AMANDEMEN PERTAMA UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2015 PEMBUKAAN Mahasiswa memiliki potensi yang merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus diarahkan dan dikembangkan dengan baik dalam mempersiapkan dirinya agar mampu meneruskan cita-cita perjuangan bangsa menuju masyarakat madani yang diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia merupakan bagian integral bangsa yang memiliki tanggung jawab untuk selalu meningkatkan kualitas diri, mengembangkan ilmu kependidikan dan keprofesian, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta ikut berpartisipasi aktif dalam pengabdian pada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan sebuah wadah bersama yang menampung segala kegiatan yang berdasarkan asas kemahasiswaan, kemasyarakatan, kekeluargaan, kesejahteraan, iman dan taqwa, kebenaran dan perjuangan dengan mengedepankan persatuan dan keadilan. Dalam rangka menyampaikan aspirasi dan mewujudkan cita-cita luhur, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia menghimpun diri dalam sebuah organisasi yang berlandaskan Pancasila dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berdasarkan UndangUndang Dasar Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 (1) Organisasi ini bernama Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia atau disingkat REMA UPI yang berbentuk kesatuan. (2) REMA UPI adalah satu-satunya organisasi kemahasiswaan di Universitas Pendidikan Indonesia yang sah, berdaulat, dan merupakan kelengkapan non struktural di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. (3) Kedaulatan REMA UPI berada di tangan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar REMA UPI. BAB II KELENGKAPAN ORGANISASI Pasal 2 Kelengkapan REMA UPI terdiri atas: 1. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa 2. Lembaga Legislatif Tingkat Universitas
Perubahan Pertama UUD REMA UPI 2015|1
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Lembaga Eksekutif Tingkat Universitas Lembaga Legislatif Tingkat Departemen atau Program Studi Lembaga Eksekutif Tingkat Departemen atau Program Studi Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Universitas Lembaga Legislatif Kampus Daerah Lembaga Eksekutif Kampus Daerah Unit Kegiatan Mahasiswa Kampus Daerah
BAB III MAJELIS PEMUSYAWARATAN MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Pasal 3 MPM REMA UPI adalah lembaga kedaulatan tertinggi organisasi kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia. Pasal 4 Tugas dan wewenang MPM REMA UPI adalah: a. Membahas dan menetapkan amandemen Undang-Undang Dasar; b. Membahas dan menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) REMA UPI; c. Membahas dan menetapkan Mekanisme Kerja Organisasi (MKO) REMA UPI; d. Mensosialisasikan konstitusi REMA UPI kepada anggota REMA UPI; e. Memilih dan menetapkan pimpinan MPM REMA Universitas Pendidikan Indonesia; f. Memilih dan menetapkan pimpinan DPM REMA Universitas Pendidikan Indonesia; g. Menetapkan presiden dan wakil presiden BEM REMA Universitas Pendidikan Indonesia; h. Memberikan dan menetapkan sanksi kepada anggota REMA UPI yang tidak melaksanakan kewajiban; i. Mencabut hak keanggotaan REMA UPI; j. Menetapkan hal-hal yang dianggap perlu. Pasal 5 (1) MPM REMA UPI mempunyai hak: a. Menerima laporan pengawasan dari lembaga legislatif tingkat universitas; b. Meminta pertanggungjawaban ketua lembaga eksekutif tingkat universitas; c. Menerima atau menolak pertanggungjawaban ketua lembaga eksekutif tingkat universitas; d. Menerima laporan dari UKM tentang transparansi penggunaan dana IUK secara langsung atau melalui lembaga eksekutif tingkat universitas; e. Menerima ketetapan dan aturan perundangan REMA UPI yang diperlukan untuk dapat mencapai tujuan organisasi; f. Menetapkan tata tertib MPM REMA UPI; g. Mengamandemen Undang-Undang Dasar REMA UPI. (2) MPM REMA UPI berkewajiban menjunjung tinggi dan menegakkan Undang-Undang Dasar REMA UPI serta menjalankan tugasnya sebagai wakil mahasiswa yang bertanggung jawab. Perubahan Pertama UUD REMA UPI 2015|2
Pasal 6 (1) Alat Kelengkapan MPM REMA UPI terdiri dari: a. Pimpinan MPM REMA UPI; b. Anggota MPM REMA UPI; (2) Masa jabatan pimpinan dan anggota MPM adalah 1 (satu) periode kepengurusan.
