Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan) Melina marcori ludani Gustaf budi tampi Jericho pombengi ABSTRACT: Accountability can live and thrive in a transparent and democratic atmosphere and the freedom to express opinions. And then, the government should really be aware the government and the public service is something can not be separated from the public. The realization of the region 's financial accountability will be the initial basis for governance better and all financial accountability that comes from public funds going smoothly as public confidence in the government in the field of financial management. This research used descriptive research through in-depth interviews to 23 informants, the data collection techniques using of observation, interviews and documentation. The resultAccountability system is one of the crucial points of the implementation of the regional administration. Accountability system is a systematic and continuous process for assessing the success or failure of governance and development activities in accordance with the policies, programs, goals, and objectives that had set in realizing the vision of the district as government of Banggai Islands set out in Medium Term Development Plan (RPJMD). The Conclusion isLocal governments is very trying to account for funds from the public for development and welfare of the communities in district of Banggai islands..
Keywords: Accountability, Local Financial Management
publicservices sebagaimana yang diharapkan
PENDAHULUAN
oleh masyarakat.(Sedarmayanti, 2012) Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan
aparatur
Negara
tuntutan untuk mewujudkan
Reformasi sektor publik tidak saja
dengan
sekedar perubahan format lembaga, akan
adminstrasi
tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang
Negara yang mampu mendukung kelancaran
digunakan untuk mendukung berjalannya
dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan
lembaga-lembaga
fungsi penyelenggaraan pemerintah Negara
akuntabel sehingga cita-cita reformasi yaitu
prinsip-prinsip good governance.Selain itu,
memberikan sungguh
menuntut perhatian
dalam
agar
menciptakan good governancebenar-benar
pemerintah
yang
tercapai (Mardiasmo 2002).
sungguh-
menanggulangi
Terselenggaranya
korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintah yang bersih dan mampu menyediakan
public
goods
secara
ekonomis, efisien, efektif, transparan dan
dan pembangunan, dengan mempraktekan
masyarakat
publik tersebut
good
merupakan
persyaratan
meujudkan
aspirasi
governance
utama
untuk
masyarakat
dalam
mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan
dan
Negara.Dalam 1
rangka
hal
tersebut,
diperlukan pengembangan dan penerapan
lain meningkatnya kesadaran masyarakat
sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,
untuk memiliki pemerintahan yang bersih,
dan
akuntabel, dan transparan dalam mengelola
nyata
sehingga
pemerintah
dan
penyelenggaraan
pembangunan
dapat
keuangan daerah.
berlangsung secara berdaya guna, berhasil
Akuntabilitas
dapat
hidup
dan
guna, bersih dan bertanggung jawab serta
berkembang dalam suasana yang transparan
bebas KKN (Sedarmayanti, 2012).
dan demokratis serta adanya kebebasan
Para ahli juga sepakat bahwa untuk
dalam mengemukakan pendapat.Oleh karena
membangun good governance harus ada
itu, pemerintah harus betul-betul menyadari
clean government artinya pemerintah yang
bahwa pemerintahan dan pelayanan kepada
harus bersih dari tindakan korupsi, kolusi dan
masyarakat adalah hal yang tidak dapat
nepotisme
dipisahkan
(KKN)
pemberantasan
Tanpa
KKN,
governancetidak
adanya
konsep
mungkin
diwujudkan.Suhadak
(dalam
dari
publik.Terwujudnya
good
akuntabilitas keuangan daerah akan menjadi
dapat
landasan awal bagi tata kelola pemerintahan
Jurnal
yang
lebih
baik
dan
segala
Administrasi Publik) mengatakan bahwa
pertanggungjawaban keuangan yang berasal
masalah pengelolaaan keuangan daerah dan
dari dana masyarakat akan berjalan lancar
anggaran daerah merupakan aspek yang
seiring kepercayaan masyarakat terhadap
harus diatur secara hati-hati oleh pemerintah
pemerintahan dalam bidang pengelolaan
daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah
keuangan
keseluruhan
meliputi
Kabupaten Banggai Kepulauan adalah salah
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
satu bagian pemerintahan yang mengelola
pelaporan,
sumber daya daerah, termasuk pengelolaan
kegiatan
yang
pertanggungjawaban,
dan
daerah.
