AKUNTABILITAS DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN

AKUNTABILITAS DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN Kandung Sapto Nugroho Email : [email protected]

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta KM 4 Serang

Abstract : One of the goals of accountability dalah application of the concept of service where it is a consciousness in order to restore the dignity of people in the region, providing educational opportunities in order to improve the quality of political democracy in the region, improving the efficiency of local public services and public services as well as closer to the community, increased acceleration of development in the region, reducing regional imbalance in development, is also expected that the implementation of the governing how good (good governance) which in the end is for the welfare of society. Formulation of the problem in this study that is how the application of the principles of good governance in Banten Provincial Government Education Department? This research used descriptive survey with quantitative research approaches. Objectives of this research is all education stakeholders in the province of Banten in this case the whole range of educational bureaucracy, all layers of civil society, and all employers who interact with the world of education. Mechanical determination of sample taken is quota sampling technique, the total sample will amount to 90 respondents. The conclusion of this study that the rate of application of the principle of good governance in the Department of Education when viewed on the principle of voice and accountability levels reached 46.75 application included in the category of poor governance. Kata Kunci : good governance, akuntabilitas publik

Istilah

good

membicarakannya.

governance

Konsep

good

sekarang ini sangat terkenal, hampir

governance idealnya menawarkan

semua

adanya partisipasi civil society dan

orang

pernah 20

peran swasta dalam pelaksanaan

dengan melakukan pekerjaan secara

pemerintahan

seolah

membawa

bertahap

angin

sebagai

justifikasi

perubahan yang dikehendaki akan

segar

karena

semakin

ini

governance

keberhasilannya. Hal ini nampak dari

dijadikan acuan kerja dalam sistem

apa yang disampaikan oleh Krina

birokrasi di Indonesia. Ketiga pilar

(2003: 7), bahwa: ”Membangun

good governance ini haruslah dalam

good governance adalah mengubah

posisi

cara kerja state, membuat pemerintah

good

kesetaraan

tidak

dalam

dicapai

besar

ketidakberdayaan pemerintah, saat konsep

sulit

semakin

kerangka saling mendominasi satu

accountable,

sama lain, demikian halnya dalam

pelaku-pelaku di luar negara cakap

proses kepemerintahan di Provinsi

untuk ikut berperan membuat sistem

Banten. Dinas Pendidikan Provinsi

baru yang bermanfaat secara umum.

Banten

Dalam konteks ini, tidak ada satu

dalam

menjalankan

kegiatannya juga mengacu prinsip-prinsip Good

good

membangun

tujuan pembangunan yang dapat

pada

diwujudkan

governance.

governance versi

dan

tingkat

dengan

baik

hanya

dengan mengubah karakteristik dan

UNDP

(1997): (1) Partisipasi; (2) Rule of

cara

Law;

(4)

pemerintah. Harus kita ingat, untuk

pada

mengakomodasi keragaman, good

(3)

Transparansi;

kerja

institusi

negara

dan

Responsif;

(5)

Orientasi

konsensus;

(6)

Kesetaraan;

(7)

governance juga harus menjangkau

Efektivitas

&

efisiensi;

(8)

berbagai tingkat wilayah politik. Karena

Akuntabel; dan (9) Visi strategik.

itu,

membangun

good

good

governance adalah proyek sosial

governance adalah mengenai sistem

yang besar. Agar realistis, usaha

tata kerja dalam penyelenggaraan

tersebut

pemerintahan dari pusat sampai ke

bertahap,

untuk

daerah di semua lini organisasi

fleksibilitas

dalam

birokrasi yang ada, sehingga untuk

konsep ini diperlukan agar dapat

mencapai

menangani realitas yang ada.”

Bidang

penelitian

keberhasilan

dalam

menerapkan good governance adalah

21

harus

dilakukan

secara

Indonesia, memahami

dan

Salah satu prinsip dari good

sekaligus

mendekatkan

goverance adalah akuntabilitas atau

pelayanan publik pada masyarakat,

tanggung jawab dimana dewasa ini

peningkatan

menjadi value yang didengungkan

pembangunan di daerah, mengurangi

oleh semua pihak dan tidak kalah

ketimpangan

dengan apa yang dilakukan oleh

daerah, diharapkan pula pelaksanaan

pemerintah. Pemerintah dewasa ini

cara berpemerintahan

menjanjikan

(good governance) dimana pada

atau

adanya

akuntabilitas

pertanggungjawaban

percepatan

pembangunan

di

yang baik

akhirnya adalah untuk kesejahteraan

yang

masyarakat.

menyeluruh di seluruh aspek dalam

Sejalan

menjalankan pemerintahan, dalam

dengan

analisis

kebijakannya

terhadap berbagai persoalan di dunia

pemerintah selalu menekankan aspek

pendidikan, dan visi pembangunan

akuntabilitas.

Provinsi

pelaksanaan

Banyak

pemerintah

Banten

yaitu

“Rakyat

daerah yang mengeluarkan peraturan

Banten Sejahtera Berlandaskan Iman

daerah

aspek

dan Takwa, maka Dinas Pendidikan

dengan

Provinsi Banten merumuskan Visi-

guna

akuntabilitas,

mendukung misalkan

dibentuknya Komisi Transparansi

nya

dan Partisipasi di Kabupaten Lebak

“Pendidikan Bermutu untuk Semua

Provinsi Banten adalah dalam rangka

Menuju Banten Bermartabat dan

memenuhi aspek akuntabilitas.

Sejahtera”. Visi pendidikan ini dapat

Salah

satu

tujuan

dalam

dijelaskan

dari

rangka

sebagai

mencapai

berikut;

(1)

akuntabilitas dalah penerapan konsep

Pendidikan di Banten harus dapat

pelayanan dimana ini merupakan

dijangkau oleh semua kalangan,

sebuah

rangka

terbebas dari persoalan mahalnya

mengembalikan harkat dan martabat

biaya pendidikan, terbebas kerusakan

masyarakat di daerah, memberikan

sarana–prasarana

peluang pendidikan politik dalam

terbebas

rangka

geografis yang terpencil; (2) Mutu

kesadaran

dalam

meningkatkan

kualitas

dari

serta

persoalan

letak

demokrasi di daerah, peningkatan

pendidikan

efisiensi pelayanan publik di daerah

untuk mencapai Standar Nasional

22

di

sekolah,

Banten

diarahkan

Pendidikan, yang difokuskan pada

(religius),

mutu tata kelola pendidikan, mutu

(berbudaya),

pendidik dan tenaga kependidikan,

(nasionalis dan patriotis), serta warga

mutu

dunia (humanis dan pluralis).

kurikulum

dan

bahan

masyarakat warga

Berdasarkan

pembelajaran, serta relevan dengan

lokal negara

visi

di

atas,

kebutuhan masyarakat dan pasar

maka disusunlah misi pendidikan

tenaga kerja. Bermutu juga bermakna

Provinsi

kemampuan

untuk

mencapai visi tersebut dalam tiga

menciptakan insan yang cerdas dan

misi pendidikan Provinsi Banten,

berdaya saing, yaitu insan yang

yaitu; (1) Meningkatkan pemerataan

mampu berkompetisi, baik di tingkat

dan aksesibilitas layanan pendidikan;

lokal,

(2) Meningkatkan mutu layanan

pendidikan

nasional,

maupun

Banten

sebagai

internasional; (3) Insan yang cerdas,

pendidikan

dimaksudkan sebagai insan yang

masyarakat dan kemitraan dengan

memiliki

dunia

kecerdasan

komprehensif majemuk), kecerdasan emosional

(kafah,

antara

yang

spiritual dan

Meningkatkan

meliputi:

pendidikan

(religius),

sosial,

dalam

pendidikan; mutu

di

kelembagaan

serta

partisipasi

usaha/industri

penyelenggaraan

kecerdasan

lain

serta

upaya

(3)

tata

kelola

semua

lini

penyelenggara

pendidikan.

intelektual dan kinestetik; (4) Insan

Dalam

yang berdaya saing bermakna insan

Rencana

Strategi

yang memiliki kompetensi sesuai

Dinas Pendidikan 2007-2012, Visi

dengan kebutuhan lapangan kerja,

dan misi di atas dirumuskan dalam

serta

rangka

memiliki

kecakapan

hidup,

kemandirian, dan

strategis

jiwa

mencapai sebagai

tujuan-tujuan berikut:

entrepreneurship sehingga memiliki

Memperluas

kreativitas dan kemampuan untuk

warga masyarakat untuk memperoleh

menciptakan

pekerjaan;

layanan pendidikan bermutu tanpa

dan (5) Insan bermartabat berarti

dibatasi oleh kendala ketersediaan

insan yang memiliki karakter atau

sarana prasarana pendidikan, letak

jatidiri, baik sebagai mahluk tuhan

geografis, maupun biaya pendidikan;

lapangan

23

kesempatan

1)

seluruh

2) Meningkatkan mutu dan relevansi

tahun 2004 mencapai 94,7%. Angka

pendidikan guna meningkatkan daya

partisipasi

saing

pendidikan,

Banten dapat diuraikan bahwa angka

meningkatkan kecakapan hidup, dan

partisipasi sekolah usia tujuh sampai

menumbuh

jiwa

12 tahun pada tahun 2002 mencapai

Meningkatkan

93,08%, kemudian pada tahun 2003

mutu tata kelola pendidikan dengan

mencapai 93,77% dan pada tahun

menerapkan

good

2004 mencapai 96,88%. Kemudian

governance guna memperbaiki citra

angka partisipasi sekolah usia 13

publik, menumbuhkan kepercayaan

sampai 15 tahun pada tahun 2002

masyarakat,

mencapai 76,96%, pada tahun 2003

keluaran

kembangkan

kewirausahaan;

