AKAD MUDHARABAH DALAM PERBANKAN SYARIAH SRI ASTUTIK, SH., MH.
[email protected] ABSTRACT Sharia Bank has the function of collecting funds from the community and channeling funds to the public. One of the contracts used in the transaction is done by Mudharabah contract. Mudharabah is a business cooperation between two parties where the first party (shahibul maal) provides all capital, while the other party becomes the manager (mudharib). Making Mudharabah Agreement as part of Muamalah can be modified in accordance with the times and adjust to the needs, however, making mudharabah contract in sharia banking must still fulfill the principles of sharia. Keywords: Akad Mudharabah, Banking, Sharia ABSTRAK Bank Syariah mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat. Salah satu akad yang digunakan dalam transaksi tersebut dilakukan dengan akad Mudharabah. Mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Pembuatan Akad Mudharabah sebagai bagian dari Muamalah dapat dilakukan modifikasi sesuai dengan perkembangan zaman dan menyesuaikan dengan kebutuhan, namun demikian pembuatan akad mudharabah dalam perbankan syariah harus tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah. Kata kunci: Akad Mudharabah, Perbankan, Syariah. *Sri Astutik, SH.,MH. Dosen Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo. 1. Pendahuluan
menurut Sutandyo,1 hukum
telah
berkembang sebagai
suatu tatanan dan sistem, dari
dalam
fungsinya yang sebatas untuk
usaha, berdirinya lembaga-lembaga
memenuhi
ekonomi dan keuangan atau bank-
kebutuhan
perniagaan
komunitas-komunitas
lokal
bank yang
ke
baru,
Islam
fungsinya
yang
dan
kegiatan
menggunakan
dalam
bentuk
transaksi mereka dengan
kehidupan
nasabahnya
bermasyarakat
sistem
transaksi-
sebagai pengontrol ketertiban
serta
para majunya
dan bernegara pada skala-
perdagangan dengan negara-negara
nasional. Sementara itu, apa
Timur Tengah yang menggunakan
yang disebut bisnis telah pula
sistem Islam dalam bertransaksi,
berkembang
merupakan
kegiatannya lokal
dari yang
(dalam
pola semula
pasar-pasar
salah
digunakannya
satu
hukum
menurut hukum Islam.
alasan kontrak
Mayoritas
yang konkret) ke pola-pola
penduduk Indonesia yang beragama
kegiatannya yang siap untuk
Islam, maka wajar kalau hukum
berdinamika
Islam, menjadi hukum yang hidup
nasional,
umat
menjalankan muamalah, khususnya
di bahkan
kancah ruang
dalam
masyarakat
lingkup global.
Law), termasuk
Untuk melayani kebutuhan
kontrak syariah.2
Islam
Indonesia
dalam
(The
Living
dalam hukum
Hukum kontrak
Syariah
sebagai bagian dari Hukum Islam di 1 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, hlm. 291-297.
bidang Muamalah, juga memiliki
2
Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 10.
sifat “terbuka” yang berarti segala
dan kemaslahatan. Oleh karena itu
sesuatu di bidang Muamalah boleh
muamalah
diadakan modifikasi
perubahan
mengalami
sesuai
dengan
melanggar
perkembangan masyarakat.4 Nabi
yang sudah ditentukan
Muhammad SAW tentunya tidak
bertentangan larangan
selama tidak
dapat
atau
dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi
memberikan
Muhammad SAW.3 Hal inilah yang
terperinci
memungkinkan
ekonomi/ perbankan. Sebagaimana
Syariah
Hukum Kontrak
dapat
perkembangan
mengikuti zaman
dan
aturan-aturan mengenai
yang
masalah
dinyatakan oleh Nabi sendiri bahwa “antum
a’lamu
bi
umuri
al
menyesuaikan dengan kebutuhan.
dunyakum” (kalian lebih mengetahui
Demikian juga yang dilakukaan
urusan dunia kalian).5 Aplikasi dan
dalam pembuatan akad mudharabah
modifikasi dalam bidang muamalah
pada Bank Syariah.
sangat dimungkinkan karena pada
Hukum
yang
dasarnya pada muamalah segala
berkenaan dengan praktik muamalah
sesuatu boleh dilakukan kecuali
pada
memuat
yang dilarang.
sebagai
Hukum
dasarnya
norma-norma
Islam
hanya dasar
kontrak
Islam,
pedoman. Sedangkan operasionalnya
sebagai suatu ketentuan
hukum
secara rinci diserahkan kepada umat
yang relatif dianggap baru berlaku,
manusia sesuai dengan kebutuhan 4
3
Gemala Dewi (1), Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Edisi Revisi, Cetakan ke 4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 9.
Ecip S. Sinansari dkk., Ketika Bagi Hasil Tiba, Bank Muamalat, Jakarta, 2002, hlm. 130 5
Adiwarman Karim, Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm, 15.
masih
menimbulkan
persoalan,
diartikan suatu perjanjian antara dua
dalam
orang atau lebih yang menciptakan
misalnya
penyusunan akad, adanya
beberapa
karena belum
kesesuaian dengan prinsip
Islam.
kewajiban tidak
untuk
berbuat
berbuat
sesuatu
atau
hal yang
khusus (contract is an agreement Untuk mengatasi persoalan
between two or more persons which
tersebut, tentu saja perlu solusi yang
creates an obligation to do or not to
terbaik demi terwujudnya akad yang
do a peculiar things).6 Ada tiga
saling menguntungkan para pihak,
unsur dari kontrak, yaitu :
disatu sisi memberikan keadilan dan di satu sisi memberikan manfaat (maslahat), tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat, dengan tetap tidak melanggar ketentuan hukum Islam. Berdasarkan
latar
belakang
masalah tersebut, maka isu hukum yang
akan
penulisan
dibahas ini
Mudharabah
adalah
dalam Akad
Dalam Pembiayaan
1. Adanya kesepakatan tentang fakta antara kedua belah pihak (the fact between the parties), 2. Persetujuan tersebut dibuat secara tertulis (the agreement is written), dan 3. Adanya orang-orang yang berhak dan berkewajiban untuk membuat kesepakatan dan persetujuan tertulis.7 Ala’ Eddin Kharofa dalam Transaction
in
Islamic
Law,
Perbankan Syariah.