Pemerintah
pengawasan keuangan daerah dimana aspek
keuangan
yang sangat penting dalam pengelolaan
Kabupaten
keuangan
keuangan
menjalankan tugas pengelolaan keuangan
daerah merupakan suatu kegiatan yang akan
daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah
mempengaruhi
kesejahteraan
yang sudah diatur. Peraturan Pemerintah
dan
dimaksud
dan
daerah.Pengelolaan
peningkatan
kemakmuran
rakyat
bangsa
daerah.
Pemerintah
daerah
Banggai
adalah
Kepulauan
Peraturan
daerah wajib
Pemerintah
Indonesia. Kewajiban seluruh instansi baik di
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
pemerintah
untuk
Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam
menyusun laporan keuangan sebagai wujud
Negeri Nomor 56 Tahun 2007 tentang
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Saat
lingkungan
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan
ini
pusat
terjadi
dan
daerah
perubahan
keuangan daerah, perubahan tersebut antara 2
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
menekankan akuntabilitas kepada publik atau
Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
masyarakat luas.
Pemerintah dalam hal ini harus dapat meningkatkan
akuntabilitas
Berdasarkan latar belakang pemikiran
pengelolaan
tersebut,
maka
penulis
tertarik
keuangan negara (pusat dan daerah).Salah
untukmengambil pokok bahasan dengan
satu
hal
judul :Akuntabilitas Dalam Pengelolaan
tersebut adalah dengan melakukan reformasi
Keungan Daerah (Suatu Studi pada Dinas
dalam penyajian laporan keuangan, yakni
Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai
pemerintah
Kepulauan)
prasyarat
untuk
harus
mewujudkan
mampu
menyediakan
semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena
METODOLOGI PENELITIAN
kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan
amanat
Jenis penelitian yang digunakan dalam
rakyat.Penyajian
penelitian ini adalah penelitian kualitatif.
laporan keuangan yang lengkap dan secara
Pada
langsung tersedia dan aksesibilitas bagi
dilaksanakan dalam keadaan yang alamiah
pengguna informasi menentukan sejauh mana
(natural setting) dan data yang dikumpulkan
akuntabilitas
umumnya bersifat kualitatif.Oleh karena itu,
(pertanggungjawaban)
pengelolaan keuangan daerah tersebut.
akuntabilitas
penelitian
kualitatif
penelitian ini disebut penelitian kualitatif.
Masalah yang seringkali terjadi dalam proses
dasarnya
Sedangkan
yaitu
yang
dimaksud
penelitian
kualitatif menurut Sugiono adalah metode
pertanggungjawaban bagi aparat pemerintah
penelitian yang
digunakan untuk meneliti
masih
pada
objek
belum
sesuai
yang
diharapkan
kondisi
alamiah,
sebagai
masyarakat pada umumnya karena instrumen
lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti
yang digunakan tidak jelas lingkup dan
adalah sebagai instrumen kunci, teknik
penggunaannya. Secara teoretis, akuntabilitas
pengumpulan data dilakukan secara triagulasi
menyangkut
(gabungan), analisis data bersifat induktif,
tiga
yaitu:verifiability,
instrumen
pokok,
responsibility,
dan
dan
hasil
penelitian
kualitatif
lebih
answerability. Dengan demikian instrumen
menekankan makna dari pada generalisasi
akuntabilitasada
(Pasolong, 2012).
yang
menyangkut
prosedurpertanggungjawaban secara internal, maupun
pertanggungjawaban
Penelitian kualitatif adalah penelitian
secara
yang bermaksud untuk memahami fenomena
eksternal.Dan juga kecenderungan bahwa
tentang apa yang dialami oleh subyek
konsep
penelitian
akuntabilitas
masih
cenderung
(misalnya
perilaku,
persepsi,
menekankan pada akuntabilitas prosedur,
tindakan, dan lainnya), secara holistik, dan
legal
pejabat
dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata
Kurang
dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang
terpilih
dan
akuntabilitas (elected
kepada
officials).