3)

prinsip-prinsip

serta

martabat

sekolah

di

Provinsi


pemerintah dan masyarakat Banten. tujuan

2004 mencapai 81,89%. Kemudian

diperlukan

angka partisipasi sekolah usia 16

strategi dan kebijakan yang relevan

sampai 18 tahun pada tahun 2002

dengan upaya pencapaian tujuan

tidak tersedia, pada tahun 2003

maka di atas, yang secara singkat


dirumuskan

1)

2004 tidak tersedia (Rencana Aksi

Pemerataan dan perluasan akses

Daerah Pendidikan untuk Semua

pendidikan; 2) Peningkatan mutu,

Provinsi Banten 2005).

relevansi, dan daya saing keluaran

Angka

Guna pendidikan

mencapai tersebut,

sebagai

berikut:

Partisipasi

Murni

pendidikan; 3) Penguatan tata kelola,

(APM) di Provinsi Banten pada

akuntabilitas,

tingkatan SD pada tahun 2002/2003

dan

citra

publik

mencapai 98,68%, tahun 2003/2004

pendidikan.

mencapai 105% tahun 2004/2005

Pendidikan di Banten dalam perkembangannya dari tahun

mengalami

ke

mencapai 94,12%. Kemudian Angka

positif

Partisipasi Murni (APM) SLTP pada

tahun

trend

terlihat dalam indeks melek huruf

tahun 2002/2003

pada tahun 2002

tahun 2003/2004 tidak tersedia, dan

yang mencapai

mencapai 69%,

sebesar 93,8%, kemudian pada tahun

pada tahun 2004/2005

2003

63,75%,

mencapai 94,2% dan pada

24

dan

Angka

mencapai Partisipasi

Murni (APM) SLTA pada tahun

dan realisasi belanja pembangunan

2000/2001

2002

mencapai 29,33% dan

pada tahun 2001/2002 31,58%

(Rencana

Rp.

411.412.000.000,00)

mencapai

(Sumber: BPS. 2002. Banten Dalam

Daerah

Angka 2002. Serang: BPS. Hal. 295).

Aksi

Pendidikan untuk Semua Provinsi

Pendidikan

Banten 2005). Jumlah anak rumah

perkembangannya

tangga miskin yang tidak bersekolah

penerapan

pada tahun 2004 mencapai jumlah

governance, ini nampak dari visi,

total sebesar 442.939 orang, dimana

misi, tujuan dan sasaran dari Dinas

yang

adalah

Pendidikan Provinsi Banten. Jika

mencapai 71.695 orang ini berakibat

dilihat dari konsep governance, yang

pada persentase pendudukan buta

diterjemahkan

huruf di Provinsi Banten pada usai

pemerintahan, adalah penggunaan

antara 10 tahun sampai dengan 44

wewenang ekonomi, politik dan

tahun mencapai 142.860 orang, dan

administrasi guna mengelola urusan-

kalau pada usia 10 tahun ke atas

urusan negara pada semua tingkat.

mencapai 363.881 orang) dengan

Tata pemerintahan mencakup seluruh

komposisi laki-laki mencapai 47.081

mekanisme, proses dan lembaga-

orang dan perempuan sebesar 95.779

lembaga

orang dengan

kelompok-kelompok

tidak

Banten

bersekolah

jumlah penduduk

sebesar 9.083.144

di

memenuhi

belanja

hak

hukum,

kewajiban

dan

penulis ingin mengetahui kondisi

realisasi

2001

masyarakat

Dalam lokus yang lebih kecil

4.406.000.000,00

pembangunan

dan

diantara mereka (Krina, 2003:5).

dalam APBD pada tahun 2001

dan

warga

menjembatani perbedaan-perbedaan

Alokasi anggaran pendidikan

anggaran

tata

mengutarakan kepentingan mereka,

orang

untuk Semua Provinsi Banten 2005).

(Jumlah

good

menjadi

dimana

menggunakan

Rp.

dalam

menghendaki

prinsip-prinsip

(Rencana Aksi Daerah Pendidikan

mencapai

Banten

pada

Rp.

Dinas Pendidikan Provinsi

217.804.000.000,00) dan pada tahun

Banten dalam konteks pelaksanaan

2002

prinsip

mencapai

Rp.

good

akuntabilitas

27.339.000.000,00 (Jumlah anggaran

25

governance dengan

yakni segala

keterbatasan,

sepertinya

Sebagai gambaran awal dari

mendapatkan pekerjaan yang sangat

hasil penelitian yang dilakukan oleh

berat

PSKK Universitas Gadjah Mada

dalam

hal

menangani

permasalahan pendidikan di Provinsi

Yogyakarta

mengenai

kondisi

Banten.

transparansi

Pemerintah

Provinsi

Banten lihat grafik 1 berikut ini.

0.45 0.4

INDEKSTRANSPARANSI TRANSPARANSI DI INDEKS DI PROVINSI PROPINSIBANTEN BANTEN

TRANSPARANSI

pemahaman terhadap rasionalitas program

keterbukaan dalam kepastian tender

keterbukaan dalam rekrutmen

akses terhadap informasi

0.2 0.15 0.1 0.05 0

keterbukaan dalam kebijakan

0.35 0.3 0.25

Grafik 1. Indeks Transparansi di Provinsi Banten Sumber: PSKK UGM, 2006

Berdasarkan pemaparan di

pemerintahan di Dinas Pendidikan

atas hendaknya Dinas Pendidikan

Provinsi Banten.

Provinsi Banten dalam melaksanakan

Dari latar belakang masalah

pekerjaannya haruslah menggunakan

di

good

permasalahan yakni bagaimanakah

governance

mainstream.

atas

Dengan kata lain logika governance

tingkat

diterapkan

good

dalam

pelaksanaan

26

dapat

penerapan governance

dirumuskan

prinsip-prinsip di

Dinas

Pendidikan

Pemerintah

pembangunan,

Provinsi

sehingga

pembangunan tidak akan jalan tanpa

Banten? Konsep

government

ada

dan

intervensi

dari

pemerintah,

dalam sudut pandang

sedangkan konsep governance yang

pengertian bisa dibedakan, dimana

terlibat ada tiga komponen yakni

government

berarti

sektor publik, sektor swasta dan

yang

sektor masyarakat, ketiga sektor ini

dijalankan oleh suatu organ tertinggi

saling bahu membahu mendorong

dalam

proses

governance,

badan/lembaga/fungsi

suatu

negara,

sedangkan

pembangunan,

pemerintah

konsep governance dapat berarti cara

menjalankan fungsinya pada koridor-

penggunaan

koridor

atau

pelaksanaan.

jelas

tanpa

berbenturan

Kemudian kalau dilihat dari sudut

dengan bagian tugas atau fungsi dari

pandang sifat hubungan, konsep

sektor

government hubungannya hirarkhis,

mendorong

dalam arti sempit yang memerintah

masyarakat

berada di atas, sedangkan warga

perencanaan

negara yang diperintah berada di

pelaksanaan sekaligus pada evaluasi

bawah,

program pembangunan.

sedangkan

governance,

sifat

konsep

swasta

dan

oleh

inipun

juga

partisipasi

dari

baik

itu

maupun

dalam dalam

Dilihat dari sudut pandang

hubungannya

adalah hirarkhis, dalam arti ada

siapa

yang

mempunyai

peranan

kesetaraan kedudukan dan hanya

dominan, konsep government yang

berbeda dalam fungsi saja.

dominan adalah sektor pemerintah, sedangkan konsep governance semua

Apabila dilihat dari sudut pandang komponen yang terlibat

memegang

dalam konsep government hanya ada

fungsinya masing-masing institusi

satu

tersebut. Dilihat dari sudut pandang

yakni

pemerintah sentral

pemerintah, memegang

dalam

Pemerintah

artinya

efek

peranan

sesuai

diharapkan

government

pembangunan.

berfungsi

yang

peran

dengan

konsep

mengharapkan

kepatuhan warga negara terhadap

sebagai

perencana pembangunan, pelaksana

kebijakan-kebijakan

pembangunan

sedangkan dalam konsep governance

dan

evaluator

27

pemerintah

yang dikehendaki adalah partisipasi

tata pemerintahan mulai mengemuka

warga negara untuk aktif dalam

di Indonesia sejak tahun 1990-an,

setiap proses pembangunan misalnya

dan mulai semakin bergulir pada

dari perencanaan, pelaksanaan dan

tahun 1996, seiring dengan interaksi

evaluasinya.

