http://karyailmiah.polnes.ac.id
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) KELURAHAN PENERIMA BANTUAN PNPM-MANDIRI PERKOTAAN SAMARINDA Sucipto (Staf Pengajar Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda) Abstrak
SUCIPTO: Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan keterampilan kepada pengurus unit pengelolaan keuangan sesuai standard operasional peaksanaan PNPM, memberikan informasi pengelolaan keuangan sesuai dengan penyelenggaraan pembukuan yang baik, memberikan akuntabilitas pembukuan dana UPK yang lebih baik dan memberikan informasi pengelolaan keuangan kepada semua pihak yang terkait. Metode Penelitian yang yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan keualitatif diskriptif yang mendiskripsikan tentang kelompok kegiatan masyarakat, melakukan indentifikan laporan keuangan, megidentifikasi kelompok masyarakat serta melakukan monitoring atas kegiatan yang telah dilakukan kelompok masyarakat.Hasil penelitian ini ditemukannya beberapa hal, yaitu ditemukannya tingkat kehadiran peserta dari 5 hari pelaksanaan kegiatan pelatihan hanya 85% tingkat keseriusan dari seluruh peserta yang hadir selama 4 hari berturutturut, dan yang hadir 3 hari sebanyak 13%, dari 85% tersebut menunjukan adanya pehamaman yang baik diperoleh dari peserta pelatihan. Hal ini tampak dari hasil evaluasi ditemukan nilai 90 yang diperoleh peserta dan 8 orang yang memperoleh nilai 80. Kata Kunci: Pelatihan, Akuntabilitas, Pengelolaan, Keuangan, Masyarakat.
PENDAHULUAN Krisis ekonomi tahun 1998 yang berkepanjangan memicu krisis multidimensional dan akibat yang paling dirasakan masyarakat Indonesia secara luas adalah dampak di sektor ekonomi. Pada lapisan sektor ekonomi kerakyatan, ternyata sektor usaha yang cukup "tahan banting" oleh terpaan badai krisis ini adalah usaha di tingkatan atau skala mikro dan menengah. Skala mikro itu seperti; UKM, usaha rumahan, pedagang kecil, bengkel motor dan sebagainya. Namun keberpihakan pemerintah kepada pengusahapengusaha kecil masih sangat kurang. Dalam menjawab persoalan ini, pada tahun 1999 pemerintah mulai membuat program seperti PNPM, PNPM Mandiri Perkotaan, KUR, dan sebagainya, yang kesemuanya dalam rangka mensejahterakan
JURNAL EKSIS Vol.8 No.2, Agustus 2012: 2168 – 2357
rakyat miskin atau golongan pendapatan sangat rendah. Keberhasilan program ini tentunya akan berdampak kepada pulihnya perekonomian Indonesia dari keterpurukan atau paling tidak perekonomian negara ini dapat bertahan menghadapi krisis ekonomi global yang dipicu oleh negara adidaya Arnerika Serikat. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah program dalam upaya mewujudkan keberpihakan pemerintah kepada kalangan usaha kecil dalam rangka menumbuh kembangkan lagi usaha-usaha mereka yang terhambat akibat krisis serta sifatnya dapat pula mengentaskan masyarakat yang berada pada kelompok masyarakat miskin kota. Namun pada pelaksanaanya program ini mempunyai kendala terutama pada distribusi dan guliran dana program ditengah masyarakat miskin kota. Menurut laporan Penilaian Kinerja
Riset / 2326