3
alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai
(3) informan tambahan, yaitu mereka yang
metode alamiah (Moleong : 2007 ).
dapat memberikan informasi walaupun tidak
Fokus penelitian dalam penelitian ini
langsung terlibat dalam interaksi sosial yang
yaitu untuk mengetahui akuntabilitas dalam
sedang diteliti (Hendarso dalam Suyanto,
pengelolaan keuangan daerah di Dinas
2005).
Pendapatan
Daerah
Kabupaten
Banggai
Dari penjelasan yang sudah diterangkan
Kepulauan.
diatas, maka peneliti menggunakan teknik
Untuk
mengetahui
akuntabilitas
Purposive
Sampling
dalam
menentukan
tersebut, maka akan digunakan konsep yang
informannya.Purposive sampling merupakan
dikemukakan oleh J. B. Ghartey(dalam
penentuan informan tidak didasarkan atas
Sedarmayanti, 2012:68) yang mengatakan
strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah
bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari
tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan
jawaban
yang
pertimbangan
tertentu
berhubungan dengan pelayanan apa, siapa,
berhubungan
dengan
kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan
penelitian. Yang menjadi informan dalam
bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan
penelitian ini berjumlah 23 orang yang terdiri
jawaban tersebut antara lain, apa yang harus
dari:
dipertanggungjawabkan,
1. Sekertaris Dinas
:1
orang
pertanggungjawaban harus diserahkan, siapa
2. Kepala Bidang
:1
orang
yang bertanggungjawab terhadap berbagai
3. Pegawai
:6
orang
bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah
4. Masyarakat
: 15
orang
terhadap
pertanggungjawababan
pernyataan
mengapa
berjalan
seiring
Untuk
yang
tetap
permasalahan
mendapatkan
data
yang
dengan kewenangan yang memadai dan lain
diperlukan dalam penelitian nanti, maka
sebagainya?
teknik pengumpulan data yang dilakukan
Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk
membuat
generalisasi
dari
ialah melalui:
hasil
1. Menggunakan observasi
penelitiannya. Subjek penelitian menjadi
Adalah merupakan suatu pengamatan
informan yang akan memberikan berbagai
secara
informasi yang diperlukan selama proses
terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti
penelitian. Informan penelitian ini meliputi
(Pasolong 2012).
tiga macam yaitu (1) informan kunci, ( key
langsung
dengan
sistematis
2. Menggunakan wawancara
informan ), yaitu mereka yang mengetahui
Adalah kegiatan tanya jawab antara dua
dan
orang
memiliki
informasi
pokok
yang
diperlukan dalam penelitian, (2) informan
atau
lebih
(Pasolong 2012).
biasa, yaitu mereka yang terlibat secara
3. Dokumentasi
langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, 4
secara
langsung
Dokumen merupakan catatan peristiwa
demikian data yang telah direduksi akan
yang
memberikan gambaran yang lebih jelas,
sudah
berlalu,
dokumen
bisa
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-
dan
karya
melakukan
monumental
dari
seseorang
(Sugiyono, 2010).
mempermudah
pengumpulan
selanjutnya,
Analisis data dalam penelitian kualitatif
peneliti
dan
mencarinya
untuk data bila
diperlukan. Reduksi data dapat di bantu
dilakukan pada saat pengumpulan data
dengan peralatan elektronik .
berlangsung,
dan
seteleh
selesai
pengumpulan
data
dalam
periode
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data
tertentu.Pada saat wawancara, peneliti sudah
bisa dilakukan dalam bentuk uraian
melakukan anaisis terhadap jawaban yang
singkat, bagan, hubungan antar kategori,
diwawancarai (Sugiono, 2010).Miles dan
dan
Huberman
2010),
digunakan untuk menyajikan data dalam
mengemukakan bahwa aktivitas dala analisis
penelitian kualitatif adalah dengan teks
data kualitatif dilakukan secara interaktif dan
yang bersifat naratif.
