ADMINISTRASI PENGAKHIRAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PUSDIK BINMAS POLRI

49

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

ADMINISTRASI PENGAKHIRAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

1

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ADMINISTRASI PENGAKHIRAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.

bahwa pengakhiran dinas merupakan kegiatan akhir dari proses pembinaan Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Indonesia, sebagai penghargaan terakhir bagi Pegawai negeri pada Kepolisian Negara Indonesia yang akan mengakhiri masa dinasnya, sehingga perlu diberikan pelayanan administrasi yang jelas dan pasti;

b.

bahwa untuk kelancaran pelayanan administrasi pengakhiran dinas Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu dilaksanakan menurut tata cara yang baku agar dapat dipedomani bagi pelaksana tugas pada fungsi sumber daya manusia;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2.

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia; MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ADMINISTRASI PENGAKHIRAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BAB …..

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

2 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2.

Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Polri.

3.

Pengakhiran Dinas adalah proses berakhirnya masa dinas Pegawai Negeri pada Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

4.

Administrasi Pengakhiran Dinas adalah kegiatan akhir dari suatu proses administrasi pemberhentian Pegawai Negeri pada Polri dari dinas.

5.

Masa Persiapan Pensiun yang selanjutnya disingkat MPP adalah Pegawai Negeri pada Polri yang akan memasuki usia pensiun maksimum, diberi kesempatan menjalani persiapan pensiun paling lama 1 (satu) tahun.

6.

Dipertahankan Dalam Dinas Aktif yang selanjutnya disingkat DDDA adalah mempertahankan seseorang anggota Polri untuk tetap dinas aktif, walaupun anggota Polri tersebut telah mencapai usia pensiun maksimum.

7.

Keahlian khusus adalah keahlian di bidang tertentu yang dimiliki oleh Pegawai Negeri pada Polri ditandai dengan adanya ijazah/sertifikat atau mempunyai pengalaman kerja di bidangnya paling sedikit 5 (lima) tahun.

8.

Pelatihan keterampilan adalah proses pembelajaran yang diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri yang akan memasuki masa pengakhiran dinas agar memiliki pengetahuan dan keahlian/kemampuan yang dapat bermanfaat setelah pengakhiran dinas.

9.

Pembekalan adalah kegiatan dalam rangka memberikan pembinaan dan motivasi kepada Pegawai Negeri pada Polri yang akan menghadapi masa pengakhiran dinas.

10.

Penyaluran kerja adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan pegawai negeri pada Polri menjelang pengakhiran dinas untuk tetap berkarya kembali setelah pengakhiran dinas.

11.

Batas Usia Pensiun yang selanjutnya disingkat BUP adalah batas berakhirnya masa dinas seseorang sebagai Pegawai Negeri pada Polri.

12.

Penilaian Prestasi Kerja yang selanjutnya disingkat PPK adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.

13. Pemberhentian .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

3

13.

Pemberhentian Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PDH adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap Pegawai Negeri pada Polri sesuai peraturan perundangundangan.

14.

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap Pegawai Negeri pada Polri karena sebab-sebab tertentu.

15.

Atas Permintaan Sendiri yang selanjutnya disingkat APS adalah pemberhentian karena permohonan dari Pegawai Negeri pada Polri kepada pejabat yang berwenang sebelum mencapai BUP.

16.

Gugur adalah meninggal dunia dalam operasi Kepolisian atau sebagai akibat dari tindakan langsung pelaku tindak pidana kriminal atau yang menentang negara atau pemerintahan yang sah.

17.

Tewas adalah meninggal dunia dalam menjalankan tugas Kepolisian atau meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas.

18.

Meninggal Dunia biasa adalah meninggal dunia karena sebab tertentu yang bukan karena sedang menjalankan tugas atau karena hubungannya dengan pelaksanaan dinas.

19.

Hilang Dalam Tugas adalah suatu keadaan bahwa anggota Polri, tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui apakah masih hidup atau telah meninggal dunia.

20.

Hilang adalah suatu keadaan bahwa PNS Polri di luar kemauannya, tidak diketahui tempatnya berada dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau meninggal dunia.

21.

Alih Status menjadi PNS adalah perubahan fungsi dan peran serta administrasi kepegawaian dari status lama sebagai anggota Polri menjadi berstatus baru menjadi PNS.

22.

Pensiun adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan sebagai penghargaan kepada anggota Polri untuk masa kemudian sesudah ia diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian dan memenuhi syarat-syarat untuk menerima pensiun.

23.

Tunjangan Bersifat Pensiun adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan selama hidupnya sebagai penghargaan kepada pegawai negeri pada Polri yang diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri, dan telah memenuhi syarat usia/masa kerja untuk menerima tunjangan bersifat pensiun.

24.

Tunjangan adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan dalam jangka waktu tertentu (selama masa kerja yang dimiliki) sebagai penghargaan kepada pegawai negeri pada Polri yang diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan telah memenuhi syarat usia/masa kerja.

25.

Purnawirawan Polri adalah anggota Polri yang diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri dengan hak pensiun atau hak tunjangan bersifat pensiun. 26. Warakawuri …..

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

4

26.

Warakawuri adalah istri seorang anggota Polri/Purnawirawan yang sampai saat suaminya gugur/tewas/meninggal dunia masih menjadi istri yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

27.

Duda adalah suami seorang anggota Polri/Purnawirawan yang sampai saat istrinya gugur/tewas/meninggal dunia masih menjadi suami yang sah menurut peraturan perundang-undangan dan tidak mempunyai isteri lain.

28.

Tunjangan anak yatim/piatu atau tunjangan anak yatim-piatu adalah tunjangan yang diberikan kepada anak yang sah menurut hukum dan belum kawin/belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau setinggi-tingginya 25 (dua puluh lima) tahun bagi yang masih sekolah/kuliah.

29.

Tunjangan Orangtua adalah tunjangan yang diberikan kepada orangtua yang sah menurut hukum karena anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia di dalam dan/atau oleh karena dinas tidak meninggalkan istri atau seorang anakpun/bujang.

30.

Inpassing adalah penyesuaian pensiun pokok bagi purnawirawan Polri.

31.

Pengaktifan kembali adalah pemenuhan dan pemulihan hak-hak Pegawai Negeri pada Polri sesuai dengan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berkekuatan hukum tetap. Pasal 2

Tujuan pengaturan Administrasi Pengakhiran Dinas meliputi: a.

sebagai pedoman bagi pengemban fungsi SDM untuk memberikan pelayanan Administrasi Pengakhiran Dinas kepada Pegawai Negeri pada Polri; dan

b.

terwujudnya pelayanan Administrasi Pengakhiran Dinas kepada Pegawai Negeri pada Polri secara profesional dan proporsional. Pasal 3

Administrasi Pengakhiran Dinas dilaksanakan dengan prinsip: a.

legalitas, yaitu Administrasi Pengakhiran Dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.

kepastian hukum, yaitu Administrasi Pengakhiran Dinas dilaksanakan untuk memberikan kepastian bagi Pegawai Negeri pada Polri;

c.

transparan, yaitu proses administrasi pengakhiran dinas dilaksanakan secara terbuka; dan

d.

akuntabel, yaitu pelaksanaan administrasi dipertanggungjawabkan.

pengakhiran dinas dapat

Pasal 4 Pegawai Negeri pada Polri yang mengakhiri masa dinas, diberikan pelayanan: a.

Pra Pengakhiran dinas;

b.

Pengakhiran dinas; dan

c.

Pasca Pengakhiran Dinas. BAB …..

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

5 BAB II PRA PENGAKHIRAN DINAS Bagian Kesatu Pelayanan Paragraf 1 Bentuk Pasal 5

Bentuk pelayanan Pra Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Polri, meliputi: a.

MPP;

b.

DDDA, kecuali PNS Polri;

c.

penyaluran kerja;

d.

pelatihan keterampilan; dan

e.

pembekalan. Paragraf 2 Anggota Polri Pasal 6

(1)

MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan kepada anggota Polri yang akan memasuki BUP paling lama 1 (satu) tahun.

(2)

Anggota Polri yang menjalani MPP: a.

tetap berstatus sebagai anggota Polri;

b.

tetap diperhitungkan MPPnya perhitungan hak pensiun; dan

c.

dapat bekerja di luar lingkungan Polri.

sebagai

masa

dinas

untuk

Pasal 7 Hak-hak anggota Polri selama menjalani MPP meliputi: a. b. c. d. e. f. g.

penghasilan/gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kecuali tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja; kenaikan gaji berkala; pelayanan kesehatan; bantuan hukum dan perlindungan keamanan; kapor pembinaan; tanda kehormatan; dan perumahan dinas. Pasal 8

(1)

DDDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, sampai berusia 60 (enam puluh) tahun yang diperuntukkan bagi anggota Polri yang memiliki keahlian khusus. (2) DDDA …..

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

(2)

6

DDDA dapat diberikan dengan ketentuan: a.

memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian;

b.

telah melaksanakan tugas dan pengabdian tanpa cacat;

c.

telah melaksanakan tugas dan pengabdian secara terus-menerus tidak terputus pada bidang keahliannya di kepolisian;

d.

telah melaksanakan tugas dan pengabdian dengan dedikasi dan prestasi kerja yang optimal;

e.

sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan oleh surat keterangan dokter tim Badan Pertimbangan Kesehatan Personel (BPKP) Polri;

f.

proses kaderisasi di lingkungan satker yang bersangkutan; dan

g.

rekomendasi dari Kasatker. Pasal 9

Keahlian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi bidang: a.

identifikasi;

b. c.

laboratorium forensik; komunikasi elektronik;

d.

sandi;

e.

penjinak bahan peledak;

f. g.

kedokteran kehakiman; forensik hewan;

h.

penyidikan kejahatan tertentu; dan

i.

navigasi laut/penerbangan. Pasal 10

(1)

(2)

Keahlian Khusus identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan identifikasi kepolisian untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain, yang meliputi: a.

ahli identifikasi sidik jari laten; dan

b.

ahli identifikasi wajah.

Keahlian Khusus laboratorium forensik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi: a.

b.

bidang balistik metalurgi forensik: 1.

ahli senjata api forensik;

2.

ahli bahan peledak forensik; dan

3.

ahli metalurgi forensik;

bidang fisika komputer forensik: 1.

ahli fisika forensik;

2.

ahli peralatan deteksi; dan

3.

ahli komputer forensik/digital dan audio forensik; c. bidang ….

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

c.

d.

e.

(3)

(4)

(5)

7 bidang kimia biologi forensik: 1.

ahli kimia forensik;

2.

ahli toksikologi dan lingkungan forensik; dan

3.

ahli biologi serologi forensik;

bidang dokumen dan uang palsu forensik: 1.

ahli dokumen forensik;

2.

ahli uang palsu forensik; dan

3.

ahli produk cetak forensik;

bidang narkotika dan bahan obat berbahaya forensik: 1.

ahli narkotika forensik;

2.

ahli psikotropika forensik; dan

3.

ahli bahan obat berbahaya forensik.

Keahlian Khusus komunikasi elektronika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi: a.

administrator jaringan (network administrator), jaringan komunikasi radio trunking dan jaringan komunikasi data wireless broadband berbasis internet protocol;

b.

administrator database oracle dan database manajemen sistem kelas enterprise;

c.

ahli teknologi keamanan jaringan komunikasi radio (cryptography); dan

d.

ahli teknologi network security.

Keahlian Khusus sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi: a.

ahli sandi tingkat satu yaitu juru sandi; dan

b.

ahli sandi tingkat dua dan sandi tingkat tiga yaitu sandiman.

Keahlian Khusus penjinak bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi: a. operator penjinak bom; b.

ahli identifikasi jenis-jenis bom;

c.

ahli pemusnah, penghancur jenis-jenis bom;

d.

ahli investigasi pasca peledakan bom;

e.

analis bom;

f.

ahli kimia, biologi, radioaktif dan nuklir;

g.

spesialis proteksi kimia berbahaya

h.

spesialis proteksi biologi berbahaya;

i.

spesialis dekontaminasi kimia, biologi, radioaktif dan nuklir;

j.

spesialis proteksi radioaktif; dan

k.

analis bahan-bahan berbahaya kimia, biologi, radioaktif dan nuklir. (2) Keahlian …..

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

(6)

(7)

(8)

(9)

8

Keahlian Khusus kedokteran kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, meliputi: a.

spesialis forensik;

b.

spesialis odontology forensik;

c.

spesialis psikiatri forensik;

d.

ahli Deoxyribose Nucleic Acid (DNA);

e.

spesialis patology forensik; dan

f.

spesialis radiology forensik.

Keahlian Khusus pawang hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, meliputi: a.

pawang anjing/K-9;

b.

pawang kuda/aswasada;

c.

tenaga medis hewan dan paramedis hewan; dan

d.

ahli pakan anjing/K-9, ahli grooming anjing/K-9 dan kuda/turangga seperti ahli peladam (penapal sepatu kuda), ahli pakan kuda/turangga.

Keahlian Khusus penyidikan kejahatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, meliputi ahli dalam perkara: a.

cyber crime;

b.

pencucian uang (money loundering);

c.

anti monopoli;

d.

kejahatan korporasi;

e.

hak kekayaan intelektual;

f.

lingkungan hidup;

g.

perbankan; dan

h.

pasar modal.

Keahlian Khusus navigasi laut/penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf I, meliputi: a.

b.

navigasi laut terdiri dari: 1.

ahli nautika teknik;

2.

ahli teknika teknik;

3.

ahli teknik listrik arus kuat;

4.

ahli teknik elektro arus lemah;

5.

ahli penyelamatan bawah air; dan

penerbangan terdiri dari: 1.

penerbang dengan kriteria spesifik penerbang dan check pilot; dan

sebagai

instruktur

2.

mekanik dengan kriteria spesifik mempunyai basic licence on type rating paling sedikit 2 (dua) jenis rating pesawat. Pasal ...

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

9 Pasal 11

(1)

Anggota Polri yang diberikan DDDA tidak diperbolehkan alih fungsi pada bidang lain.

(2)

Anggota Polri yang diberikan DDDA mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan. Pasal 12

(1)

Penyaluran kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dapat diberikan kepada anggota Polri yang masih berdinas aktif 1 (satu) tahun sebelum BUP, atas dasar permintaan instansi/badan/pihak yang membutuhkan.

(2)

Penyaluran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada saat anggota Polri tersebut sedang menjalani MPP atau purna dinas.

(1) (2)

Pasal 13 Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diberikan kepada anggota Polri yang akan mengakhiri masa dinasnya. Pemberian pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi anggota Polri yang sisa masa dinasnya paling lama 3 (tiga) tahun menjelang pengakhiran dinas. Pasal 14

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, diberikan kepada anggota Polri yang sisa masa dinasnya paling lama 3 (tiga) tahun menjelang pengakhiran dinas. Paragraf 3 PNS Polri Pasal 15 (1)

MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan kepada PNS Polri menjelang BUP paling lama 1 (satu) tahun.

(2)

PNS Polri yang akan menjalani MPP: a.

tetap berstatus sebagai PNS Polri;

b. c.

tetap diperhitungkan MPPnya sebagai masa dinas; dan dapat bekerja di luar lingkungan Polri. Pasal 16

Hak-hak PNS Polri selama menjalani MPP, meliputi: a. penghasilan/gaji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali tunjangan jabatan, tunjangan kinerja dan uang makan; b. kenaikan gaji berkala; c.

pelayanan kesehatan; dan

d.

bantuan hukum. Pasal …..

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

10 Pasal 17

Penyaluran kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dapat diberikan kepada PNS Polri yang memiliki kompetensi khusus sesuai kebutuhan yang masih berdinas aktif 1 (satu) tahun sebelum berakhir masa dinasnya, atas dasar permintaan instansi/badan/pihak yang membutuhkan. Pasal 18 (1)

Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diberikan kepada PNS Polri yang akan mengakhiri masa dinasnya.

(2)

Pemberian pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan bagi PNS Polri yang sisa masa dinasnya paling lama 3 (tiga) tahun menjelang pengakhiran dinas. Pasal 19

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, diberikan kepada PNS Polri yang sisa masa dinasnya paling lama 3 (tiga) tahun menjelang pengakhiran dinas. Bagian Kedua Persyaratan Administrasi Paragraf 1 Anggota Polri Pasal 20 (1)

(2)

Persyaratan administrasi MPP, sebagai berikut: a. b.

permohonan dari yang bersangkutan; surat usulan dari Kasatker;

c.

fotokopi keputusan pengangkatan pertama menjadi pegawai;

d.

daftar riwayat hidup; dan

e.

fotokopi keputusan pangkat dan jabatan terakhir.

Persyaratan administrasi DDDA sebagai berikut: a. b. c. d. e.

surat usulan dari Kasatker; fotokopi keputusan pengangkatan pertama, keputusan pangkat terakhir dan keputusan jabatan terakhir; berita acara hasil penelitian keahlian dan keterampilan khusus yang ditandatangani oleh Kasatker;

f.

fotokopi Ijazah/sertifikat keahlian khusus yang dimiliki; surat keterangan dari Kasatker tentang pengalaman di bidangnya paling singkat 5 (lima) tahun; Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dari fungsi Propam;

g.

surat keterangan kesehatan dari dokter Polri;

h. i.

rekomendasi sidang DPK; dan piagam penghargaan Kapolri atas prestasi sesuai bidang keahlian (apabila memiliki).

kerja

(3) Persyaratan ......

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

(3)

(4)

11

Persyaratan administrasi untuk penyaluran kerja sebagai berikut: a.

surat usulan dari Kasatker;

b.

daftar riwayat hidup lengkap;

c.

fotokopi keputusan pengangkatan pertama, keputusan pangkat terakhir dan keputusan jabatan terakhir;

d.

persetujuan dari Kapolri/Kapolda;

e.

surat pernyataan yang bersangkutan;

f.

surat keterangan dokter dinyatakan sehat.

Persyaratan administrasi kegiatan Keterampilan sebagai berikut:

Pembekalan,

dan

Pelatihan

a.

surat usulan dari Kasatker; dan

b.

surat perintah mengikuti kegiatan Pembekalan, dan Pelatihan Keterampilan dari fungsi SDM. Paragraf 2 PNS Polri Pasal 21

(1)

(2)

(3)

Persyaratan administrasi MPP: a.

surat permohonan dari PNS yang bersangkutan;

b.


c.

daftar riwayat hidup; dan

d.

fotokopi keputusan Capeg, PNS, keputusan pangkat terakhir dan keputusan jabatan terakhir.

Persyaratan administrasi untuk penyaluran kerja sebagai berikut: a.


b.


c.

fotokopi keputusan pengangkatan pertama, keputusan pangkat terakhir dan keputusan jabatan terakhir;

d.

persetujuan dari Kapolri/Kapolda; dan

e.

surat pernyataan yang bersangkutan.

Persyaratan administrasi kegiatan Pembekalan dan Pelatihan Keterampilan sebagai berikut: a.

surat usulan dari Kasatker; dan

b.

surat perintah mengikuti kegiatan pembekalan dan pelatihan keterampilan dari pengemban fungsi SDM.

Bagian ......

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

12 Bagian Ketiga Tata Cara Pasal 22

(1)

Tata cara pengajuan MPP pada: a.

tingkat Mabes Polri: 1.

Kasatker mengajukan permohonan kepada As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri paling lama 6 (enam) bulan sebelum menjalani MPP yang bersangkutan;

2.

Birowatpers SSDM Polri melaksanakan kegiatan: a)

meneliti kelengkapan administrasi;

b)

mengusulkan kepada As SDM Kapolri tentang keputusan MPP yang ditandatangani oleh:

c)

d)

b.

1)

Kapolri untuk ke atas;

Pati Polri/PNS

Golongan

IV/d

2)

As SDM Kapolri untuk Kombes Pol/PNS Golongan IV/c;

3)

Karowatpers SSDM Polri untuk bawah/PNS Golongan IV/b ke bawah;

AKBP

ke

membuat salinan Keputusan MPP yang ditandatangani oleh: 1)

Karowatpers SSDM Polri untuk Pati Polri/PNS Golongan IV/d ke atas; dan

2)

Kabagkhirdin Rowatpers SSDM Polri untuk Kombes Pol ke bawah/PNS Golongan IV/c ke bawah.

mendistribusikan salinan keputusan pengusul dan Satker terkait.

kepada

Satker

tingkat Polda: 1.

Kasatker mengajukan permohonan kepada Kapolda, melalui Karo SDM Polda paling lama 6 (enam) bulan sebelum menjalani MPP yang bersangkutan;

2.

Biro SDM meneliti kelengkapan administrasi;

3.