(1) (2) (3)
(4) (5)
Pasal 7 Pimpinan MPM REMA UPI adalah alat kelengkapan MPM sebagai satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif. Pimpinan MPM terdiri atas seorang ketua dan sebanyak-banyaknya dua orang wakil ketua. Pimpinan MPM mempunyai tugas: a. Memimpin Sidang Umum dan Sidang Istimewa REMA UPI sesuai ketentuan peraturan tata tertib serta menyimpulkan persoalan yang dibicarakan dalam sidang; b. Melaksanakan keputusan Sidang MPM REMA UPI sepanjang menjadi kewajibannya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pimpinan MPM berhak menunjuk sekretaris dan bendahara dari kelengkapan organisasi REMA UPI. Apabila pimpinan MPM berhalangan, maka dibuat ketentuan sendiri.
Pasal 8 (1) Anggota MPM REMA UPI terdiri atas ketua legislatif dan ketua eksekutif tingkat departemen dan program studi, KAMDA dan ketua setiap UKM. (2) Kehilangan status anggota MPM REMA UPI karena: a. Meninggal dunia; b. Sudah tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. (3) Pergantian anggota MPM REMA UPI akibat ayat (2) pasal ini, diatur dalam ketentuan tersendiri.
(1) (2) (3) (4)
Pasal 9 Macam-macam persidangan MPM REMA UPI terdiri dari Sidang Umum dan Sidang Istimewa MPM REMA UPI. Sidang Umum dan Sidang Istimewa mempunyai kedudukan yang sama. Agenda acara dan tata tertib sidang dirumuskan dalam persidangan MPM REMA UPI. Fraksi dalam sidang terdiri dari: a. Fraksi Ilmu Pendidikan b. Fraksi Pendidikan Bahasa dan Sastra c. Fraksi Pendidikan Ekonomi dan Bisnis d. Fraksi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial e. Fraksi Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam f. Fraksi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan g. Fraksi Pendidikan Seni dan Desain h. Fraksi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan i. Fraksi Kampus Daerah Perubahan Pertama UUD REMA UPI 2015|3
j. Fraksi Unit Kegiatan Mahasiswa Pasal 10 (1) Sidang Umum merupakan forum tertinggi dalam MPM REMA UPI. (2) Sidang Umum dilaksanakan dalam satu periode kepengurusan REMA UPI. (3) Agenda perubahan Undang-Undang Dasar hanya dapat dilakukan apabila pengusulannya disepakati minimal 7 fraksi. Pasal 11 (1) Sidang Istimewa adalah sidang yang dilaksanakan pada kondisi tertentu. (2) Sidang Istimewa dilaksanakan dengan kondisi: a. Lembaga eksekutif tingkat universitas dan/atau anggota MPM REMA UPI terbukti melanggar Undang-Undang Dasar, GBPK, dan/atau MKO REMA UPI. b. Apabila ada usulan perubahan Undang-Undang Dasar, GBPK, dan/atau MKO REMA UPI. (3) Sidang Istimewa yang dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan jika diusulkan oleh sekurang-kurangnya ( n+1) anggota MPM REMA UPI. (4) Kedudukan Sidang Istimewa adalah sebgaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2). (5) Hal-hal yang berlaku pada Sidang Umum berlaku juga pada Sidang Istimewa. BAB IV KEORGANISASIAN LEMBAGA EKSEKUTIF UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Pasal 12 Lembaga eksekutif tingkat universitas dinamakan Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonz esia yang selanjutnya disebut BEM REMA UPI. Pasal 13 Tugas dan wewenang BEM REMA UPI adalah: a. Membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam melaksanakan GBPK REMA UPI. b. BEM REMA UPI mewakili mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia baik ke dalam maupun ke luar Universitas Pendidikan Indonesia. c. BEM REMA UPI melakukan pembentukan panitia penyelenggara pemilu bersama DPM sesuai dengan Undang-Undang. d. BEM REMA UPI memiliki komando terpusat dengan lembaga-lembaga eksekutif kampus daerah, departemen, dan/atau program studi. e. BEM REMA UPI memiliki komando dalam kegiatan terpusat kepada UKM. f. Membuat surat keputusan BEM REMA UPI. Pasal 14 (1) BEM REMA UPI mempunyai kewajiban:
Perubahan Pertama UUD REMA UPI 2015|4
a. Menjunjung Undang-Undang Dasar REMA UPI dan segala ketetapan MPM REMA UPI. b. Mengordinasikan setiap kebijakan kepada DPM REMA UPI. c. Mensosialisikan kebijakan-kebijakan BEM REMA UPI kepada ormawa UPI. d. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada MPM REMA UPI. e. Mengoptimalkan pelayanan terhadap anggota REMA UPI. f. Menjaga nama baik organisasi. g. Menjalankan ketetapan SU MPM REMA UPI. (2) BEM REMA UPI mempunyai hak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPM REMA UPI.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Pasal 15 BEM REMA UPI dipimpin oleh seorang presiden dan dibantu oleh seorang wakil presiden. Presiden dan wakil presiden BEM REMA UPI dipilih melalui pemilihan umum yang mekanismenya diatur kemudian dalam Undang-Undang Pemilu. Dalam menjalankan tugasnya presiden dan wakil presiden dibantu oleh anggota kabinet. Anggota kabinet diangkat dan diberhentikan oleh Presiden BEM REMA UPI. Anggota kabinet bertanggung jawab kepada Presiden BEM REMA UPI. Jabatan BEM REMA UPI adalah satu periode kepengurusan sejak ditetapkannya presiden dan wakil presiden hingga Desember tahun kepegurusannnya.
Pasal 16 Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA tidak diperkenankan merangkap jabatan ketua umum dan aktif sebagai pengurus pada organisasi dilingkungan REMA UPI. Pasal 17 BEM REMA UPI bertanggung jawab kepada MPM REMA UPI dan disampaikan oleh Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI. Pasal 18 Mekanisme kerja BEM REMA UPI diatur dalam mekanisme keorganisasian BEM REMA UPI. BAB V KEORGANISASIAN LEMBAGA LEGISLATIF UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Pasal 19 (1) Lembaga legislatif tingkat universitas dinamakan Dewan Perwakilan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disebut DPM REMA UPI. (2) DPM REMA UPI sebagai lembaga perwakilan mahasiswa. (3) DPM REMA UPI sebagai lembaga legislatif tingkat universitas berkedudukan sejajar dengan lembaga eksekutif tingkat universitas. Perubahan Pertama UUD REMA UPI 2015|5
Pasal 20 Tugas dan wewenang DPM REMA UPI adalah: (1) Mengawasi lembaga eksekutif tingkat universitas dalam melaksanakan hasil keputusan dan/atau hasil ketetapan MPM REMA UPI. (2) Menampung, menyerap, merumuskan, segala aspirasi anggota REMA UPI dan menyalurkannya kepada pihak-pihak terkait. (3) Menyebarluaskan keputusan dan peraturan kepada pihak-pihak terkait. (4) Menjalankan setiap keputusan Sidang Umum MPM REMA UPI. (5) Memberikan usul, saran, atau pendapat kepada BEM REMA UPI baik diminta maupun tidak diminta. (6) Bersama dengan ketua lembaga eksekutif tingkat universitas membentuk dan merevisi Undang-Undang atau peraturan lainnya. (7) Melakukan pembentukan panitia penyelenggaraan pemilu bersama BEM REMA UPI sesuai dengan Undang-Undang. (8) Bila dalam pandangan DPM REMA UPI, lembaga eksekutif tingkat universitas terbukti tidak melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari arah kebijakan REMA UPI, DPM REMA UPI berkewajiban untuk mengeluarkan Memorandum. (9) Menjalin koordinasi dengan lembaga legislatif kampus daerah, departemen atau program studi. (10) Terdepan mewakili REMA UPI terkait dengan urusan legislatif tingkat universitas. (11) Mengikuti kegiatan yang bersifat lokal, regional dan nasional. Pasal 21 (1) DPM REMA UPI mempunyai kewajiban: a. Menjunjung tinggi UUD REMA UPI; b. Mensosialisasilan kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan DPM REMA UPI kepada setiap ormawa di Universitas Pendidikan Indonesia; c. Memberikan laporan pengawasan kepada MPM REMA UPI. d. Menjaga