ANALISA PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2012

ANALISA PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2012

PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Analisis dan Evaluasi Pendataan Keluarga 2012 Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau

1

PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan KaruniaNya pembuatan Analisa Pendataan Keluarga Tahun 2012 telah dapat diselesaikan. Pelaksanaan Pendataan Keluarga tahun 2012 di dasarkan pada surat dari Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Pusat Nomor: 1073/HK-010/G4/2012 tanggal 14 April 2012 tentang Pelaksanaan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2012. Proses pelaksanaan pengumpulan kegiatan Pendataan Keluarga tahun 2012 dilakukan melalui kunjungan rumah ke rumah oleh PLKB/PKB, para kader pendata selama 3 bulan, dari Juli sampai dengan 30 September 2012, sebagai bagian kegiatan dari Sistem Pencatan dan Pelaporan Program KKB Nasional yang telah dibakukan. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa data dan informasi yang diperoleh dari hasil pendataan keluarga selama ini mempunyai ciri yang unik sebagai milik masyarakat, cukup rinci merupakan bagian dari operasional program KB. Oleh karena itu , data hasil pendataan keluarga ini selain di gunakan untuk operasional program KB itu sendiri, juga dapat dimanfaatkan oleh sector pembangunan lainnya, khususnya untuk menentukan sasaran program dukungan pemberian bantuan kepada kelurga tertinggal, miskin dan tidak mampu. Pada Analisa Pendataan keluarga ini dapat dilihta latar belakang, Tujuan , Ruang Lingkup, sasaran, jangakauan, hasil analisa dari 3 (tiga) aspek yaitu aspek demografi, aspek Keluarga Berencana dan aspekTahapan Keluarga Sejahtera. Bahwa dalam penyusunan analisa pendataan keluarga ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan , baik berupa kritik saran serta sumbangan pemikiran sebagai bahan penyempurnaan untuk penulisan di masa yang akan datang. Demikian kami ucapkan terima kasih serta penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan analisa ini. Batam, Januari 2013 Plh, Kepala bidang adpin dan Latbang Dra. Pita Rosmeri


2

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pembangunan 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga yang dilaksanakan melalui sensus, survei, dan pendataan keluarga.

Dalam kaitannya dengan pendataan keluarga, BKKBN secara rutin setiap tahun melaksanakan pendataan keluarga di seluruh tanah air. Hasil dari pendataan keluarga adalah tersedianya data dan informasi keluarga berbasis data mikro yang dapat memberikan gambaran secara tepat dan menyeluruh tentang ciri maupun keadaan umum yang berkaitan dengan kondisi serta potensi keluarga, serta hasil-hasil pelaksanaan program keluarga berencana di lapangan. Pendataan keluarga pada awalnya hanya ditujukan bagi kepentingan operasional program KB di tingkat lini lapangan. Namun, pada perkembangan selanjutnya, data mikro hasil pendataan keluarga juga dipakai untuk pengelolaan program pembangunan lainnya, khususnya menyangkut upaya pemberdayaan keluarga miskin.

Pada awalnya , data dan informasi mengenai keluarga tersebut mulai banyak dipakai oleh berbagai sektor dan instansi pemerintah, LSOM, organisasi profesi, dan swasta. Pemanfaatan data diantaranya digunakan untuk kegiatan jaring pengaman sosial bidang kesehatan, KB, dan pendidikan; program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak; pembagian beras murah atau raskin; program peningkatan ketahanan keluarga; program pemasaran produk unggulan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); program isyarat dini Analisis dan Evaluasi Pendataan Keluarga 2012 Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau

3

untuk krisis pangan; dan program sosial lainnya, hingga tahun 2009, setelah dilakukan BLT, data yang digunakan kemudian dari PJRS.

Proses pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga dilakukan melalui kunjungan rumah ke rumah oleh PLKB/PKB, kader pendata, dan tokoh masyarakat selama 3 bulan, yaitu dari bulan Juli sampai September setiap tahunnya.

Pendataan keluarga merupakan bagian dari Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program KKB Nasional yang telah dibakukan. Data basis keluarga dan individu anggota keluarga yang dikumpulkan mencakup tiga aspek yakni, Demografi, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera.

Data Demografi memuat informasi tentang kepala keluarga dan individu anggota keluarga yang berkaitan dengan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan dan pekerjaan. Informasi ini tentu sangat bermanfaat untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan di daerah. Data individu anggota keluarga dapat juga dirinci menurut berbagai aspek, misalnya dirinci menurut umur dan pendidikan, umur dan status perkawianan, umur dan status pekerjaan, pendidikan dan status perkawinan, pendidikan dan status pekerjaan, dan masih banyak lagi.

Sementara itu, data Keluarga Berencana berisikan informasi tentang peserta KB yang dapat dikaitkan dan dikombinasikan dengan aspek-aspek lainnya seperti umur, jenis kontrasepsi, sumber pelayanan KB, tahapan keluarga sejahtera, pendidikan, dan status pekerjaan. Adapun data Keluarga Sejahtera berisikan hal-hal mengenai kondisi keluarga berkaitan dengan tingkat kesejahteraannya, termasuk sisi lainnya, yakni pendidikan suami/istri, pekerjaan dan status perkawinan.

Dengan telah dilaksanakannya pendataan keluarga tahunn 2012, maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang dihasilkan agar bisa Analisis dan Evaluasi Pendataan Keluarga 2012 Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau

4

dilihat sejauh mana data dan informasi keluarga yang meliputi aspek demografi, keluarga berencana, dan tahapan keluarga dapat bermanfaat untuk kepentingan pengelolaan program KKB pada khususnya dan kepentingan program pembangunan nasional pada umumnya.

B.

Tujuan

1.

Umum Analisis dan Evaluasi Pendataan Keluarga secara umum bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai keluarga dan perkembangan pelaksanaan Program Keluarga Berencana Nasional ditinjau dari aspek demografi, aspek keluarga berencana, dan aspek keluarga sejahtera tahun 2012, sebagai bahan masukan dan pertimbangan penentuan kebijakan dan penyusunan program yang sedang dan akan dilaksanakan.

2.

Khusus a.

Tersedianya data dan informasi tentang keluarga dan perkembangan program KKB dari aspek demografi, antara lain mengenai status kepala keluarga; jenis kelamin; tingkat pendidikan; rata-rata jiwa dalam keluarga; pasangan usia subur; child woman ratio (CWR); anak usia sekolah; dan keluarga lansia.

b.

Tersedianya informasi mengenai keluarga dan perkembangan program KKB dari aspek keluarga berencana, antara lain tentang PUS menurut kelompok umur; peserta KB terhadap PUS; bukan peserta KB terhadap PUS; Peserta KB melalui jalur pelayanan; dan unmetneed.

c.

Tersedianya data dan informasi mengenai keluarga dan perkembangan program KKB dari aspek keluarga sejahtera, antara lain tentang


5

perkembangan Keluarga Pra-Sejahtera; KS I; KS II; KS III; dan KS III plus.

C.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup analisis dan evaluasi pendataan keluarga meliputi :

1.

Sasaran Data dan informasi yang menyangkut demografi, keluarga berencana, dan tahapan keluarga sejahtera.

2.

Jangkauan Wilayah Analisis dan evaluasi hasil pendataan keluarga ini adalah hasil pelaksanaan pendataan keluarga tahun 2012 dari seluruh wilayah di Provinsi Kepulauan Riau.


