AHMAD NAWAWI JURUSAN PENDIDIKAN LUAR BIASA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UPI BANDUNG 2010
SIAPAKAH? ANAK LUAR BIASA ANAK PENYANDANG CACAT ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
PENDIDIKAN INKLUSIF
Pendidikan inklusif adalah Layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus (ABK) belajar bersama anak normal (non-ABK) usia sebayanya di kelas reguler/biasa yang terdekat dengan tempat tinggalnya.
PENDIDIKAN INKLUSIF
“Pendidikan inklusif berarti bahwa sekolah harus MENERIMA/mengakomodasi semua anak, tanpa kecuali ada perbedaaan secara fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, atau kondisi lain, termasuk anak penyandang cacat dan anak berbakat, anak jalanan, anak yang bekerja, anak dari etnis, budaya, bahasa, minoritas dan kelompok anak-anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan. Inilah yang dimaksud dengan one school for all.”
PENDIDIKAN INKLUSIF
yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. (Permendiknas no. 70 th 2009, pasal 1)
LANDASAN PENDIDIKAN INKLUSIF
DI DUNIA 1948: Deklarasi universal hak asasi manusia; 1989: Konvensi PBB tentang hak anak; 1990: Deklarasi dunia tentang pendidikan untuk semua, Jomtien; 1993: Peraturan standar tentang Persamaan Kesempatan bagi para penyandang cacat; 1994: Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus;
DI DUNIA
1999: Tinjauan 5 tahun Salamanca;
2000: Kerangka Aksi Forum Pendikan Dunia, Dackar;
2000: Tujuan Pembangunan Millenium yang berfokus pada penurunan angka Kemisnikan dan Pembangunan;
2001: Flagship Pendidikan Untuk Semua (PUS) tentang Pendidikan dan Kecacatan.
DI INDONESIA
Fasafah negara “BHINEKA TUNGGAL IKA”
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (1) yang menegaskan “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”;
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (2) yang menegaskan “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”;
DI INDONESIA
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”;
UU no. 20 th 2003
PENJELASAN PASAL 15:
Pasal 15
Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satauan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.
UU No. 23 tahun 2002
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 51 yang menegaskan “anak yang menyandang cacat fisik dan atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesbilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa”.
UU No. 4 th 1997 ttg PENYANDANG CACAT
BAB III Pasal 6: Setiap penyandang cacat berhak memperoleh:
1. Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
BAB IV Pasal 11: Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
UU No. 4 th 1997 ttg PENYANDANG CACAT
BAB IV Pasal 12: Setiap lembaga pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan serta kemampuannya.
PERMENDIKNAS NO. 70 TH 2009
TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI PESERTA DIDIK YANG MEMILIKI KELAINAN DAN MEMILIKI POTENSI KECERDASAN DAN/ATAU BAKAT ISTIMEWA
PERMENDIKNAS NO. 70 TH 2009
PASAL 3 ayat (1):
“Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
PERMENDIKNAS NO. 70 TH 2009
PASAL 3 ayat (2): “Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
tunanetra; tunarungu; tunawicara; tunagrahita; tunadaksa; tunalaras; berkesulitan belajar; lamban belajar; autis; memiliki gangguan motorik; menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya; memiliki kelainan lainnya; tunaganda
PERMENDIKNAS NO. 70 TH 2009
PASAL 7: “Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan minatnya. “
PERMENDIKNAS NO. 70 TH 2009
PASAL 8: “Pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsipprinsip pembelajaran yang disesuikan dengan karakteristik belajar peserta didik. “
PERMENDIKNAS NO. 70 TH 2009
PASAL 11 ayat (1): “Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif berhak memperolah bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah kabupaten/kota. “
Ayat (2): “Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat memberikan bantuan profesional kepada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif. “
PERMENDIKNAS NO. 70 TH 2009
PASAL 12: “Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan inklusif sesuai dengan kewenangannya.”
