Anak Muda Cerdas Berdemokrasi

Bagian I - Memahami Demokrasi dan Pemilu

Anak Muda

Cerdas Berdemokrasi

Suara Kaum Muda, Masa Depan Bangsa

i

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

Anak Muda Cerdas Berdemokrasi


Pengarah

BAGIAN 1

Arief Budiman Ferry Kurnia Rizkiansyah Hadar Nafis Gumay Husni Kamil Manik Ida Budhiati Juri Ardiantoro Sigit Pamungkas

Memahami Demokrasi dan Pemilu

Penanggungjawab

BAGIAN 2

Arif Rahman Hakim Editor Titik Prihati Wahyuningsih

Masalahmasalah dalam pemilu

Penulis

Abdul Gaffar Karim Sekretariat Jenderal KPU Biro Teknis dan Hupmas

Arif Priyo Susanto

Korupsi. Hiiyy ...................... Ribut-ribut saat Pemilu ........... Ada Juga yang Curang ............. Diskriminasi yang Gak Pernah Basi Elitisme yang Gak Elit .............

26 32 37 42 47

Ingin Sejahtera ................... Bisa Ngawasi Pemerintahan ....... Anak Muda kudu Berpartisipasi ... Jurdil, Haruss .....................

52 57 61 64

BAGIAN 3

Penyusun

Design - Layout

Demokrasi itu Apa Sih? ........... 1 Pemilihan Umum ................... 5 Hubungan Pemilu dan Demokrasi .. 8 Pemilu yang Beneran ............... 12 Pelaksanaan Pemilu ................ 17

Harapan dalam pemilu

Ilustrator

Kita adalah Subjek

67

Penerbit

Baca Apa Lagi?

70


iii

Anna Dania

I

ii

UMU

PEM

LI HAN

M

KOMISI

Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759 website : www.kpu.go.id


PengantaR



Salam Demokrasi..!!

P

raktik pemilu yang sehat dan berkualitas menjadi harapan kita bersama. Harapan itu bukan hal yang mustahil untuk dapat direngkuh asal ada kesadaran kolektif memperbaiki hal yang kurang, sembari mempertahankan hal yang baik dari praktik demokrasi kita.

Kehadiran pemilih yang cerdas berdemokrasi menjadi satu kunci untuk meningkatkan kualitas pemilu dan demokrasi. Pemilih cerdas berdemokrasi adalah ketika pemilih memahami demokrasi, kritis terhadap praktek demokrasi, dan terampil dalam memperjuangkan kepentingan politik publik. Pemilih pemula merupakan segmen strategis dalam kehidupan demokrasi kita. Dengan potensi jumlah pemilih pemula sangat besar, sekaligus mereka adalah generasi berikutnya yang akan memegang tanggungjawab sejarah bangsa maka perhatian yang serius terhadap pemilih pemula penting untuk dilakukan. Ditengah mudah dan derasnya informasi diperoleh maka memberikan pemahaman yang baik tentang pemilu dan demokrasi adalah sebuah keniscayaan. Pemahaman ini akan menjadi alas keyakinan kepada pemilih pemula untuk bersikap atas praktik pemilu dan demokrasi.

pat berpartisipasi aktif mendorong kualitas pemilu dan demokrasi. Buku “Anak Muda Cerdas Berdemokrasi” ini merupakan salah satu dari serial buku pendidikan pemilih “Cerdas Berdemokrasi” yang dirancang KPU. Terdapat 5 (lima) kelompok strategis yang menjadi perhatian serius KPU terkait dengan cerdas berdemokrasi yaitu pemilih pemula, umat beragama, perempuan, kaum pinggiran, dan penyandang disabilitas. Pada masing-masing kelompok strategis tersebut disusun buku pendidikan cerdas berdemokrasi. Kelompok sosial tersebut strategis dalam agenda perubahan politik, sekaligus rentan dengan manipulasi politik dalam pemilu dan demokrasi. Pemilih pemula yang dimaksud dalam buku ini adalah mereka yang pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, diluar pensiunan TNI atau Polri. Oleh karena itu buku ini dikemas dalam selera dan alam pikir muda. Buku ini secara garis besar membahas tiga ranah yaitu isu-isu yang berhubungan dengan pemahaman terhadap pemilu dan demokrasi, masalah-masalah dalam pemilu dan harapan-harapan dalam pemilu. Semoga buku ini bermanfaat untuk peningkatan kualitas pemilu dan demokrasi kita.

Ayo sehatkan pemilu dan demokrasi kita.

Jakarta, Juli 2013 Ketua KPU

TTD

Kehadiran buku ini berusaha memberikan pemahaman dasar kepada pemilih pemula mengenai pemilu dan demokrasi, dengan satu tujuan pemilih pemula da-

Husni Kamil Manik

iv



v



Bagian 1

Memahami Demokrasi dan Pemilu

Demokrasi itu Apa Sih?

B

anyak orang yang bicara tentang demokrasi. Tapi belum tentu semua orang paham apa itu demokrasi. Kamu paham nggak? Demos dan Kratos adalah 2 kata yang menjadi cikal bakal istilah ‘demokrasi’ yang saat ini dikenal di seluruh dunia. Demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintah.

Secara harfiah, demokrasi artinya ‘pemerintahan oleh rakyat’. Sedangkan negara yang demokratis berarti Negara yang meletakkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Jadi, gak semua negara bisa disebut sebagai negara demokratis.Negara yang demokratis wajib memiliki ciri tertentu. Yang pertama, ada kebebasan. Sebagai warga negara, kita boleh mengekspresikan diri, pandangan, dan kepentingan karena kebebasan adalah hak dasar kita sebagai warga negara. Tentunya, sebagai orang yang terpelajar dan bermoral, kita akan menggunakan cara bersih ya untuk memperebutkan dukungan. Ciri yang kedua dari negara yang demokratis adalah negara membuka ruang untuk berpartisipasi bagi masyarakat. Demonstrasi, dialog publik, seni, tulisan, adalah bentuk-bentuk dari cara berpartisipasi. Tetapi, yang paling nyata dan pasti sudah pernah kita tahu dan dengar adalah ikut memilih di ajang pemilu. Meskipun berpartisipasi bisa menggunakan banyak cara, akan tetapi ada prinsip dasar utama yang harus dimengerti. 1. Harus ada kesempatan yang sama bagi semua anggota masyarakat untuk mengungkapkan pandangan dan kepentingan dalam pembuatan kebijakan. 2. Harus ada kesempatan untuk memperjuangkan pan-

vi



1



dangan dan kepentingan tersebut secara individual maupun berkelompok, dan 3. Pemerintah harus memberi perlakuan yang sama kepada setiap orang yang mengungkapkan pandangannya kepada pemerintah tanpa membeda-bedakan satu sama lain.

kan kepentingan dalam penentuan kebijakan yang diambil negara untuk kesejahteraan kita.

Karena negara demokratis adalah negara yang menjunjung tinggi kedaulatan ditangan rakyat, maka sebagai rakyat kita harus aktif dong untuk mengawasi pemerintah. Inilah poin penting dari ciri negara demokratis. Negara harus transparan dan bisa diketahui kinerjanya dan masyarakat mau dan bisa menyampaikan saluran untuk menyampaikan ketidakpuasan. Jika masyarakat aktif, maka akan muncul pemimpin yang berkualitas, yang sifatnya; jujur, dapat dipercaya, peduli pada kepentingan dan kebutuhan rakyat, dan teguh memegang prinsip. Nah, membicarakan demokrasi mungkin bisa bikin kita berpikir, penting nggak sih demokrasi itu? Jawabannya, penting dong. Mengapa? Karena demokrasi membuka ruang untuk masyarakat agar terlibat secara luas dalam pengelolaan negara. Dalam demokrasi, semua lapis masyarakat menikmati peluang keterlibatan, hak, dan kewajiban yang sama. Hal ini menjadikan demokrasi mampu mencegah munculnya penguasa yang menindas.

Yang terpenting, demokrasi mampu mendorong terbentuknya pribadi warga negara yang lebih berkualitas karena demokrasi menjamin partisipasi dan mengakui hak dan kebebasan warga negara.

Selain itu, demokrasi akan menyediakan peluang yang lebih besar agar kebutuhan kita dipenuhi oleh negara. Mengapa begitu? Sebabnya adalah karena dengan keterlibatan maka kita bisa dengan mudah mengaspirasi-

Demokrasi akan memungkinkan perbaikan sosial yang selalu berjalan damai karena masyarakat bisa terlibat dalam memperbaiki aturan yang dianggap sudah tidak sesuai secara damai dengan dialog tanpa harus menggunakan kekerasan. Isn’t it good? Demokrasi, pada prakteknya memiliki 2 bentuk dasar, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Di zaman Yunani kuno,penduduk di sana selalu ikut dalam pertemuan-pertemuan penting negara, se-

2



3



perti membuat aturan hukum, menentukan perang atau damai, memilih petinggi militer, hakim, dan lain sebagainya. Inilah yang dimaksud dengan demokrasi langsung, dimana masyarakat berpartisipasi dalam pemerintahan secara langsung. Setiap orang menyampaikan pendapatnya dalam pembuatan keputusan. Tetapi tentu saja dengan semakin bertambahnya jumlah manusia, demokrasi langsung ke negara tidak mungkin dilakukan lagi. Saat ini demokrasi langsung hanya bisa dilakukan di lingkup kecil. Contohnya, pertemuan-pertemuan di tingkat RT (rukun tetangga). Ketika demokrasi langsung tidak bisa lagi dilakukan di tingkat negara, maka muncullah apa yang disebut Demokrasi Perwakilan. Demokrasi perwakilan berarti masyarakat mulai menyampaikan kepentingan mereka melalui wakil yang ditunjuk atau dipilih. Maka, masyarakat harus selektif dalam memilih wakilnya. Berbagai cara untuk memilih dan mengelola perwakilan tersedia dan berbeda-beda di setiap negara. Di negara kita, kita sering menyebutnya sebagai Pemilihan Umum atau disingkat Pemilu.

Pemilihan Umum

N

ah sekarang Pemilihan Umum. PE-MI-LU. Sebenarnya untuk apa sih? Masyarakat membutuhkan orang yang mengelola kepentingan mereka di negara. Pemilu itulah cara untuk memilih si pengelola. Di Indonesia, pemilu adalah metode untuk memilih wakil rakyat (legislatif) dan pimpinan pemerintahan (kepala eksekutif).

Pemilu ini diterapkan di hampir semua negara di dunia.Tujuannya sama. Tapi cara penyelenggaraannya berbeda-beda. Ada pemilu yang hanya memilih legislatif. Nantinya, legislatif yang memilih pimpinan pemerintahan. Ini disebut sistem parlementar. Untuk negara kita, kita memilih secara langsung wakil rakyat (legislatif) sekaligus pimpinan pemerintahan (eksekutif). Sistem ini dinamakan sistem presidensiil. Tentu akan ada yang bertanya, penting gak sih, pemilu itu? Kalau iya, apa pentingnya? Keberadaan pemilu sangat penting untuk masyarakat, karena pemilu menjadi arena bagi warga negara untuk mengekspresikan hak-hak dasar secara bebas. Hak-hak dasar warga negara adalah hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk bebas dari rasa takut. Yang juga sangat penting, seluruh rakyat wajib ikut serta dalam pemilu. Ini berarti, pemerintahan yang tercipta akan memiliki keabsahan di hadapan rakyat karena pemerintahan tidak hanya dipilih oleh sekelompok orang saja. Senada dengan itu, pemilu juga merupakan jaminan

4



5



berlangsungnya peralihan kekuasaan secara reguler dan damai. Dengan pemilu, pejabat yang sudah tidak memiliki kapabilitas dan kepercayaan dari masyarakat dapat diturunkan dan digantikan dengan orang lain tanpa menggunakan cara kekerasan. Berarti, pemilu juga berfungsi untuk mengelola konflik kepentingan dalam masyarakat secara damai. Maka, lewat pemilu konflik-konflik bahkan bisa dialihkan menjadi debat kebijakan di lembaga perwakilan. Arti penting pemilu yang lain adalah dengan pemilu, maka akan tersedia peluang rekrutmen politik yang terbuka dan adil karena seluruh warga negara memiliki peluang yang sama untuk dipilih dan memilih, bahkan kita. Karenanya pemilu disebut juga sebagai jembatan politik.

Kok bisa? Ya, karena di satu sisi ada kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan sistem, tetapi disisi lain ada kebutuhan untuk menyegarkan sistem tersebut. Pemilu bisa menjamin bahwa penyegaran personal dalam kinerja sistem itu dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan sistem tersebut. Selain itu, pemilu merupakan bagian penting dari pendidikan politik. Ini hal yang paling krusial. Dengan pemilu, kita dapat belajar tentang hak-hak dasar sekaligus tanggung jawab sosial. Dengan pemilu pula, kita bisa belajar untuk mengartikulasikan dan mengespresikan kepentingan melalui lembaga politik yang ada. Disisi lain, pemilu juga bisa menjadi arena untuk belajar menerima dan mengelola perbedaan secara sehat. Dalam pelaksanaannya, kualitas pemilu itu sendiri adalah hal yang sangat penting.

dalam pemilu terdapat kompetisi yang adil; serta pemilu mampu mewujudkan keterwakilan yang imbang dan dapat dipertanggung-jawabkan. Apakah wujud partisipasi hanya ikut pemilu? Tidak. Secara garis besar,ada 2 wujud partisipasi. Yakni Partisipasi Minimal dan Partisipasi Optimal. Dari istilahnya saja sudah terlihat kan perbedaannya? Partisipasi minimal adalah turut memberikan suara dalam pemilu. Lalu bagaimana dengan yang golput? Nah, sudah tahu kan kalau golput (golongan putih) artinya tidak memberikan suara dalam pemilu. Benar sih, bahkan memilih untuk golput adalah hak warganegara. Akan tetapi, tentu kita ingin ikut berpartisipasi menentukan kearah mana negara ingin dikelola. Karenanya, penting bagi kita untuk ikut memberikan suara menggunakan hak pilih. Namanya saja partisipasi minimal, jadi memilih adalah upaya paling mudah yang bisa kita lakukan untuk ikut serta. Kita akan memiliki kualitas yang dibutuhkan oleh negara saat kita berusaha untuk berpartisipasi secara optimal. Partisipasi optimal bukan hanya memberikan suara saja dalam pemilu, akan tetapi juga memberikan perhatian untuk memastikan bahwa pemilu dilaksanakan dengan cara yang baik dan berkualitas. Pengawasan bisa dilakukan dengan cara-cara yang lebih terkelola dan terorganisir.