6

BAB II METODOLOGI

A.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam pemilihan indikator dan variabel dalam analisis dan evaluasi pendataan keluarga ini adalah Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga (Rek.Prov.R/I/KS/07) yang meliputi data tingkat provinsi.

B.

Jenis Indikator dan Variabel

Ada tiga aspek yang tercakup dalam pendataan keluarga, yaitu aspek demografi, aspek keluarga berencana, dan aspek tahapan keluarga sejahtera.

1.

Indikator Demografi Variabel-variabel yang mencerminkan indikator demografi antara lain: a. Persentase Kepala Keluarga Berstatus Janda/Duda/Belum Kawin b. Persentase Kepala Keluarga Tidak Bekerja c. Persentase Kepala Keluarga Tidak Tamat SD d. Persentase Kepala Keluarga Tamat SD-SLTP e. Persentase Kepala Keluarga Tamat SLTA f. Persentase Kepala Keluarga Tamat Akademik/Perguruan Tinggi g. Persentase Anak Usia 7-15 Tahun Tidak Sekolah Terhadap Jumlah Anak Usia 7-15 Tahun. h. Persentase Anak Laki-laki Usia 7-15 tahun Tidak Sekolah Terhadap Jumlah Anak Laki-laki Usia 7-15 Tahun.


7

i. Persentase Anak Perempuan Usia 7-15 tahun Tidak Sekolah Terhadap Jumlah Anak Perempuan Usia 7-15 Tahun. j. Persentase Anak Laki-laki Usia 7-15 tahun Tidak Sekolah Terhadap Jumlah Anak Usia 7-15 Tahun. k. Persentase Anak Perempuan Usia 7-15 tahun Tidak Sekolah Terhadap Jumlah Anak Usia 7-15 Tahun. l. Rata-rata Jiwa Dalam Keluarga m. Rasio Jenis Kelamin Anggota Keluarga n. Rasio Anggota Keluarga Usia 0-4 Tahun Terhadap Jumlah Wanita Usia Subur (WUS). o. Persentase Anggota Keluarga Usia 0-15 Tahun p. Persentase Anggota Keluarga Usia 60 Tahun Ke Atas q. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Terhadap Jumlah WUS

2.

Indikator Keluarga Berencana

Variabel-variabel yang mencerminkan indikator keluarga berencana antara lain : a. Persentase PUS yang Istrinya Berusia Di bawah 20 Tahun. b. Persentase PUS yang Istrinya Berusia 20-29 Tahun c. Persentase PUS yang Istrinya Berusia 30-49 Tahun d. Persentase PUS Peserta KB e. Persentase PUS Bukan Peserta KB f. Persentase PUS Bukan Peserta KB Karena Hamil g. Persentase PUS Bukan Peserta KB Karena Ingin Anak Segera h. Persentase PUS Bukan Peserta KB Karena Ingin Anak Tapi Ditunda Analisis dan Evaluasi Pendataan Keluarga 2012 Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau

8

i. Persentase PUS Bukan Peserta KB Karena Tidak Ingin Anak Lagi j. Persentase Peserta KB Jalur Swasta

3.

Indikator Tahapan Keluarga Sejahtera

Variabel-variabel yang mencerminkan indikator tahapan keluarga sejahtera antara lain : a. Persentase Keluarga Pra Sejahtera (KPS) b. Persentase Keluarga Sejahtera I (KS-I) c. Persentase KPS dan KS-I d. Persentase Keluarga Sejahtera II e. Persentase Keluarga Sejahtera III f. Persentase Keluarga Sejahtera III Plus


9

BAB III HASIL ANALISIS

Analisis dan Evaluasi Pedataan Keluarga dilakukan menurut aspek yang tercakup dalam pendataan, yakni aspek demografi, aspek keluarga berencana dan aspek tahapan keluarga sejahtera. Cakupan Laporan Tabel 1

NO

A.

KABUPATEN

Jml Kecamatan ADA LAPOR %

-1

-2

-3

-4

(5=4/3)

1 2 3 4 5 6 7

BINTAN BATAM KARIMUN NATUNA LINGGA TANJUNGPINANG ANAMBAS KEPRI

10 12 9 12 5 4 7 59

10 12 9 12 5 4 7 59

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

CAKUPAN WILAYAH Jml Kelurahan/Desa Jml Dusun/RW ADA LAPOR % ADA LAPOR % -6

-7

51 64 54 73 57 18 54 371

51 62 54 73 57 18 54 369

(8=7/6)

-9

100,00 194 96,88 603 100,00 351 100,00 267 100,00 267 100,00 167 100,00 161 99,46 2010

-10

192 452 351 267 267 167 161 1857

(11=10/9)

98,97 74,96 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 92,39

Jumlah Rukun Tetangga

ADA

LAPOR

%

12

13

14=13/12

592 2485 1016 684 745 689 379 6590

586 1638 1016 684 745 689 379 5737

Aspek Demografi Data demografi yang dianalisis antara lain berkaitan berkaitan dengan jumlah kepala keluarga menurut karakteristiknya (status perkawinan, status pekerjaan, dan tingkat pendidikan), jumlah anak usia sekolah, jumlah jiwa dalam keluarga, rasio jenis kelamin anggota keluarga, jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), dan jumlah Wanita Usia Subur (WUS).


10

98,99 65,92 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 87,06

TABEL 2

NO

KABUPATEN / KOTA

JUMLAH KEPALA KELUARGA

STATUS PERKAWINAN KK JANDA KK / DUDA / KAWIN BELUM KAWIN

TINGKAT PENDIDIKAN TIDAK TAMAT SD

TAMAT SD / SLTP

TAMAT SLTA

STATUS TAMAT AK / PT

BEKERJA

1

Bintan

34,914

87.80

12.20

22.70

41.06

31.44

4.80

90.15

2

Batam

227,259

94.70

5.30

11.42

26.11

53.32

9.14

92.80

3

Karimun

78,331

93.18

6.82

55.13

22.76

9.75

12.37

66.02

4

Natuna

18,863

81.45

18.55

10.71

54.69

31.08

3.51

94.03

5

Lingga

25,821

79.53

20.47

16.33

54.77

24.39

4.50

89.37

6

Tanjungpinang

65,061

82.39

17.61

13.79

25.14

36.89

24.18

82.71

7

Anambas

10,547

82.31

17.69

18.14

57.50

19.53

4.84

91.89

KEPRI

460,796

90.51

9.49

20.44

30.03

38.63

10.90

86.46

9.85

7.20

33.98

5.97

10.63

17.29

8.11

13.54

Jumlah Kepala Keluarga (KK) hasil pendataan keluarga tahun 2012 tercatat sebanyak 460.796. Persentase KK berstatus kawin pada tahun 2012 sebesar 90,51%.. Sementara KK berstatus janda/duda/belum kawin 9.49%. Untuk status tingkat pendidikan, KK tidak tamat SD 20,44%, KK tamat SD/SLTP 30.03%, KK tamat SLTA 38,63% dan KK tamat Akademi/Perguruan Tinggi 10.90%. Untuk status pekerjaan, KK dengan status bekerja 86,46% dan KK dengan status tidak bekerja, 13,54%.

Berikut disajikan analisis per variable, per kabupaten / kota hasil pendataan keluarga 2012. Analisis dan Evaluasi Pendataan Keluarga 2012 Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau

TIDAK BEKARJA

11

GRAFIK 1 Persentase Kepala Keluarga Berstatus Janda/ Duda/ Belum Kawin Terhadap Kepala Keluarga.