Pembukuan BKM yang dikeluarkan oleh PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan), penilaian kinerja laporan keuangan dari aspek sistem akuntansi, aspek pelaporan dan monitoring terhadap kelompok masyarakat penerima dana PMPN masih lemah. Padahal kunci keberhasilan program kerakyatan ini adalah menjalankannya dengan sungguh-sungguh di mana akuntabilitas keuangan menjadi prioritas utama, karena mempunyai peran yang sangat penting dan mutlak diperlukan demi keberlanjutan program pemerintah ini. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapatlah disusun rumusan masalah sebagai berikut: (1) Banyak BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) belummemperoleh PELATIHAN pembukuan sebagaimana kondisi yang diketemukan BPKP, (2) Perlu pendampingan dari poltek, karena alasan Kajian dan kaum Intelektual yang menyimpulkan guna memperoleh penilaian kinerja yang obyektif terhadap pelaksanaan program PNPM-Mandiri Perkotaan diperlukan pihak yang dianggap NETRAL, yaitu Perguruan Tinggi", (3) Minimnya ketrampilan pembukuan pengelolaan keuangan yang dimiliki oleh pengurus BKM. Konsultan Management Wilayah/ KMW 13 dengan wilayah kerj a 13 kabupaten/ kota di propinsi Kalimantan Timur, konsekuensinya terdapat dana PNPM-Mandiri Perkotaan lebih dari 15,3 milyar. Dapat dibayangkan jalannya program ini, apabila akuntabilitas terutama dalam laporan keuangan tidak dilakukan secara benar dan sesuai standard yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan dari pelatihan ini diharapkan sebagian besar pengurus Unit Pengelola Keuangan (UPK) mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar operasional pelaksanaan PNPMMandiri Perkotaan yang diukur dengan kreteria memadai dan sangat memadai. Sebagai upaya memberikan informasi keuangan, penyelengaraan pembukuan perlu dilaksanakan tepat waktu dan benar. Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil pelatihan akuntabilitas keuangan ini adalah; (1) Kemapuan peserta pelatihan dalam hal pembukuan manual maupun elekronik akan bertambah atau meningkat, (2) Kemampuan peserta pelatihan (penglola UPK) dalam pelaporan keuangan akan membantu pekerjaan dalam menjalankan operasional BKM, (3) Program-program akan berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu dan tepat sasaran, (4) Permasalahan dana yang tidak terserap atau tidak terealisasi dalam proyek jumlahnya akan semakin menurun, (5) Karena akuntabilitas keuangan sudah sedemikian baik dan memadai (indikator penilaian), maka akan timbul kepercayaan masyarakat kepada program PNPM Mandir Perkotaan. Sehingga kegiatan-kegiatan yang diprakarsai oleh kelompok-kelompok masyarakat atau KSM akan bermunculan. (6) Dari
Riset / 2327
kegiatan Kelompok Swadaya Masyarkat akan muncul tenaga-tenaga terampil dari lingkungan mereka, (7) Pelatihan ilmu akuntansi bagi kelompok masyarakat sasaran diharapkan akan memberikan dampak berpikir kronologis, dan konsisten sehingga menjadi bekal bagi mereka untuk bertindak kritis dalam menjalani hidup seharihari. MATERI DAN METODE Agar tujuan pelatihan dapat tercapai, maka tim peneliti akan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Mengumpulkan data kelompok masyarakat yang menerima bantuan dana PNPM Mandiri Perkotaan pada 24 kelurahan di Kota Samarinda. Dalam hal ini tim peneliti melakukan konsultasi dengan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) VI Kalimantan Timur, dan dengan pihak-pihak yang terkait seperti Pemkot Samarinda, Departemen Pekerjaan Umum/ Kecipta Karyaan. b. Melakukan kegiatan identifikasi laporan keuangan terhadap kelompok masyarakat penerima bantuan. Pada kegiatan ini, tim melakukan survei awal dengan cara wawancara dan menyebarkan daftar pertanyaan yang terkait dengan unsur-unsur dalam laporan keuangan, termasuk apa saja yang menjadi