58 Putu Agustana, dkk. Majalah Aplikasi Ipteks Ngayah, 3(4), 2012, 58-63
ADMINISTRASI TERPADU DESA DINAS - DESA PEKRAMAN
Putu Agustana, I Wayan Rideng, dan Gede Sandiasa Fakultas Hukum, Universitas Panji Sakti Singaraja Jalan Bisma, Singaraja 81117 Bali
Ringkasan Eksekutif Permasalahan di antara desa dinas dan desa pekraman adalah banyaknya potensi konflik yang ada di masyarakat karena benturan-benturan kepentingan kedinasan dan adat pekraman, hal ini disinyalir oleh aparat desa baik desa dinas maupun desa pekraman adalah tidak sinkron dan terpadunya administrasi desa baik administrasi penyelenggaraan berbagai layanan dinas maupun adat serta pengelolaan kedua institusi desa ini. Disamping itu dalam proses administrasi di kantor desa dan di dua kantor desa pekraman masih lamban dan seringkali terjadi tarik ulur urusan. Upaya pemecahan yang dilakukan adalah penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan dalam pemberian pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa dan pengurus desa pekraman tentang administrasi pemerintahan, penyelenggaraan layanan prima, serta komputerisasi data maupun penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Pemantapan pedoman penyelenggaraan administrasi desa dinas-desa pekraman serta sinkronissi administrasi desa dinas-desa pekraman untuk mewujudkan administrasi terpadu. Inventarisasi dan analisis potensi-potensi konflik yang menyertainya, juga memuat alternatif-alternatif solusi atau penanganan konflik yang paling mungkin untuk dlaksanakan. Hasil yang diperoleh adalah (1) adanya peningkata pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa dalam mengelola administrasi pemerintahan desa; (2) buku panduan tentang administrasi terpadu antara desa dinas dengan desa pekraman; (3) buku pemetaan tentang potensi-potensi konflik yang harus diwaspadai dalam masyarakat desa berserta dengan cara pemecahannya. Kata-kata kunci: Desa Dinas, Desa Pekraman, administrasi, konflik. Executive Summary Problems faced by the administrative village (Desa Dinas) and customary village (Desa Pakraman) is the number of potential conflicts that exist in society because of the conflicts of official and customary interests, which is pointed out by village officials either both administrative village and customary village as the results of the imbalance and unified village administration either both of administrative service and customary service, as well as the management of both village institutions. Besides, in the process of administration at the village office and at the two customary village offices is still considered as time-consuming and often occur back and forth affair. Solving effort undertaken in the program is providing knowledge and skills of the village and the village board about public administration, service delivery excellence, as well as computerized data and application of information technology and communications to improve the village administration of both administrative and customary villages, thus a unified administration can be attained. Inventory and analysis of conflict potency, also
59 Putu Agustana, dkk. Majalah Aplikasi Ipteks Ngayah, 3(4), 2012, 58-63
includes alternative solutions or conflict handlings are most likely to be implemented. The results obtained are (1) knowledge and skills development in managing village administration (2) guiding book on the integrated administration of administrative village and customary village (3) mapping book about the potential conflicts which should be wary in village communities along with the solution. Keywords: administrative village, customary village, administration, conflict A. PENDAHULUAN Desa Bukti merupakan satu-satunya desa di Kecamatan Kubutambahan yang dikembangkan sebagai Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) karena