Dari jumlah KK sebanyak 460.796 di Provinsi Kepulaaun Riau dari

hasil

pendataan keluarga tahun 2012, 9,49% diantaranya berstatus janda/duda/belum kawin. Hal ini mungkin disebabkan oleh kematian salah satu pasangan atau perceraian atau meningkatnya proporsi KK yang belum kawin. Diharapkan persentase KK berstatus janda/duda/belum kawin tidak terlalu besar dan semakin kecil semakin baik. Hal ini berkaitan dengan kondisi ketahanan keluarga, karena secara psikologis biasanya KK yang berstatus kawin kondisi ketahanan keluarganya relatif lebih baik dibandingkan dengan kepala keluarga yang berstatus janda/duda/belum kawin. Dilihat per Kabupaten Kota, persentase tertinggi (20,47%) ada Kabupaten Lingga. Sementara itu, persentase terendah (5,30%) terdapat di Kota Batam. Untuk lebih jelasnya lihat Lampiran/Tabel A.1. Analisis dan Evaluasi Pendataan Keluarga 2012 Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau

12

GRAFIK2 Persentase Kepala Keluarga Tidak Bekerja Terhadap Kepala Keluarga.

Dari sudut pandang ekonomi, seorang kepala keluarga yang tidak bekerja akan mempengaruhi kondisi ketahanan keluarga yang dipimpinnya, terutama untuk kepala keluarga dimana kebutuhan hidup anggota keluarganya masih cukup besar. Besarnya persentase kepala keluarga yang tidak bekerja bisa disebabkan berbagai faktor antara lain tidak tersedianya atau sempitnya lapangan pekerjaan atau kepala keluarga tersebut sudah memasuki usia pensiun. Dari Grafik diatas terlihat jumlah kepala keluarga yang tidak bekerja menurut hasil pendataan keluarga 2012. Dari jumlah KK sebesar 460.796, 62,388 diantaranya yang tidak bekerja atau 13,54%.

Pada tingkat Kabupaten Kota, presentase tertinggi KK status tidak bekerja hasil pendataan keluarga tahun 2012 ada di Kabupaten Karimun yaitu sebesar 33,98% dari total KK sebanyak 51.712. Untuk provinsi dengan persentase KK tidak bekerja terendah terdapat di Kabupaten Natuna, yaitu 5,97%. Untuk Kabupaten Kota dengan persentase KK tidak bekerja tinggi, diharapkan pemerintah daerah setempat mampu menurunkan angka pengangguran tersebut dengan menciptakan


13

dan menyiapkan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya sendiri. Untuk lebih rincinya lihat Lampiran/Tabel A.2.

GRAFIK 3 Persentase Kepala Keluarga Tidak Tamat SD Terhadap Kepala Keluarga.

Masih banyaknya kepala keluarga yang tidak menamatkan pendidikan SD, bisa dikarenakan keadaan geografis yang cukup sulit dan terbatasnya akses mendapatkan pendidikan. Juga bisa disebabkan mahalnya biaya pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan terbatas, serta pendapatan keluarga yang tidak mencukupi.

Dari hasil hasil pendataan keluarga 2012 terlihat proporsi KK tidak tamat SD cukup besar, yaitu 20,44% dari jumlah KK sebanyak 460.796.

Jika melihat persebarannya per Kabupaten Kota, hasil pendataan keluarga 2012 menempatkan Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Kota dengan persentase KK tidak tamat SD terendah sebesar 10,71%% dibandingkan Kabupaten Kota lainnya.. Untuk Kabupaten Kota dengan persentase KK tidak tamat SD tertinggi Analisis dan Evaluasi Pendataan Keluarga 2012 Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau

14

%

ada di Kabupaten Karimun yaitu 55,13%. Lebih rinci lihat Lampiran/Tabel A.3. GRAFIK 4 Persentase Kepala Keluarga Tamat SD-SLTP Terhadap Kepala Keluarga.

Jika diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi atau semakin baik pula tingkat penghasilannya, maka tingkat kesejahteraan penduduk Provinsi Kepulauan Riau sudah cukup tinggi, sebagaimana bisa dilihat dari hasil pendataan keluarga yang menunjukkan KK di Provinsi Kepulauan Riau tamatan SD-SLTP. Grafik di atas menunjukkan proporsi KK tamat SD-SLTP pada tahun 2012. Dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya, persentase KK tamat SD-SLTP cukup besar. Hasil pendataan keluarga 2012 menunjukkan dari jumlah KK sebanyak 460.796 jiwa, 30,03% berpendidikan tamat SD-SLTP. Jika melihat persebarannya per Kabupaten Kota, hasil pendataan keluarga 2012 menempatkan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten dengan persentase KK tamat SD-SLTP tertinggi sebesar 57.50% dibandingkan kabupaten kota lainnya. Untuk Kabupaten Kota dengan persentase KK tamat SD-SLTP terendah adalah Kabupaten Karimun yaitu 22.76%. Program intervensi yang mungkin bisa dilakukan oleh BKKBN Provinsi dan SKPD-KB Analisis dan Evaluasi Pendataan Keluarga 2012 Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau

15

Kabupaten/Kota adalah melakukan kerjasama dengan kantor dinas pendidikan serta LSM/LSOM setempat untuk melakukan program Kejar (bekerja sambil belajar) Paket B dan C. Lebih lengkap sebaran per provinsi dapat dilihat Lampiran/Tabel A.4. GRAFIK 5 Persentase Kepala Keluarga Tamat SLTA Terhadap Kepala Keluarga

Secara umum dapat dikatakan bahwa dari jumlah KK sebanyak 460.796 jiwa, yang berhasil menamatkan pendidikan sekolah menengah atas hanya sebesar 38.63%.

Pada tingkat Kabupaten Kota, hasil pendataan keluarga 2012 mencatat persentase tertinggi KK tamat SLTA ada di Kota Batam yaitu 53,32%. Untuk Kabupaten Kota dengan persentase KK tamat SLTA terendah adalah Kabupaten Karimun sebesar 9.75%. Tidak banyaknya KK di Indonesia yang tamat SLTA bisa mengindikasikan terbatasnya akses untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang disebabkan mahalnya biaya pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan terbatas, atau pendapatan keluarga yang tidak mencukupi. Dengan tingkat pendidikan yang tidak begitu tinggi maka tingkat ketahanan dan


16

kesejahteraan keluarga juga mungkin kurang baik. Data selengkapnya mengenai KK tamat SLTA bisa dilihat pada Lampiran/Tabel A.5.

GRAFIK 6

Persentase Kepala Keluarga Tamat Akademi/Perguruan Tinggi Terhadap Kepala Keluarga.

Tidak banyak KK di Indonesia yang berhasil menamatkan pendidikan setingkat akademi atau perguruan tinggi (AK/PT). Hasil pendataan keluarga 2012 menunjukkan dari 460.796 KK, hanya 10,90% yang berhasil menamatkan pendidikan setingkat AK/PT.

Apabila dilihat per Kabupaten Kota, persentase tertinggi (24,18%) ada di Kota tanjungpinang. Lebih detil lihat Lampiran/Tabel A.6.


17

GRAFIK 7

Persentase Anak Usia 7-15 Tahun Tidak Sekolah Terhadap Anak Usia 7-15 Tahun.