Kapolda mengusulkan MPP bagi anggota Polri berpangkat Kombes Pol ke atas/PNS Golongan IV/c ke atas kepada Kapolri melalui As SDM Kapolri;

4.

Biro SDM Polda membuat keputusan MPP bagi anggota Polri berpangkat AKBP ke bawah/PNS Golongan IV/b ke bawah untuk ditandatangani oleh Kapolda dan dibuatkan salinan keputusan MPP yang ditandatangani Karo SDM Polda; dan

5.

mendistribusikan salinan pengusul dan Satker terkait.

keputusan

kepada

Satker

c. tingkat .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

c.

(2)

13 tingkat Polres: 1.

Kabag/Kasat/Kapolsek mengajukan permohonan kepada Kapolres, melalui Kabagsumda Polres paling lama 6 (enam) bulan sebelum menjalani MPP yang bersangkutan;

2.

Kabagsumda meneliti kelengkapan administrasi;

3.

Kabagsumda mengajukan permohonan MPP kepada Kapolres untuk pengesahan; dan

4.

Kapolres mengirimkan permohonan MPP kepada Kapolda.

Format keputusan dan salinan keputusan MPP, tercantum dalam lampiran “A”, “B”, “C” dan “D” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 23

(1)

Tata cara pengajuan DDDA bagi anggota Polri pada: a.


Kasatker Mabes Polri/Kapolda mengajukan permohonan kepada As SDM Kapolri, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa dinas anggota Polri yang bersangkutan;

2.

Birowatpers melaksanakan kegiatan:

3.

4.

b.

a)


b)

koordinasi dengan Kasatker pengusul; dan

c)

meminta rekomendasi Pertimbangan Karier.

hasil

Sidang

Dewan

atas persetujuan Kapolri, As SDM Kapolri mengajukan usulan bagi: a)

Kombes dan Pati kepada Presiden untuk mendapatkan salinan dan petikan Keputusan Presiden; dan

b)

AKBP ke bawah untuk diterbitkan keputusan Kapolri.

Kabagkhirdin Birowatpers melaksanakan kegiatan: a)

membuat salinan dan petikan keputusan DDDA untuk AKBP ke bawah yang ditandatangani oleh Karowatpers SSDM Polri; dan

b)

mendistribusikan salinan dan petikan keputusan DDDA kepada Satker pengusul dan Satker terkait.

tingkat Polda: 1.

Kasatker mengajukan permohonan kepada Kapolda, melalui Karo SDM Polda paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa dinas anggota Polri yang bersangkutan;

2.

Biro SDM Polda meneliti kelengkapan administrasi dan melaksanakan sidang DPK tingkat Polda dan mengajukan usulan kepada Kapolda; dan

3.

atas persetujuan Kapolda, usulan DDDA diajukan kepada Kapolri melalui As SDM Kapolri. (2) DDDA .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

14

(2)

DDDA anggota Polri pelaksanaanya dilakukan secara selektif dan bertahap setiap 1 (satu) tahun.

(3)

Format keputusan Kapolri, salinan dan petikan keputusan DDDA, tercantum dalam lampiran “E”, “F”, dan “G” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 24

(1)

Tata cara pengajuan penyaluran kerja pada: a.

b.

c.

(2)


Kasatker Mabes Polri mengajukan permohonan tertulis tentang penyaluran kerja kepada As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri, paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhir masa dinasnya dengan menunjuk instansi pengguna;

2.

Birowatpers SSDM Polri melaksanakan kegiatan: a)


b)

koordinasi dengan instansi pengguna;

c)

mengajukan usulan kepada mendapatkan persetujuan; dan

Kapolri

untuk

d)

mengirimkan surat permohonan kepada pengguna yang ditandatangani Kapolri.

instansi

tingkat Polda: 1.

Kasatker mengajukan permohonan tertulis tentang penyaluran kerja kepada Kapolda melalui Karo SDM paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhir masa dinasnya dengan menunjuk instansi pengguna;

2.

Biro SDM melaksanakan kegiatan: a)


b)

koordinasi dengan instansi pengguna; dan

c)

mengajukan surat permohonan pengguna yang ditandatangani tembusan As SDM Kapolri.

kepada instansi Kapolda dengan

tingkat Polres: 1.

Kabag/Kasat/Kapolsek mengajukan permohonan kepada Kapolres melalui Kabagsumda paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhir masa dinasnya;

2.

Kabagsumda meneliti kelengkapan administrasi; dan

3.

Kapolres mengajukan permohonan penyaluran kerja bagi yang memenuhi syarat kepada Kapolda.

Penyaluran kerja dilaksanakan terhitung mulai bersangkutan menjalani MPP atau setelah pensiun.

tanggal

yang

Pasal .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

15 Pasal 25

(1)

Tata cara pelaksanaan kegiatan Pembekalan dan Pelatihan Keterampilan pada: a.


As SDM Kapolri membuat surat kepada Kasatker Mabes Polri tentang permintaan nama anggota Polri untuk mengikuti pembekalan dan pelatihan keterampilan;

2.

para Kasatker mengirimkan daftar nama calon peserta pembekalan dan pelatihan keterampilan;

3.

Bagkhirdin Birowatpers melaksanakan kegiatan: a) mengkompulir dan verifikasi data calon peserta yang akan mengikuti kegiatan pembekalan dan pelatihan keterampilan; b)

c) b.

tingkat Polda: 1.

2. 3.

c.

membuat surat perintah penunjukan peserta, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pembekalan dan pelatihan keterampilan; dan mendistribusikan surat perintah kepada satker Mabes Polri.

Karo SDM meminta nama-nama anggota Polri kepada Kasatker/Kasatwil yang akan mengikuti Pembekalan dan Pelatihan Keterampilan; para Kasatker/Kasatwil mengirimkan daftar nama calon peserta pembekalan dan pelatihan keterampilan; Biro SDM melaksanakan kegiatan: a)

mengkompulir dan menyeleksi calon peserta yang akan mengikuti kegiatan pembekalan dan pelatihan keterampilan;

b)

membuat surat perintah penunjukan peserta, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pembekalan dan pelatihan keterampilan; dan

c)

mendistribusikan surat perintah kepada Satker Polda dan Satwil.

tingkat Polres: 1.

Kabagsumda meminta nama-nama anggota Polri kepada Kabag/Kasat/Kapolsek yang akan mengikuti Pembekalan dan Pelatihan Keterampilan;

2.

Kabag/Kasat/Kapolsek mengirimkan daftar nama calon peserta pembekalan dan pelatihan keterampilan;

3.

Bagsumda Polres melaksanakan kegiatan: a)

mengkompulir calon peserta yang memenuhi syarat dari masing-masing satfung untuk diajukan kepada Kapolres; dan

b)

mengirimkan nama calon peserta untuk mengikuti pembekalan dan pelatihan keterampilan kepada Karo SDM Polda. BAB .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

16 BAB III PENGAKHIRAN DINAS Bagian kesatu Pelayanan Paragraf 1 Jenis Pasal 26

Pengakhiran dinas Pegawai Negeri pada Polri meliputi: a. b.

PDH; atau PTDH.

Paragraf 2 Anggota Polri Pasal 27

(1)

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, bagi anggota Polri dilaksanakan apabila: a. b. c. d.

mencapai BUP; pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas; tidak memenuhi persyaratan jasmani dan/atau rohani; atau gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas.

(2)

Selain PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai negeri pada Polri dapat di PDH apabila terdapat keputusan komisi kode etik yang berkekuatan hukum tetap.

(3)

Pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. b.

APS; dan beralih status menjadi PNS.

(4)

BUP anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun, kecuali bagi yang memiliki keahlian khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)

Anggota Polri yang diberhentikan dengan hormat mendapatkan hakhaknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 28

(1)

PDH berlaku pada akhir bulan sejak anggota Polri dinyatakan diberhentikan dengan hormat dan pelaksanaan rawatannya diberikan mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

(2)

Anggota Polri yang dinyatakan gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas, PDH berlaku mulai sejak tanggal dinyatakan statusnya. Pasal .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

17 Pasal 29

(1)

PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, bagi anggota Polri dilaksanakan apabila: a.

melakukan tindak pidana;

b.

melakukan pelanggaran; dan/atau

c.

meninggalkan tugas atau hal lain.

(2)

PTDH berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan PTDH.

(3)

Anggota Polri yang diberhentikan dengan tidak hormat hanya mendapatkan hak santunan Asabri dan pengembalian iuran dana pensiun. Paragraf 3 PNS Polri Pasal 30

(1)

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, bagi PNS Polri dilaksanakan apabila: a.

b.

meninggal dunia, hilang atau tewas, dengan: 1.

hak pensiun; atau

2.

tanpa hak pensiun;

APS, dengan: 1.

hak pensiun; atau

2.

tanpa hak pensiun.

c.

mencapai BUP;

d.

tidak cakap jasmani dan/atau rohani, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;

e.

adanya perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau

f.

dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

BUP PNS Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun.

(3)

PNS Polri yang tidak cakap jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, PDH berlaku mulai tanggal dinyatakan statusnya. (4) Perampingan .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

(4)

18

Perampingan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang dapat mengakibatkan kelebihan PNS, dapat diberlakukan ketentuan sebagai berikut: a.

disalurkan ke satuan organisasi di luar Polri; atau

b.

apabila tidak mungkin dilaksanakan, PNS yang kelebihan tersebut diberhentikan dengan hormat, dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

(5)

PNS Polri yang di berhentikan dengan hormat mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6)

PDH berlaku pada akhir bulan sejak PNS Polri dinyatakan diberhentikan dengan hormat dan pelaksanaan rawatannya diberikan mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya. Pasal 31

(1)

PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, bagi PNS Polri dilaksanakan apabila: a.

melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.

dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

c.

menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

d.

dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

PNS Polri yang PTDH berlaku mulai tanggal diterbitkannya keputusan PTDH.

(3)

PNS Polri yang PTDH hanya mendapatkan hak santunan asabri dan pengembalian iuran dana pensiun. Pasal 32

Pegawai Negeri pada Polri yang diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan tidak dengan hormat wajib mengembalikan seluruh barang milik negara yang dikuasakan kepadanya. Bagian Kedua Persyaratan Administrasi Paragraf 1 Anggota Polri Pasal 33 (1)

Persyaratan administrasi PDH bagi anggota Polri, meliputi: a.

PUSDIK BINMAS POLRI


b. fotokopi .....

PUSDIK BINMAS POLRI

(2)

19

b.

fotokopi keputusan pengangkatan pertama menjadi anggota Polri;

c.

daftar riwayat hidup;

d.

fotokopi keputusan pangkat dan gaji terakhir;

e.

fotokopi surat nikah dan SPPI/KPI;

f.

fotokopi kartu tanda peserta Asabri;

g.

fotokopi NPWP;

h.

asli surat keterangan dari pimpinan sekolah/perguruan tinggi dan fotokopinya sebanyak 1 (satu) lembar (apabila anak usia 21 sampai dengan 25 tahun masih sekolah/kuliah);

i.

fotokopi KTP (istri/suami), kartu keluarga, dan akte kelahiran anak yang masih menjadi tanggungan;

j.

surat pernyataan alamat terakhir yang bersangkutan;

k.

bintang Bhayangkara Nararya (bila memiliki);

l.

pasfoto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar, dengan memakai pakaian dinas pangkat terakhir dengan latar belakang warna merah untuk Perwira dan warna kuning untuk Brigadir/ Tamtama; dan

m.

pasfoto berwarna istri/suami ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar.

n.

surat keterangan dari Kasatker bahwa yang bersangkutan telah mengembalikan barang milik negara yang dikuasakan kepadanya.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Polri yang di PDH harus melengkapi persyaratan lain, dengan ketentuan sebagai berikut: a.

APS, dilengkapi persyaratan: 1.

surat permohonan dari yang bersangkutan di atas meterai; dan

2.

surat persetujuan istri/suami yang diketahui oleh Kasatker;

b.

tidak memenuhi persyaratan jasmani dan rohani, dilengkapi persyaratan rekomendasi kesehatan personel dari BPKP Polri;

c.

gugur, tewas atau meninggal dunia, dilengkapi persyaratan:

d.

1.

surat keterangan kematian dari rumah sakit/pejabat yang berwenang;

2.

surat perintah tugas bagi yang gugur, tewas atau meninggal dunia karena dinas/tugas; dan

3.

daftar keluarga sebagai ahli waris;

hilang dalam tugas, dilengkapi persyaratan: 1. 2. 3.

PUSDIK BINMAS POLRI

keputusan hilang oleh pejabat yang memberhentikan; berita acara pemeriksaan para saksi-saksi; dan surat keterangan hilang dari Kasatker;

berwenang

e. alih .....

PUSDIK BINMAS POLRI

e.

20 alih status menjadi PNS, khusus jabatan eselon I atau eselon II, dilengkapi persyaratan: 1.

paling lama 5 (lima) tahun sebelum batas usia pensiun PNS;

2. 3.

surat permintaan dari instansi pengguna kepada Kapolri; surat persetujuan dari Kasatker;

4.

surat pernyataan yang bersangkutan bersedia untuk alih status menjadi PNS;

5.

surat persetujuan dari Kapolri;

6.


7.

fotokopi keputusan pengangkatan pertama dan keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir;

8. 9.

fotokopi keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir; Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP);

10.

surat keterangan kesehatan dari dokter Polri; dan

11.

hasil penilaian kinerja. Pasal 34

Persyaratan administrasi PTDH bagi anggota Polri, sebagai berikut: a.


b.

berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin (DP3D) atau Kode Etik;

c.

putusan sidang disiplin dan KKEP yang berkekuatan hukum tetap dengan rekomendasi PTDH;

d.

fotokopi keputusan pengangkatan pertama menjadi anggota Polri;

e. f.

fotokopi keputusan pangkat dan jabatan terakhir; fotokopi kartu tanda peserta Asabri; dan

g.

fotokopi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bagi yang melakukan tindak pidana. surat keterangan dari Kasatker bahwa yang bersangkutan telah mengembalikan barang milik negara yang dikuasakan kepadanya.

h.

Paragraf 2 PNS Polri Pasal 35 (1)

Persyaratan administrasi PDH bagi PNS Polri, sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g.

PUSDIK BINMAS POLRI

surat usulan dari Kasatker; daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP); fotokopi keputusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/Pegawai Harian Organik (PHO), bagi yang memiliki; fotokopi keputusan penyesuaian masa kerja pegawai (bagi yang memiliki); fotokopi keputusan Capeg, PNS dan pangkat terakhir; fotokopi surat nikah/cerai/kematian; daftar keluarga; h. fotokopi .....

PUSDIK BINMAS POLRI

(2)

21

h.

fotokopi akte kelahiran anak yang berusia di bawah 25 (dua puluh lima) tahun;

i.

daftar PPK bagi yang berhak UKP pengabdian;

j.

surat keterangan pengabdian;

k.

surat pernyataan tidak pernah dihukum dari Kasatker bagi yang berhak UKP pengabdian; dan

l.

pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar, berpakaian dinas dengan latar belakang warna biru.

m.


hasil

penelitian

bagi

yang

berhak

UKP

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS Polri yang diberhentikan dengan hormat harus melengkapi persyaratan lain, dengan ketentuan sebagai berikut: a.

b.

APS dengan hak pensiun, dilengkapi persyaratan: 1.

usia 50 (lima puluh) tahun dengan masa kerja 20 (dua puluh) tahun;

2.

surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan;

3.

fotokopi NPWP;

4.

fotokopi kartu tanda peserta Asabri; dan

5.

perincian gaji terakhir;

APS tanpa hak pensiun, dilengkapi persyaratan: 1.

usia kurang dari 50 (lima puluh) tahun dengan masa kerja kurang dari 20 (dua puluh) tahun:

2.

surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan;

3.

fotokopi kartu tanda peserta Asabri;

4.

surat pernyataan tidak menuntut apapun dari dinas; dan

5.

surat persetujuan istri/suami dengan diketahui Kasatker;

c.

tidak memenuhi persyaratan jasmani dan rohani, dilengkapi persyaratan rekomendasi kesehatan dari tim penguji kesehatan PNS;

d.

tewas, dilengkapi persyaratan:

e.

1.

surat kematian dari kelurahan/desa;

2.

surat keterangan janda/duda belum menikah lagi dari kelurahan/desa;

3.

pasfoto berwarna bagi janda/duda ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;

4.

keputusan dari pejabat yang berwenang tentang tewasnya PNS tersebut; dan

5.

laporan dari mengakibatkan repertum;

pimpinannya tentang peristiwa yang PNS tersebut tewas disertai visum et

hilang, dilengkapi persyaratan: 1.

surat keterangan hilang dari atasannya; 2. keputusan .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

f.

g.

22 2.

keputusan hilang memberhentikan;

dari

pejabat

yang

berwenang

3.

berita acara pemeriksaan saksi-saksi; dan

4.


meninggal dunia, dilengkapi persyaratan: 1.

surat keterangan kematian dari kelurahan/desa;

2.

surat keterangan janda/duda, menyatakan belum menikah lagi dari kelurahan; dan

3.


adanya perampingan organisasi yang mengakibatkan PDH bagi PNS, dilengkapi persyaratan: 1.

fotokopi NPWP;

2.


3.

perincian gaji terakhir. Pasal 36

(1)

(2)

Persyaratan administrasi PTDH bagi PNS Polri, sebagai berikut: a.


b.

berkas pemeriksaan pendahuluan dari Propam;

c.

keputusan hasil sidang disiplin Satker;

d.

surat perintah penghentian pembayaran gaji;

e.

fotokopi keputusan pengangkatan pertama menjadi Capeg dan PNS;

f.

fotokopi keputusan pangkat dan jabatan terakhir;

g.


h.

keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i.


Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi PNS Polri yang melakukan tindak pidana dilengkapi dengan fotokopi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bagian ketiga Tata Cara Paragraf 1 Anggota Polri Pasal 37

(1)

Tata cara PDH anggota Polri dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dan ayat (2), dilaksanakan: a. tingkat .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

a.

23 tingkat Mabes Polri: 1.

Kasatker mengajukan permohonan kepada As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa dinas anggota Polri yang bersangkutan;

2.

Karowatpers SSDM Polri meneliti kelengkapan administrasi untuk membuat usulan PDH anggota Polri kepada As SDM Kapolri;

3.

As SDM Kapolri mengusulkan PDH bagi anggota Polri berpangkat Kombes Pol ke atas kepada Kapolri untuk diusulkan Keputusan kepada Presiden;

4.

salinan dan petikan Keputusan Presiden tentang PDH yang telah diterima Kapolri diteruskan kepada As SDM Kapolri, dan petikannya didistribusikan oleh Karowatpers SSDM Polri kepada Satker pengusul;

5.

Karowatpers SSDM Polri mengusulkan PDH bagi anggota Polri berpangkat AKBP di tingkat Mabes Polri untuk diterbitkan Keputusan Kapolri yang ditandatangani As SDM Kapolri; Keputusan Kapolri tentang PDH sebagaimana dimaksud pada angka 5 diteruskan kepada Satker pengusul berupa salinan keputusan dan yang bersangkutan berupa petikan keputusan; Karowatpers SSDM Polri mengusulkan PDH bagi anggota Polri berpangkat Ipda sampai dengan Kompol di tingkat Mabes Polri untuk diusulkan untuk diterbitkan Keputusan Kapolri yang ditandatangani As SDM Kapolri;

6.

7.

8.

Keputusan Kapolri tentang PDH sebagaimana dimaksud pada angka 7 diteruskan kepada Satker pengusul berupa salinan keputusan dan yang bersangkutan berupa petikan keputusan;

9.

Kabagkhirdin Rowatpers SSDM Polri mengusulkan PDH bagi anggota Polri berpangkat Aiptu ke bawah di tingkat Mabes Polri untuk diterbitkan Keputusan Kapolri yang ditandatangani Karowatpers SSDM Polri;

10. Keputusan Kapolri tentang PDH sebagaimana dimaksud pada angka 9 diteruskan kepada Satker pengusul berupa salinan keputusan dan yang bersangkutan berupa petikan keputusan; 11. Kabagkhirdin Rowatpers SSDM Polri menyiapkan: a)

b)

keputusan pensiun yang ditandatangani oleh: 1)

Kapolri, untuk Pati Polri;

2)

As SDM Kapolri, untuk pangkat Kombes Pol; dan

3)

Karowatpers SSDM Polri, ke bawah;

salinan dan petikan ditandatangani oleh:

untuk pangkat AKBP

keputusan

pensiun

yang

1)

Karowatpers SSDM Polri, untuk Pati Polri; dan

2)

Kabagkhirdin, untuk pangkat Kombes Pol ke bawah; 12. Kabagkhirdin .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

24 12. Kabagkhirdin mengirimkan salinan dan petikan keputusan pensiun kepada yang bersangkutan dengan tembusan Kasatker pengusul dan Kantor Cabang PT Asabri (Persero).

b.

tingkat Polda: 1.