(dalam
Sugiono
2. Penyajian Data
berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,
sehingga
Adapun
datanya
aktivitas
yaitudata
dalam
reduction,
conclusion
sudah
data
sejenisnya.Yang
paling
sering
3. Verifikasi
jenuh.
Langkah
ketiga dalam analisis data
analisis
data
kualitatif menurut Miles and Huberman
display,
dan
adalah
drawing/verification.
Model
penarikan
verifikasi.
kesimpulan
Kesimpulan
awal
dan yang
interaktif dalam analisis data ditunjukan pada
dikemukakan masih bersifat sementara,
gambar berikut:
dan akan berubah bila ditemukan buktibukti yang kuat yang mendukung pada
Data collection
Data display
tahap
pengumpulan
Tetapi
apabila
data
berikutnya.
kesimpulan
yang
dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten
Data reduction
Conclusions :drawing/ve rification
saat
peneliti
kembali
kelapangan
mengumpulkan data, maka kesimpulan yang
dikemukakan
merupakan
kesimpulan yang kredibel. 1. Reduksi Data Mereduksi
data
memilih
hal-hal
berarti
PEMBAHASAN
merangkum,
yang
pokok,
Untuk
mengetahui
akuntabilitas
memfokuskan pada hal-hal yang penting,
tersebut, maka akan digunakan konsep yang
dicari
dikemukakan oleh J. B. Ghartey yang
tema
dan
polanya.
Dengan 5
mengatakan bahwa akuntabilitas ditujukan
pertanggungjawaban pemda tergantung pada
untuk mencari jawaban terhadap pernyataan
keputusan
yang berhubungan dengan pelayanan apa,
musrembang.
pada
saat
dilaksanakannya
siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan
bagaimana.
Pertanyaan
2.
yang
Diserahkan
memerlukan jawaban tersebut antara lain, apa
Sistem pertanggungjawaban merupakan
yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa
salah satu sisi penting dari pelaksanaan
pertanggungjawaban harus diserahkan, siapa
pemerintahan
yang bertanggungjawab terhadap berbagai
berjalan
sistematis
seiring
menilai
dengan kewenangan yang memadai dan lain
Apa
yang
daerah
mempertanggungjawabkan
harus dana
kegiatan sesuai
ditetapkan
dalam
Pemerintah
Daerah
Tujuan
pemerintahan dengan
dan
kebijakan,
mewujudkan Kabupaten
Akuntabilitas
pemerintah daerah berupa pembangunan
Daerah
infrastruktur,
pertanggungjawaban
di
kegagalan
visi
Banggai
Daerah (RPJMD).
pertanggungjawaban
pembangunan
atau
untuk
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
retribusi daerah. Dari hasil penelitian yang bentuk
berkesinambungan
Kepulauan sebagaimana ditetapkan dalam
dari
masyarakat baik itu dana dari pajak dan
yaitu
proses
program, tujuan, dan sasaran yang telah
Harus
Dipertanggungjawabkan Pemerintah
adalah
keberhasilan
pembangunan
berikut:
ada
dan
pelaksanaan
sebagainya. Yang akan di uraikan sebagai
1.
daerah.Sistem
pertanggungjawaaban
bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawababan
Mengapa Pertanggungjawaban Harus
sector
adalah
Pemerintah
sebagai pelaksanaan
media tugas
pertanian, kalautan dan perikanan. Sebelum
pokok dan fungsi Pemerintah Daerah dalam
pemda melaksanakan suatu program, pemda
penyelenggaraan pemerintahan selama 1
terlebih dahulu melakukan debat melalui
(satu) tahun. Adapun manfaat dibuatnya
perencanaan program musrembang pada
Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Daerah
setiap
bagi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten
kecamatan.