pemerintah Indonesia dengan negara luar sebagai negara-negara pemberi

Dilihat dari hasil akhir yang diharapkan

konsep

bantuan yang banyak menyoroti

government

kondisi

obyektif

negara melalui kepatuhan warga

ekonomi

dan

negara, artinya keberhasilan sebuah

Istilah

ini

seringkali

pembangunan

disangkutpautkan

dengan

mengharapkan

pencapaian tujuan

akan

sangat

tergantung dengan tingkat kepatuhan

kebijaksanaan

warga negara sedangkan konsep

dari

governance

menjadikan

mengharapkan

untuk

perkembangan

politik

Indonesia.

pemberian bantuan

negara

donor,

dengan

masalah

isu

tata

pencapaian tujuan negara dan tujuan

pemerintahan sebagai salah satu

masyarakat

partisipasi

aspek yang dipertimbangkan dalam

maupun

pemberian bantuan, baik berupa

sebagai

melalui

warga

negara

pinjaman maupun hibah.”

sebagai warga masyarakat, ketika

Berdasarkan

warga negara kurang berpartisipasi

dokumen

dalam pembangunan maka potensi

kebijakan UNDP dalam Krina (2003:

kegagalan pembangunan itu akan

4), governance, yang diterjemahkan

tinggi.

menjadi tata pemerintahan, adalah penggunaan

Namun kalau dikaji lebih dalam

konsep

good

politik

governance

wewenang

dan

memerlukan pemahaman yang lebih

mengelola

rinci, karena konsep ini adalah

pada

konsep

pemerintahan

yang

diintrodusir

oleh

ekonomi,

administrasi

urusan-urusan

semua

tingkat. mencakup

guna negara Tata seluruh

lembaga luar negeri, ini seperti yang

mekanisme, proses dan lembaga-

disampaikan oleh Krina (2003: 4)

lembaga

berikut ini : ”Proses pemahaman

kelompok-kelompok

umum mengenai governance atau

mengutarakan kepentingan mereka,

28

dimana

warga

dan

masyarakat

hukum,

tercapainya keberhasilan penerapan

dan

konsep ini justru akan semakin kecil.

menjembatani perbedaan-perbedaan

Kaufmann dkk, (2007: 3-4),

diantara mereka. Sangat jelas bahwa

menyampaikan enam dimensi dari

konsep ini menghendaki adanya

pemerintahan

kesetaraan dari seluruh pilar tata

yakni : 1) Voice and Accountability

pemerintahan yang baik, tidak dalam

(VA) – measuring the extent to which

kerangka saling mendominasi antar

a country's citizens are able to

pilar yang satu dengan yang lainnya,

participate

misalkan

kerangka

government, as well as freedom of

mendominasi pelaku dunia usaha dan

expression, freedom of association,

civil society atau pelaku dunia usaha

and a free media. 2) Political

berusaha

negara

Stability and Absence of Violence

kebijakan-

(PV) – measuring perceptions of the

menggunakan

hak

memenuhi

dengan

kewajiban

state

tidak

mendominasi mengarahkan

kebijakan

agar

berpihak

yang

in

bisa

diukur,

selecting

their

likelihoood that the government will

kepada

be destabilized or overthrown by

pelaku dunia usaha. demikian,

unconstitutional or violent means,

governance adalah sebuah cara, yaitu

including domestic violence and

cara bagaimana kekuasaan negara

terrorism.

digunakan

mengelola

Effectiveness (GE) – measuring the

sumberdaya ekonomi dan sosial guna

quality of public services, the quality

pembangunan

of the civil service and the degree of

Dengan

untuk

masyarakat.

3)

Sementara apabila dilihat lebih teliti

its

bahwa bidang penelitian dari konsep

pressures, the quality of policy

good governance adalah merubah

formulation and implementation, and

sistem

mengenai

the credibility of the government's

pengelolaan kepemerintahan, oleh

commitment to such policies. 4)

karena itu besarnya perubahan yang

Regulatory

diharapkan

measuring

tata

kerja

dengan

diterapkannya

good governance ini maka potensi

29

independence

Government

from

Quality the

government

to

implement

sound

ability

political

(RQ)

–

of

the

formulate

and

policies

and

regulations that permit and promote

dipertanggungjawabkan

private sector development. 5) Rule

terbuka oleh pelaku kepada pihak-

of Law (RL) – measuring the extent

pihak

to which agents have confidence in

penerapan kebijakan, artinya seluruh

and abide by the rules of society, and

stakeholder bisa mengetahui dan

in particular the quality of contract

mempertanyakan kebijakan tersebut

enforcement, the police, and the

dengan adil.

yang

secara

terkena

dampak

courts, as well as the likelihood of

Badan

crime and violence. 6) Control of

Pembangunan

Corruption (CC) – measuring the

menyebutkan bahwa prinsip-prinsip

extent to which public power is

good

exercised for private gain, including

meliputi : 1) Wawasan ke Depan,

both petty and grand forms of

misalnya memiliki perencanaan ke

corruption, as well as "capture" of

depan yang bervisi dan strategi,

the state by elites and private

adanya

interests.

kebijakan

public

Nasional

governance

kejelasan dan

dukungan

Krina (2003: 8) menyebutkan

Perencanaan (2002),

adalah

setiap

tujuan

program,

adanya

pelaku

untuk

dari

yang

mewujudkan visi; 2) Keterbukaan

melandasi good governance, yaitu

dan Transparansi, misalnya dengan

(1) Akuntabilitas, (2) Transparansi,

indikatornya tersedianya informasi

dan

yang memadai pada setiap proses

prinsip-prinsip

(3)

utama

Partisipasi

Masyarakat.

Kemudian Guy Peter dalam Krina

penyusunan

(2003: 9) menyebutkan adanya 3 tipe

kebijakan publik, adanya akses pada

akuntabilitas yaitu: (1) akuntabilitas

informasi

keuangan,

akuntabilitas

dijangkau, bebas diperolah, dan tepat

administratif, dan (3) akuntabilitas

waktu; 3) Partisipasi Masyarakat,

kebijakan

misalnya

(2)

publik.

Akuntabilitas

dan

implementasi

yang

siap,

adanya

mudah

pemahaman

publik bisa dipahami bahwa ini

penyelenggaraan

adalah prinsip yang menjamin bahwa

proses/metode partisipatif, adanya

setiap

pengambilan

kegiatan

pemerintahan

penyelenggaraan

negara

keputusan

tentang

yang

didasarkan konsensus bersama; 4)

dapat

30

Tanggung Gugat, misalnya adanya

tinggi, taat asas, kreatif dan inovatif,

kesesuai antara pelaksanaan dengan

memiliki kualifikasi dibidangnya; 8)

standar

pelaksanaan,

Daya Tanggap, misalnya tersedianya

adanya sanksi yang ditetapkan atas

layanan pengaduan, baik berupa

kesalahan

crisis

prosedur

atau

kelalaian

dalam

center,

Unit

Pelayanan

pelaksanaan kegiatan, adanya output

Masyarakat (UPM), kotak saran, dan

dan

5)

surat pembaca yang mudah diakses

Supremasi Hukum, misalnya adanya

masyarakat., adanya standar dan

peraturan perundang-undangan yang

prosedur

tegas

laporan dan pengaduan; 9) Efisiensi

outcome

dan

yang

terukur;

konsisten,

adanya

dalam

penegakan hukum yang adil dan

dan

tidak

terlaksananya

diskriminatif,

penindakan

adanya

terhadap

menindaklanjuti

efektifitas,

administrasi

penyelenggaraan

setiap

misalnya

negara

yang

pelanggar hukum, adanya kesadaran

berkualitas dan tepat sasaran dengan

dan kepatuhan kepada hukum; 6)

penggunaan

Demokrasi, misalnya adanya hak-

optimal, melakukan monitoring dan

hak

hak

evaluasi berkurangnya

dasar

rakyat

seperti

berkumpul,

berserikat

dan

mengeluarkan

pendapat,

adanya

sumber

daya

untuk

yang

perbaikan,

tumpang

tindih

penyelenggaraan

fungsi

kesamaan di depan hukum, adanya

organisasi/unit

kerja;

10)

kesempatan yang sama untuk turut

Desentralisasi,

misalnya

adanya

serta dalam pengambilan keputusan

kejelasan

kebijakan publik, adanya kesempatan

wewenang

yang

pemerintahan dan antar tingkatan

sama

berbagai

untuk

informasi

kesempatan

yang

memperoleh publik, sama

pembagian antar

tugas

dan

tingkat

jabatan di daerah sesuai dengan PP

ada

Pembagian

untuk

Urusan

Pemerintah

berusaha dan berprestasi, adanya

sebagai revisi PP No. 25 tahun 2000,

kesempatan

adanya

berinovasi,

yang

sama

berkreasi

untuk

kejelasan

standar

dalampemberian dukungan terhadap

dan

berproduktifitas; 7) Profesionalisne

pelayanan

dan Kompetensi, misalnya berkinerja

Pelayanan Mininal); 11) Kemitraan

31

masyarakat

(Standar

Dengan

Dunia

adanya

Usaha,

misalnya

pemahaman

aparat

masyarakat, dan terjaminnya iklim kompetesi yang sehat.