penghambatnya. c. Setelah mengidentifikasi kelompok-kelompok selanjutnya dilakukan persiapan pelatihan dengan kegiatan antara lain : berkonsultasi dengan pihak jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda, menentukan ruangan pelatihan, berapa jumlah peserta pelatihan yang ideal, menentukan jumlah instruktur serta kualifikasinya, menyusun materi pelatihan yang sesuai, menentukan jadwal pelatihan, merancang evaluasi untuk mengukur kemampuan daya scrap peserta. Evaluasi dilakukan dengan cara memberikan materi latihan membuat laporan keuangan sesuai dengan standar/format PNPM-Mandiri Perkotaan. d. Melakukan kegiatan monitoring dengan cara : 1. Mengunjungi kelompok masyarakat penerima bantuan untuk memeriksa laporan pertanggung jawaban keuangan dana PNPM-Mandiri Perkotaan. 2. Jika laporan belum sesuai dengan format yang ditentukan maka tim akan memberikan bimbingan/bantuan. Realisasi Pemecahan Masalah. Dalam memecahka rumusan masalah yaitu bagaimanakah akuntabilitas keuangan Unit
JURNAL EKSIS
Vol.8 No.2, Agustus 2012: 2168 – 2357
http://karyailmiah.polnes.ac.id Pengelola Keuangan agar sesuai dengan Standard Operasional Prosedur Manajemen Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan adalah melakukan pelatihan akuntabilitas keuangan selama 5(lima) hari yang terbagi dalam pokok bahasan meliputi: 1. Hari pertama pelatihan meliputi; ceramah dengan materi pembahasan meliputi : (a) Bukti Kas Masuk, (b) Buku bank, (c) Bukti Kas Keluar, (d) Buku Kas Harian (e) Catatan Uang Masuk (f) Catatan Uang Keluar, dan disertai pembahasan dengan contoh soal 2. Hari kedua materi pelatiha adalah ceramah dengan materi pembahasan meliputi :(a) Kartu Pinajam KSM, (b) Buku Inventaris, (c) Buku Pendapatan dan Biaya, (d) Buku Besar dan Neraca Saldo (e).Laporan Rugi Laba, (f) Neraca, (g)Transaksi Non Kas berikut dengan contoh soal 3. Hari Ketiga adalah kegiatan tutorial dimana fungsinya adalah untuk mengetahui seberapa jauh menguasaan peserta pelatihan dalam mencerna pokok-pokok bahasan yang telah mereka peroleh selama 2 hari. Disamping itu, kegiatan ini memberikan kesempatan pada peserta untuk menanyakan kepada tutor pada bagian materi mana saja yang masih merupakan kendala dalam penyusunan laporan keuangan UPK. 4. Hari Keempat adalah pengenalan peserta pelatihan kepada pemakaian komputer yang bertujuan untuk memperkenalkan proses data elektronik. Karena sebagian besar pengelola UPK masih menggunakan cara tulis menulis dengan alat bantu hitung berupa kalkulator. Cara pencatatansemacam ini sefain memakan waktu cukup lama juga tingkat kesalahan perhitungan cukup tinggi. Sehingga cukup merepotkan bagi pengelola UPK yang memilki keterbatasan waktu. Dengan menggunakan ruang praktikum komputer jurusan akuntansi, para peserta mengenal, membahas dan mempraktikan bagaimana memproses laporan keuangan UPK dengan pokok bahasan yaitu: Mengenal worksheet/ lembar kerja elektronik. Mengenal bentuk tabelaris yaitu rows(baris) dancoloumn(kolom) Pengenalan bentuk label/ karakter dan nilai angka (value) Penjelasan antar lembar kerja dan membuatnya dalam sebuah laporan keuangan UPK. 5. Hari Kelima sebagai hari penutup pelatihan adalah penyelenggaraan evaluasi dimana bertujuan untuk mengetahui kemampuan para peserta setelah mengikuti ceramah, mengerjakan tutorial dan mengerjakan laporan keuangan melalui komputer. Selain itu peserta juga diminta untuk menjawab 8 soal secara tertulis tentang kondisi UPK yang dikelolanya.