Lalu, bagaimana tanda pemilu bisa dikatakan berkualitas? Pemilu yang berkualitas terjadi bila kita sebagai warga negara berpartisipasi menggunakan hak pilih secara otonom, tidak tanpa tekanan dari pihak manapun;

6



7



Hubungan Pemilu dan Demokrasi

K

alau kamu ditanya, ada hubungannya nggak antara pemilu dan demokrasi? Ada yang bisa jawab? Gini lho jawabannya…

Pemilu adalah tatacara untuk mewujudkan demokrasi, dengan cara perwakilan. Masih ingatkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Bahkan sering dikatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dewasa ini, demokrasi dipercaya oleh banyak orang sebagai sistem politik yang paling mampu mewujudkan kedaulatan rakyat.

Jadi, pada intinya, pemilu adalah prosedur utama demokrasi modern. Tapi bisakah demokrasi diterapkan tanpa pemilu? Bisa saja, jika yang dimaksudkan adalah demokrasi dalam pengertian luas. Demokrasi secara luas adalah proses dialog antara pemerintah dan rakyat. Dalam proses dialog ini, pemerintah dan rakyat berada dalam posisi setara dalam mengemukakan pendapat dan kepentingan. Namun dalam pengertian khusus, yakni demokrasi sebagai tatacara pemerintahan, pemilu adalah cara paling praktis untuk menjamin terwujudnya hak rakyat secara sepadan. Dengan pemilu, setiap orang memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih, sejauh memenuhi persyaratan tertentu. Tapi tunggu dulu. Bukankah demokrasi ada dua bentuk, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan? Apakah demokrasi langsung tak memerlukan pemilu? Tergantung dong. Jika dalam lingkup kecil dimana kesepakatan bisa dicapai dengan mudah oleh setiap anggota kelompok, maka pemilu tidak diperlukan. Tetapi, satu manfaat dari dilakukannya pemilu yang pasti penting untuk kita semua, pemilu akan melahirkan kompetisi antara para calon yang akan dipilih sehingga calon anggota kelompok atau masyarakat akan memilih pemimpin yang terbaik diantara yang baik.

Pemilu memiliki arti penting sebagai salah satu prosedur utama dalam demokrasi. Dalam sistem demokrasi modern, kedaulatan rakyat hanya bisa dikelola secara optimal melalui lembaga perwakilan. Oleh karena itu, arti penting pemilu yang utama adalah sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam pemilu, rakyat memilih wakil-wakilnya yang diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingan mereka.

Dalam demokrasi perwakilan, pemilu bisa mendorong diterapkannya partisipasi secara lebih baik.Pemilu membutuhkan partisipasi, karenanya sudah pasti partisipasi akan hadir dalam pemilu. Namun demikian, tak ada jaminan penuh bahwa partisipasi itu akan berjalan sempurna. Ingat selalu bahwa partisipasi ada yang minimal dan optimal. Berpartisipasi dalam pemilu hanya sebagian saja dari seluruh proses partisipasi. Yang paling penting adalah kualitas partisipasi yang kita berikan. Untuk ikut serta dalam pengelolaan negara kearah yang lebih baik,

8



9



tentu kita tidak keberatan berpartisipasi aktif, bahkan jika bisa berpartisipasi secara optimal. Demokrasi perwakilan adalah mekanisme dimana masyarakat bisa berpartisipasi dalam proses penentuan kebijakan melalui wakil-wakilnya. Sayangnya, salah satu kelemahan demokrasi perwakilan adalah partisipasi masyarakat sering kali hanya sebatas pada saat proses pemilihan pemimpin-pemimpin nasional. Setelah pemilu berakhir, posisi masyarakat biasanya berada di bawah bayang-bayang para wakil rakyat terpilih. Memang, sebagian besar pemerintahan perwakilan hampir selalu mengalami kecenderungan semacam ini. Mengapa begitu? Sebabnya adalah karena kadang pemimpin terpilih itu tidak mencerminkan kepentingan rakyat.Para pemimpin ini memiliki ambisi, pandangan dan kepentingan yang bisa saja bertolak belakang dengan kepentingan umum. Hanya saja, meskipun ada kekurangan disana, perlu diingat bahwa saat ini demokrasi perwakilan merupakan sistem yang paling memungkinkan untuk diterapkan dalam sebuah negara modern. Teorinya, karena kita sebagai warganegara yang memilih kepala pemerintahan dan wakilnya yang duduk di lembaga legislatif, maka kendali terhadap mereka ada di tangan kita sebagai warganegara.

Bagaimana agar kita tidak terjebak dan tertipu oleh calon wakil rakyat yang mengumbar janji? Nah disinilah pentingnya kita sebagai pemilih untuk cerdas agar tidak salah memilih calon pemimpin yang akan menyuarakan kepentingan kita. Sip kan? Mulai berpikir untuk berpartisipasi optimal? Tapi masih bingung bagaimana? Mudah... Selain berpartisipasi dalam pemilu, untuk berpartisipasi aktif dan optimal bisa juga dengan cara membentuk atau melibatkan diri dalam organisasi sosial yang ada. Selain organisasi, terlibat secara aktif dalam partai politik juga bisa lho…Dengan ikut terlibat secara aktif dalam partai politik, akan membuat kita lebih mudah dan efektif menyampaikan pandangan dan kepentingan serta menjalankan fungsi kontrol terhadap kepemimpinan nasional dengan baik. Pastinya akan ada yang nanya: apakah pemilu harus lewat partai politik? Sebenarnya sih tidak harus. Secara perorangan pun bisa saja seorang calon dipilih dalam pemilu. Hanya saja, jika dengan Partai politik maka pengelolaan dan pengelompokan kepentingan dalam masyarakat akan lebih mudah dilakukan. Memang ada sejumlah persoalan yang harus diperbaiki dengan partai politik. Persoalan-persoalan itulah yang membuat partai politik tak bisa berfungsi dengan baik. Partai politik yang tak dipercayai oleh publik adalah partai politik yang tak berfungsi dengan baik.

Ini akan efektif jika saja pemilihan kepala pemerintahan dan anggota legislatif dilakukan secara bebas dan adil. Dan dalam memilih pemimpinnya masyarakat hendaknya memperhatikan track record orang yang hendak dipilih. Kendali dan keterlibatan tersebut juga akan efektif jika pemilihan pemimpin nasional dilakukan masyarakat berdasarkan program yang ditawarkan.

10



11



Pemilu yang Beneran

S

eperti yang sudah dikatakan sebelumnya, pemilu adalah sarana menuju demokrasi. Sebagai sebuah sarana, pemilu bisa baik, bisa juga buruk. Itu semua tergantung pada kualitas pelaksanaan pemilu itu sendiri. Entah kamu percaya atau nggak, tapi banyak lho pemilu yang merupakan bagian dari pemerintahan tidak demokratis.

Tahu nggak, banyak negara otoriter yang juga menerapkan pemilu. Hanya saja, pemilu mereka penuh rekayasa. Hasil pemilu sudah diatur oleh mereka. Apakah ini pemilu yang demokratis? Tentu saja tidak. Pemilu yang demokratis adalah pilihan rakyat, bukan rekayasa. Sedangkan pemilu yang rekayasa tidak bermanfaat bagi masyarakat kecuali menghambur-hamburkan uang. Nah itu juga. Pemilu mahal sekali kah? Memang mahal. Bayangkan saja pelaksanaan pemilu di seluruh Indonesia, penyediaan TPS, kertas, deel-el. Berapa uang yang harus dihabiskan sekali pelaksanaan pemilu? Banyak sekali. Tetapi, tentu saja jika dilaksanakan dengan baik, manfaatnya akan sangat besar bagi demokrasi. Pemilu yang bermanfaat bagi demokrasi adalah pemilu yang berkualitas. Nah salah satu yang menentukan kualitas pemilu itu adalah kita-kita ini sebagai pemilih. Ini penting banget lho… Semua pihak membutuhkan pemilu yang berkualitas. Pemerintah, lembaga perwakilan rakyat maupun kita sebagai warganegara, semua tak ingin ada pemilu yang tak berkualitas. Bagi pemerintah, pemilu yang berkualitas akan menghasilkan pemerintahan yang efektif dan dipercaya masyarakat. Dengan

12


pemilu yang berkualitas maka keabsahan kekuasaan dari mereka yang menang dapat diterima, dihormati serta tidak akan dipersoalkan oleh masyarakat, kotestan yang kalah, dan dunia internasional. Selanjutnya, keabsahan kekuasaan akan mengakibatkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa berjalan secara efektif. Bagi lembaga perwakilan rakyat, pemilu yang berkualitas akan menjamin kepercayaan dan pengakuan masyarakat terhadap wakil-wakilnya, sehingga masyarakat mau untuk menyalurkan kepentingan dan aspirasinya pada wakil-wakilnya, kita tentu ingin merasa nyaman dalam menyampaikan aspirasi dan kepentingan kan? dengan hasil pemilu yang berkualitas, maka akan nyaman bagi kita untuk terbuka dalam mengaspirasi kepentingan kita. Dengan begitu, maka produk-produk legislatif yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif sesuai dengan aspirasi masyarakat dan pastinya akan dihormati dan dijalankan oleh masyarakat juga. Bagi kita sebagai warganegara, pemilu yang berkualitas akan menjamin tiga hal. Pertama, adanya ruang bagi ekspresi hak-hak dasar dan kedaulatan rakyat. Kedua, warganegara bisa mempengaruhi pembuatan kebijakan sehingga kepentingannya bisa dipertimbangkan secara setara dalam pembuatan kebijakan. Ketiga, terbentuknya wakil-wakil rakyat dan pemerintah yang akuntabel dan legitimate. Secara jangka panjang, pemilu yang berkualitas juga akan memperkokoh legitimasi demokrasi, dimana masyarakat dan semua aktor politik semakin percaya bahwa demokrasi adalah sistem politik yang paling benar dan tepat bagi masyarakat.


13



Hmm… dari tadi kita membicarakan pemilu yang berkualitas. Ada yang nanya nggak, emang pemilu yang berkualitas itu kaya gimana sih? Gini ya… Dalam pemilu yang berkualitas, warganegara harus bebas dalam mengekspresikan hak-hak dasarnya. Bukan hanya bebas, tetapi warganegara yang memenuhi hak pilih harus bisa menentukan pilihannya secara mandiri, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, bahkan keluarga.

Selain itu, pemilu yang berkualitas harus memiliki derajat keterwakilan yang berimbang. Pemilu seharusnya menghasilkan keterwakilan politik yang seimbang. Maksudnya, isi di lembaga perwakilan itu sesuai dengan apa yang ada di masyarakat. Jadi, gak ada tuh dominasi kelompok tertentu. Jika pemilu sudah menghasilkan keterwakilan yang berimbang, maka selanjutnya harus menghasilkan keterwakilan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ukurannya, seberapa jauh lembaga legislatif yang dihasilkan yang mampu menyerap dan menyuarakan aspirasi warga masyarakat. Tapi gak cuma itu, mereka juga harus bisa mewujudkannya menjadi produk-produk aturan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Jadi anak muda seperti kamu harus gimana nih untuk turut mewujudkan pemilu yang bermakna bagi demokrasi? Gampang. Turutlah berpartisipasi dalam pemilu. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang partisipasi minimal dan optimal kan? Cobalah untuk memberikan partisipasi minimal terlebih dahulu. Selanjutnya, coba untuk berpartisipasi optimal ya…

Dari sisi pihak yang dipilih, pemilu yang berkualitas harus menjamin kompetisi yang adil. Pemilu harus memberi peluang bagi semua partai politik dan kandidat yang terlibat untuk berkompetisi dalam memperebutkan jabatan pemerintahan secara adil dan tidak melibatkan penggunaan daya paksa. Pemilu yang berkualitas harus bebas dari praktik-praktik rekayasa dan manipulasi, mulai dari masa pendaftaran pemilih, pelaksanaan kampanye, sampai dengan perhitungan suara.

14



15



Tapi, masih bimbang nih, penting nggak sih partisipasi saya? Duh, penting dong... Kenapa?

Pelaksanaan Pemilu

Pertama, partisipasi masyarakat yang seluasluasnya dalam pemilu menjadikan pemilu mampu memberikan hasil yang paling sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dalam masyarakat. Karena, diharapkan semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin representatif hasil sebuah pemilu. Artinya, hasil pemilu lebih mewakili banyak orang daripada jika hanya golongan tertentu yang ikut memilih.