2. Pembahasan 2.1. Konsep Akad Istilah kontrak merupakan kesepadanan dari istilah “contract” dalam
bahasa
Inggris.
Menurut
Black’s Law Dictionary ; contract
6 Henry Campbel Black, Black’s Law Dictionary, West Pubhlishing Co, 1979, hlm. 291-292. 7 Fathurrahman Djamil (1), Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 12.
sebagaimana dikutip oleh Dr. Abd.
(tali)9. Dikatakan ikatan (al-rabth)
Shomad, definisi
maksudnya adalah menghimpun atau
contract dalam
Hukum Islam :8
mengumpulkan dua ujung tali dan
1. The world ‘aqad ( contract) in the Arabis language originally means tying tightly, as in tying a rope, Arabs also used the word to speak about firm belief or determination. 2. The word contract in Islamic Jurisprudential usage means an engagement and agreement between two person in a legally accepted, impactful and binding manner. Kontrak dalam bahasa Arab disebut dengan akad. Ada dua istilah
mengakibatkan salah satunya pada yang
lainnya
hingga
keduanya
bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.10 Kata
al-‘aqdu
terdapat
dalam QS Al Maidah ayat 1, yang artinya , “bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya”. Menurut Fathurrahman Djamil, istilah al‘aqdu
dapat
disamakan
dengan
istilah verbintenis dalam Bugerlijk Weetboek.11
Adapun
istilah al-
dalam Al-Quran yang berhubungan dengan
kontrak,
yaitu
al-‘aqdu
(akad)
dan
al-‘ahdu
(janji).
Pengertian akad secara etimologi adalah menyimpulkan, mengikatkan
9
Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir, Pesantern Krafyak, Yogyakarta, tth., hlm. 1023. 10
Ghufron A. Mas’adi, Fiqih Muamalah Kontekstual, Cetakan 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 75. 8
Abd, Shomad (1), Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 177.
11
Fathurrahman Djamil (2), “Hukum Perjanjian Syariah” sebagaimana dikutip Mariam Darus Badrulzaman et.,al., dalam Kompilasi Hukum Perikatan, Cetakan 1, Citra
‘ahdu dapat dipersamakan dengan
tertentu.14 Akad secara terminologi
istilah
atau
hukum fiqih adalah : “Perikatan
suatu
antara Ijab (penawaran) dengan
pernyataan dari seseorang untuk
Kabul (penerimaan) secara yang
mengerjakan
atau
dibenarkan syara’ (Hukum Islam),
mengerjakan
sesuatu
perjanjian
overeenkomst,
berkaitan
yaitu
dengan
tidak yang tidak lain.12
orang
yang
menetapkan
(kerelaan) kedua belah pihak”.15
Istilah ini terdapat dalam QS. Ali Imran
ayat
76,
yang
keridhaan
Senada
dengan
Hasbi,
artinya
Ahmad Azhar Basyir menyebutkan,
“sebenarnya siapa yang menepati
akad adalah perikatan antara ijab
janji yang dibuatnya dan bertakwa,
dan
maka sesungguhnya Allah mencintai
dibenarkan syara’ dan menetapkan
orang-orang yang bertakwa”. Pengertian
akad
13
kabul
cara
yang
adanya akibat-akibat hukum pada dalam
obyeknya. Ijab adalah pernyataan
Kompilasi Hukum Ekonomi Islam
pihak
(KHES)
kontrak
didefinisikan
dengan
sebagai
pertama
mengenai
isi
yang diinginkan, sedang
kesepakatan antara dua pihak atau
kabul adalah pernyataan pihak kedua
lebih untuk melakukan dan atau
untuk
menerimanya.16
Abdul
tidak melakukan perbuatan hukum
14
Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 247248. 12
13
Ibid., hlm. 248.
Kementrian Agama RI, AlQur’anulkarim, Miracle The Reference, Sygma Publishing, Bandung, 2010, hlm. 115.
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II tentang Akad, Bab I Pasal 20 butir (1). 15
T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqih Muamalah, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm. 21. 16
Ahmad Azha Basyir, AsasAsas Hukum Muamalat (Hukum
Ghafur Anshari mengatakan, akad
yang dimaksud akad tidak hanya
adalah perjanjian yang menimbulkan
sekedar kontrak antara dua pihak
kewajiban berprestasi pada salah
yang
satu pihak, dan pihak lain atas
keterkaitan
prestasi
Hukum Islam. Dalam hukum Islam
tanpa
tersebut, dengan melakukan
atau
kewajiban
kontraprestasi. Kewajiban bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain, begitu sebaliknya”.17 Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No, 21 Tahun 2008 tetang Perbankan Syariah, adalah
“akad
kesepakatan tertulis antara
bank syariah atau
Unit Usaha
Syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi
masing-masing pihak sesuai
dengan prinsip syariah”. Dari
pendapat
beberapa
pakar tersebut, dapat disimpulkan
Perdata Islam), Cetakan ke 3, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 65. 17
Abdul Ghofur Anshari (1), Hukum Perikatan Islam di Indonesia, UGM Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 24.
bertransaksi, dengan
namun
ada
ketentuan
dikenal dua jenis akad, yaitu :18 1. Akad Tabarru, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni sematamata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Ta’ala, sama sekali tidak ada unsur mencari “return” ataupun motif mencari keuntungan, misalnya AlQardh. 2. Akad Tijari, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya, misalnya murabahah, salam, istishna’, ijarah, ijarah muntahiya bittamlik, mudharabah, serta musyarakah.
18
Abd, Shomad (1), Op. Cit., hlm. 171. Lihat juga Sutan Remy Syahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, hlm. 66.
Dengan adanya akad, maka para pihak terikat
konsep
hukum
kontrak
Syariah
oleh ketentuan
adalah bersumber dari Al-Qur’an
hukum Islam (Syariat) yang berupa
dan As-Sunnah, sedangkan kaidah-
hak-hak dan pemenuhan kewajiban-
kaidah
kewajiban
pemahaman
(iltizam)
yang harus
fiqih
berfungsi dari
syariah
sebagai yang
diwujudkan. Oleh karena itu, akad
dilakukan oleh manusia (para ulama
harus dibentuk oleh hal-hal
mazhab) merupakan suatu bentuk
dibenarkan akad
syariat
menurut
ditentukan
Islam. Sahnya
hukum
oleh
yang
dari Ar-Ra’yu (Ijtihad)20.