JURNAL EKSIS Vol.8 No.2, Agustus 2012: 2168 – 2357
Khalayak Sasaran a. Khalayak sasaran dalam pelatihan ini ialah kelompok masyarakat yang telah menerima bant ian dana PNPM Mandir Perko tan rJi Kota Samarinda yang tersebar pada 24 kelurahan. b. Khalayak sasaran yang dipilih adalah kelompok masyarakat yang disinyalir kurang memahami cara menyusun laporan keuangan proyek. Oleh karenanya tim peneliti akan berkonsultasi banyak kepada KonsuItan Manajemen Wilayah VI Kalimantan Timur yang berkedudukan di Samarinda sebagai badan yang lebih mengetahui kondisi wilayah kerjanya. c. Untuk Samarinda sendiri terdapat 53 BKM yang membawahi setiap UPK yang ada di wilayah perkotaan. Jumlah BKM ini sama dengan jumlah kelurahan yang terdapat disamarinda. d. Berikut adalah nama-nama kelurahan yang ada di Samarinda. Kota Samarinda sendiri dengan jumlah penduduk sekitar 704.924 jiwa, memperoleh bantuan yang tersebar ke 25 kelurahan pada tahun 2007 dengan 4 wilayah kecamatan, antara lain : Kecamatan Samarinda Seberang, Samarinda Ilir, Samarinda Utara, dan Sungai Kunjang yang menerima alokasi dana PNPMMandiri Perkotaan sebesar Rp.10,3 miliar yang sepenuhnya dari pemerintah pusat. e. Untuk tahun 2008 ini mendapat tambahan lokasi PNPM MANDIRI PERKOTAAN mencapai 34 Kelurahan dengan total alokasi dana sebesar Rp. 11,9 miliar. f. Dengan tambahan dana yang diperoleh dari Pemkot Samarinda sehingga jumlahnya menjadi Rp. 15,3 miliar. Dengan demikian diharapkan setiap kelurahan memperoleh bantuan dana rata-rata sebesar Rp. 500 juta secara bertahap. g. Mengacu kepada hasil temuan BPKP yang dilakukan terhadap Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) XIII propinsi Kalimantan Timur terdapat bebrapa kondisi yang harus menjadi perhatian dalam penyelengaraan program PNPM Mandiri Perkotaan antara lain ; 1. Kondisi : Keterlambatan membuat dan menyerahkan laporan pembukuan karena ketidak pahaman sekretariat BKM dan staffhya. Sehingga berakibat progres report kemajuan dan hambatan kegiatan BKM menjadi tidak temonitor. 2. Kondisi : kegiatan yang belum merata ke seluruh BKM seperti pelatihan ekonomi mikro/ PEMBUKUAN serta pelatihan teknis BKM lainnya. 3. Kondisi : Realisasi keuangan BKM masih rendah.
Riset / 2328
4. Kondisi :Adanya keterlambatan pelaporan menimbulkan penundaan kegiatan yang berkepanjangan. 5. Kondisi : Kemampuan SDM pengelola BKM di setiap kelurahan secara umum masih rendah. Dalam rangka membekali unsur-unsur penanggung jawab keuangan program, maka dirasa perlu dan penting untuk memberikan keterampilan dalam menjalankan akuntabilitas keuangan. Saat ini keberadaan Badan Keswadayaan Masyarakat/ BKM hampir merata di setiap kelurahan kota Samarinda. Jumlah penduduk Samarinda tahun mencapai 704.924 jiwa. Dari jumlah tersebut terdapat sekitar 91.072 jiwa atau 22.768 kepala keluarga(KK) dalam kondisi miskin atau rawan kemiskinan. Bila dihitung secara prosentase sebesar kurang lebih 13% dari jumlah penduduk Samarinda dalam kondisi miskin. Hal ini cukup beralasan dengan adanya krisis ekonomi yang berimbas kepada hilangnya lapangan pekerjaan, teerutama di sektor perkayuan. Usaha-usaha yang dapat diiakukan oleh masyarakat lapisan ini adalah dengan cara membuka usaha kecil-kecilan misalnya saja usaha warung sembako, warung makanan dan minuman, bengkel sepeda motor, kerajinan, dan