nama baik organisasi. (2) DPM REMA UPI mempunyai hak: a. Hak angket, interpelasi, dan anggaran. b. Meminta penjelasan kepada lembaga-lembaga legislatif kampus daerah, departemen, dan/atau program studi juga UKM dalam upaya menyerap aspirasi; c. Penggunaan hak-hak DPM REMA UPI diatur oleh ketentuan sendiri; d. Meminta saran pada pihak terkait. Pasal 22 (1) a. Anggota DPM REMA UPI merupakan utusan tiap-tiap lembaga, maksimal dua orang utusan dari tiap lembaga legislatif tingkat departemen atau program studi. b. Non delegasi yang mendapat rekomendasi dari Ketua Lembaga Legislatif tingkat departemen/prodi dan/atau mendapatkan dukungan dari mahasiswa departemendepartemen yang jumlahnya diatur dalam peraturan DPM REMA UPI Perubahan Pertama UUD REMA UPI 2015|6
(2) Pemberhentian anggota DPM REMA UPI, dilakukan karena : a. Meninggal dunia b. Sudah tidak terdaftar lagi sebagai Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (3) Keanggotaan DPM REMA UPI adalah satu periode kepengurusan Pasal 23 Alat Kelengkapan DPM REMA UPI terdiri dari: (1) Pimpinan DPM REMA UPI (2) Komisi-Komisi (3) Perangkat-perangkat khusus lainnya yang diperlukan. Pasal 24 (1) Satu kepengurusan DPM REMA UPI merupakan tahun sidang (2) Tahun sidang berisi rapat-rapat yang terdiri dari : a. Rapat pleno b. Rapat pimpinan c. Rapat komisi d. Rapat dengar BAB VI KEORGANISASIAN MAHASISWA TINGKAT DEPARTEMEN ATAU PROGRAM STUDI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Pasal 25 Penamaan ormawa diserahkan kepada masing-masing ormawa. Pasal 26 Tugas dan wewenang diserahkan kepada masing-masing ormawa selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar REMA UPI. Pasal 27 (1) Lembaga eksekutif mahasiswa tingkat departemen atau program studi memiliki kewajiban: a. Menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar REMA UPI dan segala ketetapan MPM REMA UPI; b. Memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai kegiatan bersama REMA UPI kepada BEM REMA UPI; c. Memberikan informasi terkait pergantian periode kepengurusan lembaga eksekutif tingkat departemen atau program studi kepada BEM REMA UPI; d. Mengikuti kegiatan bersama yang dilaksanakan oleh BEM REMA UPI. (2) Lembaga legislatif tingkat departemen atau program studi berkewajiban: a. Menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar REMA UPI dan segala ketetapan MPM REMA UPI. b. Memberikan informasi terkait pergantian periode kepengurusan lembaga legislatif tingkat departemen atau program studi kepada DPM REMA UPI; Perubahan Pertama UUD REMA UPI 2015|7
c. Mengikuti kegiatan bersama yang dilaksanakan oleh DPM REMA UPI (3) Ormawa departemen atau program studi memiliki hak: a. Mendapatkan alokasi dana Iuran Kemahasiswaan (IUK); b. Mendapatkan advokasi dari BEM REMA UPI. BAB VII UNIT KEGIATAN MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Pasal 28 (1) Unit Kegiatan Mahasiswa adalah wadah pengembangan potensi diri bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. (2) Unit Kegiatan mahasiswa dalam Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia terbagi menjadi enam bidang: a. Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Keagamaan; b. Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Penalaran; c. Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Seni dan Budaya; d. Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Olahraga Bela diri; e. Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Olahraga Permainan; f. Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Minat Khusus. BAB VIII KEORGANISASIAN MAHASISWA KAMPUS DAERAH UPI Pasal 29 Lembaga kemahasiswaan tingkat kampus daerah sekurang-kurangnya terdiri dari BEM, DPM dan UKM.