Dari 233.536 jiwa jumlah anak usia 7-15 hasil pendataan keluarga 2012, hanya 6,09% atau 14.211 jiwa diantaranya tidak sekolah. Rendahnya persentase ini mengindikasikan bahwa program wajib belajar 9 tahun relatif berhasil dan diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang persentase tersebut akan terus menurun.

Walaupun begitu, apabila dilihat persebarannya per Kabupaten Kota, masih ada beberapa Kabupaten Kota yang persentase anak usia 7-15 tahun tidak sekolah cukup tinggi, seperti terdapat di Kabupaten Lingga 18.60 %. Untuk lebih jelasnya lihat Lampiran/Tabel A.7.

Diharapkan ke depan akses untuk mendapatkan pendidikan bagi anak usia 7-15 tahun di Kabupaten Kota yang persentasenya rendah dapat lebih ditingkatkan, sehingga seluruh anak usia 7-15 tahun dapat bersekolah.


18

GRAFIK 8

Persentase Anak Laki-Laki Usia 7-15 Tahun Tidak Sekolah Terhadap Anak Laki-laki Usia 7-15 Tahun.

Dari 123.431 jiwa anak laki-laki usia 7-15 tahun hasil pendataan keluarga 2012, terdapat 6,24% yang tidak sekolah. Walaupun relatif kecil, program wajib belajar 9 tahun masih belum berhasil menjangkau seluruh anak laki-laki usia 7-15 tahun.

Melihat persebarannya pada tingkat Kabupaten Kota, angkanya sangat bervariasi. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Lingga sebesar 18,86%. Diharapkan pada masa yang akan datang akses untuk mendapatkan pendidikan bagi anak laki-laki usia 7-15 tahun di Kabupaten Lingga dapat lebih ditingkatkan, sehingga seluruh anak laki-laki usia 7-15 tahun di kabupaten tersebut, minimal dapat menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun. Untuk melihat lebih rinci persebarannya di seluruh provinsi lihat Lampiran/Tabel A.8.


19

GRAFIK 9

Persentase Anak Perempuan Usia 7-15 Tahun Tidak Sekolah Terhadap Anak Perempuan Usia 7-15 Tahun.

Dari 110.105 anak perempuan usia 7-15 tahun hasil pendataan keluarga 2012, terdapat 5.91% yang tidak sekolah. Walaupun relatif kecil, program wajib belajar 9 tahun masih belum berhasil menjangkau seluruh anak perempuan usia 7-15 tahun. Diharapkan program wajib belajar 9 tahun untuk anak perempuan lebih intensif pelaksanaannya.

Melihat persebarannya pada tingkat Kabupaten Kota, angkanya sangat bervariasi. Mulai dari persentase tertinggi di Kabupaten Lingga (18.33%) sampai terendah (1,91%) di Kabupaten Natuna. Diharapkan pada masa yang akan datang akses untuk mendapatkan pendidikan bagi anak perempuan usia 7-15 tahun di Kabupaten Lingga dapat lebih ditingkatkan, sehingga seluruh anak perempuan usia 7-15 tahun di Kabupaten tersebut, minimal, dapat menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun. Untuk melihat lebih rinci persebarannya di seluruh Kabupaten Kota lihat Lampiran/Tabel A.9.


20

GRAFIK 10 Persentase Anak Laki-Laki Usia 7-15 Tahun Tidak Sekolah Terhadap Anak Usia 7-15 Tahun.

Dari 233.536 jiwa jumlah anak usia 7-15 tahun hasil pendataan keluarga 2012, terdapat sekitar 3,30% anak laki-laki yang tidak sekolah.

Rendahnya persentase ini mengindikasikan bahwa program wajib belajar 9 tahun untuk anak laki-laki usia 7-15 tahun relatif berhasil dan diharapkan pada tahuntahun yang akan datang persentase tersebut akan terus menurun. Walaupun begitu, apabila dilihat persebarannya per Kabupaten Kota, masih ada beberapa Kabupaten Kota yang persentase anak usia 7-15 tahun tidak sekolah cukup tinggi, seperti terdapat di Kabupaten Lingga sebesar 9,75%. Untuk lebih jelasnya lihat Lampiran/Tabel A.10. Diharapkan ke depan akses untuk mendapatkan pendidikan bagi anak laki-laki usia 7-15 tahun di Kabupaten Kota yang persentasenya rendah dapat lebih ditingkatkan, sehingga seluruh anak usia 7-15 tahun dapat bersekolah.


21

GRAFIK 11

Persentase Anak Perempuan Usia 7-15 Tahun Tidak Sekolah Terhadap Anak Usia 7-15 Tahun.

Dibandingkan dengan anak laki-laki usia 7-15 tahun dari kelompok anak usia 715 tahun, persentase anak perempuan usia 7-15 tahun yang tidak sekolah sedikit lebih rendah, yaitu 2.79% Jika dilihat per Kabupaten Kota, presentase tertinggi ada di Kabupaten Lingga sebesar 8,86%.

Diharapkan ke depan akses untuk mendapatkan pendidikan bagi anak perempuan usia 7-15 tahun di setiap provinsi dapat lebih ditingkatkan, sehingga seluruh anak perempuan usia 7-15 tahun dapat bersekolah. Lihat juga Lampiran/Tabel A.11.


22

GRAFIK 12 Rata-Rata Jiwa Dalam Keluarga

Dengan jumlah keluarga sebanyak 460.796 KK dan jumlah jiwa sebanyak 1.489.220 jiwa, maka dapat dicari angka rata-rata jiwa per keluarga, yaitu 3,23 jiwa.

Dilihat per Kabupaten Kota, rata-rata jiwa dalam keluarga terbanyak ada di Kabupaten Bintan (3,94 jiwa). Terendah di Kota Batam (2.91 jiwa). Indikator rata-rata jiwa dalam keluarga dapat memberikan gambaran tentang beban hidup yang harus ditanggung sebuah keluarga. Semakin besar rata-rata jiwa dalam keluarga, semakin berat beban hidup yang harus ditanggung, misal untuk biaya makan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Sebaliknya, semakin kecil rata-rata jiwa dalam keluarga semakin ringan beban hidup yang harus ditanggung.

Lebih

rinci

untuk

melihat

sebaran

per

provinsi

lihat

Lampiran/Tabel A.12.


23

GRAFIK 13 Rasio Jenis Kelamin Anggota Keluarga

Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan periode tertentu yang dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Dari hasil pendataan keluarga 2010 terlihat jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan dimana rasionya adalah 104,57

Semua Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Riau jumlah penduduk lakilakinya

lebih

banyak

daripada

jumlah

penduduk

perempuan.

Lihat

Lampiran/Tabel A.13.


24

GRAFIK 14

Rasio Anggota Keluarga Usia 0-4 Tahun (Balita) Dengan Wanita Usia Subur (WUS).

Salah satu cara yang cukup sederhana dalam melihat perkembangan tingkat fertilitas pada satu wilayah dalam kurun waktu tertentu adalah dengan melihat rasio antara jumlah anak usia 0-4 tahun dengan jumlah WUS (15-49 tahun). Hasil dari pengukuran ini dapat dipakai sebagai rujukan dalam melihat perkembangan angka kelahiran selama 5 tahun terakhir. Semakin kecil rasionya maka diasumsikan semakin kecil angka kelahirannya. Grafik di atas memperlihatkan rasio Balita terhadap WUS hasil pendataan keluarga tahun 2012. Dari 1000 WUS, jumlah balita yang ada sebanyak 354. Pada tingkat Kabupaten Kota, angka rasionya tertinggi di Kota Batam 459 per 1.000 WUS dan terendah di Kota Tanjungpinang 167 per 1.000 WUS. Lihat juga Lampiran/Tabel A.14.