S

Kedua, pengawasan yang terus-menerus oleh seluruh masyarakat akan turut mencegah munculnya penyimpangan dalam pemilu. Persaingan politik dalam pemilu itu sangat kuat. Hal itu sangat mudah mendorong kecurangan dan penyimpangan, karena orang ingin memperoleh suara yang sebanyak-banyaknya. Kecenderungan semacam ini tak bisa dihilangkan sama sekali. Namun, pengawasan oleh masyarakat akan bisa meminimalisirnya.

ampai pada pembahasan teknis nih. Bukan hanya substansi dari demokrasi dan pemilu saja yang penting. Persoalan teknis pastinya juga penting dong karena pemilu butuh proses yang teratur dan bisa di-pertanggungjawab-kan. Yang pertama harus kamu tahu, siapa saja sih yang dipilih dalam pemilu?

Dalam pemilu di Indonesia, kita memilih: 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi 4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota 5. Presiden dan Wakil Presiden. 6. Kepala Daerah: Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Ketiga, partisipasi aktif dalam pemilu adalah sarana pendidikan politik yang paling efektif bagi masyarakat. Dalam pemilu, aktifitas politik meningkat sangat pesat. Masyarakat bisa secara aktif mempelajari pengetahuanpengetahuan politik baru. Pengetahuan politik yang luas ini adalah salah satu aspek penting bagi masyarakat untuk mewujudkan sistem politik yang lebih demokratis dan lebih berkualitas.

16



17



Siapa saja peserta pemilu itu? Peserta pemilu tergantung pada jenis pemilunya.

Untuk pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota peserta pemilu adalah partai politik. Sedangkan untuk pemilu DPD peserta pemilu adalah perseorangan. Sementara itu pada pemilu presiden dan wakil presiden (biasanya disingkat Pilpres) pesertanya adalah pasangan calon yang mendapatkan dukungan dalam jumlah tertentu dari partai politik. Ketentuan ini juga berlaku untuk pemilu kepala daerah (biasanya disingkat Pemilukada). Jadi ada enam macam yang dipilih. Milihnya bareng atau nggak? Pemilu untuk memilih anggota legislatif, yaitu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dilakukan serentak. Sementara itu pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan setelah pemilu anggota legislatif. Dengan demikian pada pemilu legislatif pemilih akan mendapatkan 4 (empat) kertas suara, sedangkan pada pemilu presiden dan wakil presiden mendapatkan satu kertas suara. Kalau pemilu kepala daerah itu jadwalnya bedabeda setiap daerah. Bahkan ada beberapa kepala daerah yang tidak dipilih. Misalnya nih, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta itu ditetapkan oleh DPRD. Sesuai dengan aturannya, Gubernur DIY adalah Sultan Hamengkubuwono yang sedang bertahta. Di DKI Jakarta, para bupati dan walikota juga gak dipilih, tapi diangkat oleh gubernur. Gitu…

boleh ikut mencalonkan diri. Perlu diingat, nantinya dari setiap provinsi akan ada 4 (empat) orang anggota DPD terpilih. Berbeda dengan anggota DPD, anggota DPRD dan DPR sementara ini justru harus masuk lewat partai politik. Sebenarnya di sejumlah negara, sudah dilakukan pencalonan anggota lembaga legislatif secara independen. Tapi di Indonesia, saat ini calon anggota lembaga legislatif harus lewat partai politik. Sudah tahu dong kenapa masih lewat partai politik? Karena dengan partai politik maka peorganisasiannya akan jadi lebih mudah dibandingkan jika dilakukan secara independen. Tapi kamu tahu nggak, sekarang ada berapa partai politik? Ada partai politik nasional dan ada partai politik lokal. Partai politik nasional menjadi peserta pemilu untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD diseluruh wilayah Indonesia. Ada 12 (duabelas) partai politik nasional. Sedangkan partai politik lokal hanya menjadi peserta pemilu DPRD di Aceh. DPRD Aceh disebut DPRA. Terdapat 3 (tiga) partai politik lokal. Ini daftar partai politik peserta Pemilu 2014: Partai Nasional :

Eh, tentang anggota DPD, boleh perorangan? Iya, betul sekali. Hal ini karena proses pencalonan anggota DPD bersifat perorangan, bukan atas nama partai politik. Jadi, calon anggota DPD mencalonkan diri atas nama pribadi tanpa membawa partai. Mungkin saja ia anggota partai, tapi saat pencalonan ia tidak membawa nama partainya. Orang yang tidak berasal dari partai politik pun

1. Partai NasDem (Ketua : Surya Paloh) 2. Partai Kebangkitan Bangsa* (Ketua : Muhaimin Iskandar) 3. Partai Keadilan Sejahtera* (Ketua : M. Anis Matta) 4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan* (Ketua : Megawati Soekarnoputri) 5. Partai Golongan Karya* (Ketua : Aburizal Bakrie) 6. Partai Gerakan Indonesia Raya* (Ketua : Suhardi) 7. Partai Demokrat* (Ketua : Susilo Bambang Yudhoyono) 8. Partai Amanat Nasional* (Ketua : M. Hatta Rajasa)

18



19



9. Partai Persatuan Pembangunan* (Ketua : Suryadharma Ali) 10. Partai Hati Nurani Rakyat* (Ketua : Wiranto) 14. Partai Bulan Bintang (Ketua : M. S. Kaban) 15. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (Ketua : Sutiyoso) Catatan: Tanda * menandakan partai yang memiliki kursi di DPR hasil pemilu sebelumnya.

Ohh… itu ya partai-partai politik yang bisa saya pilih. Eh, tapi saya ini pemilih bukan sih? Sip! Kamu adalah pemilih jika kamu Warga Negara Indonesia dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Kalau Kamu memenuhi syarat, pastikan nama kamu tercantum dalam daftar pemilih. Pemilih didaftar dalam tahap awal pemilu. Setelah itu, masih ada banyak tahap lagi yang harus dijalani dalam pemilu.

Partai lokal di Aceh : 11. Partai Damai Aceh (Ketua : Tgk. Muhibbussabri AW) 12. Partai Nasional Aceh (Ketua : Irwansyah) 13. Partai Aceh (Ketua : Muzakir Manaf)

20


Ini dia tahapan dalam pelaksanaan pemilu : 1. Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu; 2. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih; 3. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu; 4. Penetapan Peserta Pemilu; 5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; Suara Kaum Muda, Masa Depan Bangsa

21



6. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; 7. Masa Kampanye Pemilu; 8. Masa Tenang; 9. Pemungutan dan penghitungan suara; 10. Penetapan hasil Pemilu; dan 11. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Banyak kan tahapannya. Dengan tahapan yang banyak ini, tentu pemilu diurus dengan serius oleh berbagai pihak. Nah, pemilu di Indonesia dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Lembaga ini bersifat nasional, tetap dan mandiri. Struktur permanen KPU ada mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Ketika tahapan pemilu sudah dimulai, dibentuk pula badan-badan adhock (sementara), LI HAN yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat Desa/Kelurahan, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tiap TPS, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Khusus di Luar Negeri dibentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN), dan Pantarlih. UMU

PEM

M

KOMISI

kelurahan ada Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan di luar negeri ada Pengawas Pemilu Luar Negeri. Struktur pengawas pemilu dibawah provinsi bersifat adhock. Selain ada lembaga pengawas pemilu, ada juga lembaga bernama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga ini dibentuk dengan tujuan memeriksa dan memutus pengaduan dan laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Bawaslu beserta jajarannya sampai ditingkat bawah. DKPP ini satu-satunya di dunia lho, hebat kan?! Nah, hadirnya lembaga-lembaga diluar KPU itu dimaksudkan untuk semakin memperkokoh integritas penyelenggaraan pemilu kita.

I

Katanya ada lembaga pengawas juga? Iya betul. Ada lembaga pengawas pemilu dengan tugas utama mengawasi penyelenggaraan pemilu kita. Di tingkat pusat dan provinsi bernama Bawaslu yang bersifat permanen. Sementara itu di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan bernama Panwaslu. Di tingkat desa/

22


Sekarang soal pelanggaran pemilu. Kamu pasti ngikuti berita bahwa pelanggaran kerap terjadi dalam pemilu.Bener nggak? Pelanggaran dalam Pemilu secara garis besar dibagi menjadi dua. Pertama, Pelanggaran Administrasi Pemilu. Kedua, Pelanggaran Pidana Pemilu. Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU. Sedangkan Pelanggaran Pidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan. Kalau kita melihat pelanggaran pemilu, maka kita harus melaporkannya kepada Bawaslu atau Panwaslu dengan segera. Pengawas pemilu akan menindak-lanjuti laporan itu untuk diselesaikan. Suara Kaum Muda, Masa Depan Bangsa

23



Kalau kita melapor, posisi kita aman kan? Tenang sista and brother, sudah pasti aman. Jangan biarkan pelanggaran pemilu terjadi. Awasi dan laporkan ya kalo ada pelanggaran supaya pemilu kita semakin sehat dan berkualitas.

Bagian 2

Masalah-Masalah Dalam Pemilu

24



25


Bagian II - Masalah-Masalah dalam Pemilu

Korupsi. Hiiyy…

kan baik di mata elit penguasa tertentu saja. Keren kan pemilu itu?

S

Jadi apakah pemilu bisa menghilangkan nepotisme, kroniisme, dan patronase itu? Pemilunya sendiri bisa. Namun, harus diperhatikan nih, korupsi itu benarbenar jahat. Praktek korupsi itu bisa saja muncul dalam proses pencalonan di dalam partai politik untuk pengisian jabatan publik yang dipilih dalam pemillu. Tak jarang partai politik dikelola secara tidak profesional, dimana para pimpinan memprioritaskan sanak dan kerabat mereka dalam proses pencalonan legislatif. Akibatnya sebuah partai politik jadi hanya seperti perpanjangan keluarga besar sang tokoh partai. Anak, istri, ipar, keponakan, sepupu dan lain-lain berada dalam daftar calon legislatif partai politik yang dipimpinnya. Publik melihatnya sebagai politik dinasti.

udah dengar kan di televisi setiap hari ada saja berita mengenai korupsi? Dari acara berita dalam negeri, liputan khusus, acara debat publik, dan begitu banyak ragam acara lainnya, korupsi sering kita simak di berita.

Artinya, masyarakat kita (termasuk kamu tentunya) sudah pintar. Banyak sekali saat ini kasus korupsi yang berhubungan dengan pengurus partai politik. Mungkin beberapa diantara kamu mempertanyakan ; mereka ikut pemilu kan? Jangan-jangan ada hubungannya nih antara korupsi dan pemilu… Lantas bagaimana? Ada hubungannya nggak nih? Jawabannya, bisa saja ada hubungannya. Hubungan itu bisa bersifat langsung, bisa pula bersifat tidak langsung. Penjelasannya begini, korupsi itu bentuknya macam-macam kan. Yakin deh pasti sebagian besar dari kamu sudah tahu tentang ini. Korupsi bisa kita pahami secara luas sebagai penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan diri sendiri atau kelompok sendiri. Kadang korupsi bisa berarti nepotisme, kroniisme dan patronase. Pada intinya, orang diangkat pada posisi politik tertentu karena pertimbangan kedekatan pribadi. Ini juga korupsi.

Orang mungkin memandang bahwa politik dinasti itu buruk. Ada benarnya juga.Tapi sebetulnya sih politik dinasti belum tentu buruk. Dinasti sebenarnya lebih condong pada upaya pemanfaatan peluang politik. Hal ini sangat terkait dengan perdebatan tentang bagaimana seorang pemimpin terbentuk. Dalam satu cara pandang, pemimpin diyakini muncul karena dibentuk oleh lingkungan. Cara pandang ini melihat bahwa aspek lingkungan tumbuh besar bagi seseorang (keluarga) berpengaruh terhadap pembentukan pribadi dan sikap kepemimpinan seseorang. Pandangan ini yang menilai bahwa keturunan seorang tokoh hebat maka akan berpotensi akan menjadi seorang tokoh (hebat) pula.

Nah pemilu justru mendorong agar orang menduduki posisi politik tertentu, karena memiliki kapasitas dan memperoleh dukungan rakyat. Artinya, pemilu ingin melahirkan figur pemimpin yang objektif dimata publik, bu-

Dengan kata lain, jika seseorang memang dilahirkan dari bibit yang unggul, dan ia dibesarkan serta dididik dalam lingkungan yang juga unggul, dia telah berada di rute yang tepat untuk menjadi pemimpin. Itulah sebabnya, ada dinasti dalam masyarakat, yakni deretan pemimpin yang tampak lahir turun temurun kendati bukan dalam se-

26



27



buah monarkhi. Di panggung politik Amerika ada dinasti Kennedy. Di Australia ada dinasti Downer. Di India ada dinasti Nehru. Di Indonesia, ada dua generasi Sukarno telah menjadi presiden. Cara pandang lain menganggap bahwa pemimpin hanya bisa dilahirkan, bukan dibentuk oleh lingkungannya. Tapi kenyataan sosial jauh lebih beragam daripada dua anggapan teoritik itu. Mungkin memang ada aspek genetika, dan ada pula aspek lingkungan tempat seseorang tumbuh dan berkembang, yang membentuk kepemimpinan. Akan tetapi, kekuatan secara individu, atau bisa dibilang bakat, kadang tidak bisa diacuhkan sama sekali. Dinasti tidak selalu buruk, yang buruk adalah kalau dinasti itu semata-mata dibangun di atas dasar kekerabatan, bukan atas dasar kemampuan. Jadi nih, mentangmentang jadi pemimpin dan punya kekuasaan,trus semua sanak-famili diberikan kesempatan untuk ikut menikmati jabatan publik tanpa bersikap obyektif dengan kemampuan yang dimiliki sanak-familinya. Nah, kalau dasarnya hanya kekerabatan, itu sudah bisa dikatakan korupsi.

massanya untuk bersukarela mendukung kegiatan partai. Massa juga bisa menjadi sumber dana partai. Tapi jaman sekarang, partai massa sudah sangat jarang. Padahal kebutuhan pembiayaan partai makin lama makin besar. Semua butuh biaya. Bayangkan saja, untuk acara partai yang begitu banyak, termasuk kampanye, dibutuhkan seragam, sewa tempat, sound system, dan sebagainya. Lantas, darimana uang untuk membiayai semua itu? Bisa saja dari sumbangan para pendukung partai yang memiliki kekayaan besar. Namun seringkali tokoh-tokoh partai yang sudah maju menjadi pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan politiknya untuk memperoleh uang secara ilegal demi memenuhi kebutuhan partai politiknya. Itu sebabnya banyak tokoh partai politik di Indonesia yang tersandung kasus korupsi. Mereka menyelewengkan uang negara untuk diberikan kepada partainya.