Kasatker mengajukan permohonan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa dinas anggota Polri yang bersangkutan;

2.

Karo SDM Polda meneliti kelengkapan administrasi untuk membuat usulan PDH anggota Polri kepada Kapolda;

3.

Kapolda mengusulkan PDH bagi anggota Polri berpangkat Kombes Pol ke atas kepada Kapolri untuk diterbitkan Keputusan Presiden;

4.

salinan dan petikan Keputusan Presiden tentang PDH yang telah diterima Kapolri diteruskan ke As SDM Kapolri, dan petikannya didistribusikan oleh Karowatpers SSDM Polri kepada Kapolda;

5.

Karo SDM Polda mengusulkan PDH bagi anggota Polri berpangkat AKBP ke bawah untuk diterbitkan Keputusan Kapolda;

6.

Keputusan Kapolda tentang PDH sebagaimana dimaksud pada angka 5 diteruskan kepada Satker pengusul berupa salinan keputusan dan yang bersangkutan berupa petikan keputusan;

7.

Karo SDM Polda menyiapkan:

8.

c.

(2)

a)

keputusan pensiun yang ditandangani oleh Kapolda, untuk pangkat AKBP ke bawah; dan

b)

salinan dan petikan keputusan pensiun yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda, untuk pangkat AKBP ke bawah;

Karo SDM Polda mengirimkan salinan dan petikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan Kasatker pengusul dan Kantor Cabang PT Asabri (Persero).

tingkat Polres: 1.

Kabagsumda Polres mengajukan permohonan kepada Kapolres, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa dinas anggota Polri yang bersangkutan; dan

2.

Kapolres mengajukan permohonan PDH anggota Polri yang memenuhi syarat kepada Kapolda.

Tata cara PDH anggota Polri karena alih status menjadi PNS, dilaksanakan sebagai berikut: a.

Kapolri menerima permohonan dari instansi pengguna, apabila disetujui diteruskan kepada As SDM Kapolri;

b.

As SDM Kapolri mengajukan surat persetujuan alih status untuk ditandatangani Kapolri, dan dikirim kepada instansi pengguna dengan tembusan: 1.

Kepala BKN bagi anggota Polri yang alih status menjadi PNS pusat; 2. Kepala .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

25 2.

Kepala Kantor Regional BKN bagi anggota Polri yang alih status menjadi PNS daerah; dan

3.

Kasatker yang bersangkutan.

c.

Penetapan menjadi PNS dan diberikan Nomor Induk Pegawai (NIP) oleh kepala BKN;

d.

pengusulan PDH: 1.

2.

(3)

tingkat Mabes Polri, Kabagkhirdin menyiapkan usulan keputusan PDH anggota Polri yang alih status untuk diajukan kepada: a)

Kapolri melalui As SDM Kapolri untuk pangkat Kombes Pol ke atas guna penerbitan keputusan PDH oleh Presiden; dan

b)

As SDM Kapolri untuk pangkat AKBP pada tingkat Mabes Polri guna penerbitan keputusan PDH;

tingkat Polda, Karo SDM Polda menyiapkan usulan keputusan PDH untuk pangkat AKBP pada tingkat Polda guna penerbitan keputusan PDH oleh Kapolda;

e.

petikan dan salinan keputusan PDH diteruskan kapada Kasatker yang bersangkutan; dan

f.

Karowatpers SSDM Polri menyiapkan surat penghadapan alih status kepada instansi pengguna untuk ditandatangani Kapolri.

Format keputusan, salinan dan petikan keputusan PDH anggota Polri tercantum dalam lampiran “H”, “I”, dan “J” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 38

(1)

Tata cara pengajuan PTDH bagi anggota Polri: a.


2.

Kadivpropam/Kasatker mengajukan permohonan tertulis terhadap anggota Polri yang telah mendapat putusan sidang KKEP yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada: a)

Kapolri bagi anggota ke atas;

Polri

berpangkat

Kombes Pol

b)

As SDM Kapolri bagi anggota Polri berpangkat IPDA sampai dengan AKBP; dan

c)

As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri bagi anggota Polri berpangkat Aiptu ke bawah;

Kabagkhirdin meneliti kelengkapan administrasi untuk usulan penerbitan keputusan PTDH anggota Polri kepada: a)

Presiden bagi anggota Polri berpangkat Kombes Pol ke atas;

b)

Kapolri melalui As SDM Kapolri bagi anggota Polri berpangkat Ipda sampai dengan AKBP; dan

c)

As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri bagi anggota Polri berpangkat Aiptu ke bawah; 3. asli .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

b.

26 3.

asli keputusan PTDH disimpan sebagai arsip pada As SDM Kapolri; dan

4.

salinan keputusan PTDH dikirim kepada Kasatker pengusul dan petikan keputusan diserahkan kepada anggota Polri yang di PTDH;

tingkat Polda: 1.

c.

(2)

(3)

Kapolda mengajukan permohonan tertulis terhadap anggota Polri yang telah mendapat putusan sidang KKEP yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada: a)

Kapolri bagi anggota ke atas; dan

Polri

berpangkat

Kombes Pol

b)

As SDM Kapolri bagi anggota Polri berpangkat IPDA sampai dengan AKBP;

2.

Kasatker Polda mengajukan permohonan tertulis terhadap anggota Polri yang telah mendapat putusan sidang KKEP yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kapolda bagi anggota Polri berpangkat Aiptu ke bawah;

3.

Karo SDM Polda meneliti kelengkapan administrasi untuk membuat usulan keputusan PTDH anggota Polri kepada Kapolda bagi anggota Polri berpangkat Aiptu ke bawah;

4.

asli keputusan PTDH disimpan sebagai arsip pada Biro SDM Polda; dan

5.

salinan keputusan PTDH dikirim kepada Kasatker pengusul dan petikan keputusan diserahkan kepada anggota Polri yang di PTDH;

tingkat Polres, Kapolres mengajukan permohonan tertulis terhadap anggota Polri yang telah mendapat putusan sidang KKEP yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kapolda.

Sebelum diterbitkan keputusan PTDH, As SDM Kapolri/Karo SDM Polda melaksanakan rapat koordinasi dengan satker terkait, yang terdiri dari: a.

Itwasum Polri/Itwasda Polda;

b.

Divpropam Polri/Bidpropam Polda;

c.

Divkum Polri/Bidkum Polda; dan

d.

Satker pengusul.

Format keputusan, salinan dan petikan keputusan PTDH anggota Polri tercantum dalam lampiran “K”, “L”, dan “M” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Paragraf 2 PNS Polri Pasal 39

(1)

Tata cara PDH PNS Polri dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf c, dilaksanakan: a. tingkat .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

a.

27 tingkat Mabes Polri: 1.

Kasatker mengajukan permohonan PDH kepada: a) b)

2.

3.

b.

Kapolri melalui As SDM Kapolri, untuk PNS golongan IV/c ke atas; dan As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri untuk PNS golongan IV/b ke bawah;

permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, diajukan: a)

paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa dinas PNS yang bersangkutan; dan

b)

pada saat setelah kejadian tewas/meninggal dunia/hilang;

untuk

PNS

yang

Karowatpers SSDM Polri meneliti kelengkapan administrasi untuk selanjutnya dibuatkan usulan PDH PNS, yang diajukan oleh: a)

As SDM Kapolri atas persetujuan Kapolri kepada Presiden untuk PNS golongan IV/c ke atas, dengan tembusan Kepala BKN; dan

b)

Karowatpers SSDM Polri yang ditandatangani As SDM Kapolri atas nama Kapolri kepada Kepala BKN, untuk PNS golongan IV/b ke bawah di Satker Mabes Polri;

4.

petikan keputusan Presiden disampaikan kepada PNS golongan IV/c ke atas dan salinannya dikirimkan kepada Kapolri;

5.

keputusan pensiun yang telah ditandatangani Kepala BKN dikirimkan kepada PNS golongan IV/b ke bawah, dengan tembusan Kapolri; dan

6.

bagi PNS yang meninggal dunia dengan hak pensiun, asli keputusan disampaikan kepada ahli waris;

tingkat Polda: 1.

Kasatker mengajukan permohonan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda: a)

paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa dinas PNS yang bersangkutan untuk BUP; dan

b)


bagi

PNS

yang

2.

Karo SDM Polda meneliti kelengkapan administrasi untuk dibuatkan usulan PDH anggota Polri kepada Kapolda;

3.

Kapolda mengusulkan PDH bagi PNS golongan IV/c ke atas kepada Kapolri untuk mendapatkan persetujuan;

4.

atas persetujuan Kapolri, As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri meneliti kelengkapan administrasi, untuk selanjutnya dibuatkan usulan PDH;

5.

Kapolri mengusulkan PDH bagi PNS golongan IV/c ke atas kepada Presiden dengan tembusan Kepala BKN; 6. salinan .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

c.

28 6.

salinan Keputusan Presiden disampaikan kepada Kapolri dan asli petikan keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan;

7.

Karo SDM Polda menyiapkan usulan PDH PNS golongan IV/b ke bawah yang ditandatangani Kapolda, untuk dikirimkan kepada Kepala Kantor Regional BKN; dan

8.

asli keputusan Kepala Kantor Regional BKN dikirimkan kepada PNS yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada Kapolda;

tingkat Polres: 1.

2. (2)

(3)

Kabagsumda mengajukan permohonan kepada Kapolres: a)

paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa dinas PNS yang bersangkutan; dan

b)


untuk

PNS

yang

Kapolres mengajukan permohonan PDH PNS yang memenuhi syarat kepada Kapolda.

Tata cara PDH PNS Polri dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a angka 2, huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f: a.

Kasatker Mabes Polri/Kapolda mengajukan usulan PDH PNS kepada Kapolri melalui As SDM Kapolri;

b.

atas persetujuan As SDM Kapolri, Karowatpers SSDM Polri melalui Kabagkhirdin meneliti kelengkapan administrasi;

c.

Kabagkhirdin menyiapkan ditandatangani Kapolri;

d.

asli dan salinan keputusan Kapolri dikirimkan kepada Kepala Kantor Cabang PT Asabri (Persero) dan tembusan disampaikan kepada Kasatker Mabes Polri/Kapolda dan Kepala BKN/Kantor Regional;

e.

asli keputusan PDH PNS dikirimkan kepada PNS yang bersangkutan melalui Kantor Cabang PT Asabri (persero); dan

f.

bagi PNS yang meninggal dunia tanpa hak pensiun, asli keputusan disampaikan kepada ahli waris.

keputusan

PDH

PNS

untuk

Format keputusan PDH PNS Polri tercantum dalam lampiran “N”, “O”, “P”, “Q”, “R” dan “S” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 40

(1)

Tata cara pengajuan PTDH bagi PNS Polri dilaksanakan sebagai berikut: a.


Kasatker mengajukan permohonan tertulis bagi PNS Polri yang telah mendapatkan keputusan hasil sidang tim pemeriksa yang sudah berkekuatan hukum kepada: a) Kapolri .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

29

2.

b.

c.

(2)

a)

Kapolri bagi PNS golongan IV/e yang menduduki jabatan struktural eselon I; dan

b)

As SDM Kapolri bagi PNS golongan IV/e ke bawah;

Kabagkhirdin meneliti kelengkapan administrasi untuk membuat usulan penerbitan keputusan PTDH PNS kepada: a)

Presiden bagi PNS golongan IV/e yang menduduki jabatan struktural eselon I; dan

b)

Kapolri bagi PNS golongan IV/e ke bawah;

3.

Asli keputusan PTDH disimpan sebagai arsip pada As SDM Kapolri; dan

4.

salinan keputusan PTDH dikirim kepada Kasatker pengusul dan PNS yang bersangkutan;

tingkat Polda: 1.

Kasatker mengajukan permohonan tertulis PTDH bagi PNS golongan IV/d ke bawah yang telah memenuhi syarat kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda;

2.

Karo SDM Polda meneliti kelengkapan administrasi dan mengajukan permohonan PTDH yang telah mendapatkan putusan hasil sidang tim pemeriksa yang sudah berkekuatan hukum untuk mendapatkan persetujuan Kapolda; dan

3.

Kapolda mengirimkan usulan permohonan PTDH bagi PNS kepada Kapolri.

tingkat Polres, Kapolres mengajukan permohonan tertulis terhadap PNS yang telah mendapat putusan PTDH hasil sidang tim pemeriksa yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kapolda.

Format keputusan dan salinan keputusan PTDH PNS Polri tercantum dalam lampiran “T” dan “U” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. BAB IV PASCA PENGAKHIRAN DINAS Bagian kesatu Pelayanan Paragraf 1 Bentuk Pasal 41

(1)

Pelayanan hak-hak Pasca Pengakhiran Dinas meliputi: a. Pensiun; b. Tunjangan Bersifat Pensiun; c. Tunjangan; (2) Pelayanan …..

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

(2)

Pelayanan pasca penerbitan: a. b.

(3)

30 pengakhiran

dinas

bagi

anggota

Polri

berupa

c.

keputusan Pensiun Warakawuri/Duda; keputusan Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Tunjangan Yatimpiatu; keputusan Tunjangan Orangtua;

d.

keputusan Pensiun Terusan;

e.

Surat Persetujuan Penunjukan Istri/Suami (SPPI/SPPS) bagi mantan anggota Polri;

f.

salinan II/petikan II surat keputusan pensiun mantan anggota Polri, warakawuri/duda, tunjangan anak yatim-piatu dan tunjangan orangtua;

g.

pembatalan surat keputusan pensiun mantan anggota Polri/ warakawuri/duda/tunjangan yatim-piatu dan tunjangan orangtua;

h.

keputusan Inpassing; dan

i.

keputusan Pengaktifan Kembali ke dalam dinas Polri;

Pelayanan pasca pengakhiran dinas bagi PNS Polri berupa: a.

penerbitan salinan II/petikan II keputusan pensiun PNS Polri untuk PDH APS atau PDH APS Tidak Cakap Jasmani/Rohani; dan

b.

keputusan pengaktifan kembali ke dalam dinas Polri. Paragraf 2 Anggota Polri Pasal 42

(1)

Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a diberikan kepada anggota Polri yang diberhentikan dengan hormat.

(2)

Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri.

(3)

Pensiun diberikan apabila telah memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut: a.

mempunyai masa kerja dalam dinas Polri paling singkat 20 (dua puluh) tahun;

b.

tidak mampu lagi bekerja baik dalam dinas Polri maupun di luar dinas Polri karena cacat berat jasmani dan/atau rohani yang disebabkan tidak dalam atau pada saat dinas yang ditetapkan oleh BPKP Polri.

(4)

Dalam hal anggota Polri yang diberhentikan dengan hormat meninggal dunia, hak pensiun diberikan kepada istri/suami dan anaknya yang berhak dalam bentuk pensiun warakawuri/duda dan tunjangan anak yatim-piatu.

(5)

Besarnya pokok pensiun diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal.....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

31 Pasal 43

(1)

Tunjangan Bersifat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b diberikan kepada anggota Polri yang diberhentikan dengan hormat dengan mendapatkan tunjangan bersifat pensiun.

(2)

Tunjangan bersifat pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri.

(3)

Dalam hal anggota Polri yang diberhentikan dengan hormat meninggal dunia, tunjangan bersifat pensiun diberikan kepada istri/suami dan anaknya yang berhak dalam bentuk pensiun warakawuri/duda dan tunjangan anak yatim-piatu.

(4)

Tunjangan Bersifat Pensiun diberikan apabila telah memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:

(5)

a.

mempunyai masa kerja dalam dinas Polri maupun di luar dinas Polri paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 19 (sembilan belas) tahun; dan

b.

tidak mampu lagi bekerja baik dalam dinas Polri maupun di luar dinas Polri karena cacat berat jasmani dan/atau rohani, yang disebabkan tidak dalam atau oleh karena dinas yang ditetapkan oleh BPKP Polri.

Besarnya tunjangan bersifat pensiun diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 44

(1)

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c diberikan kepada anggota Polri yang diberhentikan dengan hormat dan telah memenuhi syarat usia dan masa kerja untuk mendapatkan tunjangan.

(2)

Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai bulan berikutnya setelah diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri.

(3)

Dalam hal anggota Polri yang diberhentikan dengan hormat meninggal dunia, istri/suami dan anaknya tidak berhak menerima tunjangan.

(4)

Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila mempunyai masa kerja dalam dinas Polri paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 14 (empat belas) tahun, diberikan untuk jangka waktu yang sama dengan masa dinas yang telah dijalaninya.

(5)

Besar tunjangan diberikan perundang-undangan.

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

Pasal 45 (1)

Keputusan Pensiun Warakawuri/Duda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a diterbitkan untuk pemberian pensiun Warakawuri/Duda kepada istri/suami almarhum/almarhumah mantan anggota Polri. (2) Pensiun…..

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

32

(2)

Pensiun warakawuri/duda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bulan berikutnya setelah penerimaan penghasilan penuh istri/suami berakhir, dengan ketentuan: a. anggota Polri gugur/tewas/meninggal dunia dalam dan/atau oleh karena dinas; dan b. anggota Polri meninggal dunia biasa.

(3)

Dalam hal istri/suami mantan anggota Polri hilang dalam tugas, pensiun warakawuri/duda diberikan pada bulan berikutnya setelah 1 (satu) tahun anggota Polri tersebut dinyatakan hilang.

(4)

Penghasilan penuh almarhum/almarhumah mantan anggota Polri diberikan kepada suami/istri terhitung mulai bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:

(5)

a.

selama 6 (enam) bulan, jika penerima pensiun meninggal dunia biasa dan tidak memiliki tanda kehormatan berupa Bintang Bhayangkara;

b.

selama 12 (dua belas) bulan jika penerima pensiun meninggal dunia dan memiliki tanda kehormatan berupa Bintang Bhayangkara;

c.

selama 12 (dua belas) bulan jika penerima pensiun gugur/tewas/meninggal dunia di dalam dan atau oleh karena dinas; dan

d.

selama 18 (delapan belas) bulan jika penerima pensiun ditetapkan sebagai pahlawan berdasarkan Keputusan Presiden.

Besarnya pensiun warakawuri/duda diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 46

(1)

Keputusan tunjangan anak yatim/piatu dan tunjangan anak yatim-piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b diterbitkan untuk pemberian tunjangan kepada anak yang sah menurut hukum dari mantan anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia biasa.

(2)

Anak yang menerima tunjangan anak yatim/piatu dan tunjangan anak yatim-piatu: a.

anak kandung atau anak yang disahkan menurut hukum;

b.

anak kandung yang dilahirkan selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari, sejak anggota Polri yang bersangkutan meninggal dunia;

c.

belum kawin atau belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau setinggi-tingginya 25 (dua puluh lima) tahun bagi yang masih sekolah/kuliah.

(3)

Sebelum diberikan tunjangan anak yatim-piatu, penghasilan penuh anggota Polri gugur/tewas/meninggal dunia biasa diberikan kepada anak yatim-piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4)

Tunjangan anak yatim/piatu diberikan kepada anaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila janda/duda penerima pensiun melakukan pernikahan kembali.

(5)

Besaran tunjangan anak yatim/piatu dan tunjangan anak yatim-piatu diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal

PUSDIK BINMAS POLRI

…..

PUSDIK BINMAS POLRI

33 Pasal 47

(1)

Keputusan Tunjangan orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c diterbitkan untuk pemberian tunjangan kepada ayah/ibu kandung yang sah menurut hukum dari anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia dalam dan/atau oleh karena dinas, dan tidak meninggalkan istri/suami atau seorang anakpun/bujang.

(2)

Tunjangan orangtua diberikan mulai bulan berikutnya, sejak mantan anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia dalam dan/atau oleh karena dinas, atau setelah satu tahun dinyatakan hilang dalam tugas, sebesar 25% x gaji pokok terakhir.

(3)

Apabila pada saat mantan anggota Polri meninggal, ayah/ibu yang sah menurut hukum telah bercerai, tunjangan tersebut diberikan masingmasing orangtuanya sebesar 12,5% x gaji pokok terakhir almarhum.

(4)

Apabila salah satu orangtuanya tersebut meninggal dunia maka tunjangan diberikan kepada yang masih hidup. Pasal 48

(1)

Keputusan pensiun terusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d diterbitkan untuk pemberian pensiun terusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Penerbitan keputusan pensiun terusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan keputusan pensiun pertama. Pasal 49

(1)

SPPI/SPPS bagi mantan anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e diterbitkan untuk diberikan kepada istri/suami yang ditunjuk oleh penerima pensiun semasa hidupnya untuk menerima pensiun warakawuri/duda dan hak rawatan purna dinas.