25

GRAFIK 15 Persentase Anggota Keluarga Usia 0-15 Tahun

Pendataan Keluarga 2012 mencatat jumlah anak usia 0-15 tahun sebanyak 417.620

jiwa atau 31.67% dari total jumlah jiwa yang tercatat sebanyak

1.489.220 jiwa.

Dilihat dari persentasenya, terlihat struktur umur anggota keluarga (penduduk) cenderung semakin muda. Hal ini potensial untuk menimbulkan masalahmasalah yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang, seperti angka kelahiran yang tinggi, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan yang lebih banyak, masalah angkatan kerja, dan lain sebagainya. Untuk melihat sebaran per provinsi selengkapnya lihat Lampiran/Tabel A.15.


26

GRAFIK 16 Persentase Anggota Keluarga Usia 60 Tahun Ke Atas

Hasil pendataan keluarga tahun 2012 mencatat jumlah anggota keluarga usia 60 tahun ke atas sebanyak 70.501 jiwa atau 5.27% dari total jumlah jiwa sebesar 1.489.220.

Menurut Kabupaten Kota, persentase tertinggi ada di Kabupaten Karimun (12,72%). Sebaliknya persentase terendah ada di Kota Batam (1,58%). Persentase yang besar bisa mengindikasikan telah terjadinya penurunan angka kelahiran, pertumbuhan penduduk yang rendah, dan meningkatnya harapan hidup. Pada sisi lain, proporsi yang besar bisa juga menimbulkan isu-isu yang harus ditangani dengan baik, seperti perasaan kesepian, merasa tidak dibutuhkan lagi, kesehatan yang menurun, dan lain sebagainya. Perkembangan jumlah dan persentase lansia 60+ per Kabupaten Kota lihat Lampiran/Tabel A.16.


27

Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Terhadap WUS

Proporsi atau persentase PUS terhadap WUS dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan upaya peningkatan usia kawin perempuan serta indikator besar kecilnya sasaran yang harus digarap oleh program KB. Persentase yang kecil dapat diindikasikan sebagai semakin meningkatnya rata-rata usia kawin pertama wanita, sebaliknya persentase yang besar mengindikasikan semakin menurunnya rata-rata usia kawin pertama wanita. Sementara itu, apabila persentase PUS yang besar terjadi pada kelompok umur paling muda (15-19 tahun) dapat dikatakan program pendewasaan usia perkawinan tidak berjalan dengan baik. GRAFIK 17 Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Terhadap WUS

Dari hasil pendataan keluarga tahun 2012 persentase PUS terhadap WUS berada pada kisaran 56,35%. Berarti lebih dari separuh WUS di Indonesia berstatus kawin dan ini sangat potensial dalam meningkatkan angka kelahiran.


28

Pada tingkat Kabupaten Kota, Kabupaten Bintan dengan persentase PUS terhadap WUS paling tinggi. Program KB perlu lebih diberdayakan di wilayahwilayah yang proporsi PUS terhadap WUS sangat tinggi. Data lebih lengkap lihat Lampiran/Tabel A.17.

B.

ASPEK KELUARGA BERENCANA Aspek keluarga berencana menganalisis beberapa indikator yang berkaitan

dengan keluarga berencana, antara lain jumlah PUS dengan usia istri 20 tahun ke bawah, 20-29 tahun dan 30-49 tahun; jumlah PUS yang menjadi peserta KB; jumlah PUS bukan peserta KB karena alasan hamil, ingin anak segera, ingin anak tapi ditunda, dan tidak ingin anak lagi. Selain itu akan dianalisis jalur pelayanan peserta KB utamanya dari jalur swasta.

Dari hasil pendataan keluarga 2012, tercatat jumlah PUS di seluruh Provinsi Kepulauan Riau sebesar 271.268 pasangan dengan peserta KB 198.955 pada tahun 2012. TABEL 3 NO

KABUPATEN KOTA

JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS)

JUMLAH PESERTA KB

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=4/3

1

Bintan

24,884

18,756

75.37

2

Batam

131,775

103,924

78.86

3

Karimun

40,991

26,007

63.45

4

Natuna

11,770

9,510

80.80

5

Lingga

15,841

10,674

67.38

6

Tanjungpinang

38,931

24,958

64.11

7

Anambas

7,076

5,126

72.44

271,268

198,955

73.34

KEPRI


29

Tabel di bawah ini memperlihatkan perkembangan jumlah PUS menurut kelompok umur istri tahun 2012. Dari tabel terlihat jumlah PUS paling banyak berada pada kelompok PUS yang umur istrinya 30-49 tahun.

TABEL 3

NO

KABUPATEN KOTA

JUMLAH PASANG AN USIA SUBUR (PUS)

% PUS ISTERI USIA <20 TAHUN

% PUS ISTERI USIA 2029 TAHUN

% PUS ISTERI USIA 30-49 TAHUN

(1)

(2)

(3)

(5)=4/3

(5)=4/3

(5)=4/3

1

Bintan

24,884

1.48

27.14

71.38

2

Batam

131,775

1.39

32.87

65.74

3

Karimun

40,991

7.88

27.59

64.52

4

Natuna

11,770

12.62

33.11

54.27

5

Lingga

15,841

0.59

24.86

74.55

6

Tanjungpinang

38,931

1.61

26.49

71.90

7

Anambas

7,076

1.30

28.58

70.12

KEPRI

271,268

2.85

30.06

67.09

Berikut uraian dan analisis PUS menurut usia istri, kesertaan ber-KB, PUS tidak ber-KB, dan PUS peserta KB jalur swasta.


30

GRAFIK 18 Persentase PUS yang istrinya Berusia di bawah 20 tahun

Salah satu strategi dalam program KB yang bertujuan untuk mengendalikan angka kelahiran adalah program pendewasaan usia perkawinan. Salah satu Indikator berhasil atau tidaknya program ini dapat dilihat dari tinggi rendahnya persentase PUS yang istrinya berusia dibawah 20 tahun terhadap PUS yang ada. Semakin kecil persentasenya menandakan semakin sedikit wanita yang kawin pada usia muda yang berarti program pendewasaan usia perkawinan berjalan dengan baik. Disamping itu, persentase yang kecil mengindikasikan meningkatnya kesadaran akan resiko yang mungkin terjadi jika kawin, hamil, ataupun melahirkan pada usia yang sangat muda yaitu di bawah usia 20.

Dari hasil pendataan keluarga tahun 2012, terlihat persentase PUS yang usia istrinya dibawah 20 tahun secara nasional sangat kecil yaitu sebesar 2,85%. Pada tingkat Kabupaten Kota, angkanya bervariasi mulai dari 0,59% (terendah) di Kabupaten Lingga sampai 12.62% (tertinggi) di Kabupaten Natuna. Diperlukan upaya penanganan yang lebih serius dalam program pendewasaan usia perkawinan di Kabupaten Kota dengan angka persentase yang relatif tinggi. Informasi lebih lengkap per Kabupaten Kota ada di Lampiran/Tabel B.1. Analisis dan Evaluasi Pendataan Keluarga 2012 Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau

31

GRAFIK 19 Persentase PUS yang istrinya Berusia 20-29 Tahun

Indikator keberhasilan lainnya dari program pendewasaan usia perkawinan juga bias dilihat dari besar-kecil nya jumlah PUS yang istrinya berusia 20-29 tahun. Semakin besar jumlahnya mengindikasikan semakin banyak wanita yang kawin setelah usia 20 tahun, yang berarti program penundaan usia perkawinan pertama berjalan dengan baik. Dari segi pelayangan kontrasepsi yang diberikan adalah yang lebih banyak bersifat menjarangkan kehamilan sehingga alat dan obat kontrasepsi (alokon) lebih diprioritaskan pada alokon jangka pendek seperti Pil, Suntik dan Kondom.