aneka industri rumah tangga Kelompok sasaran PNPM Mandiri Perkotaan adalah masyarakat miskin di wilayah kelurahan sasaran yang kriterianya ditentukan sendiri oleh masyarakat setempat yang masuk dalam daftar PS. Hal tersebut membuat ruang yang cukup fleksibel bagi masyarakat sendiri untuk berpartisipasi dalam menentukan siapa yang mereka maksudkan sebagai masyarakat miskin tersebut. Selanjutnya sejalan dengan kebijakan di atas, kelompok sasaran untuk program pinjaman bergulir adalah rumah tangga atau keluarga miskin yang : 1. Akan memulai usaha baru dan f atau sudah mumpunyai usaha mikro yang layak dikembangkan dan memberikan kontribusi secara langsung bagi penciptaan peluang usaha serta kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin di wilayahnya; 2. Kebutuhan modal pinjaman untuk tahap pertama tidak lebih dari Rp. 500,000,,sedangkan selanjutnya dapat bertambah sesuai dengan kemampuan UPK,-. Bagi peminjam yang nilai pinjaman per individunya cukup besar dan tidak dapat dilayani oleh keuangan UPK, didorong untuk memperoleh akses ke sumber/lembaga keuangan formal di sekitarnya; 3. Memiliki motivasi dan tanggung~awab tinggi untuk mengembalikan pinjamannya. 4. Tidak mempunyai akses atau belum terjangkau
Riset / 2329
pelayanan lembaga keuangan. Langkah-langkah untuk mencapai kelompok sasaran tersebut adalah sebagaiberikut : (1) Identifikasi rumah tangga miskin oleh masyarakat melalui pemetaan, (2) kemiskinan, (3) Identifikasi rumah tangga miskin yang sesuai dengan kelompok sasaran, (4) Identifikasi calon anggota KSM (sesuai dengan kelompok sasaran PNPM MANDIRI PERKOTAAN) dalam rangka pembentukan KSM bare. Tahapan ini paralel dengan sosialisasi program pinjaman bergulir tentang gambaran pelaksanaan program pinjaman bergulir: sasarannya, pendekatannya, kriteria kelayakan kelompok, fungsi kelompok, proses pemilihan anggota dan lain-lain. Informasi diberikan baik kepada calon anggota KSM baru maupun anggota KSM yang sudah ada (existing); Phase pelaksanaan Phase pelaksanaan pinjaman bergulir dapat dimulai setelah berbagai langkah strategis dalam phase persiapan dilakukan. Berbagai kegiatan strategis yang perlu dilakukan dalam phase pelaksanaan sebagai mana ditampilkan pada tabel 2. Phase terminasi Phase terminasi bukan berarti barn dilakukan menjelang proyek berakhir, melainkan sudah merupakan satu strategi yang inheren dalam setiap langkah mulai dan phase persiapan, pelaksanaan dan menjelang akhir sebuah proyek. Namun memang ada langkah-langkah strategic yang perlu dilakukan pada menjelang akhir proyek agar dapat lebih menunjang kelestarian kegiatanmeskipun proyek telah berakhir: Monitoring dan Indikator Keberhasilan Monitoring proyek secara umum bertujuan untuk mengukur kinerja proyek berdasar pada tujuan proyek yang telah dirumuskan, input, aktivitas serta output. Sedangkan monitoring program pinjaman bergulir bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan pinjaman bergulir dari UPK kepada nasabah sehingga tujuan program pinjaman bergulir tercapai. Monitoring serta evaluasi pinjaman bergulir didasarkan pada kerangka logis (logical framework) yang telah dirumuskan dan terdiri dari 29 indikator keberhasilan yang akan digunakan untuk menguji apakah tujuan serta 5 output dari strategi pendukung telah tercapai. Sedangkan monitoring kinerja UPK akan didasarkan pada sistim pembukuan yang standar, sistim pengelolaan pinjaman dan nasabah, serta sistim pemeriksaan UPK. Informasi yang akan didapat