Islam
terpenuhinya
rukun19 dan syarat akad tersebut.
2.2. Prinsip-prinsip
langsung
dengan
di
Perbankan Syariah
Kaidah-kaidah hukum yang berhubungan
Syariah
Prinsip mempunyai arti yang sama dengan asas, yaitu dasar kebenaran yang menjadi pokok dasar
19
Rukun diambil dari bahasa Arab “Ruknun” yang dalam bentuk jamak disebut “Arkaan” yang berarti the strongest side of something. (Abdurrahman Raden Aji Haqqi, The Philosophy of Islamic Law of Transaction, Universtity Press, Kuala Lumpur, hlm. 72. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam kontrak. Syarat adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun tersebut. Abd. Shomad (2), “Rekontruksi Akad Bank Syariah Untuk Mencapai Kemaslahatan Sebagai Wujud Rahmatan lil-Alamin”, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 1 Juni 2013, hlm. 21.
berpikir, bertindak dan sebagainya. Asas berasal dari bahasa
20
Arab
Ijtihad, berasal dari kata “jahada” dalam bahasa Arab yang berarti bersungguh-sungguh. Dalam arti terminologi hukum ialah usaha yang sungguh-sungguh dengan mengunakan segenap kemampuan yang ada, dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk mendapatkan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. H.M. Daud Ali, Asas-asas Hukum Islam, Bulang Bintang, Jakarta, 1983, hlm.104.
asasun yang berarti dasar, basis dan
atau kesetaraan, asas keadilan, asas
pondasi. Secara terminologi asas
kerelaan,
adalah dasar atau sesuatu yang
kebenaran,
menjadi
Gemala Dewi, et.al.,
tumpuan
berpikir
atau
asas
kejujuran
dan
dan asas tertulis”.23 mengatakan
berpendapat”.21 A. Djazuli menye-
bahwa : asas utama yang mendasari
butkan
setiap perbuatan manusia, termasuk
ada
beberapa asas yang
harus dilindungi dan dijamin dalam wadah Undang-Undang Perbankan
perbuatan muamalat, yaitu ilahiah atau asas tauhid.
Syariah. Asas-asas yang dimaksud adalah :
asas
24
Dalam
Kompilasi
Hukum
Ekonomi Islam (KHES) dinyatakan,
a. Asas Ridha’iyyah ( rela sama rela );
bahwa akad dilakukan berdasarkan atas asas : Ikhtiyari (Sukarela);
b. Asas Maslahat (Manfaat );
Amanah (Menepati Janji); Ikhtiyati
c. Asas A’dalalah (Keadilan) ;
(Kehati-hatian);
d. Asas
Ta’awwun
(Saling
Menguntungkan).22 Fathurrahman
berubah);
Luzum
Ta’awwun
(Tidak (Saling
menguntungkan); Taswiyah (keseDjamil,
taraan); Transparansi; Kemampuan ;
mengemukakan enam asas, yaitu “asas kebebasan, asas persamaan 23
21
Gemala Dewi (2), Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 30. 22
A. Djazuli, Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahan Umat Islam dalam Rambu-rambu Syariah, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 207-208.
Fathurrahman Djamil, dalam Mariam Darus Badrulzaman, et.al., Op. Cit., hlm. 249-251. 24
Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Cetakan ke empat, Kencana Prenada Media Group, Kerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 30.
a particular form of transaction may be exempled from the general rule if it has been shown to be in common practice to facilitate business.
Taisir (Kemudahan ); Itikad Baik ; Sebab yang halal. Kamal Khir, Lokesh Gupta dan
Bala
Shanmugam
menge-
mukakan tiga prinsip yang mendasar pada akad syariah, yaitu :25 a. The principle of justice : ensures that neither party to a contract may exploit the other. Hence the riba is strictly prohibited. b. The principle of transparency : those concerned must share all avaiable information. Withholding crucial information which has bearing on the transaction could render the contract invalid. Furthermore, contracts involving a hih degree of gharar are strictly prohibited. The objective is to prevent transactions that lead to dispute and lack of trust. c. The principle of ‘maslaha’ : means the common interest supported by the spirit of syariah and not by a specific text. On the basis of maslaha,
25
Kamal Khir, Lokesh Gupta dan Bala Shanmugam, Islamic Banking A Practical Perspective, Pearson Malaysia Sdn BHd, 2008, hlm. 43.
Prinsip/asas
yang
terkait
dengan hukum akad syariah yang dirangkum dari pendapat Gemala Dewi,
Abdul
Ghofur
Anshori,
Burhanuddin Susanto dan Agus Yudha berikut :
Hernoko
adalah
sebagai
26
a. Ibadah (asas diniatkan Ibadah).27
26
Gemala Dewi (2), Op. Cit., hlm. 42. Hal yang sama dibahas oleh Abdul Ghofur Anshori, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Citra Media, Yogyakarta, 2000; Burhanuddin Susanto., Hukum Kontrak Syariah, BPFE, Yogyakarta, 2009. Periksa juga Trisadini P. Usanti, Prinsip Kehatihatian Pada Transaksi Perbankan, Airlangga University Press, Surabaya, 2013, hlm. 129-135. Abd. Shomad (3), “Teori Hukum Islam”.Materi Kuliah, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Airlangga Surabaya. 2014. 27
Gemala Dewi menggunakan asas Ilahiah bahwa kegiatan muamalah termasuk perbuatan perikatan tidak akan
Hakikat
kehidupan
manusia
berkontrak.
Ruang
adalah untuk beribadah kepada
kebebasan
berkontrak
Allah (QS. Adz-Dzariyat (51) :
berupa :
56). Keyakinan terhadap unsur
1. Menentukan obyek perjan-
Ketuhanan dalam aspek ibadah, merupakan
hal
yang
prinsip
lingkup dapat
jian; 2. Menentukan bentuk perjan-
dalam hukum Islam. Keyakinan
jiannya;
ini harus diwujudkan melalui
3. Mengajukan
syarat-syarat
amalan niat (aqidah) sebelum
dalam merumuskan hak dan
memulai
kewajiban;
perbuatan.
Selain
aqidah, suatu perbuatan akan bernilai ibadah apabila sesuia dengan
hukum
syara’.