pola-pola

Dalam penelitian ini prinsip-

kemitraan, adanya lingkungan yang

prinsip good governance yang diukur

kondusif bagi masyarakat kurang

adalah

mampu untuk berkarya, terbukanya

disampaikan oleh Kaufmann dkk,

kesempatan bagi masyarakat/dunia

karena peneliti memandang bahwa

usaha swasta untuk turut berperan

ini lebih up date dan riset yang

dalam penyediaan pelayanan umum,

dilakukan

adanya

pendanaannya dilakukan oleh World

pemerintah

tentang

pemberdayaan

institusi

prinsip-prinsip

Kaufmann

yang

dkk,

ekonomi lokal/usaha mikro, kecil

Bank

sekaligus institusi pelopor

dan menengah; 12) Komitmen Pada

untuk menggulirkan konsep good

Pengurangan Kesenjangan, misalnya

governance, namun hanya untuk

adanya kebijakan yang berorientasi

prinsip yang perama yakni prinsip

pada pemenuhan kebutuhan dasar

Suara dan Akuntabilitas. Terkait

bagi masyarakat secara seimbang, tersedianya layanan/fasilitas khusus

penelitian

bagi

masyarakat

adanya

kesetaraan

gender,

adanya

ini

dengan

lokus

yakni

Dinas

tidak

mampu,

Pendidikan Provinsi Banten kalau

dan

keadilan

dilihat

pada

dilakukan

pemberdayaan

hasil

oleh

riset

UGM

(2006)

kawasan tertinggal; 13) Komitmen

menunjukkan

Pada Lingkungan Hidup, misalnya

Pendidikan Provinsi Banten adalah

adanya

peraturan

lembaga yang paling tidak dapat

untuk

memberi

dan

kebijakan

dipercaya

perlindungan,

pelestarian sumber daya alam dan

setelah

lingkungan

kejaksaan,

hidup,

menurunnya

bahwa

yang

pada

Dinas

rangking

pengadilan,

ke-10,

kepolisian,

gubernur,

DPRD

Dispenda,

Kantor

Perijinan,

Badan

tingkat pencemaran dan kerusakan

Provinsi,

lingkungan; 14) Komitment Pada

Pelayanan

Pasar

misalnya

Kepegawaian Daerah dan Badan

ekonomi

Pemberdayaan Masyarakat.

Yang

berkembangnya

Fair,

32

Gambar 2. : Bagan Kerangka Pemikira Tuntutan Masyarakat dan Dunia Internasional

Good Governance

Daniel Kaufmann (2007):

UU No. 20/2003

1. Suara dan Akuntabilitas 2. Stabilitas Politik dan Hilangnya Tindak Kekerasan 3. Efektifitas Pemerintahan 4. Kualitas Peraturan 5. Penegakan Hukum 6. Kontrol Atas Korupsi

Tuntutan masyarakat

Pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Banten

Visi dan Misi

Dinas Pendidikan Provinsi Banten

akan

pelaksanaannya

pun

haruslah

good governance yang disampaikan

menggunakan prinsip-prinsip good

oleh lembaga internasional sudah

governance.

menjadi

hal

keharusan

yang

lazim

dan

bagi

lembaga

pemerintahan

untuk

menerapkan

Penelitian ini menggunakan

prinsip-prinsip

tata

pemerintahan

metode survai dengan pendekatan

METODE

yang baik. Seperti yang disampaikan

penelitian

deskriptif

oleh

Penelitian

survai

Daniel

Kaufmann

(2007)

kuantitatif.

lebih

banyak

menggunakan 6 indikator seperti

menggunakan instrumen kuisioner

tertera dalam gambar 1. Dalam

dalam mengumpulkan data. Data

Undang-undang No. 20 tahun 2003

kuantitatif ini data yang berbentuk

yang diejawantahkan oleh Dinas

angka

Pendidikan Provinsi Banten dalam

diangkakan dengan menggunakan

visi

skala skoring. Sasaran penelitian ini

dan

dicantumkan pendidikan,

misinya tentang

sangat tata

sehingga

jelas

atau

kualitatif

kelola

adalah

dalam

pendidikan di Provinsi Banten dalam

33

seluruh

yang

stakeholders

hal ini seluruh jajaran birokrasi

terdiri dari para anggota DPRD

pendidikan, seluruh lapisan civil

(7), tokoh masyarakat, tokoh

society, serta seluruh pengusaha yang

agama,

berinteraksi

wartawan (9), lembaga swadaya

dengan

dunia

tokoh

masyarakat

pendidikan. Teknik

penentuan

(7),

pendidikan,

dan

para

akademisi (7).

sampel

penelitian yang diambil adalah sama

3. Pilar market sampel berjumlah

dengan yang digunakan oleh Daniel

30 responden, yang terdiri dari

Kaufmann

dkk.

(2007),

serta

para pengusaha yang terlibat

digunakan

oleh

Pusat

Studi

aktif dengan Dinas Pendidikan

Kependudukan

dan

Provinsi Banten.

Kebijakan

Selanjutnya

Universitas Gadjah Mada (2007)

dalam

bahwa dari ketiga pilar dari good

menentukan responden digunakan

governance

30

teknik purposive sampling, dengan

quota

asumsi bahwa responden mengetahui

responden,

masing-masing dengan

teknik

permasalahan yang hendak diteliti.

sampling, karena begitu besarnya jumlah

stakeholders

Teknik

good

pengumpulan

data

governance yang menjadi populasi

dalam penelitian ini ialah : sumber

penelitian, sehingga total sampel

data

akan

kuisioner/angket dan wawancara (in

berjumlah

90

responden,

primer

yang

terdiri

dari

dengan perincian sebagai berikut:

dept interview); kemudian sumber

1. Pilar the state sampel berjumlah

data sekunder yang terdiri dari studi

30 responden, terdiri dari para

literatur/studi kepustakaan, dan studi

pegawai di Dinas Pendidikan

dokumentasi.

Provinsi Banten pada tingkat middle

manager

ke

atas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diantaranya adalah kepala dinas

Karakteristik Responden Dalam pembahasan ini akan

(1) dan para kepala seksi (15)

disajikan data yang menyangkut

serta para kepala sekolah (14). 2. Pilar

civil

society

karakteristik

sampel

dasar

dari

para

informan penelitian berdasarkan data

berjumlah 30 responden, yang

34

hasil

penelitian.

responden

Karakteristik

berdasarkan

seperti yang terlihat pada tabel 2

kelompok

berikut

ini.

Tabel 2. Karakteristik Kelompok Responden Kelompok Responden

Frekuensi

Persentase (%)

The State

30

33,3

The Market

30

33,3

Civil Society

30

33,3

90

100,0

Jumlah Sumber : Data diolah, 2009. Analisis

Data

:

Suara

dan

Akuntabilitas Dimensi yang

pertama

Kaufmann

good

akuntabilitas pertamanya masyarakat

adalah

penyusunan

APBD

di

dalam Provinsi

Daniel

masih rendah, tercermin dari 81,1

dan

persen menjawab sangat setuju dan

indikator

setuju, artinya memang tidak ada

suara

dimana

masyarakat

Banten dalam bidang pendidikan

governance

menurut

adalah

partisipasi

keraguan

partisipasi

umum

masyarakat

dalam

lagi

bahwa

dalam

partisipasi penyusunan

penyusunan Anggaran Pendapatan

anggaran pendidikan dalam APBD

dan Belanja Daerah. Data hasil

masih rendah. Guna lebih jelasnya

penelitian

perhatikan

menunjukkan

bahwa

tabel

berikut:

Tabel 10. Partisipasi Publik dalam Penyusunan APBD

Valid

Sangat Setuju Setuju Netral/Abstain Tidak Setuju Total

Frequency 21 52 2 15 90

Percent 23.3 57.8 2.2 16.7 100.0

Sumber: Data diolah, 2009

35

Valid Percent 23.3 57.8 2.2 16.7 100.0

Cumulative Percent 23.3 81.1 83.3 100.0

Dari tabel di atas dapat dilihat

Indikator kedua dari dimensi

dengan jelas bahwa 73 responden

suara

(81,1

menyatakan

pengawasan oleh masyarakat dalam

sependapat pada pernyataan bahwa

pelaksanaan pendidikan di Dinas

partisipasi publik dalam penyusunan

Pendidikan

APBD masih rendah dan hanya 15

menunjukkan bahwa 76,7 persen

responden

responden

persen)

(16,7

persen)

yang

dan

akuntabilitas

Provinsi

adalah

Banten

menganggap

bahwa

menyatakan tidak sependapat dengan

pengawasan oleh masyarakat masih

pernyataan bahwa partisipasi publik

kurang

dalam penyusunan APBD masih

jelasnya perhatikan tabel berikut:

maksimal.

