AGI para korban tsunami, bisa mendapatkan rumah bantuan dari BRR atau NGO adalah suatu anugrah. Begitu juga yang dirasakan oleh

CMYK

PANTON Sikula Lon Sayang Nasruddin (Ketua Komite Trienggadeng) Assalamualaikum keu mandum kawom Yang na di barak atawa di tenda Meu’ah lon lake yoeh dilee phon- phon Kadang sit dilon na salah haba Jinoe tsunami katroh dua thon Pakon nasib lon mantong bak tenda Di jak aneuk miet ditanyong bak lon Pakeun bubong oen tan soe peutaba Lon seu ot dilon wahe e adoe Keun han lon pokoe nasib gata Menyo bit meunan wahe adoe e Rugoe na Cupo ngen Ibu Laila Rumoh sikula yoeh phon diyue lheh Lheuh nyan meuteu oh ka dibi tenda Jinoe tenda pih ka brat that reuloh Soe yang na meuteu oh jak gantoe teuma Wahe aduen lon han ek le lon theun ‘Oh uroe su um manoe ie ru oh Kamoe ngen guru meupeuthen-peuthen Wate uroe su um lagee geuruboh Walau pih meunan beurayek saba Kadang Ibu Laila buet geuputroh Kamoe Komite ngen Mitra Paska Kaleuh jak bak gata jak kaloen beudeuh Wahe adoe lon kamoe peuduli Peu lom Di Sigli na Cupo Reda Dua ngen Ida Lhee ngen Pak Yusri Agus TI-I ideh di Banda Di Banda Aceh sabe geu ungki Geujak lobi le Pak Winoto Dari lua Nanggroe pih na waki Yang nan jih dibri Mister Flo Jinoe Tsunami di jalan lhee thoen Bek le nasib sabe bak tenda Semoga bagah lheuh rumoh ngen geudong Tempat meulindong dari cuaca Meumada ‘oh noe haba lon rika Kadang sit campli jeut keu peunawa Lon lakee meu’ah meugilhe aki Semoga tsunami bek le troh teuka Desa Meue Trienggadeng, Pidie Januari 2006

salam redaksi Pentingnya Mediasi

ALAU Anda membaca tabloid ini, baik yang edisi sebelumnya maupun yang sekarang, disebutkan adanya mediasi dalam sejumlah kasus yang diberitakan. Mediasi ini bernama Pertemuan Konsultasi Publik, atau biasa disebut Public Consultation Meeting (PCM). Sebuah upaya untuk mencari solusi atas berbagai masalah yang muncul dalam proses rehab rekons Aceh, khususnya yang terjadi di Kota Banda Aceh, Pidie, Bireuen, Nagan Raya, Aceh Barat dan Aceh Jaya. Upaya mediasi memang tidak selalu berjalan mulus seperti yang diharapkan masyarakat. Bisa saja butuh beberapa kali mediasi baru bisa ditemukan bentuk penyelesaiannya. Kadang hambatannya justru pada kengganan pihakpihak yang dipersoalkan oleh warga untuk duduk bersama mencari penyelesaian atas masalah yang muncul dalam pembangunan kembali Aceh. Kalau sudah begini, biasanya masalah itu akan terkatung-katung. Warga merasa dirugikan, image pemberi dana atau pelaksana proyek pun tidak baik dimata mereka. Untuk itulah dalam edisi kali ini, Jroh mencoba menurunkan laporan utama tentang kasus pengutipan liar dalam pemasangan sambungan listrik yang terjadi di sejumlah desa di Kecamatan Panteraja, Pidie. Setelah melewati proses mediasi beberapa kali, masalah yang cukup pelik ini akhirnya bisa diselesaikan. Minimal ada upaya yang akan ditempuh, baik oleh warga maupun PLN dan rekanannya—AKLI untuk memastikan supaya bantuan sambungan listrik gratis itu benar-benar tepat sasaran, sehingga korban tsunami tidak merasa dirugikan.

K

Saluem Jroh sebenar Jroh

JR H

Email: [email protected] website: www.ti.or.id

GRATIS

MEDIA MONITORING REKONSTRUKSI ACEH

>TERBIT

16 HALAMAN >

EDISI. 09 >15 - 28 FEBRUARI 2007

KUTIPAN MEMBAWA TERANG

Program listrik gratis bagi para korban bencana tsunami di Pidie ternyata dimanfaatkan oleh oknum AKLI untuk melakukan kutipan. Setelah dimediasi, kasus pungli ini akan diselesaikan PLN FOTO/IST

Yusrizal/Paska Pidie

B

AGI para korban tsunami, bisa mendapatkan rumah bantuan dari BRR atau NGO adalah suatu anugrah. Begitu juga yang dirasakan oleh warga di Kecamatan Panteraja, Pidie khususnya di Desa Keude, Tu, Mesjid, Peurade, dan Reudeup. Tapi kebahagiaan itu terasa berat karena harus mengeluarkan biaya untuk penyambungan listrik di rumah barunya itu. Lebih tragis lagi belakangan mereka mengetahui bahwa pemasangan listrik itu sebenarnya gratis. Dalam surat edaran PLN NAD tertanggal 23 Juni 2006 disebutkan, “Bahwa permintaan penyambungan baru tenaga listrik untuk rumah yang digunakan bagi masyarakat korban tsunami baik yang dibangun oleh BRR maupun LSM akan dibebaskan dari Biaya Penyambungan (BP) dan Uang Jaminan Langganan(UJL)”. Warga hanya dibebani biaya sebesar Rp.6.000,oleh PLN, yang akan digunakan untuk menandatangani surat pernyataan. Hasil investigasi Paska Pidie terhadap kasus yang masuk melalui FPM (Form Pengaduan Masyarakat) bulan Nopember 2006, menunjukkan bahwa program sambungan listrik oleh PLN Cabang Sigli kepada masyarakat korban tsunami di wilayah Kecamatan Panteraja benarbenar jauh dari harapan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa masih terjadi pungutanpungutan terhadap pemasangan meteran ke rumah-rumah korban tsunami. Pungutan yang dilakukan oleh instalator untuk biaya pemasangan sangat beragam, berkisar antara Rp.250.000,sampai Rp.400.000,-, bahkan ada yang terpaksa membayar Rp.900.000,-. “Saya pertama sekali disuruh bayar satu juta rupiah namun saya menolak, akhirnya melalui proses tawar menawar saya dikenai biaya Rp. 900.000”, ngaku seorang penerima bantuan. “Kalau memang biaya ini ketetapan, kenapa besarannya bisa minta kurang” ungkap salah seorang warga Keude Panteraja dengan heran. “Pengutipan tersebut sudah di luar batas kewajaran, kalau jumlahnya kecil untuk sekedar uang kopi, kami ikhlas”, ungkap warga dengan nada jengkel. Yang sangat menyakitkan lagi bagi yang tidak mau membayar, maka listrik tidak akan masuk ke rumahnya. Istilahnya; ada uang listrik nyala, tidak ada uang listrik tidak nyala. “Kalau bapak tidak sanggup bayar berarti listrik tidak akan dipasang, begitu katanya”, ujar salah seorang warga. ■

HALAMAN

2

SURAT PEMBACA Masih Tetap Tinggal di Shelter  

SUDAH hampir dua tahun kami tinggal di shelter, rumah semi permanen. Rumah itu dibangun oleh Canadian Red Cross. Entah sampai kapan kami tinggal shelter. Kami pernah mendapatkan informasi bahwa pihak Canadian Red

saya prihatinkan adalah, jalan raya yang ada di Calang menuju Banda Aceh. Hingga saat ini masih rusak parah. Setiap saya mau ke Banda Aceh harus melewati jalan yang rusak. Jalannya masih tanah dan berbatuan. Sampai kapan jalan ini dibangun? Saya sempat mendengar bahwa jalan ini akan dibangun oleh NGO internasional. Tetapi hingga kini belum juga dibangun.

Cross akan membangun rumah per -

Maulana

manen untuk kami. Tetapi kami juga tidak tahu kapan realisasinya. Soal pendataan, sudah setahun lebih mereka melakukannya. Tetapi hingga saat ini, belum ada tanda-tanda untuk dibangun. Kami juga tidak mengerti mengapa demikian. Kami minta kepastiam kapan rumah kami dibangun.  

   

Persyaratan CRC Macam-Macam  

BERMACAM

syarat diminta pihak

Sriwati

Canadian Red Cross untuk membuat ru-

Sampoinet, Aceh Jaya

mah. Seperti sekarang mereka meminta

 

surat nikah warga di Lhok Buya, untuk

Jalan Calang-Banda Aceh Rusak Parah  

SAYA

Calang, Aceh Jaya 

warga Calang, Aceh Jaya.

Wilayah Calang, khususnya, Aceh Jaya umumnya, merupakan wilayah yang paling parah dilanda tsunami. Hingga saat ini proses rehab-rekon masih ber jalan lambat. Saya sempat ke beberapa wilayah yang terkena tsunami. Tetapi kondisinya sudah agak membaik. Yang

syarat membuat rumah. Kita pikir, pihak Canada Red Cross seperti WH yang meminta surat nikah segala. Padahal, surat keterangan keucik dan data jumlah penduduk, sudah diberikan. Tapi kalau kami membuat surat nikah, diperlukan waktu sekarang. Sepertinya pihak Canada sengaja memperlambat waktu pembuatan rumah. Dengan indikasi meminta persyaratan yang bermacam-macam.  

Dulah

Anak-anak di desa Reudeup, Kecamatan Panteraja, Pidie sedang serius memperhatikan isi berita tabloid Jroh edisi 08, terkait dengan berita foto tentang kondisi sekolah SD Negeri Keub, Arongan Lambalek, Aceh Barat.

Lhok Buya, Aceh Jaya

SUSUNAN TIM MEDIA: Penanggung Jawab/Pimpinan Umum: Rizal Malik Pimpinan Redaksi: Mochamad B Winoto Redaktur Pelaksana: Tony Alexander, Wakil Redaktur: Fadjar Pratikto Reporter: M Istijar, Aceh Jaya: Muhammad, Banda Aceh: Muhammad Purna. Nagan Raya/Meulaboh: Jaka Rasyid. Distribusi: Vera Deniza; Amir Yunus Sirkulasi: Masyarakat Partisipatif (Aceh Jaya) Paska Pidie (Pidie) Paska Bireuen (Bireuen) GeRAK (Banda Aceh) GeRAK (Aceh Barat), Papan - Meulaboh. REDAKSI: Menerima Artikel Opini dari luar yang berkaitan dengan proses Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh atau tentang upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Aceh. Panjang tulisan maksimal 8.500 karakter. Tulisan yang dimuat akan mendapat honor yang memadai. Artikel bisa dikiram ke Alamat Redaksi Jroh: Transparency International (TI) Indonesia Jln T Iskandar Jl. T Iskandar Km.5 (M Nuri) Lam Ujong, Meunasah Baet, Aceh Besar Phone/Fax: +62(0) 651-22 780, atau email: [email protected]

HALAMAN

3

Kasus Listrik Di Panteraja:

Sejuknya sebuah Mediasi Yusrizal/ Paska Pidie “YA,

saya senang sekali, PLN

Ranting Meureudu akan siap hadir, dan tolong juga konfir -

Masalah pengutipan pemasangan listrik di Desa Reudeup, Panteraja, Pidie yang sempat mencuat beberapa bulan ini, akhirnya bisa diselesaikan melalui forum mediasi dengan semua pihak.

masi tentang waktu dan tempat pelaksanaannya kepada kami,”

faatkan oleh segelintir oknum

jawab Safrizal, Kepala Ranting

(calo) untuk mengibuli para ca-

PLN Meureudu, Senin (5/2).

lon pelanggan PLN.

Jawaban itu muncul saat Pas-

Mencari Solusi

ka Pidie via telpon menawarkan

Inisiatif pelaksanaan media-

daiadakannya mediasi untuk

si kasus ini mulanya muncul

menyelesaikan masalah biaya

dari masyarakat sendiri yang di-

pemasangan meteran listrik bagi

suarakan melalui komite pe-

para korban bencana tsunami

mantau yang ada di Desa Reu-

di Desa Reudeup, Panteraja, Pi-

deup. Menindaklanjuti keingi-

die.

nan warga, dilakukanlah tawa-

Sebuah awalan yang sejuk

ran ke PLN sebagai pemilik pro-

ketika pihak yang selama ini di-

gram bantuan dan AKLI (Asos-

tuding oleh masyarakat sebagai

iasi Kontraktor Listrik Indone-

instansi yang paling bertang-

sia) sebagai pelaksana di lapan-

gungjawab dalam kasus pung-

gan. Mereka

gutan liar pemasangan listrik

untuk dilaksanakan mediasi

yang muncul dalam beberapa

pada Rabu (7/2) di Balai Save

bulan ini, mau menerima aja-

The Children, Desa Reudeup.

kan untuk menyelesaikannya secara terbuka.

akhirnya setuju

Kenapa hanya Reudeup? Hasil rapat Komite Panteraja den-

Seperti diketahui, sebagian

gan Paska Pidie dan TI Indone-

besar warga Desa Keude, Tu,

sia serta masukan dari Abdul-

Mesjid, Peurade, dan Reudeup,

lah (Koordinator AKLI Ranting

Panteraja mengeluhkan adanya

Meureudu), memang

pengutipan dalam pemasangan

mendasikan acara mediasi han-

sambungan listrik baru bagi

ya khusus untuk warga Reude-

korban tsunami. Besarnya ber -

up. Kesepakatan ini diambil

variasi dari mulai Rp. 250.000-

dengan alasan, lingkup yang

900.000. Padahal pemasangan

kecil akan lebih mudah dalam

listrik merupakan program PLN

memfasilitasinya. Setelah Reu-

yang dilakukan secara cuma-

deup baru nanti akan disepakati

mereko-

cuma untuk membantu korban

apakah akan diselesaikan per

tsunami.

desa atau sekaligus untuk desa-

“Kami sangat menyesalkan

desa lain yang juga mengalami

tindakan yang dilakukan oleh

masalah serupa seperti Desa

oknum tidak bertanggungjawab

Mesjid, Peurade, Keude Panter -

di lapangan, inikan sangat

aja, dan Tu.

merugikan masyarakat”, ujar

“Dengan jumlah penerima

Bapak Lukman, Manager SDM

bantuan listrik yang lebih sedi-

PLN Sigli, saat menerima tim

kit dibandingkan desa lain, Re-

dari Paska Pidie di ruang ker -

udeup sangat cocok sebagai con-

janya Belem lama ini. Namun

toh dalam mencari solusi penye-

PLN juga akan mengecek kebe-

lesaian kasus ini,” kata anggo-

narannya, apakah yang dikena-

ta Komite Panteraja. Disamping

kan kutipan itu korban tsuna-

itu, dengan peserta yang tidak

mi atau bukan, apakah sudah

terlalu banyak juga mudah

termasuk kriteria yang dimak-

dalam prosesnya.

sud dalam surat edaran PLN atau tidak?

Acara mediasi tersebut diawali dengan pemaparan Sek-

Pengratisan biaya pemasangan meteran listrik sesuai den-

des Desa Reudeup, M. Yasin AR, yang mewakili warga. Menurut-

gan surat edaran PLN Wilayah

nya, pada intinya penerima ban-

NAD memang hanya berlaku

tuan di Desa Reudeup meng-

bagi yang memeohon pemasan-

inginkan penjelasan dari pihak

gan di atas

tanggal 23 Juni

PLN maupun AKLI Ranting

2006, sedangkan pemasangan di

Meureudu menyangkut kutipan

bawah tanggal tersebut akan

biaya pemasangan meteran lis-

berlaku ketentuan seperti bi-

trik kepada rumah-rumah ban-

asa.

tuan untuk korban tsunami.

Asisten Manager Komersil PLN Sigli, Bapak Idrus

juga

Pihak AKLI Ranting Meureudu pada acara ini memang

mengaku prihatin terhadap apa

menjadi sasaran pertanyaan

yang dialami oleh masyarakat

masyarakat. Bisa dimaklumi,

Panteraja, karena pada dasarn-

karena selama ini yang men-

ya PLN sudah mengeluarkan

gutip biaya pemasangan meter -

aturan yang jelas tentang prose-

an adalah para instalator yang

dur yang harus ditempuh oleh

bernaung di bawah AKLI Rant-

calon pelanggan PLN. Apa yang

ing Meureudu. Apalagi pada saat

dialami oleh masyarakat saat

pelaksanaan Konsultasi Publik

ini harus diakui adalah akibat kurang gencarnya kegiatan so-

Nopember 2006 lalu, pihak PLN telah menyatakan bahwa tang-

sialisasi yang dilakukan oleh

gung jawab pemasangan di

PLN sendiri. Sehingga ketidak-

lapangan menjadi tugas AKLI

tahuan masyarakat ini diman-

bukan lagi PLN.

Mediasi kasus Listrik di Desa Reudeup, Pante Raja Pidie.

DOK: PASKA PIDIE

“Kami ingin tahu kenapa saat

bukti-bukti masa pemasangan

bantuan. Menurutnya, kalau

masuk ke desa, para instalator

meteran di seluruh rumah ban-

insatalasi listrik yang dipasang

ini menawarkan meteran murah

tuan untuk warga Reudeup.

tidak memenuhi standarisasi

kepada kami, padahal ken-

Kuncinya pada waktu pemasan-

PLN, maka yang rugi juga ma-

yataannya untuk rumah bantu-

gan itu diajukan. “PLN bersedia

syarakat sendiri. Penerima ru-

an, gratis,” tanya seorang war -

untuk memberikan rekap pe-

mah harus mengeluarkan biaya

ga Reudeup. Persoalan ini sebe-

masangan untuk rumah bantu-

lagi untuk

narnya berpangkal pada keku-

an di Desa Reudeup. Syaratnya

berikut biaya pemasangannya.

rangtahuan masyarakat ter -

warga cukup hanya dengan

Pelaksanaan mediasi yang

hadap program listrik gratis.

memberikan nomor NK nya

berlangsung hampir dua jam

Padahal dalam Surat Edaran

saja,” kata Zulkifli, yang hadir

tersebut akhirnya menghasilkan

yang dikeluarkan PLN NAD

mewakili Kepala

kesepakatan: PLN akan merekap

sudah jelas disebutkan.

Meureudu.

PLN Ranting

kabel instalasi

semua nomor langganan untuk

Setelah hal itu dijelaskan pi-

“Saya juga berani memper -

rumah bantuan, sehingga dike-

hak PLN, titik terang mulai ke-

tanggungjawabkan, bahwa se-

tahui milik siapa saja yang

lihatan, dan ternyata tidak se-

mua meteran yang saya tangani

gratis sesuai dengan Surat Eda-

mua pemasangan instalasi lis-

saat itu bukan termasuk dalam

ran PLN. Untuk mempercepat

trik gratis. “Tidak semua rumah

program gratis,” jawab Ramli,

prosesnya, masyarakat akan

bantuan dapat biaya penyam-

salah seorang instalator yang

membantu memberikan Nomor

bungan gratis, ini dikarenakan

menangani di Desa Reudeup.

NK-nya masing-masing.

instruksi PLN

baru ada sejak

Menurutnya, selama ini memang

Forum mediasi ini juga men-

tanggal 28 Juni 2006,” jelas

ada pungutan tetapi itu tak leb-

geluarkan beberapa rekomenda-

Zulkifli, Supervisor Pelayanan

ih untuk jerih dan keringat yang

si kepada PLN dan AKLI Rant-

PLN Ranting Meureudu.

Jadi

dikeluarkannya. Bahkan ada

ing Meureudu. Untuk PLN, seg-

pemasangan listrik yang dilaku-

yang ikhlas memberikan karena

ala bentuk biaya, instruksi,

kan sebelum tanggal itu tidak

dia telah membantu sejak dari

ataupun program yang menyen-

gratis. Kalau pun ada yang

awal pengurusan hingga listrik

tuh kepentingan rakyat agar

meterannya dipasang pada bu-

menyala di rumah warga.

sesegera mungkin disosialisasi-

lan Agustus 2006, masih belum

“Banyak warga yang memin-

kan ke masyarakat. Sedangkan

bisa digratiskan biaya pemasan-

ta jasa saya untuk mengurusn-

kepada AKLI diharapkan segala

gannya kalau pengurusan untuk

ya. Saat saya suruh untuk men-

bentuk penanganan berikut bi-

pemasangannya sudah diajukan

gurus sendiri ke PLN, mereka

aya yang harus dikeluarkan oleh

sejak sebelum surat edaran itu

ada yang ngotot agar saya saja

pelanggan kepada instalator,

berlaku. “Karena segala pengu-

yang menyelesaikannya,” jelas

harus diberitahukan kepada

rusannya masih dengan aturan

Ramli. “Wajar dong, kalau saya

publik. Sehingga tidak ada ke-

lama, maka meskipun meteran-

dapat uang lebih untuk kerja

curigaan di saat pelanggan

nya dipasang pada masa gratis,

yang juga lebih.”

harus mengeluarkan lebih ban-

Ramli juga menyarankan, se-

yak biaya dibandingkan pelang-

baiknya TI Indonesia dan Paska

gan lain. Sebelumnya PLN juga

Penyelesaian masalah kesim-

Pidie sebagai mediator, juga tu-

mengharapkan agar AKLI lebih

pangsiuran pengutipan biaya

rut mengawasi jalannya pe-

proaktif dalam mengawasi kin-

pemasangan listrik ini akhirn-

masangan instalator yang di-

erja anggotanya, sehingga tidak

ya menemukan solusi. Semua

lakukan oleh BRR maupun

muncul kutipan liar seperti se-

setuju untuk mengumpulkan

NGO-NGO pada rumah-rumah

belumnya. ■

biayanya tetap mengacu aturan lama,” tambah Zulkifli.

HALAMAN

4

Misteri Rumah Ganda Di Lampoh Daya Sejumlah warga desa Lampoh Daya, Jayabaru diduga mendaptkan bantuan rumah ganda dari BRR dan Turki. Tapi, mereka menyalahkan verifikasi yang telah dilakukan oleh BRR. Muhammad Purna/ Gerak Aceh ENTARI

M

mah ganda di daerah ini. Mereka adalah warga Desa Lampoh Daya, Kecamatan

baru saja menampa-

Jaya Baru, Kota Banda Aceh. ”Yang pal-

kkan wajahnya di ufuk Timur.

ing aneh adalah, seorang kepala desa da-

Angin bertiup perlahan. Pagi

pat rumah, tapi istrinya juga dapat dan

itu cuaca sangat cerah. Di-

yang lebih parah lagi anaknya yang masih

antara kepulan asap kenderan dan debu

terdaftar dalam KK juga mendapatkan

jalanan, terlihat beberapa deret rumah

satu unit rumah, sebenarnya ada apa ini,”

yang sedang dibangun. Beberapa pekerja

seorang wanita yang bernama Wati mem-

tampak sedang mengaduk semen den-

pertanyakan.

gan menggunakan cangkul dan skop, be-

Penuturan yang sama juga disampai-

berapa pekerja lain sibuk memasang

kan oleh seorang

kusen jendela pada bahagian rumah

gakui bernama Jon (40). ”Kebanyakan

laki-laki

yang men-

yang menghadap kejalan.

warga dari desa lain yang mendapatkan

Kebanyakan dari rumah yang sedang

rumah disini, karena mereka ada

dibangun itu, bertempelkan kertas putih

hubungan famili dengan perangkat Desa

ukuran volio yang bertuliskan nama

Lampoh Daya, disamping itu mereka

orang. Kertas-kertas itu tertempel pada

juga punya tanah disini, sehingga den-

didinding depan masing-masing rumah,

gan mudah mereka mendapatkan ban-

ada juga yang tertempel pada selembar

tuan rumah.”

papan yang dipajang khusus menyeru-

Dari data yang berhasil dikumpulkan,

pai pamflet. Dibeberapa tempat, selain

diketahui ada sekitar 5 warga setempat

rumah yang sedang dibangun, juga ter -

yang diduga mendapat

lihat sejumlah rumah yang sudah sele-

dari

sai dikerjakan.

ah). Tidak kalah serunya, 4 istri juga

Rumah Bantuan BRR di desa Lampoh Daya.

FOTO/MUHAMMADA PURNA

rumah double

BRR dan Turki (Bulan Sabit Mer -

Entah apa yang membuatnya kesal,

mendaptkan rumah meskipun suamin-

tiba-tiba seorang pemuda menyandung

ya masing-masing sudah menerima ban-

sebuah batu kecil yang ada didekat kak-

tuan rumah. Ada juga tiga anak yang

inya, matanya melotot kearah tiga unit

kartu keluarga (KK)-nya masih menyatu

rumah yang berdekatan. ”Mentang-men-

dengan orang tuanya dan belum berke-

tang punya jabatan, dapat seenaknya

luarga juga mendapatkan bantuan ru-

mengatur jatah rumah,” katanya den-

mah. Sedangkan warga dari luar desa

gan nada marah. Setelah dibujuk dan

yang mendapatkan rumah bantuan ber -

diajak bicara baik-baik oleh wartawan

jumlah sekitar 4 orang. Semuanya ban-

jroh terungkap bahwa, pemuda itu ke-

tuan dari BRR.

sal gara-gara di desa itu sangat banyak

Anehnya, sekretaris Desa Lampoh

masyarakat yang mendapatkan lebih

Daya, Agus yang dikonfirmasi Jroh men-

dari satu rumah.

FOTO/MUHAMMADA PURNA

gakui tidak tahu menahu tentang

sudah melakukan verifikasi terhadap

ng oleh salah seorang warga yang diduga

Menurut keterangan dia, ada ma-

masalah bantuan double itu, bahkan

warga yang berhak mendapatkan ru-

mendapat rumah ganda tersebut.” Itu

syarakat yang sudah mendapat rumah

dia membantahnya, dan malah men-

mah. Untuk tahap awal BRR memban-

hanya tuduhan, saya hanya mendapat-

bantuan yang dibangun oleh pemerin-

yalahkan BRR. ”Setahu saya tidak ada

gun 208 unit rumah untuk tahun 2005,

kan satu rumah, memang disamping ru-

tah Turki, juga mendapat rumah ban-

warga yang mendapatkan rumah lebih

kemudian tahun 2006 ditambah lagi 48

mah saya ada satu rumah satu lagi, tapi

tuan Badan Rehabilitasi dan Rekon-

dari satu, kalaupun ada berarti kesala-

unit, sehingga keseluruhan rumah yang

itu punya orang lain. Kalau juga nantin-

struksi (BRR NAD-Nias). Pengakuan

han BRR, karena ini hasil verivikasi dari

dibangun oleh BRR di Desa Lampoh

ya ada yang memperoleh rumah melibihi

yang serupa juga diungkapkan oleh Hadi

mereka. Mengenai adanya warga lain

Daya berjumlah 256 unit. ”Yang berhak

dari satu, itu karena BRR tidak pernah

(39). ”Yang dapat rumah lebih dari satu

yang mendapatkan rumah di Lampoh

mendapatkan rumah sudah melewati uji

memberikan kriteria penerimaan rumah,

rata-rata keluarga orang yang punya

Daya, itu hanya pengalihan dari tem-

kelayakan oleh BRR,” tandasnya. Tapi

dalam hal ini warga tidak boleh disalah-

jabatan di desa, kepala lorong, tuha

patnya, karena ditempatnya tidak pun-

Agus tidak merinci lebih lanjut bentuk

kan,” ungkapnya. Dia juga membantah

peut, pokoknya perangkat-perangkat

ya tanah, sehingga dialihkan kesini,

uji kelayakan yang dimaksudnya.

dirinya punya jabatan dalam struktur pe-

desalah,” tukasnya.

disini mereka punya tanah. Kalau dou-

Dari beberapa sumber lain yang dite-

ble saya rasa tidak mungkin,” tuturnya.

mui Jroh mengakui adanya penerima ru-

Menurut Sekdes, dalam hal ini BRR

Pernyataan Sekdes itu, juga diduku-

merintahan desa. ■

Lempar Batu Sembunyi Tangan DATA SEMENTARA PENERIMA BANTUAN RUMAH BERMASALAH NO

NAMA

STATUS

BENTUK BANTUAN

1 2 3 4

MA AK M.A M.N

Kepala Keluarga Anak (masih terdaftar dalam KK) Penduduk desa lain Penduduk Desa Lain (bukan Korban tsunami) Kepala Keluarga Istri Kepala Keluarga Istri Kepala Keluarga Anak (masih terdaftar dalam KK) Anak (masih terdaftar dalam KK) Kepala Keluarga Penduduk Desa Lain Kepala Keluarga Istri Penduduk Desa Lain Kepala Keluarga Istri

Rumah Turki & BRR Rumah BRR Rumah BRR

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

SD HL MD DR AU SY SF WS ZK UA HN NM MY FH

Rumah BRR Rumah Turki & BRR Rumah BRR Rumah Turki & BRR Rumah BRR Rumah Turki & BRR Rumah BRR Rumah BRR Rumah Turki & BRR Rumah BRR Rumah BRR Rumah BRR Rumah BRR Rumah BRR Rumah BRR

SEORANG

pengamat rekonstruk-

empat. Kelemahan ditingkat desa yang

si Aceh Ir, Tarmizi Adnan, MM ber -

selama ini terjadi adalah, pejabat di

pendapat. ”Sebenarnya kalau kita

desa kurang melakukan berkordinasi

lebih jeli dan teliti, ada dua kesala-

dengan warga dalam setiap kebijakan

han disini. Yang pertama kesalahan

diambil, sehingga wajar saja, kalau ada

sistem, dan ini penekanannya lebih

warga yang komplain. Kalau sudah be-

kepada BRR. Seharusnya sebelum

gini, kan susah, mereka mudah saja

verifakasi dilakukan, BRR juga

menjawab, ini kesalahan BRR. Akhirn-

harus menginvestigasi data yang di-

ya yang terjadi apa, lanjutnya, lempar

ajukan oleh kepala desa atau peja-

batu sembunyi tangan.

bat yang berwewenang, bila perlu

Juru Bicara BRR Tuanku Mirza

juga disertai dengan Kartu Keluar -

Keumala yang dikonfirmasi melalui

ga (KK) agar tidak terjadi tumpang

telepon selularnya tidak menampik

tindih, disamping itu harus ada kri-

ada indikasi tersebut. ”Lagi-lagi saya

teria yang baku, dan ini pula yang

tegaskan, BRR tidak pernah mentol-

sangat jarang dilakukan oleh BRR,”

erir hal-hal yang demikian, men-

katanya.

genai penerimaan rumah ganda,

Menurutnya, yang kedua adalah

sedang dalam pengusutan, kalau

kesalahan sector dimana penekanan-

terbukti kami akan mengambil tin-

nya lebih kepada perangkat desa set-

dakan,” tegasnya.

■

HALAMAN 5

Rumah Ideal Versi Up-Link Model pembangunan rumah partisipatif yang dijalankan oleh Up-Link di Meuraxa, Banda Aceh, ternyata masih mengalami beberapa kendala sehingga tidak bisa diselesaikan sesuai target. Lemahnya pengawasan dari warga dianggap sebagai salah satu faktornya.

juga akan memakan waktu yang sedikit lebih lama. Mengenai keterlambatan pasokan bahan utama material. Hal ini dibenarkan oleh Doddy Sudrajat, Projeck Manager Up-Link Indonesia. Karena faktor transportasi dan ketersedian bahan material yang dibutuhkan. Namun hal bukanlah faktor utama, berkaitan dengan masih adanya sisa rumah bantuan

Oleh : Firman Hadi/Gerak Aceh

A

DA

yang belum selesai dibangun tersebut. masih ada yang belum selesai 100%. Padahal

Doddy menyebutkan, bahwa konflik Intern

Up Link sudah mulai bekerja di desa ini ham-

sesama warga mengenai pembangunan ru-

pemandangan yang menarik di

pir dua tahun. Tepatnya sejak Juni 2005, dan

mah tersebut, sangat berpengaruh terhadap

sejumlah wilayah yang terkena dam-

akan berakhir kontrakya pada 31 Februari

laju proses pembangunan rumah bantuan di

pak bencana tsunami. Di bekas re-

2007 ini.

Asoe Naggroe khususnya dan Meuraxa pada

runtuhan bangunan yang rata dis-

Dri total 132 rumah bantuan Up-Link di

umumnya, di dalam wilayah kerja Up-Link.

apu oleh gelombang tsunami, muncul deret-

desa itu, 20 rumah masih dalam proses

Tim pembangunan rumah yang berasal dari

an rumah-rumah baru yang dibangun oleh

pengerjaan, dan batas kontraknya akan be-

masyarakat setempat dianggap tidak bekerja

BRR serta lembaga donor dan NGO. Ibarat

rakhir 31 Februari ini. Menurut Zulfahmi,

dengan baik.

cendawan di musim hujan, mereka memban-

Proses selanjutnya akan diserahkan kepada

“Jika pemiliknya aktif mengawasi maka

gun rumah-rumah bantuan secara bertahap.

masyarakat setempat. Namun pihak Up-Link

rata-rata bangunan rumah akan selesai

Pemandangan semacam itu juga bisa dili-

tetap akan memberikan material dan ongkos

dalam jangka waktu sebulan” jelas Doddy.

di Desa Asoe Nanggroe, Meuraxa, kota

tukang untuk pembangunan rumah tersebut.

Up-Link menurutnya, hanya melakukan pen-

Banda Aceh. Diantara bangunan-bangunan

Menurut warga desa setempat, Taufik(47),

dampinggan saja dalam melakukan penga-

baru itu terdapat rumah-rumah berbentuk

penyebab keterlambatan pembangunan rumah

wasan. Karena itu, masyarakat dianggap

panggung, dengan tinggi hampir mencapai 4

di Asoe Nanggroe karena molornya jadwal

kurang berpartisipasi dalam proses pemban-

meter. Kontruksi rumah tersebut adalah ru-

penyuplaian bahan material dari Up-link.

gunan rumah bantuan tersebut. Rata-rata

mah permanen.

Keadaan itu membuat para tukang terpaksa

masyarakat hanya menginginkan terima kun-

Sebagian rumah panggung yang sudah se-

mengundurkan jadwal kerja mereka sampai

ci saja, atau langsung jadi. Namun dia juga

lesai dibangun mulai dihuni oleh warga. “Se-

diterimanya bahan material tersebut. Sehing-

mengakui bahwa ada factor keterlambatan

bagian sudah ditempati oleh masyarakat” ujar

ga otomatis jadwal rencana pembangunan ru-

dari Up-Link dalam penyaluran bahan mate-

Zulfahmi, Keuchik Asoe Nanggroe. Dan Se-

mah menjadi bertambah panjang. Namun

rial.

cara resmi acara serah terima tersebut akan

Taufik mengakui bahwa kualitas bangunan

Sedangkan upaya penanganan bagi rumah

dilakukan Up-Link pada tanggal 25 Februari

rumah bantuan dari Up-Link tersebut sangat

bantuan yang belum selesai dikerjakan, Up-

nanti.

bagus dan kuat.

Link berjanji akan menyerahkan budget pem-

hat

Ada juga rumah yang sudah selesai diban-

Hal senada juga disampaikan oleh salah

bangunan rumah yang tersisa tersebut ke

gun, namun belum ditempati. Dan sebagian

seorang warga lainnya, Nasrullah, bahwa ke-

masyarakat. Sudah pasti setelah habis masa

lagi, terlihat masih dalam tahap pengerjaan,

terlambatan pembangunan rumah tersebut

kontraknya pada 31 Februari 2007 nanti.

belum beratap dan masih belum diplester.

karena faktor tukang yang terlambat bekerja.

Meski dari segi waktu, pembangunan ban-

Tampak disisi bangunan yang belum selesai

Karena tersendatnya pasokan bahan materi-

tuan rumah dari Up-Link terlambat, tapi dari

itu, tempat adukan semen, bahan material

al utama, seperti kayu, semen dan lain-lain.

segi kualitas, bantuan itu dianggap cukup

Faktor lainnya yang menyebabakan pem-

bermutu. Mengenai kualitas rumah, menu-

Rumah panggung tersebut adalah salah

bangunan rumah di Asoe Naggroe agak ter -

rut cerita Doddy berdasarkan hasil peneli-

satu bantuan dari UP Link Indonesia yang ter -

lambat adalah dari bentuk rumah. Berupa

tian tim dari Usyiah, UN Habitat dan Dinas

tunda. Sampai batas serah terima pada 25

panggung, yang

Pekerjaan Umum, mutu rumah yang diban-

Februari nanti, sebagian bantuan rumah itu

berbeda dengan rumah biasa, dan tentu saja

dan lain-lain.

pengerjaannya tentu saja

gun oleh Up-Link dianggap nomer satu. Diantara sekian banyak NGO yang beker ja dalam kegiatan rekonstruksi Aceh, Up-Link adalah salah satu lembaga yang mencoba menerapkan model bantuan yang partisipatif. Warga didorong untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan dalam pelaksanaan bantuan, khususnya bantuan rumah untuk para korban tsunami di sejumlah desa. Doddy menjelaskan bahwa, dalam proyek pembangunan rumah di Asoe Naggroe oleh Up-Link tidak melalui jasa Kontraktor. Kontrak langsung dilakukan dengan masyarakat pemilik rumah. Masyarakat yang mencari para tukang untuk membanguan rumah mereka masing-masing. Lamanya kontrak untuk pembangunan rumah

tersebut ad-

alah 45 hari. Dengan model dan tipe yang sudah disiapkan oleh team teknis dari UpLink. Doddy menjelaskan, Up-Link hanya memfasilitasi jalannya proses pembangunan rumah bantuan itu. Namun kebutuhan dasar material utama bangunan, seperti besi dan semen, disediakan oleh lembaga itu. Dan Standard bangunan juga disusun oleh tim teknis Up-Link. Sedangkan budget rumah panggung tersebut per unitnya sebesar Rp52 Juta. Syarat untuk mendapatkan bantuan rumah di wilayah kerja Up-Link, lanjut Doddy bahwa orangnya ada dan harus berada di kampong atau desa itu. “Untuk kecamatan Meuraxa sisa rumah yang belum selesai sebanyak 40 rumah, dari total 113 unit rumah bantuan yang belum selesai dibangun dari

Bangunan rumah bantuan Up-link yang belum selesai di Desa Asoe Nanggroe.

FOTO/FIRMAN HADI

seluruh wilayah kerja Up-Link” ujar Doddy.■

HALAMAN

6

Bantuan Jenggala Yang Jauh Dari Harapan kan hal yang sama. Meskipun semi-permanen, menurutnya, jika rumah itu dibangun dengan bagus mungkin warga dengan iklas akan menerimanya. Namun karena rumah tersebut makin hari makin parah terutama pada musim hujan ini, warga jadi menderita. “Rumah saya kemasukan air dari celah dinding dan bagian dapur sehingga menyebabkan semua pakaian dan alat perabot basah kuyup,” ujarnya sambil terisak. Selama ini pemilik rumah bantuan dari Jenggala hanya bisa memamfaatkan beberapa kardus dan seng bekas untuk menutupi beberapa lobang air

Rumah bantuan Semi-Permanen jenggala di desa Blang Oi.

yang masuk di beberapa sudut rumah. Bagi mereka yang penting, sewaktu hujan turun, air tidak memasuki ke dalam rumah. Kondisi itu diperparah dengan keadaan permukaan tanah di desa itu yang sagat rendah, dan belum adanya saluran air yang memadai. Jika dilihat dari temuan lapangan, rumah bantuan yang dibangun sejak Mei 2005 lalu, FOTO/IJAR

Dani-Jaka Tingkir/ GeRAk Aceh

memang kurang layak. Sebagi-

pertama yang diterima warga

menerima

bantuan

tidak kena tsunami saja bisa

an kayu yang digunakan berk-

Blang Oi setelah terjadinya tsu-

tersebut. Kenyataannya rumah

mendapat rumah yang layak,”

walitas rendah dan jika hujan

nami yang menghancurkan ru-

itu memang dibangun bukan

ujar Wakdin, warga setempat.

semua dinding kayu basah

mah mereka. Sayangnya, ban-

untuk jangka panjang. “Apa-

Ia menggambarkan dengan pe-

kuyup. Hal ini disebabkan ru-

sangat gelisah. Tak hen-

tuan tersebut kurang memuas-

kah kami tidak boleh menun-

patah aceh

ti-hentinya, matanya

kan warga. Apalagi kalau di-

tut yang sama seperti yang lain

tertuju pada beberapa

bandingkan dengan bantuan

sebab jika dilihat kami-kami

“Buya krueng tahe teudong dong, buya tamong meuraseuki” (Buaya Asli tercen-

tamu asing yang datang ke ka-

rumah dari lembaga lain di desa

yang 30 orang ini adalah pen-

gang-cengang, buaya masuk

mpungnya. Apalagi orang asing

itu, seperti rumah yang diban-

duduk asli yang terkena damp-

dapat banyak rezeki).

itu memperhatikan beberapa

gun oleh P2KP, YKPI dan Pras-

ak tsunami. Masa buat ahli

Salah seorang anggota ko-

lum bantuan rumah tersebut

rumah bantuan dari sebuah

wil.

waris anggota keluarga korban

mite pemantau di Meuraxa,

dibangun memang pihak Jeng-

yang bukan penduduk asli dan

Rasyidah (25) juga mengeluh-

gala pernah mengatakan bah-

S

yarifuddin (45) terlihat

lembaga yang dianggap warga

Bukanya warga tidak mau

rumah

mah bantuan tersebut dibangun dengan tidak mengikuti prosedur dan standar rumah yang baik. Menurut Syarifuddin, sebe-

wa rumah yang dibangunnya

kurang layak. Pria setengah baya tersebut

hanya bersifat sementara, ma-

adalah salah satu pemilik ru-

kanya dibuat semi-permanen.

mah bantuan dari NGO Jeng-

Karena itu jika ada NGO/LSM

gala. Kabarnya NGO ini meru-

yang akan merehap rumah itu

pakan sebuah lembaga bentu-

dipersilakan. Hal yang sama

kan dari mantan presiden RI

disampaikan

yaitu Megawati Sukarno Putri,

Sekdes desa Blang Oi.

oleh

Afrizal,

Menurut Afrizal, pihak desa

untuk membantu para korban

telah berupaya untuk segera

Tsunami di Aceh. Oi,

melakukan perbaikan terhadap

Meuraxa, Banda Aceh ini men-

30 unit rumah bantuan terse-

geluhkan rumah bantuan yang

but.

diterimanya dari Jenggala.

ini belum ada kepastian kare-

“Bantuan yang diberikan terse-

na belum ada donor yang ber -

but

sudah

sedia memperbaiki rumah itu.

sangat tidak cocok lagi untuk

Mereka juga sudah meminta

digunakan, karena semua ban-

bantuan BRR untuk perbaikan

tuan yang berjumlah 30 unit

rumah itu, namun belum ada

jika hujan turun rumah-rumah

tanggapan hingga sekarang.

Wa r g a

desa

untuk

Blang

saat

ini

Masalahnya, hingga saat

tersebut merembes air hujan

“Kami berharap BRR segera

dan masuk kedalam rumah dan

memperbaikinya atau mengan-

kami sekeluarga terpaksa me-

tikan dengan rumah permanen”

mindahkan semua barang agar

tandas Rasyidah yang juga

tidak basah,” ungkap Syarifud-

menjadi ketua kelompok ad-

Jroh

dengan nada

vokasi rumah Jenggala di Desa

jengkel. Warga yang lain juga

Blang Oi. Sampai sekarang,

mengeluh.

warga masih terus menanti ul-

din kepada

Dari pantuan Jroh, terdap-

uran tangan dari BRR atau

at 30 unit bantuan rumah

NGO yang sudi membantu atau merehap kembali rumah mere-

semi-permanen dari Jenggala, dimana itu merupakan rumah

FOTO/IJAR

ka supaya layak. ■

HALAMAN

7

Teka-Teki Jalan Desa Bitai:

Hotmix Dijanji Beton Diberi Bantuan jalan dari BRR di Desa Bitai, ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Jalan yang seharusnya diaspal hotmik, malah jalan itu dilapisi dengan beton. Wargapun kecewa berat.

syarakat di Desa Bitai merasa sinis menerima bantuan jalan tersebut, dan cukup beralasan juga. Menurut pengakuan kepala Desa,

Pada 9 Februari 2007 lalu, mereka mendapatkan satu keputusan bersama

bangun jalan ini dengan aspal hotmix.

yaitu, akan memberikan limit waktu ke-

Bukan hanya jalan, BRR juga berjanji

pada BRR ntuk mengevaluasi jalan

akan membangun saluran jalan dan

tersebut. ”Jika tidak dipenuhi kami akan

flat beton di depan rumah warga yang

menempuh jalur hokum,”ancam Darwis.

ada disepanjang jalan. Setelah perjan-

Bukan hanya jalan yang mereka tun-

jian itu disepakati, BRR mengutuskan

tut, dalam surat yang ditandatangani

PT. Derap Laju untuk membangun

oleh Kepala Desa dan Tuha Peut Gam-

jalan. Anehnya, ketika jalan itu mulai

pong Bitai tertanggal 9 Pebruari 2007,

dibangun, masyarakat tidak melihat

mereka juga menolak saluran jalan yang

jalan itu diaspal sesuai dengan perjan-

dibangun asal jadi. Menurut warga,

jian.

pengecoran saluran air tidak diperhati-

Tidak puas dengan pekerjaan itu,

kan sudut kemiringan, sehingga kerap

masyarakat bersama perangkat desa

sekali terjadi genangan air, jika musim

melakukan protes kepada PT Derap Laju

hujan tiba.

selaku pelaksana proyek. Pada saat dite-

Dalam surat itu pula mereka mem-

gur, kontraktor itu mengatakan bahwa

berikan limit waktu 3 hari kepada BRR

jalan itu tidak bisa diaspal, karena

untuk menjelaskan persoalan tersebut

tidak cukup standar pengaspalan.

kepada masyarakat. T idak dijelaskan

”Standarnya adalah, jalan yang diaspal

dalam surat itu ancaman apa yang

harus mempunyai lebar 3,5 meter, se-

akan diberikan masyarakat jika dalam

dangkan jalan ini hanya seluas 3 meter,

waktu

jadi tidak mungkin diaspal,” kata ke-

memenuhinya.

