AIDS DAERAH

Persepsi Pemangku Kepentingan Terhadap Fungsi KPAD

PERSEPSI PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP FUNGSI KOMISI PENANGGULANGAN HIV/AIDS DAERAH Amirudin1, Ridad Agoes2, Irvan Afriandi3 1

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Peminatan Perencanaan Pembangunan Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Padjadjaran, Bandung.2,3 Dosen Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran, Universitas Padjadjaran, Bandung

Abstrak Latar belakang: Peningkatan temuan kasus HIV/AIDS diberbagai daerah akhirakhir ini terjadi peningkatan diprediksi sebagai bagian dari meningkatnya peran Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Daerah (KPAD). Diperlukan keterlibatan pemangku kepentingan terkait penanggulangan AIDS dalam penanggulangan kasus ini. Adanya persepsi yang berbeda dari pemangku kepentingan terhadap fungsi KPAD sangat berdampak pada keberlangsungan penanggulangan HIV/AIDS masa yang akan datang. Tujuan: Menggetahui persepsi pemangku kepentingan terhadap fungsi Komisi Penanggulangan HIV/AIDS daerah (KPAD). Metode: Kajian literatur dan studi kualitatif keterkaitan Surat Keputusan Pembentukan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Daerah dengan Permendagri No. 20 Tahun 200. Hasil: Dari hasil kajian literatur terdapat beberapa tugas dan fungsi yang tidak dicantumkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan KPAD tersebut sehingga menimbulkan berbagai persepsi pemangku kepentingan ( Anggota KPAD, Kepala Puskesmas dan ODHA). Kesimpulan: Terdapat banyak perbedaan persepsi pemangku kepentingan terkait fungsi KPAD karena adanya berbagai ketidaksesuaian dengan yang tercantum dalam Permendagri No. 20 Tahun 2007 tentang pedoman umum pembentukan komisi penanggulangan AIDS. Kata kunci: Komisi Penanggulangan HIV/AIDS, Persepsi Stakeholder, Permendagri No. 20 Tahun 2007.

1

2 Persepsi Pemangku Kepentingan Terhadap Fungsi KPAD

Pendahuluan AIDS pertama kali ditemukan pada tahun 1981 telah berkembang menjadi masalah kesehatan global. Sekitar 60 juta orang telah tertular HIV dan 25 juta telah meninggal akibat AIDS, sedangkan pada tahun 2007 orang yang hidup dengan HIV sekitar 35 juta.[1] Pada tahun 2007 terjadi 2,7 juta infeksi baru HIV dan 2 juta kematian akibat AIDS.[1-3] Indonesia adalah salah satu negara di Asia dengan epidemi HIV-AIDS yang berkembang

paling

cepat

(UNAIDS,

2008).

Kementerian

Kesehatan

memperkirakan, Indonesia pada tahun 2014 akan mempunyai hampir tiga kali jumlah orang yang hidup dengan HIV dan AIDS dibandingkan pada tahun 2008 (dari 277.700 orang menjadi 813.720 orang). Ini dapat terjadi bila tidak ada upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang bermakna dalam kurun waktu tersebut.[1] Pengidap HIV di Jawa Tengah dilaporkan pertama kali pada tahun 1993 sebanyak satu kasus.[4] Tahun 2011 menduduki peringkat pertama kasus baru terbanyak (373 kasus).[5] Jumlah total komulatif kasus HIV/AIDS di Jawa Tengah sampai dengan September 2011 tercatat sebanyak 1.315 kasus menduduki 6 besar setelah Jawa Timur, Papua, DKI Jakarta, Jabar dan Bali.[5] Kasus HIV/AIDS Kabupaten Temanggung berada pada urutan pertama untuk wilayah eks-Karisidenan Kedu (terdiri dari 6 kabupaten/kota) dengan urutan Kabupaten Temanggung kasus lebih dari 50 kasus.[6] Kasus AIDS di Kabupaten Temanggung pertama kali dilaporkan tahun 1997 sebanyak 1 kasus, sejalan dengan bertambahnya waktu hingga kasus.

akhir 2011 jumlah total komulatif menjadi 172

[7]

