http://www.suarapembaruan.com/home/adnan-buyung-pesimistis-kasus-dhana-bakal-sampai-ke-hulu/17691
Adnan Buyung Pesimistis Kasus Dhana Bakal Sampai ke Hulu Kamis, 1 Maret 2012 | 0:27 Adnan Buyung Nasution [JAKARTA] Dhana Widyastika (DW), tersangka korupsi pajak, belum juga ditahan hingga hari ini. Menurut Kejaksaan Agung, dalam kasus yang dilabeli Gayus Jilid II ini, aparat akan memakai sistem 'sapu bersih', yakni Dhana baru akan ditahan setelah seluruh aktor yang ada di lingkarannya diperiksa dan yang terlibat ditangkap. Namun, mantan kuasa hukum Gayus HP Tambunan, Adnan Buyung Nasution, pesimistis kasus DW akan sampai ke hulu. "Berdasarkan pengalaman saya waktu Gayus dulu, kita sudah komitmen untuk bongkar semuanya. Tapi kita melihat dan mengalami sendiri apa yang dibongkar Gayus tidak ditindaklanjuti ke atas. Perusahan yang menyuap tidak diperiksa dan Gayus jadi korban tunggal. Yang sekarang juga mungkin begitu," kata Buyung di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (29/2). Menurut Buyung, kasus DW hanya akan jadi sekadar shock terapi jika pemerintah tidak sungguh-sungguh menggunakannya sebagai akses masuk untuk membongkar semua permainan di Ditjen Pajak. "Selama Presiden SBY masih ragu dan tidak serius memberantas korupsi saya sanksi. Terlalu banyak kepentingan di dalamnya. Setiap orang punya kartu masing-masing dalam pengemplangan pajak sehingga nggak ada yang mau bongkar," ujarnya. Buyung mencontohkan laporan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) terkait 18 perwira tinggi Polri pemilik rekening gendut yang hingga kini tidak jelas penyelesaiannya. "Lalu sekarang PPATK menemukan lagi PNS yang punya rekening grendut. Buat apa PPATK buka semua kalau tidak ditindaklanjuti," ujarnya ketus. Ditambahkan Buyung, dirinya tidak yakin pemerintah sekarang mampu memberantas korupsi meskipun kerap mendengung-dengungkan jargon anti korupsi. "Mungkin harus tunggu pemerintahan yang akan datang. Harus pemimpin yang betul-betul nekat dan mempunyai nyali. Bukan dia yang pintar pengetahuan manajemen tapi tidak punya nyali dan keberanian," katanya. Seperti diketahui, Dhana merupakan bekas PNS Ditjen Pajak yang sejak awal Januari 2012 bekerja di Dispenda DKI Jakarta. Sama seperti Gayus sebelumnya, ia dituding menerima suap dari sejumlah wajib pajak. PPATK menemukan PNS berusia 38 tahun dan berpangkat III C ini memiliki kekayaan sebesar Rp60 miliar.
Menurut
Buyung,
selain
Gayus
dan
Dhana,
masih
banyak
mafia
berkeliaran
di
kementerian-kementerian dan ditjen. "Saya nggak percaya, pasti ada banyak sekali, di atas (jajaran pimpinan) dan di bawah (level staff). Bukan hanya di (Ditjen) Pajak saja, di Departemen Keuangan juga ada. Pembagian uang ini kan sudah luar biasa di negara kita ini sehingga tidak ada yang mau bergerak untuk membongkarnya," ujar Buyung. [R-14]
Duit Dhana Berasal dari Enam Perusahaan TEMPO.CO – Rab, 29 Feb 2012
TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung menduga Dhana Widyatmika Merthana, tersangka kasus korupsi di Direktorat Jenderal Pajak, melakukan kejahatan ketika menangani enam perusahaan wajib pajak. "Waduh, banyak, ya. Ada enam (perusahaan)-lah," kata Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Arnold Angkouw di Jakarta, kemarin. Arnold menolak menyebut nama enam perusahaan itu. Ia juga enggan menceritakan modus korupsi yang dilakukan pegawai golongan III-C di Dinas Pajak DKI Jakarta itu. "Nanti deh, baru kami dalami. Kan kami baru mau periksa dia." Dhana ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus korupsi, 17 Februari 2012. Ia bersama istrinya, Dian Anggraeni, yang juga pegawai Direktorat Jenderal Pajak, memiliki rekening berisi duit Rp 60 miliar. Uang itu tersimpan pada sejumlah rekening di 18 bank dalam bentuk rupiah dan dolar. Rekening suami-istri itu diblokir atas permintaan Kejaksaan. Penyidik juga telah menyita uang, dokumen, sertifikat, logam mulia, dan mobil mewah milik tersangka. Namun penyidik belum menahan Dhana dan istrinya. Perkara ini