Bisa dikatakan, korupsi itu bukan hanya persoalan mencuri uang negara ya. Ini karena korupsi bentuknya bermacam-macam, salah satunya seperti yang dijelaskan tadi. Mencuri uang negara itu hanya salah satu bentuk korupsi. Namun memang benar bahwa banyak orang yang mengaitkan korupsi itu semata-mata dengan uang. Dan itu tidak salah karena memang itu sangat sering terjadi, termasuk dalam kaitannya dengan pemilu. Banyak penyelewengan anggaran di seputar pemilu dan kepartaian. Mengapa? Sebab utamanya adalah karena pembiayaan partai politik sangat besar, sementara partai politik tak bisa mengandalkan massanya untuk melaksanakan kegiatan. Di masa lalu, partai politik bisa mengandalkan

28



29



Urusan mengenai kebutuhan umum partai saja belum tentu bisa dipenuhi oleh partai, belum lagi urusan beli suara. Tentu saja ini bentuk kecurangan. Idealnya, tak perlu partai membeli suara pemilih. Jika seorang kandidat memiliki program yang baik, dikenal oleh masyarakat, dan menunjukkan karakter personal yang baik, maka ia akan mudah memperoleh dukungan suara dari pemilih. Namun banyak kandidat yang tak memenuhi syarat keterpilihan itu, namun ingin dapat suara. Yang dia lakukan kemudian adalah membeli suara para pemilih. Caranya adalah dengan memberikan sejumlah uang bagi pemilih agar memilih dirinya. Kita mengenal ini sebagai money politics. Ini pun memerlukan dana besar, yang nantinya akan diambil dari uang negara yang diselewengkan jika mereka terpilih. Akibatnya, korupsi. Korupsi dampaknya begitu mengerikan dan ada dimana-mana, meski tidak kita sadari. Sebagai kaum muda yang sudah bosan dengan perkembangan negeri kita yang makin lemah karena elit dan para koruptor jahat itu, maka apa yang harus kita lakukan? Kita selalu punya kekuatan dan kekuasaan, paling tidak kita berkuasa atas diri kita sendiri. Cara yang paling ringan dan pasif yang mungkin kita lakukan saat ini adalah dengan memerintahkan diri kita agar tidak menerima uang pemberian kandidat menjelang pemilu. Dengan begitu, kita sudah terlibat dalam memerangi money politics. Tolak uang mereka, dan jangan pilih kandidat yang melakukan money politics. Buat kaum muda seperti kamu, money politics ini makin rentan. Mengapa? Gini… Apakah kamu sudah memutuskan pilihan dalam pemilu? Mungkin sebagian dari kamu sudah, tetapi cukup banyak lho kaum muda yang belum memutuskan pilihan

30


dalam pemilu. Nah, semua parpol tahu tentang ini, tentang banyaknya kaum muda seperti kamu yang masih sangat bisa dipengaruhi untuk kepentingan mereka. Sementara itu, namanya juga anak muda ya, lagi hot-hotnya ngikutin lifestyle, butuh banyak uang dong pastinya. Di sini nih parpol memanfaatkan anak muda dengan datang membawa duit, merayu kalian untuk memilih mereka. Lalu sikap kamu gimana? Ya kamu harus nolak dong… Kalau semua orang mau menerima uang money politics itu, bayangkan berapa duit yang harus dikeluarkan oleh seorang kandidat. Lalu kalikan dengan jumlah seluruh kandidat. Wuihh… kebayang kan. Totalnya bisa ratusan milyar rupiah, atau malah trilyunan rupiah.Dari mana duitnya? Gak bakal lah duit dari kocek sendiri. Para kandidat itu pasti dapat uang dari sumber lain. Kalau mereka terpilih nanti, pasti mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh uang yang lebih banyak lagi untuk mengganti biaya yang sudah dikeluarkan. Kalau mereka nanti masih mau nyalon lagi di pemilu berikutnya, pasti mereka juga akan berusaha ‘nabung’ untuk bisa bagi-bagi duit lagi. Semua itu artinya: mereka terdorong untuk korupsi. Jadi, jika kita memberikan suara untuk kandidat yang melakukan money politics, sama artinya kita memilih seorang calon koruptor. Makanya, jangan mempertaruhkan uang yang jumlahnya sepele itu untuk keruntuhan negara 5 tahun selanjutnya karena dipimpin oleh seorang koruptor! Sekali lagi, JANGAAAAN…!


31



Ribut-ribut saat Pemilu

B

ayangkan... Sebuah kelompok masyarakat, butuh seorang pemimpin. Menjadi pemimpin itu pekerjaan berat, akan tetapi juga bisa mendapatkan pelayanan paling top. Ia akan dapat rumah, kendaraan, de-es-be. Gratis.

pemilu gagal menyerap konflik dalam masyarakat. Ini terkait dengan bagaimana pemilu dilaksanakan. Misalnya nih, kampanye pemilu dengan pawai buat pamer kekuatan massa. Ini justru rentan memunculkan konflik antar massa pendukung. Yang benar, orang menyalurkan aspirasi lewat suara yang mereka berikan saat pemilu. Bukannya pengerahan massa besar-besaran. Pengerahan massa besar sering justru membuat pendukung saling berhadapan sehingga muncullah benturan.

Lantas, siapa yang tidak mau jadi pemimpin? Semua mau dong. Muncullah tokoh-tokoh kuat yang ingin jadi pemimpin. Karena sama kuat, maka tidak ada yang memutuskan siapa yang akan jadi pemimpin. Apa disuruh bertarung? Yang menang jadi pemimpin, yang kalah akan babak belur? Kalau itu dilakukan, bagaimana masyarakatnya kelak? Para pendukung masing-masing kandidat saling bermusuhan, mengumpulkan kekuatan untuk bertarung di periode selanjutnya untuk menang. Damai nggak? Jelas tidak dong. Selamanya masyarakat ini akan saling benci satu sama lain antara para pendukung kandidat. Bayangkan jika negara kita seperti itu. Ada puluhan partai dan pengikutnya saling membenci satu sama lain. Mengerikan. Disinilah kehadiran pemilu menjadi sangat penting. Pemilu menjadi sarana yang sudah disepakati oleh semua pihak agar hasilnya diterima dengan lapang dada. Karenanya, sifat pemilu yang seperti ini bisa kita katakan pemilu sebagai sarana pengelola konflik, agar tidak menjadi kekerasan. Dengan pemilu, rakyat diminta menentukan siapa pimpinan yang paling mereka sukai. Yang menang diangkat sebagai pemimpin, yang kalah tetap selamat. Tak perlu ada konflik dengan kekerasan. Enak kan? Tapi kenyatannya memang kadang pemilu tetap saja sering berujung konflik dengan kekerasan. Kok bisa gitu sih? Banyak alasan. Alasan pertama adalah karena

Yang kedua, kadang pemilu justru menimbulkan kebingungan yang akhirnya berujung pada konflik baru dalam masyarakat. Perlu diketahui bahwa tidak semua komunitas mengenal mekanisme pemilihan umum dimana masyarakat memberikan suara untuk menentukan siapa pimpinan mereka. Masih ada lho komunitas yang masih menerapkan cara penunjukan atau pewarisan jabatan untuk memilih pemimpin. Ketika prosedur demokrasi modern memberikan peluang bagi semua orang untuk turut memilih pemimpin, ini hal baru bagi sejumlah komunitas. Tak sedikit orang yang menjadi berlebihan dalam mengekspresikan pilihan politiknya, sehingga muncul konflik dengan kekerasan.

32



33



Alasan yang ketiga, adalah karena posisi politik merupakan pembuka pintu peluang untuk menjadi kayaraya. Siapapun yang menjadi pejabat publik, mereka berpeluang untuk hidup sejahtera secara finansial, baik secara legal maupun illegal. Itu sebabnya banyak orang yang memperebutkan posisi politik. Hanya ingin hidup dengan enak. Tak jarang, mereka berupaya sekuat tenaga untuk memperoleh jabatan itu. Ujungnya adalah konflik dengan pihak lain yang juga sangat menginginkannya. Selain beberapa alasan diatas, sebenarnya masih ada beberapa alasan lain, namun ketiganya adalah alasan-alasan utama yang menyebabkan pemilu diwarnai dengan kekerasan. Di sejumlah negara, tak jarang terjadi ‘perang’ antar kandidat yang menyebabkan tewasnya beberapa politisi. Dalam negara otoriter, kerapkali rakyat dipaksa untuk memberikan suaranya pada partai yang berkuasa. Pemaksaan ini tak jarang dilakukan dengan kekerasan dan penyiksaan. Jika itu terjadi, esensi demokrasi sebenarnya sudah sirna. Duh, jadi bagaimana? Mungkin nggak sih menghilangkan konflik-konflik itu? Jangan tegang. Santai saja. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari konflik. Konflik itu sebenarnya wajar. Jangankan dalam pemilu, dalam kehidupan sehari-haripun selalu ada konflik yang kita jumpai kan. Konflik adalah perbedaan tujuan dan cara mencapai tujuan antara dua pihak atau lebih. Tiap orang mempunyai tujuan yang mungkin berbeda dengan orang lain. Kalaupun tujuannya sama, cara mencapai tujuan itu bisa berbeda. Artinya kita mungkin berkonflik dengan orang lain. Apalagi dalam pemilu. Tujuan si A adalah agar dirinya terpilih. Sementara tujuan si B adalah agar bukan si A yang terpilih, melainkan si C saja. Ini adalah konflik yang normal. Yang tidak normal adalah kalau perbedaan tujuan itu diikuti dengan kekerasan seperti melukai atau bahkan membunuh pihak lain. Ini yang berbahaya dalam pemilu.

34


Jadi, apa saja bentuk kekerasan dalam pemilu? Pada tahu nggak, bahwa bentuknya beragam, mulai kekerasan verbal hingga kekerasan fisik. Kekerasan verbal contohnya hinaan, makian atau cacian terhadap peserta pemilu atau pemilih, hasutan pada orang lain untuk melakukan kekerasan, dan bisa pula berupa ancaman untuk melakukan kekerasan terhadap mereka jika tidak memilih partai tertentu. Kekerasan fisik contohnya seperti memukul dan/atau melukai orang lain, atau menghalangi seseorang secara fisik dalam menggunakan haknya untuk dipilih dan memilih. Sebagai anak muda, kalian cukup rentan lho terhadap kekerasan. Anak muda itu sering digerakkan oleh parpol untuk dijadikan pameran kekuatan, sekaligus sebagai tameng. Kalau ada bentrok antar pendukung parpol, banyak tuh anak muda yang terlibat. Ya mudah dipahami sih, namanya juga anak muda. Kadang kita berdarah panas. Ya nggak. Tapi selama kamu berpikir kritis, gak masalah. Kamu jangan mudah terpancing untuk melakukan kekerasan bersama partai politik. Selain itu, kamu juga harus waspada, sebab anak muda sering jadi target pemaksaan politik untuk memilih. Makanya kamu jangan mau dipaksa memilih parpol manapun. Pilihanmu adalah keputusanmu sendiri. Tapi harus diingat juga nih, bahwa kekerasan bisa juga berbentuk kekerasan non-persona, yakni kekerasan berupa pengrusakan terhadap barang yang terkait dengan pemilu. Dengan begitu, kemungkinan-kemungkinan kekerasan ini tidak hanya bisa menimpa pemilih. Kekerasan bisa saja menimpa calon anggota legislatif (caleg). Pelakunya adalah caleg lain yang tak ingin tersaingi, atau pemilih caleg lain yang tidak menyukainya. Karena kita berada di negara hukum, dan kekerasan merupakan tindakan pelanggaran terhadap Suara Kaum Muda, Masa Depan Bangsa

35



hukum, setiap bentuk kekerasan pasti ada sanksi yang mengikutinya. UU No. 8 tahun 2012 dalam pasal 6, 238, dan 308 tentang Pemilu Legislatif tegas sekali mengatur sanksinya. Ini kutipannya: Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu dilarang : a. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; b. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau pun masyarakat; c. mengganggu ketertiban umum; d. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; e. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; [pasal 6] Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36. 000. 000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). [pasal 239] Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24. 000. 000,00 (dua puluh empat juta rupiah). [pasal 308]

36


Ada Juga yang Curang

M

elihat ancaman hukuman bagi siapa yang melakukan kecurangan cukup ngeri kan? bisa dipenjara 3 tahun dan didenda 36 juta rupiah! Ckck ck...