Salah satu bentuk komitmen Indonesia menanggulangi HIV/AIDS dengan membentuk lembaga khusus masalah AIDS, yaitu dikeluarkannya Keputusan Presiden No 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS (KPA).[8] Penyempurnaan tugas dan fungsi dituangkan dalam Perpres RI No. 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penangulangan AIDS.[9] KPA Propinsi Jawa Tengah juga telah dibentuk pada tahun 2002 melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 66 tahun 2002,[10] dan diperbaharui dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.443.22/36/2009 tentang Pembentukan KPA


Propinsi Jawa Tengah.[11] Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten

Temanggung

dibentuk

berdasarkan

Surat

Keputusan

Bupati

Temanggung Nomor 443.3/314 Tahun 2008 tanggal 6 Nopember 2008 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten Temanggung.[12] Tugas pokok dan fungsi KPA Kabupaten/Kota tertuang secara jelas dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2007 BAB II Pasal 6.

Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian campuran tidak berimbang (concurrent embedded) dengan metode kualitatif

jenis studi kasus (case studies) sebagai

metode pokok dan metode kuantitatif jenis survey eksplanatory dengan menggunakan pendekatan cross sectional sebagai pelengkap.[13,

14]

Studi kasus

bertujuan untuk mengekplorasi secara mendalam terhadap proses, program dan fungsi KPAD secara mendalam sedangkan metode kuantitatif survey eksplanatory dengan menggunakan pendekatan cross sectional bertujuan untuk melihat persepsi stakeholder terhadap fungsi KPAD terkait peningkatan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Temanggung. Hasil penelitan Hasil penelitian terbagi atas dua bagian. Bagian pertama adalah penelitian kualitatif pada pemangku kepentingan terpilih yang dilakukan dengan wawancara mendalam (indept interview) sehingga menghasilkan tema-tema pokok. Bagian kedua penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner

pertanyaan terstruktur

tentang persepsi pemangku kepentingan terhadap fungsi KPAD yang dilakukan secara simultan (bersamaan) dengan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 6 Mei sampai dengan 19 Juni 2013 di Kabupaten Temanggung. Pengolahan data dilakukan tanggal 20 sampai 30 Juni 2013. Penelitian tentang studi persepsi pemangku kepentingan terhadap fungsi KPAD menggunakan metode campuran tidak berimbang (concurrent embedded) metode kualitatif menggunakan pendekatan jenis studi kasus (case study) melalui wawancara mendalam yang diambil dari responden pemangku kepentingan yang


mewaliki penderita (ODHA) sebagai penerima layanan dan kepala puskesmas mewakili sebagai pemberi layanan serta anggota KPAD sebagai pembuat kebijakan dan pengelola anggaran. Metode kuantitatif dengan rencangan potong lintang cross Sectional (survey), dilakukan terhadap 84 pemangku kepentingan (stakeholder). Penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data primer melalui kuesioner terstruktur persepsi pemangku kepentingan terkait fungsi Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten Temanggung. Selain data primer juga dilakukan pengumpulan data sekunder berupa dokumen kegiatan di KPAD Kabupaten Temanggung. Hasil penelitian kuantitatif ini penulis paparkan hasil penelitian yang disajikan dalam

jenis analisis statistik diskriptif yaitu analisis

univariat. Jumlah responden yang telah mengisi dan menyerahkan kuisioner adalah 84 orang terdiri dari 35 Anggota Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Daerah Kabupaten Temanggung, 24 Kepala Puskesmas yang merupakan sampel total populasi, dan 25 ODHA ( Orang Dengan HIV/AIDS) dengan teknik sampling snowball sampling yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar diibarat seperti bola salju menggelinding yang lamalama menjadi besar. Adapun responden yang dilakukan wawancara mendalam (Indept Interview) seluruhnya berjumlah 10 orang terdiri dari : 6 orang anggota KPAD, 2 orang Kepala Puskesmas, 2 orang ODHA. Peneliti merekap fungsi-fungsi yang tercantum dalam surat keputusan Bupati Temangung No. 443.3/314 Tahun 2008 dibandingkan dengan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2007 dan sekaligus membandingkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 21 Tahun 2012. Hasil telaah dokumen ternyata fungsi dalam keputusan bupati terdapat 6 item fungsi sementara dalam permendagri terdapat 9 item fungsi KPAD sehingga ada selisih 3 fungsi yang tidak tercantum dalam surat keputusan bupati. Hasil telaahan terhadap fungsi-fungsi Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Daerah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut : Fungsi yang tertuang dalam SK Bupati No. 443.3/314 Tahun 2007 yaitu : - Fungsi perencanaan kegiatan program penanggulangan HIV-AIDS, dan


