Aktivitas Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Lingkup Kerja Lpsk
Disusun Oleh: Kombes Pol (Purn). basuki Haryono, S.H., M.H.
VISI DAN MISI Visi Terwujudnya perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana.
Misi 1. 2.
3. 4.
5.
Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana. Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hakhak bagi saksi dan korban. Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan hak-hak saksi dan korban. Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak asasi dan korban. Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban.
1
KEWENANGAN Menerima permohonan perlindungan saksi dan korban. Memeriksa permohonan perlindungan yang diajukan. Memutuskan menerima atau menolak permohonan dalam waktu 7 hari sejak berkas permohonan lengkap. Memberikan perlindungan sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan (Perjanjian Perlindungan). Menghentikan perlindungan dalam hal saksi dan korban tidak lagi memerlukan perlindungan dan/atau berdasarkan alasan yang diatur dalam undang-undang. Menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada saksi dan/atau korban. Bekerjasama dengan instansi terkait sesuai kewenangannya.
2
KEWAJIBAN beri Perlindungan (Pasal 31 PSK)
Pentingnya
Saksi
Mencabut Menghilang Menghindar
Saksi Saksi
Perkara
Alat-alat Bukti
Ket. Saksi
Jaminan Saksi
Saksi Saksi
Kepentingan
Keamanan Keselamatan Tanpa Tekanan (117 KUHAP) Tidak Menjerat (166 KUHAP)
P E R L I N D U N G A N
L P S K
HAK (Pasal 5 PSK)
KEWAJIBAN (Pasal 28 & 29 PSK)
-Fisik -Hukum -Hak Prosedural
Pernyataan Kesediaan mengikuti syarat (Pasal 30 ayat (2) PSK)
TUPOK
FUNGSI
Dalam memberikan perlindungan (justice collaboration apgakum) Pasal 36 PSK
2A
Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya
Mewujudkan Hak Saksi dan Korban (Pasal 5 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006)
-Merupakan perlindungan utama untuk Saksi dan Korban. -Penempatan di Rumah Aman
Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan Memberikan keterangan tanpa tekanan Mendapat penterjemah (bagi Saksi dan Korban yg tidak lancar berbahasa Indonesia dan dilakukan untuk memperlancar persidangan) Bebas dari pertanyaan yang menjerat Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
Selama ini Saksi atau Korban hanya berperan dan berkewajiban utk memberi kesaksian, tetapi tdk pernah mendapatkan hak utk mengetahui info proses kasusnya (hak) 3
Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
Mewujudkan Hak Saksi dan Korban (Pasal 5 ayat (1) No. 13 Tahun 2006)
Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
Mendapat identitas baru
Mendapat tempat kediaman baru
Mrpkn tanda penghargaan negara atas kesediaan Saksi dan Korban memberikan keterangannya dalam proses peradilan
Utk meredam ketakutan Saksi krn dimungkinkan adanya balas dendam dari pihak Terdakwa
Dalam kasus yg menyangkut kejahatan yg terorganisasi, keberadaan Saksi dan Korban dpt terancam walaupun pelakunya sdh dihukum
-Utk menjamin keamanan Saksi dan Korban agar dpt melanjutkan kehidupannya tanpa rasa takut -Tempat itu adalah tempat tertentu yang sifatnya sementara dan dianggap aman
4
Mewujudkan Hak Saksi dan Korban (Pasal 5 ayat (1) UU ttg Perlindungan Saksi dan Korban
Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dgn kebutuhan
Terhadap Saksi dan Korban yg tidak mampu membiayai dirinya utk datang ke lokasi, pemeriksaan ini perlu mendapat bantuan biaya dari negara
Mendapat nasihat hukum
Nasihat hukum yg diberikan kepada Saksi dan Korban apabila ybs diperlukan
Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir
Biaya hidup yg diberikan sesuai dgn situasi yg dihadapi pd waktu itu, termasuk biaya utk makan sehari-hari
Hal yg dimasud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan kpd Saksi dan Korban dlm tindak pidana kasus-kasus tertentu yg ditetapkan sesuai dgn keputusan LPSK
Tindak pidana korupsi, narkotika/psikotropika, terorisme, dan tindak pidana lain yg mengakibatkan posisi Saksi dan Korban dihadapkan pada suatu situasi yg sangat membahayakan dirinya 5
Pasal 10 UU ttg Perlindungan Saksi dan Korban
Ayat (1) Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut scr hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya
Pelapor adalah org yg memberikan informasi kpd penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana
Ayat (2) Saksi yg juga Tersangka dalam kasus yg sama tdk dpt dibebaskan dari tuntutan pidana. Apabila ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dpt dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yg akan dijatuhkan
“Whistle Blower as a Justice Collabolator” Untuk meringankan pidananya, dapat diberikan bantuan prosedural pemenuhan hak-hak dalam peradilan hukumnya berupa restitusi umum dan khusus, pembebasan bersyarat, dan penempatan di tempat yang aman, sehingga bebas dari tindakan pembalasan oleh pihak tersangka utamanya.