PT.DerapLaju.

Oleh: Muhammad Purna/Gerak Aceh

S

iang

FOTO/MUHAMMAD PURNA

gan beton, BRR menjanjikan akan membuat jalan aspal, tapi kok bergan-

itu

cuaca sangat cerah,

beberapa warga tampak hilir

ti jadi semen,” tanya Safrial salah satu warga Bitai.

mudik di ruas jalan seluas 3,5

Pernyataan senada juga dilontarkan

meter. Badan jalan tersebut

oleh Yoeswardi M, warga setempat.

terbuat dari beton yang dicor setebal

”Jalan ini dasarnya aspal, tapi sudah

kira-kira 10 centimeter. Beberapa pe-

diganti dengan semen, padahal BRR

kerja terlihat sibuk dengan peralatan-

pernah berjanji kepada masyarakat bah-

nya masing-masing. Beberapa pekerja

wa, jalan ini dibangun

lainnya tampak sedang membuat sa-

yataanya dicor. Sampai sekarang kami

luran air di kiri-kanan jalan. Disepan-

belum tahu, kenapa BRR melanggar

jang jalan itu, terlihat beberapa pagar

perjanjian,” katanya dengan nada ke-

rumah warga, sudah dirobohkan aki-

sal.

bat terkena badan jalan yang sedang dibangun.

hotmix, tapi ken-

tersebut

pihak

BRR

tidak

Yang membuat masyarakat semakin kesal, kata Darwis, pengerjaan jalan ini

Mendengar pernyataan itu, kepala

terkesan tidak transparan. Sampai saat

Desa dan seluruh perangkat desa, ber -

ini mereka tidak pernah tahu spek

sama seluruh warga, segera melakukan

pengerjaan jalan tersebut. “Jangankan

rapat untuk mencari solusi. Dalam per -

spek bangunan, fanplet pengerjaan saja

temuan itu ditemukan satu jalan kelu-

tidak pernah dipasang, siapa yang tidak

ar yang cukup menggembirakan, ”war -

kesal coba,” kata Darwis geram.

ga yang ada disepanjang jalan, berse-

Juru bicara BRR Tuanku Mirza Keu-

dia menyerahkan tanah miliknya un-

mala yang dikonfirmasi melalui tele-

tuk pelebaran jalan, malah ada diant-

pon

ara warga yang bersedia membongkar

terkejut mendengar masalah tersebut.

pagar depan rumahnya demi untuk

“Mungkin speknya seperti itu, saya

pelebaran jalan,” kata Darwis.

baru mendengar nya, kalau ini benar -

selularnya,

terdengar

sangat

Ironisnya. Setelah pemilik tanah

benar terbukti, BRR tidak segan-seg-

merelakan tanahnya, dan beberapa

an menindak tegas terhadap penger -

warga sudah membongkar pagarnya,

jaan itu, siapapun dia, apapun

jalan aspal yang dijanjikan tidak per -

sahaannya, tetap akan ditindak,”tegas

nah terwujud. Kontraktor tetap saja

Mirza. ■

peru-

Bila diamati dengan teliti, ada benarnya juga pernyataan warga tersebut.

Keceriaan anak-anak bermain sepe-

Di ujung jalan yang belum siap dicor,

da, membuat suasana jalan tampak

memang terlihat bekas jalan lama yang

semakin hidup. Sepertinya mereka sa-

terbuat dari aspal. Tapi jalan itu sudah

ngat menikmati jalan yang sedang

tertimpa dengan jalan baru yang ter -

dibangun itu. Tetapi keceriaan itu

buat dari beton. Sehingga bila dilihat

tidak terlihat pada kebanyakan warga

sekilas, jalan lama itu nyaris tak keli-

disana. Malah ada diantara warga

hatan.

yang mencibirkan bibirnya ketika ber -

Sehingga warga bersama perangkat desa melakukan pertemuan kembali.

dalam perjanjiannya BRR akan mem-

pala desa mengutip pernyataan pihak

Jalan di Desa Bitai yang dipersoalkan warga setempat.

melanjutkan pembangunan jalan beton.

Kepala desa Bitai Darwis A. Madjid

Jroh membenarkan pern-

jalan di atas jalan yang baru diban-

yang ditemuai

gun itu, entah mengapa mereka begi-

yataan beberapa warganya.”Semua yang

tu sinis. Padahal jalan itu adalah

dikatakan warga benar, hal ini sudah

jalan desa mereka sendiri, yang dila-

kami sampaikan kepada pihak-pihak

luinya setiap hari.

yang terkait, kami sudah mengirimkan

Jalan itu terletak di desa Bitai, Jaya

surat kepada BRR dan beberapa pihak

Baru, Banda Aceh. Desa ini merupa-

lain seperti Walikota, Camat, Polsek

kan salah satu kawasan yang sangat

termasuk PT. Derap Laju yang menger -

parah disapu gelombang tsunami dua

jakan pekerjaan ini,” jelas Darwis.

tahun silam. Siapa pernah menyang-

Menurut kepala desa, sampai saat

ka, jalan yang tampak bagus dan rapi

ini dirinya bersama warga, masih bin-

itu, ternyata dipermasalahkan oleh

gung dan bertanya-tanya. ”Mengapa

warga setempat. Pasalnya, warga masih

BRR

mempertanyakan status jalan tersebut.

kami,” tanya Darwis dengan nada

”Sebelumnya jalan ini terbuat dari

keras. Berdasarkan kronologis yang dis-

aspal, tapi sekarang sudah diganti den-

ampaikan Darwis, wajar saja kalau ma-

begitu

tega

mempermainkan

FOTO/MUHAMMAD PURNA

CMYK HALAMAN 8

Qanun Transparansi Diusulkan Menjadi Prioritas Sejumlah kalangan mendukung dirancangnya sebuah qanun tentang transparansi pemerintah Aceh. Bahkan diharapkan rancangan ini menjadi qanun prioritas dalam pembahasandi DPRD.

da, pemerintahan baru ini juga akan mendapat dana otonomi khusus sebesar hampir Rp 4 triliun, mulai tahun depan. Bahkan kalau ditambah dengan dana lain-lain besarnya bisa mencapai Rp 13 triliun. “Mestinya Aceh baru bisa diwujudkan kalau potensi itu dikelola oleh pemerintah Aceh secara benar, yakni sesuai dengan Good Governance, dimana salah satu poin pentingnya adalah transparansi,”

jelas akademisi dari

Unsyiah ini. Namun menurut Mawardi, transpar ansi tidak tergantung pada adanya qanun transparansi, karena ada beberapa peraturan yang mengatur hal itu, seperti dalam Undang-Undang Pemer intahan Aceh (UUPA) No. 11 tahun 2006. “Tapi ternyata pengaturan secara tersebar tidak efefktif, karena itu perlu dikumpulkan dalam satu qanun tentang transparansi,” jelasnya. Senada dengan itu, Rasidah dari Jaringan Perempuan untuk Kebijakan (JPUK) mengatakan selama ini dengan tidak adanya qanun transparansi telah membuat “nyaman” banyak pihak. Jika qanun tansparansi ini diterapkan akan membuat mereka tidak bisa “menikmati” itu lagi. Sekarang, menurutnya, momentum untuk membuat qanun ini sangat tepat mengingat Aceh pasca tsunami telah dicapai kesepakatan damai dan hasil Pilkada sudah ada.

Kegiatan Seminar di Anjungan Monmata, Banda Aceh pada 31 Januari 2007.

FOTO/AGUS SASWONO

Lebih jauh, Rasidah mengingatkan kalau komitmen diadakannya qanun tranparansi ini hanya dimiliki oleh kel-

Oleh: Fadjar Pratikto

G

ansi dan akuntabilitas dalam kebijakan

komitmen transparansi itu tidak hanya

ompok masyarakat, akan sulit diwujud-

pembangunan. “Dewan mendukung qa-

datang dari tingkat propinsi, tapi juga

kan. Lain halnya kalau itu merupakan

AGASAN perlunya transparan-

nun itu (transparansi) harus dimiliki, dan

sampai ke bawah.

komitmen bersama dengan pemerintah

si dalam penyelengaraan pe-

perlu didukung oleh pemerintah, LSM-

merintahan di Aceh mengemu-

LSM dan masyarakat,” tandasnya.

Senada dengan itu, Mawardi Ismail

dan dewan. “Qanun Tranparansi ini jan-

SH. M. Hum yang juga menjadi nara

gan hanya sebagai wacana, tapi harus

ka dalam seminar “Transpar -

Sayed Fuad berharap rancangan qa-

sumber dalam seminar itu juga sepakat

diwujudkan demi terselenggaranya pe-

ansi Pemerintahan Baru Aceh:

nun transparansi ini dalam waktu de-

perlunya mewujudkan Aceh baru. Menu-

merintahan daerah Aceh yang bersih,

Urgensi, Peluang dan Tantan-

kat bisa masuk menjadi bahan pem-

rutnya, kata kunci perdamaian di Aceh

dengan belajar dari apa yang sudah di-

gan”. Acara ini diselenggarakan oleh

bahasan di DPRA. Ia juga meminta LSM

itu adalah kesejahteraan dan keadilan.

capai (Pemda) Solok,” tandasnya.

Transparency International (TI) Indonesia

untuk menyusun draf qanun ini, seh-

Semua itu bisa diwujudkan karena Aceh

Diawal seminar ini, para narasum-

bekerjasama dengan GeRAK dan Sorak di

ingga bisa diperjuangkan menjadi qanun

memiliki potensi. Apalagi selain memil-

ber dan peserta seminar memang dibuat

Anjungan Mon Mata, Banda Aceh, Rabu,

prioritas. Namun ia mengingatkan agar

iki kewenangan yang besar pasca Pilka-

terkesima atas apa yang sudah dicapai

31 Januari 2007 kemarin.

oleh Pemda Solok dalam mewujudkan

Dalam sambutan tertulis pembukaan

pemerintahan daerah yang transpar -

seminar yang dihadiri sekitar 100 peser -

ans. Di seminar itu, Bustamar, Asis-

ta ini, Pejabat Gubernur NAD Dr. Ir.

ten I Sekdakab Solok menceritakan pen-

Mustafa Abubakar, M.Si menyambut

galaman daerahnya dalam mewujudkan

baik gagasan untuk diadakannya qanun

tata kelola pemerintahan yang baik

tentang transparansi. “Untuk meletakan

melalui penerapan Pakta Integritas dan

dasar -dasar transparansi penyelengga-

Perda No. 5/ 2004 tentang Transparan-

raan pemerintahan daerah ke depan,

si Penyelenggaraan Pemerintahan dan

kami sependapat perlu dipersiapkan pa-

Partisipasi Masyarakat. Kedua kebija-

yung hukum di daerah,” jelasnya. Pem-

kan daerah ini saling mendukung satu

da juga saat ini sudah merancang Draf

sama lain.

Qanun tentang Pembinaan dan Penga-

Dampak penerapan transparansi ini

wasan Penyelenggaraan Pemerintahan

yang sudah dirasakan antara lain: dis-

daerah. Seminar yang diikuti berbagai

iplin PNS meningkat; memperketat ru-

kalangan ini dianggapnya, sebagai salah

ang gerak bagi aparat, dunia usaha dan

satu sisi pengawasan untuk setiap saat

masyarakat untuk KKN; serta men-

mencermati gejala yang berkembang,

ingkatnya harkat, martabat, citra,

sekaligus memberi masukan kepada

wibawa dan kepercayaan terhadap pe-

Pemda.

merintah. “Sekarang sudah tidak ada

Ada beberapa alasan yang membuat

lagi orang yang berani ketemu langsung

para narasumber dalam seminar ini menganggap penting qanun transparansi. Ketua DPR Aceh, Drs. Sayed Fuad Zakaria mengatakan selama ini Aceh dikenal sebagai salah satu daerah terkorup di Indonesia, khususnya yang ter kait dengan pengadaan barang dan jasa. Karena itu, dibutuhkan adanya transpar-

CMYK

dengan pelaksana proyek atau pejabat

FOTO/AGUS SASWONO

SEBUAH TALKSHOW dengan tema “Urgensi Transparansi dalam Pemerintahan Baru Aceh” digelar di Aceh TV Kota Banda Aceh pada malam 7 Februari 2007. Acara yang difasilitasi oleh Transparency International (TI) Indonesia ini menghadirkan dua narasumber yakni Dr. Todung Mulya Lubis selaku Ketua Dewan Pengurus TI Indonesia dan Mawardi Ismail SH, M. Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala. Dalam dialog interaktif yang dipandu oleh seorang presenter ini, digagas pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya pencegahan korupsi.

dalam urusan proyek, sebab kalau ketahuan akan malu sekali,” ujarnya. Meski belum sepenuhnya berhasil dalam mewujudkan Good Governance, barangkali Aceh dan daerah lain di Tanah Air, perlu belajar dari pengalaman Solok. ■

CMYK HALAMAN

9

Komitmen Pemerintahan Baru Aceh:

Pejabat Korupsi, Saya Sikat Habis pertama yang akan saya lakukan adalah memanggil semua kepala dinas, kepala badan dan kepala kantor dalam lingkungan Pemerintahan Aceh. Ini saya lakukan untuk mengetahui apa yang sudah mereka kerjakan, apa rencana ke depan dan apa kendala yang mereka hadapi,’’ ujar Gubernur NAD terpilih drh.Irwandi Yusuf, M.Sc dalam wawancara khusus dengan Waspada Rabu (7/2) malam. Setelah itu, Irwandi baru akan melakukan evaluasi ter hadap pekerjaan mereka. Dalam waktu beberapa bulan, akan diketahui mana yang kreatif, mana yang punya keberhasilan dan mana yang tidak. “Saya berharap semua jago dan semua kreatif, sehingga saya tidak per lu mengganti pejabat,’’ tambahnya di Swiss-bel-hotel Ban-

sejumlah qanun berlandaskan UUPA. “Saya mentargetkan, dalam tiga bulan akan ada qanun yang selesai, terutama menyangkut masalah ekonomi dan investasi.” Menurut Irwandi, tahun 2007 adalah tahun untuk membuat landasan yang kuat dari Tahun 2006, baik landasan hukum dan sebagainya. Selain itu, dia juga akan melakukan landreform atau memberikan tanah kepada orang miskin yang tidak mempunyai tanah. “Tapi tentunya ini akan kita lakukan setelah dilakukan pendataan tanah mana yang akan kita berikan, jangan sampai tanah yang akan kita berikan itu termasuk dalam kawasan hutan lindung. Saya kira, kita butuh waktu satu tahun untuk hal ini,” cetusnya. Dalam kesempatan terpisah,

MENTERI DALAM NEGERI, M Ma'ruf menyematkan tandapangkat kepada Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh yang baru FOTO/IST dilantik di Gedung DPRD Aceh, Kamis (8/2)lalu.

