Pengertian Akad Mudharabah Jenis Akad Mudharabah Dasar Syariah Prinsip Pembagian Hasil Usaha Perlakuan Akuntansi (PSAK 105) Ilustrasi Kasus Akad Mudharabah
Mudharabah berasal dari adhdharby fil ardhy yang berarti berpergian untuk urusan dagang.
Pengertian secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Dimana laba dibagi atas dasar nisbah` bagi hasil menurut kesepakatan.
Akad Mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan.
Kapan dimulai ? Yaitu saat dana diterima oleh pengelola dana
Kepercayaan adalah unsur penting dalam akad mudharabah yang dalam bahasa Inggris disebut dengan trust financing. Karena pemilik dana tidak diperkenannkan turut campur dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai kecuali sebatas memberikan saran-saran dan pengawasan pengelolaan dana.
Bila terjadi kerugian akan ditanggung pemilik dana kecuali disebabkan oleh misconduct, negligence atau violation oleh pengelola dana.
Pengelola dana hanya menanggung kehilangan waktu, pikiran dan jerih payah yang telah dicurahkan dan kesempatan mendapatkan pembagian keuntungan sesuai dengan yang telah disepakati.
Hal ini sesuai dengan prinsip sistem keuangan syariah dimana semua yang terlibat berbagi resiko. Pemilik dana menanggung risiko finansial pengelola dana menanggung risiko non finansial
Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang di riwayatkan oleh Ali r.a : “Pungutan itu tergantung pada kekayaan, sedangkan laba tergantung pada apa yang mereka sepakati”.
Pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya. Pembagian keuntungan harus dalam bentuk nisbah yang disepakati.
Keuntungan yang dibagikan tidak menggunakan nilai proyeksi tetapi realisasi keuntungan yang mengacu pada laporan hasil usaha yang disusun secara periodik.
Agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan pada pengelola dana atau pihak ketiga.
Dalam menjalankan sistem mudharabah sangat perlu pemilik dana mencari pengelola dana yang berakhlak mulia, jujur, dapat dipercaya, kompeten dan benar karena akad mudharabah merupakan jenis investasi yang beresiko tinggi.
Agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari perlu dibuatkan akad/kontrak/perjanjian yang sebaiknya dituangkan secara tertulis mengenai tujuan, nisbah, periode pembagian keuntungan, biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan dan sebagainya serta dihadiri para saksi.
Apabila terjadi perselisihan di antara kedua pihak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh keduanya atau melalui badan arbitrase syariah.
(1) Pemilik Dana
Akad Mudharabah
(1)
Pengelola Dana
(2) Porsi Rugi
Porsi Laba
Proyek Usaha Porsi Laba
(4)
(3) Hasil Usaha
(5)
(4)
1.
2.
3.
4. 5.
Pemilik dana dan pengelola dana meyepakati akad mudharabah Proyek usaha sesuai akad mudharabah dikelola pengelola dana Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi Jika untung, dibagi sesuai nisbah Jika Rugi ditanggung penimilik dana
Menurut PSAK 105, kontrak mudharabah dapat dibagi atas tiga jenis, yaitu 1. Mudharabah Muthlaqah Adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam pengelolaan investasi. Disebut juga investasi tidak terikat. 2. Mudharabah Muqayyadah Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan/atau objek investasi (PSAK par 07). Disebut juga dengan investasi terikat
3.
Mudharabah Musytarakah Adalah mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut.
Sumber Hukum Akad Mudharabah Mudharabah menurut ijmak ulama hukumnya jaiz (boleh). Merujuk pada kisah Rasululloh yang pernah bermudharabah dengan Siti Khadijah. 1.
AL- QURAN “Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Alloh SWT” (QS 62:10) “...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Alloh Tuhannya....” (QS 2: 283)
2. As-Sunah Dari Sahih bin Suaib r.a bahwa Rasululloh SAW bersabda “ tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).
“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan itu ditetapkan Abbas didengan Rasulullah SAW, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dri Ibnu Abbas)
Rukun mudharabah ada empat, yaitu : 1. Pelaku, terdiri atas : pemilik dana dan pengelola dana 2. Objek mudharabah, berupa : modal dan kerja 3. Ijab Kabul/serah terima 4. Nisbah Keuntungan
Ketentuan syariah, adalah sebagai berikut. 1. Pelaku ( Transaktor ) a. Pelaku harus cakap hukum dan baligh. b. Pelaku dapat dilakukan sesama atau dengan nonmuslim c. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.
2. Objek mudharabah (Modal dan Kerja) a. Modal 1. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya. 2. Modal harus tunai dan tidak utang. 3. Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungannya. 4. Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabahnya. 5. Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain kecuali atas seiizin pemilik dana. 6. Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.
b. Kerja 1. Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan. Selling skill, management skill dan lain-lain. 2. Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana. 3. Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
4. Pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada dalam kontrak. 5. Dalam hal pemilik dana tidak boleh melakukan kewajiban atau melakukan pelanggarang terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.
