KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan rahmatNya kami dapat menyelesaikan penyusunan buku ini yang berjudul ”Hukum Perusahaan Asuransi Indonesia”. Telah banyak peraturan-peraturan baru tentang penyelenggaraan
usaha
perasuransian di Indonesia yang telah berubah, baik dalam hal perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi maupun tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi, yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pelaksanaan pengawasan dan pembinaan perusahaan perasuransian
( perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi,
perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuaransi ), sehingga peran industri asuransi dituntut untuk bersifat lebih kompetitif lagi. Terselesainya buku ini melibatkan berbagai pihak untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Akhirnya saya ucapkan selamat membaca, semoga buku ini dapat lebih memperluas cakrawala pengetahuan tentang asuransi. Semarang, Januari 2010 B.Rini Heryanti,S.H, M.H.
DAFTAR ISI Halaman Judul
i
Kata Pengantar
v
Daftar Isi
vii
BAB I PERUSAHAAN ASURANSI
1
A. PENGERTIAN PERUSAHAAN ASURANSI
1
1. Pengertian Perusahaan
1
2. Pengertian Perusahan Asuransi
2
B. BENTUK HUKUM USAHA PERASURANSIAN
3
C. KEPEMILIKAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN
4
D. MODAL PERUSAHAAN ASURANSI
5
1. Modal Disetor
6
2. Modal Sendiri
8
3. Modal Kerja
9 12
E. PROSEDUR PERIJINAN USAHA PERASURANSIAN
1. Permohonan Ijin Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi 14
2. Permohonan Ijin Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi yang Berbentuk Badan Hukum
16
3. Permohonan Ijin Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi yang Berbentuk Perorangan.
18
F. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
19
G. SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA,
21
1. Pengenaan Sanksi Administrasi
21
2. Pengenaan Sanksi Pidana.
22
BAB II REASURANSI
26
A. SEJARAH REASURANSI
26
1. Underwriter Perorangan (Individual Underwriter)
28
2. Perusahaan Reasuransi (Specialist Reinsurers) atau Reasuradur Profesional 29 3. Perusahaan Asuransi sebagai Reasuransi (Non Specialist Reinsurers)
B. DEFINISI REASURANSI
29 30
1. Tinjauan dari Aspek Etimologi
32
2. Tinjauan dari Aspek
32
3. Tinjauan dari Aspek Ekonomi
33
4. Tinjauan dari Aspek Hukum
33
C. PERUSAHAAN REASURANSI
37
D. PRINSIP-PRINSIP REASURANSI
38
1. Prinsip Itikad Baik (Utmost Good Faith)
39
2. Prinsip Indemnitas (Indemnity)
40
3. Prinsip Kepentingan Berasuransi (Insurable Interest)
41
4. Prinsip Subrogasi (Subrogation)
41
5. Prinsip Kontribusi (Contribution)
42
6. Prinsip Senasib Sepenanggungan (Follow The Fortune of Insurance Company) E. PELAKU REASURANSI
43 44
1. Penjual Jasa Reasuransi (Reinsurance Supplier/Seller)
44
2. Penanggung Perseorangan (Individual Underwriter)
3. Perusahaan Asuransi (Insurance Company)
44 45
4. Perusahaan Reasuransi (Reinsurance Company)
45
5. Mutual Reinsurance
45
6. Perantara Reasuransi (Reinsurance Intermediaries)
45
7. Underwriting Agent
45
8. Reinsurance Brokers
46
9. Pembeli Reasuransi (Reinsurance Buyers)
46 46
F. FUNGSI DAN TUJUAN REASURANSI
1. Fungsi Utama
47
2. Fungsi Tambahan
48
G. RETENSI SENDIRI (OWN RETENTION)
48
1. Bentuk-Bentuk Retensi
49
2. Faktor-Faktor Mempengaruhi Penentuan Retensi
49
H. ASURANSI, REASURANSI DAN KOASURANSI
50
I. METODE REASURANSI
53
1. Metode Reasuransi Fakultatif
53
2. Metode Reasuransi Kontrak (treaty)
54
3. Metode Reasuransi Pool
55
4. Metode Reasuransi Facultative Obligary
55
57
J. PERJANJIAN REASURANSI 1. Keterlibatan Tertanggung dalam Perjanjian Reasuransi
57
2. Kewajiban Tertanggung Terhadap Penanggung (Ceding Company)
3. Tanggung Jawab Penanggung/Perusahaan
61 Asuransi terhadap Tertanggung 63
4. Claim Cooperation Clause dalam Dalam Perjanjian Reasuransi BAB III
66
SENGKETA HUKUM DALAM KONTRAK ASURANSI
DAN 68
PENYELESAIANNYA
A. BENTUK-BENTUK SENGKETA HUKUM DALAM KONTRAK ASURANSI 71 B. PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM DALAM KONTRAK ASURANSI 75 1. Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Pengadilan
76
2. Penyelesaian Sengketa Asuransi di Luar Pengadilan Atau melalui Alternatif Penyelesain Sengketa (APS)
81
a. Melalui Abritase
82
b. Melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia
112
DAFTAR PUSTAKA
121
DAFTAR PUSTAKA 1. Abdul Kadir, Muhammad. Buku Perdata Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya 2. Bakti, 2000. 3. ------------------. Hukum Asuransi Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002. 4. Abdurrahman, Peranan Hukum Dalam penanggulangan Konflik Sosial, Artikel 5. dalam Syari'ah (Jurnal Hukum dan Pemikiran, Nomor 1 tahun 2, 6. Januari-Juni 2002) Banjarmasin, 2002. 7. Abstract Teaching Material Arbitrase. Program Pencangkokan Hukum Ekonomi, 8. Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan ELIPS Project, 1995. 9. Ali, A. Hasymi. Bidang Usaha Asuransi. Jakarta: Bumi Aksara, 1995. 10. AM. Hasan, Ali. Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam. Suatu Tinjauan Analisis, 11. Historis, Teoritis dan Praktis. Jakarta: Prenada Media, 2004. 12. Ayat, Safri. Pengantar Reasuransi. Jakarta: Akademi Asuransi Trisakti, 2000. 13. Dahlan, Siamat. Manajemen Lembaga Keuangan. edisi ketiga. Jakarta: Lembaga
14. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001. 15. Darmawi, Herman. Prinsip-Prinsip dan Praktek Asuransi. Jakarta:Insurance 16. Institute, 1994. 17. ------------------. Manajemen Asuransi. Jakarta: Bumi Aksara, 2001. 18. Darus Badrulzaman, Mariam. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III 19. Hukum Perikatan dengan Penjelasan. Bandung: Alumni, 1983. 20. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:
