AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM CYBERLAW SEBAGAI BAGIAN DARI PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL Oleh : Dwi Haryadi, SH, MH* Abstract Pancasila, the Indonesia's principle, is a source of national legal order which contains philosophical values such as divinity, humanity, and social (nationalistic, democratic, and social justice) to be actualized into the development of national legal system. Nowadays, technological development has made cyberlaw not only a need but also a challenge for Indonesia's law circumstance. Cyberlaw must be in line with the development of national legal system based on Pancasila. Keywords: Pancasila, Cyberlaw, National Legal System melewati batas-batas teritorial suatu Negara.
A. Latar Belakang Perkembangan
ilmu
internet
pengetahuan dan teknologi akan
membawa manusia pada peradaban
selalu
terhadap
baru, dimana terjadi perpindahan
kehidupan manusia. Salah satu
realitas kehidupan dari aktivitas
produk
nyata ke aktivitas maya (virtual)
berpengaruh
kemajuan
teknologi
kekinian yang lahir pada akhir abad
yang
ke-20 adalah Internet1. The US
cyberspace.
Menurut
Supreme
Court
Rheingold,
Cybescpace
internet
sebagai
Network
of
mendefinisikan international
disebut
dengan
istilah Howard adalah
sebuah ruang imajiner atau ruang
interconnected
maya
yang
bersifat
artificial,
computers, (Reno V ACLU, 1997
dimana setiap orang melakukan
dalam Ari Juliano Gema, 2000),
apa saja yang biasa dilakukan
yang artinya jaringan internasional
dalam kehidupan sosial sehari-hari
dari
dengan cara-cara yang baru2.
saling
komputer-komputer berhubungan,
yang
sehingga
* Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung 1
Teknologi
Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cybercrime), (Bandung, Refika Aditama, 2005), hal. 31;
2
Yasraf Amir Piliang, Public Space dan Public Cyberspace : Ruang Publik dalam Era Informasi, tersedia pada http://www.bogor.net/idkf/idkf-2/publicspace-dan-public-cyberspace-ruang-publikdalam-era inf.
Cyberspace sebagai ruang
manusia menjadi lebih efektif dan efisien.4
interaksi baru antar individu dan kelompok
telah
kehidupan
memunculkan
masyarakat
Dalam
maya
kriminologi,
(cybercommunity). Cybercommunity kehidupan
dikatakan adalah sebuah
masyarakat
perspektif teknologi
bisa
sebagai
kriminogen,
faktor
yaitu faktor
yang
manusia
menyebabkan timbulnya keinginan
yang tidak dapat secara langsung
orang untuk berbuat jahat atau
diindera
memudahkan
melalui
penginderaan
terjadinya
manusia, namun dapat dirasakan
kejahatan5.
dan disaksikan sebagai sebuah
perkembangan delik-delik khusus,
realitas3. Dalam masyarakat maya,
Sudarto
metode kehidupan yang digunakan
kemajuan teknologi mempunyai
tidaklah
pengaruh
jauh
berbeda
dengan
Terkait
dengan
menyatakan
bahwa
terhadap
pola
kejahatan6.
kehidupan nyata, ada proses sosial,
pelaksanaan
interaksi sosial, kontrol sosial,
Penyalahgunaan
komunikasi,
membangun
negatif dari kemajuan teknologi
kebudayaan,
bahkan
informasi
atau
melalui
dampak
sistem
pengembangan sistem kejahatan
komputerisasi dan jaringan internet
dan lain-lain.
dikenal dengan istilah Cybercrime.
