ALTERNATIF PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI ERA GLOBALISASI Oleh: SUBI SUDARTO ARTIKEL 22 Pembangunan masyarakat industri Barat telah menghasilkan perubahan yang pesat, namun perkembangan sosial, ekonomi dan politik saat ini tidak sanggup memenuhi dua prasyarat yang paling mendasar dari peradaban manusia, yaitu : kebutuhan manusia untuk dapat hidup secara harmonis dengan lingkungannya dan kebutuhan manusia untuk dapat hidup harmonis dengan sesama manusia. Untuk menciptakan keharmonisan tersebut maka manusia yang disebut “kerja masyarakat” (community work). Hubungan kerja masyarakat dan layanan berbasis masyarakat dalam konteks luas dengan pendekatan pengembangan masyarakat (community development). Istilah yang belakangan ini dipandang sebagai proses pembentukan struktur-struktur masyarakat yang memungkinkan berbagai cara baru dalam mengaitkan dan mengorganisasi kehidupan sosial serta pemenuhan kebutuhan manusia. Negara kesejahteraan bukanlah sebuah mekanisme yang effektif untuk mencapai sebuah masyarakat yang lebih adil, walaupun ada beberapa justifikasi untuk mengklaim bahwa bentuk ini telah mencegah ekses-ekses yang lebih buruk dari ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Pemotongan layanan-layanan publik yang terus terjadi, pengurangan mutu layanan yang disebabkan oleh para pekerja yang terlalu terbebani untuk melakukan lebih banyak hal dengan lebih panjang, kurangnya akses kepada layanan kesehatan, penurunan sistem pendidikan publik, moral staf yang rendah, kepercayaan diri dalam kapasitas publik. Ketidaksanggupan pemerintah di banyak negara untuk menangani krisis ini dengan jelas diilustrasikan dalam kebijakan-kebijakan sosial. Solusi-solusi yang diusulkan dalam menghadapi krisis dalam negara kesejahteraan adalah : 1. Mempertahankan dan membangun kembali negara kesejahteraan Pendekatan ini dikemukakan oleh David Donison, 1991, Paul Wilding, 1986, Hugh Stretton, 1987 dll.Tanggapan ini menekankan kembali nilai-nilai demokrasi sosial dan kolektivitas yang pernah mendukung pengembangan negara kesejahteraan pada era pasca-perang, dan berupaya untuk membangun kembali visi sistem yang lebih adil berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, kesetaraan, redistribusi, progresif, mengayomi dan keadilan sosial. 2. Paham new right, neoliberalisme (rasionalisme ekonomi) dan privatisasi Pendekatan ini bertujuan membongkar struktur-struktur negara yang diperuntukkan bagi provisi layanan publik dan menggantinya dengan kegiatan sektor swasta yang dikendalikan oleh pasar. Respon kaum kanan ini dikemukakan oleh Tapper 1990; Nurick 1987 terhadap krisis. 3. Manajemen publik yang baru Paradigma manajemen publik ini yang telah menjadi dominan pada sektor publik. Dawson dan Dargie 1999 mendefinisikan manajemen publik sebagai sebuah gerakan dan ideologi. Manajemen publik yang baru dengan privatisasi layanan-layanan yang terkait, juga atraktif dalam suatu iklim sumber daya publik yang memadai dan menimbulkan gagasan-gagasan kontraktual, efisien, layanan pelanggan, bisnis inti dan performer outcome. 4. Korporatisme Pendekatan ini melibatkan pembentukan struktur-struktur yang mendorong konsensus nasional antara kepentingan-kepentingan yang berbenturan dan menekankan persatuan dan integrasi. Pendekatan ini dikemukakan oleh Mishra 1984, dimana pendekatan ini cenderung memecahkan penghalang-penghalang tradisional antara
provisi swasta dan publik. Departemen pemerintah diharapkan menyamai bahkan melebihi sektor swasta dalam hal struktur, praktik manajemen, pemasaran layanan, kewiraswastaan, kebijakan ketenagaan dll. 5. Tanggapan sosialis Tiap-tiap tanggapan terhadap krisis yang dikemukakan sepenuhnya konsisten dengan suatu sistem ekonomi kapitalis dan secara eksplisit menyatakan solusi-solusi yang mereka usulkan akan memperkuat ketimbang melemahkan dengan menciptakan stabilitas dan kemakmuran. Menurut Gough 1979; Corrigan & Leonard 1978; O’Connor 1973 menyatakan bahwa sistem kapitalis mengandung benih-benih kehancuran sendiri sehingga harus dirombak menjadi sistem sosialis. Dimana sistem sosialis ini memiliki landasan teoritis dan intelektual yang memberikan pengaruh dalam pembentukan alternatif-alternatif lain yang radikal dan kreatif. Tanggapan-tanggapan