikeluarkan
oleh
Pemerintah
ketentuan
dan
aturan
yang
Kabupaten Merangin khususnya
berlaku. Namun masih terdapat
Sekretariat Daerah Kabupaten
kelemahan
Merangin.
terutama dalam perencanaannya
b. Pengawasan
baik
dari
dalam
pengadaan
pada tahun 2013 dimana dalam
internal maupun eksternal
DPA
terhadap
Dinas Sekretariat Daerah Tahun
kendaraan
pemakaian dinas
masih
Pengadaan
Kendaraan
Anggaran 2013 tidak dirincikan
kurang dan pembinaan dari
secara
pimpinan
sudah
berjalan
kendaraan dinas roda empat,
namun
masih
belum
maksimal dilakukan.
detail
tentunya
peruntukan
bisa
terhadap
berdampak ketidakpastian
penentuan peruntukan kendaraan IV.KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Secara umum manajemen aset kendaraan dinas roda empat Sekretariat
Daerah
Kabupaten Merangin terutama dalam
hal
penggunaan
diadakan
nantinya.
Dalam pemakaiannya kendaraan
4.1. Kesimpulan
pada
setelah
pengadaan sudah
dan
berjalan
dengan baik yaitu sesuai dengan
dinas
roda
empat
selain
digunakan untuk kepentingan dinas juga digunakan kepentingan
untuk pribadi
pemakainya, seperti kuliah ke luar kota, jalan-jalan sore dsb. Hal ini tentunya belum sesuai dengan Aparatur
Peraturan
Menteri Negara
22
Nomor:PER/87/M.PAN/8/2005.
sesuai dengan kondisi jalan
tentang Pedoman Peningkatan
di Kabupaten Merangin dan
Pelaksanaan
sesuai dengan standar harga
Efisiensi,
atau standar peruntukan.
Penghematan dan Disiplin Kerja. 2. Faktor yang menjadi hambatan dalam
pengadaan
penggunaan roda
kendaraan
empat
adalah
b. Hambatan penggunaan :
dan dinas
sebagai
Belum adanya regulasi atau aturan pemakaian kendaraan
berikut :
dinas yang dikeluarkan oleh
a. Hambatan dalam pengadaan :
Pemerintah
Ketersediaan dana.
Merangin,
Harga pasar
kendaraan
yang tidak
stabil.
digunakan
Masih terbatasnya Sumber
kepentingan
Daya Manusia (SDM) yang
digunakan
profesional
dalam
kepentingan
pengadaan pada Sekretariat
pemakainya.
Daerah
dalam
Kabupaten
Masih
Kabupaten sehingga dinas
selain untuk
dinas
juga untuk pribadi
lemahnya
Merangin.
pengawasan dan pembinaan
Terbatasnya main dealer di
dari pimpinan dan unsur
Kabupaten Merangin dan
terkait.
terbatasnya kendaraan
ketersediaan dengan
spesifikasi kendaraan yang
23
yang profesional dibidang pengadaan
4.2. Saran Berdasarkan hasil penelitian
atau
yang
memiliki
sertifikat
yang dilakukan, agar pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa dengan
manajemen aset kendaraan dinas
cara meningkatkan anggaran untuk
roda empat ini bisa berjalan lebih
peningkatan kualitas Sumber Daya
baik lagi, terutama dalam pengadaan
Aparatur,
dan penggunaannya,
yang
pendidikan dan latihan serta ujian
dilakukan
sertifikasi pengadaan barang dan jasa
paling
penting
dalam
perencanaan
dirinci
secara
maka
untuk
yaitu
detail
perlu
peruntukan
dan
untuk
mengikuti
tersebut orang yang ditunjuk benar – benar kapabel untuk itu.
agar
Agar penggunaan kendaraan
setelah kendaraan dinas diadakan
dinas roda empat bisa lebih optimal,
peruntukannya tepat sasaran, dan
hendaknya perlu dibuat kebijakan
dalam
atau aturan–aturan baik dalam bentuk
kendaraan
dinas
diadakan
pengadaannya
adalah
memperhatikan segi pendanaannya
Peraturan
yaitu agar anggaran yang tersedia
Keputusan Bupati yang mengacu
bisa
kebutuhan
pada aturan tertinggi yang telah ada,
terhadap kendaraan roda empat itu
yang mengatur tentang pemakaian
sendiri dengan tidak mengabaikan
atau penggunaan kendaraan dinas
kebutuhan–kebutuhan lainnya, dan
baik roda empat maupun kendaraan
agar pelaksanaan pengadaan bisa
dinas lainnya, kebijakan tersebut
berjalan dengan lancar diperlukan
harus memuat misalnya : siapa yang
peningkatan
maupun
berhak memakai, kapan, dimana,
kuantitas Sumber Daya Aparatur
kemana, biaya, tanggung jawab,
mengakomodir
kualitas
Bupati
atau
Surat
24
reward dan punishment dan hal – hal
diri
pemakai
atau
pengguna
lainnya yang diperlukan. Disamping
kendaraan dinas roda empat itu
itu kesadaran dari pemakai atau
sendiri.
pengguna kendaraan roda empat baik rasa
tanggung
jawab
atau
rasa
DAFTAR PUSTAKA
memilikinya juga sangat penting Buku – Buku untuk ditingkatkan agar tidak terjadi Agus, penyalahgunaan
Puji
dan
Ryanto.