3. Ijab dan Kabul Pernyataan dan ekspresi saling rida diantara pelaku akadyang dapat dilakukan secara verbal, tertulis , korespondensi atau cara-cara komunikasi 4. Nisbah Keuntungan a.
Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak dan bersifat proporsional atau dinyatakan dalam angka persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.
b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak c. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba. Pada prinsipnya pengelola dana tidah boleh memudharabahkan kembali modal mudharabah. Namun jika diperbolehkan oleh pemilik dana maka pemilik dana mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara dia dan pengelola dana pertama. Sementara itu bagian keuntungan dari pengelola dana pertama dibagi dengan pengelola dana yang kedua sesuai dengan porsi bagian yang telah disepakati antara keduanya.
Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada kelalaian atau pelanggaran kontrak oleh pengelola dana, cara menyelesaikannnya adalah sebagai berikut: 1. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal. 2. Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal.
Lamanya kerja sama dalam mudharabah tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Akad mudharabah dapat berakhir karena: 1. Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya. 2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri. 3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. 4. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. 5. Modal sudah tidak ada.
Contoh perhitungan pembagian hasil usaha: Penjualan
Rp 1.000.000
HPP
(Rp 650.000)
Laba Kotor
Biaya-biaya Laba (rugi) bersih
Rp 350.000
(Rp 250.000) Rp 100.000
1. Berdasarkan prinsip BAGI LABA (Profit Sharing), jika nisbah Pemilik Dana : Pengelola Dana = 30 : 70 - Pemilik Dana : 30%x Rp 100.000 = Rp 30.000 - Pengelola Dana : 70%x Rp 100.000 = Rp 70.000 Dasar pembagian hasil usaha : laba bersih 2. Berdasarkan prinsip BAGI HASIL, jika
nisbah Pemilik Dana : Pengelola Dana = 10 : 90 -Pemilik Dana : 10%x Rp 350.000 = Rp 35.000 -Pengelola Dana : 90%x Rp 350.000 = Rp 315.000
Dasar pembagian hasil usaha : laba kotor
Contoh : Bapak A menginvestasikan uang Rp 2 juta untuk usaha bakso yang dimiliki Bapak B dengan akad Mudharabah. Nisbah disepakati (1 : 3). Setelah usaha berjalan, butuh tambahan dana, dengan persetujuan Bapak A, Bapak B ikut investasikan uangnya Rp 500.000. Maka, bentuk akad menjadi Mudharabah Musytarakah. Laba bulan Januari 2008 Rp 1 juta.
Pertama, dibagi sesusai nisbah disepakati: ◦ Bp A : ¼ x Rp 1 juta = Rp 250.000 ◦ Bp B : ¾ x Rp 1 juta = Rp 750.000
Lalu hasil investasi dikurangi bagian laba untuk Bp B (Rp 1 juta- Rp 750.000) dibagi sesuai porsi modal : ◦ Bp A : Rp 2 juta/Rp 2,5 juta x 250.000 = Rp 200.000 ◦ Bp B : Rp 500.000/Rp 2,5 juta x 250.000 = Rp 50.000
Total untuk A : Rp 200.000 Total untuk B : Rp 750.000+Rp 50.000 = Rp 800.000
Pertama, hasil investasi dibagi sesuai porsi modal : ◦ Bp A : Rp 2 juta/Rp 2,5 juta x 1.000.000 = Rp 800.000 ◦ Bp B : Rp 500.000/Rp 2,5 juta x 1.000.000 = Rp 200.000
Lalu, hasil investasi dikurangi untuk Bp B (Rp 1 juta- Rp 200.000) dibagi sesuai nisbah disepakati : ◦ Bp A : ¼ x Rp 800.000 = Rp 200.000 ◦ Bp B : ¾ x Rp 800.000 = Rp 600.000
Total untuk A : Rp 200.000 Total untuk B : Rp 200.000+Rp 600.000 = Rp 800.000
Jika ada kerugian atas investasi dibagi sesuai porsi modal masing-masing. Misalnya kerugian Rp 1.000.000 Pembagian kerugian Bp A : Rp 2.000.000 / Rp 2.500.000 x Rp 1.000.000 : Rp 800.000 Bp B : Rp 500.000 / Rp 2.500.000 x Rp 1.000.000 : Rp 200.000
1.
Dana mudharabah diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas.
2.