Dari hasil pendataan keluarga tahun 2012, terlihat dari jumlah PUS sebesar 271.268 pasangan, 30.06% diantaranya adalah PUS yang istrinya berusia 20-29 tahun. Untuk persebaran di tingkat Kabupaten Kota, angkanya berjarak sebaran antara 33,11% (tertinggi) di Kabupaten Natuna dan 24,86% (terendah) di Kabupaten Lingga. Lebih lengkap lihat Lampiran/Tabel B.2.


32

GRAFIK 20 Persentase PUS yang istrinya Berusia 30-49 Tahun

Diantara kebijakan program KB yang berhubungan dengan PUS adalah bagi PUS yang usia istrinya diatas 30 tahun dan mempunyai 3 anak atau lebih adalah 61,61%

61,10%

mengarahkan PUS tersebut untuk ber-KB dengan menggunakan alokon jangka panjang atau yang bersifat mengakhiri kesuburan, seperti medis operatif baik untuk wanita maupun pria, serta Implant dan IUD.

Dari hasil pendataan keluarga tahun 2012, terlihat persentase PUS yang usia istrinya 30-49 tahun terhadap PUS cukup besar, yaitu 67.09%. Pada tingkat provinsi, angkanya bervariasi mulai dari 71.90% (tertinggi) di Kota Tanjungpinang hingga 54.,27% (terendah) di Kabupaten Natuna. Lebih lengkap lihat Lampiran/Tabel B.3.


33

GRAFIK 21 Persentase PUS Peserta KB

Tingkat kesertaan ber-KB diukur dari persentase PUS yang sedang ber-KB. Dari hasil Pendataan Keluarga tahun 2012, tingkat kesertaan ber-KB dari PUS yang ada sebesar 73,34%, mengindikasikan bahwa program KB berjalan cukup baik. Baik secara persentase maupun absolut.

Secara Kabupaten angkanya cukup tinggi, apabila dilihat per Kabupaten Kota masih ada Kabupaten Kota yang tingkat kesertaan ber-KBnya masih rendah dari target Nasional yaitu 65 % seperti terjadi di Kabupaten Karimun 63,45%. Informasi lebih lengkap dapat dilihat Lampiran/Tabel B.4.

Persentase Bukan Peserta KB

Tabel/Grafik di bawah menunjukkan proporsi PUS Bukan peserta KB. Semakin kecil persentasenya semakin baik, karena mengindikasikan hampir semua PUS merupakan peserta KB. Sebaliknya, semakin besar persentase PUS bukan peserta KB, semakin besar kemungkinan terjadinya kelahiran. Ada beberapa faktor yang menyebabkan PUS tidak ber-KB, yaitu sedang hamil, masih ingin punya anak dan alasan-alasan lainnya, seperti alokon yang tidak cocok, tidak Analisis dan Evaluasi Pendataan Keluarga 2012 Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau

34

mampu membeli alokon, atau dilarang ber-KB oleh suami. Dari hasil pendataan keluarga tahun 2012, dari sekitar 271.268 PUS terlihat 26,66% diantaranya bukan peserta KB. GRAFIK 22

Pada tingkat Kabupaten Kota, angka ini bervariasi mulai 19,20% (terendah) di Kabupaten natuna sampai 36.55% (tertinggi) di Kabupaten Karimun. Lebih rinci lihat Lampiran/Tabel B.5.


35

GRAFIK 23 Persentase PUS Bukan Peserta KB Karena Hamil

Informasi mengenai PUS yang tidak ber KB karena sedang hamil merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dari sana bisa digali informasi penting lainnya seperti: Apakah kehamilan tersebut memang diinginkan? Apakah ibu yang hamil tersebut memeriksakan kehamilannya secara rutin? Apakah setelah melahirkan ibu tersebut masih ingin punya anak lagi? dan lain sebagainya. Gambar di atas menunjukkan bahwa dari sekitar 271.268 PUS hasil pendataan keluarga 2012, 5,75% yang tidak ber-KB karena sedang hamil.

Pada tingkat Kabupaten Kota, angkanya berjarak sebar dari 1,88% (terendah) di Kota Tanjungpinang sampai tertinggi (8,76%) di Kabupaten Karimun. Lihat Lampiran/Tabel B.6.


36

GRAFIK 24 Persentase PUS Bukan Peserta KB Karena Ingin Anak Segera

Grafik di samping menunjukkan proporsi PUS yang tidak ber-KB karena ingin anak segera (kurang dari 2 tahun sejak kelahiran terakhir). Semakin kecil persentasenya semakin baik, karena mengindikasikan keinginan PUS untuk menunda atau tidak ingin hamil lagi dalam waktu dekat. Ada beberapa faktor yg menyebabkan PUS tidak ber-KB karena ingin anak segera, seperti jumlah anak yang ada (hidup) sedikit, belum mencapai jumlah anak ideal yang diinginkan, atau PUS masih muda.

Hasil pendataan keluarga 2012, menunjukkan dari 271.268 PUS yang terdata sekitar 8,60% diantaranya tidak ber-KB dengan alasan ingin mempunyai anak lagi dalam waktu yang tidak terlalu lama dari kehamilan terakhir.

Walaupun secara Provinsi angkanya di bawah 10%, tapi di tingkat Kabupaten Kota ada 3 Kabupaten Kota yang angkanya di atas 10% yaitu Kabupaten Kepulauan

Anambas

12,18%,

Kabupaten

LIngga

11,43%

dan

Kota

tanjungpinang 10,21%. Lihat juga Lampiran/Tabel B.7.


37

Persentase PUS Bukan Peserta KB Karena Ingin Anak Tapi Ditunda

Informasi yang ingin diperoleh dari variabel ini adalah seberapa banyak PUS yang tidak ber-KB dengan alasan masih ingin punya anak lagi tapi ditunda (2 tahun setelah kelahiran terakhir). Semakin kecil persentasenya semakin baik, karena semakin kecil terjadi kehamilan yang belum atau tidak diinginkan (sebelum waktunya). GRAFIK 25 Persentase PUS Bukan Peserta KB Karena Ingin Anak Tapi Ditunda

Dari hasil Pendataan Keluarga tahun 2012 terlihat bahwa persentase PUS yang tidak ber-KB karena masih ingin mempunyai anak tapi ditunda relatif besar, yaitu 5,80% dari jumlah PUS yang ada. Jika tidak ditangani dengan baik akan terjadi potensi kehamilan yang tidak diinginkan (sebelum waktunya) dan kelahiran bayi sebanyak 16.000 jiwa.