JURNAL EKSIS
Vol.8 No.2, Agustus 2012: 2168 – 2357
http://karyailmiah.polnes.ac.id dari sistim pelaporan tersebut antara lain : infonnasi pengenai transaksi pinjaman, kuatitas pinjaman, serta tingkat kesehatan UPK. Khususnya untuk pemeriksaan tingkat kesehatan UPK, KMW dapat bekerjasama dengan konsultan/lembaga external yang mempunyai kompetensi di bidang itu. 1. Monitoring dan evaluasi kinerja pinjaman bergulir secara umum. Monitoring kinerja pinjaman bergulir secara umum didasarkan pada kerangka logis yang terdiri dari satu tujuan umum, satu tujuan pinjaman bergulir, 5 (lima) output/hasil pinjaman bergulir dan 29 indikator kinerja sebagaimana tertera Tabel 4. Indikator Tingkat kesehatan pengelolaan dana bergulir UPK Indikator tingkat kesehatan pengelolaan dana bergulir : (a) Pada akhir proyek, tingkat pengembalian pinjaman (Saldo pinjaman dikurangi tunggakan 3 bulan atau 3 kali angsuran atau lebih dibagi saldo pinjaman kali 100%) minimal 90%, (b) Sebanyak 100% pemanfaat langsung pinjaman bergulir termasuk dalam kategori keluarga miskin yang ada di PS, (c) Minimal (1PK tidak rugi artinya, jumlah biaya dan risiko pinjaman tidak lebih besar dari pendapatan UPK.
pinjaman. Untuk memudahkan UPK yang baru akan mulai beroperasi dan kemungkinan belum mempunyai kemampuan untuk menentukan tingkat jasa pinjaman, di bawah ini dikemukakan suatu contoh cara perhitungan suku bunga yang berorientasi kepada pasar. Namun sekali lagi kepada mereka tetap hares diberikan penjelasan khusus mengenai hal tersebut, baik lewat pelatihan maupun pendampingan langsung di lapangan. Perhitungan jasa pinjaman yang berorientasi pada suku bunga pasar Jasa pinjaman. yang ditetapkan oleh UPK adalah 1,5%/tetap perbulan atau equivalent dengan 2,77%/menurun perbulan atau 33% efektif pertahun. Komponen dana tanggung renteng akan dikembalikan ke kelompok sebagai insentif apabila kelompok tersebut membayar tepat waktu. Dengan demikian, dari contoh tersebut sebetulnya bunga yang dinikmati oleh UPK hanya 28% efektif pertahun. Provisi dan administrasi
Skema Pinjaman Bergulir
Misalnya provisi dan administrasi sebesar 1% dari total pinjaman yang disetujui dan dibayar dimuka sekaligus.
Jasa Pinjaman
Jangka waktu pinjaman
Pada prinsipnya jasa pinjaman dalam rangka program pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan adalah menganut tingkat suku bunga yang berorientasi pada pasar. Itu berarti pinjaman bergulir akan bermain dengan bunga wajar dan tidak disubsidi. Hal ini dimaksudkan agar baik pengelola maupun peminjam tidak mempunyai anggapan bahwa pinjaman ini merupakan pinjaman cuma-cuma yang tidak perlu dikembalikan. Dengan berorientasi bunga pasar, dimaksudkan Jasa pinjaman yang diberlakukan dapat menutup biaya pengelolaan pinjaman bergulir yang berupa antara lain : biaya dana (bila ada), biaya operasional, biaya inflasi, biaya cadangan pinjaman bermasalah, serta tingkat keuntungan yang diharapkan guna terus memupuk modal sendiri. Dengan demikian, di kemudian hari, penentuan tingkat jasa pinjaman dari satu UPK dengan lainnya kemungkinan bisa raja berbeda tergantung berbagai komponen yang disebutkan di atas, serta kompetisi dengan lembaga keuangan mikro setempat. Untuk keperluan tersebut kepada setiap UPK harus diberikan teknik atau cara perhitungan jasa pinjaman sehingga mereka dapat melakukannya sendiri dan kemudian mengkomunikasikannya kepada kelompok nasabah sehingga terjadi sating pengertian dan pemahaman bersama mengenai tingkat jasa