muncul setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan transaksi Dhana yang mencurigakan dan tersebar di 21 bank. Salah satunya berupa kiriman uang senilai US$ 250 ribu atau sekitar Rp 2,25 miliar pada Januari lalu. Besok Kejaksaan Agung akan memeriksa Dhana dan tiga saksi untuk membuktikan sangkaan korupsi yang dilakukan Dhana. Juru bicara Kejaksaan Agung, Noor Rachmat, mengatakan ketiga saksi itu adalah Dian Anggraeni, Jamal (karyawan PT Mobilindo), dan seorang pejabat Inspektorat Jenderal Keuangan. "Namanya saya lupa, pokoknya pejabat di sana," ujar Noor. Pejabat Inspektorat Jenderal Keuangan itu diperiksa untuk membuktikan benar-tidaknya tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada Dhana. INDRA WIJAYA | JAYADI SUPRIADIN | ENDRI K Rekening Gendut
Mengapa Hanya Kasus Dhana yang Diusut? | Laksono Hari W | Rabu, 29 Februari 2012 | 05:56 WIB
TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKediaman Dhana Widyatmika di Jakarta Timur. Publik sudah mulai lupa dengan kisah Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, mantan pegawai pajak golongan IIIA, yang baru berusia 32 tahun, tetapi kekayaannya lebih dari Rp 100 miliar. Kekayaan Gayus diduga dari pemberian pihak lain terkait jabatannya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pun mengingatkan publik bahwa masih banyak ”Gayus-Gayus lain” di negeri ini. Pada pertengahan 2011, PPATK melaporkan kepada penegak hukum adanya 294 orang yang dicurigai melakukan pencucian uang. Dari jumlah itu, 174 orang atau 59,5 persen terindikasi korupsi. Dari jumlah itu, 148 orang atau 50,3 persen berstatus pegawai negeri sipil. Sebanyak 18 orang menjabat bupati, wali kota, dan gubernur; polisi/TNI 29 orang; dan anggota legislatif 20 orang. Berdasarkan kelompok umur ternyata 63 orang berusia di bawah 40 tahun. Saat menyampaikan informasi itu, Kepala PPATK M Yusuf meminta komitmen penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan kepolisian untuk menindaklanjuti laporan itu dengan memulai penyelidikan dan penyidikan sehingga kasusnya bisa dituntaskan. Dua bulan berselang, ternyata belum juga ada perkembangan yang dilakukan penyidik atas laporan PPATK mengenai rekening gendut PNS muda. Tiba-tiba publik dikejutkan dengan penetapan Dhana Widyatmika (37), mantan pegawai pajak, sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung. Kekayaan Dhana yang disebut-sebut mencapai puluhan miliar rupiah diduga dari pemberian pihak lain terkait jabatannya sebagai pegawai pajak. Namun, anehnya penyelidikan dan penyidikan terhadap Dhana bukan didasarkan atas laporan PPATK, melainkan dari laporan masyarakat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Noor Rachmad memastikan kasus Dhana pertama kali dilaporkan oleh masyarakat. Yusuf menegaskan, Dhana tak termasuk dalam daftar 63 PNS muda yang dilaporkan PPATK kepada penegak hukum. ”Belum ada laporan tentang yang bersangkutan,” kata Yusuf. Timbul pertanyaan, mengapa kasus Dhana yang sumbernya dari laporan masyarakat bisa ditindaklanjuti secara serius oleh penegak hukum, tetapi laporan PPATK tidak? Padahal, laporan PPATK bisa dibilang sudah ”jadi”. Penyidik tak perlu repot-repot menemukan tindak pidananya. Tinggal periksa tersangkanya dan ikuti aliran dananya, semua fakta akan terungkap. Selain sumber laporan, ada beberapa hal lain yang juga tidak lazim dalam kasus Dhana, yakni menyangkut tindak pidana yang dilakukan dan nilai uang yang disita kejaksaan. Noor Rachmad mengatakan, penyidik telah menyita uang, sertifikat tanah, surat berharga, emas, sebuah mobil mewah, dan memblokir rekening milik Dhana. Anehnya, kejaksaan tidak mau menyebut berapa nilainya. Kejaksaan juga tak kunjung mengungkapkan apa sebenarnya yang dilakukan Dhana sehingga ia jadi tersangka kasus korupsi. Kejaksaan hanya mengatakan, bisa saja Dhana menerima suap, memeras, atau menerima gratifikasi. Kejaksaan juga terkesan masih menyembunyikan pihak lain yang diduga menyuap atau memberikan sesuatu kepada Dhana terkait jabatannya.