4. Menentukan
pihak
yang
bertransaksi ; 5. Menentukan
cara
Keberadaan prinsip inilah yang
penyelesaian apabila terjadi
menjadi
perselisihan/sengketa.28
antara
perbedaan hukum
mendasar
kontrak/akad
Dasar hukum kebebasan ber-
syariah dengan kontrak lainnya.
kontrak yang mengikat ialah :
b. Hurriyah at-Ta’uqud (Kebebasan
“kaum muslimin itu setia kepada
Berkontrak). Prinsip
Hurriyah
syarat-syarat yang mereka buat, at-Ta’uqud
merupakan wujud dari kebebasan
kecuali
mengharamkan
yang halal dan menghalalkan yang
pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan sehingga manusia memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab pada pihak kedua, tanggung jawab pada diri sendiri dan tanggung jawab pada Allah SWT.
syarat haram”
(HR
Tirmidzi,
Tabrani dan Baihaqi). “Kaum muslimin harus memenuhi syarat28
Trisadini P. Usanti, Op. Cit., hlm. 130.
syarat yang mereka sepakati,
menjatuhkan
selama
masih
lingkup
dan
mematikan
berada
dalam
sebagai lawan kontrak, justru
kebenaran”
(HR
sebaliknya asas ini menempatkan
Bukhori).29
para pihak sebagai mitra kontrak
Menurut Agus Yudha Hernoko,
dalam
asas
mereka.30
kebebasan
berkontrak
menempatkan para pihak yang
pertukaran
kepentingan
c. Al Musawah (Persamaan).
berkontrak dalam posisi yang
Para
setara, yang proporsional. Asas
kedudukan (bargaining position)
ini tidak menempatkan para pihak
yang
untuk
menentukan term and condition
saling
berhadapan,
pihak
sama,
mempunyai
sehingga
dalam
dari suatu akad, setiap pihak 29
Makna dalam hadist ini sama dengan makna pada Pasal 1338 BW, Pasal 1320 BW, Pasal 1335 BW dan Pasal 1337 BW, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah dalam arti memenuhi syarat keabsahan perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1320 BW berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini merupakan perwujudan dari asas pacta sunt servanda. Bedanya untuk keabsahan perjanjian syariah instrumen causa, di samping tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum, causanya tidak boleh bertentangan dengan syariah. Dalam arti perjanjian itu sah menurut BW tetapi belum tentu sah menurut syariah pabila causanya bertentang dengan syariah.
mempunyai
kesetaraan
kedudukan yang seimbang.
atau 31
d. At-Tawazun (Keseimbangan) Prinsip keseimbangan dalam akad terkait dengan pembagian hak dan kewajiban. Misal adanya hak untuk mendapatkan keuntungan dalam investasi, berarti harus disertai
dengan
menanggung 30
risiko.
kewajiban Menurut
Agus Yudha Hernoko (3), “ Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial”, Disertasi, 2007, hlm. 121. 31
Ibid.
Agus Yudha Hernoko, dalam
dilaksanakan
asas
tercipta kemaslahatan”. Namun
proporsionalitas
tidak
maka
pastilah
mempermasalahkan
apabila dalam pelaksanaan akad
keseimbangan (kesamaan) hasil
ternyata terjadi suatu perbuatan
secara sistematis, namun lebih
melawan
menekankan proporsi pembagian
menimbulkan
hak dan kewajiban di antara para
pihak lain, maka kaidah fiqih
pihak yang berlangsung secara
yang
layak
berikut
dan
patut
(fair
and
reasonableness).32
adalah
“Segala
dharatan
yang dibuat para pihak
harus
kemudharatan
berlaku :
sehingga
sebagai
apa
yang
menyebabkan terjadinya kumu-
e. Maslahah (Kemaslahatan). Akad
hukum
bertujuan
untuk
(bahaya)
maka
hukumnya haram.33 f. Al Amanah (Kepercayaan).
mewujudkan kemaslahatan bagi
Amanah
mereka
kepercayaan yang timbul karena
dan
tidak
menimbulkan
boleh kerugian
merupakan
bentuk
adanya itikad
(mudharat) atau keadaan yang
baik dari masing-masing pihak
memberatkan
(masyaqqah).
untuk mengadakan akad. Dalam
Maslahat dalam Islam meliputi
hukum akad syariah, terdapat
dimensi kehidupan dunia dan
bentuk
akhirat.
menjamin
amanah. Amanah dapat diartikan
tercapainya kemasalahatan maka
kepercayaan kepada pihak lain
Untuk
akad
yang
bersifat
kaidah fiqih yang berlaku : “Apabila 32
hukum
sara’
Agus Yudha Hernoko (3), Op. Cit., hlm. 93.
33
Burhanuddin Susanto (2), Op. Cit., hlm. 44.
untuk menjalin kerja sama.34 Asas
- “Wahai
orang-orang
yang
kepercayaan dapat berlaku baik
beriman ! Janganlah kamu
dalam akad yang bersifat tijarah
mengkhianati Allah dan Rasul
maupun tabarru’. Dalam akad
dan (juga) janganlah kamu
tijarah,
kepercayaan
mengkhianati
shahibul maal kepada mudharib
dipercayakan
untuk menjalankan usaha melalui
sedang
akad
mudharabah.
Sedangkan
”(QS. Al- Anfal (8) : 27).
akad
yang
tabarru’
Surat An-Anfal ini tercantum
keper-
pada perjanjian pembiayaan di
misalnya
misalnya
bersifat
memberikan
amanat
yang
kepadamu,
kamu
mengetahui
cayaan kepada orang lain untuk
perbankan
memelihara
titipan
dasar bahwa hubungan antara
Dasar
bank
melalui
barang
akad
wadiah.
syariah
syariah
dan
nasabah
hukumnya adalah Firman Allah
didasarkan
yang menyatakan bahwa :
sehingga harus dijaga amanah
- “Sesungguhnya menyuruh
Allah
kamu
menyam-
pada
sebagai
amanah
tersebut. g. Al Adalah (Keadilan)
paikan amanat kepada yang
Pelaksanaan
berhak menerimanya” (QS,
dalam suatu akad menuntut para
An-Nisa (4) : 58) ;
pihak untuk melakukan yang
- “Maka dipercayai
hendaklah itu
yang
menunaikan
benar
prinsip
dalam
kehendak
keadilan
pengungkapan dan
keadaan,
amanatnya” (QS. Al Baqaroh
memenuhi semua kewajibannya.