Pengukuran investasi mudharabah a. Dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan b. Aset nonkas diukur sebesar nilai wajar pada saat penyerahan
Jurnal pada saat penyerahan kas
Investasi Mudharabah Kas
XX XX
Jurnal pada penyerahan aset nonkas 1. Jika nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah Investasi Mudharabah XX Keuntungan Tangguhan XX Aset Nonkas XX
Jurnal amortisasi keuntungan tangguhan Keuntungan Tangguhan XX
Keuntungan
XX
2.
Jika nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset nonkas
Investasi Mudharabah Kerugian Aset Nonkas Mudharabah
XX XX XX
3. Penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas a.Penurunan nilai sebelum usaha dimulai Jika nilai investasi turun sebelum usaha dimulai bukan karena kesalahan pengelola dana maka diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah Kerugian Investasi Mudharabah Investasi Mudharabah
XX
XX
b. Penurunan nilai setelah usaha dimulai Kerugian tidak langsung mengurangi jumlah investasi tetapi diperhitungkan pada saat pembagian hasil
Kerugian Investasi Mudharabah
XX
Penyisihan Investasi Mudharabah
XX
Kas
XX
Penyisihan Investasi Mudharabah Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah
XX XX
4. Kerugian Kerugian yang terjadi dalam periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investas
Kerugian Investasi Mudharabah Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah
XX XX
Cat: Tujuan dicatat sebagai penyisihan agar jelas nilai awal investasi mudharabah.
5. Bagi Hasil Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Kas/Piutang/Aset Nonkas Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah
Investasi Mudharabah Keuntungan Investasi Mudharabah ATAU
XX XX
XX XX
Kas/Piutang/Aset Nonkas Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah Kerugian Investasi Mudharabah Investasi Mudharabah
XX XX XX XX
7. Penyajian Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat, yaitu nilai investasi mudharabah dikurangi penyisihan kerugian (jika ada).
8. Pengungkapan Pemilik dana mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi mudharabah, ettapi tidak terbatas pada : a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah b. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya c. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selam periode berjalan d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah
1. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima.
2. Pengukuran Dana Syirkah Temporer Diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima
Kas / Aset Nonkas Dana syirkah Temporer
XX XX
3. Penyaluran kembali dana syirkah temporer Jika pengelola dana menyalurkan kembali dana syirkah temporer yang diterima maka diakui sebagi aset. Dan akan mengakui pendapatan secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik.
Jurnal pencatatan ketika menerima pendapatan bagi hasil dari penyaluran kembali dana syirkah temporer Kas/Piutang/Aset Nonkas Pendapatan yang Belum Dibagikan
XX XX
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diaui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana Beban Bagi Hasil Mudharabah
XX
Utang Bagi Hasil Mudharabah
XX
Jurnal pada saat pengelola membayar bagi hasil Utang Bagi Hasil Mudharabah Kas
XX XX
4.
Pengelola dana mengelola sendiri dan mudharabah berarti ada pendapatan dan beban yang diakui dan pencatatannya sama dengan akuntansi konvensional. Saat mencatat pendapatan Kas/Piutang Pendapatan
XX XX
Saat mencatat beban Beban
Kas/Utang
XX
XX
Jurnal penutup yang dibuat di akhir periode (apabila diperoleh keuntungan) Pendapatan
XX
Beban Pendapatan yang Belum Dibagikan
XX XX
Jurnal ketika dibagi hasilkan kepada pemilik dana Beban Bagi hasil Mudharabah –Pemilik Dana Beban Bagi hasil Mudharabah – Pengelola dana Utang bagi hasil Mudharabah
XX XX XX
Jurnal penutup
Pendapatan yang Belum Dibagikan
XX
Beban bagi Hasil Mudharabah - Pemilik Dana Beban bagi hasil Mudharabah - Pengelola Dana
XX XX
Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil Utang Bagi hasil Mudharabah
Kas
XX
XX
Jurnal penutup yang dibuat apabila terjadi kerugian
Pendapatan Penyisihan Kerugian Beban
XX XX
5. Kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana dengan Jurnal Beban Utang lain-lain/Kas
XX XX
6. Diakhir Akad Jurnal Dana Syirkah Temporer
XX
Kas/Aset Nonkas Jika ada penyisihan kerugian sebelumnya Jurnal Dana Syirkah Temporer
Kas/Aset Nonkas Penyisihan Kerugian
XX
XX
XX XX
7. Penyajian Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan : a. Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setipa jenis mudharabah, yaitu sebesar dana syirkah temporer dikurangi dengan penyisihan kerugian (jiak ada) b. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan sebagai kewajiban
8. Pengungkapan Pengelola dana mengungkapkan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan : a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah , porsi dana, pembagian hasil, aktivitas usaha dan lain-lain b. Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya c. Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah. Pengungkapannya harus sesuai dengan PSAK No. 101 tentang penyajian Laporan Keuangan Syariah.