P

EMERINTAHAN

baru

Aceh terpuruk dalam konflik

an Aceh (UUPA) yang memba-

Aceh pasca bencana tsu-

bersenjata, dan bencana alam.

wa semangat perubahan pada

nami

dan

penyelenggaraan daerah

ke

perjanjian

Potensi pemerintahan baru

damai di Helsinki sudah

Aceh untuk melakukan peruba-

arah yang lebih baik. Sedikit

terbentuk. Gubernur NAD ter -

han sebenarnya sudah ada. Se-

banyak prinsip-prinsip tata kel-

pilih hasil Pilkada Langsung

cara sosial-politik, pemerintah-

ola pemerintahan yang baik

telah dilantik secara resmi pada

an Irwandi-Nassar didukung

atau Good Governance juga

8 Februari 2007 lalu. Banyak

penuh oleh rakyat Aceh, terbuk-

sudah digariskan dalam un-

kalangan yang berharap adan-

ti mereka berhasil memenang-

dang-undang itu.

ya perubahan dalam pemerin-

kan Pilkada langsung secara

Lantas apa saja yang akan

tahan baru di bawah kepimpi-

mutlak pada Desember lalu.

dilakukan oleh duet Irwandi-

nanan Irwandi Yusuf-Mocham-

Secara legal, sudah ada UU No.

Nassar untuk mewujudkan

mad Nassar setelah sekian lama

11/ 2006 tentang Pemerintah-

Good Governance? “Langkah

FOTO/AGUS

Transparency International (TI) Indonesia

da Aceh. Irwandi menyebutkan, ‘bong-

Mengucapkan Selamat Atas Pelantikan

kar pasang’ kepala dinas atau

Drh. Irwandi Yusuf, M. Sc

buatan yang menyenangkan,

Sebagai Gubernur Prov NAD Periode 2007-2012

Muhammad Nazar, S. Ag Sebagai Wakil Gubernur Prov NAD Periode 2007-2012

Oleh Menteri Dalam Negeri RI

Mohammad Ma’ruf Tanggal 8 Februari 2007 di Banda Aceh

pejabat bukanlah sesuatu per -

terutama bagi mereka yang diganti. “Bagi saya tidak ada hal yang menyenangkan dengan penggantian pejabat, dan tidak ada istilah ini orang saya dan itu orang mereka. Yang ada semua orang kita,” tegasnya. Meskipun masalah upaya pencegahan korupsi juga akan menjadi perhatian utama dalam pemerintahannya, Gubernur NAD terpilih ini berjanji tidak akan mengambil tindakan tegas

Semoga Pemerintahan Baru Aceh yang transparans, akuntabel dan bebas korupsi bisa diwujudkan demi kesejahteraan rakyat dan kejayaan Aceh.

(pemecatan) terhadap para pejabat atau siapapun yang melakukannya. “Tapi, kalau ada pejabat yang melakukan korupsi, tidak ada ampun, saya sikat habis,” tandasnya. Ditegaskan juga bahwa dalam tahun masa tugasnya sebagai Kepala Pemerintahan NAD, akan ada sesuatu yang sangat urgent yang akan dilakukan, di antaranya penyusunan

CMYK

Irwandi juga mengungkapkan gagasannya tentang upaya pembangunan untuk mensejahter akan rakyatnya. “Pembangunan yang dimulai dari elite kerap tidak membawa pengaruh dan manfaat yang berarti bagi rakyat kecil, yang umumnya tinggal di wilayah-wilayah pedesaan. Karena itu, pembangunan Aceh ke depan harus dimulai dari pedesaan. Upaya ini dimaksudkan agar pembangunan yang kita laksanakan itu, bisa menyentuh “akar rumput”, lapisan masyarakat paling bawah yang sebagian besar berdomisili di wilayah-wilayah pedesaan itu.” Gagasan tersebut disampaikannya dalam acara haul per ingatan ke-108 Tahun Wafatnya Teuku Umur Johan Pahlawan di kompleks makan pahlawan nasional asal Aceh itu di desa Meugo, Kaway 16, Aceh Barat, 12 Februari 2007 lalu. Teuku Umar adalah salah satu pejuang yang sangat dihormati karena keberaniannya menentang kolonialisme. ■

fadjar

HALAMAN

10

Rumah ‘Habitat’ Dibiarkan Terbengkalai Sejumlah bangunan rumah bantuan tahap pertama Habitat for Humanity di Desa Gampong Baru, Setia Bakti, Aceh Jaya, dibiarkan terbengkalai tidak selesai. Padahal, proses tahap kedua telah selesai. Alhasil, warga masih terus tinggal di barak dan shelter.

Bangunan rumah bantuan For Humanity yang belum selesai.

Oleh: M Istijar/Masyarakat Partisipatif

A

FRIZAL

(25) hanya bisa duduk

termenung di depan bakal rumah permanennya. Dia membayangkan hingga kapan ru-

mah bantuan dari Habitat for Humanity (HFF) yang akan ditempatinya selesai dibangun. Pasalnya sudah cukup lama bangunan yang belum selesai itu terbengkalai. Atapnya, jangan ditanya. Meski sudah terdapat seng penutup, tetapi masih terdapat bolong di sana-sini. Air hujan atau sinar matahari dengan mudah masuk ke dalam ruangan. Kondisi diper parah dengan balok penyanggah atap yang sudah berlubang dan kropos serta menjadi sarang tawon. Tipe bangunan juga tidak jelas. T idak ada pembatas antara ruang tamu, kamar tidur dan dapur. Semuanya los, bak kotakan ber dinding batako. Afrizal termasuk satu dari sekitar 60 warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan dari HFH tahap pertama. Waktunya sekitar awal tahun 2005 lalu. Bukan tanpa usaha untuk menanyakan kejelasan rumah bantuan kepada si pemberi bantuan. Beberapa kali Afrizal meminta kejelasan kepada pihak HFH. Namun tanggapan dingin yang selalu diperoleh.

“Saya sudah hampir bosan

menanyakan kejelasan ini,” ujarnya. Padahal, sifat bantuan ini adalah terima jadi, dimana si penerima bantuan hanya tinggal menempati saja. Karena kondisi belum layak ini, maka hingga

FOTO/ISTIJAR

saat ini Afrizal masih menumpang di rumah temannya. Di desa Gampong Baru, Setia Bakti, Aceh Jaya ini, HFH memberikan bantuan sekitar 225 rumah. Proses pemberian ini dibagi beberapa tahap. Tahap pertama sebanyak 60 rumah, tahap kedua 100 rumah. Sehingga totalnya 160 rumah. Sisanya, 65 rumah tahap ketiga. Tahap awal dikerjakan sekitar awal tahun 2005 lalu. Tiga bulan kemudian dikerjakan tahap kedua. Rencana awal, tahap ini HFH hanya membangun sebanyak 60 rumah. Tetapi entah mengapa, beberapa bulan, HFH kembali menambah rumah yang dibangun, yakni 40 rumah. Sedangkan sisanya dikerjakan dalam tahap ketiga. Anehnya, menurut pengakuan warga setempat, tidak ada sosialisasi sebelumnya dalam proses pemberian rumah bantuan. Yang diketahui warga, mereka langsung diberitahukan Keucik (kepala desa) setempat, bahwa terdapat 225 KK ter daftar sebagai si penerima bantuan dari HFH. “Kami hanya dikasih tahu bahwa akan ada bantuan rumah dari Habitat,” ungkap Afrizal, yang kini hidup sebatang kara. Anehnya, sejumlah warga mengungkapkan, HFH mempercayakan keucik setempat sebagai pelaksana

lapangan. Sehingga keucik merupakan kepanjangan tangan HFH di desa itu. Tidak heran jika semua perlengkapan untuk membangun rumah diadakan oleh keucik setempat. Karena tidak adanya akses informasi dari pemberi bantuan, masyarakat menuding keucik turut bermain dalam

penentuan pemberian bantuan. Ma-

tahap pertama dan kedua. Karena itu

syarakat juga menuding, orang-orang

menurutnya, cukup mustahil, jika pada

yang memiliki hubungan dekat dengan

tahap pertama masih terdapat rumah

keuciklah yang berpeluang besar menda-

yang belum rampung dibangun. “Sedan-

pat rumah bantuan. Sedangkan yang

gkan sisanya akan dan sedang dalam

tidak, jangan harap dapat rumah. Aki-

proses pembangunan,” ujarnya.

batnya, terjadi kecemburuan sosial ses-

Sebelum proses pembangunan tahap

ama warga. Namun jika mempersoalkan,

pertama dimulai, memang telah terjadi

sebagian besar warga merasa takut.

pertemuan antara warga desa dengan

Pasalnya, jika menuntut, maka bantu-

pemberi bantuan. Namun itu hanya

an yang telah diterima mereka akan di-

sekedar pemberitahuan semata bahwa

tarik kembali. Ini yang membuat sebagi-

mereka akan mendapatkan rumah ban-

an warga penerima bantuan menerima

tuan. Selebihnya, pertemuan dilakukan

apa adanya. Tanpa mengetahui jenis,

secara tertutup, dimana keucik dan

tipe, dan spesifikasi rumah bantuan

aparat desa dengan pihak HFH saja.

yang bakal mereka terima.

Warga, tidak diikutsertakan. Tetapi hal

Saat dikonfirmasikan kepada keucik

itu dibantah oleh Hadini. Dia men-

setempat, Hadini A. Menurutnya, sejak

gungkapkan, setiap pertemuan selalu di-

proses pembangunan rumah bantuan

sosialisasikan warga. “Aparat desa itu

dimulai hingga saat ini berjalan lancar,

sudah perwakilan masyarakat,” imbuh-

tanpa ada permasalahan. “Lancar -lan-

nya.

car aja,” jelas Keucik Gampong Baru ini

Sayangnya, beberapa kali pihak HFH

kepada JROH. Ia mengatakan hingga

kantor Aceh Jaya tidak bisa dikonfir -

awal Januari ini, bangunan rumah ban-

masi. Telepon selularnya ketika di-

tuan HFH telah mencapai 160 unit.

hubungi JROH selalu bernada mailbox.

Dimana jumlah tersebut dibangun pada

***

FOTO/ISTIJAR

HALAMAN

11

Menghambur Uang di Laut Aceh Jaya Proyek BRR bidang kelautan di Aceh Jaya dinilai mubazir. Bantuan bernilai milyaran rupiah itu tidak dapat dimanfaatkan karena ketiadaan koordinasi dengan nelayan dan pengerjaannya yang asal jadi. Oleh: M. Istijar-Ikhwan N/ Masyarakat Partisipatif ARA

P

Jaya. Bagian lain ialah tidak adanya winci atau katrol yang berfungsi sebagai pemutar jaring. Tanpa katrol, jaring

nelayan dari Desa Calang,

yang membentang pada kerangka kayu

Patek, dan Lhok Kruet, Aceh

tidak akan bisa bergerak turun naik di

Jaya merasa gembira mendengar

dalam laut.

kabar akan dibagikannya bantuan berupa 12

palong

Selain

itu,

jenis

kayu

yang

di-

dari BRR.

gunakan juga berkualitas rendah.

Kegembiraan itu wajar mengingat sejak

Padahal, kayu-kayu itu menjadi peng-

tsunami menghancurkan infrastruktur

hubung antara palong dengan boat pen-

dan sebagian besar peralatan perikan-

yangganya. Yang lebih parah, penyera-

an, praktis nelayan di wilayah ini tidak

han palong tidak disertai dengan boat

memiliki pekerjaan. Sebagai nelayan

penarik. Palong yang diletakkan di ant-

bahkan sudah tak lagi melaut dan me-

ara dua buah boat tak bermesin hanya

milih bekerja serabutan untuk memenu-

dapat dibawa ke tengah laut dengan

hi kebutuhan hidup.

cara ditarik oleh boat berkekuatan

Itulah sebabnya, kabar tentang ban-

minimal 20 GT. Tanpa boat penarik,

tuan palong sungguh diharapkan mere-

palong-palong itu tidak akan bergeser

ka. Palong merupakan jaring yang ber -

dari lokasi semula.

bentuk persegi panjang yang digerakan

Setelah ditelusuri, proses pembuatan

dengan katrol dan ditopang oleh kerang-

palong tersebut ternyata dilakukan di

ka yang terbuat dari kayu. Dua buah

kemukiman nelayan Lam Besau, Jaya,

perahu menjadi penyangga ketika pal-

Aceh Jaya. Lantaran dibuat asal-asalan,

ong dioperasikan di tengah laut. Menu-

maka para nelayan di Desa Calang,

rut Abdullah (35), nelayan Desa Lhok

Patek, dan Lhok Kruet, Aceh Jaya me-

Kruet, jika sedang musim, palong bisa

nolak palong tersebut. Karena itu, se-

menghasilkan tangkapan ikan hingga

banyak 12 palong itu hingga kini masih

500 kg. Ikan teri dan gembung merupa-

teronggok di bantaran sungai Desa Kua-

kan jenis ikan yang sering terperangkap

la, Kemukiman Lam Besau, Jaya. Alat

palong nelayan ini di perairan Aceh

tangkap bernilai ratusan juta rupiah itu

Jaya.

mulai rusak dan tenggelam. Lokasi Ke-

Namun, harapan nelayan untuk

camatan ini terpencil, dimana dihapit

memperoleh bantuan palong tersebut

dua perbukitan. Jarak dari pusat Kabu-

tinggal kenangan. Pada saat serah teri-

paten Aceh Jaya, Calang, ke lokasi ini

ma, palong yang harga per unitnya men-

hampir mencapai 50 KM arah Banda

capai Rp 180 juta itu ternyata tidak lay-

Aceh.

ak dipergunakan. Panglima laut dan

Ternyata bukan hanya palong yang

nelayan yang berasal dari tiga desa sep-

mengisi cerita muram bantuan BRR di

akat menolaknya. ”Bantuan itu mu-

sektor kelautan. Sebanyak 23 boat je-

badzir karena tidak dapat dipergunakan

nis 3,5 GT kondisinya juga sama; tidak

sama sekali sejak serah terima” kata

dapat digunakan nelayan untuk melaut.

Usman Umar, Panglima Laot Lhok Kru-

Kurang dari 2 bulan setelah serah teri-

et, Sampoinet, Aceh Jaya. Jika ditotal

ma, boat ini juga telah tenggelam di bi-

nilai bantuan yang dianggap sia-sia

bir pantai desa Lhok Kruet. “Kami

karena tidak bisa didayagunakan itu

menyebutnya bukan boat tetapi keran-

mencapai Rp 4.140 miliar.

jang air” kata Abdullah menunjukan

Menurut lelaki berbadan kekar dan

kekecewannya.

berkumis tebal ini, palong bantuan itu

Menurut nelayan Lhok Kruet yang

dibuat asal-asalan. Ia dan nelayan lain-

menyaksikan langsung proses pembua-

nya juga merasa tidak pernah diajak

tannya, boat-boat itu dikerjakan asal

bicara tentang rencana pembuatan pal-

jadi. Bahan baku kayu yang baru di-

ong ini. Akibatnya, begitu palong ban-

angkut dari hutan langsung dibelah dan

tuan itu tiba di lokasi serah terima tam-

digunakan menyusun body boat meski

pak dengan jelas berbagai kekurangan-

kayu-kayu itu masih dalam keadaan

nya. Bagian yang segera terlihat adalah

basah. Padahal, mestinya kayu diker -

konstruksi palong yang terlalu rendah

ingkan terlebih dahulu sebelum di-

untuk menghadapi gelombang laut Aceh

gunakan untuk membuat boat. Akibat-

Sarana perikanan BRR yang dianggap warga kurang memadai.

