AKUNTABILITAS KEGIATAN PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TERORISME MELALUI 32 FKPT TAHUN 2017 Oleh Dr. Amrizal, MM, Ak, CFE, CFrA, CA Inspektur BNPT Disampaikan Dalam Kegiatan Rakernas 32 FKPT Jakarta 22 Februari 2017
tupimpinan27april2012@hw
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif pada Seluruh Tahapan Proses Manajemen/Pengelolaan Keuangan Negara
Perumusan Kebijakan
Monitoring dan Evaluasi
Pelaporan
Perencanaan
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Penganggaran
AKUNTA-BILITAS KEUANGAN
WAJAR TANPA PENGECUALIAN
AKUNTABILITAS KINERJA
Panatausahaan
WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI
WTA GOOD GOVERNANCE & CLEAN GOVERNMENT
WTP
WILAYAH BEBAS dari KORUPSI
WBK
Pelaksanaan Anggaran
Peran Aparat Pengawasan Internal yang Optimal (Consulting & Assurance) 2
BNPT Perpres RI No.46/2010 Perpres No 12/2012
TUGAS TUGAS 1. Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang PT 2. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dlm pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang PT 3. Melaksanakan kebijakan di bid PT dgn membentuk Satgas2 yg terdiri dari unsur-unsur IP terkait sesuai dgn tupoksi dan kewenangan masing-masing
Pusat Pengendalian Krisis
FUNGSI 1. Penyusunan kebijakan, strategi, dan program di bid PT 2. Monitoring, analisa, dan evaluasi di bid PT 3. Koordinasi dlm pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal di bid PT 4. Koordinasi pelaksanaan Deradikalisasi 5. Koordinasi pelaks perlindungan thdp obyek yg potensil menjadi target serangan terorisme 6. Koordinasi pelaks penindakan , pembinaan kemampuan, dan kesiapsiagaan nasional 7. Pelaks Kerjasama Internasional di bid PT 8. Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian thdp program adm dan sumber daya, penindrta kerjasama antar instansi 9. Pengoperasian Satgas2 yg terdiri dari unsur IP terkait dlm pelaks pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan dan penyiapan kesiapsiagaan nas di bid PT
Fungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah penanganan krisis termasuk pengerahan sumber daya dlm penanggulangan aksi teroris
KEGIATAN DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN, PERLINDUNGAN DAN DERADIKALISASI I 1. Operasional Satgas Cegah dan Kontrapaganda 2. Penggalangan intelijen dalam rangka kontra propaganda khusus 3. Penyusunan Database Sistem Keamanan Objek Vital dan Lingkungan 4. Penyusunan SOP Sistem Keamanan Objek Vital dan Lingkungan 5. Sosialisasi SOP Sistem Keamanan Objek Vital dan Lingkungan 6. Kemitraan Sistem Keamanan Objek Vital dan Lingkungan 7. Pembuatan Buku Panduan Pengamanan Lingkungan 8. Sosialisasi Blueprint Perlindungan 9. Pelaksanaan Deradikalisasi di Dalam Lapas 10.Pelaksanaan Deradikalisasi di Luar Lapas 11.Kajian dan Sosilaisasi Pencegahan Terorisme 12.Rapat Kerja Nasional 32 FKPT 13.Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Terorisme melaluai FKPT 14.Rapat Koordinasi Nasional 32 FKPT 15.Minitoring Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui FKPT
ALUR PEMBIAYAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN FKPT PA -- >>PPK BENDAHARA BNPT
JUKNIS
PEMEGANG UANG MUKA KERJA DEPUTI 1 BNPT
U M K SATGAS PENCEGAHAN DI FKPT
KEGIATAN 1. Bidang Agama, Pendidikkan dan Dakwah melalui 32 FKPT 2. Bidang Ekonomi, Hukum dan Sosial Budaya melalui 32 FKPT 3. Bidang Media Massa melalui 32 FKPT 4. Bidang Pemuda dan Perempuan melalui 32 FKPT 5. Bidang Penelitian melalui 32 FKPT 6. Prioritas melalui 12 FKPT
PERWABKEU LAP GIAT
PELAKSANAAN KEGIATAN DI FKPT Peraturan Menteri Keuangan No. 33/PMK.02/2016 Ttg SBM Tahun 2017 Perjadin PMK 113 Syarat FB, FD, HD 1.
2. 3. 4. 5.
PERJALANAN DINAS PAKET MEETING Menurut PMK 113/2012, Perdirjen 22/2013
Dalam Kota FB
Luar Kota Paket Meeting Perdirjen 22/2013
Melibatkan Kantor Vertikal, berskala regional/nasional/internasional dan/atau mendapat persetujuan PPK dg pertimbangan dari sisi teknis dilaksnakan di luar kota satkerpenyelenggara. Surat undangan & ST min. Es II/Kpl Kantor, Absensi Menghsilkan output (transkrip, notulensi,laporan) Minimal dihadiri oleh Es. III baik penyelenggara maupun pihak yang diundang Surat Pernyataan bahwa fasilitas kantor tidak mencukupi (PJ Kegiatan, PPK, Pejabat Roum, Es II)
FD HD
FD & HD
Hanya di dalam kota dan berlaku 9 syarat sesuai perdirjen 22/2013
PERTANGGUNG JAWABAN UANG MUKA KERJA
Penggunaan UMK untuk membiayai pelaksanaan GIAT
Bukti-Bukti Pengeluaran Uang
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG AKUNTABEL
APBN
SYARAT TRANSAKSI YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN
TRANSAKSINYA BENAR
TRANSAKSINYA LENGKAP
JELAS SUMBERNYA
1. 2. 3. 4.
Ada kegiatannya Datanya akurat Aritmatiknya akurat Pencatatannya benar dalam buku yang tepat
1. 2. 3. 4.
Buktinya Lengkap Buktinya Relevan Buktinya Kompeten Pencatatan secara lengkap
1. 2. 3. 4. 5.
Ada program dan kegiatan Ada anggarannya Ada dasar hukumnya Ada hasilnya Ada manfaatnya
L A P O R A N SESUAI S A P
AKUNTABILITAS
KEUANGAN
KINERJA
Yang Paling Terakhir........
Kupas-kupas Buah Manggis........... Puas Nggak Puas Waktunya HABIIIISsssss....
Terima kasih atas perhatiannya dan mohon ma’af atas segala kekurangan “selamat bekerja”
15
TERIMA KASIH