Teknologi,
termasuk
Barda
Nawawi
Arief
internet pada dasarnya diciptakan
menyebutkan bahwa “perusakan
untuk peningkatan kualitas hidup
dan
dan
mayantara” (mungkin dapat disebut
mempermudah
aktivitas
pencemaran
informasi
di
sebagai “cyber damage” dan “cyber pollution”)
4
3
M.Burhan Bungin, Pornomedia Media, Konstruksi Sosial Telematika dan Perayaan Seks Massa”, (Jakarta, Prenada Media, 27;
“Sosiologi Teknologi di Media 2005), hal.
bagian
dari
Widyopramono, Kejahatan di Bidang Komputer, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994), hal. 28 5 Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Op.cit., hal. 59; 6 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung, Sinar Baru, 1983), hal. 104
environmental crime, yang perlu
inkonsistensi
7
dicegah dan ditanggulangi . Cyberlaw
sebuah sistem dan cyberlaw akan
merupakan
kontradiksi dan berjalan diluar
jawaban berbagai persoalan hukum
jalur SHN. Dalam Seminar Hukum
yang muncul di cyberspace.
Nasional
Pentingnya
ke-VI
tahun
1994
pengaturan
disebutkan bahwa sistem hukum
cyberlaw di Indonesia sebenarnya
nasional yang juga merupakan
secara tersirat sudah ada dalam
sistem hukum Pancasila, harus
hasil
merupakan penjabaran dari seluruh
Lokakarya
Bangkumnas
Repelita VI (1994-1999), bahwa
sila-sila
hukum teknologi dan informatika
keseluruhan.
Kemudian
dalam
merupakan salah satu sektor dari
rekomendasi
Konvensi
Hukum
substansi
dalam
Nasional tahun 2008 dinyatakan
Hukum
bahwa perlu disusun Grand Design
hukum
Pembangunan
Sistem
Pancasila
Sistem
dan pembaharuan hukum harus
Nasional dengan landasan UUD
terus
NRI
beradaptasi
dengan
dan
1945
Politik
secara
Nasional. Artinya pengembangan
Hukum
sebagai
landasan
dan
Pancasila
perkembangan teknologi. Dalam
konstitusional
perspektif kekinian, maka cyberlaw
sebagai landasan filosofisnya8.
menjadi kebutuhan dan bagian dalam
pembangunan
Indonesia pada dasarnya
dan
sudah
pembaharuan SHN.
memiliki
cyberlaw
sebagaimana diatur dalam Undang-
Cyberlaw sebagai bagian
undang Nomor 11 Tahun 2008
dari SHN tentunya tidak bisa lepas
tentang Informasi dan Transaksi
dari prinsip dan nilai-nilai dasar
Elektronik.
yang mendasari SHN itu sendiri.
dalam undang-undang ini terlihat
Apabila cyberlaw yang dibangun
dalam diktum menimbangnya yang
lepas dari prinsip dan nilai dasar
menyatakan
SHN,
maka
akan
Urgensi
bahwa
cyberlaw
cyberlaw
terjadi 8
7
disharmonisasi
Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003). hal 250
Barda Nawawi Arief, Implementasi Ide-Ide Dasar Pancasila dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Makalah Seminar Nasional FH Trunojono, Bangkalan, 2009
sangat
penting
untuk
Pancasila sebagai dasar
mengakomodir
munculnya
negara sekaligus pandangan
perbuatan
baru
dan
hidup bangsa menjadi acuan
di
utama dalam setiap langkah
hukum
pencegahan
penyalahgunaan
dunia maya.
pembangunan, fungsinya
B. Permasalahan Berdasarkan
latar
cyberlaw
merupakan
kebutuhan
hukum
Indonesia
saat
maraknya
ini
berbagai
bentuk cybercrime yang terjadi. Cyberlaw sebagai bagian dari SHN tentunya
harus
dibuat
dan
dijalankan berdasarkan prinsip dan nilai yang mendasari SHN, yaitu nilai-nilai Pancasila. Berangkat dari hal
tersebut,
rumusan
masalah
dalam makalah ini adalah
sumber
demikian,
semua
tatanan
hukum yang sedang berjalan atau
baru
akan
dibangun
haruslah
berlandaskan
pada
nilai-nilai
Pancasila.