Guna

lebih

rendah kemudian sisanya menjawab abstain/netral. Tabel 11. Pengawasan Pendidikan Oleh Masyarakat

Valid


Frequency 15 54 2 19 90

Percent 16.7 60.0 2.2 21.1 100.0


Valid Percent 16.7 60.0 2.2 21.1 100.0

Sumber: Data diolah, 2009 Dari tabel di atas dapat dilihat

masyarakat

dalam

pelaksanaan


pendidikan di Dinas

(76,7

Provinsi

persen)

menyatakan

Banten

yang


maksimal

pengawasan oleh masyarakat dalam

menjawab abstain/netral.

pelaksanaan pendidikan di Dinas suara

kurang maksimal dan hanya 19

pengawasan

responden

pelaksanaan

persen)

kemudian

kurang sisanya

Indikator ketiga dari dimensi

Pendidikan Provinsi Banten yang

(21,1

Pendidikan

yang

dan

akuntabilitas

adalah

oleh

dalam

LSM

kegiatan-kegiatan


pendidikan di Dinas

pernyataan bahwa pengawasan oleh

Provinsi Banten menunjukkan bahwa

36

Pendidikan

68,9 persen responden menganggap

kurang optimal. Guna lebih jelasnya

bahwa pengawasan oleh LSM masih

perhatikan

tabel

berikut:

Tabel 12. Pengawasan Pendidikan Oleh LSM

Valid


Frequency 11 51 8 20 90

Percent 12.2 56.7 8.9 22.2 100.0


Valid Percent 12.2 56.7 8.9 22.2 100.0





yang

(68,9

sisanya menjawab abstain/netral.

persen)

menyatakan


kurang

Indikator

kemudian

keempat

dimensi

masyarakat

adalah kebebasan pers di Banten

kegiatan

pelaksanaan

pendidikan

di

Dinas

akuntabilitas

mendapatkan

data-data


pendidikan di Dinas

Pendidikan

kurang

20


yang



bahwa kebebasan pers di Banten

pernyataan bahwa pengawasan oleh

untuk mendapatkan data pendidikan

lembaga swadaya masyarakat dalam

masih relatif terkekang. Guna lebih

pelaksanaan kegiatan pendidikan di


optimal

responden

(22,2

dan

hanya

persen)

untuk

dan

dari

pengawasan oleh lembaga swadaya dalam

suara

optimal

37

Tabel 13. Kebebasan Pers

Valid

Frequency 19 26 14 22 9 90

Sangat Setuju Setuju Netral/Abstain Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Total

Percent 21.1 28.9 15.6 24.4 10.0 100.0

Valid Percent 21.1 28.9 15.6 24.4 10.0 100.0

Cumulative Percent 21.1 50.0 65.6 90.0 100.0


yang masih terkekang kemudian

dengan jelas bahwa 45 responden (50

sisanya menjawab abstain/netral.

persen) menyatakan sependapat pada

Indikator kelima dari dimensi

pernyataan bahwa kebebasan pers

suara

untuk

dan

akuntabilitas

adalah

mendapatkan

data-data

kemudahan akses masyarakat pada

pendidikan di Dinas

Pendidikan

dokumen-dokumen publik di Dinas

Provinsi

Banten

yang

masih

Pendidikan

Provinsi

Banten

terkekang dan hanya 31 responden


(24,4 persen) yang menyatakan tidak

responden

sependapat

kemudahan akses masyarakat pada

bahwa

dengan

kebebasan

pernyataan pers

untuk

menganggap

bahwa

dokumen publik masih rendah. Guna

mendapatkan data-data pendidikan di

lebih

jelasnya


berikut:

perhatikan

tabel

Tabel 14. Akses Masyarakat pada Dokumen Publik

Valid


Frequency 25 40 6 19 90

Percent 27.8 44.4 6.7 21.1 100.0


38

Valid Percent 27.8 44.4 6.7 21.1 100.0



masih

dengan jelas bahwa 65 responden (72,2

persen)

rendah

kemudian

sisanya


menyatakan

Indikator

keenam


dimensi

akses masyarakat pada dokumen-

adalah

dokumen publik di Dinas Pendidikan

keluhan publik di Dinas Pendidikan

Provinsi Banten yang masih rendah


dan

hanya

persen)

19

yang

sependapat bahwa

dan

akuntabilitas

mekanisme

penyampaian

responden

(21,1


menyatakan

tidak

bahwa

dengan

akses

suara

dari

pernyataan

masyarakat

mekanisme

penyampaian


pada

Provinsi

Banten

belum

optimal.

dokumen-dokumen publik di Dinas

Guna lebih jelasnya perhatikan tabel


berikut:

Tabel 15. Mekanisme Penyampaikan Keluhan

Valid


Frequency 15 55 2 18 90

Percent 16.7 61.1 2.2 20.0 100.0


Valid Percent 16.7 61.1 2.2 20.0 100.0


pernyataan

bahwa

penyampaian



(77,8

Provinsi Banten yang belum optimal

persen)

menyatakan


kemudian

penyampaian

abstain/netral.

keluhan

publik

di


Indikator

yang belum optimal dan hanya 18

dimensi

responden

adalah

(20

persen)

sisanya

yang


suara pers

Pendidikan

39

menjawab

ketujuh dan

dari

akuntabilitas

release Provinsi

di

Dinas Banten


Banten jarang diadakan. Guna lebih

responden menganggap bahwa pers


release di Dinas Pendidikan Provinsi

Tabel 16. Intensitas Press Release

Valid


Frequency 17 44 11 18 90

Percent 18.9 48.9 12.2 20.0 100.0


Valid Percent 18.9 48.9 12.2 20.0 100.0


jarang diadakan kemudian sisanya

dengan jelas bahwa 61 responden (67,8

persen)


menyatakan

Indikator dimensi

pers release di Dinas Pendidikan

adalan mekanisme jaring asmara di

Provinsi

jarang


diadakan dan hanya 18 responden


(20 persen) yang menyatakan tidak

responden

menganggap

sependapat

pernyataan

mekanisme

jaring

di

berjalan.

bahwa

yang

dengan

pers

release

Dinas


perhatikan

dan

dari


Banten

suara

kedelapan

Guna

akuntabilitas

bahwa

asmara lebih

tabel

tidak

jelasnya berikut:

Tabel 17. Proses Jaring Asmara

Valid


Frequency 18 40 14 18 90

Percent 20.0 44.4 15.6 20.0 100.0


40

Valid Percent 20.0 44.4 15.6 20.0 100.0



akuntabilitas dalam good governance


di Dinas Pendidikan Provinsi Banten

(64,4

menyatakan

adalah sebesar 1683 : 3600= 0,4675


atau 46,75 persen. Dimana menurut

mekanisme jaring asmara di Dinas

pilar the state tingkat penerapan

Pendidikan Provinsi Banten

yang

prinsip

suara

dan

tidak berjalan dengan baik dan hanya

adalah

17,69

persen,

18 responden (20 persen) yang

menurut pilar the market tingkat


penerapan

pernyataan mekanisme jaring asmara

akuntabilitas adalah 15,11 persen,

di Dinas Pendidikan Provinsi Banten

dan menurut pilar civil society

yang tidak berjalan dengan baik

tingkat penerapan prinsip suara dan

kemudian

akuntabilitas adalah sebesar 13,94

persen)

sisanya

menjawab

prinsip

akuntabilitas kemudian

suara

dan

persen.

abstain/netral. Kemudian analisis berikutnya

Jadi memang secara umum

akan dilihat dari sudut prinsip good

mengenai tingkat penerapan prinsip-

governance,

dan

prinsip good governance di Dinas

akuntabilitas adalah 5 x 8 x 90 =

Pendidikan Provinsi Banten memang

3600. (5 = nilai dari setiap jawaban

masih jauh dari idealitas penerapan

pertanyaan

yang

responden,

8

yakni

=

suara

diajukan

pada

konsep

good

jumlah

item

memudahkan

governance. gambaran

umum

pertanyaan yang diajukan kepada

secara

responden, 90 = jumlah sample yang

prinsip dari good governance dapat

dijadikan

dilihat

responden).