Apabila dilihat per Kabupaten Kota,yang terendah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 3% dan yang tertinggi adalah Kabupaten Karimun 9,39%. Lihat selengkapnya di Lampiran/Tabel B.8. Analisis dan Evaluasi Pendataan Keluarga 2012 Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau

38

%

GRAFIK 26 Persentase PUS Bukan Peserta KB karena Tidak Ingin Anak Lagi

Informasi mengenai PUS yang tidak ber-KB tapi tidak ingin mempunyai anak lagi sangatlah penting, karena PUS dalam kelompok ini memerlukan pelayanan kontrasepsi yang bersifat segera, mendesak, dan harus menjadi prioritas utama, demi untuk menghindari terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Berdasarkan hasil pendataan keluarga tahun 2012, persentase PUS tidak ber-KB tapi tidak ingin anak lagi secara Provinsi Kepulauan Riau angkanya relatif tinggi yaitu 6.50% atau sekitar 17.644 PUS. Jika tidak segera diajak untuk berKB maka akan terjadi potensi kehamilan yang tidak dinginkan dan potensi kelahiran bayi yang cukup besar di tahun berikutnya.

Pada tingkat Kabupaten Kota , masih ada dengan persentase di atas 10% yaitu: Kota Tanjungpinang 14,80% dan Kabupaten Lingga 11,92% . Lihat persebaran menurut provinsi pada Lampiran/Tabel B.9.


39

GRAFIK 27 Persentase Peserta KB Jalur Swasta

Dalam situasi dimana program KB telah diterima sebagai salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang dalam pelaksanaannya bukan lagi semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga telah menjadi tanggung jawab 48,82%

48,07%

masyarakat, maka Informasi mengenai sumber perolehan alat dan obat kontrasepsi bagi peserta KB sangatlah penting. Program KB saat ini telah diarahkan kepada kemandirian masyarakat dalam memperoleh pelayanan kontrasepsi serta peningkatan fungsi sektor swasta dalam penyediaan dan pelayanan kontrasepsi.

Persentase peserta KB Swasta hasil pendataan keluarga tahun 2012 menunjukkan tingkat kemandirian masyarakat dalam ber-KB yang cukup tinggi, dimana dari 198.955 peserta KB lebih separuhnya 56,53%% (112.476 peserta) mendapatkan pelayanan kontrasepsi dari jalur swasta.

Dilihat per Kabupaten Kota , hasil pendataan keluarga tahun 2012 menunjukkan ada 6 Kabupaten Kota dengan tingkat kemandirian ber-KB masih dibawah 50%, yang tertinggi adalah Kota Batam 78,45% dan yang terendah adalah Analisis dan Evaluasi Pendataan Keluarga 2012 Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau

40

Kabupaten Karimun 24,67%. Lihat data persebaran per Kabupaten Kota di Lampiran/Tabel B.10.

C.

ASPEK TAHAPAN KELUARGA SEJAHTERA Perkembangan jumlah dan persentase keluarga menurut tahapan keluarga sejahtera selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel di bawah. Berdasarkan tabel tersebut terlihat jumlah keluarga di seluruh klasifikasi tahapan keluarga angkanya meningkat, akan tetapi komposisi angka persentasenya berbeda-beda, ada yang konsisten turun, yaitu Keluarga Pra Sejahtera (KPS); ada yang konsisten naik, yaitu Keluarga Sejahtera II (KS-II) dan Keluarga Sejahtera III (KS-III); dan ada pula yang turun-naik, yaitu Keluarga Sejahtera I (KS-I) dan Keluarga Sejahtera III+ (KS-III+).

TABEL 4

NO.

KELUARGA

KELUARGA

KELUARGA

KELUARGA

KELUARGA

PRA SEJAHTER A

SEJAHTERA I

SEJAHTERA II

SEJAHTERA III

SEJAHTERA III Plus

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

(3)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

KABUPATEN KOTA JUMLAH KEPALA KELUARGA

(1)

(2)

1

Bintan

34,914

1,529

3,404

7,007

15,762

7,212

2

Batam

227,259

4,547

43,177

61,355

90,909

27,271

3

Karimun

78,331

6,149

11,276

24,975

20,330

15,601

4

Natuna

18,863

717

1,081

6,651

8,091

2,323

5

Lingga

25,821

4,432

9,279

8,987

3,107

16

6

Tanjungpinang

65,061

3,757

10,188

18,318

18,300

14,498

7

Anambas

10,547

1,980

1,521

5,527

1,468

51

460,796

23,111

79,926

132,820

157,967

66,972

KEPRI


41

%

Berikut adalah analisis ketahanan keluarga menurut tahapan sejahtera hasil pendataan keluarga 2012. GRAFIK 28 Persentase Keluarga Pra Sejahtera (KPS)

22,29%

21,78%

Keluarga Pra Sejahtera (KPS) adalah tingkatan terendah dalam tahapan keluarga sejahtera, yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal. Hasil pendataan keluarga pada tahun 5,02% dari jumlah keluarga sebanyak 23.111 Keluarga. Persentase ini menunjukkan jumlah keluarga di Indonesia dengan tingkat kesejahteraan rendah masih cukup tinggi. Oleh karena itu, penanganan program peningkatan kesejahteraan keluarga perlu ditingkatkan.

Pada tingkat Kabupaten Kota persentase tertinggi ada di Kabupaten Lingga (17.16%) dan terendah di Kota Batam (2%). Untuk Kabupaten yang persentase KPS masih tinggi diharapkan melakukan evaluasi kembali program-program pengentasan kesejahteraan

kemiskinan

di

penduduknya

wilayahnya bisa

masing-masing

meningkat.

Data

agar

lebih

rinci

status lihat

Lampiran/Tabel C.1.


42

GRAFIK 29 Persentase Keluarga Sejahtera I (KS-I)

Secara Provinsi jumlah KS-I pada tahun 2012 sebanyak 79.926 keluarga atau 17.35% dari jumlah keluarga. Ini merupakan proporsi yang cukup besar dan mengindikasikan kurang begitu tingginya tingkat kesejahteraan keluarga di Indonesia. 23,64%

23,05%

Hasil pendataan keluarga tahun 2012 pada tingkat Kabupaten Kota, persentase tertinggi ada di Kabupaten Lingga (35,94%) dan persentase terendah di Kabupaten Natuna (5,73%). Lebih rinci lihat Lampiran/Tabel C.2.


43

GRAFIK 30 Persentase KPS dan KS-I

Tinggi rendahnya persentase keluarga Pra S dan KS I bisa dijadikan tolak ukur tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Semakin besar proporsinya semakin rendah tingkat kesejahteraan penduduknya. Hasil 45,93%

44,83%

Pendataan Keluarga tahun 2012 menunjukkan dari 460.796 keluarga di Provinsi Kepulauan Riau, 22,36% merupakan KPS dan KS-I. Ini merupakan suatu proporsi yg besar, sehingga perlu ditingkatkan kesejahteraannya. Perlu dilakukan suatu intervensi dengan membuat program/kegiatan yang dapat dipakai untuk meningkatkan status kesejahteraan para keluarga ke tingkat yang lebih tinggi

Pada tingkat Kabupaten Kota yang tertinggi ada di Kabupaten Lingga dengan 53,10% dan yang terendah di Kabupaten Natuna dengan presentase 9,53%. Data lengkap ada di Lampiran/Tabel C.3.


44

Persentase Keluarga Sejahtera II

Perkembangan Keluarga Sejahtera II (KS.II) dari hasil pendataan keluarga tahun 2012 dari 460.796 keluarga yang ada, sebanyak 132.820 keluarga atau 28,82% merupakan Keluarga Sejahtera II. Proporsi yang relatif cukup besar dan mengindikasikan adanya keluarga yang telah mempunyai tingkat kesejahteraan yang cukup baik. GRAFIK 33 Persentase Keluarga Sejahtera II

Untuk tingkat Kabupaten Kota dengan persentase tertinggi yaitu

Kepulauan

Anambas dengan presentase 52,40% sedangkan presentase terendah adalah Kabupaten Bintan dengan presentase 20,07%. Data lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran/Tabel C.4.