Oleh
karena
itu,
sistem
hukum
nasional kita adalah sistem hukum Pancasila. Jadi sistem hukum
yang
substansi hukum
terdiri
hukum, dan
kultur
dari
struktur hukum
haruslah mengandung prinsip dan nilai dalam kelima sila
1. Mengapa nilai-nilai Pancasila
Pancasila.
penting diaktualisasikan dalam pembangunan sistem hukum nasional ?
Kedudukan
penting
Pancasila dalam sistem hukum nasional telah diatur dalam
2. Bagaimanakah nilai-nilai
sebagai
tertib hukum nasional. Dengan uraian
belakang di atas, jelas bahwa
mengingat
termasuk
aktualisasi
Pancasila
dalam
Cyberlaw ? C. Pembahasan 1. Urgensi Aktualisasi NilaiNilai Pancasila Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional
berbagai peraturan perundangundangan, seperti dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 tahun
2004
Pembentukan
tentang Peraturan
Perundang-undangan menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala
sumber hukum negara. Dalam
substansi
hukum,
struktur
penjelasan Pasal 2 disebutkan
hukum maupun kultur hukum.
bahwa Penempatan Pancasila 2. Aktualisasi
sebagai sumber dari segala
Pancasila dalam Cyberlaw
sumber hukum negara adalah sesuai
dengan
Pancasila sebagai dasar
Pembukaan
negara mengandung nilai-nilai
Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945
Indonesia
yang
dasar
Tahun
bangsa
mengandung
dan
Muatan Peraturan Perundangtidak
terkandung
konvensi
hasil
seminar
dan
nasional
bahwa
ingin
bangsa
ini
kedepan.
Kirdi
sebagai Pancasila9.
bahwa
Jadi
nilai-nilai
Pancasila
harus
selalu
melandasi
setiap
sektor karena
pelaksanaan pembangunan itu sendiri bentuk dari pengamalan
membangun
sistem
dicapai
pembangunan
serta
Pancasila,
sistem hukum nasional berarti membangun
yang
jelaslah
peraturan perundang-undangan jelas
tujuan
pengamalan
Pancasila.
rekomendasi
sekaligus
pembangunan
dalam
Berdasarkan
nilai
Dipoyudo menyatakan bahwa
boleh
bertentangan dengan nilai-nilai yang
lokal
karena itu, setiap sila Pancasila
negara sehingga setiap Materi
undangan
kearifan
ke dalam kelima sila. Oleh
ideologi negara serta sekaligus filosofis
dari
keIndonesiaan yang dijabarkan
menempatkan
Pancasila sebagai dasar dan
dasar
Nilai-Nilai
termasuk
pembangunan
hukum
sistem
dalam hukum
nasional.
Pancasila. Artinya nilai-nilai,
Sebagai
ide dasar dan prinsip yang
suatu
dasar
filsafat negara, maka sila-sila
terkandung dalam kelima sila
Pancasila
Pancasila harus selalu menjadi
merupakan
suatu
titik awal dalam pembangunan sistem
hukum,
baik
itu
9
Kirdi Dipoyudo, Pembangunan Sebagai Pengamalan Pancasila, Jurnal Analisa CSIS, tahun XV, No. 8 Agustus 1996
sistem nilai, sehingga pada
serta adil dalam hubungan
hakikatnya
Pancasila
diri sendiri, sesama dan
kesatuan.
lingkungannya.
merupakan
satu
Adapun
nilai-nilai
yang
c. Sila
Persatuan
terkandung dalam setiap sila
Kesatuan
adalah sebagai berikut :10
nilai
a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
mengandung
nilai
dan
mengandung bahwa
Indonesia
negara merupakan
persekutuan
diantara
bahwa segala hal yang
keberagaman
berkaitan
dilukiskan dalam Bhinneka
dengan
pelaksanaan
dan
Tunggal
Ika.