memilki obyek wisata kolam pemandian Air Sanih atau Yeh Sanih yang terletak di Dusun Sanih. ODTW Yeh Sanih ini dikelola langsung oleh Desa Pekraman Sanih. Sejak dijadikan ODTW, mulailah penduduk Desa Bukti menerima berbagai pengaruh luar termasuk pendatang dari berbagai daerah di nusantara dan dunia. Di samping itu, jauh sebelumnya saat Gunung Agung meletus (tahun 1963) banyak keluarga dari desa-desa di kaki Gunung Agung yang mengungsi ke Desa Bukti dan sekitarnya. Mereka awalnya menandu atau mengerjakan lahan-lahan kering milik desa adat setempat atau milik penduduk asli dengan imbalan bagi hasil. Ada di antara mereka masih tetap berprofesi demikian, ada juga yang sudah berkembang. Dengan demikian, komposisi pranata sosial Desa Bukti termasuk di dalamnya dua desa pekraman (adat) yaitu Desa Pekraman Bukti dan Desa Pekraman Sanih menjadi heterogen, tidak saja asal mula dari penduduk tersebut tetapi juga etnis dan agama. Selain etnis Bali yang umumnya beragama Hindu, di kedua desa pekraman ini bermukim juga beberapa etnis lain seperti Sasak (umumnya beragama Islam), etnis China keturunan (agama Budha, Konghucu dan Nasrani) dan bangsa-bangsa Eropa serta Amerika yang beragama Nasrani. Sehingga dapat kita jumpai saat ini. di Desa Pekraman Bukti ada beberapa pura dan masjid, sedangkan di Desa Pekraman Sanih terdapat tempat peribadatan Nasrani berupa Goa Bunda Maria di samping beberapa pura. Sampai saat ini, semua penduduk di kedua desa pekraman ini hidup harmonis dalam keheterogenan. Hal ini mepupakan potensi wisata sosial budaya yang harmonis dan wisata relegi yang pada saat ini sedang “trend” di samping wisata alam. Perkembangan kemajuan masyarakat Desa Bukti, di sisi lain menimbulkan beberapa potensi konflik kepentingan antar individu, antar kelompok/golongan, antar etnis, antar agama, antar dusun dan antar desa pekraman , bahkan antara desa dinas dengan desa pekraman. Salah satu contoh adalah batas-batas wilayah yang belum diadministrasi secara baik dengan kejelasan hukum kepemilikan, Saat ini memang areal-areal tersebut kurang bernilai ekonomis sehingga belum ada gejolak konflik, namun dengan pengembangan Desa Bukti menjadi pusat pengembangan desa wisata di Buleleng Timur, maka dalam waktu dekat areal-areal tidur tersebut akan bernilai ekonomis tinggi. Jika investor datang, misalnya untuk pembangunan hotel, maka kejelasan batas-batas wilayah menjadi isu konflik akibat benturan kepentingan retribusi dan kepentingan ekonomis lainnya. Mengingat bahwa desa pekraman memliki kedaulatan parahyangan (peribadatan), pawongan (penduduk dan kemasyarakatan), dan pelemahan (wilayah), sedangkan di sisi lain desa dinas juga merupakan satuan pemerintahan terkecil yang memiliki kedaulatan atas wilayah dan penduduk, maka konflik-konflik kepentingan tidak hayal akan terjadi. Seperti halnya
60 Putu Agustana, dkk. Majalah Aplikasi Ipteks Ngayah, 3(4), 2012, 58-63
banyak konflik desa pekraman dengan desa dinas yang telah terjadi di belahan pulau Bali lainnya. B. SUMBER INSPIRASI Model dualistik desa di Bali sampai sekarang tetap mempunyai dua bentuk desa dinas (negara) dan desa pekraman (adat). Desa dinas adalah birokrasi kepanjangan tangan negara yang mengatur dan mengurus masalah-masalah administrasi pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan desa pekraman manjalankan fungsi merawat adat istiadat dan mengontrol penggunaan tanah adat dari intervensi negara dan modal Kekuasaan desa-desa di Bali dipisah menurut garis pemerintahan dan pembangunan yang menjadi domain desa dinas dengan adat dan kemasyarakatan yang merupakan domain desa pekraman. Desa pekraman menjadi organisasi komunitas lokal yang menjadi identitas basis otonomi. Dengan demikian desa pekraman menjadi arena civil society dan partisipasi warga. Dalam