Tapi, tahukah kamu kalau masih saja ada kecurangan dalam pemilu? Cukup banyak caleg yang tak mau capek-capek membangun elektabilitas (keterpilihan) dalam masyarakat. Mereka maunya jalan pintas yang mudah. Kalau mereka punya banyak uang dan kekuasaan, mereka (baik perorangan maupun lewat parpol) bisa saja melakukan kecurangan. Bahkan, ancaman hukuman tidak ditakuti lagi. Duh, benar-benar bikin kesel ya! rasanya geregetan. Tapi ini juga nih yang menyadarkan kita bahwa mulai saat ini jangan sampai kita bersikap apatis. Mulai saat ini, harus kita nih yang ikut memperhatikan dan terus mengawasi para politisi dan calon pejabat itu agar mereka takut melakukan kecurangan. Tapi, by the way nih bagaimana bentuk kecurangan yang sering terjadi dalam pemilu? Kalau kamu belum tahu, ayo kita lihat beberapa bentuk kecurangan yang kerap terjadi dalam pemilu di bawah ini. Kecurangan dalam pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Untuk bisa ikut pemilu, partai politik peserta pemilu harus mendaftar ke KPU dan lolos verifikasi. Nah, di bagian ini kadang muncul kecurangan. Misalnya nih, ada partai yang tak punya pengurus daerah atau wilayah padahal keberadaan pengurus daerah atau wilayah itu harus. Tetapi, partai itu membuat kantor palsu. Ada kalanya partai juga membuat kartu anggota palsu biar mereka Suara Kaum Muda, Masa Depan Bangsa

37



memenuhi syarat anggota se-per-seribu jumlah penduduk di sebuah kabupaten/kota, padahal anggotanya sedikit atau bahkan tidak ada. Ini yang membuat KPU harus bekerja keras dalam verifikasi di lapangan. Karena itu, penting jika kita melihat dan mengetahui kecurangan semacam ini untuk segera melapor. Kecurangan dalam pendaftaran pemilih. Ini paling sering terjadi. Kalaupun tidak diniati sebagai kecurangan, kadang ada kesalahan dalam data penduduk kita, sehingga terjadi kesalahan dalam daftar pemilih. Karena itu kalau kita mengetahui ada kesalahan dalam data pemilih, wajib segera kita lapor. Biasanya kecurangan dalam pendaftaran pemilih dimaksudkan untuk memanipulasi hasil perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau daerah pemilihan (dapil) tertentu. Yang bisa melakukan manipulasi data pemilu ini harus punya kekuasaan penting di pemerintahan. Kalau nggak, ya nggak bisa kan?

Lalu bentuk kecurangannya apa saja? Ini dia: 1. Hilangnya nama pemilih dari daftar pemilih. 2. Adanya pemilih ganda, yaitu orang yang namanya terdaftar dua kali. 3. Ada orang yang sudah meninggal, tapi namanya masih muncul. 4. Ada orang yang tak punya hak pilih (karena usianya belum sampai), tapi namanya muncul. Kecurangan saat kampanye. Parpol tidak boleh sembarangan kampanye. Ada tanggal tertentu. Nah sering sekali terjadi pelanggaran tanggal kampanye ini. Ada saja parpol yang curi start, baik secara halus maupun secara terang-terangan. Atau sudah masuk masa tenang, tapi ada parpol yang masih nekad berkampanye secara terselubung, misalnya lewat aksi sosial yang membawa atribut partai. Ini termasuk kecurangan pemilu yang tak boleh didiamkan lho. Yang juga sering terjadi adalah aparat pemerintahan terlibat dalam kampanye secara langsung maupun tidak langsung. Ini dilarang keras, dan termasuk pelanggaran pemilu yang harus dilaporkan. Kalau kalian lihat ada aparat negara yang ikut kampanye, atau ada mobil dinas plat merah yang digunakan untuk kampanye, langsung ambil HP lalu potret atau video kejadiannya untuk dilaporkan ke Panwaslu. Kalau foto atau videonya mau diunggah ke Facebook atau youtube juga boleh. Kecurangan saat pemungutan suara. Ini tahap rawan nih, sehingga tahap ini sangat ketat diawasi. Meski kadang sudah ada saksi yang menjaga TPS, ada pemantau pemilu yang turut mengawal berjalannya pemungutan suara, tetap saja ada kecurangan. Yang paling umum terjadi adalah money politics. Pemilih di-iming-imingi sejumlah uang untuk memilih partai tertentu atau caleg tertentu. Masalahnya, orang yang menerima uang ini kebanyakan diam dan tak melapor, sehingga kasus money politics tak

38



39



pernah bisa diungkap tuntas. Kecurangan lain yang kerap terjadi di hari pemungutan suara adalah saat penghitungan suara. Bisa saja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) itu disuap oleh partai politik tertentu untuk menggelembungkan suara mereka, atau mengecilkan suara partai saingan. Kalau saksi dan pemantau tak teliti, penghitungan suara bisa dipenuhi kecurangan dengan cara merusak surat suara, atau menggunakan surat suara sisa untuk menambah perolehan partai tertentu. Ini pelanggaran berat. Kecurangan saat rekapitulasi suara. Hasil pemungutan suara di TPS secara bertahap dihitung dan direkap ke tingkat berikutnya, hingga ke kecamatan dan kabupaten, lalu direkap di tingkat provinsi dan terakhir dijumlah secara nasional. Tahap-tahap awal rekapitulasi suara ini juga rawan kecurangan. Jangan dikira bahwa money politics cuma dilakukan saat pemungutan suara. Nggak. Saat rekapitulasi ini juga ada lho money politics. Hanya saja, yang terlibat bukan pemilih, melainkan petugas penyelenggara pemilu. Kandidat yang ingin menang di sebuah dapil bisa saja membeli suara dari penyelenggara pemilu setempat (tentu saja dengan sangat rahasia). Misalnya satu suara berharga Rp. 10. 000,- Nggak mahal kan? Tapi belinya nggak sedikit. Ribuan atau puluhan ribu suara yang dia beli untuk dialihkan dari kandidat lain ke dirinya. Coba kalikan saja berapa totalnya. Bahkan pengalihan suara ini bisa terjadi antar kandidat separtai.

ma dalam demokrasi modern. Hanya saja, kepercayaan itu tak boleh diberikan begitu saja tanpa pengawasan. Pemberian “cek kosong” pada politisi sudah terbukti sangat membahayakan. Para politisi ini mungin saja orang yang tadinya amat kita percayai: guru kita, ustadz kita, senior dan sahabat kita di lembaga masyarakat; namun begitu mereka menjadi politisi, pada mereka ada kekuasaan besar, dan kekuasaan besar cenderung korup besar-besaran. Para politisi negeri ini membutuhkan kita untuk tak terjerumus dalam korupsi. Mereka sedang sakit, dan pengawasan dari kita adalah obatnya. So, be active ya! 

Dari situ, kelihatan ya kalau parpol memang terlihat banyak melakukan kecurangan.Wajar banyak orang, termasuk kamu yang memandang miris terhadap parpol. Itu tidak bisa disalahkan. Tapi sebaiknya kita jangan kemudian kita jadi acuh, pasrah dan jadi anti de-ngan kegiatan politik yaaa... Sebagai generasi muda yang cerdas, penting bagi kita untuk tetap percaya pada parpol karena bagaimanapun parpol adalah elemen uta-

40



41



Diskriminasi yang Gak Pernah Basi

K

amu tahu nggak, apa itu diskriminasi? Kalau kamu tahu apa artinya diskriminasi, pernahkah kamu mengalaminya. Mungkin tak banyak anak muda yang mengalami diskriminasi. Karena itu, anak muda kadang tidak terlalu ‘melek diskriminasi’, kurang aware bahwa diskriminasi ada di mana-mana., termasuk dalam pemilu juga tuh…

Bayangkan, jika syarat orang yang bisa ikut dalam pemilu adalah hanya orang bersuku tertentu atau hanya orang-orang beragama tertentu. Artinya, orang diluar suku atau agama yang telah ditentukan tidak boleh ikut dalam pemilu. Apa jadinya hasil pemilu jika aturan yang memayunginya melarang seseorang untuk ikut atas dasar-dasar SARA? Pemimpin yang adil yang bisa mengayomi berbagai pihak tidak akan dilahirkan dari proses pemilu seperti ini.

Jadi nggak boleh ya pemilu itu bersifat diskriminatif terhadap pihak tertentu. Pasti gitu kan pertanyaan kamu? Nah, tunggu dulu. Diskriminatif tidak selalu buruk lho. Itu tergantung pada maksud diskriminatif itu sendiri. Kalau kita kembali ke makna katanya, diskriminatif artinya membeda-bedakan. Nah, membeda-bedakan ini sifatnya bisa netral saja, tapi bisa juga bersifat negatif. Yang negatif itu artinya membeda-bedakan menurut kesukaan atau ketidak-sukaan pihak yang membeda-bedakan. Maksudnya, membeda-bedakan orang hanya karena latar belakang kelompok social, suku, agama, ras atau perbedaan yang berasal dari nature (lahir), dan bukan dari nurture (prestasi) orang itu semata-mata. Misalnya nih, si A ditolak untuk bekerja di instansi pemerintahan karena dia berlatar-belakang suku X. Itu diskriminasi yang negatif.

Pemilu adalah proses yang bertujuan untuk mencari kebaikan bersama dengan memilih perwakilan dan pemimpin yang tepat dimana kita mempercayakan mereka untuk menjalankan negara untuk kesejahteraan semua orang.

Jika dalam proses pemilu saja tidak bisa dimasuki oleh semua orang karena perbedaan yang nature (alami, dari lahir), bagaimana bisa pemilu menciptakan pemimpin yang bisa mengayomi seluruh masyarakat? Makanya itu, prinsip keadilan dalam pemilu adalah hal yang sangat penting. Mutlak. Harus ada.

Lalu, memangnya ada diskriminasi yang netral saja? Oh ya tentu saja ada. Memang saat ini ya saat kita mendengar kata ‘diskriminasi’, selalu terbayang yang negatif-negatif saja. Artinya kata ‘diskriminasi’ mengalami peyorasi makna sehingga dari netral jadi kearah makna yang buruk. Padahal, diskriminasi tidak melulu negatif. Yang dimaksud diskriminasi yang netral itu misalnya begini nih. Si A dan si B ikut ujian seleksi karyawan di sebuah instansi pemerintahan. Si A lolos seleksi dengan nilai bagus, dan si B tak lolos seleksi karena nilainya kurang bagus. Nah, itu juga diskriminasi namanya, tetapi nurture, yakni berdasarkan capaian prestasi. Diskriminasi macam ini juga disepakati oleh pihak yang terlibat. Jadi si A dan

42



43



si B tahu bahwa hasil ujian mereka akan menjadi ‘diskriminan’ atau faktor yang membedakan mereka untuk bisa diterima atau tidak. Disini, diskriminasi dapat dipertanggung-jawabkan ke semua pihak, karenanya diskriminasi ini bersifat netral. Nah, kembali ke urusan pemilu ya. Disadari atau tidak, pemilu sebenarnya adalah metode diskriminatif, tapi dalam pengertian yang netral atau malah positif. Mengapa? karena tujuan pemilu adalah menentukan siapa yang akan berkuasa dan siapa yang tidak, serta menentukan siapa yang akan mewakili rakyat. Itu adalah metode mendiskriminasi (membedakan) antara yang memperoleh dukungan rakyat dan yang tidak. Hasil pemilu adalah orang yang terpilih dan orang yang tak terpilih. Hak antara mereka yang terpilih dan tidak terpilih tak akan sama. Yang terpilih akan segera bekerja sebagai wakil rakyat atau pimpinan eksekutif, dengan hak dan kewajiban yang melekat pada perannya itu. Pemberian hak suara pun diskriminatif, namun memiliki dasar alasan yang kuat. Karena itu, ada syaratsyarat usia dan kewarga-negaraan. Yang punya hak memilih adalah warga negara yang telah memenuhi syarat usia tertentu. Jika seseorang tinggal di sebuah negara, namun ia bukan warga negara setempat, maka ia tak punya hak memilih. Diskriminasi ini netral, atau bahkan positif. Bayangkan jika pemberian hak suara di-samarata-kan tanpa melihat perbedaaan apapun. Bahkan anak-anak memiliki hak untuk memilih. Justru ini akan menimbukan masalah besar kan karena anak-anak belum tentu bisa sendiri dalam mempertimbangkan berbagai aspek untuk menilai kandidat-kandidat politisi yang akan maju menjadi pemimpin.

pekerjaan dan tempat tinggal, atau bahkan karena pandangan politik. Sebuah pemerintahan otoriter tak jarang mencabut hak pilih dari lawan politik mereka, dengan berbagai cara. Ini sangat tidak dibenarkan. Emang ada yang sampe gitu? Ada lah…Tahu nggak kamu, diskriminasi seperti itu pernah ada di Indonesia? Nggak percaya? Boleh nggak percaya, tetapi memang benar adanya bahwa negara kita pernah melakukan disksriminasi semacam itu. Dulu di zaman Orde Baru, ada aturan formal yang mencabut hak pilih para tahanan politik, khususnya yang terlibat dalam peristiwa G-30-S tahun 1965. Tetapi sekarang sudah tak ada lagi aturan formal semacam itu. Bagaimana peraturan seperti itu bisa lahir? Yah, kemungkinan besar pemerintah saat itu memandang bahwa mereka memiliki visi politik yang membayahakan negara, sehingga haknya dibatasi. Tapi, sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk melakukan isolasi politik terhadap para tahanan politik itu. Alasannya, karena mereka adalah lawan politik dari pemerintah yang sedang berkuasa.

Yang bermasalah adalah kalau orang mengalami diskriminasi yang tak memiliki dasar objektif. Misalnya, seseorang dibatasi hak memilihnya karena agama, etnis,

Sekarang, aturan semacam itu memang saat ini sudah tidak ada lagi. Sayangnya, saat ini bisa saja terjadi diskriminasi terhadap kelompok orang tertentu. Misalnya nih, orang-orang yang harus mengungsi karena konflik antar-kelompok agama bisa mengalami kesulitan dalam menggunakan hak pilih. Nah, hal-hal yang seperti ini yang masih sering terjadi hingga saat ini di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam konflik yang begini itu, kelompok keagamaan atau sekte minoritas sering terusir dari kampungnya. Rumah mereka dirusak, masjid atau gereja mereka dibakar, sumber kehidupan mereka dirampas. Akibatnya mereka harus mengungsi.