penyelenggaraan
negara
nasionalisme
bahkan
negara,
tercermin
moral
moral
penyelenggara
negara,
politik
negara,
pemerintahan hukum
negara,
dan
peraturan
yang
aspek
Nilai-nilai harus
dalam
segala
penyelenggaraan
negara. d. Sila
Kerakyatan
Dipimpin
Oleh
yang Hikmat
perundang-undangan
Kebijaksanaan
negara, kebebasan dan hak
Permusyawaratan/Perwakil
asasi warga negara harus
an
dijiwai
bahwa negara adalah dari,
Ketuhanan
nilai-nilai Yang
Maha
Esa. b. Sila
yang
mengandung
nilai
oleh dan untuk rakyat. Nilai
Kemanusiaan
dalam
demokrasi
diterapkan
mutlak dalam
Adil dan Beradab adalah
kehidupan bernegara, baik
perwujudan
menyangkut
kemanusiaan
nilai sebagai
moralitas
makhluk yang berbudaya,
aspek
bermoral dan beragama,
aspek
aspek kenegaraan,
politik,
maupun
hukum
dan
perundang-undangan. 10
Kaelan. MS, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta, Paradigma, 2010), hal. 79-84
e. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
mengandung
nilai
yang
Pendapat
tersebut
merupakan tujuan negara
menunjukkan bahwa Pancasila
sebagai
tujuan
merupakan
Nilai
keadilan
bersama. harus
dalam
landasan
utama
pembangunan
sistem
terwujud dalam kehidupan
hukum nasional, sehingga nilai-
bersama (keadilan sosial)
nilai
yang
“Kemanusiaan”
bertujuan
untuk
kesejahteraan
seluruh
warga negara.
dan
“Kemasyarakatan” (nasionalistik;
Barda
Nawawi
menyatakan
“Ketuhanan”,
berkeadilan
sosial)
harus
sistem
teraktualisasi kedalam substansi
hukum nasional (SHN) pada
hukum, struktur hukum maupun
hakikatnya
kultur
Hukum
bahwa
demokratik;
adalah
Sistem
Pancasila.
Apabila
hukum
yang
akan
dibangun.
dijabarkan lebih lanjut, sistem
LokakaryaBangkumnas
hukum Pancasila adalah SHN
Repelita
yang berlandaskan/berorientasi
menghasilkan ruang lingkup
pada
pilar/nilai
pembangunan sistem hukum
keseimbangan Pancasila, yaitu :
nasional, diantaranya adalah
a. berorientasi pada nilai-nilai
substansi
tiga
“Ketuhanan”
(bermoral
religius); b. berorientasi pada nilai-nilai
VI
(1994-1999)
hukum
yang
membagi menjadi 14 sektor hukum. Salah satunya adalah sektor hukum teknologi dan
“Kemanusiaan”
informatika.
(humanistik); dan
Bangkumnas Repelita VI pada
c. berorientasi pada nilai-nilai
dasarnya
Lokakarya
sudah
sangat
“Kemasyarakatan”
menyadari
(nasionalistik; demokratik;
perkembangan teknologi akan
berkeadilan sosial)11.
mempengaruhi
bahwa
kehidupan
masyarakat dibidang hukum, sehingga sektor ini menjadi 11
Barda Nawawi Arief, Opcit.
bagian
dari
pembangunan
sistem hukum nasional yang
pembangunan sistem hukum
harus
nasional.
dikembangkan
diperbaharui
terus
dan
menerus
yang
Artinya
cyberlaw
dibangun
harus
agar siap menghadapi tuntutan
berlandaskan
zaman
menyelesaikan
Pancasila,
hukum
hukum
dan
permasalahan
yang
terjadi.
karena nasional
merupakan Diera digital saat ini,
rekomendasi
nilai-nilai sistem Indonesia
sistem
hukum
Pancasila. Nilai-nilai Pancasila
lokakarya
yang tertuang dalam kelima
tersebut sangatlah tepat dimana
silanya, yaitu nilai Ketuhanan,
perkembangan teknologi yang
Kemanusiaan,
sangat
pula
Kerakyatan dan Keadilan harus
dengan munculnya berbagai
menjadi pondasi utama dalam
perbuatan hukum baru dan
pembentukan cyberlaw.
maraknya
1. Nilai Ketuhanan misalnya,
cepat
searah
penyalahgunaan
dengan
media
teknologi.
memberikan
Persatuan,
rambu-rambu
Salahsatunya adalah teknologi
bahwa pengaturan cyberlaw
informasi berupa internet yang
sangat
telah menciptakan dunia maya
nilai
yang tidak mengenal batas
mengandung makna bahwa
teritorial
sehingga
semua
dijangkau
dengan
sulit
penting.