45

GRAFIK 34 Persentase Keluarga Sejahtera III

Tahapan ketiga adalah KS-III yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis, dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan secara teratur untuk kepentingan sosial kemasyarakatan. Pendataan keluarga tahun 2012 secara provinsi mencatat jumlah keluarga KSIII sebanyak 157.967 keluarga atau sebesar 34,28 % dari seluruh jumlah keluarga.

Pada tingkat Kabupaten Kota, dari hasil pendataan keluarga tahun 2012 persentase tertinggi adalah Kabupaten Bintan 45,15%, sedangkan angka terendah ada di Kabupaten Lingga sebesar 12,03%). Lihat Lampiran/Tabel C.5.


46

GRAFIK 35 Persentase Keluarga Sejahtera III Plus

Tahapan terakhir adalah KS-III Plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, sosial psikologis, maupun yang bersifat pengembangan, serta telah dapat memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Keluarga dengan ciri-ciri demikian pada umumnya merupakan keluarga menengah ke atas. Dari 460.796 keluarga yang tercata dari hasil pendataan keluarga 2012, hanya 66.972 keluarga atau 14,53% merupakan keluarga sejahtera III plus.

Bila dilihat per Kabupaten Kota, kabupaten Kota persentase tertinggi yakni Kota Tanjungpinang 22,28%

dan yang terendah adalah Kabupaten Lingga

0,06%. Lihat Lampiran/Tabel C.6.


47

BAB IV KESIMPULAN

Pendataan keluarga yang dilakukan satu tahun sekali di seluruh wilayah Indonesia merupakan upaya penyediaan data basis keluarga dan anggota keluarga yang dapat dimanfaatkan untuk penentuan segmentasi sasaran operasional berbagai kegiatan sektor pembangunan. Selain itu, hasil pendataan keluarga juga dapat menggambarkan ciri maupun keadaan umum yang berkaitan dengan kondisi serta potensi keluarga, serta kondisi perkembangan program di lapangan, sehingga dapat digunakan dalam melakukan intervensi ataupun perbaikan kegiatan-kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan.

Pada sisi lain, hasil analisis dan evaluasi pendataan keluarga merupakan informasi yang sangat penting bagi pemimpin sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan strategi dalam rangka peningkatan pelaksanaan operasional program keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Secara umum, dari hasil Pendataan Keluarga tahun 2012 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Tahun 2012 jumlah keluarga adalah 460.796 keluarga 2. Untuk KK berstatus kawin, secara absolut jumlahnya 417.049 Kepala Keluarga atau 90,51 %. Pada sisi lain, jumlah dan persentase KK berstatus janda/duda atau belum kawin sebanyak 9,49% atau 43.747 kepala Keluarga. Baik secara angka absolut ataupun persentase, KK berstatus tidak bekerja berjumlah 9,85% atau 3.438 KK dan yang bekerja sebanyak 86,46% atau 398.408 KK. Berdasar pendidikan terakhir KK, persentase yang tidak tamat SD pada tahun 2012 sebesar 20,44%; tamat SD-SLTP 30,03%; tamat SLTA 38,63%; dan yang lulusan akademi/perguruan tinggi 10,90% . Hal ini menunjukkan

kualitas kepala

keluarga yang masih rendah, sehingga perlu adanya penanggulangan yang serius Analisis dan Evaluasi Pendataan Keluarga 2012 Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau

48

untuk meningkatkan kualitas kepala keluarga sebagai tulang punggung/pencari nafkah keluarga.

3. Data demografi juga memperlihatkan tingkat kesertaan bersekolah anak usia 7-15 tahun.

Persentase anak usia 7-15 tahun yang tidak sekolah dari tahun 2012

sebesar 6,09%atau 14.211 Jiwa. Persentase anak laki-laki usia 7-15 tahun yang tidak sekolah terhadap jumlah anak laki-laki pada kelompok umur yang sama dari hasil pendataan keluarga tahun 2012 menjadi 6,24% atau 7.706 jiwa. Tidak berbeda jauh untuk persentase anak perempuan usia 7-15 tahun yang tidak sekolah dibandingkan dengan jumlah anak perempuan pada kelompok umur yang sama dimana pada tahun 2012 angkanya sebesar 5,91% atau 6.505 jiwa. Apabila dibandingkan dengan jumlah anak usia 7-15 tahun secara keseluruhan, persentase anak laki-laki usia 7-15 tahun yang tidak sekolah angkanya sebesar 3,30% sedangkan persentase anak perempuan usia 7-15 tahun yang tidak sekolah angkanya 2,79%.

4. Rata-rata jiwa dalam keluarga hasil pendataan keluarga tahun 2012 menunjukkan angka 3.23 jiwa. Sedangkan ratio jenis kelamin anggota keluarga/penduduk menunjukkan 105 laki-laki per 100 penduduk perempuan.

5. Rasio anggota keluarga usia 0-4 tahun terhadap jumlah WUS hasil pendataan keluarga tahun 2012 menunjukkan angka 0,354 atau dari setiap 1000 wanita usia subur (15-49 Tahun) terdapat 354 anak usia 0-4 tahun.

6. Persentase peserta KB terhadap PUS dari hasil pendataan tahun 2012 73,34% menunjukkan bahwa hasil program KB selama cukup berhasil. Sebaliknya PUS bukan peserta KB angkanya 26,66%. PUS bukan peserta KB terdiri terdiri dari 5,75% yang sedang hamil; 8,60% yang ingin anak segera; 5,80% yang ingin anak tapi ditunda, dan 6,50% yang tidak ingin anak lagi. Analisis dan Evaluasi Pendataan Keluarga 2012 Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau

49

7.

Persentase peserta KB jalur swasta hasil menunjukkan trend yang baik yaitu 56,53% dari hasil pendataan 2012.

8.

Dari hasil pendataan keluarga 2012 terlihat bahwa untuk KPS diangka 5,02% atau 23.111 dari total 460.796 Kepala Keluarga.

9.

Hasil pendataan keluarga tahun 2012 mencatat sebesar 79.926 KK masuk dalam tahap KS-I atau sebesar 17,35% dari seluruh jumlah keluarga.

10.

Gabungan keluarga dengan kategori KPS dan KS-I dapat dikatakan sebagai keluarga miskin. Hasil pendataan keluarga tahun 2012 secara Provinsi kepulauan Riau

mencatat sebesar 103.037 keluarga masuk dalam keluarga

miskin atau sebesar 22,36% dari seluruh jumlah keluarga.

11.

Secara Provinsi Kepulauan Riau jumlah keluarga dengan tahapan KS-II dari hasil pendataan keluarga tahun 2012 tercatat sebesar 132.820 keluarga atau sebesar 28,82% dari seluruh jumlah keluarga.

12.

Pendataan keluarga tahun 2012 mencatat jumlah keluarga KS-III sebanyak 157.967 keluarga atau sebesar 34,28 % dari seluruh jumlah keluarga.

13.

Dari hasil pendataan keluarga tahun 2012 tercatat jumlah KS.III Plus sebanyak 66.972 keluarga atau sebesar 14,53% dari seluruh jumlah keluarga.


50

ANALISA PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2012

Recommend Documents