KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG (ANTI MONEY LAUNDERING / "AML") FXPRIMUS
PERNYATAAN KEBIJAKAN DAN PRINSIP Sesuai dengan Undang-Undang Intelijen Keuangan dan Anti Pencucian Uang 2002 (FIAMLA 2002), UndangUndang Pencegahan Korupsi 2002 (POCA 2002), dan Undang-Undan Pencegahan Terorisme (POTA 2002), FXPRIMUS ("FXPRIMUS") telah mengadopsi kebijakan kepatuhan Anti Pencucian Uang (AML) ("Kebijakan") sesuai yang ditetapkan dalam rapat Dewan. LINGKUP KEBIJAKAN Kebijakan ini berlaku untuk seluruh petugas, karyawan, produsen yang ditunjuk FXPRIMUS, serta jasa dan layanan yang disediakan oleh FXPRIMUS. Seluruh unit usaha dan lokasi FXPRIMUS akan bekerja sama untuk menciptakan upaya terpadu untuk memerangi pencucian uang. Setiap unit usaha dan lokasi telah menerapkan prosedur berbasis risiko yang diharapkan akan mencegah, mendeteksi, dan memungkinkan pelaporan transaksi yang diwajibkan oleh FIAMLA. Seluruh upaya yang dikerahkan akan didokumentasikan dan disimpan sesuai dengan FIAMLA. Komite Kepatuhan AML bertanggung jawab untuk menerbitkan Laporan Aktivitas Mencurigakan (Suspicious Activity Report / "SAR") atau pelaporan wajib lainnya kepada pihak penegak hukum yang sesuai atau badan pengawas yang berwenang. Seluruh komunikasi oleh penegak hukum atau badan pengawas yang terkait dengan Kebijakan ini harus ditujukan kepada Komite Kepatuhan AML. KEBIJAKAN Kebijakan FXPRIMUS melarang dan secara aktif mencegah tindakan pencucian uang dan segala aktiv itas yang memfasilitasi pencucian uang atau pendanaan terorisme atau aktivitas kriminal. FXPRIMUS berkomitmen pada kepatuhan AML sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan mewajibkan para petugas, karyawan, dan produsen yang ditunjuk untuk mematuhi segala standar ini untuk mencegah penggunaan produk dan layanan FXPRIMUS untuk tujuan pencucian uang. Untuk tujuan Kebijakan ini, pencucian uang secara umum didefinisikan sebagai terlibat dalam tindakan yang dirancang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal asli dari hasil tindakan kriminal sehingga hasil dari tindakan melanggar hukum tersebut terlihat seperti berasal dari upaya yang sah atau merupakan aset yang tidak melanggar hukum. Secara umum, pencucian uang terjadi dalam tiga tahap. Dana tunai pertama kali memasuki sistem keuangan pada tahap "penempatan". Dalam tahap ini, dana yang dihasilkan dari aktivitas kriminal diubah menjadi instrumen moneter seperti wesel atau cek perjalanan, atau disetorkan ke dalam rekening di suatu institusi keuangan. Pada tahap pelapisan atau "layering", dana tersebut ditransfer atau dipindahkan ke rekening lain atau institusi keuangan lain untuk semakin menjauhkan dana tersebut dari asal kriminalnya. Pada tahap "integrasi", dana kembali dimasukkan ke ekonomi dan digunakan untuk membeli aset sah atau mendanai aktivitas kriminal atau usaha sah lainnya. Pendanaan terorisme tidak selalu melibatkan hasil dari tindakan kriminal, namun merupakan upaya untuk menyembunyikan asal atau tujuan penggunaan dana yang kemudian akan digunakan untuk tujuan kriminal.