(2)

SPPI/SPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan di Mabes Polri atau di Polda sesuai dengan Keputusan Pensiun diterbitkan.

(3)

Dalam hal penerima pensiun meninggal dunia dan mempunyai istri sah lebih dari satu, istri yang berhak menerima pensiun warakawuri/hak rawatan purna dinas merupakan istri yang ditunjuk sesuai SPPI. Pasal 50

(1)

Penerbitan salinan II/petikan II keputusan pensiun mantan anggota Polri, warakawuri/duda, tunjangan anak yatim-piatu dan tunjangan orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf f diberikan apabila salinan/petikan keputusan pensiun hilang/rusak.

(2)

Salinan II/petikan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PT Taspen/PT Asabri (Persero) kepada pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan dimaksud.

(3)

Salinan II/petikan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan di Mabes Polri atau Polda, sesuai dengan keputusan pensiun pertama diterbitkan. Pasal

PUSDIK BINMAS POLRI

…..

PUSDIK BINMAS POLRI

34 Pasal 51

(1)

(2)

Penerbitan pembatalan keputusan pemberian pensiun mantan anggota Polri/warakawuri/duda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf g apabila: a.

menjadi anggota Polisi atau pegawai negeri suatu negara asing;

b.

terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan dengan kesetiaan terhadap negara dan haluan negara yang bersangkutan Pancasila; dan

c.

kawin lagi setelah suami/istri terakhir meninggal dunia.

Dalam hal suami/istri terakhir meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, warakawuri/duda yang bersangkutan berhak menerima kembali pensiun warakawuri/janda/duda atas dasar gaji pokok suami/isteri yang terakhir. Pasal 52

Keputusan Inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf h diberikan bersamaan dengan kenaikan besaran pensiun pokok Purnawirawan, pensiun Warakawuri/Duda, Tunjangan anak yatim/piatu dan Tunjangan Anak yatim-piatu dan Tunjangan orangtua, anggota Polri yang gugur/tewas/ meninggal dunia dalam dan karena dinas. Pasal 53 (1)

Pengaktifan kembali ke dinas Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf i dapat diberikan apabila pegawai negeri pada Polri yang telah menjalani PTDH, dibatalkan dengan keputusan PTUN/PTTUN/MA yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan diangkat dalam pangkat yang terakhir.

(2)

Pengaktifan kembali anggota Polri pada dinas Polri ditetapkan dengan: a.

Keputusan Presiden untuk anggota Polri berpangkat Kombes ke atas; dan

b.

Keputusan Kapolri untuk Polri berpangkat AKBP ke bawah.

(3)

Pemberian gaji dan tunjangan serta hak-hak lainnya diberikan kepada anggota Polri yang diaktifkan kembali, terhitung mulai tanggal diterbitkannya keputusan pengaktifan kembali.

(4)

Selama diberhentikan tidak dengan hormat, anggota Polri tidak mendapatkan hak-haknya serta tidak dihitung sebagai masa kerjanya.

(5)

Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan, dalam hal adanya keputusan lain yang ditetapkan oleh PTUN/PTTUN/MA yang telah berkekuatan hukum tetap.

(6)

Pengaktifan kembali anggota Polri sebagaimana pada ayat 1 diangkat dalam pangkat yang terakhir. Pengaktifan kembali anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(7)

Paragraf 3.....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

35 Paragraf 3 PNS Polri Pasal 54

(1)

(2)

Penerbitan Salinan II/petikan II keputusan pensiun untuk PDH APS atau PDH APS Tidak Cakap Jasmani/Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a diberikan apabila salinan/petikan keputusan pensiun hilang/rusak. Salinan II/petikan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PT. Taspen/PT. Asabri (Persero) kepada pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pertama. Pasal 55

(1)

(2)

Keputusan Pengaktifan kembali ke dinas Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b dapat diberikan apabila PNS Polri yang telah menjalani PTDH, dibatalkan dengan keputusan PTUN/PTTUN/MA yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengaktifan kembali PNS Polri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Persyaratan Administrasi Paragraf 1 Anggota Polri Pasal 56

(1)

Persyaratan administrasi pensiun warakawuri/duda, sebagai berikut: a.

surat usulan dari Kasatker bagi anggota Polri aktif yang meninggal atau surat usulan dari Kantor Bayar PT Taspen/PT Asabri (Persero) setempat bagi purnawirawan;

b.

surat keterangan dari Kasatker bagi anggota Polri yang gugur/tewas, atau surat keterangan dari kelurahan/rumah sakit setempat bagi purnawirawan yang meninggal;

c.

asli salinan/petikan keputusan pensiun almarhum/almarhumah (bagi purnawirawan);

d.

surat keterangan alamat dimana pensiun warakawuri/duda akan diterima;

e.

daftar keluarga dengan dicantumkan tanggal lahir dari masingmasing anggota keluarga;

f.

surat keterangan kejandaan/duda dari kelurahan;

g.

fotokopi Kartu Asabri;

h.

fotokopi surat nikah, KPI/KPS atau SPPI/SPPS;

i.

fotokopi akte tanggungan;

j.

fotokopi Keppres Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara (apabila memiliki); dan pasfoto berwarna terbaru, pakaian bebas rapi ukuran 4 x 6 cm sebanyak 8 (delapan) lembar. (2) Persyaratan…..

k.

PUSDIK BINMAS POLRI

kelahiran

bagi

anak

yang

masih

menjadi

PUSDIK BINMAS POLRI

(2)

(3)

(4)

(5)

36

Persyaratan administrasi tunjangan anak yatim/piatu dan tunjangan anak yatim-piatu, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melengkapi persyaratan sebagai berikut: a.

bagi penerima tunjangan anak yatim/piatu, dan tunjangan anak yatim-piatu yang usianya belum 17 tahun dilampirkan surat penetapan wali asuh dari Pengadilan; dan

b.

fotokopi NPWP.

Persyaratan administrasi tunjangan anak yatim/piatu, menikah kembali dengan persyaratan sebagai berikut:

orangtuanya

a.

asli salinan/petikan keputusan pensiun almarhum/almarhumah (bagi purnawirawan);

b.

surat keterangan alamat dimana tunjangan anak diterima;

c.

daftar keluarga dengan dicantumkan tanggal lahir dari masingmasing anggota keluarga;

d.


e.

fotokopi akte kelahiran tanggungan; dan

f.

pasfoto anak berwarna terbaru, pakaian bebas 4 x 6 cm sebanyak 8 (delapan) lembar.

bagi

anak

yang

masih

menjadi

rapi ukuran

Persyaratan administrasi tunjangan orangtua, sebagai berikut: a.


b.

laporan/surat keterangan gugur/tewas/hilang/meninggal dunia di dalam dan atau oleh karena dinas dari Kasatker;

c.

surat keterangan alamat dimana tunjangan orangtua akan diterima;

d.

fotokopi Kartu Tanda Penduduk orangtua;

e.

fotokopi keputusan pangkat dan gaji terakhir;

f.


g.

fotokopi Keppres Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara (apabila memiliki); dan

h.

pasfoto orangtua berwarna terbaru, ukuran 4 x 6 cm masingmasing sebanyak 8 lembar.

Persyaratan administrasi pensiun terusan, sebagai berikut: a.

surat usulan dari PT Taspen/PT Asabri (Persero) setempat;

b.

permohonan dari yang bersangkutan;

c.

asli keputusan pensiun;

d.

fotokopi surat nikah;

e.

fotokopi Kartu penunjukan istri/suami;

f.

fotokopi Keppres Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara (apabila memiliki);

g.

fotokopi struk gaji terakhir; dan

h.

pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm Purna 5 (lima) lembar. (6) Persyaratan…..

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

(6)

(7)

Persyaratan administrasi SPPI/SPSS, sebagai berikut: a.

surat usulan dari Kantor Bayar PT Taspen/PT Asabri (Persero) setempat;

b.

mengisi formulir yang telah disediakan oleh kantor bayar;

c.

fotokopi Kartu Tanda Penduduk suami/istri;

d.

fotokopi keputusan pensiun;

e.

fotokopi surat nikah;

f.

fotokopi surat cerai atau surat kematian; dan

g.

pasfoto suami/istri berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Persyaratan administrasi penerbitan salinan II/petikan II keputusan pensiun, warakawuri/duda, tunjangan anak yatim-piatu, tunjangan orangtua, sebagai berikut: a.

surat usulan dari Kantor Bayar PT Taspen/PT Asabri (Persero) setempat;

b.

mengisi formulir yang telah disediakan oleh Kantor Bayar;

c. d.

fotokopi keputusan pensiun; surat laporan kehilangan/kerusakan dari Pejabat yang berwenang; dan pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

e. (8)

(9)

37

Persyaratan administrasi Penerbitan Pembatalan Keputusan Pensiun Mantan Anggota Polri /Warakawuri/Duda, sebagai berikut: a.

surat usulan dari Kantor Bayar PT Taspen/PT Asabri (Persero);

b.

asli salinan/petikan keputusan; dan

c.

surat pernyataan yang bersangkutan.

Persyaratan adminitrasi Pengaktifan Kembali ke dalam dinas Polri, sebagai berikut: a.

Putusan PTUN/PTTUN/MA pegawai negeri pada Polri;

untuk

diaktifkan

kembali

sebagai

b.

fotokopi keputusan pengangkatan pertama dan pangkat terakhir;

c.

fotokopi keputusan jabatan terakhir;

d.

fotokopi keputusan PTDH; dan

e.

rekomendasi hasil Sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK). Paragraf 2 PNS Polri Pasal 57

Persyaratan administrasi penerbitan salinan II/petikan II keputusan pensiun untuk PDH APS atau PDH APS tidak cakap jasmani dan/atau rohani, sebagai berikut: a. surat …..

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

38

a.

surat usulan dari kantor bayar PT Taspen/PT Asabri (Persero) setempat;

b.

mengisi formulir yang telah disediakan oleh kantor bayar;

c.

fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

d.

fotokopi keputusan pensiun/asli bagi yang rusak;

e.

fotokopi surat nikah/kartu penunjukan istri/suami;

f.

surat laporan kehilangan/kerusakan dari pejabat yang berwenang; dan

g.

pasfoto istri/suami hitam putih terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar. Bagian ketiga Tata Cara Paragraf 1 Anggota Polri Pasal 58

(1)

Tata cara penerbitan keputusan pensiun/tunjangan bagi anggota Polri: a.

pensiun/tunjangan

bersifat


Kasatker mengajukan surat usulan kepada As SDM Kapolri, melalui Karowatpers SSDM Polri 6 (enam) bulan sebelum diberhentikan dengan hormat;

2.

Bagkhirdin Rowatpers melaksanakan kegiatan: a) b)

c)

meneliti kelengkapan administrasi; membuat keputusan, dengan ketentuan: 1)

Pati Polri ditandatangani oleh Kapolri;

2)

Kombes Pol ditandatangani As SDM Kapolri; dan

3)

AKBP ke bawah pada Satker Mabes Polri ditandatangani oleh Karowatpers SSDM Polri;

membuat salinan pensiun/tunjangan dengan ketentuan:

dan petikan keputusan bersifat pensiun/tunjangan

1)

d)

b.

Pati Polri ditandatangani oleh Karowatpers SSDM Polri; dan 2) Kombes Pol ke bawah ditandatangani oleh Kabagkhirdin; mendistribusikan salinan dan petikan keputusan kepada yang bersangkutan dengan tembusan Kasatker pengusul dan Kantor Cabang PT Asabri (Persero).

tingkat Polda: 1.

2.

Kasatker mengajukan surat usulan kepada Kapolda, melalui Karo SDM Polda paling lambat 6 (enam) bulan sebelum diberhentikan dengan hormat; Biro SDM meneliti kelengkapan administrasi; 3. Kapolda.....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

39

3.

Kapolda mengajukan surat usulan pensiun/tunjangan bersifat pensiun/tunjangan bagi anggota Polri berpangkat Kombes Pol ke atas kepada Kapolri melalui As SDM Kapolri;

4.

Karo SDM Polda membuat keputusan pensiun/tunjangan bersifat pensiun/tunjangan bagi anggota Polri berpangkat AKBP ke bawah untuk ditandatangani oleh Kapolda;

5.

salinan dan petikan keputusan pensiun/tunjangan bersifat pensiun/ tunjangan untuk AKBP ke bawah ditandatangani Karo SDM Polda; dan

6.

c.

mendistribusikan salinan dan petikan keputusan kepada yang bersangkutan dengan tembusan Satker Pengusul dan PT Asabri (Persero). tingkat Polres: 1.

2. 3.

(2)

Kabag/Kasat/Kapolsek mengajukan surat usulan kepada Kapolres, melalui Kabagsumda Polres paling lambat 6 (enam) bulan sebelum diberhentikan dengan hormat; Bagsumda meneliti kelengkapan administrasi; dan Kapolres mengajukan surat usulan pensiun/tunjangan bersifat pensiun/tunjangan bagi anggota Polri yang memenuhi syarat ke Kapolda.

Format keputusan, salinan keputusan dan petikan keputusan pensiun/tunjangan bersifat pensiun/tunjangan, tercantum dalam lampiran “V”, “W”, “X”, “Y”, “Z” dan “AA” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 59

(1)

Tata cara penerbitan keputusan pensiun warakawuri/duda: a.


2.

PUSDIK BINMAS POLRI

surat permohonan usulan pensiun warakawuri/duda ditujukan kepada As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri oleh: a)

Kasatker bagi anggota Polri aktif yang meninggal dunia; dan

b)

PT Taspen/PT Asabri (Persero) bagi purnawirawan Polri yang meninggal dunia;

Bagkhirdin Rowatpers SSDM Polri melaksanakan kegiatan: a)


b)

membuat keputusan dengan ketentuan:

pensiun

warakawuri/duda

1)

Pati Polri aktif dan Pati Polri purnawirawan ditandatangani oleh As SDM Kapolri;

2)

Kombes Pol, dan AKBP ke bawah aktif pada Satker Mabes Polri ditandatangani oleh Karowatpers SSDM Polri; dan

3)

Kombes Pol ke bawah purnawirawan yang keputusan pensiun diterbitkan Mabes Polri, ditandantangani oleh Karowatpers SSDM Polri; c) membuat .....

PUSDIK BINMAS POLRI

b.

40 c)

membuat salinan keputusan pensiun warakawuri/ duda yang ditandatangani oleh Kabag Khirdin;

d)

mendistribusikan salinan keputusan pensiun warakawuri/duda kepada PT. Taspen/Asabri (Persero), satker pengusul dan yang bersangkutan.

tingkat Polda: 1.

2.

surat permohonan usulan pensiun warakawuri/duda ditujukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh: a)

Kasatker bagi anggota Polri aktif yang meninggal dunia; dan

b)

PT Taspen/PT Asabri (Persero) bagi purnawirawan Polri yang meninggal dunia;

Biro SDM Polda melaksanakan kegiatan: a)

b) c)

c.

(2)

meneliti dan memproses permohonan usulan pensiun warakawuri/duda dari Kasatker dan PT Taspen/ PT. Asabri (Persero) dengan ketentuan: 1) Kapolda mengajukan untuk Kombes Pol ke atas aktif kepada Kapolri melalui As SDM Kapolri; 2) Kapolda menandatangani keputusan pensiun warakawuri/duda, untuk AKBP ke bawah aktif, dan purnawirawan yang keputusan pensiun diterbitkan oleh Polda; membuat salinan keputusan pensiun warakawuri/ duda yang ditandatangani Karo SDM Polda; mendistribusikan salinan keputusan pensiun warakawuri/duda kepada PT Taspen/PT Asabri (Persero), Satker pengusul, yang bersangkutan dan Satker terkait.

tingkat Polres: 1.

Kabag/Kasat/Kapolsek mengajukan surat usulan kepada Kapolres, melalui Kabagsumda Polres bagi anggota Polri aktif yang meninggal dunia; dan

2.

Bagsumda meneliti kelengkapan administrasi dan mengajukan permohonan pensiun warakawuri/duda kepada Kapolres untuk diajukan kepada Kapolda.

Format keputusan dan salinan keputusan pensiun warakawuri/duda, tercantum dalam lampiran “BB” dan “CC” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 60

(1)

Tata cara pemberian tunjangan anak yatim-piatu: a.


surat permohonan usulan tunjangan anak yatim-piatu ditujukan kepada As SDM Kapolri melalui Karowapers SSDM Polri oleh: a) Kasatker.....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

41

2.

b.

a)

Kasatker, bagi anggota Polri aktif dan suami/istrinya meninggal dunia; dan

b)

PT Taspen/PT Asabri (Persero), bagi purnawirawan Polri dan suami/istrinya meninggal dunia;

Bagkhirdin Rowatpers melaksanakan kegiatan: a)


b)

membuat keputusan, dengan ketentuan: 1)

Pati Polri ditandatangani oleh As SDM Kapolri; dan

2)

Kombes Pol, dan AKBP ke bawah pada Satker Mabes Polri ditandatangani oleh Karowatpers SSDM Kapolri;

c)

membuat salinan keputusan tunjangan anak yatimpiatu yang ditandatangani oleh Kabagkhirdin;

d)

mendistribusikan salinan keputusan tunjangan anak yatim-piatu kepada PT Taspen/PT Asabri (Persero), Satker pengusul, ahli waris dan Satker terkait.

tingkat Polda: 1. surat permohonan usulan tunjangan anak yatim-piatu ditujukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh: a) Kasatker, bagi anggota Polri aktif dan suami/istrinya meninggal dunia; dan b) 2.

PT Taspen/PT Asabri (Persero), bagi purnawirawan Polri dan suami/istrinya meninggal dunia;

Biro SDM melaksanakan kegiatan: a) meneliti kelengkapan administrasi; b)

memproses permohonan PT Taspen/PT Asabri (Persero), yang keputusan pemberian pensiun diterbitkan oleh Kapolda;

c)

mengajukan surat usulan tunjangan anak yatim-piatu bagi Kombes Pol aktif yang meninggal dunia kepada Kapolri melalui As SDM Kapolri;

d)

membuat keputusan tunjangan anak yatim-piatu bagi AKBP ke bawah untuk ditandatangani oleh Kapolda;

e)

membuat salinan keputusan tunjangan anak yatimpiatu untuk AKBP ke bawah ditandatangani Karo SDM Polda; dan

f)

c.

mendistribusikan salinan keputusan tunjangan anak yatim-piatu didistribusikan kepada PT Taspen/ PT Asabri (Persero), Satker pengusul, ahli waris dan Satker terkait. tingkat Polres: 1.

Kabag/Kasat/Kapolsek mengajukan surat usulan kepada Kapolres, melalui Kabagsumda Polres bagi anggota Polri aktif yang meninggal dunia; dan

2.

Bagsumda meneliti kelengkapan administrasi dan mengajukan surat usulan tunjangan anak yatim-piatu kepada Kapolres untuk diajukan kepada Kapolda. (2) Format .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

(2)

42

Format keputusan dan salinan keputusan tunjangan anak yatim-piatu, tercantum dalam lampiran “DD” dan “EE” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 61

(1)

Tata cara penerbitan keputusan tunjangan orangtua bagi anggota Polri yang tidak meninggalkan istri/suami/anak: a.

b.


Kasatker mengajukan surat usulan tunjangan orangtua kepada As SDM Kapolri, melalui Karowatpers SSDM Polri bagi anggota Polri aktif yang gugur/tewas/meninggal dunia dalam dinas;

2.

Bagkhirdin Birowatpers melaksanakan kegiatan: a)


b)

membuat rencana keputusan dengan ketentuan: 1)


2)

Kombes Pol ke bawah pada Satker Mabes Polri ditandatangani oleh Karowatpers SSDM Kapolri;

c)

membuat salinan keputusan tunjangan orangtua yang ditandatangani oleh Kabagkhirdin; dan

d)

mendistribusikan salinan keputusan tunjangan orangtua kepada PT Taspen/PT Asabri (Persero), Satker pengusul, ahli waris dan Satker terkait.

tingkat Polda: 1.