(2) : 283);
Akad
harus
senantiasa
mendatangkan keuntungan yang 34
Trisadini P. Usanti, Op. Cit., hlm. 133.
adil dan seimbang, serta tidak boleh
mendatangkan
kerugian
bagi salah satu pihak.35
Para
kepada takwa. Dan bertakwalah
pihak yang penyusunan akad,
kepada
wajib
pada
Allah Maha Mengetahui apa yang
prinsip keadilan. Demikian juga
kamu kerjakan” (QS.Maidah (5) :
dikemukakan
8)
berpegang
Hernoko,
teguh
Agus
Yudha
bahwa
hakekat
Allah,
sesungguhnya
h. Al Ridha (Kerelaan).
kontrak/akad adalah perwujudan
Prinsip ini menyatakan bahwa
pertukaran hak dan kewajiban
segala transaksi yang dilakukan
berlangsung
propor-
harus atas dasar kerelaan antara
sional.36 Hal ini sesuai dengan
setiap pihak, harus didasarkan
Firman Allah : “Hai orang-orang
pada kesepakatan bebas dari para
yang beriman, hendaklah kamu
pihak dan tidak boleh ada unsur
jadi orang-orang yang selalu
paksaan, tekanan, penipuan, dan
menegakkan kebenaran karena
mis-statemen. Dasar hukum asas
Allah, menjadi saksi dengan adil.
kerelaan dalam akad terdapat
Dan
dalam QS An-Nisa (4) : 29, yang
secara
janganlah
sekali-kali suatu
artinya “Hai orang-orang yang
kaum, membuat kamu cenderung
beriman, janganlah kamu saling
untuk berlaku tidak adil. Berlaku
memakan
adillah karena adil itu lebih dekat
dengan jalan yang bathil, kecuali
kebencianmu
terhadap
harta
sesamamu
dengan jalan perniagaan yang 35
Abdul Ghofur Anshori (2) , Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 27. 36
Agus Yudha Hernoko (3), Op. Cit., hlm. 87
berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh
dirimu,
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu”. Kata “suka sama suka” menunjukkan
bahwa dalam hal membuat akad,
tertulis merupakan perwujudan
khususnya
di
lapangan
dari prinsip kehati-hatian, sebab
perniagaan
harus
senantiasa
bilamana perjanjian tidak dibuat
pada asas kerelaan
dalam bentuk tertulis dan timbul
didasarkan atau
kesepakatan
para
pihak
secara bebas.37
akan sulit dalam hal pembuktian.
i. Al-Kitabah ( Asas Tertulis). Setiap
perjanjian
dibuat
secara
berkaitan
sengketa dikemudian hari, maka
j. Ash-Shiddiq (Kejujuran).
hendaknya
tertulis,
demi
lebih
Prinsip
Kejujuran
diamalkan
dalam
harus
penyusunan
kepentingan
akad muamalah, jika tidak, maka
pembuktian jika dikemudian hari
akan merusak keridhaan (uyub al-
terjadi sengketa. Dalam QS Al-
ridha). Allah berfirman : “Hai
Baqarah
orang-orang
(2)
:
282-283,
yang
beriman,
mengisyaratkan agar akad yang
bertakwalah kamu kepada Allah,
dilakukan
berada
dan berkatalah perkataan yang
semua
benar” (QS. Al-Azhab (33) : 70).
dalam
benar-benar
kebaikan
bagi
pihak. Bahkan juga di dalam
Dalam
pembuatan akad hendaknya juga
SAW bersabda : “Jika kamu
disertai dengan adanya saksi-
menjual barang dagangan, maka
saksi (syahadah), rahn (jaminan
katakanlah tidak ada penipuan”.
untuk kasus tertentu) dan prinsip
(HR Bukhari).
tanggung
jawab
individu.38
Perjanjian yang dibuat secara
Hadistnya
Rasulullah
k. Itikad Baik Akad
harus
dilaksanakan
berdasarkan itikad baik. Dalam 37 Abdul Ghofur Anshori (2), Op. Cit., hlm. 27. 38 Ibid., hlm. 28.
pandangan Islam, niat merupakan prinsip mendasar terkait dengan unsur
kepercayaan
sebelum
melakukan suatu amal perbuatan.
Menurut Muhammad Syafi’i
Dalil syariah yang menjadi dasar
Antonio, Mudharabah adalah akad
hukum berlakunya asas itikad
kerjasama usaha antara dua pihak, di
baik adalah Hadist Nabi yang
mana pihak pertama (shahibul maal)
menyatakan
menyediakan
:
“Sesungguhnya
seluruh
modal,
amal perbuatan tergantung pada
sedangkan pihak lainnya (mudharib)
niat, dan sesungguhnya tiap-tiap
menjadi
orang tergantung dari apa yang
usaha secara mudharabah dibagi
diniatkannya”. (HR Bukhari).
menurut
pengelola.
Keuntungan
kesepakatan
yang
dituangkan dalam kontrak. Apabila 2.3. Akad
Mudharabah
Dalam
ditanggung
Perbankan Syariah Kata
mudharabah
mengalami kerugian, maka kerugian oleh
pemilik
modal
berasal
selama kerugian itu bukan akibat
dari dharb fi al-‘ard, yang artinya
kelalaian pihak pengelola. Apabila
orang-orang yang berjalan di muka
kerugian itu sebagai akibat dari
bumi untuk mencari karunia Allah.
kecurangan atau kelalaian pengelola,
Mudharabah adalah suatu perjanjian
maka
untuk
bertanggungjawab
berpartisipasi
dalam
keuntungan dengan modal harta dari
pengelola
tersebut.
satu mitra dan modal keahlian dari mitra lainnya. Menurut terminologi,
harus
atas
kerugian
40
Nabil A. Saleh, mengartikan mudharabah dalam pengertian :
mudharabah disebut juga dengan
“A contract between at least two
muqaradhah atau qiradh.39
parties
39 Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, Perbankan Syariah, Prinsip, Praktek dan Prospek, Serambi Ilmu Semeste, Jakarta, 2004, hlm. 67.