44



45



Kadangkala, pemerintah hanya bisa menyediakan tempat pengungsian, namun tak mampu memulihkan keadaan. Mereka yang sedang berada dalam pengungsian ini kerap kesulitan memperolah pelayanan pendidikan dan kesehatan yang dibutuhkan. Mereka juga sulit mencari nafkah untuk bisa hidup secara layak. Selain itu, mereka seringkali sulit mengurus dokumen kependudukan. Kondisi ini bisa menyebabkan mereka tak bisa menggunakan hak pilih. Sementara itu, negara tak bisa menjamin hak pilih itu bisa digunakan dengan baik oleh mereka yang sedang terusir. Dengan begini, maka bisa dikatakan bahwa negara secara langsung atau tidak langsung, telah melakukan diskriminasi. Lantas, kira-kira bagaimana jika kita melihat orang yang terdiskriminasi? Kita harus apa dong?

Elitisme yang Gak Elit

P

ada bagian ini, kita akan berbicara tentang pemilu dan elitisme. Saat kita memilih orang-orang yang kan menjadi perwakilan kita dalam menjalankan negara, kita telah memberi izin atau legitimasi kepadanya untuk berkuasa atas kita. Nah, disaat yang begini, pemilu sangat rentan melahirkan elitisme, jika tak disertai dengan mekanisme kontrol yang baik.

Well well… Elitisme, elit. Tahu nggak kamu maksudnya apa? Oke, dijelaskan ya...

Penting nih! Kalau sampe kamu melihat ada orang yang terdiskriminasi, Kamu harus aktif. Laporkan dan suarakan kasusnya. Lihat, dengar, catat, lapor, ekspose... ! Siap?! Yes. Siappp…

46



47



Bayangkan ‘rumah elit’, kamu tahu kan ‘rumah elit’? Itu lho rumah yang besar-besar di perkotaan, biasanya di kawasan elit, yang dihuni orang-orang berduit itu. Nah gampangnya seperti itu. Buat banyak orang, kata elit mungkin berarti ‘keren’.“Rumahnya elit banget,” biasanya berarti rumahnya mewah banget. Ada benarnya juga sih. Rumah mewah itu mahal. Jadinya rumah elit atau rumah mewah itu kan bukan hal yang bisa didapatkan semua orang. Hanya orang-orang tertentu saja, karenanya disebut rumah elit. Arti sebenarnya, elit itu adalah sedikit orang, atau orang terpilih. Lihat deh sekitar kalian. Dalam masyarakat, selalu ada orang-orang yang memiliki kekuasaan atau kemampuan lebih dan orang-orang yang masuk kategori orang biasa saja. Misalnya, ada masyarakat, ada Pak RT. Nah Pak RT ini bisa dikatakan sebagai elit. Biasanya, lawan kata elit adalah massa. Gampangnya, dalam sebuah masyarakat selalu ada struktur berbentuk piramid, yang makin ke atas makin kecil. Itu disebut struktur elit-massa. Kekuasaan dipegang oleh sedikit orang yang disebut elit. Yang dikuasai adalah massa. Tahu nggak kamu bahwa dalam sistem otoriter, kekuasaan elit tak terbatas. Kadang mereka cenderung menindas massa karena elit sangat berkuasa terhadap massa. Untungnya negara kita termasuk negara yang demokratis. Karena dalam sistem demokratis, kekuasaan elit dibatasi dan diawasi oleh massa. Dengan demikian, massa tak mudah ditindas elit. Lalu, tahukah kamu bagaimana seseorang bisa menjadi elit? Nah, tentang ini jawabannya banyak. Orang bisa saja menjadi elit karena keturunan. Misalnya, ia keturunan keluarga bangsawan dalam sebuah kerajaan, atau bisa juga ia keluarga ulama di pesantren. Tapi tidak hanya itu lho, kita bisa juga suatu saat nanti menjadi elit dengan ilmu, pendidikan, dan kekayaan yang kita raih.

48


Memang berat, karena kita harus terus bekerja keras, belajar, berusaha, hingga memiliki kelebihan dibandingkan masyarakat kebanyakan. Artinya apa? Yap benar, pintu elit terbuka untuk siapapun. Massa bisa menjadi elit, sebaliknya elit juga bisa menjadi massa. Menguntungkan kan? Hal yang menguntungkan ini bisa terjadi salah satunya karena demokrasi. Pemilu sebagai sarana dalam demokrasi memfasilitasi pergantian elit massa dengan baik. Loh, kalau nggak pake pemilu, emang baiknya gimana? Kalau tidak pakai pemilu, pastinya pergantian elit hanya akan berdasarkan kekuasaan penguasa pada saat itu kan? Kalau modelnya begitu, artinya apa? Yah elit yang akan menjadi penguasa berikutnya hanya orang-orang yang dikenal dan diketahui oleh penguasa sebelumnya saja. Bisa jadi belum tentu baik untuk masyarakat. Nah disini nih kenapa pemilu itu penting. Pemilu membuat mekanisme dimana elit itu dipilih oleh massa. Massa-lah yang menentukan siapa elitnya. Jadi elit tahu bahwa dirinya akan diawasi oleh massa. Pengawasan ini penting karena tanpa pengawasan, pemilu malah bisa terjerumus pada elitisme, seperti sudah dibahas tadi. Masih bingung dengan apa maksud elitisme?Jadi begini… Elitisme itu bisa punya dua arti. Pertama, elitisme adalah paham yang memandang bahwa kekuasaan itu harus berada di tangan kelompok kecil dalam masyarakat, yang memiliki kelebihan dibandingkan kebanyakan orang. Yang Kedua, elitisme adalah keadaan dimana kekuasaan sangat dipusatkan di tangan sejumlah kecil orang yang memiliki kelebihan dan memiliki legitimasi untuk berkuasa. Dalam pengertian kedua ini, elitisme juga merujuk pada cara pandang bahwa elit pemimpin selalu lebih tahu dari massa yang dipimpin, sehingga massa Suara Kaum Muda, Masa Depan Bangsa

49



sebaiknya selalu patuh pada elit. Kelompok elit politik ini memiliki hak lebih, yang tak dimiliki oleh massa. Bahkan di sejumlah partai politik, pimpinan parpol harus dipatuhi sedemikian rupa, sehingga seolah menjadi sosok yang tak bisa salah. Jika cara berpikir seperti ini dibawa ke lingkup negara, bisa sangat berbahaya. Pemilu itu bisa terjerumus ke dalam elitisme, jika hasil pemilu itu hanya semata-mata anggota dewan atau pimpinan eksekutif yang memperoleh legitimasi, tetapi masyarakat tak memiliki kehendak untuk mengawasi mereka.Kalau sudah begini, urusannya gak keren banget, gak elit banget deh… Harus diingat dan jangan pernah dilupakan ya bahwa tiang utama demokrasi adalah pengawasan oleh rakyat. Maka, Jika hasil pemilu tak diikuti oleh pengawasan, pemilu itu telah kehilangan esensi demokrasi. Pemilu itu hanya berfungsi sebagai prosedur saja. Hasilnya adalah elit yang berkuasa tanpa diawasi. Elit hanya memperhatikan dirinya sendiri, atau memperhatikan bagaimana hubungannya dengan elit politik yang lain. Massa hanya dipikirkan menjelang pemilu, setiap lima tahun. Kondisi seperti ini sangat rentan terhadap praktek korupsi dan diskriminasi seperti yang telah dibahas sebelumnya.

Bagian 3

Harapan Dalam Pemilu

Waw, ternyata semuanya saling terkait kan? Betul! Semua saling terkait. Tentunya kamu tahu kan simpul yang mengaitkan sejumlah persoalan itu, yakni... Pengawasan rakyat. Yak. 100.

50



51


Bagian III - Harapan dalam Pemilu

Ingin Sejahtera

Jadi, karena itulah pemerintahan demokratis dipandang bisa memenuhi kebutuhan kesejahteraan rakyat itu. Pemilu sebagai salah satu prosedur demokrasi, diharapkan juga menjadi bagian dari cara pencapaian kesejahteraan dimaksud.

C

oba pikirkan sejenak tentang tujuan hidupmu. Mungkin kamu ingin jadi ilmuan, pekerja, politisi, atau apapun itu. Tapi, pada intinya pasti cuma satu deh, semua yang kamu inginkan itu bertujuan untuk membuat kamu bahagia dan sejahtera. Ya kan? Siapa coba orang yang tidak mau hidup sejahtera dan bahagia?

Keinginan simpel ini sayangnya akan menjadi super rumit ketika ia menjadi keinginan bersama. Karena kita tidak hidup sendiri di dunia ini, maka keinginan kita dihadapkan dengan keinginan orang lain, bahkan dipersaingkan. Nah, karenanya tugas negara menjadi tidak mudah karena ia harus berpikir untuk menyejahterakan seluruh masyarakatnya dengan adil dan tidak memihak. Artinya semua pihak menjadi merasa puas dengan cara negara. Tentunya sulit ya, karena bahkan bukan hanya berbeda, tetapi keinginan bisa jadi berbenturan satu sama lain. Karenanya, dari dulu sampai sekarang orang tidak berhenti berpikir bagaimana caranya memastikan negara bisa menyejahterakan rakyatnya.

Dengan begitu, pemerintahan yang berjalan adalah hasil dari kehendak rakyat, dan yang penting, pemerintahan harus diawasi oleh rakyat. Karenanya, pastilah memperhatikan kesejahteraan rakyat itu sendiri.

Tapi, tahukah kamu apa yang dipahami sebagai kesejahteraan itu? Apakah sejahtera berarti hidup mewah? Tidak juga lho... Orang bisa dikatakan sejahtera kalau ia memiliki sumberdaya (misalnya penghasilan) untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, ada dua hal yang menentukan kondisi sejahtera itu, yakni sumberdaya dan kebutuhan. Intinya, pada setiap orang, jangan mengalami defisit pribadi. Sumberdaya seseorang paling tidak sama atau lebih banyak dari kebutuhannya. Jika sumberdaya yang ia miliki lebih kecil dari kebutuhannya, maka ia tidak sejahtera. Dalam masyarakat modern, sumberdaya ini bisa dikelola secara bersama, untuk mencapai kesejahteraan bersama. Negara lah yang dianggap menanggung tugas untuk mengelola sumberdaya itu. Pemilu adalah cara bagi masyarakat untuk turut menentukan bagaimana negara mengelola sumberdaya yang dimiliki bersama.

52


dipandang Demokrasi sebagai cara yang efektif untuk menyejahterakan masyarakat.

Demokrasi yang sudah kita bahas di bagian awal telah menjadi salah satu jawaban yang sudah dicoba banyak orang. Pasti sudah bisa tebak alasannya ya, yakni karena demokrasi bisa dibilang pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.


53



Mungkin ada yang pingin menyanggah nih, kayaknya pemilu kita nggak ada hubungannya sama kesejahteraan deh. Kenapa begitu? Lihat aja. Pemilu kita ngabis-ngabisin duit. Hasilnya gak jelas. Gitu kan?

mampu memberikan mereka.

Memang itu masalah dalam pemilu kita, yang perlu kita koreksi bareng-bareng. Mengapa pemilu kita terlihat tidak jelas dan serasa tidak membawa manfaat? Ini terjadi karena kebanyakan orang yang dipilih dalam pemilu hanya karena dia orang yang populer. Pasti tidak ketinggalan dong kalian dari berita di televisi dimana saat ini begitu populer para pesinetron/penyanyi yang kemudian masuk ke dunia poitik. Sebenarnya tidak salah jika orang yang populer itu mencalonkan diri dalam pemilu karena, seperti yang sudah kita bahas di bagian awal,mereka punya hak untuk dipilih dan memilih. Karenanya, pencalonan itu adalah hak mereka. Tapi nih yaa…yang jadi pertanyaan adalah apakah mereka mengenal orang-orang yang (akan) memilihnya? Apakah mereka mengenal konstituennya? Itu yang paling penting.

Misalkan, si A dan si B adalah kandidat dari daerah pemilihan X. si A adalah seorang selebriti nasional yang sangat terkenal dan sering muncul di TV. Ia sangat populer. Pencalonannya oleh sebuah parpol hanya karena popularitasnya itu. Pakai kampanye sedikit, maka popularitas si A bisa diubah menjadi elektabilitas (keterpilihan). Sedikit bermurah-hati saat kampanye akan membuat dia lebih mudah terpilih di Dapil X. Soal bagaimana kondisi di Dapil X, ia tak perlu banyak tahu. Dan kenyataannya ia memang tak tahu banyak. Meski si A dilahirkan di daerah X ini, namun sejak remaja ia sudah berada di Jakarta.