terhadap krisis negara kesejahteraan yang diusulkan sering tidak berkelanjutan, akan tetapi suatu pendekatan berbasis masyarakat lebih banyak menawarkan harapan. Agar hal ini bisa terwujud diperlukan untuk menempatkan dalam suatu analisis perubahan orde sosial, ekonomi, dan politik yang lebih menyeluruh. Layanan kemanusiaan berbasis masyarakat akan perlu ditempatkan dalam suatu program yang lebih luas dari perubahan sosial yang didasarkan atas suatu filosofi keberlanjutan, keadilan sosial, HAM dan pengembangan masyarakat. Untuk mengembangkan program tersebut, dan untuk melihat seperti apa kemungkinan bentuk layanan berbasis masyarakat dan beroperasi dalam sebuah masyarakat berkelanjutan. Pendekatan kerja masyarakat yang diuraikan diatas berdasarkan pada dua landasan pokok yaitu 1. Perspektif ekologis Perspektif ekologis diturunkan dari kritik the Green atau sistem sosial, ekonomi dan politik saat ini. Analisis Green tidak bisa lepas dari krisis utama lingkungan hidup, yang meliputi polusi udara, laut, sungai dan tanah, kandungan racun dalam rantai makanan, penurunan sumber daya alam bumi, penipisan lapisan ozon, pemanasan global, kepunahan jenis-jenis flora dan fauna, hilangnya wilayah-wilayah alam liar, erosi lapisan atas tanah, limbah nuklir dan krisis populasi (Brown 1994). 2. Perspektif keadilan sosial dan hak asasi manusia. Keadilan sosial seperti yang dikemukakan oleh Rawls 1972, pada prinsipnya keadilan sosial ada tiga kriteria yaitu kesetaraan dalam kebebasan dasar, kesetaraan untuk mendapatkan kesempatan untuk kemajuan dan diskriminasi positif bagi mereka yang beruntung dalam rangka menjamin kesetaraan. Komponen kunci pada pendekatan keadilan sosial dan HAM pada kerja masyarakat yaitu : - Keadaan yang merugikan Taylor-Gooby dan Dale 1981, mengemukakan tiga klasifikasi tentang analisis ini : Perspektif individual Perspektif individual pada isu-isu sosial menempatkan sebuah masalah sosial terutama dalam lingkup individual dan mencari solusi berbasis individual Perspektif reformis kelembagaan Menempatkan masalah dalam lingkup struktur kelembagaan dalam masyarakat, solusi yang diusulkan bagi masalah-masalah sosial terpusat pada reformasi, penguatan dan penyempurnaan lembaga-lembaga, seperti sekolah, rumah sakit, pengadilan dll. Perspektif struktural Melihat masalah pada struktur sosial yang opresif dan tidak adil, solusinya berkonsentrasi pada isu-isu seperti patriarkhi, kapitalisme, rasisme kelembagaan dan distribusi pendapatan dan mengidentifikasi opresi atau struktur yang merugikan sebagai isu utama yang harus ditangani.
-
-
-
-
Perspektif post-struktural Pendekatan ini berupaya mengungkapkan apa yang kelihatan sebagai titiktitik kelemahan yang senantiasa berubah dalam orde dominan yang dapat dieksploitasi untuk tujuan-tujuan politik tertentu. Hak-hak Hak-hak merupakan hal yang mendasar bagi pemahaman atas keadilan sosial, HAM mewakili suatu wacana yang kuat dari gagasan kemanusiaan yang lazim. HAM merupaka upaya manusia untuk mendefinisikan apa yang kita semua dapat diterima sebagai hak-hak dasar manusia dan definisi apa artinya menjadi manusia. Negara memiliki suatu kewajiban untuk menjamin bahwa HAM warga negara dilindungi dan diwujudkan melalui penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan perlindungan lingkungan hidup bagi seluruh warga negaranya. Pendekatan berbasis hak pada pengembangan masyarakat Pengembangan masyarakat seharusnya berupaya menegaskan, mewujudkan dan melaksanakan HAM mereka dan terlindung dari pelanggaran HAM. Pemberdayaan Gagasan pemberdayaan (empowerment) adalah sentral bagi suatu strategi keadilan sosial dan HAM. Pemberdayaan bertujuan meningkatkan keberdayaan dari mereka yang dirugikan. Kebutuhan Keadilan sosial dan HAM sering diekspresikan dengan kebutuhan. Gagasan kebutuhan adalah hal yang mendasar dalam kebijakan sosial, perencanaan sosial dan pengembangan masyarakat dan berhubungan dengan gagasan-gagasan hakhak. Ada dua cara jika kebutuhan dilihat bagian mendasar bagi keadilan sosial, HAM dan pengembangan masyarakat yaitu suatu keyakinan bahwa kebutuhan manusia atau masyarakat seharusnya terpenuhi dan bahwa manusia atau masyarakat seharusnya mampu mendefinisikan kebutuhan mereka sendiri ketimbang kebutuhan dari pihak-pihak lain.