40
whereby
one
party,
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 95.
called the investor (rabb al-mal)
kedua (amil, mudharib, atau Bank
entrusts money to the other party
Syariah) yang bertindak sebagai
called
manager
pengelola dana dengan membagi
(mudarib) who is to trade with in
keuntungan usaha sesuai dengan
an agreed manner and then
kesepakatan yang dituangkan dalam
returnto theinvestor the principal
Akad.
the
agent
and a pre-agreed share of the profits and keep for himself what
Huruf c :
remains of such profits”.41
Akad
mudharabah
dalam
pembiayaan adalah akad kerjasama Dalam
Undang-Undang
suatu usaha antara pihak pertama
Perbankan Syariah, pengertian akad
(malik, shahibul mal atau bank
mudharabah
dalam
syariah) yang menyediakan seluruh
Penjelasan Pasal 19 huruf b dan
modal dan pihak kedua (‘amil,
huruf c yang menyatakan sebagai
mudharib,
berikut :
bertindak selaku pengelola dana
Huruf b :
dengan membagi keuntungan sesuai
Yang dimaksud akad mudharabah
dengan
dalam menghimpun dana adalah
dituangkan dalam akad, sedangkan
akad kerjasama antara pihak pertama
kerugian
(malik, shahibul mal atau nasabah)
oleh bank syariah, kecuali jika pihak
sebagai pemilik dana dan pihak
kedua melakukan kesalahan yang
dijelaskan
atau
kesepakatan
ditanggung
disengaja, 41
Nabil A. Saleh, Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law, Cambridge University Press, London, 1986, hlm. 103.
nasabah)
perjanjian”.
lalai
atau
yang
yang
sepenuhnya
menyalahi
Landasan syariah dalam akad mudharabah diatur dalam :
42
dan mencampurkan gandum dengan
1. QS. Al-Muzammil ayat 20,
tepung
keperluan
rumah,
untuk bukan
”....dan dari
untuk dijual”. (HR. Ibnu
orang-orang yang berjalan
Majjah No. 2280, kitab al-
di
Tijarah ).
yang artinya
muka
sebagian
bumi
mencari
karunia
Allah
SWT....”.
4. Hadist dari
yang Ibnu
diriwayatkan Abbas
bahwa
2. QS. Al-Jumu’ah ayat 10,
Sayyidina Abbas bin Abdul
yang artinya : “Apabila telah
Mutholib jika memberikan
ditunaikan
dana ke mitra usahanya,
sholat
maka
bertebaranlah di muka bumi
secara
dan carilah karunia Allah
mensyaratkan agar dananya
SWT...”
tidak
3. Hadist Shuhaib
dari
Shalih ra.
bin
Bahwa
mudharabah
dibawa
,
mengarungi
lautan,
menuruni
lembah
yang
berbahaya,
atau
ternak.
Jika
Rasulullah SAW bersabda :
membeli
“Tiga hal yang di dalamnya
menyalahi peraturan tersebut,
terdapat keberkahan, yaitu :
yang
jual beli secara tangguh,
bertanggung jawab atas dana
maqaradhah (mudharabah),
tersebut.
bersangkutan
Disampaikanlah
syarat-syarat tersebut kepada 42
Mohammad Ghufron, Pengaturan Prinsip Pembiayaan Mudharabah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 101102.
Rasulullah
SAW
dan
Rasulullah
pun
membolehkannya.
(HR
Thabrani).
Berkaitan dengan pembuatan akad
tersebut,
mengatakan bahwa prinsip-prinsip pembuatan
bertindak
: Penerapan
sendiri
di
dalam perbankan
untuk atau
dirinya mewakili
c. Tempat dan syarat akad dibuat
1. Subyek hukum atau para pihak
untuk
seyogyanya
yang membuat akad.
kebaikan, disebutkan
dengan jelas.
a. Para pihak harus cakap
hukum,
apakah
sebuah badan hukum.
syariah, adalah sebagai berikut :43
melakukan
jelas,
Hirsanuddin
syariah
akad
harus
2. Tujuan dan Obyek Akad.
perbuatan artinya
a.
orang
Tujuan harus
dibuatnya disebut
akad secara
dewasa dan bukan berada di
jelas, misalnya jual beli,
bawah
dan
bagi hasil dan seterusnya
perwalian. Seorang yang
yang telah dijelaskan oleh
belum dewasa atau berada
ajaran Islam.
di
pengampuan
bawah perwalian,
di
b. Obyek akad tidak boleh
dalam membuat akad wajib
yang
diwakili oleh wakil atau
ketentuan hukum Islam atau
pengampunya.
‘urf (kebiasaan/kepatuhan)
b. Identitas para pihak dan kedudukannya
dilarang
oleh
yang sejalan dengan ajaran
masing-
Islam. Dengan kata lain,
masing pihak dalam akad
obyek akad harus halal dan thayyib.
43
Hirsanuddin, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Genta Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 911.
3.
Adanya Kesepakatan dalam hal yang berkaitan a. Waktu akad ; baik bermula atau
berakhirnya
akad,
jangka waktu angsuran dan
d. Jaminan
berakhirnya harus diketahui
jaminan,
seberapa
dan disepakati sejak awal
jumlah
dan
akad
atau
jaminan tersebut serta hal-
boleh
hal lain yang berkaitan
oleh
nasabah.
bank Tidak
berubah di tengah atau di ujung
e. Penyelesaian
kecuali
penyelesaian
kedua
belah
dibutuhkan,
nisbah
yang
:
Cara yang
dan
yang
memerlukan
f. Obyek yang diperjanjikan. 4. Pilihan Hukum
hal-hal
emergency
biaya-biaya
perselisihan
/ketidaksesuaian para pihak.
disepakati, yang
diperlukan
terjadi
atau
biaya-biaya
Harus dinyatakan dengan jelas pilihan
hukum
Dalam
c. Mekanisme disepakati
kerja sejauh
: mana
kebolehan
melakukan
operasional
pengawasan
penilaian usaha
pembiayaan
dalam
akad
tersebut.
lain.
suatu
kegunaan
apa yang harus dilalui, jika
b. Jumlah dana : dana yang
dan
besar
disepakati, tahapan-tahapan
pihak.
margin
kedudukan
dengannya.
pelaksanaan
kesepakatan, disepakati
:
Fatwa
DSN,
disebutkan bahwa dalam pembuatan akad
syariah,
yang
perlu
diperhatikan, antara lain sebagai berikut :44
terhadap (khususnya
mudharabah
dan musyarakah).