Seorang caleg harus DIKENAL dan juga harus MENGENAL konstituennya. Itulah syarat minimal sebuah pemilu bisa bermanfaat bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat. Jika ia tak mengenal orang-orang konstituennya, maka ia tak akan tahu apa kebutuhan mereka. Tapi apa mungkin satu orang bisa mengetahui kebutuhan semua orang satu persatu? Emang sih tidak mungkin mengetahui kebutuhan semua orang satu per satu. Tapi dengan kerja keras yang baik, kandidat atau politisi bisa mempelajari apa kebutuhan bersama dan kebutuhan umum masyarakat pemilihnya, disandingkan dengan apa sumberdaya bersama yang dimiliki. Dengan begitu, si kandidat atau politisi bisa menganalisis bagaimana mengoptimalkan sumberdaya yang ada untuk kebutuhan bersama. Jika seorang kandidat tidak memahami apa sumberdaya dan kebutuhan konstituennya, ia tak akan

54


yang terbaik bagi kesejahteraan

Untuk lebih memahaminya, ini sedikit contoh:

Sementara itu, si B bukanlah seorang selebriti. Ia adalah seorang penggiat konservasi lingkungan di daerah X. Meski bukan penduduk asli X, dia telah lama tinggal di sini. Sehari-hari ia adalah seorang guru, namun ia banyak meluangkan waktu untuk mengawal kelestarian sumberdaya alam. Daerah X kaya dengan batubara. Sebuah perusahaan multinasional memperoleh kontrak 30 tahun untuk menambang batubara di situ. Ratusan hektar area telah disulap menjadi area pertambangan batubara yang besar dan melibatkan ribuan pekerja. Kehidupan ekonomi masyarakat di daerah ini lumayan meningkat sejak ada tambang batubara itu. Namun si B tahu bahwa peningkatan ekonomi itu cuma tetesan kecil dari kekayaan batubara yang malah diangkut keluar entah kemana itu. Ia tak hentinya mengingatkan masyarakat bahwa lingkungan mereka mulai tercemar karena limbah tambang. Si B terus berjuang agar masyarakat memperoleh manfaat lebih besar dari pertambangan batubara itu, dan lingkungan mereka terlindungi dari pencemaran akibat pengolahan limbah yang tak baik.


55



Saat kampanye pemilu, si A selalu tampil meriah dengan panggung kampanye yang gemerlap. Ia punya banyak uang. Dukungan dari perusahaan tambang pun mempergemuk dompet kampanyenya. Si A makin dermawan menjelang pemungutan suara. Berbeda halnya dengan si B. Ia tak punya banyak dana untuk melakukan semua itu. Yang ia punya adalah gagasan untuk memperbaiki hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan tambang batubara di daerahnya. Ia punya bayangan jelas bagaimana agara sumberdaya alam yang ada di daerah itu bisa mensejahterakan masyarakat dan lingkungan. Kira-kira siapa yang memperoleh kursi di Dapil X saat pemilu? Ternyata si A. Wawww… anggota legislatif yang terpilih adalah ia yang amat jarang muncul ke daerah itu. Lebih parah lagi, ia hanya sibuk bekerja untuk kepentingan partainya, serta kepentingan perusahaan tambang batubara yang telah menyokongnya. Tak ada lagi urusan dengan konstituen. Jika pemilu kita terus-terusan menghasilkan cerita seperti ini, maka pemilu itu akan kian jauh dari urusan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Kita harus bekerja keras untuk melakukan perubahan. Bagaimana caranya? Ya dengan meningkatkan daya berpikir kritis kita. Sebelum memilih, kita harus teliti. Jangan asal lihat kampanye calon, tapi jika bisa carilah background calon yang bersangkutan. Lihat track recordnya. Karena yang harus kita pilih bukanlah kandidat yang asal populer, melainkan kandidat yang tahu apa kebutuhan kita, dan paham bagaimana cara menata sumberdaya yang ada untuk memenuhi kebutuhan itu. Dengan cara itulah, maka pemilu bisa turut membawa kesejahteraan, bukan cuma acara buang-buang duit.

56


Bisa Ngawasi Pemerintahan

M

embaca uraian panjang diatas mungkin memang melelahkan, tetapi membuat kita menjadi pintar tentunya. Kita menjadi tahu bahwa pemilu adalah peristiwa penting untuk mewujudkan nasib yang lebih baik di dalam pemerintahan yang lebih bersih.

Sayangnya, duh ini nih yang meresahkan, salah satu masalah besar dalam pemilu kita adalah kecenderungan bahwa sebagian masyarakat tak menganggap pemilu sebagai peristiwa politik penting seperti itu. Tak sedikit lho orang Indonesia yang memiliki rasa a-politis (malas berpartisipasi secara politik) dan rasa anti-parpol. Akibatnya, tak sedikit orang juga yang menganggap pemilu cuma sebuah peristiwa rutin yang penuh hura-hura politik. Beberapa dari kalian yang membaca ini mungkin masih menyimpan rasa pesimis dengan sistem politik negara ini. Jadi setengah hati ya untuk percaya? Gak apa-apa deh. Cara pandang dan cara bersikap semacam itu memang tak bisa disalahkan. Kenyataannya, perilaku sejumlah politisi dan partai politik memang kerap mengecewakan orang banyak. Misalnya, pemilu kita masih pekat diwarnai oleh kasus money politics. Fenomena ini memiliki dua sisi negatif. Di satu sisi, money politics adalah awal mula korupsi yang menyebabkan negara kehilangan kemampuan untuk menyediakan pelayanan publik yang baik. Pelaku money politics hampir pasti akan melakukan korupsi jika terpilih. Mereka harus mengganti pengeluaran yang sudah dilakukan. Di sisi lain, fenomena ini juga memberikan contoh politik yang buruk pada generasi muda, dan masyarakat secara umum. Masyarakat bisa menganggap korupsi dan money politics Suara Kaum Muda, Masa Depan Bangsa

57



sebagai hal yang lumrah. Bisa-bisa, generasi muda (dan itu adalah kalian tentunya) malah terdorong untuk melakukannya. Atau bisa juga masyarakat malah jadi apatis, dan mengambil sikap a-politis dan anti parpol seperti dipaparkan di atas. Lebih susah lagi kalau masyarakat menganggap pemilu itu tak penting. Tapi dengan obrolan ini, semoga pemikiran kamu terbuka lebih luas ya. Harapannya, cara pandang yang demikian tadi bisa terkikis…

Dengan memahami penjelasan yang dituliskan dari awal hingga sini, kita akan memahami bahwa pemilu memiliki arti politik penting bagi masyarakat, agar mereka bisa turut mengontrol jalannya pemerintahan. Lho, bagaimana lagi itu? Kok pemilu dibilang bisa menjadi cara untuk mengontrol jalannya pemerintahan? Gitu deh pasti, pertanyaan kamu. Begini. Ada beberapa hal mendasar dalam pemilu yang perlu selalu kita perhatikan. Pertama, pemilu adalah sebuah peristiwa politik penting. Pemilu adalah bagian dari upaya kebangsaan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Lewat pemilu lah, masyarakat bisa turut menentukan nasibnya selama beberapa tahun ke depan. Jika kita memilih kandidat yang baik, maka kita telah melakukan investasi bagi masa depan yang lebih baik. Gitu...

58


Terus, gimana caranya untuk tahu kandidat itu baik atau nggak? Tentunya kita harus kenal siapa yang akan kita pilih. Kita tak boleh menjatuhkan pilihan secara asalasalan. Misalnya memilih orang yang asal terkenal, atau fotonya paling keren, atau memillih orang yang ngasih duit… Ini yang paling tabu. Yang jelas, poin pertama ini sangat terkait dengan dua poin berikutnya. Poin yang kedua adalah bahwa pemilu merupakan salah satu cara untuk mewujudkan akuntabilitas negara. Pilihan yang dilakukan saat pemilu bisa menentukan apakah pemerintahan ke depan akan bersih atau tidak. Jika kita ingin melenyapkan korupsi, misalnya, maka pemilu bisa menjadi peluang bagi kita untuk melakukannya. Mulai saja dengan hal kecil: tolak money politics. Korupsi telah melemahkan kemampuan negara untuk menyediakan layanan publik yang baik, dan telah menyebabkan kemiskinan dalam masyarakat. Pemilu yang dikotori oleh money politics adalah pangkal kasus korupsi besar. Ketiga, Pemilu bukan kejadian yang berdiri sendiri. Pemilu adalah bagian dari sebuah rangkaian kejadian yang merentang panjang. Peristiwa-peristiwa lain yang terkait dengan pemilu adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pengelolaan partai politik. Proses munculnya politisi atau kandidat politisi. Terbentuknya lembaga perwakilan. Terbentuknya pelaksana pemerintahan negara. Penyusunan kebijakan negara. Pengelolaan uang negara. Harga BBM dan barang kebutuhan pokok lainnya. Pelayanan publik, yang mencakup:


59



9. Kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. 10. Kualitas jalan raya. 11. Partisipasi masyarakat. 12. Hubungan dengan negara lain. 13. Dan seterusnya… Dengan demikian, jelas ya sekarang bahwa penggunaan hak suara hanya sebagian saja dari seluruh peran politik kita sebagai masyarakat. Saat memilih, kita harus memikirkan seluruh peristiwa yang bisa dan akan terjadi sebagai akibat pilihan kita itu. Ahhh… kok malah jadi ngeri… Weits… jangan takut. Kalian punya kok kemampuan untuk bersikap kritis semacam itu. Yang terpenting, kalian harus peduli terlebih dahulu. Dengan peduli, kekritisan akan mengikuti. Jangan takut untuk bersikap kritis karena akan makin ngeri akibatnya kalau kita sebagai rakyat bersikap cuek terhadap pemilu. Pasti akan banyak hal yang tak diharapkan. Jadi, daripada pasif dan turut kecipratan masalah, mending aktif dan turut mencegah masalah. Intinya, dengan partisipasi aktif dalam pemilu itulah kita bisa turut mengontrol pemerintahan. Tapi perlu diingat, pemilu saja tak cukup. Usai pemilu, pemerintah hasil pilihan kita itu harus diawasi terus. Orang yang sudah kita pilih dalam pemilu harus tetap diawasi dan ‘dicatat’.

Anak Muda kudu Berpartisipasi

O

ke deh, jadi sampai sini sudah makin jelas kan kalau pemilu ideal itu adalah pemilu yang bisa menjadi saluran partisipasi masyarakat. Bukan teknis lho ya, tapi partisipasi secara substantif. Sudah kita bahas diawal bahwa partisipasi masyarakat itu adalah salah satu ciri penting demokrasi. Jadi, kalau tidak ada partisipasi, yah nggak perlu lagi ngomong panjang lebar tentang demokrasi. Percuma coy…

Mungkin beberapa dari kalian ingat bahwa partisipasi ada 2 bentuk, yakni partisipasi minimal dan partisipasi optimal. Tapi, mungkin ada juga beberapa dari kalian yang belum mengerti tentang apa itu partisipasi secara substantif’. Yuk kita bahas... Partisipasi substantif artinya partisipasi yang beneran, bukan main-main dan cuma ikut-ikutan doang. Contohnya apa nih yang main-main dan ikut-ikutan doang? Misalnya, kamu datang ke TPS tapi sama sekali nggak paham mau milih apa atau siapa. Terus nanti di TPS akhirnya hanya ikut-ikutan pilihan teman atau orang tua. Gak jelas banget kan. Nanti bisa-bisa, caleg yang terpilih adalah caleg yang kamu nggak suka atau menyengsarakan kamu. Jadi kalau mau milih, milih dengan benar. Pertimbangkan pilihan dengan baik. Itu yang dimaksud partisipasi yang substantif.

Apakah mengawasi itu berarti kita tidak mempercayai mereka? Bukan begitu. Meski kita mempercayai mereka, tetap saja pengawasan harus tetap dilakukan dong. Kata orang bijak, kekuasaan itu cenderung korup. Kekuasan mutlak itu, korupsinya juga mutlak. Nah, pengawasan kita turut membantu politisi pilihan kita untuk tak terjerumus pada kesalahan. Selain itu, dengan mengawasi orang yang telah kita pilih, kita bisa tahu sepakterjang mereka. Anggap saja itu tabungan informasi untuk pemilu berikutnya. Kita jadi makin tahu siapa yang bisa atau tidak bisa kita pilih.

Kemudian, pertanyaan lain yang sering muncul adalah, kenapa pemilu penting sebagai saluran aspira-

60



61



si? Karena pemilu memberikan peluang bagi kita untuk menentukan siapa yang akan menentukan nasib kita ke depan. Itu jelas. Selain itu, pemilu ini merupakan saluran aspirasi yang paling luas cakupannya. Semua orang yang sudah punya hak pilih, dimanapun ia berada, akan bisa turut terlibat, bisa berpartisipasi. Kadang partisipasinya sangat aktif, tapi tidak masalah juga kalau partisipasinya cukup dengan memberikan suara saat hari-H pemilu. Asal kalian tahu, orang yang bisa menggunakan pemilu sebagai saluran partisipasi ini sangat banyak. Tahun 2014, jumlah pemilih di seluruh Indonesia itu sekitar 190 juta jiwa. Itu artinya lebih dari 70% penduduk Indonesia bisa melakukan partisipasi dengan cara serupa. Tidak ada saluran yang seluas, dan sama serentaknya seperti pemilu.

mencari jalan keluar yang bisa dilakukan bersama. Bagus banget kan? Tapi coba ingat-ingat, pernah nggak kamu diundang ikut Rapat RT? Hampir gak pernah ya? Atau malah gak pernah sama sekali. Yang ikut Rapat RT paling ayah kalian saja kan? Bahkan ibu tidak selalu diundang. Jadi Rapat RT itu bersifat terbatas hanya melibatkan kepala keluarga. Contoh lain masih banyak kali ya. Coba kira-kira apa? Ini mungkin nih; dengar pendapat di DPRD. Ini juga sering digunakan untuk membantu lembaga perwakilan kita dalam mengambil keputusan. Misalnya, program perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan di daerahmu. Sebagai anak muda, kamu adalah bagian dari masyarakat yang turut merasakan segala kelebihan dan kekurangan dalam layanan pendidikan serta kesehatan. Betul nggak? Tapi pernah nggak kamu diundang ikut rapat dengar pendapat di DPRD? Pernah? Pernah nggak…? Paling yang datang ke acara dengar pendapat itu adalah kepala sekolah kamu, atau pemerhati pendidikan di daerahmu. Kamu sendiri sebagai orang yang masih sekolah, mungkin sekali malah belum pernah. Apakah ini diskriminasi? Gitu mungkin pertanyaanmu. Ya bukan sih. Kamu gak diundang, karena prioritas partisipasinya berbeda. DPRD di tempat kamu ingin mendengar dari orang-orang kunci dalam persoalan pendidikan ini. Pola partisipasinya memang terbatas.