Kasatker mengajukan surat usulan tunjangan orangtua kepada Kapolda, melalui Karo SDM Polda bagi anggota Polri aktif yang gugur/tewas/meninggal dunia dalam dinas;

2.



b)

membuat surat usulan tunjangan orangtua bagi anggota Polri aktif yang berpangkat Kombes ke atas kepada Kapolda untuk diteruskan kepada Kapolri melalui As SDM Kapolri;

c)

membuat rencana keputusan tunjangan orangtua, anggota Polri berpangkat AKBP ke bawah untuk ditandatangani oleh Kapolda;

d)

membuat salinan keputusan tunjangan orangtua untuk pangkat AKBP ke bawah ditandatangani Karo SDM Polda; dan

e)

mendistribusikan salinan keputusan tunjangan orangtua kepada PT Asabri (Persero), Satker pengusul, ahli waris dan Satker terkait; c. tingkat .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

c.

(2)

43 tingkat Polres: 1.

Kabag/Kasat/Kapolsek mengajukan surat usulan kepada Kapolres, melalui Kabagsumda Polres bagi anggota Polri aktif yang gugur/tewas/meninggal dunia dalam dinas;

2.

Bagsumda meneliti kelengkapan administrasi; dan

3.

Kapolres mengajukan surat usulan tunjangan orangtua yang memenuhi syarat kepada Kapolda.

Format keputusan dan salinan keputusan tunjangan orangtua, tercantum dalam lampiran “FF” dan “GG” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 62

(1)

(2)

Tata cara penerbitan keputusan Pensiun Terusan: a.

Bagkhirdin Birowatpers memproses permohonan PT Taspen/ PT Asabri (Persero) tentang usulan pensiun terusan yang diajukan kepada As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri;

b.

Bagkhirdin Birowatpers melaksanakan kegiatan: 1.


2.

membuat rencana keputusan, dengan ketentuan: a)


b)

Kombes Pol ke bawah pada Satker Mabes ditandatangani oleh Karowatpers SSDM Polri; terusan

Polri

3.

membuat salinan keputusan pensiun ditandatangani oleh Kabagkhirdin;

yang

4.

mendistribusikan salinan keputusan tunjangan pensiun terusan kepada PT Taspen/PT Asabri (Persero), Satker pengusul, yang bersangkutan dan Satker terkait.

Format keputusan dan salinan keputusan pensiun terusan, tercantum dalam lampiran “HH” dan “II” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 63

(1)

Tata cara penerbitan SPPI/SPPS bagi mantan anggota Polri: a.


Bagkhirdin Birowatpers memproses permohonan PT Taspen/ PT Asabri (Persero) tentang usulan penerbitan SPPI/SPPS yang diajukan kepada As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri;

2.



b)

membuat SPPI/SPPS, dengan ketentuan: 1)

Pati Polri ditandatangani oleh Karowatpers SSDM Polri; dan 2) Kombes .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

44 2)

c) b.

(2)

Kombes Pol ke bawah yang keputusan pemberian pensiun diterbitkan Mabes Polri ditandatangani oleh Kabagkhirdin;

mendistribusikan SPPI/SPPS kepada PT Taspen/ PT Asabri (Persero) dan yang bersangkutan.

tingkat Polda: 1.

Biro SDM memproses permohonan PT Taspen/PT Asabri (Persero) tentang usulan penerbitan SPPI/SPPS yang diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda;

2.



b)

membuat SPPI/SPSS berpangkat AKBP ke bawah yang keputusan pemberian pensiunnya diterbitkan oleh Polda ditandatangani oleh Karo SDM; dan

c)

mendistribusikan SPPI/SPPS kepada PT PT Asabri (Persero) dan yang bersangkutan.

Taspen/

Format keputusan pensiun SPPI/SPSS bagi mantan anggota Polri, tercantum dalam lampiran “JJ” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 64

(1)

Tata cara penerbitan salinan II/petikan II keputusan pensiun, warakawuri/duda, tunjangan anak yatim-piatu, tunjangan orangtua: a.


Bagkhirdin Birowatpers memproses permohonan PT Taspen/PT Asabri (Persero) tentang usulan penerbitan salinan II/petikan II yang diajukan kepada As SDM Kapolri, melalui Karowatpers SSDM Polri bagi purnawirawan yang keputusan pensiunnya diterbitkan Mabes Polri;

2.



b)

membuat salinan II/petikan II, dengan ketentuan:

c)

1)

Pati Polri ditandatangani oleh Karowatpers SSDM Polri; dan

2)

Kombes Pol ke Kabagkhirdin;

bawah

ditandatangani

oleh

memdistribusikan salinan II/petikan II Keputusan pensiun, warakawuri/duda, tunjangan anak yatimpiatu dan tunjangan orangtua kepada PT Taspen/ PT Asabri (Persero) dan yang bersangkutan.

b. tingkat .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

b.

45 tingkat Polda: 1.

Biro SDM memproses permohonan PT Taspen/PT Asabri (Persero) tentang usulan penerbitan salinan II/petikan II yang diajukan kepada Kapolda, melalui Karo SDM bagi purnawirawan yang keputusan pensiunnya diterbitkan oleh Kapolda;

2.



b)

membuat keputusan penerbitan Salinan II/Petikan II, untuk ditandatangani oleh Karo SDM; dan

c)

mendistribusikan salinan II/petikan II Keputusan pensiun, warakawuri/duda, tunjangan anak yatimpiatu dan tunjangan orangtua kepada PT Taspen/ PT Asabri (Persero) dan yang bersangkutan. Pasal 65

(1)

Tata cara pembatalan Keputusan Pensiun Mantan Anggota Polri/ Warakawuri/Duda/Tunjangan Yatim-Piatu dan Tunjangan Orangtua bagi mantan anggota Polri: a.


Bagkhirdin Birowatpers memproses permohonan PT Taspen/ PT Asabri (Persero) tentang usulan pembatalan Keputusan Pensiun Mantan Anggota Polri/ Warakawuri/Duda/Tunjangan Yatim-Piatu dan Tunjangan Orangtua yang diajukan kepada As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri;

2.

Bagkhirdin Birowatpers melaksanakan kegiatan: a) meneliti kelengkapan administrasi; b)

membuat pembatalan Keputusan, dengan ketentuan: 1)

Pati Polri ditandatangani oleh Karowatpers SSDM Polri; dan

2)

c) b.

Kombes Pol ke bawah yang keputusan pemberian pensiun diterbitkan Mabes Polri ditandatangani oleh Kabagkhirdin Birowatpers; mendistribusikan pembatalan Keputusan kepada PT Taspen/PT Asabri (Persero) dan yang bersangkutan.

tingkat Polda: 1.

Biro SDM memproses permohonan PT Taspen/PT Asabri (Persero) tentang usulan pembatalan Keputusan Pensiun Mantan Anggota Polri/Warakawuri/Duda/Tunjangan YatimPiatu dan Tunjangan Orangtua yang diajukan kepada Kapolda up Karo SDM Polda;

2.


meneliti kelengkapan administrasi; b) membuat .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

46 b)

membuat pembatalan keputusan bagi pangkat AKBP ke bawah yang keputusan pemberian pensiunnya diterbitkan oleh Polda yang ditandatangani oleh Karo SDM; dan

c)

mendistribusikan pembatalan keputusan kepada PT Taspen/PT Asabri (Persero) dan yang bersangkutan. Pasal 66

Tata cara penerbitan Inpassing sebagai berikut: a.

Karowatpers SSDM Polri mengajukan permintaan data pensiun anggota Polri kepada PT Taspen/PT Asabri (Persero);

b.

Bagkhirdin Birowatpers membuat keputusan Inpassing bagi anggota Polri yang sudah pensiun, yang ditandatangani oleh Karowatpers SSDM Polri;

c.

Keputusan Inpassing didistribusikan kepada: 1. 2.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan;

3.

Dirut PT Taspen/PT Asabri (Persero); dan

4.

Kakancab PT Taspen/PT Asabri (Persero). Pasal 67

(1)

Tata cara pengaktifan kembali ke dalam dinas Polri, sebagai berikut: a. Kapolda/Kasatker mengajukan surat usulan kepada Kapolri untuk diaktifkan kembali sebagai pegawai negeri pada Polri yang di PTDH dengan melampirkan persyaratan administrasi; b.

sebelum diterbitkan keputusan pengaktifan kembali, As SDM Kapolri melaksanakan rapat koordinasi dengan Satker terkait, yang terdiri dari: 1. Itwasum Polri; 2.

Divpropam Polri;

3. 4.

Divkum Polri; Puskeu Polri; dan

5.

Satker pengusul.

c.

As SDM Kapolri memberikan saran kepada Kapolri berdasarkan hasil rapat koordinasi;

d.

apabila disetujui oleh Kapolri, untuk anggota Polri berpangkat Kombes Pol ke atas, atau PNS Polri Golongan IV/c ke atas, As SDM Kapolri membuat surat usulan yang ditandatangani Kapolri kepada Presiden untuk diterbitkan Keputusan Presiden tentang Pengaktifan Kembali ke dalam dinas Polri;

e.

apabila disetujui oleh Kapolri, untuk anggota Polri berpangkat AKBP ke bawah atau PNS Polri golongan IV/b ke bawah, Karowatpers SSDM Polri mengajukan Keputusan Pengaktifan kembali ke dalam dinas Polri untuk ditandatangani oleh Kapolri; f. salinan .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

(2)

47

f.

salinan dan petikan keputusan untuk anggota Polri berpangkat AKBP ke bawah atau PNS Polri golongan IV/b ke bawah ditandatangani oleh Karowatpers SSDM Polri;

g.

salinan keputusan Pengaktifan Kembali dikirim kepada Kasatker Pengusul dan petikan keputusan diserahkan kepada pegawai negeri pada Polri yang diaktifkan kembali ke dalam dinas Polri.

Format keputusan, salinan keputusan dan petikan keputusan pengaktifan kembali ke dalam dinas Polri, tercantum dalam lampiran “KK”,”LL” dan “MM” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Paragraf 2 PNS Polri Pasal 68

Tata cara pemberian salinan II/petikan II Keputusan Pensiun Untuk PDH APS atau PDH Tidak Cakap Jasmani/Rohani sebagai berikut: a.

Bagkhirdin Birowatpers memproses permohonan PT Taspen/PT Asabri (Persero) tentang penerbitan salinan II/petikan II keputusan pensiun kepada As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri bagi pensiunan PNS Polri pada Satker Mabes Polri dan Satker Polda;

b.

Bagkhirdin Birowatpers melaksanakan kegiatan: 1.


2.

membuat salinan II/petikan II dengan ketentuan:

3.

a)

PNS Polri golongan IV/c ke atas ditandatangani Karowatpers;

b)

PNS Polri golongan IV/b Kabagkhirdin Birowatpers.

ke

bawah

ditandatangani

mendistribusikan salinan II/petikan II Keputusan Pensiun kepada PT Taspen/PT Asabri (Persero) dan yang bersangkutan. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 69

Pada saat Peraturan Kapolri ini mulai berlaku: a.

Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri; dan

b.

Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/46/X/2004 tanggal 29 Oktober 2004 tentang Pokok-Pokok Tata Cara Pelaksanaan Dipertahankan Dalam Dinas Aktif bagi Anggota Polri. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal…..

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

48 Pasal 70

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2015 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. BADRODIN HAITI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ttd.

Paraf: 1. Konseptor/ Karowatpers SSDM Polri: .... 2. As SDM Kapolri : .... 3. Kadivkum Polri : ... 4. Kasetum Polri : .... 5. Wakapolri : ...

YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1003

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ADMINISTRASI PENGAKHIRAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

DAFTAR LAMPIRAN A.

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

B.

FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG MASA PERSIAPAN PENSIUN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

C.

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL POLRI

D.

FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG MASA PERSIAPAN PENSIUN PNS POLRI

E.

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG DIPERTAHANKAN DALAM DALAM DINAS AKTIF BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

F.

FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG DIPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

G.

FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG DIPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

H.

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI

I.

FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI

J.

FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI

K.

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

L.

FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

M.

FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

N.

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI BAGI PNS POLRI ATAS PERMINTAAN SENDIRI

O.

FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI BAGI PNS POLRI ATAS PERMINTAAN SENDIRI

P.

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI BAGI PNS POLRI KARENA TIDAK CAKAP JASMANI DAN ROHANI

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

Q.

FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI BAGI PNS POLRI KARENA TIDAK CAKAP JASMANI DAN ROHANI

R.

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI BAGI PNS POLRI KARENA MENINGGAL DUNIA

S.

FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI BAGI PNS POLRI KARENA MENINGGAL DUNIA

T.

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI BAGI PNS POLRI

U.

FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI BAGI PNS POLRI

V.

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENSIUN/TUNJANGAN PENSIUN

W.

FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENSIUN/ TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN

X.

FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMEBERIAN PENSIUN / TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN

Y.

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN

Z.

FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN

AA.

FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN

BB.

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG WARAKAWURI/DUDA

CC.

FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG WARAKAWURI/DUDA

DD.

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK YATIM-PIATU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

EE.

FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIATENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK YATIM-PIATU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

FF.

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN ORANG TUA

GG.

FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN ORANG TUA

HH.

FORMAT KEPUTUSANKEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENSIUN TERUSAN

II.

FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENSIUN TERUSAN

JJ.

FORMAT SURAT PERSETUJUANTENTANG SPPI/SPPS

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

KK.

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI

LL.

FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI

MM. FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

1 A.

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep/ //2015 tentang PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN ANGGOTA POLRI KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang

: Bahwa dalam rangka pemberian masa persiapan pensiun kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang HakHak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ....... Tahun 2015 tentang Administrasi Pengkhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Polri.

Memperhatikan:

Surat................ Nomor: .... MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN ANGGOTA POLRI. Memberikan masa persiapan pension dengan membebaskan dari tugas dan jabatannya kepada Pati/Pamen/Pama/Ba *)tersebut di bawah ini: nama .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

2 2

KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ / TANGGAL : 2015

/2015

nama : pangkat/NRP : tanggal lahir : tgl-bln-tahun; jabatan : kesatuan : TMT MPP : TMT Pensiun : keterangan : (…. yang menjelaskan alasan tentang MPP). Dengancatatan: 1.

setelah selesai menjalani masa persiapan pensiun, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri dengan hak pensiun yang akan diatur dengan keputusan tersendiri;

2.

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana semestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada: 1. Wakapolri di Jakarta. 2. IrwasumPolri di Jakarta. 3. As SDM Kapolri di Jakarta. 4. KapuskeuPolri di Jakarta. 5. KasatkerPengusul. ASLI salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Jakarta padatanggal : KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NAMA PANGKAT

B.FORMAT .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

B.

3

FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG MASA PERSIAPAN PENSIUN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep/ //2015 tentang PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN ANGGOTA POLRI KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang

: bahwa dalam rangka pemberian masa persiapan pension kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat

: 1.

Undang–UndangNomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2.


3.


4.


Memperhatikan: Surat................ Nomor: .... MEMUTUSKAN Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN ANGGOTA POLRI. Memberikan masa persiapan pension dengan membebaskan dari tugas dan jabatannya kepada Pati/Pamen/Pama/Ba *) tersebut di bawah ini: nama .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

4 2

nama : pangkat/NRP : tanggal lahir : jabatan : kesatuan : TMT MPP : TMT Pensiun : keterangan :

KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ / TANGGAL : 2015

/2015

tgl-bln-tahun;

(…. yang menjelaskan alasan tentang MPP).

Dengancatatan: 1.

2.

setelah selesai menjalani masa persiapan pensiun, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri dengan hak pensiun yang akan diatur dengan keputusan tersendiri; apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana semestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada: 1. 2. 3. 4. 5.

Wakapolri di Jakarta. IrwasumPolri di Jakarta. As SDM Kapolri di Jakarta. Kapuskeu Polri di Jakarta. KasatkerPengusul.

ASLI SALINAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Jakarta padatanggal : KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cap/tandatangan NAMA PANGKAT Untuksalinansesuaidenganaslinya a.n. KAPOLRI As SDM u.b. KAROWATPERS

NAMA PANGKAT C. FORMAT .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

5

C. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL POLRI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep/ / /2015 tentang PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL POLRI KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang

: bahwa dalam rangka pemberian Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Polri dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang-UndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor ……. Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Pegawai Negeri pada Polri.

Memperhatikan: 1. Surat …. MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL POLRI 1. diberikan persiapan pensiun kepada: nama : tanggallahir : pangkat/golruang : NIP : jabatan : kesatuan : TMT MPP : TMT pensiun : keterangan :

PUSDIK BINMAS POLRI

paling lama 1 (satu) tahun

2. apabila ….

PUSDIK BINMAS POLRI

6 2

KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ / TANGGAL:

/2015 2015

2. apabila pemberian Masa Persiapan Pensiun telah berakhir maka yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun yang akan diatur dengan Keputusan tersendiri; 3. apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 1. 2. 3. 4. 5.

Wakapolri; IrwasumPolri; As SDM Kapolri; KapuskeuPolri; Kasatkerpengusul.

Asli SALINAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Jakarta padatanggal :

2015

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NAMA PANGKAT

D.FORMAT ..... PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

7

D. FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG MASA PERSIAPAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL POLRI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep/ / /2015 tentang PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUNPEGAWAI NEGERI SIPIL POLRI KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang

: bahwa dalam rangka pemberian Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Polri dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang-UndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Kapolri Nomor ……. Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Pegawai Negeri pada Polri.

Memperhatikan: 1. Surat …. MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL POLRI 1. diberikan persiapan tahunkepada: nama : tanggallahir : pangkat/golruang: NIP : jabatan : kesatuan : TMT MPP : TMT pensiun : keterangan :

PUSDIK BINMAS POLRI

pensiun

paling

lama

1

(satu)

2. apabila ….

PUSDIK BINMAS POLRI

8 2

SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ / /2015 TANGGAL: 2015

2.

apabila pemberian Masa Persiapan Pensiun telah berakhir maka yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun yang akan diatur dengan keputusan tersendiri;

3.

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 1. 2. 3. 4. 5.

Wakapolri. IrwasumPolri. As SDM Kapolri. KapuskeuPolri. Kasatkerpengusul.

Asli salinan keputusan ini disampaikan bersangkutan untuk diketahui dan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Jakarta padatanggal :

kepada yang dipergunakan

2015

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cap/tandatangan Untuksalinansesuaidenganaslinya a.n. KAPOLRI As SDM u.b. KAROWATPERS NAMA PANGKAT

E. FORMAT .... PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

9

E. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG DIPERTAHANKAN DALAM DALAM DINAS AKTIF BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep/

/

/2015

tentang DIPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF ANGGOTA POLRI KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang

: bahwa dalam rangka dipertahankan dalam dinas aktif bagi Anggota Polri yang tenaganya masih dibutuhkan dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat

: 1.

Undang-UndangNomor 2 Tahun 2002 tentangKepolisian Negara Republik Indonesia;

2.


3.


Memperhatikan: Surat.............Nomor:.........tanggal .........perihal permohonan dipertahankan dalam dinas aktif a.n. .............................. MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG DIPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF ANGGOTA POLRI. Dipertahankan dalam dinas aktif ke- ..... (huruf) kepada: nama : ………………..; pangkat/NRP : ............/.................; tanggallahir : tgl-bln-tahun; jabatan : .................................; kesatuan ................................; diberikan DDDA...TMT : tgl-bln-thn s.d. tgl-bln-thn; keterangan : TENAGANYA MASIH DIBUTUHKAN DALAM DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Dengan…..

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

10 2

KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ / /2015 TANGGAL : 2015

Dengan catatan: bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. SALINAN keputusan ini disampaikan kepada: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. 2. Wakapolri di Jakarta. 3. Irwasum Polri di Jakarta. 4. As SDM Kapolri di Jakarta. 5. Kapuskeu Polri di Jakarta. 6. Kasatker Pengusul. PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

1.

Ditetapkan di : Jakarta padatanggal :

2015

KEPALA KEPOLISIANNEGARA REPUBLIK INDONESIA

NAMA PANGKAT

F. FORMAT ..... PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

11

F. FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA INDONESIA TENTANG DIPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK ANGGOTA


SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep/

/

/2015

tentang DIPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF ANGGOTA POLRI KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang

:

bahwa dalam rangka dipertahankan dalam dinas aktif bagi Anggota Polri yang tenaganya masih dibutuhkan dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat

:

1.

Undang-UndangNomor 2 Tahun 2002 tentangKepolisian Negara Republik Indonesia;

2.

PeraturanPemerintahNomor 1 Tahun tentangPemberhentianAnggotaKepolisian Republik Indonesia;

3.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ....... Tahun 2015 tentang AdministrasiPengkhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Polri.

Memperhatikan:

2003 Negara

Surat.............Nomor:.........tanggal .........perihal permohonan dipertahankan dalam dinas aktif a.n. .............................. MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG DIPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF ANGGOTA POLRI. Dipertahankan dalam nama pangkat/NRP tanggallahir jabatan kesatuan diberikanDDDA...TMT keterangan

dinas aktif ke- ..... (huruf) kepada: : ………………..; : ............/.................; : tgl-bln-tahun; : .................................; : .................................; : tgl-bln-thn s.d. tgl-bln-thn; : tenaganyamasihdibutuhkandalam dinaskepolisiannegararepublikindo nesia. Dengan…..