Pertama,
Ketuhanan
aktivitas
ini
manusia
hukum
harus selalu didasarkan pada
tradisional yang selama ini
norma, ajaran dan moral
berjalan dan bertumpu kepada
agama, termasuk aktivitas di
batas-batas
baik
dunia
maya.
Jadi
dunia
peraturannya,
maya
sekali
lagi
bukan
teritorial,
jangkauan
maupun penegakan hukumnya. Cyberlaw bagian
dari
teknologi
sektor
dan
ruang bebas yang sekuler
sebagai
tanpa
aturan
hukum
tetapi
juga
informatika
tentunya
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan
dari
dan tetap
etika, terikat
dengan norma-norma yang ada didunia nyata, termasuk pula
norma
agama.
Cybercommunity
yang
preventif.
Pendekatan
berpandangan bahwa dunia
agama, moral dan religius
maya sebagai ruang bebas
melalui kesadaran bahwa
tanpa hukum dan etika akan
setiap user terikat dengan
mendorong orang mudah
norma agama, moral dan
dan
aman
etika dapat secara efektif
melakukan berbagai bentuk
mencegah user melakukan
pelanggaran dan kejahatan.
pelanggaran didunia maya.
merasa
Sebagaimana
pendapat
2. Nilai kemanusiaan berupa
Barda Nawawi Arief di atas,
penghormatan
harkat,
bahwa dunia maya ini juga
martabat
diibaratkan
sebagai
manusia juga sangat penting
lingkungan
sebagaimana
dan
hak
asasi
diinternalisasikan
dalam
didunia nyata. Ketika ada
Cyberlaw.
Dalam
perusakan atau pencemaran
Penjelasan Pasal 6 huruf b
dengan berbagai informasi
UU No. 10 tahun 2004,
yang
dinyatakan
melanggar
norma,
bahwa
asas
seperti muatan porngrafi,
kemanusiaan adalah bahwa
penipuan, penghinaan dan
setiap
bentuk-bentuk pelanggaran
Peraturan
Perundang-
lainnya
undangan
harus
dipandang
pula
Materi
Muatan
sebagai bentuk kejahatan
mencerminkan perlindungan
perusakan atau pencemaran
dan penghormatan hak-hak
lingkungan didunia maya
asasi manusia serta harkat
yang harus dicegah dan
dan martabat setiap warga
ditanggulangi.
negara
Kedua,
dan
penduduk
norma agama dan moral ini
Indonesia
secara
posisinya dalam cyberlaw,
proporsional.
Dalam
khususnya
konteks
dalam
cyberlaw,
maka
penanggulangan cybercrime
cyberlaw harus memberikan
lebih strategis sebagai non
perlindungan terhadap hak
penal
warga negara/individu dan
sebagai
faktor
hak
penduduk/masyarakat
rehabilitasi
secara
secara
psikologis dan sosial belum
proporsional/seimbang.
dapat
Adanya
maksimal. Bahkan korban-
berbagai
bentuk
penghinaan
dan
dilakukan
korban
secara
tersebut
masih
diskriminasi berisu SARA
sering dilihat lebih sebagai
dan maraknya cyberporn,
pelaku dari pada korban.
cybersex bahkan penjualan
Kesalahan
anak dan wanita melalui
keteledorannya
internet menujukkan nilai-
dinilai
nilai
penyebaran muatan-muatan
kemanusiaan
sudah
dan sering
sebagai
penyebab
terabaikan. Berbagai muatan
pornografi
dan perilaku kejahatan di
Dampak sosial lain, seperti
dunia maya seolah menjurus
stigma negatif, diisolasi dari
pada kehidupan yang tidak
lingkunga, bahkan keluarga
beradab
Cyberlaw
serta terpaksa dikeluarkan
menjangkau
atau keluar dari sekolah
harus
lagi. dapat
tersebut.