Sedangkan

nilai skor dari hasil penelitian adalah sebesar 1683. Dengan demikian nilai tingkat penerapan prinsip suara dan

41

keseluruhan

Guna

tabel

maupun

per

berikut:

Tabel 18. Persentase Tingkat Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Dinas Pendidikan Provinsi Banten No

Prinsip Good Governance Suara dan Akuntabilitas

Point of View

1

The State

17,69

2

The Market (Private Sector)

15,11

3

Civil Society

13,94

4

Total/Rata-rata

46,75

Sumber; Data diolah, 2009. Berdasarkan

Urban

menunjukkan bahwa rata-rata lama

Governance Initiative (TUGI) yang

sekolah dari tahun 2006 sampai

merupakan

United

dengan tahun 2007 tidak mengalami

Nations Development Programme

yakni tetap pada 8,10. Demikian pula

(UNDP) diketahui bahwa tingkat

dengan indikator angka melek huruf

penerapan prinsip good governance

dari tahun 2006 dan tahun 2007 juga

suara dan akuntabilitas di Dinas

tidak mengalami kenaikan yakni

Pendidikan Provinsi Banten masuk

tetap 95,60. Artinya terjadi stagnan

dalam kategori Poor Governance

terhadap kinerja Dinas Pendidikan

karena hanya bernilai 46,75% artinya

Provinsi Banten pada dua parameter

masih moderat karena sebenarnya

pendukung

masih bisa lebih baik lagi. Ini

Pembangunan

menunjukkan belum maksimalnya

masih diperlukan komitmen dan

kinerja Dinas Pendidikan Provinsi

usaha

Banten.

menciptakan

Data

bagian

yang

The

dari

yang

pemerintahan

memperkuat

dari

Indeks

Manusia.

lebih

Artinya

keras

untuk

tata yang

kelola baik

di

Pemerintah Provinsi Banten.

buruknya kinerja Dinas Pendidikan

Namun sebenarnya kesalahan

Provinsi Banten adalah tergambar Provinsi

yang ada tidak bisa sepenuhnya

Banten menanggapi LKPJ Gubernur

dibebankan kepada Dinas Pendidikan

Provinsi Banten Tahun 2008 yang

Provinsi

dalam

Paparan

DPRD

42

Banten

karena

permasalahan rendahnya partisipasi

adanya press release (67,8%) serta

publik dalam penyusunan APBD

tidak berjalannya mekanisme jaring

yang mencapai angka 81,1 persen

asmara (64,4%). Artinya ada represi

mungkin bisa terjadi karena memang

pada profesi jurnalistik, karena pers

rendahnya kualitas SDM di Provinsi

dikekang

kebebasannya,

Banten atau kemungkinan lain yang

nasional

terbaru

disebabkan memang partisipasi itu

adanya represi terhadap wartawan

dihalangi atau tidak diberikan ruang

dan

partisipasi publik atau dengan kata

publikasinya misalkan dalam bentuk

lain kurangnya partisipasi publik

teror tertentu bahkan sampai dengan

dalam penyusunan APBD memang

pembunuhan seperti yang terjadi di

disengaja (by design) karena adanya

wartawan

hidden interest kelompok tertentu

memberitakan tentang kasus korupsi

karena berdasarkan hasil penelitian

di

PSKK Universitas Gadjah Mada

berdampak pada rendahnya akses

(2006) indeks prinsip transparansi di

masyarakat

Pemerintah Provinsi Banten hanya

dokumen-dokumen publik (72,2%)

0.33

misalkan kesulitan peneliti untuk

dan

salah

pendukungnya

satu

adalah

bukti

atau

menunjukkan

narasumbernya

Radar

Dinas

dalam

Bali

Pendidikan.

mendapatkan

sampai

kasus

karena

Sehingga

untuk

mendapat

RPJMD

maupun

sekarang belum juga disahkannya

naskah

LKPJ

Gubernur

peraturan daerah tentang transparansi

Tahun

2008

yang

dan partisipasi publik yang sudah

sehingga harus mendapatkannya dari

digagas sejak 2006 dan sepertinya

DPRD

tidak akan terwujud oleh anggota

bukannya dari Pemerintah Provinsi

legislatif periode sekarang ini (KM,

Banten. Padahal RPJMD dan LKPJ

Staf

merupakan dokomen publik yang

Ahli

Bidang

Pemerintahan

menjadi

Provinsi Banten).

dengan

data

hak

berliku-liku

Banten

masyarakat

dan

untuk

mengetahui bagaimana kinerja dan

Kesan adanya kesengajaan ini diperkuat

Provinsi

Banten

arah Banten ke depan.

yang

Nampaknya

menunjukkan bahwa kebebasan pers juga

masih terkekang (50%) dan jarang

43

terjadi

hal

demikian

pada

kurang

maksimalnya pengawasan baik oleh

(77,8%)

karena

memang

masyarakat (76,7%) maupun oleh

adalah

Lembaga

Swadaya

Masyarakat

penyampaian saran dan kritik, ini

(68,9%)

dalam

pelaksanaan

adalah

tersumbatnya

konsekuensi

terjadi saluran

logis

dari

karena

kondisi yang ada sekarang. Bukti

memang rendahnya kualitas SDM

dari terberangusnya pers di Banten

dan kualitas LSM yang menurut

adalah

beberapa kalangan disebut dengan

anggaran pendidikan adalah 20% dan

“LSM OJ”, anonim dari LSM Ora

sudah

Jelas. LSM OJ ini muncul karena

akademisi melalui seminar-seminar

memang

banyaknya

yang

bahwa Pemerintah Provinsi Banten

berplat

merah

LSMnya

tahun 2008 mentargetkan anggaran

pendidikan

di

pemerintah

Banten

LSM

alias

alias

dana

underbownya

bahwa

amanat

disuarakan

untuk

konstitusi

oleh

Dinas

para

Pendidikan

pemerintah dan LSM yang tidak

Provinsi Banten adalah sebesar Rp.

punya kantor dan struktur organisasi

110.509.538.417,01 artinya hanya

yang jelas, sangat sedikit di Banten

4,88% dari total APBD Provinsi

sebuah LSM yang dikelola secara

Banten

professional,

tersebut

dan faktanya lagi realisasinya untuk

diperkuat dari hasil survei yang


dilakukan oleh PSKK UGM, 2006

Rp.

yang

pada

hanya 4,42% (Ismanto dan Nugroho,

peringkat ketiga (61,80%) setelah

2009:4) faktanya kritik ini tidak

partai politik dan asosiasi pengusaha

dimuat di surat kabar lokal yang ada

sebagai intansi non pemerintah yang

di Provinsi Banten padahal di Banten

paling tidak bisa dipercaya.

terdapat 5 (lima) surat kabar harian

LSM

pendapat

menempatkan

LSM

Ketika

peran

tidak

maksimal

ditambah kalangan

dengan pers

di

Rp.

2.262.823.333.290,00

103.829.384.064,00

artinya

pengawasan

lokal yakni Fajar Banten, Radar

kemudian

Banten, Tangerang Tribune, Satelite News,

terkekangnya Banten

sehingga

akan

dan

Banten

Raya

pantaslah

Post, kalau

berdampak pada belum optimalnya

berdasarkan pedoman penilaian dari

penyampaian

TUGI

keluhan

publik

44

UNDP predikat penerapan

prinsip suara dan akuntabilitas ini

jawaban-jawaban

mendapatkan

adalah jawaban-jawaban normatife

predikat

poor

yang

diberikan

dan cenderung dimanipulasikan guna

governance. terdapat

sebagai

bentuk

kecenderungan yang menarik untuk

sendiri.

The

dikaji lebih dalam, kalau dilihat

sedikit banyak mengalami hal ini

secara lebih detail dari ketiga pilar

walaupun tidak sedefensif pihak the

good governance tersebut ternyata

state, karena pihak swasta ini lebih

jawaban dari responden pilar the

banyak mendapatkan “kue” dari

state selalu memberikan nilai yang

Dinas Pendidikan karena aktifitas

lebih tinggi baik itu secara kumulatif

proyek-proyek

maupun tiap-tiap prinsip semuanya

selalu

menunjukkan

yang

suburnya praktik-praktik kolutif yang

tinggi.

selama ini terjadi, sehingga “take

Secara

diberikan

umum

bahwa

selalu

nilai

lebih

pembelaan

market

dan

melibatkan

diri

nampaknya

tender

yang

mereka

dan

Demikian pula pada urutan kedua

and give”

yang selalu ditempati oleh the market

akan mengganggu objektifitas dalam

baik pada kumulatifnya maupun per

memberikan

prinsip-prinsipnya baru

pada

diikuti

oleh hal

kebetulan

atau

kinerja

penilaian-penilaian Dinas

Pendidikan,

civil

society.

karena the market menilai teman

tersebut

sebuah

sendiri yaitu the state. Pihak civil

trend

society nampaknya menjadi pihak

pilar

Mungkin

kemudian

menjadi budaya yang

memang

kecenderungan yang terjadi sehingga

yang

layak untuk diteliti lebih dalam.

memberikan

Kecenderungan

paling

memang

ini

objektif penilaian

interaksi

kolutif

dalam karena yang

kemungkinan terjadi karena pihak

mungkin kurang terjadi, sehingga

the state pada posisi memberikan

dalam memberikan jawaban lebih

penilaian

objektif.

diri

sendiri,

sehingga

seringkali pada posisi ini tingkat

Secara keseluruhan memang

objektifitasnya akan lebih diragukan,

kinerja Dinas Pendidikan Provinsi

karena tidak ingin kapasitas diri

Banten tingkat capaiannya masih

sendirinya dikatakan jelek, sehingga

bisa lebih baik lagi. Ini menunjukkan

45

belum maksimalnya kinerja Dinas

Serang

tingkat

kelulusannya

Pendidikan Provinsi Banten, artinya

mencapai 100 persen (Radar Banten,

memang agak berlebihan apabila

Selasa, 23 Juni 2009). Berikut ini

kinerjanya kemudian dianggap gagal.

dipaparkan

Ini tercermin dari capaian hasil

tersebut:

kutipan

dari

harian

“Beberapa kabupaten/kota di

kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Banten pada tahun 2009 sekarang ini

Banten,

bahwa "Secara keseluruhan tingkat

mengumumkan ujian nasional (UN)

kelulusan siswa SMA di Banten

SMP seperti Kota Cilegon, Lebak,

sebesar 98,74 persen. Ini lebih tinggi

dan Pandeglang. Di Kota Cilegon,

dari target yang ditetapkan 98,68

peserta UN SMP yang tidak lulus

persen,"

berasal

kata

Kepala

Dinas

baru

dari

kemarin

sekolah

swasta.