(1) (2) (3)
(4)
(5)
(6)
Pasal 30 Tugas dan wewenang diserahkan kepada masing masing ormawa selama tidak bertentangan dengan UUD REMA UPI Lembaga kemahasiswaan tingkat kampus daerah memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi UUD REMA UPI dan segala ketetapan MPM REMA UPI. Lembaga kemahasiswaan di tingkat kampus daerah berhak membuat peraturan sendiri yang tidak bertentangan dengan UUD REMA UPI dan sesuai dengan tata urut perundangan REMA UPI. Lembaga eksekutif mahasiswa tingkat kampus daerah memiliki kewajiban: a. Memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai kegiatan bersama REMA UPI kepada BEM REMA UPI; b. Memberikan informasi terkait pergantian periode kepengurusan lembaga eksekutif tingkat kampus daerah kepada BEM REMA UPI; c. Mengikuti kegiatan bersama yang dilaksanakan oleh BEM REMA UPI. Lembaga legislatif tingkat kampus daerah berkewajiban: a. Memberikan informasi terkait pergantian periode kepengurusan lembaga legislatif tingkat kampus daerah kepada DPM REMA UPI; b. Mengikuti kegiatan bersama yang dilaksanakan oleh DPM REMA UPI Ormawa kampus daerah memiliki hak: Perubahan Pertama UUD REMA UPI 2015|8
a. Mendapatkan alokasi dana Iuran Kemahasiswaan (IUK); b. Mendapatkan advokasi dari BEM REMA UPI. BAB IX UNIT KEGIATAN MAHASISWA KAMPUS DAERAH UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Pasal 31 Unit Kegiatan Mahasiswa adalah wadah pengembangan potensi diri bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia di tingkat kampus daerah. BAB X MEKANISME PENDIRIAN ORMAWA TINGKAT DEPARTEMEN/PRODI Pasal 32 (1) Proses pembentukan di bawah koordinasi BEM REMA UPI yang diatur dalam UndangUndang. (2) Pemilihan dan penentuan bentuk ormawa merupakan otonomi musyawarah mahasiswa departemen atau prodi yang bersangkutan, selama tidak bertentangan dengan konstitusi REMA UPI. BAB XI OTONOMI ORMAWA REMA UPI Pasal 33 (1) Segala urusan kelengkapan organisasi selain MPM REMA UPI, BEM REMA UPI dan DPM REMA UPI diatur oleh lembaga masing-masing yang disesuaikan dengan UndangUndang Dasar, GBPK dan MKO REMA UPI. (2) Adapun yang diatur oleh lembaga masing-masing kecuali MPM REMA UPI, BEM REMA UPI dan DPM REMA UPI adalah Kaderisasi, PPM dan Keuangan.