berbagai bentuk kejahatan
menjadi
susila didunia maya yang
yang
telah
yang harus dialami para
bergeser
dari
dampak
tidak
susulan
terhindarkan
perbuatan fisik ke non fisik.
korban
Maraknya cybersex sebagai
pornography.
bentuk baru prostitusi dan
korban, aspek humanistik
cyber
juga harus memperhatikan
saat
child ini
pornography sudah
child
sudah
penghapusan
Disamping
pelaku. Menurut Sudarto,
Korban
membicarakan pidana maka
pornography
harus membicarakan orang
megitu
diinternet,
child
sangat
mengkuatirkan. cyber
cyber
banyak
yang melakukan kejahatan.
upaya
Jadi pembaharuan hukum
muatannya
pidana tetap berkisar kepada
namun
tersebut dari dunia maya,
manusia,
perlindungan korban
boleh
dan
sehingga
tidak
sekali-kali
meninggalkan
nilai-nilai
potensi
eksistensi
negara
kemanusiaan, ialah kasih
yang berdaulat secara nyata.
sayang terhadap sesama12.
Dalam Penjelasan Pasal 6
Ide
individualisasi
UU No. 10 tahun 2004
merupakan satu ide terkait
huruf c disebutkan asas
pendekatan
kebangsaan adalah bahwa
humanistik
terhadap pelaku, termasuk
setiap
pelaku dalam cyberlaw.
Peraturan
Perundang-
undangan
harus
3. Pembaharuan hukum pidana Nilai
persatuan
memiliki
mencerminkan
kedudukan penting dalam
watak
cyberspace,
yang
karena
pengaturan
cyberlaw
Materi
Muatan
sifat
bangsa
dan
Indonesia pluralistik
(kebhinekaan) dengan tetap
memang tidak bisa terlepas
menjaga
dari nilai-nilai kebangsaan
kesatuan
dan
karena
Indonesia dan penjelasan
ingin
huruf f menyatakan asas
diatur merupakan produk
bhinneka tunggal ika adalah
teknologi diera globalisasi
bahwa
yang tidak lagi mengenal
Peraturan
Perundang-
batas teritorial negara yang
undangan
harus
lambat
dapat
memperhatikan keragaman
melunturkan rasa persatuan
penduduk, agama, suku dan
dan patriotisme dan pada
golongan, kondisi khusus
akhirnya
daerah,
nasionalisme
cyberspace
yang
laun
setiap
user
prinsip
Republik
Materi
khususnya
tidak diakui dalam dunia
menyangkut
maya
masalah
menerus
secara
terus
menimbulkan
Muatan
dan
berpandangan bahwa negara
dan
negara
budaya yang masalah-
sensitif
dalam
kehidupan. bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
12
Kedua Sudarto, Opcit hal 102
memberikan
penjelasan pedoman
bahwa,
semua
peraturan
didalam
maupun
perundangan-undangan
Indonesia,
harus berwawasan nasional
dilakukan
dan mempererat persatuan
cyberspace.
dan kesatuan. Begitupula
dilakukan
dengan
memperkuat
cyberlaw
yang
diluar
meskipun dengan
media
Hal
ini dengan
yurisdiksi
menurut saya sangat rentan
nasional didunia maya dan
terhadap
tentunya
lunturnya
persatuan
nilai
mengingat
cyberspace
yang
tidak
jua
melakukan
harmonisasi dan kerjasama dengan
negara
lain
mengenal batas teritorial.
mengingat sifat cyberspace
Dalam diktum menimbang
yang lintas batas negara.