FOTO/ISTIJAR

nya, boat yang dibuat tersebut kualitas-

sektor kelautan yang terbuang sia-sia.

nya sangat buruk dan tidak bisa di-

Ya tinggal di kalkulasikan saja;

gunakan.

total palong mencapai Rp 4.140 miliar,

nilai

Kalau dihitung, harga setiap unit boat

boat jenis 3,5 GT mencapai Rp 1.725

jenis 3,5 GT ini sekitar Rp 75 juta. Ka-

miliar, boat berjenis 8 GT Rp 1,75 mil-

lau dikali 23 boat, maka nilai boat je-

iar. Jadi totalnya Rp 7,615 miliar. Wow!

nis 3,5 GT yang belum sempat di-

Angka yang cukup fantastis. Nilai yang

gunakan nelayan ke laut mencapai Rp

besar ini tidak akan terbuang mubazir

1.725 miliar. Uang sebesar ini terbuang

jika si pemberi bantuan, terlebih dahu-

sia-sia. Kini boat tersebut kondisinya

lu berkonsultasi dengan para calon si

seperti barang rongsokan. Sebagian boat

penerima bantuan, nelayan dan pangli-

jenis ini masih mangkrak setengah

ma laot.

tenggelam di sungai Lhok Kruet.

Penolakan lembaga adat panglima

Anehnya, bantuan alat pruduksi ne-

laot terhadap bantuan palong ini mem-

layan tidak hanya dua jenis itu. Seban-

peroleh dukungan dari Dinas KP3 (Ke-

yak 10 unit boat berjenis 8 GT juga

lautan, Perikanan, Peternakan dan Per -

mengalami nasib serupa: ditolak nelay-

tanian) Aceh Jaya. “Kami hanya tim

an dan lembaga adat panglima laot se-

yang membantu BRR mendistribusikan

Aceh Jaya. Boat ini senilai Rp 175 juta,

bantuan boat dan alat tangkapnya den-

atau total nilainya mencapai Rp 1,75

gan syarat sesuai dengan spek yang te-

miliar. Alasannya pun serupa: boat

lah disepakati. Jika tidak memenuhi

tidak layak digunakan. Dimana tidak

syarat, maka itu menjadi tanggung

ada alat tangkap ikan, dan kayunya

jawab BRR”, kata Ismail Sp, Kepala Di-

mudah rapuh.

nas KP3 Aceh Jaya.

“Jika dibawa ke laut akan tenggelam.

Sayangnya, dalam Pertemuan Kon-

Kami tidak ingin mengambil resiko,” ujar

sultasi Publik yang digelar Transparen-

Hassan, salah satu nelayan Lhok Kruet.

cy International (TI) Indonesia kantor

Tidak jauh berbeda dengan dua bantuan

Meulaboh, beberapa waktu lalu, pihak

lainnya. Kini boat tersebut kondisinya

BRR tidak bisa memberikan penjelasan

telah menjadi tempat ‘plesiran’ nelayan

mengenai masalah ini. Namun demiki-

diwaktu sore hari. Letaknya di bibir pan-

an pertemuan itu merekomendasikan

tai Lhok Kruet. “Jika sore dijadikan tem-

agar seluruh bantuan selanjutnya di-

pat duduk sambil menunggu matahari

lakukan secara transparan, dan meli-

tenggelam,” ujar Abdullah.

batkan komunitas nelayan sebagai pen-

Lantas berapa nilai total bantuan

erima bantuan. ■

Perlengkapannya pun tak Layak Pakai Entah disengaja atau tidak, tetapi sepertinya lengkap sudah nasib bantuan dari BRR Aceh-Nias di Sektor Kelautan untuk wilayah Aceh Jaya. Pukat (purse) mini, alat jaring ikan yang diberikan kepada nelayan dan lembaga adat panglima laot di Aceh Jaya pun ditolak. Di Aceh Jaya, BRR memberikan bantuan pukat sebanyak 10 buah. Rinciannya Kecamatan Lamno 2, Lhok Kruet 1, Patek 1, Rigaih 1, Pangah 1, Calang 2, dan Teunom 2. Para nelayan dan lembaga panglima laot sepakat menolak bantuan pukat. Ya alasannya sama: tidak layak pakai. “Bagaimana tidak kami tolak, kami tidak bisa gunakan untuk menangkap ikan,” ujar Abdullah, salah seorang nelayan Lhok Kruet. Cukup beralasan yang diungkapkan Abdullah. Pasalnya, alat pukat tidak dilengkapi alat penangkap ikan. Jadi untuk apa jika fungsinya menangkap ikan, tetapi tidak ada alat FOTO/ISTIJAR

penangkap ikan. Padahal harga pembuatan pukat ini mencapai Rp 120 juta/ unit. Jika ditotal, nilai bantuan yang ditolak mencapai Rp 1.2 miliar. Bagaimana kondisi bantuan pukat itu. JROH sempat melihat kondisi bantuan pukat. Kondisinya cukup memprihatinkan: hampir menjadi barang rongsokan. Di Lhok Kruet sendiri, sejak dua bulan lalu, bantuan pukat itu dibiarkan terbengkalai di sisi bangunan lokasi pembuatan boat. Seperti bangkai; terbungkus kain terpal berwarna biru. Entah sampai kapan bantuan pukat itu tidak bisa digunakan. Sudah beberapa kali nelayan dan lembaga panglima laot meminta perbaikan kepada Satker Kelautan BRR. Tetapi tanggapannya: dingin. “Kami berharap agar pukat ini diperbaiki kembali sesuai dengan standar pukat yang biasa kami pakai mencari ikan,” pinta Abdullah. Jika tidak, bantuan pukat itu tentu akan menjadi rongsokan tak berguna.***

HALAMAN

12

Sulitnya Kalau MCK Terbatas Oleh: M Istijar/ Gerak Aceh Barat.

S

EBAGIAN

besar warga Gampong

Paya Peunaga, Meurebo, Aceh Barat terlihat gembira setelah mendengar bahwa di desa mere-

ka akan dibangun fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus). Apalagi setelah setahun

Pembangunan fasilitas MCK untuk warga Gampong Paya Peunaga baru sebagian dikerjakan. Dari 12 MCK yang dijanjikan, Oxfam hanya baru merampungkan empat MCK saja. Akibatnya penghuni barak harus antri untuk urusan membersihkan badan dan buang air.

lebih, mereka tinggal dibarak pengungsian tanpa dilengkapi fasilitas MCK yang memadai. Rencananya pembangunan fasilitas MCK sebanyak 12 unit itu akan dibantu oleh Oxfam, sebuah NGO yang sudah lama bekerja di Aceh. Proses pembangunannya dimulai sejak awal tahun lalu. Namun, hampir satu tahun, pembangunan fasilitas umum itu baru rampung sebanyak empat MCK, dari 12 yang dijanjikan. Tentu, jumlah tersebut tidak mencukupi jika melihat kebutuhan warga di Gampong Paya Peunaga. Tak heran jika setiap menggunakan MCK, mereka harus antre, bergantian satu sama lain. “Kadang sesama warga sering adu mulut karena berebutan menggunakan MCK,” ujar Hassan (30), salah satu war ga setempat. Karena merasa prihatin, beberapa warga mendatangi kantor Oxfam di Meulaboh untuk meminta kejelasan. Hasil pengamatan tim

Jroh

menun-

jukan, memang empat MCK telah selesai dibangun di Gampong Paya. Fasilitas itu telah digunakan oleh warga setempat. Selain empat MCK itu, juga ter dapat empat MCK yang masih dalam proses pembangunan, dimana belum

MCK yang dibangun Oxfam di Gampong Peunaga.

FOTO/ISTIJAR

tersedia kloset dan spiteng. Sedangkan empat MCK lagi, belum terlihat tanda-

bangunan fasilitas MCK di Gampong

untuk merespon secara cepat keluhan

partisipatif, proses pengerjaannya di-

tanda dikerjakan.

Paya Peunaga diakui oleh pihak Oxfam.

masyarakat di Kecamatan Meurebo.

lakukan bersama, dan masyarakat Gam-

“Bagaimana kita mau gunakan, ka-

Team Leader Engineering, Mulyadi men-

Menurut Mulyadi, sistem pengerjaan

pong memiliki kewajiban untuk mera-

lau belum ada spiteng-nya,” tambah

gungkapkan, pihaknya meminta maaf

fasilitas MCK yang selama ini di-

wat fasilitas tersebut,” ujarnya. Namun

Hassan. Yang menyedihkan, sanitasi di

karena terjadinya kelambanan proses

kembangkan lembaganya menggunakan

dalam pengerjaan dilapangan, lanjut

sekitar MCK tersebut kurang bagus. Air

pengerjaan fasilitas MCK itu. Dia menye-

prinsip-prinsip partisipasi masyarakat.

Mulyadi, tetap pihak Oxfam yang ber -

yang mengalir dari dalam MCK terlihat

butkan, lambannya pengerjaan fasiltas

Oxfam menyebutnya

mengembang dan air terlihat hitam dan

MCK dikarenakan sebelumnya di inter -

patory atau Gotong Royong. Karena itu,

Karena sifatnya gotong royong, Oxfam

mengeluarkan udara tak sedap.

nal organisasi terjadi pergantian team

sebelum program pemberian fasilitas

menyediakan “uang air”. Nilianya Rp 500

Community Partisi-

tanggungjawab penuh.

Pemberian fasilitas MCK memang

leader. “Karena itu terdapat beberapa

MCK dijalankan, Oxfam terlebih dahu-

ribu setiap unit. Jadi total “uang air”

salah satu penunjang bagi kesehatan

rencana yang perlu dibuat perencanaan

lu mengadakan pertemuan dengan war -

tersebut Rp 6 juta, untuk 12 MCK. Un-

lingkungan para penghuni barak. Tan-

ulang,” ujarnya ketika acara Pertemuan

ga setempat. “Kami ingin agar kesada-

tuk tindaklanjut hal itu, lembaga itu ber-

pa adanya fasilitas ini, akan mudah tim-

Konsultasi Publik yang digelar Trans-

ran masyarakat ada. Sehingga masya-

sama masyarakat setempat menandatan-

bul masalah kesehatan. Terlebih anak-

parency International (TI) Indonesia ber -

rakat yang sebelumnya merasa trauma

gani nota kesepahaman (MoU). “Setelah

anak, dimana mereka sangat rentan

sama Gerak Aceh Barat beberapa waktu

dalam menghadapi hidup bisa bangkit

itu, maka baru proses pengerjaan pem-

terserang berbagai penyakit. Karena itu,

lalu. Di samping itu, menurutnya, Ox-

dalam menjalankan hidup,” ujarnya.

bangunan dilakukan,” ujarnya. Agar fa-

fasilitas MCK merupakan sarana yang

fam juga sedang memenuhi kebutuhan

Pertemuan digelar sekitar awal tahun

silitas MCK bisa digunakan oleh ma-

sangat penting dalam meningkatkan

air bersih di beberapa titik daerah ter -

ini. Saat itu dihasilkan satu kesepaka-

syarakat, maka pihak Oxfam berjanji un-

kesehatan masyarakat.

pencil di Aceh Barat. Sehingga pihak

tan bersama dengan masyarakat tentang

tuk segera merampungkan fasilitas MCK

Oxfam mengalami kekurangan tenaga

rencana kegiatan rehab rekons di Gam-

yang sebelumnya sempat tertunda. Mak-

pong Paya Peunaga. “Karena sifatnya

lum, namanya juga manusia. ***

Permasalahan belum selesainya pem-

RALAT BERITA RUMAH BRR DI DESA LANCANG DALAM berita di tabloid JROH edisi 8, hal 6 disebutkan tentang bantuan rumah BRR di Desa Lancang, Simpang Mamplam, Bireuen. Berita ini didasarkan atas hasil laporan investigasi Paska Bireuen dan konfirmasi langsung dengan Ir. Armansyah, Direktur CV. Infra Madya Consulindo. Namun terdapat beberapa kekeliruan dalam kerterangan tentang permasalahan rumah tersebut. Kesalahan terjadi pada beberapa hal sebagai berikut: ● Didesa tersebut bantuan rumah dari BRR diberikan kepada sekitar 100 KK (alinea ke-3), yang benar seharusnya 24 KK. Salah satu Barak di pesisir barat Aceh.

●

Pelaksana pembangunan rumah tersebut dikerjakan oleh 20 kontraktor ( alinea ke- 3 ) Yang benar 2 kontraktor ( CV. Krung Surieng 19 unit, 11 unit yang bermasalah dan CV. Real Trading sebanyak 5 unit ) ● Rusli menolak menanda tangani surat serah terima bantuan (pernyataan akhir di alinea ke- 2 ) Yang benar belum serah terima bantuan ● Penyerahan bantuan Rumah tahab I antara BRR dan 20 Kontraktor di desa tersebut (alinea ke 7 ), yang benar 2 kontraktor Demikian yang perlu diralat, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih. Paska Bireuen

HALAMAN 13

KK Gendong Menagih Janji Bantuan Puluhan kepala keluarga gendong Desa Pribu, Arongan Lambalek, mempertanyakan janji rumah bantuan dari HFH. Proses pembatalan rumah bantuan secara sepihak membuat mereka kecewa. Oleh: M Istijar/ Gerak Aceh Barat

tidak layak mendapatkan ru-

pemberian rumah bantuan te-

mah.

pat sasaran. Jika itu yang di-

Menurut Koordinator Pani-

maksudkan HFH, maka bisa

tia Pembangunan Rumah HFH,

dipahami kebijakan yang dike-

M Idris, pembatalan itu dilaku-

luarkan lembaga pemberi bantu-

kan karena pihak donor dari

an ini. Karena lebih menguta-

Singapura memperketat krite-

makan KK utama korban tsuna-

ria pemberian bantuan. Penge-

mi dari pada KK gendong. Han-

tatan ini mulai dilakukan pada

ya saja proses pemberian bantu-

tahap ketiga. Dalam pengeta-

an rumahnya pun harus tra-

kitar awal tahun lalu. Dana

Beberapa bulan Habitat mem-

tan itu, pihak donor kembali

nsparans supaya

untuk membangun rumah-ru-

ulai proses pembangunan tahap

melakukan verifikasi ulang KK

tudingan negatif dari si peneri-

tidak terjadi

mah bantuan itu merupakan

ketiga. Jumlahnya hanya 35

yang sebelumnya dianggap lay-

ma bantuan. Hal itu penting

orang ber -

kumpulan dana hibah dari lem-

rumah. Jadi total rumah yang

ak mendapatkan rumah bantu-

agar si penerima bantuan dapat

bondong-bondong ke

baga-lembaga donor yang me-

dibangun bukan 211 rumah

an. Namun setelah proses veri-

menerima kebijakan itu.

balai desa Pribu, Aro-

netap di Singapura. Hasil pen-

tetapi hanya 175 rumah. Ten-

fikasi itu, sebanyak 29 KK diang-

Terkait dengan tudingan war -

ngan Lambalek, Aceh

dataan itu, terdapat 211 KK

tu saja, 26 KK yang tidak ke-

gap tidak lolos dan tidak layak

ga mengenai 26 KK berdomisili

Barat, pada acara Public Con-

yang dianggap layak mendapat-

bagian rumah itu mempertan-

mendapatkan bantuan. “Pada

di luar Arongan Lambalek yang

sultation Meeting (PCM) beber -

kan bantuan rumah. Usai pen-

yakan sikap HFH. Karena ber -

tahap awal dan kedua tidak ber -

turut serta mendapatkan rumah

apa waktu lalu. Kepentingan

dataan dan verifikasi, sekitar

niat ingin mencari tahu infor -

masalah. Tetapi ketika tahap

bantuan. Idris mengungkapkan,

mereka hanya satu: mempert-

bulan Juni 2006 lalu, proses

masi mengenai nasib rumah

ketiga, mereka (pihak donor)

bahwa itu tidak benar. Dia

anyakan kejelasan rumah ban-

pembangunan dimulai.

bantuan yang dijanjikan HFH.

memperketat pemberian bantu-

menyebutkan data verifikasi

P

ULUHAN

tuan dari Habitat for Humani-

Prosesnya dilakukan dalam

Sejumlah warga mendatangi

an itu. Karena itu terdapat be-

yang digunakan HFH berasal dari

ty (HFH). Pasalnya, beberapa

tiga tahap. Tahap pertama

keucik dan pihak HFH. Di luar

berapa KK yang dibatalkan

kantor Kepala Desa setempat.

warga telah dijanjikan akan

dibangun sebanyak 40 rumah.

dugaan, mereka malah menda-

mendapatkan rumah bantuan,”

Lantas bagaimana nasib 26 KK

mendapatkan rumah bantuan

Setelah dianggap tidak ber -

patkan surat pemberitahuan

ujar Idris saat PCM yang digelar

yang telah dijanjikan mendapat-

permanen dari LSM ini.

masalah, tahap kedua dimulai.

pembatalan pemberian bantu-

TI Indonesia dan Gerak Aceh

kan rumah bantuan itu?