2012.
pemakaian Manajemen Barang Milik
kendaraan
dinas,
dalam
rangka Daerah. dbuku, Surabaya.
pembinaan
terhadap
penggunaan BPS Kab. Merangin. 2012. Merangin
kendaraan dinas roda empat sehingga Dalam Angka Tahun 2011. kendaraan dinas roda empat bisa BPS Kab. Merangin. 2013. Merangin berfungsi
sebagaimana
mestinya. Dalam Angka Tahun 2012.
Pengawasan dan pembinaan dari Bungin, Burhan. 2011. Metodelogi pihak
terkait
juga
tidak
kalah Penelitian
Kualitatif.
pentingnya untuk dilakukan agar Rajawali Pers, Jakarta. pemakaian
ataupun
penggunaan Faisal,
Sanafiah.
1990.
Metode
kendaraan roda empat yang rawan Penelitian Kualitatif. Bumi terhadap
penyalahgunaannya
bisa Aksara, Jakarta.
diminimalisir. Pengawasan ini bisa Husaini,
Usman,
dan
Akbar,
dilakukan oleh Polisi Pamong Praja, Purnomo Setiady. 2003. Inspektorat maupun dari masyarakat Metodologi itu sendiri, dan yang terpenting adalah pengawasan yang berasal dari
Penelitian
25
Sosial.
Bumi
Aksara,
Surachmad,
Winarno.
Pengantar
Jakarta.
1990. Penelitian
Idrus, Muhammad. 2009. Metode
Ilmiah
Penelitian Ilmu Sosial. Erlangga,
Teknik, Tarsito, Bandung.
Jakarta.
Syafiie,
Moleong, Lexy J. 2001. Metodelogi Penelitian Remaja
Kualitatif. Rosdakarya,
Soleh, Chabib dan Rochmansjah, Heru. 2010. Pengelolaan dan
Daerah Pendekatan Menuju
Kencana.
Metode
2011.
Manajemen Pemerintahan. Pustaka
Reka
Cipta,
Bandung. Terry. George R. 2012. Dasar –
Bandung.
Keuangan
Inu
Dasar
Aksara, Jakarta
Aset
Yusuf,M, 2011. Delapan Langkah
Sebuah
Pengelolaan Aset Daerah
Struktural Tata
Dasar Manajemen. Bumi
Kelola
Menuju Keuangan
Pengelolaan Daerah
Pemerintahan yang Baik.
Terbaik. Salemba Empat,
Fokus Media, Bandung.
Jakarta.
Suharyanto,
Hadriyanus.
2005. Jurnal, Tesis dan Sumber Lain
Manajemen Aset. Media Triandi & Sembiring, Nahur Pakam. Wacana, Yogyakarta. 2008.
Pemeriksaaan
Sulaiman, Anwar, 2001. Bahan Ajar Operasional untuk Menilai Manajemen Aset Daerah. Efisiensi STIA
–
LAN
Biaya
Press, Pemeliharaan Kendaraan
Jakarta.
26
pada PDAM Tirta Pakuan
2010 tentang Pengadaan
Kota Bogor. Jurnal Ilmiah
Barang/Jasa Pemerintah.
Ranggagading Volume 8
Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 1.
Nomor 17 Tahun 2007
Zulpikar. 2010. Kelembagaan dan Tata
Hubungan
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Kerja
Daerah.
Pengelolaan Barang milik Daerah.
Jurnal
Ilmu
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Administrasi Vol. VII No.
Nomor 50 Tahun 2011
1.
tentang Standar Sarana dan
Undang - Undang Nomor 32 Tahun
Prasarana
2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Lingkungan Kementerian
Undang-undang Nomor 22 Tahun
Dalam Negeri.
2009 tentang Lalu Lintas
Pemerintah Tahun
2006
Nomor
Aparatur Negara Nomor : 6
PER / 87 / M . PAN
tentang
/8/2005 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik
Peningkatan
Negara/Daerah.
Efisiensi,
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua
Atas
di
Peraturan Menteri Pendayagunaan
dan Angkutan Jalan. Peraturan
Kantor
Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun
Pelaksanaan Penghematan
dan Disiplin Kerja. Peraturan
Daerah Merangin Tahun
Kabupaten Nomor
2008
18
tentang
Organisasi dan Tata Kerja
27
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
dan
Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin. Peraturan Bupati Merangin Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat
Daerah
/Sekretariat
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah. Peraturan Bupati Merangin Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati Merangin http://ypb97.blogspot.com/2009/03/pen gertian-pengadaan.html.
diakses Kamis, september 2013).
12
http//dityalab.blogspot.com/2012/06 /pengertianpengadaanbarangjasapubli k.html. diakses Kamis, 12 September 2013.