UU No. 11 tahun 2008
4. Nilai
demokratik
seolah
semangat ini sudah terlihat,
begitu
yaitu bahwa
penggunaan
cyberspace
dan
pemanfaatan
menjadi ruang demokrasi
Informasi
yang menjamin setiap orang
Teknologi harus
terus
dikembangkan menjaga, dan persatuan
kental
dalam
yang
menyatakan
telah
pendapat.
untuk
Teknologi informasi juga
memelihara,
sudah digunakan sebagai
memperkukuh dan
media
dalam
pesta
kesatuan
demokrasi. Disamping sisi
nasional
berdasarkan
positif tersebut, nilai-nilai
Peraturan
Perundang-
demokratik
undangan demi kepentingan
sering
nasional. Disamping dari
Kebebasan
sisi
seringkali
cyberlaw menjangkau yang
penggunaannya, harus
dapat
cybercrime
dengan
tersebut
juga
disalahgunakan. berpendapat tidak kebebasan
bertanggungjawab
disertai yang dan
mengancam
justru lebih bersifat fitnah
kepentingan Indonesia dan
dan penghinaan. Begitupula
warga negara Indonesia baik
dengan
penyalahgunaan
teknologi informasi dalam
nyata ada disekitar kita dan
perhitungan suara pemilu
dipatuhi bersama, sehingga
menjadi
modus
operandi
wajib
dalam
dunia
politik.
dalam aktivitas dunia maya.
bentuk
5. Nilai keadilan sosial dalam
Berbagai
pula
dilaksanakan
penyalahgunaan ini harus
perkembangan
dapat
informasi
diantisipasi
cyberlaw,
baik
oleh dengan
penting.
teknologi
menjadi
nilai
Keadilan
sosial
pendekatan penal maupun
dilihat dari sisi pemerataan
non penal. Pada sisi yang
dan keterjangkauan akses
lain, nilai demokratik ini
cyberspace terhadap seluruh
menurut
masyarakat sangat penting
Arief
13
Barda
Nawawi
juga terkait dengan
untuk
mencerdaskan
hukum yang hidup yang
kehidupan
identik
hukum
Kemudian
rakyat harus ditempatkan
cyberlaw,
sebagai
hukumnya
haruslah
mencerminkan
keadilan
terjadi saat ini, asas legalitas
Pancasila,
keadilan
formal
sosial yang menitikberatkan
nasional.
dengan
sumber Namun
justru
menganggapnya sumber
hukum.
hukum yang
tidak sebagai
bangsa. dari
sisi
penegakan
yaitu
kepada
keseimbangan
Dalam
antara keadilan individu dan
cyberlaw, nilai-nilai yang
keadilan masyarakat. Jadi
hidup
terkait perlindungan dalam
dimasyarakat
harusnya memiliki posisi
cyberlaw,
penting.
pelaku,
Aktivitas
dalam
perlindungan korban
dan
harus
sama
cyberspace harusnya tidak
masyarakat
terlepas dari nilai-nilai yang
diperhatikan.
Tidak
ada
yang dikesampingkan. Hal 13
Barda Nawawi Arief, Implementasi NilaiNilai Dasar Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Pancasila, Seminar Nasional FH Trunojoyo, Bangkalan, 19 November 2009
ini
terlihat
pula
dalam
Penjelasan Pasal 6 UU No. 10 tahun 2004 huruf g,
menyatakan asas keadilan
Pancasila mengandung nilai
adalah bahwa setiap Materi
filosofis,
yakni
Muatan
Ketuhanan,
Kemanusiaan,
Peraturan
nilai
Perundang-undangan harus
dan
mencerminkan
(nasionalistik, demokratik,
secara
keadilan
proporsional
bagi
Kemasyarakatan
berkeadilan
sosial)
yang
setiap warga negara tanpa
harus
kecuali dan penjelasan huruf
kedalam
j
asas
sistem hukum nasional, baik
keserasian,
substansi, struktur maupun
menyatakan
keseimbangan, dan
keselarasan"
adalah
kultur
teraktualisasikan pembangunan
hukum.