konstruksi seperti iti warga lebih percaya pada bendesa ketimbang kepala desa, ini persoalan yang serius. Pemerintah desa dinas menghadapi delegitimasi dari warga, sementara desa pekraman menjadi “tirani”yang tidak bisa dikontrol oleh publik. Sebagai contoh desa pekraman tumbuh menjadi “Negara” yang mempunyai polisi adat (pecalang) yang relative represif kepada warga. Di era reformasi muncul agenda pembaharuan desa sebagai bentuk gagasan dan gerakan untuk melakukan perubahan-perubahan desa secara berkelanjutan. Tujuan pembaharuan desa adalah mendorong lebih otonom, demokratis, sejahtera, dan berkeadilan(1-5). Selain dengan kebijakan dan pembangunan prodesa, desentralisasi dan otonomi desa merupakan agenda penting dalam pembaharuan desa. Desentralisasi dan otonomi desa membutuhkan berbagai prakarsa lokal gerakan bersama, komitmen politik dan kebijakan pemerintah. Jika berbicara tentang otonomi desa, makna dan formatnya tidak cukup dengan rumusan desa sebagai subyek hukum, sebagai kesatuan masyarakat hukum, pengakuan negara atas eksistensi desa dan kemandirian masyarakat desa yang ditopang dengan modal sosial (swadaya dan gotong royong). Untuk itulah dipandang perlu pemahaman tentang bagaimana hubungan antara desa dinas dengan desa pekraman yang masih eksis sampai sekarang, karena dalam beradaptasi dengan kemajuan zamannya desa pekraman tidak dapat menghindar dari situasi yang mengharuskan hidup berdampingan dengan suatu bentuk desa yang lain yaitu desa dinas. C. METODE Dalam rangka memecahkan permasahan seperti konflik yang cukup potensial, proses administrasi di kantor desa dinas dan di dua kantor desa pekraman masih lamban, serta potensi-potensi unggul desa belum dikelola optimal, maka dipandang perlu dalam konteks pekerjaan sosial pemberdayaan dapat dilakukan melalui strategi aras atau matra Mezzo yakni pemberdayaan dilakukan terhadap klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Melalui penyuluhan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Penerapan ipteks bagi masyarakat Desa Dinas Bukti dan Desa Pekraman Sanih serta Desa Pekraman Bukti
61 Putu Agustana, dkk. Majalah Aplikasi Ipteks Ngayah, 3(4), 2012, 58-63
dengan pendekatan atau strategi aras Mezzo (6-10) dalam memecahkan permasalahan tersebut di atas adalah: (1) Memberikan pemahaman berupa diskusi terbatas yang melibatkan berbagai kelompok yang ada di desa tentang konflik dan pemecahannya, serta peningkatan kesadaran hukum bagi seluruh komponen dalam hidup bermasyarakat; (2) Penataan dan pengelolaan administrasi pemerintahan desa dinas /desa pekraman serta pelatihan komputer dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan perangkat desa tentang ilmu adminstrasi desa, penyelenggaraan layanan prima, komputerisasi data maupun penerapan teknologi informasi dan komunikasi; (3) Kegiatan pertemuan terbatas dan pendampingan penyusunan secara partisipatif buku pedoman penyelenggaraan administrasi desa dinas dan desa pekraman serta sinkronisasi atau harmonisasi untuk mewujudkan administrasi terpadu; (4) Pendampingan pemetaan dan analisis potensi-potensi konflik yang menyertainya beserta alternatif-alternatif solusi atau penanganan konflik yang paling mungkin untuk dilakukan. D. KARYA UTAMA Produk utama dari kegiatan adalah berupa: (1) Buku Administrasi Terpadu Desa Dinas-Desa Pekraman. Produk ini berisi pemahaman tentang model penyelenggaraan administrasi desa dinas dan desa pekraman serta sinkronisasi dan harmonisasi sehingga kedua desa tersebut berjalan secara efektif dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; (2) Buku Pemetaan Potensi Konflik di Desa Bukti, yang memberikan gambaran tentang konflik dan agar konflik kelak tidak menjadi potensial, maka perlu pemahaman terhadap koflik tersebut yang disertai dengan alternatif solusinya.