Ayat (3) Ketentuan pada ayat (1) tidak berlaku pada Saksi, Korban dan Pelapor yg memberikan keterangan tdk dgn itikad baik
“memberikan keterangan tdk dgn itikad baik, antara lain spt: memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan dilakukan dlm permufakatan jahat
6
Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban
Syarat Pemberian Perlindungan dan Bantuan (Pasal 28 UU No. 13 Tahun 2006)
Keterangan yang dilihat, dialami dan didengar sendiri dengan dilengkapi bukti-bukti yang meyakinkan
Tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban
Ancaman yg membahayakan berupa ancaman fisik secara langsung maupun ancaman psikologis yang keadaanya dinilai membahayakan dirinya
Hasil analisis tim medis dan psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban
Untuk menentukan tindakan dan penanganan lebih lanjut dlm aktivitas perlindungan terhadap saksi dan/atau korban beserta keluarganya
Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban
Sebagai pertimbangan guna pembuatan klausula perjanjian perlindungan antara LPSK dengan pihak pemohon yang bersangkutan 7
Ayat (1) Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang
Instansi terkait yg berwenang adalah lembaga pemerintah/nonpemerintah/lembaga swadaya masyarakat yg memiliki kapasitas dan berfungsi/berperan sebagai pemangku kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perlindungan saksi dan korban
Kerjasama dalam Aktivitas Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 36 No. 13 tahun 2006)
Ayat (2) Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang
Keputusan LPSK dalam proses kerjasama dengan instansi terkait diwujudkan dalam bentuk pembuatan naskah kerjasama dan/atau dalam bentuk aturan turunan dari peraturan perundang-undangan yang diberlakukan berkaitan dengan perlindungan saksi dan 8
KETENTUAN PIDANA
Pasal 37
Pasal 38
Pasal 39
Pasal 40
Pasal 41
Pasal 42
Pasal 43
: Ketentuan pidana bagi orang yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban tidak dapat memperoleh perlindungan sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d. : Ketentuan pidana bagi orang yang menghalang-halangi sehingga Saksi dan/atau Korban tidak bisa memperoleh perlindungan dan bantuan LPSK. : Ketentuan pidana bagi orang yang menghilangkan pekerjaan Saksi dan/atau Korban yang sedang menjalani pemberian keterangan dalam proses peradilan. : Ketentuan pidana bagi orang yang menyebabkan kerugian Saksi dan/atau Korban. : Ketentuan pidana bagi orang yang memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban. : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 dilakukan oleh pejabat publik (Pejabat Negara dan/atau Penyelenggara Negara dlm aktivitas sbg pelaksana tugad di bidang Eksekutif, Yudikatif, Legislatif dan atau pejabat lainnya). : Ketentuan pidana bagi Terpidana yang tidak mampu membayar pidana denda.
Catatan: Sampai saat ini, LPSK belum dimandatkan untuk melakukan aktivitas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam kasus yang melanggar ketentuan pidana tersebut di atas.
9
KENDALA YANG DIHADAPI LPSK 1.
2.
3.
Sesuai amanat dan mandat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, aktivitas LPSK bersifat pasif, karena permohonan perlindungan dimintakan oleh para pemohon yg dikategorikan sebagai “aktivitas voluntari”, sedangkan “aktivitas perlindungan yang bersifat mandatori” permohonan perlindungannya yg diajukan oleh instansi penegak hukum dalam kasus masalahnya. Aktivitas perlindungan merupakancost negara yang bersifat unlimited budgeting, sehingga perlindungan terhadap saksi dan korban hrs ditentukan secara selektif dan prioritas, serta membutuhkan tindakan dan aktivitas perlindungan yang sangat terencana. Keterbatasan kemampuan SDM dan fasilitas serta kemampuan LPSK dalam melakukan aktivitas perlindungan saksi dan korban sangat memerlukan perhatian dari berbagai pihak pemangku kepentingannya.
10
MANFAAT PELIBATAN LPSK DALAM PENANGANAN KASUS NAZARUDIN Meningkatkan kredibilitas para pihak dalam proses penegakan hukum maupun pengambilan keputusan. Terbentuknya suasana fairnesly, kenetralan, penegakan HAM, dan equality before the law. Memberikan Added Value dalam upaya menegakkan kebenaran dan keadilan. Dapat dijadikan media penyaluran aspirasi masyarakat maupun kontrol sosial. Oleh karena itu, kehendak upaya melindungi Nazarudin oleh LPSK “tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan norma atau ketentuan yg berlaku maupun opini publik yg disampaikan oleh para pihak saja”, tetapi perlindungan yg dilakukan LPSK tersebut dilakukan dgn dukungan “politik hukum” yg dinyatakan oleh para Pemimpin Negara dan ditunjang dgn komitmen dari Pemerintah maupun Lembaga-lembaga Masyarakat.