Coba deh bandingkan dengan Rapat RT misalnya. Rapat RT ini penting dan sangat bagus. Di rapat itu, masyarakat bisa membahas persoalan bersama, lalu

62


Nah, di sinilah keunggulan pemilu. Kamu dan banyak orang lainnya bisa terlibat dengan tuntas di dalamnya. Itu kenapa pemilu adalah saluran penting yang tak boleh kita sia-siakan. Jadi, pastikan bahwa pemilu kita jadikan saluran partisipasi politik kita sebagai warga negara. Jangan kelewat ya...


63



Jurdil, Haruss..

keadilan tak mungkin terwujud jika ada diskriminasi, dan diskriminasi tak akan terjadi jika keadilan ditegakkan. Keduanya jadi seperti dua sisi dari satu mata uang. Wajib ada agar uangnya bisa kita pakai. Jelas kan?

A

pa yang pertama kali terbayang dalam benak kalian ketika dengar kata ‘keadilan’? Logo timbangan yang sama berat? Kantor pengadilan? Hakim? Jaksa? atau yang lainnya?

Semua itu tadi adalah bagian dari urusan menegakkan keadilan secara formal.Tapi keadilan sendiri bukan cuma tentang hal itu. Banyak dari kalian yang mungkin memahami kalau ‘adil’ itu saat semua orang diperlakukan secara sama dan tidak dibeda-bedakan. Dalam keadilan, semua orang memiliki hak dan peluang yang sama, juga bebas dari perlakuan yang diskriminatif dan semenamena. Tapi, harus dipahami Meskipun setiap orang melebih dalam ya... miliki hak yang sama untuk bahwa ‘adil’ tidak harus mengejar kepentingannya, selalu berarti ‘sama’. dan mencapai keinginannya, namun pencapaian setiap orang bisa saja berbeda-beda. Itu sangat tergantung pada empat hal: kebutuhan, kemampuan, peluang, dan upaya. Gabungan keempat hal itulah yang akan menentukan seseorang bisa memperoleh apa yang ia inginkan atau tidak. Prinsip keadilan pada intinya menjamin agar semua orang bisa memaksimalkan upaya dan pemanfaatan peluang yang ia miliki, tanpa terhalanghalangi oleh kondisi nature dalam dirinya.

Nah, jadi bahasan tentang pemilu dan diskriminasi ini sangat terkait dengan bahasan tentang pemilu dan keadilan. Keadilan pada intinya adalah keadaan dimana setiap orang bisa memaksimalkan dirinya tanpa terhalanghalangi.Tentu saja, orang yang satu akan berbeda dengan orang yang lain, karena keempat hal yang tadi disebut di atas itu, tidak sama. Itu sebabnya, terkadang keadilan justru terwujud kalau ada ketidak-samaan.Paham nggak? Kalau masih bingung, lihat contoh ini ya... Misal, Si A memiliki kaki yang panjang telapaknya 25cm. Si B memiliki kaki yang panjang telapaknya 28cm. Bisakah kita memberi keduanya sepatu yang sama, misalnya ukuran 38? Bisa nggak? Tentu nggak bisa dong... karena, kebutuhan orang berbeda-beda. Itulah.Jadi agar bisa adil, maka si A kita beri sepatu ukutan 38 atau 39, si B dapat ukuran 41 atau 42. Beda tapi adil.Sesuai kebutuhan.

Sudah ada penjelasannya sebelumnya lho, bahwa membeda-bedakan orang berdasarkan kondisi nature disebut juga diskriminasi. Benar sekali bahwa keadilan sangat terkait dengan tema diskriminasi itu. Singkatnya,

Nah sekarang pasti ada yang nanya: apa hubungannya keadilan dengan pemilu? Begini… Pemilu adalah salah satu upaya untuk memberikan peran kepada masyarakat sesuai dengan lingkup dan kebutuhannya. Dalam pemilu, masyarakat memberikan mandat politik kepada orang yang disukai dan dipilihnya.Mandat yang diberikan masyarakat ini adalah legitimasi bagi orang yang dipilih itu, agar bisa menduduki posisi tertentu. Posisi ini memiliki kekuasaan dan kewajiban yang berbeda dari kebanyakan orang.Agar penggunaan kekuasaan dan pelaksanaan kewajiban itu bisa berjalan dengan baik, maka hanya pemenang pemilu atau orang yang memenuhi syarat keterpilihan minimal yang boleh mengembannya.

64


Ada yang ingat pembeda-bedaan berdasar kondisi nature sering disebut apa?


65



Pemerintahan tak perlu dan tak bisa dikelola oleh semua orang. Jika ada 250 juta penduduk Indonesia, bukan berarti semuanya, 250 juta orang itu bisa mengelola pemerintahan. Yang berhak mengelola pemerintahan adalah mereka yang mampu dan diberi mandat oleh rakyat. Itu namanya adil. Masak yang gak mampu dan gak memperoleh mandat juga mau ikut-ikut mengelola pemerintahan? Di sinilah pentingnya pemilu. Lewat pemilu kita menentukan siapa yang berhak dan wajib mengelola pemerintahan dalam periode 5 tahun ke depan.

Kita adalah Subjek

Kalian jangan pernah lupa ya bahwa prinsip demokrasi lah yang mendasari pelaksanaan pemilu. Sudah paham diluar kepala kan pastinya bahwa dalam demokrasi, rakyat yang berdaulat. Yakni ya kita-kita ini lho yang berdaulat. Semuanya. Bukan hanya kelompok tertentu saja. Semua, artinya baik yang mayoritas maupun yang minoritas sama-sama berhak untuk menentukan nasib lewat pemilu. Kalau misalnya yang didukung oleh mayoritas itu menang, maka itulah yang ideal.Yang penting kemenangan itu diperoleh secara benar dan tidak curang. Karena itu, prinsip kejujuran dalam pemilu adalah penting. Tanpa kejujuran, maka keadilan akan sulit dicapai. Kalau pemilunya tidak jujur, maka yang terpilih bisa-bisa bukan orang yang disukai dan sejatinya ingin diberi mandat oleh rakyat.Tadi sudah dibahas soal kecurangan. Pemilu yang curang membuat rakyat dan kandidat pemimpin rakyat diperlakukan tidak adil. Makanya sangat tepat kalau prinsip pemilu kita adalah jurdil, alias jujur dan adil. Yuk bersama-sama kita tegakkan…

66


S

adar nggak kamu sebenarnya obrolan kita ini intinya membahas apa? Menyadarkan kamu untuk aware tentang politik lewat pemilu? Itu benar… Meyakinkan kamu, sebagai kaum muda, untuk berani dan percaya diri berpartisipasi aktif dan optimal pada urusan politik? Yak! itu juga benar.


67


Kita adalah Subjek

Intinya, bisa juga dikatakan, kita semua ini ingin sekali kamu menyadari bahwa kamu adalah subyek. Kamu bukan obyek. Masih bingung?

seperti Jakarta, Bandung, Surabaya. Bayangkan jika urusan ini tak tertangani, seperti apa jadinya 10 atau 20 tahun ke depan. Bisa makin susah menkimati rasa sejahtera.

Jadi, rakyat (dan itu berarti termasuk kamu lho... jangan lupa ya...) adalah bagian utama dalam politik dan pemerintahan. Rakyat adalah pusat kekuasaan. Rakyatlah yang merupakan inti seluruh proses politik. Begitulah prinsip dasar demokrasi. Dalam konteks pemilu, rakyat pemillih sebenarnya harus lebih menentukan dari yang dipilih. Jadi, ini nih yang dimaksud diatas. Pemilih itu bukan objek. Pemilih adalah subjek. Dimana-mana tuh ya, yang namanya subjek itu melakukan sesuatu terhadap objek. Apa yang terjadi terhadap objek adalah hasil dari tindakan subjek.

Karena itu, kita harus menjadikan pemilu sebagai cara bagi kita (para pemilih dan seluruh rakyat) untuk turut menentukan nasib ke depan. Dengan berpartisipasi dalam pemilu kita bisa ikut menentukan siapa yang layak mengelola urusan kita. Lewat pemilu juga kita bisa ‘memecat’ orang-orang yang terbukti tidak becus mengelola urusan kita di periode sebelumnya. Itu penting. Kalau ada orang yang tak becus masih mau nyalon lagi, ya kita harus pastikan mereka tidak kita pilih. Kalau mereka ngasih duit agar kita mau milih mereka? Kita harus tolak duitnya. Lalu laporkan ke pihak yang berwenang. Gitu.

Jadi, kalian punya kekuatan untuk menentukan seorang kandidat bisa lolos atau tidak dalam pemilu, itu tergantung kalian sebagai pemilih. Karena itu, jangan sampai kalian sebagai pemilih itu acuh-tak-acuh dan nggak punya kepedulian terhadap jalannya pemilu dan demokrasi. Demokrasi nggak gratis lhoo. Kita mesti bayar kalau mau berada dalam pemerintahan yang demokratis. Pakai apa?Bayarnya adalah dengan partisipasi kita sebagai subjek dalam seluruh gerak dan prosedur demokrasi itu, termasuk pemilu.

Tentu saja semua itu tidak otomatis terjadi. Kita milih orang yang menurut kita baik. Tapi gabungan dari pilihan banyak orang lah yang bisa menentukan apakah orang baik itu akan betul-betul terpilih. Sudah dijelaskan tadi kan, ada 190 juta pemilih. Kira-kira segitu lah. Jadi suara orang sebanyak itu yang akan menentukan apakah suara kita juga akan “terdengar”. Itu makanya, penting bagi kita untuk memandang pemilu sebagai menjadi ruang partisipasi yang optimal bagi para pemilih. Kita mulai dengan menggunakan hak pilih secara cerdas. Lalu step selanjutnya, kita dorong orang-orang di dekat kita untuk juga berpartisipasi secara aktif dalam pemillu itu. Sebarkan pada semua orang yang kamu kenal, bahwa berpartisipasi dalam pemilu itu keren. Itu menunjukkan bahwa kita tidak egois. Berpartisipasi aktif dalam pemilu menandakan bahwa kita adalah warga negara yang gaul dan peduli. Dengan cara itu, kita telah menjadi subjek. Bangga kan? Bangga lah… Lagian rugi dong, kalau hidup di negara ini tapi selamanya kamu jadi objek saja.

Apalagi kita sudah tahu sekarang, bahwa pemilu itu bisa menjadi bagian dari upaya untuk mencapai kesejahteraan. Kalian anak muda, yang masih sangat panjang perjalanan hidup ke depan. Kesejahteraan kalian esok hari itu sangat ditentukan apa yang terjadi hari ini, termasuk apa yang terjadi di ranah politik. Kalau sampai 5 tahun ke depan negara dipimpin oleh orang-orang yang nggak beres dalam mengelola kesejahteraan rakyat, apa jadinya coba? Sekarang saja orang sudah ngeluh soal makin mahalnya biaya pendidikan, ribetnya pelayanan kesehatan, dan makin padatnya jalan raya di kota besar

68


Yuk kalian buktikan bahwa kalian adalah subjek, bukan objek politik… !! Suara Kaum Muda, Masa Depan Bangsa

69


Baca Apa Lagi ?

Baca Apa Lagi ?

O 70

brolan kita di sini hanya bagian awal saja untuk memahami pemilu.Masih banyak pengetahuan tentang pemilu yang harus kamu pahami dan tak akan tuntas hanya dengan membaca buku ini. Banyak sumber lain yang bisa kamu baca lagi untuk membuat kamu menjadi kaum muda yang berkualitas dan peduli dengan negara kita. Apa saja yang bisa kamu baca? Ini dia:


Buku-buku tentang demokrasi dan pemilu, misalnya: 1. Kepartaian, Pemilu, dan Perilaku Politik (Sigit Pamungkas, 2010) 2. Merancang Sistem Politik Demokratis: Menuju Pemerintahan Presidensial Yang Efektif (Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Hasyim Asy’ari, 2011). 3. Koran dan majalah. Harus dong… untuk bisa berpartisipasi dengan baik di dalam demokrasi dan pemilu, kamu harus melek berita. 4. Laman berita di internet. Mudah banget untuk mengaksesnya. Lewat HP juga bisa. Jangan lupa ya... • http://en.wikipedia.org/wiki/Election • http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum • http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2014 • http://rumahpemilu.org/ 5. Website khusus yang membahas pemilu, baik dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Misalnya: • http://www.kpu.go.id/ • http://www.bawaslu.go.id/ • http://dkpp.go.id/ • http://www.dpr.go.id/ • http://www.dpd.go.id/ Website partai politik, yaitu: • http://www.partainasdem.org/ • http://www.dpp.pkb.or.id/ • http://www.pks.or.id/ • http://www.pdiperjuangan.or.id/ • http://www.golkar.or.id/ • http://www.partaigerindra.or.id/ • http://www.demokrat.or.id/ • http://www.pan.or.id/ • http://www.ppp.or.id/ • http://www.hanura.com/ • http://www.bulan-bintang.org/ • http://pkpindonesia.or.id/ Suara Kaum Muda, Masa Depan Bangsa

71

Anak Muda Cerdas Berdemokrasi

Recommend Documents