Dalam
pelaksanaan
musrembang tersebut, hanya dihadiri oleh
Banggai Kepulauan adalah:
pemerintah desa dan juga utusan dari
1. Peningkatan
beberapa masyarakat.utusan dari setiap desa
penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
yang ada mamaparkan beberapa rencana pembangunan
yang
akan
akuntabilitas
2. Meningkatkan
dilaksanakan.
meningkatkan
kredibilitas tingkat
dan
kepercayaan
Kemudian pemerintah daerah memilih salah
masyarakat kepada Pemerintah Daerah.
satu program prioritas dari setiap desa untuk
3. Mengetahui dan menilai (mengevaluasi)
dilaksanakan.Dengan
demikian
bentuk
keberhasilan 6
atau
kegagalan
dalam
melaksanakan tugas dan tanggungjawab
program tersebut pemerintah daerah selalu
Pemerintah Daerah.
berkomitmen untuk melakukan yang terbaik
4. Sebagai
sumber
informasi
untuk
untuk masyarkat sesuai dengan ketentuan
melakukan perbaikan dan penyempurnaan
hukum yang belaku agar dalam pelaksanaan
pelaksanaan program dan kegiatan dalam
program tersebut masyarakat merasa puas
rangka peningkatan kinerja Pemerintah
atas setiap pelayanan yang diberikan.
Daerah secara berkesinambungan. 4.
5. Sebagai dasar penyempurnaan dokumen
Pengelolaan keuangan daerah yang baik
melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan
tentu harus sejalan dengan visi dan misi
fungsinya secara baik dan transparan,
pemerintah daerah, rencana pembangunan
diper- tanggungjawabkan
jangka menengah, rencana kerja pemerintah
kepada masyarakat 3.
Siapa
yang
daerah, serta didasarkan atas performance-
Bertanggungjawab
based budgeting.
terhadap Berbagai Bagian Kegiatan
integritas untuk menjadi lebih baik. Dalam
terlibat langsung atas pelaksanaan
hal
program yang ada. Dalam pelaksanaan atau
program
yang
sebagai
paling
upaya
keuangan
konkrit
daerah
pokok
dan
dalam
dari adalah
niat
baik
mewujudkan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
program tersebut dan juga membutuhkan
keuangan daerah yang dilaksanakan dengan
kerja sama yang baik antara pemerintah
prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan dalam
daerah dan masyarakat agar pelaksanaan program yang ada dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan dari masyarakat
mengalokasikan
anggaran
efektif,
dana
efisien
daerah
agar
bertanggungjawab
sehingga hasilnya dapat dirasakan seluruh
yang ada. Dari hasil wawancara yang saya
lapisan masyarakat.
dapatkan bahwa dalam pelaksanaan program
Pengelolaan
yang ada sudah sesuai dengan harapan setiap
keuangan
daerah
yang
transparan dan berkualitas juga merupakan
masyarakat. Karena setiap program yang
salah satu unsur penting dalam mewujudkan
akan dilaksanakan selalu mengacu pada
tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
permintaan dari masyarakat yang dilakukan
Untuk itu, menjadi tugas semua pihak terkait
pada saat pelaksanaan musrembang di setiap proses
yang
pemerintah
dinas-dinas yang tekait dalam pelaksanaan
Dalam
ini,
pertanggungjawaban
ada
membutuhkan koordinasi yang baik antara
kecamatan.
keuangan
daerah tersebut memiliki komitmen dan
Pemerintah daerah bertanggungjawab
kegiatan
Pengelolaan
daerah yang baik ini menunjukkan bahwa
dalam Masyarakat
dan
yang
Memadai
6. Mendorong Pemerintah Daerah untuk
dapat
Berjalan
Seiring dengan Kewenangan
perencanaan tahun berikutnya.
serta
Pertanggungjawaban
untuk
pelaksanaan 7
melaksanakan
upaya
menyeluruh
memperbaiki
kualitas
penyusunan
dan
Berdasarkan hasil penelitian yang ada
penyajian laporan keuangan pemerintah.
maka penulis menyimpulkan bahwa:
Reformasi pengelolaan keuangan daerah
1.