Page 1
KOMITE KEPATUHAN AML Komite Kepatuhan AML dengan tanggung jawab penuh atas Kebijakan ini akan terdiri dari Penasihat Umum; Chief Compliance Officer, FXPRIMUS; Deputy Compliance Officer, FXPRIMUS; Assistant Vice President-Internal Audit, dan Kuasa Hukum Perusahaan. Chief Compliance Officer juga akan mengemban posisi sebagai Chief AML Officer dan memiliki wewenang untuk menandatangani sebagai posisi tersebut. Tanggung jawab Komite Kepatuhan AML berkaitan dengan Kebijakan ini meliputi, namun tidak terbatas pada, merancang dan mengimplementasikan dan memperbarui Kebijakan sesuai keperluan; menyebarkan informasi kepada petugas, karyawan, dan produsen yang ditunjuk FXPRIMUS, menyediakan pelatihan untuk petugas, karyawan, dan produsen yang ditunjuk; memantau kepatuhan unit operasional dan produsen yang ditunjuk FXPRIMUS, memelihara catatan yang diperlukan, mengajukan SAR apabila dibutuhkan; dan melakukan pengujian independen atas pelaksanaan Kebijakan ini. Setiap unit usaha FXPRIMUS wajib menunjuk seorang narahubung untuk berinteraksi secara langsung dengan Komite Kepatuhan AML guna membantu Komite melaksanakan proses investigasi, pemantauan, atau hal-hal lain sesuai permintaan. PROGRAM IDENTIFIKASI PELANGGAN FXPRIMUS mengadopsi Program Identifikasi Pelanggan. FXPRIMUS akan memberi pemberitahuan bahwa FXPRIMUS meminta informasi identitas dari pelanggan; mengumpulkan sejumlah informasi identitas pelanggan dari setiap pelanggan, mencatat informasi tersebut serta metode dan hasil verifikasi; dan membandingkan informasi identitas pelanggan dengan OFAC. PEMBERITAHUAN KEPADA PELANGGAN FXPRIMUS akan menyampaikan pemberitahuan kepada pelanggan bahwa FXPRIMUS meminta informasi untuk memastikan identitas pelanggan sesuai dengan peraturan yang berlaku. VERIFIKASI INFORMASI Berdasarkan risiko, dan dengan derajat yang masuk akal dan wajar, FXPRIMUS akan memastikan bahwa FXPRIMUS memiliki kepastian yang masuk akal tentang identitas asli setiap pelanggan. Dalam proses verifikasi identitas pelanggan, produsen yang ditunjuk akan meninjau dokumen identitas yang menampilkan foto. FXPRIMUS tidak akan mencoba menentukan apakah dokumen yang diserahkan pelanggan untuk keperluan identifikasi diterbitkan dengan sah. Untuk keperluan verifikasi, FXPRIMUS akan mengandalkan identitas yang diterbitkan pemerintah untuk memastikan identitas pelanggan. Namun demikian, FXPRIMUS akan mempelajari informasi yang diberikan untuk memastikan apakah ada inkonsistensi logis dalam informasi tersebut. FXPRIMUS akan mendokumentasikan proses verifikasi ini, termasuk seluruh informasi identifikasi yang diserahkan pelanggan, metode yang digunakan, serta hasil verifikasi, termasuk namun tidak terbatas pada kesimpulan dari produsen yang ditunjuk tentang kecocokan dokumen identitas yang menampilkan foto. PELANGGAN YANG MENOLAK MENYERAHKAN INFORMASI Apabila pelanggan menolak untuk menyediakan informasi yang disebutkan di atas apabila diminta, atau tampak dengan sengaja memberikan informasi yang menyesatkan, agen yang ditunjuk akan memberitahukan tim Bisnis Baru. Tim Bisnis Baru FXPRIMUS akan menolak aplikasi dan memberitahukan Komite Kepatuhan AML.
Page 2
PEMERIKSAAN DAFTAR KANTOR PENGENDALIAN ASET ASING (OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL ("OFAC") Untuk seluruh (1) seluruh aplikasi baru yang diterima dan dengan basis berkelanjutan, (2) pembayaran (3) penunjukan produsen baru atau (4) pegawai baru, FXPRIMUS akan memeriksa untuk memastikan bahwa individu atau entitas terkait tidak tercantum dalamDaftar "Specifically Designated Nationals and Blocked Persons" (SDN List) OFAC Departemen Keuangan AS dan tidak berasal dari atau terlibat transaksi dengan individu atau entitas dari negara dan wilayah yang terkena embargo yang tercantum di Situs Web OFAC. FXPRIMUS akan bekerja sama dengan World-Check untuk memastikan kecepatan dan ketepatan pemeriksaan ini. FXPRIMUS juga akan memeriksa pemegang polis saat ini, produsen, dan karyawan terhadap daftar ini secara berkala. Frekuensi peninjauan ini akan didokumentasikan dan disimpan. Apabila ditemukan kecocokan dengan Daftar SDN atau Daftar OFAC lainnya, unit usaha akan melakukan peninjauan situasi saat kecocokan tersebut teridentifikasi. Apabila unit usaha tidak berhasil memastikan bahwa kecocokan tersebut adalah positif palsu, maka Komite AML akan diberitahukan. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN Pemantauan berbasis transaksi akan dilaksanakan dalam seluruh unit usaha yang sesuai di FXPRIMUS. Pemantauan transaksi spesifik meliputi namun tidak terbatas pada transaksi berjumlah $5000 atau lebih dan juga transaksi yang dicurigai FXPRIMUS sebagai aktivitas mencurigakan karena alasan tertentu. Seluruh laporan akan didokumentasikan dan disimpan sesuai dengan FIAMLA. AKTIVITAS MENCURIGAKAN Ada sejumlah pertanda aktivitas mencurigakan yang menyiratkan berlangsungnya pencucian uang. Pertanda ini biasa dikenal sebagai "bendera merah". Apabila FXPRIMUS mendeteksi adanya bendera merah, uji tuntas tambahan akan dilaksanakan sebelum melanjutkan transaksi tersebut. Apabila tidak ada penjelasan yang masuk akal, aktivitas mencurigakan tersebut akan dilaporkan kepada Komite Kepatuhan AML. Contoh bendera merah antara lain:
Nasabah menampilkan kekhawatiran yang tidak biasa mengenai kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pelaporan yang ditetapkan pemerintah dan kebijakan AML perusahaan, terutama berkaitan dengan identitas nasabah, jenis usaha dan aset, atau enggan atau menolak menyampaikan informasi terkait aktivitas usahanya, atau memberikan dokumen identitas atau dokumen usaha yang tidak biasa atau mencurigakan. Nasabah ingin melakukan transaksi yang kurang beralasan secara bisnis atau tidak memiliki strategi investasi yang jelas, atau tidak sesuai dengan strategi usaha pelanggan yang tertera. Informasi yang disediakan nasabah tentang sumber dana yang sah tidak benar, menyesatkan, atau sangat tidak tepat. Saat diminta, nasabah menolak memberitahukan atau gagal mengindikasikan sumber dana atau sumber aset yang sah. Nasabah (atau pihak yang jelas terkait dengan nasabah) memiliki latar belakang yang patut dipertanyakan atau menjadi sorotan media yang mengindikasikan potensi pelanggaran pidana, perdata, atau perundang-undangan. Nasabah kurang menampilkan kepedulian tentang risiko, komisi, atau biaya transaksi lainnya. Nasabah tampaknya bertindak sebagai perpanjangan tangan dari suatu pihak yang tidak diketahui, namun menolak atau enggan, tanpa alasan komersial yang masuk akal, untuk memberikan informasi atau menghindari pembahasan tentang orang atau entitas tersebut. Nasabah kesulitan menggambarkan sifat usahanya atau kurang memiliki pengetahuan tentang industri yang digelutinya. Nasabah mencoba melakukan setoran uang dalam jumlah besar atau sering, memaksa untuk melakukan
Page 3
transaksi tunai saja, atau meminta kelonggaran atas kebijakan perusahaan terkait penyetoran dana tunai atau setara tunai. Nasabah melakukan transaksi yang melibatkan uang tunai atau setara tunai atau instrumen keuangan lainnya yang tampak distrukturkan untuk menghindari kewajiban pelaporan pemerintah yaitu dengan batas $10.000, terutama apabila uang tunai atau instrumen keuangan tersebut hanya sedikit lebih rendah dari batas pelaporan atau pencatatan. Nasabah tanpa alasan yang jelas memiliki sejumlah rekening dengan nama yang sama atau beberapa nama, dengan banyak transfer antar akun atau pihak ketiga. Nasabah berasal dari atau memiliki rekening di negara yang dianggap sebagai negara atau teritori yang tidak kooperatif oleh Financial Action Task Force. Rekening nasabah menampilkan aktivitas transfer dalam frekuensi besar yang tidak beralasan atau mendadak, terutama di rekening yang sebelumnya tidak atau kurang aktif. Rekening nasabah menampilkan banyak transaksi cek kasir atau mata uang yang jumlahnya signifikan. Rekening nasabah menampilkan banyak transfer antar bank ke pihak ketiga yang tidak berhubungan dan tidak konsisten dengan tujuan bisnis nasabah yang sah. Rekening nasabah menampilkan transfer bank yang tidak memiliki tujuan bisnis yang jelas ke atau dari negara yang teridentifikasi sebagai risiko pencucian uang atau tempat yang dikenal sebagai bank secrecy haven. Rekening nasabah menampilkan transfer bank berjumlah besar atau sering dan segera ditarik dengan cek atau kartu kredit tanpa alasan bisnis yang jelas. Nasabah melakukan deposit dana yang langsung diikuti permohonan agar dana tersebut dikirimkan atau ditransfer ke pihak ketiga atau perusahaan lain tanpa alasan bisnis yang jelas. Nasabah melakukan setoran dana untuk tujuan pembelian investasi jangka panjang yang segera diikuti dengan permohonan likuidasi posisi tersebut dan mentransfer dananya dari rekening nasabah tersebut. Nasabah secara berlebihan memiliki entri jurnal antara sejumlah rekening yang tak terkait tanpa alasan bisnis yang jelas. Nasabah meminta transaksi diproses dengan cara yang sedemikian rupa agar menghindari persyaratan dokumentasi umum perusahaan. Nasabah tanpa alasan yang jelas atau bersamaan dengan bendera merah lainnya melakukan transaksi yang melibatkan jenis sekuritas tertentu seperti penny stocks dan bearers bonds, yang walaupun sah namun memiliki riwayat digunakan berkaitan dengan skema penipuan dan aktivitas pencucian uang. (Transaksi seperti ini mungkin memerlukan uji tuntas lebih lanjut untuk memastikan keabsahan aktivitas nasabah). Rekening nasabah menampilkan level aktivitas rekening yang tinggi dengan level transaksi sekuritas yang sangat rendah. Upaya untuk meminjam nilai tunai maksimum dari satu polis premi asuransi segera setelah pembelian dilakukan.