PASAL 13: “Pemerintah memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, dan/atau pemerintah daerah yang secara nyata memiliki komitmen tinggidan berprestasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. “
PERMENDIKNAS NO. 70 TH 2009
Pasal 14
“Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan. “
MAHA SUCI ALLOH YANG TELAH MENCIPTAKAN SEMUANYA BERPASANG-PASANGAN (AL QUR’AN 23:36) SUNNATULLOH
Exceptional children are those who require special education and related services if they are to realize their full human potential (Hallahan and Kauffman, 1986:5) Penyandang cacat adalah mereka yang memerlukan pendidikan khusus dan layanan yang sesuai untuk mengembangkan potensinya.
Kelainan Fisik Tunanetra Tunarungu Tunadaksa
Kelianan Emosi/Sosial/Perilaku Tunalaras
Kelainan Kecerdasan/Mental Tunagrahita Berbakat Bagaiman dengan kelainan yang lain? (autis, ADHD, dll)
• Kebutuhan individu (individual needs) • Tidak bisa belajar kalau bising • Tidak bisa tidur kalau lampu menyala
• Kebutuhan pengecualian (exceptional needs) • Membaca dengan meraba • Berbahasa isyarat
• Kebutuhan umum (common needs) • Tidak dapat konsentrasi karena sedang sedih • Menyediri karena minder
(Norwich, 1996)
ALB:
ABK:
Diidentifikasi berdasarkan jenis kecacatan
• Diidentifikasi berdasarkan jenis kebutuhan
Sebagian dari ABK
• Bukan sekedar pengganti istilah ALB • Lebih manusiawi
ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
PERMANEN TUNANETRA TUNARUNGU TUNAGRAHITA TUNADAKSA TUNALARAS
TEMPORER EKONOMI SOSIAL BUDAYA ALAM
Anak Lambat Belajar Anak Berbakat
Anak Berkesulitan Belajar
Anak dengan Gangguan Penglihatan
Anak Berkelainan Majemuk Anak Berkebutuhan Khusus/ Berkelainan
Anak dengan Gangguan Pendengaran
Anak dengan Gangguan Autistik
Anak dengan Gangguan Intelektual
Anak dengan Gangguan Fisik dan Motorik
Anak dengan Gangguan Emosi & Perilaku
Pendidikan khusus adalah pengajaran yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan individu penyandang cacat. Dalam pendidikan khusus mencakup beberapa komponen yang harus diperhatikan oleh guru pada saat bekerja dengan penyandang cacat. Komponen tersebut meliputi lingkungan fisik (misalnya menyediakan jalan tanjakan yang dapat dilalui oleh anak dengan cacat fisik), prosedur pengajaran, isi/materi pengajaran, dan penggunaan alat yang diadaptasi (misalnya komputer bicara, talking wacht untuk anak tunanetra)
Pendidikan Luar Biasa Bahasa Belanda
Pendidikan Khusus Bahasa Inggris
Pendidikan Kebutuhan Khusus Mencakup nuansa inklusi
Pasal 5
(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
Pasal 32 (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan /atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
Pasal 15 Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satauan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.
Segregasi SLB Integrasi Sekolah Terpadu (integrasi) Inklusi Sekolah untuk semua
PLB (special education) Pendidikan bagi penyandang cacat Tidak mempersoalkan seting / tempat Segregasi Penyandang cacat belajar di sekolah khusus (SLB) Integrasi
Penyandang cacat belajar di sekolah reguler Mengubah penyandang cacat menyesuaikan sistem
Inklusi Pendidikan untuk semua (memperhatikan kebutuhan khusus) Mengubah sistem untuk semua anak
Center for Studies on Inclusive Education (CSIE) Hak belajar bersama Tidak harus dipisah karena cacat Tuntutan diakhiri segregasi Kekurangan dan kelebihan Prestasi akademik dan sosial baik Semua pengajaran dapat dilakukan Lebih efisien Segregasi tidak nyaman Hidup dalam masyarakat normal Persahabatan dan saling menghargai
wassalam