Perspektif yang diuraikan sejauh ini mewakili suatu visi suatu masyarakat masa depan yang berbasis diatas prinsip-prinsip ekologis, keadilan sosial dan HAM, yang dicapai melalui suatu pendekatan pemberdayaan pengembangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhankebutuhan manusia. Perspektif ekologis dan perspektif keadilan sosial mempunyai konsekuensi pengembangan masyarakat dari bawah. Masyarakat seharusnya berswadaya, ada lebih banyak pemberdayaan pada tingkat akar rumput dan masyarakat mampu menentukan masa depannya sendiri dan membutuhkan suatu perubahan cara berfikir yang besar (Salleh, 1997). Hal ini akan dihubungkan dengan gagasan-gagasan sebagai berikut : 1. Menghargai pengetahuan lokal Menghargai pengetahuan lokal adalah sebuah komponen esensial dari setiap kerja pengembangan masyarakat, atau dengan frasa “masyarakat yang paling tahu”. Anggota masyarakat memiliki pengalaman tentang kebutuhan dan masalahmasalahnya, kekuatan dan kelebihannya dan ciri-ciri khasnya. Jika ingin terlibat dalam sebuah pengembangan masyarakat maka yang harus dikerjakan adalah mengetahui dasar pengetahuan lokal karena masyarakat lokallah yang memiliki pengetahuan, kearifan dan keahlian. 2. Menghargai kebudayaan lokal Suatu kebudayaan lokal masyarakat dapat juga terkikir oleh pemaksaan dari luar dengan menghilangkan dan menganggap rendah pengalaman masyarakat lokal (Kleymeyer, 1994). Tetapi tidak setiap kebudayaan lokal dapat diterima karena terkadang bertentangan dengan HAM. Kebudayaan tidak pernah statis, nilai dan praktik kebudayaan selalu berubah dan diharapkan masyarakat selalu dilibatkan dalam setiap perubahan kebudayaan. Nilai-nilai kebudayaan selalu dibandingkan dan ini yang menyebabkan kebudayaan bersifat dinamis. Seorang pekerja harus mengerti
3.
4.
5.
6.
7.
dan menerima budaya lokal, bahkan ketika pekerja masyarakat mengangkat isu-isu HAM, maka perlu menghormati dan menerima pentingnya budaya lokal dan menggunakannya sebagai sebuah titik permulaan untuk bekerja menuju perubahan. Menghargai sumber daya lokal Pengembangan masyarakat berprinsip pada keswadayaan, dimana masyarakat pada hakekatnya bergantung pada sumber daya mereka sendiri, ketimbang bergantung pada sumber daya yang diberikan secara eksternal. Salah satu kontradiksi bahwa pengembangan masyarakat dimulai dengan perubahan dari bawah adalah mereka sering bergantung pada pendanaan pemerintah. Ketergantungan pada pemerintah seharusnya dalam jangka pendek karena pada pengembangan masyarakat bottom-up dan berakhir dengan masyarakat swadaya dengan sumber daya yang ada. Menghargai ketrampilan lokal Salah satu dari menghargai sumber daya lokal adalah dengan menghargai ketrampilan lokal karena dengan ketrampilan lokal maka masyarakat akan bisa mencapai kemakmuran. Mengolah sumber daya yang ada dengan ketrampilan lokal, misalnya ketrampilan membuat tahu. Menghargai proses lokal Proses-proses yang digunakan tidak perlu diimpor karena ada proses-proses lokal yang dimengerti dan diterima dengan baik oleh masyarakat lokal (McCowan, 1996). Misalnya akan diadakan rapat, maka segala proses untuk terlaksananya kegiatan tersebut bisa dilaksanakan oleh masyarakat lokal. Bekerja dalam solidaritas Sebuah komponen kunci dari kerja pengembangan masyarakat adalah gagasan bekerja dalam solidaritas dengan warga masyarakat. Seorang pekerja harus menyediakan waktu dan memahami kesulitan-kesulitan masyarakat lokal, tujuan dan aspirasinya. Sebagai hasilnya seorang pekerja mampu bergabung dengan warga masyarakat dalam perjuangan mereka dan dengan arah yang sama. Landasan ideologis dan teoritis untuk perubahan dari bawah Perubahan dari bawah dibangun di atas landasan ideologi dan teori dan para pekerja masyarakat. Perubahan dari bawah memiliki mazhab : pluralisme, sosialisme demokratis, anarkhisme, post-kolonialisme, post-modernisme dan feminisme.