Gambar 1. Buku Administrasi Terpadu Desa Dinas-Desa Pekraman
Gambar 2. Buku Pemetaan Potensi Konflik Desa Bukti
62 Putu Agustana, dkk. Majalah Aplikasi Ipteks Ngayah, 3(4), 2012, 58-63
E. ULASAN KARYA Buku Administrasi Terpadu Desa Dinas dan Desa Pekraman merupakan pedoman atau panduan penyelenggaraan administrasi serta sinkronisasi atau harmonisasi administrasi desa dinas dan desa pekraman, dalam rangka mewujudkan administrasi terpadu dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam buku ini dimuat tugas pokok dan fungsi dari Desa Dinas dan Desa Pekraman. Berbagai urusan administrasi yang berkaitan dengan kepemerintahan kedinasan, pelaksanaan program-program pembangunan, dan program-program ketahanan dan keamanan masyarakat diuraikan sebagai bagianbagian tugas pokok dan fungsi Desa Dinas. Bebagai urusan administrasi yang berkaitan dengan adat, budaya, dan kemasyarakatan merupakan tugas dan fungsi Desa Pekraman. Karena kedua jenis desa ini memiliki wilayah, warga dan sistem pemerintahan maka dalam buku ini diuraikan bagaimana sinkronisasi berbagai urusan tersebut sehingga dapat berjalan efektif dan harmonis. Buku Pemetaan Potensi Konflik merupakan sebuah buku yang memuat peta potensi-potensi konflik dinas – adat serta alternatif solusinya. Buku ini diharapkan sebagai referensi dalam menjamin warga desa yang mejemuk tersebut mendapat kesetaraan layanan sesuai dengan skala kebutuhannya tanpa memandang perbedaan etnis, agama, dan golongan. F. KESIMPULAN Melalui produk yang dihasilkan, maka seluruh permasalahan yang sebelumnya menjadi hambatan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dinas dan adat maupun persoalan mendasar lainnya secara bertahap dapat teruraikan. Karena dengan tersusunnya buku yang memuat lembaran-lembaran standar operasional dan prosedur serta petunjuk-petunjuk teknis dapat dipakai sebagai pedoman. G. DAMPAK DAN MANFAAT KEGIATAN Kegiatan ini mampu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa dinas maupun perangkat desa pekraman tentang ilmu administrasi desa melalui pengelolaan dan pengadministrasian data secara komputerisasi dan penerapan teknologi informasi, sehingga mampu memberikan layanan prima kepada masyarakat. Disamping itu pula terjadi peningkatan pemahaman dari perangkat desa dinas-desa pekraman, serta komponen masyarakat lainnya tentang keberadaan konflik laten dan manifes, sumber-sumbernya maupun strategi penanggulangannya merupakan hal yang sangat penting. H. DAFTAR PUSTAKA (1) Ari Dwipayana,AA GN. 2005. Globalism: Pergulatan Politik Representasi atas Bali; Uluangkep Press Denpasar. (2) Astra, I Gde Semadi, Aron Meko Mbete, Ida Bagus Puja Astawa, dan I Nyoman Darma Putra. 2003. Guratan Budaya Dalam Perspektif Multikultual: Katurang ri Kalaning Purnabakti Prof. Dr. I Gusti Ngurah Bagus, Denpasar: Program Studi Magister dan doktor Kajian Budaya, Linguistik, dan Jurusan Antropologi, Fakltas Saatra dan Budaya Universitas Udayana.
63 Putu Agustana, dkk. Majalah Aplikasi Ipteks Ngayah, 3(4), 2012, 58-63
(3) Atmadja, N.B. 2002. Manajemen Konflik pada Desa Adat Multietnik di Kabupaten Buleleng, Bali. Laporan Penelitian Hibah Bersaing, IKIP Negeri Singaraja. (4) Dalimunthe, Ritha. F. 2003. Peranan Manajemen Konflik pada Suatu Organisasi, Dalam Modul Khusus Fasilitator PNPM Mandiri. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Cipta karya. (5) Dharmayudha, I Made Suasthawan. 2001. Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali; PT. Upada Sastra Denpasar. (6) Fisher, S. 2001. Bagaimana Mengelola Konflik Petunjuk Praktis untuk Manajemen Konflik yang Efektif. Jakarta: Bumi Aksara. (7) Kaler, I Gusti Ketut. 2005. Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali; CV. Kayumas Agung Denpasar. (8) Surpha, I Wayan. 2002. Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali; PT. Offset BP Denpasar. (9) Himpunan Peraturan Desa dan Kelurahan Tahun 2007. Diperbanyak oleh Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng. (10) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2001 Tentang Desa Pekraman. I. PERSANTUNAN Ucapan terima kasih dan penghargaan diberikan kepada Perbekel Desa Bukti beserta seluruh perangkat desa, Kelian Desa Pekraman Bukti, Kelian Desa Pekraman Sanih, masyarakat Desa Bukti. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada DP2M Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI atas dana pelaksanaan Ipteks bagi Masyarakat di Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Rektor beserta Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Panji Sakti atas ijin dan arahan dalam pelaksanaan program ini.