Apabila produsen yang ditunjuk:
Menampilkan peningkatan penjualan yang dramatis atau di luar dugaan (terutama untuk kontrak sekali bayar / single premium) Memiliki aktivitas kontrak sekali bayar / single premium yang tinggi secara konsisten melebihi rata-rata perusahaan Menampilkan perubahan gaya hidup secara mendadak Meminta dokumentasi klien dikirimkan kepada agen INVESTIGASI Setelah Komite Kepatuhan AML mendapatkan notifikasi tentang kecocokan dengan Daftar SDN OFAC atau potensi aktivitas mencurigakan, investigasi akan dimulai untuk menentukan apakah laporan perlu dikirimkan
Page 4
kepada pihak penegak hukum atau badan pengawas yang berwenang. Investigasi ini akan mencakup, namun tidak selalu terbatas pada, peninjauan seluruh informasi yang tersedia, seperti riwayat pembayaran, tanggal lahir, dan alamat. Apabila hasil investigasi mengharuskan, maka rekomendasi akan diberikan kepada Komite Kepatuhan AML untuk mengajukan pemblokiran aset dan/atau Laporan Aktivitas Mencurigakan kepada pihak penegak hukum atau badan pengawas yang berwenang. Komite Kepatuhan AML bertanggung jawab untuk melakukan pemberitahuan atau pengajuan kepada pihak penegak hukum atau badan pengawas yang berwenang. Hasil investigasi tidak akan diungkapkan atau dibicarakan dengan siapa pun selain pihak sah yang perlu mengetahui. Dalam situasi apa pun, tidak adaseorang pun petugas, pegawai, atau agen yang ditunjuk yang boleh mengungkapkan atau membahas kekhawatiran seputar AML, investigasi, pemberitahuan, atau pengajuan Laporan Aktivitas Mencurigakan kepada pihak yang menjadi subjek kecurigaan atau pihak lainnya termasuk anggota keluarga petugas, pegawai, atau agen yang ditunjuk. PENCATATAN Komite Kepatuhan AML bertanggung jawab bahwa catatan AML dijaga dengan baik dan Laporan Aktivitas Mencurigakan dan Laporan Properti Terblokir diajukan sesuai kebutuhan. FXPRIMUS akan menyimpan catatan AML selama setidaknya lima tahun. PELATIHAN FXPRIMUS akan memberikan pelatihan AML umum kepada petugas, karyawan, dan produsen yang ditunjuknya untuk memastikan pengetahuan tentang persyaratan FIAMLA. Pelatihan ini akan meliputi setidaknya: cara mengidentifikasi bendera merah dan pertanda pencucian uang; peran apa yang dipegang oleh petugas, karyawan, dan produsen yang ditunjuk dalam upaya FXPRIMUS melaksanakan kepatuhan dan bagaimana cara menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut; apa yang perlu dilakukan apabila mendeteksi adanya bendera merah atau aktivitas mencurigakan; kebijakan penyimpanan catatan FXPRIMUS; dan konsekuensi disipliner terhadap ketidakpatuhan dengan Undang-Undang dan Kebijakan ini. Selain itu, setiap area yang terpengaruh akan memberikan pelatihan lanjutan sesuai dengan prosedur yang dikembangkan di masingmasing area untuk petugas dan karyawan yang diperkirakan akan menangani uang, permohonan, atau pemrosesan yang mungkin menyebabkan kontak dengan informasi di atas. Pelatihan akan diadakan setiap tahun. Komite Kepatuhan AML FXPRIMUS akan menentukan kebutuhan pelatihan berkelanjutan dan memastikan bahwa prosedur tertulis senantiasa diperbarui guna merefleksikan segala perubahan yang dibutuhkan terkait pelatihan tersebut. FXPRIMUS akan membuat catatan untuk mendokumentasikan bahwa pelatihan telah dilaksanakan. PENGUJIAN KEBIJAKAN Pengujian Kebijakan ini akan dilaksanakan oleh pihak ketiga eksternal independen setiap tahun. Segala temuan akan dilaporkan kepada Komite Kepatuhan AML, Komite Audit SFG, dan Manajemen Senior untuk ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. ADMINISTRASI Komite Kebijakan AML bertanggung jawab atas administrasi, revisi, penafsiran, dan penerapan Kebijakan ini. Kebijakan akan ditinjau setiap tahun dan direvisi sesuai kebutuhan.
Page 5