Pengembangan masyarakat harus selalu berupaya untuk memaksimalkan partisipasi. Sebuah pemahaman partisipasi serta kemampuan untuk memadukannya sebagai komponen pusat dalam kerja masyarakat adalah sesuatu yang esensial. Perubahan dari bawah berada pada jantung pengembangan masyarakat dan partisipasi mengaktifkan nilai-nilai : pengetahuan, ketrampilan, kebudayaan, sumber daya dan proses-proses lokal. Partisipasi merupakan hak dan sanagt vital dalam aspirasi-aspirasi demokratif partisipatif. Melakukan kerja masyarakat tidaklah mudah dan bukan tugas yang sederhana tetapi banyak konflik, dilema dan masalah yang akan dihadapi oleh seorang pekerja masyarakat.
Kesimpulan Tipologi dalam community development meliputi : development for community, development with community dan development of community.
Aktor Utama Bentuk hubungan Pengambil
Development for community Aktor luar Sosialisasi konsultasi Aktor dari luar
Development with community Aktor luar dengan masyarakat lokal Kolaborasi
Development community Masyarakat lokal
Self-Mobilization empowerment Aktor dari luar bersama Masyarakat lokal
of
keputusan Pelaksana
Aktor dari luar
Bentuk kegiatan
proyek
masyarakat lokal Aktor dari luar bersama Masyarakat lokal masyarakat lokal Proyek dan program Pengembangan sistem dan penguatan lembaga
Keterangan : Development for community adalah bentuk community development dimana masyarakat ditempatkan sebagai obyek kegiatan karena berbagai inisiatif, perencanaan dan pelaksanaan oleh aktor dari luar. Aktor dari luar ini dapat saja telah melakukan riset, konsultasi dan melibatkan tokoh setempat namun keputusan dan sumber daya pembangunan tetap menjadi aktor luar tersebut. Berbagai implementasi model ini memperlihatkan bahwa pada kegiatan ini justru hanya akan menimbulkan ketergantungan yang semakin besar dari masyarakat terhadap aktor dari luar. Development with community ditandai secara khusus dengan kuatnya kerjasama partisipatif antara aktor luar dan masyarakat setempat. Keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama dan sumber daya yang dipakai berasal dari kedua belah pihak. Bentuk ini paling populer dan banyak diaplikasikan oleh berbagai pihak dengan menekankan sinergisitas antara potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal dengan yang dikuasai oleh aktor dari luar. Keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan juga diharapkan dapat mengembangkan rasa memiliki terhadap inisiatif pembangunan yang ada sekaligus membuat proyek pembangunan menjadi lebih efisien. Development of community adalah proses pembangunan yang baik inisiatif, perencanaan dan pelaksanaannya dilaksanakan sendiri oleh masyarakat. Masyarakat menjadi pemilik dari proses pembangunan. Peran aktor dari luar dalam kondisi ini lebih sebagai aktor pendukung bagi proses pembangunan. Bentuk community development ini merupakan yang diidealkan oleh beberapa pihak khususnya ORNOP dan pemerintah namun dalam kenyataan komunitas yang mampu membangun dirinya sendiri tidaklah terlalu banyak. Untuk mengarah kebentuk community development ini berbagai program peningkatan kapasitas untuk masyarakat lokal banyak dilaksanakan dengan harapan bila kapasitas masyarakat meningkat maka mereka akan mampu membangun dirinya sendiri. Dalam pendekatan ini peran pihak luar lebih menekankan pada proses penguatan kapasitas komunitas melalui sarana pendidikan kritis (liberative education) dan pengorganisasian, mengingat umumnya masyarakat lapisan bawah merupakan komunitas yang mengalami hegemoni budaya sehingga proses penyadaran dan pengorganisasian menjadi hal penting. Ketiga pendekatan tersebut pada dasarnya memiliki tujuan akhir yang sama yaitu memperbaiki kualitas kehidupan dan kelembagaan masyarakat lokal. Diantara ketiganya, pendekatan yang paling ideal adalah Development of community karena lebih berorientasi pada pemberdayaan bertumpu pada kekuatan komunitas sehingga mengurangi kecenderungan ketergantungan dengan pihak luar. Sumber: Jim IFE & Frank Tesoriero, 2008 “Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi”, Edisi 3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