44 75-76.
Mardani, Op. Cit., hlm.
1. Hal yang diperjanjikan dan obyek
akad haruslah halal
Ekonomi
1. Shahibul-maal
2. Tidak terdapat ketidakjelasan dalam
rukun
mudharabah adalah :
menurut syariat.
(gharar)
Syariah,
(
pemilik
modal) ;
rumusan
2. Mudharib
akad maupun prestasi yang
(pelaku
usaha);
dan
diperjanjikan.
3. Akad.
3. Para pihak tidak menzalimi
Sedangkan
dan tidak dizalimi.
menurut
Gemala
Dewi, rukun dari Mudharabah
4. Transaksi harus adil.
adalah adanya Ijab Kabul dan
5. Transaksi tidak mengandung
tidak disyaratkan dengan lafaz
unsur perjudian (maysir). 6. Terdapat
prinsip
tertentu
menunjukkan
tujuan dan maknanya.46
kehati-
hatian. 7. Tidak
dengan
Syarat
mudharabah
membuat
barang-
yang
tidak
Ekonomi Syariah adalah sebagai
Islam
berikut :
barang bermanfaat
dalam
menurut
dari
maupun barang najis.45
Kompilasi
1. Pemilik
modal
Hukum
wajib
menyerahkan dana dan atau Rukun dan Syarat yang harus
barang yang berharga kepada
dipenuhi dalam Akad Mudharabah,
pihak lain untuk melakukan
sebagai
kerjasama dalam usaha ;
Menurut
syarat
sahnya
Kompilasi
akad. Hukum
45
Fatwa DSN No.20/DSNMUI/IX/2000 juncto fatwa DSN No.40/DSN-MUI/X/2003.
46
25
Gemala Dewi (2), Op. Cit., hlm.
2. Penerima modal menjalankan
negeri, barang atau pada
usaha dalam bidang yang
waktu
disepakati ;
menurut Abu Hanifah dan
3. Kesepakatan bidang usaha yang
akan
dilakukan
ditetapkan dalam akad.
menyatakan
syarat-syarat
Ahmad
dalam
pembuatan akad mudharabah adalah :47
sah
Namun
pula
dengan
maqayyad (terikat). Selain
Lebih lanjut Gemala Dewi,
tertentu.
rukun
dan
syarat,
dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu : 1. Kesepakatan bidang usaha
1. Modal berbentuk uang tunai
yang akan dilakukan, dapat
2. Modal itu harus diketahui
bersifat bebas (muthlaqah)
dengan
jelas,
agar
dapat
dan terbatas (muqayyadah)
dibedakan dari keuntungan
pada bidang usaha tertentu,
yang akan dibagikan sesuai
tempat tertentu dan waktu
dengan kesepakatan.
tertentu.
3. Keuntungan yang menjadi
2. Pihak pelaku usaha dalam
milik pekerja dan pemilik
mudharabah harus memiliki
modal
ketrampilan yang diperlukan
jelas
presentasinya
(1/2, 1/3, 1/4).
dalam usaha.
4. Mudharabah
itu
bersifat
3. Modal harus berupa uang dan
mutlak,
tidak
ada
atau barang yang berharga.
persyaratannya si pelaksana
Modal
harus
diserahkan
(pekerja) untuk berdagang di
kepada pihak pelaku usaha dengan jumlah yang pasti.
47
4. Pembagian keuntungan hasil Ibid.
usaha antara shahibul maal
dengan mudharib dinyatakan
menunjukkan tujuan dari
secara jelas dan pasti.
akad ;
5. Akad tidak
mudharabah
yang
memenuhi
syarat
sebagaimana
diuraikan
b. Penerimaan penawaran
di
atas adalah batal.
dan dilakukan
pada saat akad ; c.
Menurut Hirsanuddin, rukun
Akad dituangkan secara tertulis, melalui kores-
dan syarat akad mudharabah adalah
pondensi
sebagai berikut :48
menggunakan cara-cara
1. Penyedia dana dan pelaku usaha (shahibul maal dan mudharib)
harus
cakap
bertindak dalam hukum
3. Modal adalah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh maal
dengan syarat :
untuk
a.
kehendak mengadakan
mereka
dalam
akad
dengan
memperhatikan
a.
dan
penerimaan
dilakukan
secara
b. Modal berbentuk uang atau barang ; c.
Penawaran
eksplisit
yang
Modal diketahui jumlah dan jenisnya ;
hal-hal
sebagai berikut :
Modal
4. Keuntungan
boleh
Mudharabah
adalah sejumlah uang yang
dari
sebagai modal
memenuhi Hirsanuddin, Op.Cit.,
tidak
berbentuk piutang.
didapat
48 hlm. 28.
kepada
mudharib untuk tujuan usaha
dinyatakan oleh para pihak menunjukkan
dengan
komunikasi modern;
shohibul
2. Pernyataan ijab dan kabul
atau
berikut :
kelebihan
dan
syarat
harus sebagai
a.
Keuntungan
harus
diperuntukkan
penyedia
bagi
berhak
melakukan pengawasan ;
keuntungan
b. Shohibul
maal
tidak
proporsional bagi setiap
boleh
pihak
tindakan mudharib yang
diketahui dan
mempersempit
dinyatakan pada waktu
dapat
akad
tercapainya keuntungan
disepakati
dan
menghalangi
dalam bentuk presentase
dalam
atau
mudharabah ;
nisbah
dari
keuntungan
c.
tetapi
shohibul maal
kedua belah pihak ; b. Bagian
jasa,
sesuai
c.
kegiatan
Kegiatan
usaha
yang
kesepakatan. Perubahan
dilakukan oleh mudharib
nisbah harus didasarkan
tidak boleh bertentangan
atas kesepakatan ;
dengan syariah.
Shahibul maal menanggung
semua
Suatu akad berakhir apabila :
kerugian
sudah tercapai tujuannya, apabila
kecuali apabila mudharib
terjadi fasakh (pembatalan) atau
melakukan
telah
kesalahan
berakhir
waktunya.
yang disengaja, kelalaian
Berakhirnya
atau
dapat terjadi karena :
melanggar
kesepakatan. 5. Kegiatan dilakukan
Mudharabah,
1. Tidak terpenuhinya syarat
usaha oleh
Akad
yang pengelola
sahnya. Jika ternyata satu syarat
mudharabah
tidak
harus memperhatikan :
terpenuhi
a.