Provinsi

Sedangkan peserta UN dari sekolah

Banten, Eko Endang Koswara di

negeri lulus 100 persen. Berdasarkan

Serang, dimana lengkapnya terbagi

data yang diperoleh dari Dinas

tiap

Pendidikan

Pendidikan

(Dindik)

kabupaten/kota

yaitu

Kota

Cilegon,

dari

4.091

Tangerang 99,73, persen, Kabupaten

peserta UN SMP, 20 orang di

Tangerang 99,19 persen Kabupaten

antaranya tidak lulus yang berasal

Pandeglang

dari 12 sekolah swasta.

96,58

persen,

Kota

(Kabid)

Serang 98,56 persen, Kota Cilegon

SMP Dinas Pendidikan Kabupaten

98,36

Lebak

Pandeglang Nurhasan kepada Radar

98,02 persen, dan Kabupaten Serang

Banten, di kantornya. Sekretaris

97,76 persen (Warta Kota, Rabu, 17

Dindik

Juni 2009).

mengatakan, tingkat kelulusan di

persen,

Kabupaten

Cilegon

Muhtar

Gojali

Artinya pada tingkat SMA

Cilegon meningkat dari tahun lalu

capaiannya mengalami peningkatan

yang hanya 97 persen menjadi 99,51

sebesar

walaupun

persen. “Yang tidak lulus hanya 20

memang sangat kecil, namun sudah

orang dari 12 sekolah swasta. Kalau

bisa

peserta UN dari sekolah negeri lulus

0,06

persen,

melampaui

target

yang

dicanangkan. Kemudian pada tingkat

semuanya,”

sekolah dasar misalnya di Kota

(22/6). Angka kelulusan siswa SMP

46

ujar

Muhtar,

Senin

di

Kabupaten

Pandeglang

Pandeglang

juga

703,

Lebak

320,

mengalami kenaikan 2 persen. Dari

Kabupaten Tangerang 541, Kota

tingkat kelulusan 2008 sebanyak

Cilegon 128, dan Kota Serang

97,02 persen naik menjadi 98,90

157.Demikian disampaikan Kepala

persen dari peserta UN 11.557 siswa.

Dinas

“Alhamdulillah naik,” ujar Kepala

Endang Koswara, Minggu (21/6).

Bidang

Kata Eko, tahun ini peserta UN

Ia mengakui, dari angka kelulusan

SLTP se-Banten ada 148.121 siswa

yang mencapai 98,90 persen ini ada

dan hanya 2.263 siswa yang tidak

241 siswa yang harus mengulang.

lulus. “Jumlah siswa yang lulus

Sebagian besar mereka merupakan

mencapai 145.858 siswa,” katanya.

siswa SMP Terbuka yang fasilitas

Eko menjelaskan, meski ada dua

pembelajarannya kurang optimal dan

ribuan siswa yang tidak lulus namun

belum

belajar

tingkat kelulusan UN tahun ini

memadai. “Kalau untuk siswa negeri

mengalami kenaikan dari 97,68%

semuanya

Tingkat

tahun lalu menjadi 98,47% tahun ini.

kelulusan mereka rata-rata mencapai

Di tempat berbeda, Kepala Bidang

99 persen dan ada yang mencapi 100

Pembinaan SMP Dinas Pendidikan

persen,”

seraya

Kota Serang Bakreni mengatakan

berjanji akan mencari formula untuk

bahwa jumlah siswa yang tidak lulus

peningkatan jumlah kelulusan SMP

di Kota Serang ada 105 peserta dari

tahun mendatang”.

6.200 peserta yang mengikuti UN

memiliki

sarana

berhasil.

kata

Nurhasan

Pendidikan

Banten

Eko

Berikut ini juga ditampilkan

SMP. Data ini berbeda dengan yang

di harian Radar Banten, Senin, 22-

ada di Dindik Banten, bahwa siswa

Juni-2009 Pada sehari sebelumnya

SMP di Kota Serang yang tidak lulus

menjelaskan bahwa : “Sebanyak

sebanyak 157. Sementara peserta UN

2.263 siswa SLTP (SMP, SMP

di Kota Serang yang terdata 6.275

Terbuka, dan MTs) se-Banten tidak

orang.

lulus ujian nasional (UN). Mereka

persentase kelulusan UN SMP negeri

tersebar di Kota Tangerang 115,

99,69 persen dari 19 sekolah dan

Kabupaten Serang 299, Kabupaten

persentase

47

Bakreni

kelulusan

mengatakan,

UN

SMP

swasta 97,99 persen dari 25 sekolah.

melebihi

nasional

yakni

7,2,

Total persentase kelulusan 98,84

sementara nasional 6,5,” ujarnya”.

persen yang mengalami kenaikan

Artinya peneliti tidak bisa

dari kelulusan tahun lalu 98,60

menyimpulkan bahwa kinerja Dinas

persen. “Sedangkan untuk UN SMP

Pendidikan Provinsi Banten adalah

Terbuka yakni 62,56 persen dari 3

gagal mengingat apa yang sudah

sekolah,”

ulas

dicapai pada tahun 2009 Langkah

dihubungi,

Minggu

Bakreni

saat

(21/6).

yang

Ia

perlu

dilakukan

dalam

mengatakan, bagi peserta UN yang

menjamin

tak lulus untuk segera mendaftarkan

prinsip

diri sebagai peserta ujian paket B

tindakan yang perlu diambil oleh

mulai hari ini hingga Jumat (26/6).

pemerintah daerah misalnya yang

Ujian paket B akan dilaksanakan 1-3

disampaikan

Juli mendatang. Sementara hari ini

(2003:5) dengan cara melakukan

(Senin, 22/6), hasil ujian akhir

reformasi birokrasi sebagai syarat

sekolah

pemberantasan korupsi, kolusi dan

berstandar

nasional

terlaksananya

good

governance adalah

oleh

(UASBN) siswa SD/SDLB dan MI

nepotisme.

diumumkan.

berkembangnya

Kepala

Dinas

prinsip-

Mustopadidjaja

Namun dewasa ini paradigma

Pendidikan (Dindik) Banten Eko

government

Endang

nampaknya tidak terlalu dipedulikan

Koswara

membeberkan

menjadi

tingkat kelulusan di Banten berhasil

oleh

melebihi rata-rata nasional. “Untuk

disampaikan oleh Khairul Muluk

mata pelajaran Bahasa Indonesia

(2003:

Banten memperoleh 7,52 sementara

dasarnya masyarakat tidak terlalu

rata-rata

6,5.

peduli dengan more regulated atau

Demikian juga dengan nilai mata

less regulated, less governed atau

pelajaran

more governed karena kepedulian

nasional

hanya

Matematika,

Banten

masyarakat,

governance

1)

seperti

berikut

:

“Pada

memperoleh 6,36 sedangkan rata-

utama

rata provinsi 5,5. Mata pelajaran

terselesaikannya beragam masalah

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) juga

yang

sama, Banten mendapat rata-rata

administrasi

48

mereka

ini

yang

mereka

terletak

hadapi.

publik,

kondisi

pada

Bagi ini

merupakan tantangan besar yang

menegaskan bahwa fungsi birokrasi

harus dihadapi mengingat kebutuhan

adalah

masyarakat yang semakin kompleks

Mengapa

sementara sumber daya dan kapasitas

Sebagian

birokrasi yang berkembang tidak

rekayasa

sebanding

hanya

dengan

perkembangan

sebagai

public

kesalahan

servant.

itu

mengatakan sosial

bahwa

yang

terjadi

pada

terjadi?

dilakukan konteksnya

kebutuhan tersebut. Dalam beberapa

namun tidak pada kulturnya, yang

tahun

dilakukan merupakan upaya merubah

terakhir

beragam

ini,

berkembang

pendekatan

menghadapi

tuntutan

manajemen

publik

dalam ini.

dan

pada

Isu

kultur

administrasinya,

sehingga yang terjadi justru birokrasi

public

menjadi

alat

hegemoni

politik.