- Fungsi penyiapan petunjuk tentang pelaksanaan penanggulangan HIV-AIDS Dua fungsi tersebut diatas sejalan/sesuai dengan fungsi pada Permendagri No. 20 Tahun 2007 fungsi Pengkoordinasian perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuia kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan oleh KPA Nasional. Dalam fungsi ini, tampak kedua fungsi/tugas dalam SK Bupati terdapat reduksi (pengurangan) tugas dan fungsi pada Permendagri No. 20 Tahun 2007. Jika dibandingkan dengan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2008, redaksi fungsi ini sama persis dengan yang tertuang dalam permendagri No. 20 Tahun 2007. Sehingga dapat dikatakan fungsi pertama dan fungsi ketiga dalam SK Bupati No. 2008 sesuai dengan fungsi yang tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2007 walaupun ada pengurangan redaksional. Fungsi pertama KPAD dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 21 Tahun 2012 sesuai dengan fungsi pertama yang tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2007. Fungsi ketiga dalam Perda yaitu menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan; fungsi ini masih dalam lingkup fungsi pertama Permendagri No.20 Tahun 2007. Fungsi berikutnya dalam SK Bupati Temanggung No. 443.3/314 Tahun 2007 yaitu: - Fungsi Pengkoordinasian kegiatan perencanaan program penanggulangan, dan - Fungsi Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS; Dua fungsi tersebut diatas sejalan atau dengan fungsi yang tertuang dalam Permendagri memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten/Kota. Namun disini masih juga terlihat jugu pengurangan dimana fungsi yang tertuang dalam Permendagri lebih lengkap jika dibandingkan dengan fungsi yang tertuang dalam surat keputusan bupati. Dibandingkan dengan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2012 tentang Penanggulangan AIDS, fungsi yang tertuang dalam Perda tersebut sama persis dengan apa yang tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2007. Fungsi KPAD dalam SK Bupati Temanggung lainnya yaitu fungsi penyiapan informasi mengenai sumber daya dan sumber dana untuk pelaksanaan program penanggulangan HIV-AIDS. Fungsi ini sejalan atau bisa dikatakan sesuai dengan fungsi dalam Permendagri No.20 Tahun 2007 yaitu fungsi menghimpun,


menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumberdaya berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisen untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS. Tampak fungsi dalam Surat Keputusan (SK) Bupati

belum selengkap dan serinci dengan apa yang tertuang dalam

Permendagri No. 20 Tahun 2007. Jika dibandingkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 21 Tahun 2012 redaksional fungsi ini sama persis dengan yang tertuang dalam permendagri No. 20 Tahun 2007. Fungsi lainya dalam SK Bupati adalah Pelaporan hasil kegiatan kepada Bupati Temanggung sejalan dengan fungsi yang tertuang dalam permendagri No. 20 Tahun

2007

fungsi

melakukan

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

penanggulangan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS Nasional. Disini masih tampak adanya pengurangan fungsi dimana dalam surat keputusan bupati laporan hanya sampai pada bupati sedangkan dalam Permendagri tertuang secara berkala dan berjenjang sampai pada Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS Nasional artinya dari daerah hingga pusat. Item-item fungsi yang tertuang dalam permendagri No. 20 Tahun 2007 namun tidak tertuang dalam surat keputusan bupati adalah : -

Fungsi mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota. Fungsi ini tidak tercantum dalam SK Bupati Tentang Pembentukan KPAD di Temanggung. Dibandingkan dengan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2012 fungsi yang tertera dalam paraturan daerah lebih terinci dengan

penambahan

“pelaksanaan

kegiatan

penyuluhan,

pencegahan,

pelayanan, pemantauan, pengendalian, dan penanggulangan HIV dan AIDS” dengan redaksional secara lengkap sebagai berikut “mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pencegahan, pelayanan, pemantauan, pengendalian, dan penanggulangan HIV dan AIDS serta pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam KPA”; -

Fungsi mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS. Fungsi ini juga tidak dicantumkan dalam SK Bupati. Dalam


Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2012 fungsi ini tertuang sama redaksionalnya dengan apa yang tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2007; -

Fungsi menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat; dalam Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2012 terdapat pengurangan kata “aparat” sehingga redaksionalnya berbunyi “menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada masyarakat”.