Kegiatan usaha adalah
pelaksana sudah memegang
hak eksklusif mudharib
modal
dan
sudah
tanpa
diperdagangkan,
maka
campur
tangan
sedangkan
dalam keadaan seperti ini ia
Transaksi
berhasil mendapatkan bagian
dituangkan
dari
Praktek
sebagian
upahnya,
muamalah
dalam
bentuk
akad.
pembuatan
akad
karena tindakannya adalah
Mudharabah
berdasarkan izin dari pemilik
dari
modal dan ia melakukan
syariah, yang bersumber dari Al
tugas
Qur’an dan Hadist atau Sunnah,
yang
ia
berhak
mendapatkan upahnya. 2. Bahwa
pelaksana
tidak akan terlepas
prinsip-prinsip
perjanjian
sehingga prinsip yang dijadikan
sengaja
dasar dalam
penyusunan
akad
atau tidak melakukan tugas
mengandung
kebenaran
yang
sebagaimana mestinya dalam
bersumber dari Allah.
memelihara melakukan
modal
atau
Dalam menerapkan prinsip-
sesuatu
yang
prinsip syariah harus diformulasikan
bertentangan dengan tujuan
sesuai
akad. Dalam keadaan ini
dengan
mudharabah menjadi batal
prinsip-prinsip yang telah digariskan
dan
dalam
ia
berkewajiban
dengan kondisi tetap
Hukum
saat
berpedoman
Islam.
ini pada
Transaksi
menjamin modal jika rugi,
dalam perbankan syariah tidak boleh
karena
mengandung unsur gharar, maysir,
dialah
penyebab
kerugian.
riba, zalim, risywah, barang haram,
3. Bahwa pelaksana meninggal
dunia
atau
si
pemilik
dan maksiat. Prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pembuatan
modalnya. Jika salah seorang
akad
meninggal,
syariah adalah : Ibadah/Tauhid ( asas
mudharabah
menjadi fasakh (batal ). 3. Penutup
mudharabah
di
perbankan
diniatkan ibadah) atau disebut juga Asas Ilahiah ; Hurriyah at-Ta’uqud (kebebasan
bekontrak)
;Al
Musawwah
(persamaan);
At-
Perdata Islam), Cetakan ke 3, UII Press, Yogyakarta, 2009.
Tawazun (keseimbangan); Maslahah (kemaslahatan);
Al
Amanah
(kepercayaan); Al Adalah (keadilan); Al Ridha (kerelaan); Al-Kitabah (asas
tertulis);
(kejujuran) Kepatuhan prinsip
Ash-Shiddiq
dan
Itikad
menjalankan syariah
dalam
Baik. prinsipakad
mudharabah dan setiap kegiatan usahanya
akan
menjadi
Dewi, Gemala,Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Edisi Revisi, Cetakan ke 4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
sangat
penting bagi eksistensi perbankan syariah.
DAFTAR BACAAN Anshori, Abdul Ghofur, Hukum Perbankan Syariah ( UU No. 21 Tahun 2008), Refika Aditama, Bandung, 2009. ........., Hukum Perikatan Islam di Indonesia, UGM Press, Yogyakarta, 2010. Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Gema Insani, Jakarta, 2001. Basyir, Ahmad Azha, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum
..........., Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Dewi,
Gemala; Wirdyaningsih; Barlinti, Yeni Salma; Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Cetakan ke – 4, Diterbitkan atas kerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013. Djamil Fathurrahman, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Djazuli, A., Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahan Umat Islam dalam Ramburambu Syariah, Kencana, Jakarta, 2008. Ghufron, Muhammad, Pengaturan Prinsip Pembiayaan Mudharabah Dalam Undang-Undang Perbankan
Syariah, Bayumedia Publishing, Malang, 2013. Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Laksban Mediatama, Yogyakarta, 2008 .........., Azas Proporsionalitas Sebagai Perwujudan Doktrin Keadilan Berkontrak Dalam Perkembangan dan Dinamika Hukum Perdata Indonesia, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2009. Hirsanuddin, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Genta Press, Yogyakarta, 2008. Karim, Adiwarman, Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Kharafa, Ala’ Eddin, Transaction in Islamic Law, A.S. Noordeen, Kuala Lumpur, 2000, Khir, Kamal, Gupta, Lokesh dan Shanmugam, Bala, Islamic Banking A Practical Perspective, Pearson Malaysia Sdn BHd, 2008. Lewis, Mervyn K. dan Algaoud, Latifa M, Perbankan Syariah, Prinsip, Praktek dan Prospek, Serambi Ilmu Semeste, Jakarta, 2004.
Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. Saleh, Nabil A., Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law, Cambridge University Press, London, 1986. Shomad Abd., Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, Edisi Revisi, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012. Sinansari, Ecip S. dkk., Ketika Bagi Hasil Tiba, Bank Muamalat, Jakarta, 2002, Susanto, Burhanuddin., Hukum Kontrak Syariah, BPFE, Yogyakarta, 2009. .........., Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2008. Usanti, Trisadini P., Prinsip Kehatihatian Pada Transaksi Perbankan, Airlangga University Press, Surabaya, 2013. Usanti, Trisadini P., dan Shomad Abd., Transaksi Bank Syariah, Bumi Aksara, Jakarta, 2013. Warendorf Hans, Thomas Richard, and Summer Ian Curry, The Civil Code of the Netherlands, Kluwer Law International BV, The Netherlands, 2013.
Wignjosoebroto, Soetandyo, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Elsam dan Huma, Jakarta, 2002. Jurnal, Makalah, Disertasi, Materi Kuliah : Hernoko, Agus Yudha, “ Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial”, Disertasi, 2007. .........., “Perbandingan Hukum Kontrak” , Materi Kuliah, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga , Surabaya, 2014, Shomad, Abd, Rekonstruksi Akad Bank Syariah Untuk Mencapau Kemaslahatan Sebagai Wujud Rahmatan Lil-Alamin, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2013. ..........,“Teori Hukum Islam”. Materi Kuliah, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Airlangga Surabaya. 2014. Peraturan Perundang-undangan : Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Perbankan. Fatwa DSN-MUI Nomor 7/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh ) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