JURNAL EKSIS Vol.8 No.2, Agustus 2012: 2168 – 2357
Karena sifat pemanfaatan pinjaman dalam PNPM MANDIRI PERKOTAAN adalah untuk modal kerja jangka pendek, maka ditetapkan jangka waktu pinjaman maksimal adalah 12 bulan dan apabila memungkinkan untuk lebih pendek akan lebih baik tergantung jenis usaha serta putaran usahanya. Jenis usaha perdagangan, waning, kaki lima, home industri dan lain-lain yang putaran usahanya setiap hari atau minggu, dapat mengambil jangka waktu lebih pendek 1- 3 bulan. Sebaliknya jenis usaha seperti : penggemukan ternak, ayam petelor, mebel, usaha sayuran dan lain-lain yang putarannya memerlukan waktu 2-3 bulan, jangka waktunya harus lebih panjang dengan maksimum 12 bulan. Cara angsuran. Cara mengangsur ditentukan oleh selain jenis dan putaran usaha, juga oleh sistim bunga yang digunakan, tetap atau menurun. Jenis usaha dengan putaran cepat seperti harian atau mingguan sebagaimana disebutkan di atas, sebaiknya mengangsur dengan cara harian, mingguan, atau paling tidak bulanan. Sebaliknya jenis usaha dengan putaran lebih lambat seperti 2 atau 3 bulanan, angsuran pokok pinjaman bisa tiga
Riset / 2330
bulanan atau empat bulanan tetapi j asa pinjaman harus dibayar setiap bulan.Menyangkut sistim bunga yang dipakai, apabila yang dipakai bunga tetap, maka cara angsuran harus rutin setiap minggu/bulan dan terdiri dari pokok + bunga yang besarnya tetap/sama dan biasanya sudah tercantum dalam tabel. Sebaliknya, bilamana yang dipakai adalah bunga menurun, cara angsuran dimungkinkan untuk angsuran pokok dibayar setiap lebih dari 1 bulan (dua bulanan, triwulan atau lebih) tetapi jasa pinjaman harus tetap dibayar setiap bulan.
4.
5.
6.
Masa tenggang. Karena sifat pinjamannya yang jangka pendek, sebaiknya untuk sementara tidak perlu diberikan masa tenggang terlebih dahulu. Namun kalaupun dengan berbagai alasan yang masuk akal dari sisi nasabah mereka memerlukan masa tenggang, dapat diberikan berkisar 1-2 bulan. Selama masa tenggang angsuran pokok belum perlu dibayar namunjasa pinjaman harus tetap dibayar.
7.
8.
dana semakin membesar dan menjangkau KSM yang lebih luas. Keberadaan UPK secara tidak langsung muncul sebagai "kompetitor" dari lembaga keuangan konvensional. Hal ini dikarenakan syarat-syarat simpan pinjam ditentukan oleh KSM yang besangkutan. UPK beserta warga miskin dan unit terkait sangat berkepentingan dengan laporan rugi laba dan neraca UPK. Kemampuan UPK yang masih kurang dalam pencatatan keuangan serta ketepatan dan kecepatan laporan keuangan. Hal ini berakibat kepada melambatnya aktivitas UPK lainnya misalnya saja kebutuhan KSM tidak dapat dipenuhi dengan segera. UPK mempunyai ketergantungan yang sangat besar kepada fasilitator kelurahan (FASKEL) dalam menghasilkan laporan keuangannya. UPK membutuhkan bentuk pendampingan dalam ketrampilan pencatatan keuangan. Oleh karenan itu pelatihan-pelatihan secara bertahap dan berkesinambungan dirasa sangat bermafaat bagi UPK, terutama dari perguruan tinggi sebagai lembaga keilmuan.