Pemerintah
daerah
sudah
telah lama dilaksanakan. Berbagai persoalan
berusaha
dan proses pembelajaran menuju pengelolaan
jawabkandana dari masyarakat untuk
keuangan daerah yang baik memang belum
pembangunan
mencapai kestabilan yang sempurna. Namun,
masyarakat
terlihat
kabupaten Banggai kepulauan.
transparansi
dan
akuntabilitas
keuangan daerah mengalami kemajuan yang
2.
dalam
sangat
mempertanggung
dan yang
kesejahteraan ada
di
daerah
Pertanggungjawaban diserahkan kepada
sangat berarti. Membaiknya kualitas laporan
masyarakat
keuangan pemerintah daerah dari tahun ke
mengetahui dana yang ada dikelola
tahun, yang ditandai dengan kemajuan
untuk apa dan juga meningkatkan
signifikan membaiknya opini audit BPK
tingkat kepercayaan masyarakat kepada
selama ini, tentu merupakan modal yang kuat
Pemerintah
untuk membangun transparansi pengelolaan
pengelolaan keuangan daerah.
keuangan daerah
3.
Hasil penelitian yang ada akuntabilitas
agar
masyarakat
Daerah
Kurangnya
kerja
pemerintah
daerah
dalam
sama dan
dapat
hal
antara
masyarakat
dalam pengelolaan keuangan daerah sudah
dalam pelaksanaan program yang ada di
mulai bagus. Hal ini dibuktikan dengan
daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Banggai
4.
Pertanggungjawaban
yang
diberikan
Kepulauan secara berturut-turut mendapat
pemerintah daerah kepada masyarakat
opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).Jadi
belum
dalam akuntansi WTP itu sudah yang paling
dengan ketentuan hukum yang berlaku.
baik
dalam
system
Pengelolaan
B.
sepenuhnya
berjalan
sesuai
Saran
Keuangan.Namun kalau melihat pada sisi
Dari pembahasan dan kesimpulan yang
masyarakat
diperoleh maka penulis memberikan
Pertanggungjawaban
yang
diberikan pemda kepada masyarakat belum
saran:
berjalan dengan baik, karena pelaksanaan
1.
Pemerintah
Daerah
harus
lebih
kinerja
untuk
program yang ada tidak dilaksanakan secara
meningkatkan
lagi
menyeluruh, hanya melihat beberapa pihak
pelaksanaan
akuntabilitas
saja atau desa-desa tertentu.
pengelolaan keuangan daerah. 2.
Pemerintah
daerah
meningkatkan
KESIMPULAN DAN SARAN
harus
kredibilitas
dalam
lebih dalam
pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan A. Kesimpulan
keuangan daerah.
8
3.
Masyarakat harus ikut serta dalam setiap
Sugiyono,
Metode
pelaksanaan program yang ada, agar
Kuantitatif
pelaksanaan program yang ada bisa
Alfabeta, Bandung.
berjalan dengan baik dan hubungan antara
pemerintah
daerah
Pemerintah
daerah
mengutamakan
dan
R&D:
Pendekatan: Prenada Media, Jakarta.
harus
lebih
kepentingan
atau
Sumber Lain: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
kepentingan politik untuk pelaksanaan dalam
dan
Penelitian Sosial : Berbagai Altenatif
kesejahteraan masyarakat dari pada
akuntabilitas
Kualitatif
Penelitian
Suyanto, Bagong dan Sutinah, 2005, Metode
masyarakat menjadi lebih baik. 4.
2010,
Tentang Pemerintah Daerah
pengelolaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
keuangan daerah.
Nomor
58
Tahun
2005
Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah DAFTAR PUSTAKA Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Moleong, L, J, 2007, Metode Penelitian
Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem
Kualitatif : Remaja Karya, Bandung. Pasolong,2012,
Metode
Informasi Keuangan Daerah
Penelitian
Administrasi Publik: Alfabeta, Bandung. Sedarmayanti,
2012,
Good
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Governance
Tahun
“Kepemerintahan Yang Baik” Bagian
2007
Tentang
Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pertama, Edisi Revisi: Mandar Maju, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Bandung.
Tahun
2006
Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
9
Pedoman