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

12 2


Dengancatatan: bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. SALINAN keputusan ini disampaikan kepada: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. 2. Wakapolri di Jakarta. 3. Irwasum Polri di Jakarta. 4. As SDM Kapolri di Jakarta. 5. Kapuskeu Polri di Jakarta. 6. Kasatker Pengusul. PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

2.

Ditetapkan di: Jakarta padatanggal :

2015

KEPALA KEPOLISIANNEGARA REPUBLIK INDONESIA cap/tandatangan NAMA PANGKAT Untuksalinansesuaidenganaslinya a.n. KAPOLRI As SDM u.b. KAROWATPERS

NAMA PANGKAT

G. FORMAT ..... PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

13

G. FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA INDONESIA TENTANG DIPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK ANGGOTA


PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep/

/

/2015

tentang DIPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF ANGGOTA POLRI KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang: Mengingat: Memperhatikan:

dst. dst. dst. MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG DIPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF ANGGOTA POLRI. Dipertahankan dalam nama pangkat/NRP tanggallahir jabatan kesatuan diberikanDDDA...TMT keterangan

dinas aktif ke- ..... (huruf) kepada: : ………………..; : ............/.................; : tgl-bln-tahun; lahir : .................................; ................................; : tgl-bln-thn s.d. tgl-bln-thn; : TENAGANYA MASIH DIBUTUHKAN DALAM DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Dengancatatan: bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. SALINAN : dst.

PETIKAN .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

14 2

PETIKAN KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ / /2015 TANGGAL : 2015

PETIKAN keputusan ini disampaikan bersangkutan untuk diketahui dan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Jakarta padatanggal :

2015

KEPALA KEPOLISIANNEGARA REPUBLIK INDONESIA cap/tandatangan NAMA PANGKAT Untuk PETIKAN sesuai dengan aslinya a.n. KAPOLRI As SDM u.b. KAROWATPERS NAMA PANGKAT

H. FORMAT .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

15 H.

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep/ / /2015 tentang PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang

: bahwa dengan telah berakhirnya masa dinas di Kepolisian Negara Republik Indonesia karena ........, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela;

2.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2002

tentang

3.


4.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor………Tahun………..tentang Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Surat……………. Nomor: B/…../……/20… tanggal…..……….. perihal usul PDH a.n. ………… Pangkat ………... NRP ………. MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI 1. diberhentikan …..

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

16 2

1.

/2015 2015

diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri karena ………………. terhitung mulai tanggal …………………… (Pa/Ba/Ta) Polri tersebut di bawah ini: nama : pangkat/NRP : tanggal lahir : jabatan : kesatuan : usia/masa kerja : keterangan :

2.

KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ / TANGGAL :

…….……………; ………………….; ………………….; ………………….; ………………….; …..Tahun….Bulan/....Tahun….Bulan; 1. …………………. 2. Hak Asabri.

dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan selama menjalankan tugas terhadap Bangsa dan Negara dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan catatan: bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. SALINAN keputusan ini disampaikan kepada: 1. Kapolri. 2. Dirut PT Asabri (Persero). 3. Dirjen Perbendaharaan Republik Indonesia. 4. Irwasum Polri. 5. As SDM Kapolri. 6. Kasatker pengusul. 7. Kapuskeu Polri.

Kementerian

PETIKAN keputusan ini disampaikan bersangkutan untuk diketahui dan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di: Jakarta pada tanggal :

Keuangan


2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA AS SDM NAMA PANGKAT I. FORMAT …..

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

I.

17

FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI

TENTANG

PEMBERHENTIAN


SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep/ / /2015 tentang PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang

: bahwa dengan telah berakhirnya masa dinas di Kepolisian Negara Republik Indonesia karena ........, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat

: 1.


2.


2002

tentang

3.


4.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor………Tahun………..tentang Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Surat……………. Nomor: B/…../……/20… tanggal…..……….. perihal usul PDH a.n. ………… Pangkat ………... NRP ………. MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI 1. diberhentikan .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

18 2

1.

diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri karena ………………. terhitung mulai tanggal …………………… (Pa/Ba/Ta) Polri tersebut di bawah ini: nama : pangkat/NRP : tanggal lahir : jabatan : kesatuan : usia/masa kerja : keterangan :

2.

SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ / /2015 TANGGAL : 2015

…….……………; ………………….; ………………….; ………………….; ………………….; …..Tahun….Bulan/....Tahun….Bulan; 1. …………………. 2. Hak Asabri.

dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan selama menjalankan tugas terhadap Bangsa dan Negara dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan catatan: bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. SALINAN keputusan ini disampaikan kepada: 1. Kapolri. 2. Dirut PT Asabri (Persero). 3. Dirjen Perbendaharaan Republik Indonesia. 4. Irwasum Polri. 5. As SDM Kapolri. 6. Kasatker pengusul. 7. Kapuskeu Polri.

Kementerian

Keuangan

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di: Jakarta pada tanggal :

2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA AS SDM cap/tanda tangan NAMA PANGKAT Untuk SALINAN sesuai dengan aslinya a.n. KAROWATPERS SSDM POLRI KABAGKHIRDIN NAMA PANGKAT/NRP J. FORMAT ..... PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

J.

19

FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor : KEP/ / /2015 tentang PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang Mengingat Memperhatikan

: : :

dst dst. dst. MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT Memberhentikan dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia para Pamen, Pama dan Ba tersebut dalam lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam 5, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan selama menjalankan tugas terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. SALINAN PETIKAN

dst Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: pada tanggal :

Jakarta

2015

a.n KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA AS SDM u.b KAROWATPERS Cap/tandatangan NAMA PANGKAT LAMPIRAN SURAT KAPOLRI NOMOR : KEP/ / /2015 TANGGAL: 2015 NO. URUT

NAMA

PANGKAT

1 untuk PETIKAN sesuai dengan aslinya a.n. KAROWATPERS SSDM POLRI KABAG KHIRDIN NAMA PANGKAT

NRP

DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT TMT

KETERANGAN HAK PENSIUN

a.n KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA AS SDM u.b KAROWATPERS Cap/tandatangan NAMA PANGKAT

K. FORMAT ….. PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

K.

20

FORMAT KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep/ / /2015 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang

: bahwa dalam rangka pemberhentian tidak dengan hormat bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran/kejahatan, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat

: 1.


2002

tentang

2.


3.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor……Tahun……tentang Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5.

Memperhatikan: 1.

2.

Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: Kep/......./....../20.. tanggal ............. tentang putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri a.n. .....................; Surat Kasatker …….. Nomor: …./…../…../20.. tanggal ……………… perihal usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri a.n. ............................. MEMUTUSKAN…..

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

21 2


/2015 2015

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI terhitung mulai tanggal ……………………, diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas …………… (Perwira/Bintara/Tamtama) Polri tersebut di bawah ini: nama pangkat/NRP tanggal lahir jabatan kesatuan melanggar keterangan

: …….……………; : ………………….; : ………………….; : ………………….; : ………………….; : ………………….; : 1. ………………; 2. Hak Asabri.

dengan catatan: bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. SALINAN keputusan ini disampaikan kepada: 1. Kapolri. 2. Dirut PT Asabri (Persero). 3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 4. Irwasum Polri. 5. As SDM Kapolri. 6. Kadivpropam Polri. 7. Kapuskeu Polri. 8. Kasatker Pengusul. PETIKAN keputusan ini disampaikan bersangkutan untuk diketahui dan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta pada tanggal :

kepada yang dilaksanakan

20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA AS SDM NAMA PANGKAT L. FORMAT …..

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

L.

22

FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep/ / /2015 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang

: bahwa dalam rangka pemberhentian tidak dengan hormat bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran/kejahatan, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat

: 1. 2.

3.


2002

tentang

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor……Tahun……tentang Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: 1.

Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: Kep/......./....../20.. tanggal ............. tentang putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri a.n. .....................; Surat Kasatker …….. Nomor: …./…../…../20.. tanggal ……………… perihal usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri a.n. .............................

2.

MEMUTUSKAN…..

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

23 2



: KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI terhitung mulai tanggal ……………………, diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas …………… (Pa/Ba/Ta) Polri tersebut di bawah ini: nama : …….……………; pangkat/NRP : ………………….; tanggal lahir : ………………….; jabatan : ………………….; kesatuan : ………………….; melanggar : ………………….; keterangan : 1. ………………; 2. Hak Asabri. Dengan catatan: bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. SALINAN keputusan ini disampaikan kepada: 1. Kapolri. 2. Dirut PT Asabri (Persero). 3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 4. Irwasum Polri. 5. As SDM Kapolri. 6. Kadivpropam Polri. 7. Kapuskeu Polri. 8. Kasatker Pengusul. PETIKAN keputusan ini disampaikan bersangkutan untuk diketahui dan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di: Jakarta pada tanggal :


2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA AS SDM cap/tanda tangan NAMA PANGKAT Untuk SALINAN sesuai dengan aslinya a.n. KAROWATPERS SSDM POLRI KABAGKHIRDIN NAMA PANGKAT/NRP M. FORMAT ..... PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

24

M. FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep/ / /2015 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang : Mengingat : Memperhatikan:


Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI. terhitung mulai tanggal ……………………, diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas …………… (Pa/Ba/Ta) Polri tersebut di bawah ini: nama pangkat/NRP tanggal lahir jabatan kesatuan melanggar keterangan

: : : : : : :

…….……………; ………………….; ………………….; ………………….; ………………….; ………………….; 1. ………………; 2. Hak Asabri.

dengan catatan: bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. SALINAN…..

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

25 2


SALINAN:

dst.

PETIKAN keputusan ini disampaikan bersangkutan untuk diketahui dan sebagaimana mestinya.



2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA AS SDM cap/tanda tangan NAMA PANGKAT Untuk PETIKAN sesuai dengan aslinya a.n. KAROWATPERS SSDM POLRI KABAGKHIRDIN NAMA PANGKAT/NRP

N. FORMAT .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

N.

26

FORMAT KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep/ / /2015 tentang PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang

Mengingat

: 1.

bahwa berdasarkan permohonan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. …………………. NIP…........., yang bersangkutan telah berusia…….tahun ……bulan, mempunyai masa kerja……tahun……bulan;

2.

bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat, dengan hak pensiun. Guna tertib administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan.

: 1.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai/Pensiun Janda/Duda Pegawai; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. 3. 4.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor….Tahun…… tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;

7.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor………Tahun………..tentang Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 8. Keputusan …..

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

27 2

8.


/2015 2015

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tanggal 12 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta Pensiun Janda/Dudanya.

Memperhatikan: Surat Kasatker…….Nomor: B/…./…/20… tanggal…… perihal permohonan pensiun dini PNS Polri a.n. .……… NIP …..……… MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI. 1.

memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam nomor urut 1 pada akhir bulan tersebut dalam nomor urut 7 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasajasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia;

2.

terhitung mulai tanggal tersebut dalam nomor urut 8, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam nomor urut 10 keputusan ini; a.

Penerima Pensiun: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

b.

Nama NIP Tanggal Lahir Kesatuan Pangkat/Gol Ruang Masa Kerja Pensiun Berhenti Akhir Bulan Pensiun TMT Gaji Pokok Terakhir Pensiun Pokok TMT Calon Pegawai Nomor Peserta Asabri Nomor Peserta Wajib Pajak

…………………..; …………………..; …………………..; …………………..; …………………..; …tahun…bulan; ……………….....; …………………..; …………………..; ……………….....; … - …… - .….; …………………..; …………………..;

keluarga penerima pensiun pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagaimana tersebut dalam daftar keluarga.

1) istri/suami …..

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

28 3


/2015 2015

1) Istri/Suami No

Nama

Tgl Lahir

…………….

………….

Tgl Perkawinan …………….

Ket

Nama Ayah/Ibu ……………. ……………. ……………. …………….

Ket

2) Anak/Anak-Anak

3)

4)

No

Nama

Tgl Lahir

1. 2. 3. 4.

……………. ……………. ……………. …………….

…………. …………. …………. ………….

apabila penerima pensiun meninggal dunia, kepada istri/suami dan anak/anak-anak yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok masing-masing sebesar 36 % dari Rp.………….,- = Rp……..……………,dibulatkan menjadi sebesar Rp.…………..,- setiap bulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan: a.

pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda berakhir pada bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak-anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;

b.

jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan atas anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak/anakanak lainnya;

c.

khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah;

khusus mengenai anak-anak yang tercantum dalam keputusan yang berhak pensiun/bagian pensiun janda/duda adalah anak-anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan;

5. apabila …..

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

29 4


/2015 2015

5)

apabila istri/suami yang tercantum dalam keputusan ini cerai atau meninggal dunia atau penerima pensiun mengalami mutasi keluarga (kawin, kelahiran, dan kematian anak) setelah ditetapkan keputusan ini maka haknya akan diatur kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6)

di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun;

7)

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. SALINAN keputusan ini disampaikan kepada: 1. 2. 3. 4. 5.

Kapolri. Ka. BKN. Irwasum Polri. Kasatker pengusul (dari PNS yang bersangkutan). Kepala Kantor Verifikasi Pelaksana Anggaran………. (sesuai kota penerima pensiun). 6. Dirut PT Asabri (Persero). Asli salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA AS SDM u.b. KAROWATPERS NAMA PANGKAT

O.

PUSDIK BINMAS POLRI

FORMAT …..

PUSDIK BINMAS POLRI

O.

30

FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI BAGI PNS POLRI ATAS PERMINTAAN SENDIRI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep/ / /2015 tentang PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang

Mengingat

: 1.

bahwa berdasarkan permohonan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. …………………. NIP…........., yang bersangkutan telah berusia…….tahun ……bulan, mempunyai masa kerja……tahun……bulan;

2.

bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat, dengan hak pensiun. Guna tertib administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan.

: 1.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai/Pensiun Janda/Duda Pegawai;

2.


2002

tentang

3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4.


5.


6.

Peraturan Pemerintah Nomor….Tahun…… tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;

7.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor………Tahun………..tentang Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 8. Keputusan …..

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

31

2

8.




: KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI 1.


2.

terhitung mulai tanggal tersebut dalam nomor urut 8, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam nomor urut 10 keputusan ini; a. Penerima Pensiun: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. b.


…………………..; …………………..; …………………..; …………………..; …………………..; …tahun…bulan; ……………….....; …………………..; …………………..; ……………….....; … - …… - .….; …………………..; …………………..;

keluarga penerima pensiun pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagaimana tersebut dalam daftar keluarga. 1). Istri/Suami …..

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

32

2

1) No

2)

3)

4)


/2015 2015

Istri/Suami Nama

Tgl Lahir

…………….

………….


Ket

Nama Ayah/Ibu ……………. ……………. ……………. …………….

Ket

Anak/Anak-Anak

No

Nama

Tgl Lahir

1. 2. 3. 4.

……………. ……………. ……………. …………….

…………. …………. …………. ………….



b.


c.


khusus mengenai anak-anak yang tercantum dalam keputusan yang berhak pensiun/bagian pensiun janda/duda adalah anak-anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan;

5) apabila …..

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

33

3


5)


6)


7)




2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA AS SDM u.b. KAROWATPERS NAMA PANGKAT Untuk SALINAN sesuai dengan aslinya a.n. KAROWATPERS SSDM POLRI KABAGKHIRDIN NAMA PANGKAT/NRP P. FORMAT .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

P.

34

FORMAT KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI BAGI PNS POLRI KARENA TIDAK CAKAP JASMANI/ROHANI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep/ / /2015 tentang PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KARENA TIDAK CAKAP JASMANI/ROHANI KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang

Mengingat

: 1.

bahwa berdasarkan Surat Ketua Tim Penguji Kesehatan PNS di ................. Nomor: ................... tanggal ....... bulan ….. tahun ...... a.n. ................... NIP ................... menyatakan tidak cakap jasmani/rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai PNS;

2.

bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat, dengan hak pensiun, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.

: 1.


2.


2002

tentang

3.


4.


5.


6.

Peraturan Pemerintah Nomor….Tahun…… tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya; 7. Peraturan …..

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

35 2

KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR :KEP/ / TANGGAL :

/2015 2015

7.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor………Tahun………..tentang Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

8.



: KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KARENA TIDAK CAKAP JASMANI/ROHANI 1.


2.


penerima Pensiun: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

b.

PUSDIK BINMAS POLRI


…………………..; …………………..; …………………..; …………………..; …………………..; …tahun…bulan; ……………….....; …………………..; …………………..; ……………….....; … - …… - .….; …………………..; …………………..;

keluarga penerima pensiun pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagaimana tersebut dalam daftar keluarga. 1) Istri/Suami …..

PUSDIK BINMAS POLRI

36 3

KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/……/…../2015 TANGGAL : ………………….2015

1) Istri/Suami No

Nama

Tgl Lahir

…………….

………….


Ket

Nama Ayah/Ibu ……………. ……………. ……………. …………….

Ket

2) Anak/Anak-Anak

3.

4.

No

Nama

Tgl Lahir

1. 2. 3. 4.

……………. ……………. ……………. …………….

…………. …………. …………. ………….



b.


c.


khusus mengenai anak-anak yang tercantum dalam keputusan yang berhak pensiun/bagian pensiun janda/duda adalah anak-anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan; 5.

PUSDIK BINMAS POLRI

apabila …..

PUSDIK BINMAS POLRI

37 4


/2015 2015

5.


6.


7.


Kapolri. Ka BKN. Irwasum Polri. Satker pengusul (dari PNS yang bersangkutan). Kepala Kantor Verifikasi Pelaksana Anggaran………. (sesuai kota penerima pensiun). 6. Dirut PT Asabri (Persero). Asli salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA AS SDM u.b. KAROWATPERS NAMA PANGKAT

Q. FORMAT …..

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

38

Q. FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI BAGI PNS POLRI KARENA TIDAK CAKAP JASMANI/ROHANI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep/ / /2015 tentang PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KARENA TIDAK CAKAP JASMANI/ROHANI KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang

Mengingat

: 1.

bahwa berdasarkan Surat Ketua Tim Penguji Kesehatan PNS di ................. Nomor: ................... tanggal ....... bulan ….. tahun ...... a.n. ................... NIP ................... menyatakan tidak cakap jasmani/rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai PNS;

2.

bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat, dengan hak pension maka dipandang perlu mengeluarkan surat keputusan.

: 1.


2.


2002

tentang

3.


4.


5.


6.

Peraturan Pemerintah Nomor….Tahun…… tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya; 7. Peraturan …..

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

39 2


7.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor………Tahun………..tentang Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

8.



: KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KARENA TIDAK CAKAP JASMANI/ROHANI 1.


2.


penerima pensiun: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

b.

PUSDIK BINMAS POLRI


…………………..; …………………..; …………………..; …………………..; …………………..; …tahun…bulan; ……………….....; …………………..; …………………..; ……………….....; … - …… - .….; …………………..; …………………..;

keluarga penerima pensiun pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagaimana tersebut dalam daftar keluarga. 1) Istri/Suami …..

PUSDIK BINMAS POLRI

40 3

SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/……/…../2015 TANGGAL : ………………….2015

1. Istri/Suami No

Nama

Tgl Lahir

…………….

………….


Ket

Nama Ayah/Ibu ……………. ……………. ……………. …………….

Ket

2. Anak/Anak-Anak

3.

No

Nama

Tgl Lahir

1. 2. 3. 4.

……………. ……………. ……………. …………….

…………. …………. …………. ………….

apabila penerima pensiun meninggal dunia, kepada istri/suami dan anak/anak-anak yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok masing-masing sebesar 36 % dari Rp.………….,- = Rp……..……………,dibulatkan menjadi sebesar Rp.…………..,- setiap bulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan: a. pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda berakhir pada bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak-anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun; b. jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan atas anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak/anak-anak lainnya; c. khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah; 4. khusus mengenai anak-anak yang tercantum dalam keputusan yang berhak pensiun/bagian pensiun janda/duda adalah anak-anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan; 5. apabila …..

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

41 4


5.


6.

diatas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pension;

7.




2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA AS SDM u.b. KAROWATPERS Cap/tanda tangan NAMA PANGKAT Untuk SALINAN sesuai dengan aslinya a.n. KAROWATPERS SSDM POLRI KABAGKHIRDIN NAMA PANGKAT/NRP R. FORMAT .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

42

R. FORMAT KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI BAGI PNS POLRI KARENA MENINGGAL DUNIA TANPA HAK PENSIUN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep/ / /2015 tentang PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang

: bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena meninggal dunia, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat

: 1. 2.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3.