Jaminan Saran Dalam pinjaman bergulir PNPM MANDIRI PERKOTAAN, jaminan fisik tidak diutamakan. Oleh karena itu untuk menggantikannya perlu dikembangkan j aminan alternatif berupa : (1) Kriteria kelayakan kelompok dalam arti kelompok yang memenuhi kriteria kelayakan paling tidak cukup solid dan anggotanya telah bersepakat mengenai resiko pinjaman yang akan terjadi, (2) Dana tanggung renteng, (3) Tabungan yang dimotivasikan oleh UPK dan dimobilisasi sendiri oleh kelompok dan ditempatkan di bank terdekat sesuai pilihan kelompok. Tabungan ini juga dapat dieksekusi ofeh UPK apabifa terdapat tunggakan angsuran dari kelompok dengan melalui prosedure perbankan yang biasa, (4) Mekanisme pengamanan pinjaman yang dikembangkan oleh kelompok secara internal di mana kalau ada anggota yang wan prestasi, kelompok atau ketua mempunya kuasa untuk menetapkan sanksi, termasuk menjual barang milik pribadi anggota yang bersangkutan bila diperlukan.
DAFTAR PUSTAKA
KESIMPULAN DAN SARAN
Panduan Pengelolaan Program fffbah DP2M Ditjen Dikti — Edisi VTIBDS LPPM UNS. 2005.
SimpuIan 1. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah lembaga penyalur dana bergulir kepada Unit Pengelola Keuangan('UPK). 2. UPK akan menyalurkan dana tersebut kepada Kelompok Swadaya Masyarakat(KSM). 3. Pengelolaan dana secara sungguh-sunguh oleh UPK mempunyai kecenderungan guliran
Riset / 2331
1. Dan rata-rata usulan peserta, agar pelatihan akuntabilitas keuangan diadakan secara berkala dan berkesinambungan. 2. Guna mewujudkan maksud tersebut, UPK sepakat bahwa Politeknik Negeri Samarinda, khususnya jurusan akuntansi dapat berperan sebagai mediator antara UPK dengan pemerintah kota maupun propinsi baik dalam penyelenggaraan pelatihan maupun analisa kebutuhan/ perlengkapan sarana penunjang pelatihan akuntabilitas keuangan. 3. 3. Pertuasan pefayan UPK dari tahun ke tahun semakin luas baik dalam skala 4. kabupaten/kota maupun propinsi. Untuk itu segala upaya strategi pelatihan hares terus dikembangkan guna membekali pengelola UPK agar dapat melayani KSM secara optimal dan memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak yang membutuhkan secara tepat dan cepat.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), http://www.pnpm mandiri.org Modul Manajemen Keuangan, Petunjuk dan Cara Pengisian Pembukuan UPK, PNPM Mandiri Perkotaan. 2007
JURNAL EKSIS
Vol.8 No.2, Agustus 2012: 2168 – 2357
http://karyailmiah.polnes.ac.id Keputusan Menko Kesra No:231 Kep/ Menko/ Kesral Vii! 2007 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor 28/Kep/Menko/Kesr&%Xi, 2OO6 Teataag Tim Peageadali Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pasar Keuangan Mikro. Pelatihan Kredit Usaha Mikro dan Kecil Bagi Bank Umum. Kerjasama LPPM UNS dengan BI Kediri. Anwar Prabu Mangkunegara. 2000. Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan, Jakarta: PT. Gramedia. Achmad, S. Ruky. 2001. Perorganisasian Potensi Pembangunan Masyarakat, Suatu Model Menumbuhkan Partisipasi. Makalah. KNPI Surakarta. --------, 2008. surat Dirjen Cipta Karya No. PR. 01.03-DC/524, tentang tahapan pencairan bantuan langsung tunai PNPM perkotaan. --------, 2005. Peran Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia UMKM di Era Otonomi Daerah, Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke 22 UNIBA. Solo, 20 Agustus 2005. ----------, 1984_ Pembangunan yang Memihak Rakyat, Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan.
JURNAL EKSIS Vol.8 No.2, Agustus 2012: 2168 – 2357
Riset / 2332