bahwa setiap Materi Muatan
Pembukaan
Peraturan
Perundang-
peraturan
undangan
harus
mencerminkan
dan
keserasian,
keselarasan,
antara
UUD
1945,
perundang-
undangan dan rekomendasi berbagai
keseimbangan,
Dalam
seminar
dan
konvensi hukum nasional telah memberikan rambu-
kepentingan individu dan
rambu
masyarakat
urgensi Pancasila sebagai
dengan
kepentingan
bangsa
dan
negara.
nasional
dasar dalam pembangunan hukum nasional. b. Salah
D. Penutup
nasional
a. Pancasila
sebagai
dasar
negara sekaligus pandangan
landasan
bangsa utama
setiap
menjadi dalam langkah
pembangunan,
termasuk
fungsinya sebagai sumber tertib
satu
sektor
pembangunan sistem hukum
1. Simpulan
hidup
tentang
hukum
nasional.
adalah
hukum
teknologi dan informatika. Perkembangan
teknologi
kekinian
menyebabkan
cyberlaw
menjadi
kebutuhan
sekaligus
tantangan bagi dunia hukum Indonesia. Cyberlaw yang dibangun haruslah sejalan
dengan
pembangunan
b. Upaya aktualisasi nilai-nilai
sistem hukum nasional yang
Pancasila
berlandaskan
membutuhkan
Pancasila. “Ketuhanan”,
Nilai-nilai
“Kemanusiaan”
dan
tersebut
semua
sinergisitas
pihak,
akademisi,
legislasi,
“Kemasyarakatan”
eksekutif
(nasionalistik; demokratik;
serta masyarakat.
berkeadilan
baik
dan
yudikatif,
sosial) harus
c. Upaya aktualisasi nilai-nilai
kedalam
Pancasilan dalam cyberlaw
teraktualisasi
cyberlaw dengan berbagai
harus
pendekatan penal maupun
kepada
non penal yang mampu
penal
menjangkau
penanggulangannya, seperti
bentuk
berbagai
cybercrime
yang
menitikberatkan pendekatan
non dalam
pendekatan moral, religious,
memiliki karakteristik dan
sosial
berbeda dengan kejahatan
pendidikan dan kerjasama
atau
internasional.
pelanggaran
yang
budaya, teknologi,
Pendekatan
tradisional/konvensional
penal yang lebih represif
selama ini.
juga tetap digunakan namun sebagai sarana sekunder.
2. Saran a. Nilai-nilai dalam Pancasila harus
terus
DAFTAR PUSTAKA
digali,
khususnya
yang
terkait
dengan
pengembangan
hukum nasional kedepan. Semua sektor hukum harus memulai
untuk
mengaktualisasikan
nilai-
nilai Pancasila secara serius, berkelanjutan dan holistik.
Sumber Buku dan Makalah Agus Riswandi, Budi, Hukum Dan Internet Di Indonesia, (Yogyakarta, UII Press, 2003) Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003) …………………….., Tindak Pidana Mayantara “Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia”, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006)
……………………..,, Implementasi Ide-Ide Dasar Pancasila dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Makalah Seminar Nasional FH Trunojono, Bangkalan, 2009 Bungin, M.Burhan, Pornomedia “Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa”, (Jakarta, Prenada Media, 2005) Dipoyudo, Kirdi, Pembangunan Sebagai Pengamalan Pancasila, Jurnal Analisa CSIS, tahun XV, No. 8 Agustus 1996 Kusumaatmadja, Mochtar, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bina Citra, Bandung, 1972 Lubis, Solly, Pembangunan Hukum Nasional, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII oleh BPHN, Denpasar, 2003 MS, Kaelan, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta, Paradigma, 2010) Wahid, Abdul dan Labib, Mohammad, Kejahatan Mayantara (Cybercrime), (Bandung, Refika Aditama, 2005) Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung, Sinar Baru, 1983) Sumber Internet Amir Piliang, Yasraf Public Space dan Public Cyberspace : Ruang Publik dalam Era Informasi, tersedia pada http://www.bogor.net/idkf/idkf2/public-space-dan-publiccyberspace-ruang-publik-dalamera inf.
Sumber Peraturan Perundangundangan Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