-

Fungsi mendorong terbentuknya LSM/Kelompok Peduli HIV dan AIDS. Fungsi ini sejalan/sesuai dengan fungsi yang tertuang dalam peraturan daerah fungsi membina dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang penanggulangan HIV dan AIDS;

Item fungsi yang tertuang dalam permendagri No. 20 Tahun 2007 namun tidak tertuang dalam surat keputusan bupati dan peraturan daerah Kabupaten Temanggung No. 21 Tahun 2012 adalah: -

Fungsi memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penanggulangan HIV dan AIDS

Perbedaan apa yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Temanggung No. 443.3/314 Tahun 2008 dengan Permendagri No. 20 Tahun 2007 informan menyatakan : “.....Kan SK itu kita konsep lalu melalui proses diajukan ke bagian Hukum setda disertai dengan dasar yang meletarbelakangi dan di acc oleh bagian Hukum baru bisa di tandatangani Bupati....(.informan 2) Peneliti menggali informasi lebih dalam bahwa dalam pengajuan konsep SK Bupati tenatang pembentukan KPA itu dilampiri Permendagri No. 20 Tahun 2007 sebagai dasar pembentukan. Informan menyatakan : “.....lupa.. karena sudah lama, sudah 6 tahun jadi tidak ingat saya lampirkan tidak...” informan 3 ......Tidak seperti dalam permendagri Disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Temanggung saat itu baik sarana dan prasarana yang tersedia.....” Informan 02


.....Sebelumnya SK pembentukan di tadatangani Sekretaris daerah dan diketuai oleh Pak Sekda ( Sekretaris Daerah) lalu karena ada peraturan baru bahwa KPAD di ketuai langsung oleh Bupati maka SK ditetapkan oleh Kepala Daerah maka disusun dengan Tandatangani oleh Pak Bupati......Informan 01 Adapun perbedaan yang tertuang dalam permendagri dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 21 Tahun 2012 informan menyatakan: Oya......setelah mengalami perkembangan kita upayakan penyusunan Perda dan disahkan bulan November 2012, .... rancangan awal kita sama dengan fungsi yang tertera dalam Permendagri No 20 tahun 2007 namun setelah kita ajukan ke Dewan ada beberapa yang dihilangkan jadinya ya.. perda yang sekarang itu....” (informan 1) Setelah peneliti telaah draf Raperda tentang penanggulangan HIV dan AIDS yang diajukan oleh KPAD Kabupaten Temanggung ternyata item-item fungsi yang tertuang sama persis dengan apa yang tertuang dalam permendagri No. 20 Tahun 2007. Adanya perbedaan yang tertuang dalam SK pembentukan KPAD dengan fungsi yang tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2007 disesuakan dengan situasi dan kondisi masalah kesehatan di Kabupaten Temanggung. Peraturan daerah no. 21 Tahun 2012 tentang penanggulangan HIV dan AIDS adalah bentuk penyempurnaan dari Surat Keputusan Bupati temanggung No. 443.3/314 Tahun 2008 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan HIV-AIDS Kabupaten Temanggung. Jadi terdapat 4 (empat) item fungsi dalam permendagri No. 20 Tahun 2007 yang tidak tertuang sama sekali dalam Surat Keputusan Bupati Temanggung No. 443.3/314 Tahun 2008 tentang pembentukan KPAD Kab. Temanggung. Terdapat 2 (dua) item fungsi yang tidak tertuang dalam pearturan daerah Kabupaten Temanggung No. 21 Tahun 2012. Adapun item-item fungsi yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Temanggung No. 443.3/314 Tahun 2008 masih sesuai dengan fungsi yang tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2007 Perbedaan redaksional dari permendagri No. 20 tahun 2007 dengan Surat Keputusan Bupati Temanggung No. 443.3/314 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah


Kabupaten Temanggung No. 21 Tahun 2012 sebagaimana terlihat pada tabel 4.3 berikut :

12

Tabel 4. 1 Komparasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2007, SK Pembentukan KPAD Temanggung No. 443.3/314 Tahun 2008 dan Perda tentang Penanggulangan HIV No. 21 Tahun 2012 Permendagri No 20 Tahun 2007 BAB II Pasal 6 a. Mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan oleh KPA Nasional

SK Nomor 443.3/314 Tahun 2008 tentang Pembentukan KPAD Kab. Temanggung a. Merencanakan kegiatan program penanggulangan HIV-AIDS; ‘c.

Menyiapkan petunjuk tentang pelaksanaan penanggulangan HIVAIDS;

(ada pengurangan/reduksi tugas dan fungsi) b. Memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, b. Mengkoordinasikan kegiatan dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan perencanaan program penanggulangan; HIV dan AIDS di Kabupaten/kota; ‘e. Melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS; (ada pengurangan/reduksi tugas dan fungsi) c. Menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumberdaya berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;

‘d.

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota;

-

Perda Tentang Penanggulangan HIV No 21 Tahun 2012 Bagian Keempat Ps. 19 a. mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh KPA Nasional; c. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan; b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;

Menyiapkan informasi mengenai ‘d. menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumberdaya berasal dari pusat, sumber daya dan sumber dana untuk daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara pelaksanaan program penanggulangan efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV-AIDS; HIV dan AIDS; (ada pengurangan/reduksi tugas dan fungsi) ‘e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pencegahan, pelayanan, pemantauan, pengendalian, dan penanggulangan HIV dan AIDS serta pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam KPA

13

e. Mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;

-

f. mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;

f. Menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;

-

‘g.

g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penanggulangan HIV dan AIDS;

-

h. Mendorong terbentuknya LSM/kelompok Peduli HIV dan AIDS;

-

i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi HIV dan AIDS Nasional

‘f. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Temanggung. (ada pengurangan/reduksi tugas dan fungsi)

menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada masyarakat; dan -

‘h. membina dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang penanggulangan HIV dan AIDS. -


Kesimpulan Perbedaan persepsi pemangku kepentingan terhadap fungsi KPAD Kabupaten Temanggung disebabkan antara lain tidak semua fungsi dalam SK pembentukan mengkakomodir fungsi KPAD dalam Permendagri No. 20 Tahun 2007, disamping ketidakaktifan kantor sekretariat yang menimbulkan koordinasi anggota terhambat. Dartar Pustaka 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12.

13. 14.

KPAN, Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Tahun 2007-2010. 2007, Jakarta: Komisi Penanggulangan Aids Nasional. Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Tahun 2010-2014. 2010, Jakarta: Komisi Penanggulangan AIDS. 110. KPAN, Laporan 5 Tahun Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 75/2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. 2011, Jakarta: KPAN. Rencana Strategis Penanggulangan HIV dan AIDS Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2012. 2008: Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Temanggung. Laporan Kasus HIV-AIDS di Indonesia sampai dengan September 2011, in Triwulan III 2011. 2011, Kementrian Kesehatan RI Jakarta. Buku Saku 2009 : Visualisasi Data Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. 2010: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Laporan Komisi Penanggulangan AIDS Tahun 2011. 2011. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS. 1994. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. 2006. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan Aquired Imonodefisiensy Syndrom (AIDS) Jawa Tengah. 2002. Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.443.22/36/2009 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Propinsi Jawa Tengah. 2009. Keputusan Bupati Temanggung Nomor : 443.3/314/2008 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan HIV-AIDS Kabupaten Temanggung. 2008. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods). 2012, Bandung: Alfabeta. Soekidjo N., Metodologi Penelitian Kesehatan. 2010, Jakarta: PT Rineka Cipta.

14 Alamat korespondensi: Amirudin ([email protected]) Program PascasarjanaUniversitasPadjadjaran, Jl. Eijkman No.38 Bandung 40132.


Alamat korespondensi: Amirudin ([email protected]) Program PascasarjanaUniversitasPadjadjaran, Jl. Eijkman No.38 Bandung 40132.

15

AIDS DAERAH

Recommend Documents