Belakangan entah kenapa,

Jumlah tahap kedua ini dua

an. Setelah cross cek disana-

Barat beberapa waktu lalu.

HFH membatalkan pemberian

kali lipat, yakni 100 rumah.

sini, ternyata mereka dianggap

Proses itu dimaksudkan agar

Menurut keucik setempat, untuk menyelesaikan perkara

rumah bantuan kepada 29 KK

ini, pernah digelar pertemuan

warga Pribu, Arongan Lam-

bersama petugas BRR ditingkat

balek. Yang membuat kecewa,

kecamatan dan tenaga lapan-

beberapa KK menilai sikap yang

gan HFH. Dalam pertemuan itu

dikeluarkan HFH ini tanpa di-

diputuskan bahwa KK yang be-

alog terlebih dahulu dengan

lum mendapatkan rumah ban-

mereka. “Saya kecewa terhadap

tuan akan mendapatkan uang

sikap Habitat,” ujar Mukhlis,

tunai dari BRR senilai Rp 25

30, salah seorang warga Pribu,

juta. “Uang itu akan diberikan

Arongan Lambalek.

setelah proses pembangunan

Mukhlis mengungkapkan,

tahap akhir selesai,” ujar M.

alasan pihak HFH menolak

Amir, Keucik setempat. Namun

memberi bantuan rumah kare-

hingga kini, belum jelas mekan-

na warga dianggap tidak memi-

isme pemberian bantuan itu.

liki tapak dasar termasuk KK

Untuk mempertanyakan itu, TI

gendong atau KK pecahan. Set-

Indonesia dan Gerak mengge-

elah menolak memberi bantu-

lar pertemuan konsultasi pub-

an, pihak HFH langsung mem-

lik. Namun sayang, dalam ac-

berikan surat pembatalan ru-

ara itu, pihak BRR tak hadir.

mah bantuan. Yang membuat

Sehingga konsultasi itu hanya

warga kecewa, mereka menden-

merekomendasikan untuk me-

gar Habitat sudah memberi

nggelar kembali mediasi.

bantuan rumah kepada 26 KK

Sementara itu, Center Man-

di luar Aceh Barat. Padahal

ager HFH Kantor Meulaboh

mereka sama sekali tidak me-

Gunawan Sudiyono mengakui

miliki tapak dasar rumah. “Ini

bahwa terdapat permasala-

kan tidak adil. Mengapa rumah

han dalam bantuan rumah

bantuan untuk warga Pribu,

di Desa Pribu, Arongan Lam-

kok yang mendapatkannya malah warga yang berasal dari

balek. Tetapi menurutnya, kini

Rumah Bnatuan MFH yang dibangun di Desa Pribu.

FOTO/IJAR

mengatakan pembatalan pem-

Berdasarkan surat pemberitahuan Habitat kepada warga Pribu, ke-29 KK tersebut dianggap tidak lolos dalam proses

permasalahan tersebut sudah diselesaikan. Lebih lanjut dia

luar Pribu,” tutur Mukhlis.

Karyawan Lembaga Donor Dicurigai LAIN

berian rumah bantuan kepada 29 KK tersebut dikarenakan, mereka tidak masuk dalam kri-

halnya yang terjadi di Desa Chot

muncul ancaman warga yang hendak mem-

teria yang ditetapkan HFH.

anggap tidak sesuai dengan kri-

Darat, Samatiga, Aceh Barat. Warga merasa

bakar rumah bantuan. Menurut Keucik set-

“Kita ingin memberikan bantu-

teria sasaran dari HFH dalam

kecewa terhadap kebijakan Habitat for Hu-

empat, Zainal Abidin, dirinya sudah menge-

manity (HFH). Warga curiga bahwa NGO itu

tahui kecewaan warganya. Dia menilai

an yang tepat sasaran,” ujar -

telah memberi bantuan rumah yang tidak

kecewaan itu sangat wajar.

verifikasi. Sehingga mereka di-

memberikan bantuan perumahan kepada warga korban tsu-

nya. Karena itu, kebijakan untuk membatalkan pemberian

tepat sasaran yakni karyawan HFH sendiri.

Dari informasi Keucik setempat, karyawan

nami. Alasannya karena rumah

Kecewaan ini berawal ketika Habitat diang-

HFH yang menerima bantuan rumah tersebut

rumah kepada mereka dianggap

mereka tidak hancur total aki-

gap tidak adil dalam memberi

bantuan ru-

ternyata telah membeli sebidang tanah dari

tepat. Namun, lanjutnya, bu-

bat tsunami, dan lapak dasar

mah. Warga mengancam akan membakar 2

warga setempat. Alasannya untuk memban-

rumah

gun rumah. “Mereka kan sudah membantu.

kan berarti, proses pembatalan

rumah yang hancur akibat tsunami tidak ada. Jika alasannya

itu jika lembaga itu tidak menjelas-

kan kebijakannya itu. “Bukan korban tsunami yang mendapat-

Apa salahnya jika mereka juga mendapat rumah. Itu kan langsung kepada bos kantornya.

itu, maka kemungkinan HFH

kan (rumah), tetapi malah karyawannya.

menghindari tidak tepatnya

Malah ditempat lain terdapat 26 KK gendong

Terkait dugaan penyimpangan bantuan

sasaran dalam pemberian ru-

yang belum ,” ujar salah seorang warga set-

untuk warga di luar Desa Pribu, Arongan

e m p a t . Ya n g m e m b u a t k e c e w a w a r g a ,

Lambalek, Gunawan memastikan kasus

karyawan Habitat tersebut bukan merupa-

tersebut tidak ada. Menurut data dari petu-

kan penduduk setempat.

gas lapangan HFH, semua daftar penerima

mah bantuan tersebut. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan JROH, proses

Kabar tersebut telah menyulut kekece-

pendataan HFH ke desa Pribu,

waan warga. Salah satu bentuknya, adalah

Arongan Lambalek dimulai se-

Mengapa dipermasalahkan,” ujarnya.

tersebut membuat ke-29 KK korban tsunami tersebut tidak mendapatkan bantuan. Pihak HFH

sendiri

telah

menye-

rahkan sepenuhnya kepada BRR, “Itu sudah ditangani BRR.” Menurutnya, BRR sang-

rumah bantuan adalah merupakan penduduk

gup memberikan bantuan kepa-

dan warga setempat. ■

da mereka yang merupakan KK gendong.

***

HALAMAN 14

Ir. Azhar Abdurrahman, Bupati Aceh Jaya:

Tumbuhnya Masyarakat Kritis, Kunci Pencegahan Korupsi MELALUI sebuah pemilihan yang berlangsung aman, damai, dan demokratis, masyarakat Aceh Jaya telah memilih pasangan independen Ir.Azhar Abdurrahman dan Zamzami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya periode 2007-2012. Banyak hal yang akan dilakukan oleh mereka dalam memulai menjalankan roda pemerintahan daerah. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah upaya pencegahan korupsi.

Berikut petikan wawancara

minta laporan pertanggung-

Ikhwan Nursyujoko dan Rony

jawaban penggunaan APBD

Iskandar dengan Bupati Izhar

tahun 2005-2006 yang kita ke-

Abdurahman pada Senin 12

tahui banyak mengalami pe-

Februari 2007.

nundaan. Setelah saya terima

Bagaimana pendapat Anda terhadap Korupsi?

laporan penggunaan APBD

Azhar Abdurrahman, Bupati Aceh Jaya.

maka saya akan melakukan

Korupsi merupakan ham-

evaluasi internal terhadap pro-

lik rakyat jadi sudah sewajarn-

yek-proyek investasi yang ke-

perlu diminta komitmenya, se-

batan kinerja pemerintahan.

gram-program yang telah ber -

ya mendengar dan melayani

mungkinan besar akan menga-

jauhmana dapat melakukan pe-

Mesin pemerintahan menjadi

jalan.

rakyat yang memilih.

lir ke Aceh Jaya.

kerjaannya dengan baik dan

tidak berfungsi disebabkan oleh

Strategi kedua yang perlu

meruyaknya korupsi. Yang leb-

dijalankan adalah pelibatan

ih mempihatinkan, korupsi te-

masyarakat dalam mewujud-

lah nyata-nyata menjadi peng-

kan transparansi. Ini perlu di-

hambat paling signifikan dalam

lakukan agar proses penga-

proses mensejahterakan rak-

wasan bisa berjalan dengan

yat. Namun kini korupsi telah

Untuk itu diperlukan masyarakat kritis. Bagaimana menurut Anda?

Hal penting dalam proses ini

tanpa korupsi.

adalah memberdayakan kalan-

Perekrutan pegawai pemerin-

gan kontraktor kecil. Selama ini

tahan yang tidak jujur juga

Selain berupaya membangun

mereka tidak dapat melakukan

penyebab utama tumbuh sub-

masyarakat kritis, di internal

pekerjaan-pekerjaan besar dis-

urnya praktik korupsi di lem-

pemerintahan juga perlu di-

ebabkan kapasitas mereka yang

baga pemerintahan. Apa yang

baik. Ini dilaksanakan dengan

lakukan pembenahan. Per -

masih menjadi kontraktor kecil.

anda lakukan hal ini?

masuk ke semua lini pemerin-

cara membangun masyarakat

soalan sumber daya manusia

Untuk bisa menjadi pengusaha

Untuk mewujudkan wibawa

tahan dan menjadi pekerjaan

kritis melalui keberdaan LSM

menjadi penting diperhatikan.

besar mereka harus belajar

pemerintahan di mata rakyat

rumah cukup berat bagi pemer-

lokal yang berfungsi memberi-

Tupoksinya harus jelas dan di-

memulainya dari yang berska-

maka proses perekrutannya

intahan sekarang.

kan pendidikan kritis kepada

arahkan dengan baik. Jangan

la kecil terlebih dulu.

juga harus berjalan dengan

Masalah korupsi telah dike-

masyarakat. LSM lokal harus

sampai ada kepala sekolah

Apabila semua lini atau ele-

cukup ketat. Misalnya seorang

tahui oleh masyarakat secara

memiliki kepedulian yang ting-

harus membantu kantor camat

men pemerintahan nanti ber -

yang akan menduduki posisi

luas. Sebagian disebabkan ke-

gi agar tumbuh jaringan masya-

disebabkan kurangnya tenaga.

jalan dengan baik maka tentu

kepala dinas, maka ia harus

tiadaan transparansi dari pen-

rakat kritis yang sama-sama

Ini tidak boleh terjadi.

upaya pencegahan korupsi da-

menyerahkan visi misinya ser -

gelola pemerintahan sehingga

mengontrol jalannya pemerin-

Kerjasama dengan pilar -pilar

pat dilakukan, pelan namun

ta rancangan program yang

menimbulkan kesimpulan di

tahan.

lainnya seperti kalangan intele-

pasti. Menurut saya, saat ini

akan dijalankan terlebih dahu-

ktual, ulama, dan kalangan du-

tidak bisa secara langsung

lu.

nia usaha juga perlu ditegakkan.

melakukan gebrakan member -

sudah ada aturannya namun

Mereka semua adalah aset-aset

antas korupsi karena jika itu

dalam konteks lokal banyak hal

yang harus bergandeng tangan

dilakukan maka pengelola pe-

yang perlu diadaptasi.

memajukan Aceh Jaya.

merintahan akan habis. Jika

Saya juga tidak mentolerir jika

semua terjerat hukum maka

ada pejabat yang menerima uca-

tentunya tidak ada yang dapat

pan terimakasih atau hadiah

menjalankan pemerintahan.

dari pihak lain. Apalagi jika had-

Tapi upaya menghukum mere-

iah itu bertujuan untuk melobi

ka yang melakukan penyim-

dalam rangka proyek. Pemberi-

pangan perlu tetap segera di-

an atau penerimaan hadiah ter -

tidak bisa secara langsung me-

Apa permasalah mendasar dalam pemerintahan baru yang Anda pimpin ini?

nerima pandangan masyarakat

Saat ini ada beberapa per -

tanpa ada pembuktian yang

masalahan mendasar yang perlu

jelas terlebih dahulu. Pembuk-

selesai terlabih dahulu sebelum

tian atau analisis yang lebih

kita memperbincangkan Aceh

ilmiah tetap perlu dilakukan.

Jaya ke depan. Paling tidak, 3

masyarakat bahwa telah terjadi korupsi. Hanya saja, kita

Memang

dalam

hal

ini

tiga bulan pertama pemerintah-

Praktik korupsi tidak hanya pada pengambilan uang negara oleh para koruptor. Praktik korupsi juga bermula dari pertumbuhan usaha yang tidak sehat?