(1) (2) (3)
(4)
BAB XII MEKANISME HUBUNGAN Pasal 34 BEM REMA UPI memiliki jalur komando terpusat dengan lembaga-lembaga eksekutif kampus daerah, departemen atau program studi, dan UKM. DPM REMA UPI memiliki jalur koordinasi dengan lembaga-lembaga legislatif kampus daerah, departemen atau program studi, dan UKM. Dalam pelaksanaan kegiatan terpusat yang dilaksanakan oleh BEM REMA UPI, lembaga-lembaga eksekutif kampus daerah, departemen atau program studi, dan UKM berada di dalam komando terpusat BEM REMA UPI dan wajib mendukung kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan terpusat yang dilaksanakan oleh DPM REMA UPI, lembaga-lembaga legislative kampus daerah, departemen atau program studi, dan UKM berada di dalam koordinasi DPM REMA UPI dan wajib mendukung kegiatan tersebut. BAB XIII Perubahan Pertama UUD REMA UPI 2015|9
KEANGGOTAAN Pasal 35 (1) Anggota REMA UPI adalah seluruh mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang masih terdaftar sebagai mahasiswa. (2) Anggota REMA UPI terdiri atas: a. Anggota Muda; b. Anggota Biasa; c. Anggota Aktif. Pasal 36 Yang dimaksud terdaftar anggota adalah yang tercatat sebagai mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang sedang melaksanakan studi pada jenjang D3 dan S1. Pasal 37 (1) Anggota muda adalah anggota REMA UPI yang memenuhi syarat pasal 36. (2) Anggota biasa adalah anggota muda yang telah lulus salah satu jenjang pengaderan REMA UPI. (3) Anggota aktif adalah anggota biasa yang pernah atau sedang menjadi pengurus di salah satu bagian kelengkapan organisasi REMA UPI. Pasal 38 Hal-hal tentang mekanisme pengangkatan anggota diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang kaderisasi REMA UPI. Pasal 39 (1) Anggota berkewajiban untuk membayar iuran kemahasiswaan, menaati setiap peraturan organisasi, dan menjaga nama baik organisasi. (2) Anggota berhak untuk berpartisipasi dalam aktivitas organisasi, membela dan dibela, mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul, pertanyaan secara tertulis atau lisan kepada pengurus, mengikuti program dan aktvitas organisasi serta mempunyai hak memilih dan dipilih. (3) Penggunaan hak memilih dan dipilih diatur berdasarkan peraturan tersendiri dalam peraturan pemilihan dan pembentukan badan kelengkapan REMA UPI. Pasal 40 (1) Status keanggotaan REMA UPI diperoleh jika memenuhi syarat keanggotaan. (2) Status keanggotaan REMA UPI dapat hilang karena: a. Meningggal dunia; b. Sudah tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Pasal 41 (1) Anggota MPM REMA UPI yang tidak melaksanakan kewajiban akan diberikan sanksi dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan kemudian oleh MPM REMA UPI melalui Sidang Istimewa. Perubahan Pertama UUD REMA UPI 2015|10
(2) Angggota REMA UPI yang tidak melaksanakan kewajiban diberikan sanksi oleh lembaga himpunan. BAB XIV KEUANGAN Pasal 42 Dana organisasi REMA UPI didapat dari: a. Iuran Kemahasiswaan; b. Sumbangan yang halal dan tidak mengikat; c. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Pasal 43 Iuran Kemahasiswaan didapat dari mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang besarnya diatur kemudian dalam aturan tersendiri. Pasal 44 (1) Distribusi dan presentase alokasi iuran kemahasiswaan diatur dalam Undang-Undang Keuangan tersendiri. (2) Mekanisme penggunaan dana kegiatan kemahasiswaan akan diatur dalam ketentuan tersendiri. Pasal 45 (1) BEM REMA UPI berkewajiban menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja serta berhak untuk mengadakan perubahan tersebut dengan kesepakatan DPM REMA UPI. (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja BEM REMA UPI wajib disosialisasikan secara transparan kepada lembaga-lembaga legislatif kampus daerah, departemen atau program studi, dan UKM. BAB XV PERUNDANGAN Pasal 46 Tata urut perundangan REMA UPI yaitu: (1) Undang-Undang Dasar REMA UPI (2) Ketetapan MPM REMA UPI (3) Undang-Undang REMA UPI (4) Peraturan Lembaga Eksekutif Mahasiswa (5) Peraturan Presiden REMA UPI (6) Peraturan Organaisasi Tingkat Departemen/Prodi, UKM dan KAMDA. Pasal 47 Undang-Undang Dasar REMA UPI merupakan perundangan REMA UPI yang disusun, diamandemen dan ditetapkan dalam Sidang Umum atau Sidang Istimewa MPM REMA UPI. Pasal 48 Perubahan Pertama UUD REMA UPI 2015|11
Ketetapan Sidang Umum atau Sidang Istimewa MPM REMA UPI merupakan ketetapan MPM REMA UPI yang dibuat dan ditetapkan dalam Sidang Umum atau Sidang Istimewa MPM REMA UPI. Pasal 49 Undang-Undang REMA UPI merupakan suatu aturan perundangan REMA UPI yang dibuat dan ditetapkan secara bersama-sama oleh lembaga legislatif dan ketua lembaga eksekutif tingkat universitas. Pasal 50 Peraturan lembaga eksekutif tingkat universitas merupakan aturan perundangan REMA UPI yang dibuat dan diputuskan oleh lembaga eksekutif tingkat universitas berdasarkan kesepakatan lembaga eksekutif tingkat Departemen/Prodi, UKM dan KAMDA. Pasal 51 Peraturan Presiden merupakan peraturan perundangan REMA UPI yang dibuat dan diputuskan oleh presiden untuk menjalankan peraturan lembaga eksekutif tingkat universitas. Pasal 52 Peraturan Perundangan Organisasi Tingkat Departemen/Prodi, UKM, dan KAMDA merupakan aturan perundangan REMA UPI yang dibuat dan diputuskan oleh organisasi tingkat Departemen/Prodi, UKM, dan KAMDA. BAB XVI LAMBANG DAN ATRIBUT Pasal 53 (1) Lambang dan atribut yang digunakan oleh Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia sebaga berikut: a. Bendera b. Logo c. Stempel d. Dan atribut lain yang diperlukan (2) Lambang dan atribut lain yang diperlukan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) akan diatur kemudian dalam peraturan lingkungan REMA UPI. BAB XVII PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 54 Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan di Sidang Umum atau Sidang Istimewa MPM REMA UPI. BAB XVIII PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR REMA UPI Pasal 55 Perubahan Pertama UUD REMA UPI 2015|12
(1) Pengubahan Undang-Undang Dasar hanya dapat dilakukan dalam Sidang Umum atau Sidang Istimewa MPM REMA UPI. (2) Pengubahan Undang-Undang Dasar dapat dilakukan sekurang-kurangnya dihadiri 6 fraksi. BAB XIX ATURAN PERALIHAN Pasal 56 (1) Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. (2) Semua kelengkapan organisasi REMA UPI yang ada masih tetap berlaku sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar ini dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. BAB XX PENUTUP DAN KETENTUAN LAINNYA Pasal 57 (1) Undang-Undang Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Dasar ini akan diatur kemudian.
Ditetapkan pada Ditetapkan di Hari, Tanggal
: Sidang Pleno VII : Bumi Siliwangi : Minggu, 6 Maret 2015
Pimpinan Sidang Majelis Permusyawaratan Mahasiswa REMA UPI Ketua : Abdul Holid Wakil 1 : Taufik Muhammad Solihin Wakil 2 : Filda Husnawati
Perubahan Pertama UUD REMA UPI 2015|13