governance (kepemerintahan publik)

Konteks perubahan bisa jadi sudah

terus meluas dan menjadi perdebatan

benar: peningkatan kapasitas dan

hangat.”

kapabilitas

Kemudian

kalau

merujuk

pemerintahan,

pada bahasan yang disampaikan oleh

kata

Rochyati Wahyuni Triana (2005: 11)

birokrasi.

kelembagaan. “kepentingan

diri sebagai alat kekuasaan yang

Belanda

administrasi

pengembangan Apalagi publik”

(yang

kata ada

kawulo, dan kawulo tidak dilayani

minta dilayani oleh publik. Mental

penjajahan

kultur

bersama

pelayan publik makin mengokohkan

warisan

“dalam

nilai dan norma yang dikembangkan

Birokrasi yang diharapkan menjadi

praja

yakni

pemerintah kita, tak ikut menjadi

Entrepreneurship mati, posisi publik

pangreh

melupakan

berikutnya

menjadi

bukan ke arah yang dikehendaki.

hadapan

namun

melayani yang memang tidak pernah

terjadi dan selalu terjadi, namun

di

-organ

melayani kepentingan publik”. Kata

berikut ini: “Perubahan memang

melemah

organ

tapi melayani). Sektor publi k dan

budaya

sektor privat tak jelas definisinya

bukannya

apalagi batasnya. Apa yang menjadi

menghilang, namun malah menguat

sektor publik di privatkan (hilangnya

kendati terjadi perubahan dalam

taman - taman kota menjadi pusat

pendekatan tata pemerintahan yang

perbelanjaan, misalnya) dan sektor

49

privat menjadi sektor publik (urusan

mencapai apa yang menjadi cita-cita

haji).

pembentukan Provinsi Banten yakni

Bahkan

birokrasi

dan

administra si kemudian juga menjadi

meningkatnya

kesejahteraan

dan

kawulo bagi politik pemerintah yang

kualitas pelayanan pendidikan yang

berkuasa. Tak heran yang lahir justru

lebih baik.

perubahan yang makin menyesakkan dada: budaya administrasi publik dan pemerintahan

yang

arogan

KESIMPULAN Berdasarkan

dan

hasil

korup, serta budaya masyarakat yan

pembahasan yang sudah dilakukan

ttidak berkepribadian”.

dapat tingkat

Akhirnya awal semangat dari pembentukan melalui

Provinsi

Undang-undang

kesimpulan

penerapan

governance

Banten No.

ditarik

bahwa

prinsip

good

di Dinas Pendidikan

apabila dilihat berdasarkan prinsip

32

Tahun 2000 adalah semangat untuk

suara

dan

mencapai tingkat kesejahteraan dan

penerapannya

lebih mendekatkan pelayanan yang

termasuk

lebih baik untuk masyarakat Banten

governance.

akuntabilitas

tingkat

mencapai

46,75

dalam

kategori

poor

termasuk di dalamnya pelayanan

Berdasarkan hasil penelitian

pendidikan. Setelah 9 tahun Banten

dan kesimpulan di atas maka saran

menjadi provinsi, cukup banyak

yang

kemajuan yang telah dicapai, kendati

peningkatan sinergi antara semua

tidak sedikit pula kekurangan dan

pilar good governance, artinya ketiga

kelemahan

di

bidang.

pilar yang ada yakni the state, the

Gambaran

yang

sangat

market dan civil society tidak dalam

diperlukan guna melihat capaian-

kerangka untuk saling mendominasi

capaian

berbagai

namun untuk saling menjaga agar

kelemahan dan kekurangan secara

tetap dalam kondisi sejajar dan

apa adanya guna diperbaiki di masa

menerapkan

mendatang. Nampaknya tugas kita

governance ke dalam sendi-sendi

bersama

arah

penyelenggaraan tata pemerintahan

pembangunan Provinsi Banten guna

di Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

itu,

berbagai obyektif

disamping

untuk

menjaga

50

muncul

adalah

perlunya

prinsip-prinsip

good

March/April 2008 Volume 68 Number 2.

Misalnya dalam menerapkan prinsip pertama

yakni

suara

dan Center

akuntabilitas adalah membuka ruang untuk publik seluas-luasnya yang memungkinkan

peran

aktif

masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Secara

keseluruhan

langkah riil yang bisa dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi Banten adalah hendaknya

melakukan

Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2005. Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua, Serang Banten

penelitian

secara komprehensif atau secara keseluruhan

hendaknya

segera

Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Rencana Strategi Dinas Pendidikan 2007 -2012, Serang Banten.

digagas sebuah peraturan daerah yang

mengatur

tentang

pengarasutamaan good governance

DPRD Banten, 2008. Potret Kinerja Pembangunan di Banten Tahun 2008. DPRD Provinsi Banten

di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten untuk kemudian menjadi sebuah

diagnostic

tool

for

governance

assessment

yang

memudahkan

stakeholders

dalam

for Local Government Innovation, 2003. Dokumentasi Best Practises Pendidikan (Tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik dalam Pengelolaan Pendidikan). CLGI Indonesia.

Gubernur Banten, 2009. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Banten Tahun 2008, Pemerintah Provinsi Banten

mengukur kinerja lembaga publik.

Daftar Pustaka

Ismanto, Gandung dan Kandung S. Nugroho, 2009. Executive Brief, Analisa Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Banten Tahun 2008. FISIP Untirta.

Akses Riset Indonesia, 2006. Kinerja Pemprov Banten, Akses Riset Indonesia, Jakarta BPS, 2002. Banten Dalam Angka 2002. Serang Banten

Kaufmann, Daniel, dkk. 2007. A Decade Of Measuring The Quality Of Governance, Governance Matters 2007

Caiden E. Gerald, 2008. Governance and Anticorruption, Public Administration Review,

51

Worldwide Governance Indicators, 1996–2006, The World Bank.

Reform at Banten Province, Yogyakarta. Pemerintah Provinsi Banten. 2007. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2007-2012. Provinsi Banten.

----------, 2007. Governance Matters VI: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996–2006, The World Bank.

Sugiyono, 2006. Metode Penelitian Administratif, dilengkapi dengan Metode R&D, Alfabeta, Bandung,

Krina, Loina Lalolo, 2003. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta. Muluk,

-------------, 2007. Statistika untuk Penelitian, Alfabeta Bandung. Triana. Rochyati Wahyun, 2005. Reformasi dan Pembangunan Lembaga, Melembagakan Tata Kepemerintahan dan Pelayanan Publik, FISIP Unair, Surabaya

Khairul. 2003. Paradigma Baru Administrasi Publik :Dari “Public Management” Menuju “Public Governance”, Public Management and Governance. London: Routledge, 2003, xxi+255 pp.

Asia

Mustopadidjaja, 2003. Reformasi Birokrasi sebagai Syarat Pemberantasan KKN, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Depkehham, Jakarta.

Harian Umum Pelita, 2009. Disdik Banten dapat BOMM 15 miliar lebih, http://www.diknas.go.id/head line.php?id=336, 12 Mei 2009

Pratikno, 2004. Governance in Practices: Belajar Dari Pengalaman di Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pusat

Foundation, 2007. IRDA Report, Http://www.asiafoundation.o rg/pdf/ IRDA_Report2_Bahasa.pdf, 11 Februari 2009

Kompas, 2009. Korupsi Mengancam Pembangunan Pendidikan, Edisi Selasa, 5 Mei 2009 04:56 WIB Jakarta, http://cetak.kompas.com/read /xml/ 2009/05/05/04565957/

Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2007. Governance Assessment and

52

The Urban Governance Initiative (TUGI), 1997. Issues Report Card Cultural Heritage, United Nations Development Programme (UNDP). Wisma UN, Kompleks Pejabat Damansara (Block C) Jalan Dungun, Damansara Heights 50490 Kuala Lumpur Malaysia [email protected]; Website: http://www.tugi.apdip.net or www.tugi.org.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (20042009). Radar Banten, 2009. 100% Siswa SD di Kota Serang Lulus, Hhttp://www.radarbanten.co m/mod.php?mod=publisher& op=viewarticle&artid=43356 , Selasa, 23-Juni-2009, 08:05:01 Siegle,

Del. 2008. Reliability. Http://www.gifted.uconn.edu , diakses pada 11 Nov 2008, 15:12:02

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Provinsi Banten

Suara Banten, 2008. Mantan Kadis Pendidikan Banten Diperiksa Soal Dugaan Korupsi DAK Rp 90,7 Miliar, www.suarabanten.com, Juni 2009. Suara

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Karya, 2009. DAK Pendidikan, Kejati Banten Tingkatkan Penyidikan Dugaan Korupsi, www.suarakaryaonline.com/news.html?id, Selasa, 10 Maret 2009

Warta Kota, 2009. 354 Siswa Banten Tak Lulus, Http://www.warta kota.co.id/read/pendidikan /6165, Rabu, 17 Juni 2009 | 12:03 WIB

53

AKUNTABILITAS DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN

Recommend Documents