Strategi yang saya lakukan

an baru. Masalah-masalah

Saya akan memberikan per -

jalankan untuk memberikan

kait dengan jabatan sangat tabu

pada tahap awal ialah melaku-

tersebut antara lain masalah

hatian cukup serius bagi per -

efek jera bagi yang coba-coba

bagi saya. Sikap ini juga akan

kan pertemuan dengan instansi

pelabuhan, jalan, perumahan,

tumbuhan dunia usaha yang

mengikutinya.

saya internalisasikan ke masing-

atau seluruh dinas terkait.

dan masalah tanah. Sebelum

sehat. Mereka akan menjadi

Namun kita tetap melaku-

Dalam pertemuan itu, saya

ini dapat kita targetkan kapan

rekanan Pemda dalam men-

kan sebuah analisis yang men-

akan meminta laporan

pelak-

akan berjalan maka saya belum

jalankan APBD. Dunia usaha

dalam sebelum memberikan

Jika dalam pelaksanaan

sanaan kegiatan yang telah di-

berpikir untuk mengerjakan

ini harus didorong menjadi leb-

sanksi kepada pelaku penyim-

pembangunan yang dibiayai

lakukan. Laporan paling pent-

yang lainnya. Ini karena masa-

ih profesional dan mampu men-

pangan tersebut. Kita tetap

oleh APBD nanti ternyata ter -

ing ialah mengenai realisasi

lah-masalah tersebut sangat

gatur perusahaannya dengan

akan pilah apakah hal yang di-

dapat penyimpangan maka

anggaran. Berapa besar angga-

sensitif.

baik. Jika di kalangan dunia

lakukannya termasuk pelangga-

masyarakat yang menyaksikan-

Bagaimana cara untuk memperkecil tindak praktik korupsi?

persoalan ini perlu dicarikan jalan keluarnya dalam masa

maing dinas atau aparat pemer intahan lainnya.

ran yang dicanangkan dan bera-

Pada saat menjalankan roda

usaha tercipta tatanan yang

ran ringan atau berat. Jika pe-

nya perlu melaporkan kepada

pa banyak yang telah dihabis-

pemerintahan nanti saya telah

sehat maka Pemda tidak kesu-

langgarannya ringan maka

saya. Saya telah menggagas

kan. Selanjutnya realisasi ang-

berkomitmen untuk siap dikri-

litan mengajak mereka untuk

sanksinya pun tidak perlu be-

bagaimana cara menangani

garan tersebut akan diaudit

tik oleh siapapun termasuk

menjadi rekanan Pemda. Profe-

rat dan jika pelanggarannya

pengaduan dari masyarakat se-

secara transparan sehingga

oleh masyarakat. Hal ini ter -

sionalisme kalangan dunia us-

berat maka sanksi berat pula

hingga kontrol terhadap pemer -

bisa dipertanggungjawabkan

kait dengan upaya melibatkan

aha perlu ditingkatkan karena

yang perlu dijatuhkan. Untuk

intahan bisa berjalan. APBD

secara baik.

masyarakat dalam proses pem-

mereka tidak hanya akan men-

upaya pencegahan, saya akan

adalah anggaran rakyat dan

Ini adalah prioritas begitu

bangunan. Bagaimanapun pe-

jadi rekanan Pemda dalam

melakukan pendekatan yang

rakyat jugalah yang berhak

selesai pelantikan. Dalam 3

merintahan sekarang ini adalah

proyek APBD tetapi boleh jadi

lebih persuasif.

mengkontrol atau megawasi-

bulan pertama saya akan me-

pilihan rakyat dan menjadi mi-

akan menjadi pelaksana pro-

Sebelum menjabat, mereka

nya.***

HALAMAN 15

Transparansi Dalam Kebijakan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

P

Mawardi Ismail

ERTANYAAN

mendasar

Oleh : Mawardi Ismail, SH., M.Hum

yang sering menggoda sekarang adalah apa kata kun-

internal maupun eksternal). Pengawasan itu harus dilakukan oleh di luar jajaran pengawas tersebut,

ci untuk menjamin ke-

besar tambahan dana yang menja-

sudah waktunya dibuat Qanun

tidak cukup hanya oleh atasan

langgengan perdamaian di Nanggroe

di penerimaan Aceh yang akan dikel-

yang menjamin transparansi dan

langsungnya. Bukanlah hal baru

Aceh Darussalam. Tentunya tidak

ola melalui APBD Provinsi NAD.

peluang partisipasi masyarakat

bahwa atasan langsung pengawas

mudah untuk menjawabnya. Na-

Sebagai ilustrasi, sesuai dengan ke-

dalam penyusunan dan pelaksan-

juga terlibat dalam penyelesaian

mun setelah dipikir -pikir, secara

tentuan pasal 183 ayat (2) UUPA,

aan anggaran daerah (APBD).

temuan secara saling pengertian

sederhana dapat dikatakan bahwa

Aceh akan mendapat dana otonomi

Dalam UUPA sendiri terdapat pal-

antara pemeriksa dan terperiksa.

kata kuncinya adalah “KESE-

khusus sebesar 2% dari plafon DAU

ing kurang 10 pasal yang menjamin

Transparansi dalam penyelidikan

JAHTERAAN” dan “KEADILAN”.

Nasional, sejak tahun anggaran

dan mengharuskan transparansi

setiap kasus juga sangat mendesak.

Setelah kata kunci didapat, per -

2008. Kalau DAU Nasional pada

dan partisipasi masyarakat dalam

Memang dalam keadaan tertentu

tanyaan berikut adalah adakah po-

tahun 2008 diprediksi sebesar

pengelolaan anggaran, mulai dari

proses penyelidikan itu harus di-

tensi untuk mewujudkannya. Tidak

Rp.175 triliun, maka besarnya dana

perencanaan sampai dengan pelak-

lakukan tertutup untuk kepentin-

ada jawaban yang pasti untuk ini,

otonomi khusus yang akan masuk

sanaannya, yaitu pasal 141 ayat

gan pemeriksa itu sendiri, tetapi

tetapi paling kurang kita bisa ka-

dalam APBD Propinsi NAD adalah

(3), pasal 142 ayat (5), pasal 182

bagaimanapun public juga berhak

takan bahwa Aceh sekarang memi-

Rp. 3,5 triliun. Ini belum termasuk

ayat (6), pasal 183 ayat (5), pasal

tahu apa hasil dari setiap penye-

liki potensi itu. Salah satunya ad-

tambahan dana bagi hasil sebagaim-

186 ayat (3), pasal 189 ayat (3) dan

lidikan itu. Banyak sekali kasus di-

alah Aceh memiliki pemimpin yang

ana diatur dalam pasal 181 UUPA.

ayat (4), pasal 190 ayat (2), pasal

mana ada awalnya (karena dipub-

legimate. Pemimpin dengan legimate

Bandingkan dengan APBD Provin-

191 ayat (2), pasal 193 ayat (3), pasal

likasikan melalui media) namun

formal itu diperoleh secara de-

si NAD sebelumnya yang hanya Rp.

197, pasal 236 dan pasal 238 ayat

tidak diketahui akhirnya karena

mokratis melalui Pilkasung, sedan-

2 triliun.

(1) dan ayat (2).

memang tidak dipublikasikan, dan

gkan untuk mendapat pemimpin

Pertambahan dana yang cukup

Penguatan Sipil

yang mempunyai legitimasi subtan-

signifikan ini apabila tidak diiringi

Berlandaskan pada kebutuhan

cial, masih perlu diuji melalui kin-

dengan kecermatan, kehati-hatian

dan ketentuan-ketentuan tersebut

Hal ini sebenarnya sangat tidak

erjanya.

dan pengawasan yang ketat dalam

perlu segera dibentuk Qanun Aceh

baik, karena dapat menimbulkan

sering karena terlalu lama publikpun telah melupakannya.

Hal itu diperkuat dengan adanya

pengelolaannya, berpotensi sangat

tentang transparansi dan jaminan

tuduhan macam-macam terhadap

Undang-undang Nomor 11 Tahun

besar untuk terjadinya korupsi.

partisipasi masyarakat dalam pem-

penyelidik/penyidik disamping juga

2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Untuk hal ini tentu masih segar

buatan dan pelaksanaan kebija-

sangat merugikan pihak yang di-

Undang-undang ini memberi untuk

dalam ingatan kita ketika Aceh

kan/anggaran daerah. Untuk ber -

periksa karena masyarakat tetap

Aceh antara lain kewenangan yang

ditempatkan sebagai Provinsi den-

jalannya partisipasi masyarakat,

menganggapnya bersalah. Seharus-

luas jika dibandingkan

gan tingkat korupsi nomor satu

tentu saja penguatan masyarakat

nya setiap kasus yang awalnya diek-

dengan daerah lain di In-

oleh hasil penelitian BI (Bank In-

melalui

civil society organization

spose atau disiarkan oleh media,

donesia. Selain itu, juga

donesia) dan FE (Fakultas Eknomi)

sangat diperlukan. Ada beberapa

maka proses dan hasilnya juga

adanya tambahan dana

Unpad beberapa waktu yang lalu.

hal yang bisa dilakukan.

harus dipublikasikan karena itu

yang besar. Yakni tambah-

Untuk mengantisipasi hal terse-

Perlunya pengawasan terhadap

adalah hak public. Dalam konteks

an dana bagi hasil migas

but diatas, diperlukan suatu mod-

aparat pengawas/pemeriksa. Dewasa

ini pengawasan eksternal terhadap

dan dana otonomi khusus,

el dan mekanisme pengawasan,

ini korupsi yang cukup dikenal ad-

aparat penyelidik/penyidik serta

yaitu 2 % setara dengan

baik preventif maupun refressif,

alah korupsi oleh aparatur ekseku-

penuntut dan hakim dalam suatu

DAU Nasional selama 15

yang harus dilakukan sejak awal

tif/legislative dan korupsi peradilan.

kasus sangat penting. Memang te-

tahun dan 1 % setara DAU

(sejak tahap perencanaan angga-

Padahal ada lagi bentuk korupsi yang

lah ada beberapa komisi, seperti

Nasional selama 5 tahun,

ran). Disamping pengawasan pre-

sangat sering terjadi yaitu korupsi

komisi kepolisian, komisi yudisial

yang dimulai pada tahun

ventif dan repressif tersebut, untuk

pengawasan yang dilakukan oleh

dan komisi kejaksaan, tetapi jan-

anggaran 2008. Di luar

NAD juga diperlukan adanya upaya

aparat pengawas/pengawas.

gkauannya belum sampai pada

itu, masih ada dukungan

yang intensif dalam pemberantasan

Pemerasan baik secara halus mau-

dari negara dan publik in-

korupsi yang telah terjadi, karena

pun secara kasar oleh aparat penga-

Hal lain yang perlu kita perhati-

pemberantasan/ penindakan meru-

was/pemeriksa terhadap terperiksa

kan, pengaturan transparansi

ternasional.

tingkat bawah.

Potensi yang demikian besar

pakan cara yang sangat efektif un-

(objek pengawas/pengawas), bukan-

dalam kebijakan dan anggaran, se-

tersebut tidak memberi jaminan

tuk pencegahan korupsi. Peninda-

lah hal yang baru. Memang sangat

benarnya sudah diatur, tetapi terse-

bahwa kesejahteraan masyarakat,

kan akan menimbulkan efek jera/

sukar membuktikan hal ini karena

bar dalam berbagai peraturan pe-

yang saat ini lebih dari 40 % hidup

takut untuk setiap orang ketika dia

berlangsung secara tertutup, semen-

rundang-undangan. Pengaturan

dibawah garis kemiskinan, akan

berhadapan dengan peluang untuk

tara pihak yang diperas juga mem-

secara tersebar ini ternyata belum

terwujud dengan mudah. Diperlu-

melakukan korupsi.

punyai kesalahan. Jadi hasil temuan

efektif. Untuk mempercepat terwu-

kan kerja keras, kerja cerdas, dan

Berdasarkan hal tersebut diatas,

pengawas/ pemeriksa itu dijadikan

judnya transparansi dalam kebija-

kerja jujur dalam pengelolaan pe-

untuk mencegah dam memberan-

objek tawar menawar antara penga-

kan dan anggaran (baik pada pem-

merintahan daerah. Pengelolaan

tas korupsi di Aceh, perlu dilaku-

was/ pengawas dengan terperiksa.

buatan maupun pelaksanaannya),

pemerintahan daerah dengan ciri

kan berbagai upaya-upaya, antara

Akibatnya yang pasti negara dirugi-

menghadapi pelaksanaan kewenan-

tersebut, akan dapat diwujudkan

lain perlunya transparansi dan par -

kan oleh penyimpangan yang ditut-

gan dan realisasi anggaran yang

dengan penerapan prinsip “Good

tisipasi masyarakat dalam pembua-

upi berdasarkan adanya saling

cukup besar pasca UUPA diperlu-

Governance”, yang salah satunya

tan dan pelaksanaan anggaran.

pengertian antara pemeriksa/ pen-

kan Qanun tentang Transparansi.

adalah adanya “transparansi”,

Dengan adanya transparansi ma-

gawas dengan si terperiksa.

khususnya dalam kebijakan Publik

syarakat dapat dengan mudah ber -

Keadaan tersebut diperparah

pat mendukung upaya pencegahan

dan Anggaran.

patisipasi karena dapat memper -

karena adanya ketakutan dari ter -

hukum, khususnya dalam penang-

oleh informasi yang cukup. Sebe-

periksa untuk melaporkan karena

gulangan korupsi. Sebenarnya ma-

Dengan transparansi dapat meng-

narnya sudah cukup banyak atu-

tidak mau bermasalah dan memang

teri hukum yang mengaturnya

hasilkan kemudahan untuk partisi-

ran yang megharuskan transparansi

juga bersalah, menyebabkan jarang

sudah cukup bagus, yang kurang

pasi publik dan mencegah terjadin-

dan membukakan peluang partisi-

sekali kasus ini terungkap. Kita

selama ini adalah penegakan huk-

ya korupsi. Ini juga membuka pelu-

pasi masyarakat dalam penyusu-

tentunya berharap dengan telah

umnya, karena dengan adanya qa-

ang pada pengawasan public terhadap

nan dan pelaksanaan anggaran

disahkannya undang-undang ten-

nun transparansi, hukum itu akan

penyelenggaraan pemerintahan pada

negara/ daerah, akan tetapi kare-

tang perlindungan saksi, yaitu un-

lebih efektif. Mudah-mudahan den-

umumnya dan pelaksanaan angga-

na ketentuan tersebut tersebar

dang nomor tahun 2006, akan

gan adanya penambahan kewenan-

ran pada khususnya.

dalam berbagai aturan yang ada,

memberikan keberanian terhadap

gan dan dana yang begitu besar

maka pelaksanaannya menjadi

korban untuk melapor.

untuk Aceh akan dapat mewujud-

Mengapa Transparansi?

Dengan disahkannya Undangundang Tentang Pemerintahan

tidak efektif.

Untuk itu,, diperlukan juga pen-

Aceh menjadi Undang-undang No-

Untuk Aceh, terutama meghada-

gawasan terhadap aparat penga-

mor 11 tahun 2006 akan sangat

pi booming anggaran pasca UUPA,

was/ pemeriksa (baik pemeriksa

Qanun ini diharapkan akan da-

kan kesejahteraan rakyat dan tidak menjadi objek korupsi. ■

Dekan Fakultas Hukum Unsyiah

CMYK HALAMAN 16

TENDAKU, SEKOLAHKU

Mungkin sebahagian orang masih bersyukur karena hampir semua anak Indonesia telah memperoleh akses pendidikan dasar yang baik dengan fasilitas belajar-mengajar

yang baik pula. Tapi bagaimana dengan nasib siswa SD Ceut Lheue Reng, Kecamatan Trienggadeng, Pidie. Sejumlah siswa harus belajar dibawah teriknya matahari, sejak bulan Maret

2006 hingga sekarang ini. Siswa-siswa di SD tersebut terpaksa belajar di bawah tenda-tenda darurat yang sudah mulai banyak yang robek. Dengan keadaan seperti ini, banyak murid yang konsentrasinya terpecah selama dikelas, teriknya matahari dan hawa panas yang muncul dari dalam tenda, membuat mereka kewalahan salama proses belajar-mengajar. Belum lagi kalau musim penghujan seperti sekarang ini. Pakaian mereka bisa basah kuyup tersiram air hujan yang turun dari langit. Mungkin mereka tidak akan terlalu lama mengalami hal seperti itu kalau komitmen Save the Children untuk meneruskan pembangunan gedung sekolah itu segera diwujudkan. Untuk sementara ini, terpal baru akan dipasang ditenda tersebut untuk menggantikan kain tenda yang sudah compang-camping. Tapi sifat terpal itu yang panas akan membuat suasana “kelas” menjadi tak nyaman. ■ TEKS/FOTO: AGUS SARWONO