Apa pun yang dilakukan penyidik, masyarakat berharap kasus ini bisa dituntaskan. (M Fajar Marta)
Menkeu: Rekening Gendut DW Dilaporkan 2011 | Laksono Hari W | Kamis, 1 Maret 2012 | 04:21 WIB KOMPAS/RIZA FATHONI Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo. JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan bahwa laporan mengenai kepemilikan harta kekayaan yang tidak wajar milik pegawai Direktorat Jenderal Pajak, DW, telah diberikan oleh PPATK sejak awal 2011. Agus mengatakan, mengenai dugaan rekening gendut milik DW dalam laporan awal tahun 2011 itu disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai pimpinan dari Kementerian Keuangan, Agus menyayangkan bila laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak segera dikoordinasi langsung kepada dirinya. Menkeu juga menyayangkan sikap Direktorat Jenderal Pajak yang tidak memberikan respons untuk melaporkan ke Inspektorat Jenderal setelah mendapatkan laporan dari PPATK. "Kelihatannya laporannya justru ke (Ditjen) Pajak sebagai laporan informasi. Tetapi kepada saya dan Irjen tidak dikirimkan," ujarnya, Rabu (29/2/2012) malam di Jakarta. Menurut Agus, Inspektorat Jenderal baru melakukan pemeriksaan setelah mendapatkan laporan dugaan kepemilikan rekening tidak wajar dari Ditjen Pajak pada pertengahan 2011. "Koordinasi seharusnya bisa jalan. Kalau seandainya pimpinannya diberi tahu, saya bisa jaga proses pengawasan dan perbaikan sehingga berjalan dengan seperti yang direncanakan," kata Menkeu. Ia mengatakan bahwa kerja sama PPATK dengan Kemenkeu dari 2007 hingga 2011 telah menunjukkan hasil yang memuaskan karena sebanyak 88 pegawai telah mendapatkan sanksi disiplin terkait dengan kepemilikan rekening mencurigakan. Namun, dari 88 pegawai tersebut, nama DW tidak termasuk dalam laporan PPATK yang diberikan kepada Menkeu. "Selama ini, dari tahun 2007 ke 2011, selalu dikirim ke saya dan Irjen, dan kemudian saya bisa tindak lanjuti. Saya minta kalau ada jumlah nama-nama atau ada yang dicurigai, jangan ditunda dan kasih tahu kepada saya. Keseluruhan nanti saya bersama penegak hukum akan menindaklanjuti," kata Agus. Terkait dengan kepindahan DW ke Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta sejak 12 Januari 2012, Menkeu menduga tersangka telah curiga tindakannya tercium oleh sistem pengawasan internal kementerian. "Saya juga bisa menduga bahwa kalau, misalnya, tersangka ini sejak Januari 2012 pindah ke Dispenda mungkin karena iklim di Ditjen Pajak sudah semakin ketat program reformasinya," katanya. Dengan kejadian ini, Menkeu memastikan bahwa evaluasi terkait pengawasan internal di Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai akan lebih ditingkatkan agar oknum pegawai yang merugikan negara dapat diberikan hukuman. Agus juga mengharapkan agar kerja sama dengan instansi terkait dapat terus ditingkatkan sehingga kejadian serupa dapat cepat terdeteksi dan tidak terulang kembali pada masa mendatang.
"Proses penegakan hukum akan kami dukung dan jajaran Kementerian Keuangan juga memberikan dukungan tentang itu. Bahwa kalau dinyatakan ada kelambanan di Kementerian Keuangan dan memang saya harus minta kerja sama dari instasi-instasi terkait, sepenuhnya kami perbaiki sistem yang ada," katanya.