4.


5.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor……Tahun………..tentang Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Surat Kasatker…….Nomor: B/…./…/20… tanggal…… perihal ………….…..……… MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL 1. diberhentikan …..

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

43

2

1.


/2015 2015

diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena meninggal dunia: nama : …….……………; pangkat/Gol. : ………………….; NIP : ………………….; jabatan : ………………….; kesatuan : ………………….; tanggal meninggal dunia : ………………….; TMT PDH : ………………….; keterangan : a. Hak Asabri. b. Tanpa Hak Pensiun.

2.

disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia. Dengan catatan: bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. SALINAN keputusan ini disampaikan kepada: 1. 2. 3. 4. 5.

Kapolri. Irwasum Polri. As SDM Kapolri. Kasatker ………… (dari PNS yang bersangkutan). PNS yang bersangkutan.

ASLI SALINAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA AS SDM NAMA PANGKAT S. FORMAT …..

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

S.

44

FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI BAGI PNS POLRI KARENA MENINGGAL DUNIA TANPA HAK PENSIUN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep/ / /2015 tentang PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang

: bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena meninggal dunia, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat

: 1.


2002

tentang

2.


3.


4.


5.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor……Tahun………..tentang Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Surat Kasatker…….Nomor: B/…./…/20… tanggal…… perihal ………….…..……… MEMUTUSKAN Menetapkan

PUSDIK BINMAS POLRI

: KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL 1. diberhentikan …..

PUSDIK BINMAS POLRI

45

2

1.


diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena meninggal dunia: nama : …….……………; pangkat/Gol. : ………………….; NIP : ………………….; jabatan : ………………….; kesatuan : ………………….; Tanggal meninggal dunia : ………………….; TMT PDH : ………………….; keterangan : a. Hak Asabri. b. Tanpa Hak Pensiun.

2.

disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia. dengan catatan: bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. SALINAN keputusan ini disampaikan kepada: 1. 2. 3. 4. 5.

Kapolri. Irwasum Polri. As SDM Kapolri. Kasatker ………… (dari PNS yang bersangkutan). PNS yang bersangkutan.

Asli salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA AS SDM Cap/tanda tangan NAMA PANGKAT Untuk SALINAN sesuai dengan aslinya a.n. KAROWATPERS SSDM POLRI KABAGKHIRDIN NAMA PANGKAT/NRP T. FORMAT ..... PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

46

T. FORMAT KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI BAGI PNS POLRI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep/ / /2015 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang

: bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat

: 1.


2002

tentang

2.


3.


4.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor……Tahun………..tentang Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6.

Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 04/SE/1980 tanggal 11 Februari 1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan: 1.

Surat Kasatker…….Nomor: B/…./…/20… tanggal…… perihal ………….…..……… MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL 1. Terhitung .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

47 2

1.

/2015 2015

terhitung mulai tanggal………………diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada: nama : pangkat/Gol./NIP: tanggal lahir : jabatan : kesatuan : keterangan :

2.


…….……………; ………………….; ………………….; ………………….; ………………….; a. ..……………. b. Hak Asabri.

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. SALINAN keputusan ini disampaikan kepada: 1. Kapolri. 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara. 3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Republik Indonesia. 4. Dirut PT Asabri. 5. Irwasum Polri. 6. As SDM Kapolri. 7. Kadivkum Polri. 8. …………………….. 9. Kapuskeu Polri. 10. Kakanreg BKN ……. 11. Satker Pengusul.

Keuangan

Asli salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA AS SDM NAMA PANGKAT

U. FORMAT

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

U.

48

FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI BAGI PNS POLRI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep/ / /2015 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang

: bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat

: 1. 2. 3. 4.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor……Tahun………..tentang Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6.

Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 04/SE/1980 tanggal 11 Februari 1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan: 1.

Surat Kasatker…….Nomor: B/…./…/20… tanggal…… perihal ………….…..……… MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL 1. terhitung …..

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

49 2

1.

terhitung mulai tanggal………………diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada: nama : pangkat/Gol./NIP: tanggal lahir : jabatan : kesatuan : keterangan :

2.

SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR :KEP/ / /2015 TANGGAL : 2015

…….……………; ………………….; ………………….; ………………….; ………………….; a. ..……………. b. Hak Asabri.

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. SALINAN keputusan ini disampaikan kepada: 1. Kapolri. 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara. 3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Republik Indonesia. 4. Dirut PT Asabri. 5. Irwasum Polri. 6. As SDM Kapolri. 7. Kadivkum Polri. 8. …………………….. 9. Kapuskeu Polri. 10. Kakanreg BKN ……. 11. Kasatker Pengusul

Keuangan

Asli salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di: Jakarta pada tanggal :

2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA AS SDM cap/tandatangan NAMA PANGKAT Untuk SALINAN sesuai dengan aslinya a.n. KAROWATPERS SSDM POLRI KABAGKHIRDIN NAMA PANGKAT/NRP V. FORMAT ....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

V.

50

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENSIUN/TUNJANGAN PENSIUN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep/ / /2015 tentang PEMBERIAN PENSIUN/TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang

:

bahwa dalam rangka pemberian pensiun/tunjangan bersifat pensiun kepada mantan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifa Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakawuri, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Militer Sukarela; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang HakHak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Pemerintah Nomor ….Tahun…. tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim-Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor…………..Tahun .......….tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagiPegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan:

Surat ............


:

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENSIUN/TUNJANGAN BESIFAT PENSIUN 1. terhitung …..

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

51 2

KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ //2015 TANGGAL: 2015

1. terhitung mulai tanggal ……. kepada mantan anggota Polri: Nama : pangkat/NRP : tanggal lahir : jabatan terakhir : kesatuan terakhir: tmt pengangkatan pertama : No. KTP Asabri : NPWP : Keterangan : MDK ......Tahun ...... bulan dan MKG .....Tahun dengan GPT Rp......PP Nomor ….. Tahun ….; diberikan pensiun/tunjangan bersifat pensiun setiap bulan sebesar Rp. ……………. (………….) menurut PP Nomor ……. Tahun ………..; 2. terhitung mulai bulan berikutnya setelah mantan anggota Polri tersebut di atas meninggal dunia, kepada istri yang namanya tercantum pada butir 5 kolom a menerima penghasilan penuh almarhum selama …..bulan, atau diterimakan kepada anak-anaknya yang namanya tercantum pada kolom b apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan pasal 7 PP Nomor 36 Tahun 1968; 3. terhitung mulai bulan berikutnya setelah penerimaan penghasilan penuh tersebut pada butir 2 dihentikan, kepada istri yang namanya tercantum pada butir 5 kolom a diberikan pensiun warakawuri dan tunjangan anak yatim/piatu sesuai yang tercantum pada kolom c dan d atau kepada anak - anaknya yang tercantum pada kolom b diberikan tunjangan anak yatim - piatu sesuai yang tercantum pada kolom e apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 PP Nomor 36 Tahun 1968; 4. penyesuaian mutasi mantan anggota Polri tersebut di atas dilaksanakan oleh PT ASABRI (Persero) selaku Kantor Bayar;

5.Daftar ……

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

52

3


/2015 2015

5. daftar keluarga dan penerimaan. a. b. 1. 2. 3. c. d.

e.

f.

nama istri : nama anak

tanggal lahir hubungan keluarga

tanggal lahir

pensiun pokok warakawuri tunjangan anak yatim/piatu 3 orang anak/ lebih 2 orang anak 1 orang anak tunjangan anak yatim-piatu 3 orang anak/ lebih 2 orang anak 1 orang anak bintang jasa:

Rp. Besarnya Rp. Rp. Rp. besarnya Rp. Rp. Rp.

Dengan catatan: bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. SALINAN keputusan ini disampaikan kepada: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kapolri. Ketua BPK. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. Dirut PT. Asabri (Persero) di Jakarta. Satker Pengusul. Kaurkeu Satker Pengusul. Yang bersangkutan. (alamat)

PETIKAN keputusan bersangkutan untuk sebagaimana mestinya. Ditetapkan di: pada tanggal :

ini disampaikan diketahui dan


2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA AS SDM u.b. KAROWATPERS NAMA PANGKAT W. FORMAT .... PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

W.

53

FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PEMBERIAN PENSIUN/ TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor : Kep/ / /2015 tentang PEMBERIAN PENSIUN/TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang

: bahwa dalam rangka pemberian pensiun/tunjangan bersifat pensiun kepada mantan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifa Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela;

2.


3.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakawuri, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Militer Sukarela;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor Pemberhentian Anggota Polri;

5.


6.

Peraturan Pemerintah Nomor ….Tahun…. tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim-Piatu dan Tunjangan Orangtua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor…………..Tahun .….tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan:

1

Tahun

2003

tentang

1. Surat ............ MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA INDONESIA TENTANG BERSIFAT PENSIUN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK PEMBERIAN PENSIUN/TUNJANGAN 1. terhitung …………

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

54 2


1. terhitung mulai tanggal ……… kepada mantan anggota Polri: Nama : pangkat/NRP : tanggal lahir : jabatan terakhir : kesatuan terakhir : tmt pengangkatan pertama : No. KTP Asabri : NPWP : Keterangan : MDK .......Tahun .....bulan dan MKG Tahun dengan GPT Rp........PP Nomor ….. Tahun ……; diberikan pensiun/tunjangan bersifat pensiun setiap bulan sebesar Rp. ……………. (………….) menurut PP Nomor ……. Tahun ………..; 2.

terhitung mulai bulan berikutnya setelah mantan anggota Polri tersebut di atas meninggal dunia, kepada istri yang namanya tercantum pada butir 5 kolom a menerima penghasilan penuh almarhum selama …..bulan, atau diterimakan kepada anak-anaknya yang namanya tercantum pada kolom b apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan pasal 7 PP Nomor 36 Tahun 1968;

3.

terhitung mulai bulan berikutnya setelah penerimaan penghasilan penuh tersebut pada butir 2 dihentikan, kepada istri yang namanya tercantum pada butir 5 kolom a diberikan pensiun warakawuri dan tunjangan anak yatim/piatu sesuai yang tercantum pada kolom c dan d atau kepada anak - anaknya yang tercantum pada kolom b diberikan tunjangan anak yatim - piatu sesuai yang tercantum pada kolom e apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 PP Nomor 36 Tahun 1968;

4.

penyesuaian mutasi mantan anggota Polri tersebut di atas dilaksanakan oleh PT ASABRI (Persero) selaku Kantor Bayar; 5. Daftar .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

55 3

SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ / / 2015 TANGGAL : 2015

5. daftar keluarga dan penerimaan. a. b. 1. 2. 3. c. d.


pensiun pokok warakawuri tunjangan anak yatim/piatu 3 orang anak/ lebih 2 orang anak 1 orang anak

Rp. Besarnya Rp. Rp. Rp.

e.

tunjangan anak yatim-piatu 3 orang anak/ lebih 2 orang anak 1 orang anak bintang jasa:

besarnya Rp. Rp. Rp.

f.

tanggal lahir



Kapolri. Ketua BPK. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. Dirut PT Asabri (Persero) di Jakarta. Satker Pengusul. Kaurkeu Satker Pengusul. Yang bersangkutan. (alamat)

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di: pada tanggal :

2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA AS SDM cap/tandatangan NAMA PANGKAT Untuk SALINAN sesuai dengan aslinya a.n. KAPOLRI As SDM u.b. KAROWATPERS NAMA PANGKAT PUSDIK BINMAS POLRI

X. FORMAT .....

PUSDIK BINMAS POLRI

56

X. FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENSIUN/TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep/ / /2015 tentang PEMBERIAN PENSIUN/TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang : Mengingat : Memperhatikan :


Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA INDONESIA TENTANG BERSIFAT PENSIUN

KEPOLISIAN PEMBERIAN

NEGARA REPUBLIK PENSIUN/TUNJANGAN

1. terhitung mulai tanggal ……….. kepada mantan anggota Polri: nama : pangkat/NRP : tanggal lahir : jabatan terakhir : kesatuan terakhir : tmt pengangkatan pertama : No. KTP Asabri : NPWP : alamat : keterangan

: MDK .......Tahun .....bulan dan MKG .....Tahun dengan GPT Rp....PP Nomor ….Tahun ……;

diberikan pensiun/tunjangan bersifat pensiun setiap bulan sebesar Rp. ……… (…….) menurut PP Nomor……Tahun ……..; 2. terhitung mulai bulan berikutnya setelah mantan anggota Polri tersebut di atas meninggal dunia, kepada istri yang namanya tercantum pada butir 5 kolom a menerima penghasilan penuh almarhum selama…..bulan, atau diterimakan kepada anak-anaknya yang namanya tercantum pada kolom b apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan pasal 7 PP Nomor 36 Tahun 1968; 3. terhitung ..... PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

57 2


3. terhitung mulai bulan berikutnya setelah penerimaan penghasilan penuh tersebut pada butir 2 dihentikan, kepada istri yang namanya tercantum pada butir 5 kolom a diberikan pensiun warakawuri dan tunjangan anak yatim/piatu sesuai yang tercantum pada kolom c dan d atau kepada anak anaknya yang tercantum pada kolom b diberikan tunjangan anak yatim - piatu sesuai yang tercantum pada kolom e apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 PP Nomor 36 Tahun 1968; 4. penyesuaian mutasi mantan anggota Polri tersebut di atas dilaksanakan oleh PT ASABRI (Persero) selaku Kantor Bayar; 5. daftar keluarga dan penerimaan. a. b. 1. 2. 3. c. d.

nama istri: nama anak

tanggal lahir tanggal lahir hubungan keluarga



e.

tunjangan anak yatim-piatu 3 orang anak/ lebih 2 orang anak 1 orang anak


f.

bintang jasa:

Dengan catatan : bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. SALINAN

d.s.t.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : pada tanggal :

2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA AS SDM Cap/tanda tangan NAMA PANGKAT Untuk PETIKAN sesuai dengan aslinya a.n. KAROWATPERS SSDM POLRI KABAGKHIRDIN NAMA PANGKAT PUSDIK BINMAS POLRI

Y. FORMAT .....

PUSDIK BINMAS POLRI

58

Y. KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PEMBERIAN TUNJANGANMANTAN ANGGOTA POLRI

TENTANG


KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor:Kep/ / /2015 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang

:

bahwa dalam rangka pemberian tunjangan kepada mantan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan BersifatPensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Peraturan Pemerintah Nomor Pemberhentian Anggota Polri;

1

Tahun

2003

tentang

4. Peraturan Pemerintah Nomor ….. Tahun ….. tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim-Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ……..Tahun ….. tentangAdministrasiPengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Memperhatikan: MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN

REPUBLIK

terhitung .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

59 KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ / /2015 TANGGAL : 2015 1. terhitung mulai tanggal …… bulan …… tahun s.d. tanggal …… bulan …… tahun …… kepada mantan anggota Polri: nama : ………………………….; pangkat/NRP : ………………………….; tanggal lahir : ………………………….; jabatan terakhir : ………………………….; kesatuan terakhir : ………………………….; tmt pengangkatan : ………………………….; pertama No. KTP Asabri : ………………………….; NPWP : …………………..; keterangan : MDK ……..Tahun ….bulan dan MKG …..Tahun dengan GPT Rp. ……….(PP Nomor …… Tahun ……); diberikan tunjangan setiap bulan sebesar (…..........)menurut PP Nomor …… Tahun …..

Rp…….

2. daftar keluarga a. b. 1. 2. 3.

nama istri/suami nama anak tanggal lahir


Dengan catatan: bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. SALINAN keputusan ini disampaikan kepada: 1. Kapolri. 2. Ketua BPK. 3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. 4. Dirut PT ASABRI (Persero) di Jakarta. 5. Satker Pengusul. 6. Kaurkeu Satker Pengusul. 7. Yang bersangkutan. (alamat) PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di: Jakarta pada tanggal :

2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA AS SDM NAMA PANGKAT PUSDIK BINMAS POLRI

Z. FORMAT .....

PUSDIK BINMAS POLRI

60

Z. FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN MANTAN ANGGOTA POLRI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor :Kep/ / /2015 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang

:

bahwa dalam rangka pemberian tunjangan kepada mantan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan BersifatPensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Peraturan Pemerintah Nomor Pemberhentian Anggota Polri;

1

Tahun

2003

tentang

4. Peraturan Pemerintah Nomor ….. Tahun ….. tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim-Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ……..Tahun ….. tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Memperhatikan: MEMUTUSKAN Menetapkan

PUSDIK BINMAS POLRI

: KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN 1. terhitung mulai tanggal …… bulan …… tahun s.d. tanggal …… bulan …… tahun …… kepada mantan anggota Polri: nama : ………………………….; pangkat/NRP : ………………………….; tanggal lahir : ………………………….; jabatan terakhir : ………………………….; kesatuan terakhir : ...............................; tmt pengangkatan : ………………………….; pertama No. .....

PUSDIK BINMAS POLRI

61 2

No. KTP Asabri NPWP keterangan

SALINANKEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ / /2015 TANGGAL : 2015

: ………………………….; : …………………..; : MDK ……..Tahun …...bulan dan MKG …..Tahun dengan GPT Rp. ……….(PP Nomor …… Tahun ……);

diberikan tunjangan setiap bulan sebesar (…..........)menurut PP Nomor …… Tahun … 2. daftar keluarga a. b. 1. 2. 3.

nama istri/suami nama anak

Rp…….

tanggal lahir tanggal lahir hubungan keluarga

Dengan catatan : bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. SALINAN keputusan ini disampaikan kepada: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kapolri. Ketua BPK. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. Dirut PT. ASABRI (Persero) di Jakarta. Kasatker Pengusul. Kaurkeu Satker Pengusul. Yang bersangkutan. (alamat)

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal :

2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA AS SDM Cap/tanda tangan NAMA PANGKAT Untuk SALINAN sesuai dengan aslinya a.n. KAPOLRI As SDM u.b. KAROWATPERS NAMA PANGKAT AA. FORMAT ..... PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

62

AA. FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN MANTAN ANGGOTA POLRI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor:Kep/ / /2015 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang

:

dst.

Mengingat

:

dst

Memperhatikan:

dst MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN

REPUBLIK

1. terhitung mulai tanggal …… bulan …… tahun s.d. tanggal …… bulan …… tahun …… kepada mantan anggota Polri: nama : ………………………….; pangkat/NRP : ………………………….; tanggal lahir : ………………………….; jabatan terakhir : ………………………….; kesatuan terakhir : ................................; tmt pengangkatan : ………………………….; pertama No. KTP Asabri : ………………………….; NPWP : …………………..; keterangan : MDK ……..Tahun ….bulan dan MKG …..Tahun dengan GPT Rp. ……….(PP Nomor …… Tahun ……); diberikan tunjangan setiap bulan sebesar (…..........)menurut PP Nomor …… Tahun …..

Rp…….

2. Daftar .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

63

2

PETIKAN KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ / /2015 TANGGAL: 2015

2. daftar keluarga a. b. 1. 2. 3.

nama istri/suami nama anak tanggal lahir



Kapolri. Ketua BPK. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. Dirut PT ASABRI (Persero) di Jakarta. Kasatker Pengusul. Kaurkeu Satker Pengusul. Yang bersangkutan. (alamat)

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di: Jakarta pada tanggal :

2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA AS SDM Cap/tanda tangan NAMA PANGKAT Untuk PETIKAN sesuai dengan aslinya a.n. KAPOLRI As SDM u.b KAROWATPERS NAMA PANGKAT

BB. FORMAT ..... PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

64

BB. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIKINDONESIATENTANG PEMBERIAN PENSIUN WARAKAWURI/DUDA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor:Kep/ / /2015 tentang PEMBERIAN PENSIUN WARAKAWURI/DUDA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang

: bahwa dalam rangka pemberian pensiun kepada mantan istri/suami anggota Polri yang telah meninggal dunia dalam status aktif/purnawirawan dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat

:

1.


2.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakawuri, tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim-piatu Militer Sukarela;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor …….. Tahun ……. tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim-Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor …………Tahun……..tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENSIUN WARAKAWURI/ DUDA 1. terhitung mulai bulan…..kepada istri/suami mantan anggota Polri: Nama : ….. pangkat/NRP : ….. tanggal lahir : ….. kesatuan terakhir : ….. yang namanya tercantum pada butir 4 kolom a dan anakanaknya pada kolom b. diberikan pensiun warakawuri/duda dan tunjangan anak yatim/piatu setiap bulan seperti yang tercantum pada kolom c dan d menurut PP Nomor ..Tahun.. ; 2.terhitung .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

65 2

2.

KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ / TANGGAL: 2015

/2015

terhitung mulai bulan berikutnya setelah penerimaan pensiun warakawuri/duda dihentikan, kepada anak-anaknya yang namanya tercantum pada butir 4 kolom d diberikan tunjangan anak yatim-piatu seperti yang tercantum pada kolom e;

3. penyesuaian mutasi istri/suami mantan anggota Polri tersebut di atas dilaksanakan oleh PT…… (Persero) selaku Kantor Bayar; 4. daftar keluarga dan penerimaan: a. nama istri/suami ….. tanggal lahir: ….. b. nama anak tanggal lahir hubungan keluarga c. d.

e.

f. g.

pensiun pokok warakawuri/duda Rp.….. tunjangan anak yatim/piatu Besarnya 3 orang anak/ lebih Rp.….. 2 orang anak Rp.….. 1 orang anak Rp.….. tunjangan anak yatim-piatu besarnya 3 orang anak/ lebih Rp.….. 2 orang anak Rp.….. 1 orang anak Rp.…. Gaji pokok terakhir Rp. Bintang jasa


Kapolri. Ketua BPK. Dirjen AnggaranKementerian Keuangan Indonesia di Jakarta. Dirut PT Asabri (Persero)di Jakarta. Kasatker pengusul. Kaurkeu Satker Pengusul. Yang bersangkutan. (alamat)

PETIKAN keputusan bersangkutan untuk sebagaimana mestinya.

ini disampaikan diketahui dan

Ditetapkan di : pada tanggal :

Republik


2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA AS SDM

NAMA PANGKAT PUSDIK BINMAS POLRI

CC.FORMAT ..... .....

PUSDIK BINMAS POLRI

CC.

66

FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KEPALA INDONESIA TENTANG WARAKAWURI/DUDA

KEPOLISIAN

NEGARA

REPUBLIK


SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor:Kep// /2015 tentang PEMBERIAN PENSIUN WARAKAWURI/DUDA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang

: bahwa dalam rangka pemberian pensiun kepada mantan istri/suami anggota Polri yang telah meninggal dunia dalam status aktif/ purnawirawan dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat

: 1 2 3

4

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik . Indonesia; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian . Pensiun kepada Warakawuri, tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim-piatu Militer Sukarela; Peraturan Pemerintah Nomor …Tahun ... tentang Penetapan Pensiun .Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim-Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ………Tahun……tentang . Administrasi Pengakhiran Dinasbagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.


: KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENSIUN WARAKAWURI/ DUDA 1. terhitung mulai bulan.....kepada istri/suami mantan anggota Polri: Nama : ….. pangkat/NRP : ….. tanggal lahir : ….. kesatuan terakhir : ….. yang namanya tercantum pada butir 4 kolom a dan anakanaknya pada kolom b diberikan pensiun warakawuri/duda dan tunjangan anak yatim/piatu setiap bulan seperti yang tercantum pada kolom c dan d menurut PP Nomor ..Tahun.. ; 2.

PUSDIK BINMAS POLRI

terhitung mulai bulan berikutnya setelah penerimaan pensiun warakawuri/duda dihentikan, kepada anak-anaknya yang namanya tercantum pada butir 4 kolom d diberikan tunjangan anak yatim-piatu seperti yang tercantum pada kolom e; 3. penyesuaian .....

PUSDIK BINMAS POLRI

67 2


3.

penyesuaian mutasi istri/suami mantan anggota Polri tersebut di atas dilaksanakan oleh PT… (Persero) selaku Kantor Bayar;

4.

daftar keluarga dan penerimaan: a.

b. c. d.

e.

f. g.

nama istri/suami ….. tanggal lahir: ….. nama anak

tanggal lahir

Hubungan keluarga

pensiun pokok warakawuri/duda Rp.….. tunjangan anak yatim/piatu Besarnya 3 orang anak/ lebih Rp.….. 2 orang anak Rp.….. 1 orang anak Rp.….. tunjangan anak yatim-piatu besarnya 3 orang anak/ lebih Rp.….. 2 orang anak Rp.….. 1 orang anak Rp.…. Gaji pokok terakhir Rp. Bintang jasa

Dengan catatan: bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. SALINAN keputusan ini disampaikan kepada: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kapolri. Ketua BPK. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. Dirut PT Asabri (Persero)di Jakarta. Kasatker pengusul. Kaurkeu Satker Pengusul. Yang bersangkutan. (alamat)


Ditetapkan di: pada tanggal : a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA AS SDM Cap/tanda tangan NAMA PANGKAT

Untuk SALINAN sesuai dengan aslinya a.n. KAPOLRI As SDM u.b. KAROWATPERS NAMA PANGKAT PUSDIK BINMAS POLRI

DD. FORMAT .....

PUSDIK BINMAS POLRI

DD.

68

FORMAT KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK YATIM-PIATUANGGOTA POLRI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep/ //2015 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK YATIM-PIATU ANGGOTA POLRI KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang

:

bahwa dalam rangka pemberian tunjangan anak yatim-piatu dari anggota Polri yang meninggal dunia karena dalam status aktif/ purnawirawan, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat

:

1.


2.


3.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakawuri, Tunjangan anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Militer Sukarela;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor ….. Tahun ….. tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor …………Tahun……..tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ……

Memperhatikan:

1 2.

tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Polri yang Meninggal dunia dalam status aktif atas nama ..............................; surat usulan Kasatker. MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK YATIM-PIATUANGGOTA POLRI

1. terhitung mulai tanggal …. bulan….. tahun …. kepada wali/anak-anak dari mantan anggota Polri: nama : ….. pangkat/NRP : ….. tanggal lahir : ….. kesatuan terakhir : ….. Yang namanya tercantum pada baris tiga kolom a dan b diberikan tunjangan anak yatim-piatu seperti yang tercantum pada kolom d;

2. penyesuaian ..... PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

69 2

KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ / /2015 TANGGAL:2015

2.

penyesuaian mutasi wali/anak dari mantan anggota Polri tersebut di atas dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero) selaku kantor bayar;

3.

Daftar wali/anak: a b. 1. 2. 3. c.

d. e.

nama wali : .................tanggal lahir : .................... nama anak tanggal lahir hubungan keluarga ........................ .................. ……………. ........................ .................. ……………. ........................ .................. …………… tunjangan anak yatim-piatu 3 orang anak/lebih 2 orang anak 1 orang anak gaji pokok terakhir bintang jasa

Besarnya Rp................... Rp ................... Rp ................... Rp

Dengan catatan: bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Salinan keputusan ini disampaikan kepada: 1. Kapolri. 2. Ketua BPK. 3. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Jakarta. 4. Dirut PT ASABRI (Persero) di Jakarta. 5. Kasatker pengusul. 6. Kaurkeu Satker pengusul. 7. Yang bersangkutan. (alamat)

Republik Indonesia di

Ditetapkan di: Jakarta pada tanggal : 2015 a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA AS SDM NAMA PANGKAT

EE. FORMAT ..... PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

70

EE. FORMAT SALINAN KEPUTUSAN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK YATIM-PIATU ANGGOTA POLRI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep/ //2015 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK YATIM-PIATU ANGGOTA POLRI KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang

:

bahwa dalam rangka pemberian tunjangan anak yatim-piatu dari anggota Polri yang meninggal dunia karena dalam status aktif/ purnawirawan, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat

:

1.


2.


3.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakawuri, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak yatim-Piatu Militer Sukarela;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor ….. Tahun ….. tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor …………Tahun……..tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia …… tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Polri yang Meninggal Dunia dalam Status Aktif atas nama ..............................;

2.

Surat Usulan Kasatker

Memperhatikan:


:

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK YATIM-PIATU ANGGOTA POLRI

1. terhitung mulai tanggal …. bulan….. tahun …. kepada wali/anak-anak dari mantan anggota Polri: nama : ….. pangkat/NRP : ….. tanggal lahir : ….. kesatuan terakhir : ….. Yang ...

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

71 2

SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ / /2015 TANGGAL :2015

Yang namanya tercantum pada baris tiga kolom a dan b diberikan tunjangan anak yatim-piatu sesuai yang tercantum pada kolom d; 2.

penyesuaian mutasi wali/anak dari mantan anggota Polri tersebut di atas dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero) selaku kantor bayar;

3.

Daftar wali/anak: a b. 1. 2. 3. c.

d. e.

nama wali : .................tanggal lahir : .................... nama anak tanggal hubungan lahir keluarga ........................ ................. ……………. ........................ ................. ……………. ........................ ................. …………… tunjangan anak yatim-piatu Besarnya 3 orang anak/lebih Rp................... 2 orang anak Rp ................... 1 orang anak Rp ................... gaji pokok terakhir Rp bintang jasa

Dengan catatan: bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya Salinan keputusan ini disampaikan kepada: 1. Kapolri. 2. Ketua BPK. 3. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. 4. Dirut PT ASABRI (Persero) di Jakarta. 5. Kasatker pengusul. 6. Kaurkeu Satker Pengusul. 7. Yang bersangkutan (alamat)


2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA AS SDM Cap/tandan tangan NAMA PANGKAT

Untuk SALINAN sesuai dengan aslinya a.n. KAPOLRI As SDM u.b. KAROWATPERS NAMA PANGKAT PUSDIK BINMAS POLRI

FF.FORMAT .....

PUSDIK BINMAS POLRI

72

FF. FORMAT KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG TUNJANGAN ORANGTUA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep/ / /2015 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN ORANGTUA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang

: bahwa dalam rangka pemberian tunjangan orang tua kandung dari

Mengingat

: 1.


2.


3.

Peraturan Pemerintah Nomor Tahuntentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim-Piatu dan Tunjangan Orangtua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penetapan status Gugur/Tewas atau Meninggal Dunia Biasa;

5.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ………….. Tahun 2014 tentang Prosedur Pengakhiran Dinasbagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

anggota Polri yang meninggal dunia yang gugur/tewas dalam dinas dipandang perlu menetapkan keputusan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:……..tanggal…….tentang Anggota Polri yang dinyatakan Gugur dalam Tugas atas nama……….NRP………; 2. suratusulan Kasatker. MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIANNEGARAREPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN ORANGTUA 1. terhitung .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

73 2

1.

KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ / /2015 TANGGAL: 2015

terhitung mulai tanggal ….. bulan… tahun ….. kepada orang tua kandung dari mantan anggota polri nama : ….. pangkat/NRP : ….. tanggal lahir : ….. kesatuan terakhir : ….. yang namanya tercantum pada butir 5 kolom a atau kolom b diberikan tunjangan orang tua 25% x gaji pokok terakhir seperti yang tercantum pada kolom c menrut PP …..

2.

terhitung mulai bulan berikutnya setelah penerima tunjangan orangtua pada butir 5kolom a meninggal dunia, tunjangan orangtua dialihkan kepada orangtua yang namanya tercantum pada butir 5 kolom b;

3.

apabila orangtua pada butir kolom a dan b terjadi perceraian, PT Asabri (persero) selaku kantor bayar membagi dua bagian tunjangan orangtua;

4.

penyesuaianmutasi orangtua dari mantan anggota polri tersebut diatas, dilaksanakan oleh PT Asabri (persero) selaku kantor bayar.

5.

daftar orang tua dan penerimaan a. namaayah kandung: ….. b. namaibu kandung: ….. c. gajipokok terakhir Rp. …..

tanggal lahir: ….. tanggal lahir: ….. PP Nomor …..

Dengan catatan : bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. SALINAN keputusan ini disampaikan kepada: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kapolri. Ketua BPK. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Indonesia di Jakarta. Dirut PT ASABRI (Persero) di Jakarta. Kasatker pengusul. Kaurkeu Satker pengusul. Yang bersangkutan . (Alamat)

Keuangan

Republik

Ditetapkan di: pada tanggal : 2015 a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA AS SDM

NAMA PANGKAT GG. FORMAT ..... PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

74

GG. FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG ORANGTUA

PEMBERIAN TUNJANGAN


SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep/ / /2015 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN ORANGTUA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang

:

bahwa dalam rangka pemberian tunjangan orangtua kandung dari anggota Polri yang meninggal dunia yang gugur/tewas dalam dinas dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada militer sukarela;

2.


3.

Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim-Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penetapan Status Gugur/Tewas atau Meninggal Dunia Biasa;

5.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ………….. Tahun 2014 tentang Prosedur Pengakhiran Dinasbagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1.

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:……..tanggal…….tentang Anggota Polri yang dinyatakan Gugur dalam Tugas atas nama……….NRP………;

2.

suratusulan Kasatker.

Memperhatikan:


:

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN ORANGTUA 1.

terhitung mulai tanggal ….. bulan… tahun ….. kepada orang tua kandung dari mantan anggota polri nama : ….. pangkat/NRP : ….. tanggal lahir : ….. kesatuan terakhir : ….. yang .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

75 2

SALINANKEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ / /2015 TANGGAL : 2015

yang namanya tercantum pada butir 5 kolom a atau kolom b diberikan tunjangan orangtua 25% x gaji pokok terakhir seperti yang tercantum pada kolom c menurut PP.... 2.

terhitung mulai bulan berikutnya setelah penerima tunjangan orangtua pada butir 5 kolom a meninggal dunia, tunjangan orangtua dialihkan kepada orangtua yang namanya tercantum pada butir 5 kolom b;

3.

apabilaorang tua pada butir kolom a dan b terjadi perceraian, PT asabri (persero) selaku kantor bayar membagi dua bagian tunjangan orangtua.

4.

penyesuaianmutasi orangtua dari mantan anggota polri tersebut diatas, dilaksanakan oleh PT Asabri (persero) selaku kantor bayar.

5.

daftar orang tua dan penerimaan a. namaayah kandung: ….. b. namaibu kandung: ….. c. gajipokok terakhir Rp. …..

tanggal lahir: ….. tanggal lahir: ….. PP Nomor …..

Dengan catatan: bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. SALINAN keputusan ini disampaikan kepada: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kapolri. Ketua BPK. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Indonesia di Jakarta. Dirut PT ASABRI (Persero) di Jakarta. Kasatker pengusul. Kaurkeu Satker pengusul. Yang bersangkutan. (Alamat)

Keuangan


Republik

2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA AS SDM Cap/tanda tangan NAMA PANGKAT Untuk SALINAN sesuai dengan aslinya a.n. AS SDM KAPOLRI KAROWATPERS NAMA PANGKAT

HH. FORMAT ..... PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

HH.

76

FORMAT KEPUTUSANKAPOLRI TENTANG PENSIUN TERUSAN


KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep/ / /2015 tentang PENSIUN TERUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang

:

bahwa dalam rangka pemberian pensiun terusan kepada mantan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakawuri, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Militer Sukarela; 4. Peraturan Pemerintah Nomor ….Tahun…. tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim-Piatu dan Tunjangan Orangtua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor…………..Tahun ….tentang Prosedur Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan : Menetapkan

:

MEMUTUSKAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA INDONESIA TENTANG PENSIUN TERUSAN.

REPUBLIK

1. Surat …..

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

77

2

KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR: KEP/ / / 2015 TANGGAL: 2015

1. Surat keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor: ….. tanggal …. tentangpemberian pensiun mantan anggota polri atas nama …….. disesuaikan dari bentuk lama menjadi bentuk baru/terusan; 2. terhitung mulai tanggal …… bulan ….. tahun ….. kepada mantan anggota Polri: Nama : pangkat/NRP : tanggal lahir : kesatuan terakhir : alamat : keterangan : MDK ......Tahun .....bulan dan MKG ......Tahun dengan GPT Rp......PP Nomor ….. Tahun …; diberikan pensiun pokok setiap bulan sebesar Rp. ………… (………….) sesuai dengan PP Nomor ……. Tahun ………..dan berdasarkan PP Nomor …….Tahun ………disesuaikan menjadi Rp. ……….(……………); 3. terhitung mulai bulan berikutnya setelah mantan anggota Polri tersebut di atas meninggal dunia, kepada istri yang namanya tercantum pada butir 6 kolom a menerima penghasilan penuh almarhum selama …..bulan, atau diterimakan kepada anak-anaknya yang namanya tercantum pada kolom b apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan pasal 7 PP Nomor 36 Tahun 1968; 4. terhitung mulai bulan berikutnya setelah penerimaan penghasilan penuh tersebut pada butir 2 dihentikan, kepada istri yang namanya tercantum pada butir 6 kolom a diberikan pensiun warakawuri dan tunjangan anak yatim/piatu sesuai yang tercantum pada kolom c dan d atau kepada anak - anaknya yang tercantum pada kolom b diberikan tunjangan anak yatim - piatu sesuai yang tercantum pada kolom e apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 PP Nomor 36 Tahun 1968; 5. penyesuaian mutasi mantan anggota Polri tersebut di atas dilaksanakan oleh PT TASPEN/ASABRI (Persero) selaku Kantor Bayar; 5.Daftar ……

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

78

3

6.

daftar keluarga dan penerimaan. a. b. 1. 2. 3. c. d.

e.

f. 7.


nama istri: nama anak

tanggal lahir

pensiun pokok warakawuri tunjangan anak yatim/piatu 3 orang anak/ lebih 2 orang anak 1 orang anak tunjangan anak yatim-piatu 3 orang anak/ lebih 2 orang anak 1 orang anak bintang jasa:


Rp. Besarnya Rp. Rp. Rp. besarnya Rp. Rp. Rp.

dengan terbitnya keputusan ini, maka Surat Keputusan ……….tersebut butir 1 di atas dinyatakan tidak berlaku.

Dengan catatan: bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. SALINAN keputusan ini disampaikan kepada: 1. 2. 3.

Kapolri. Ketua BPK. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. 3. Dirut PT. TASPEN/ASABRI (Persero) di Jakarta. 4. Kasatker Pengusul. 5. Yang bersangkutan. (alamat) Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di: pada tanggal :

2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA AS SDM NAMA PANGKAT II. FORMAT .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

79

II. FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PENSIUN TERUSAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor : Kep/ / /2015 tentang PENSIUN TERUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang

:

bahwa dalam rangka pemberian pensiun terusan kepada mantan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifa Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakawuri, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Militer Sukarela; 4. Peraturan Pemerintah Nomor ….Tahun…. tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim-Piatu dan Tunjangan Orangtua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor…………..Tahun ….tentang Prosedur Pengakhiran Dinas bagiPegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.


:

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA INDONESIA TENTANG PENSIUN TERUSAN

REPUBLIK

1. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor: ….. tanggal: …. tentang Pemberian Pensiun Mantan Anggota Polri atas nama …….. disesuaian dari bentuk lama menjadi bentuk baru/terusan; 2. Terhitung……

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

80

2

SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ 2015 TANGGAL : 2015

2. terhitung mulai tanggal …… bulan ….. tahun ….. kepada mantan anggota Polri: nama : pangkat/NRP : tanggal lahir : kesatuan terakhir : alamat : keterangan : MDK...Tahun...bulan dan MKG ...Tahun dengan GPT Rp......PP Nomor ….. Tahun …; diberikan pensiun pokok setiap bulan sebesar Rp. ………… (…….) sesuai dengan PP Nomor ……. Tahun ………..dan berdasarkanPP Nomor…….Tahun………disesuaikan menjadi Rp. …....… (…...……); 3. terhitung mulai bulan berikutnya setelah mantan anggota Polri tersebut di atas meninggal dunia, kepada istri yang namanya tercantum pada butir 6 kolom a menerima penghasilan penuh almarhum selama…..bulan, atau diterimakan kepada anak-anaknya yang namanya tercantum pada kolom b apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan pasal 7 PP Nomor 36 Tahun 1968; 4. terhitung mulai bulan berikutnya setelah penerimaan penghasilan penuh tersebut pada butir 2 dihentikan, kepada istri yang namanya tercantum pada butir 6 kolom a diberikan pensiun warakawuri dan tunjangan anak yatim/piatu sesuai yang tercantum pada kolom c dan d atau kepada anak-anaknya yang tercantum pada kolom b diberikan tunjangan anak yatim-piatu sesuai yang tercantum pada kolom e apabila istri telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 PP Nomor 36 Tahun 1968; 5. penyesuaian mutasi mantan anggota Polri tersebut di atas dilaksanakan oleh PT TASPEN/ASABRI(Persero) selaku Kantor Bayar; 6. daftar keluarga dan penerimaan. a. b. 1. 2. 3. c. d.




e.

tunjangan anak yatim-piatu 3 orang anak/ lebih 2 orang anak 1 orang anak bintang jasa:


f.

tanggal lahir


7.dengan ..... PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

81 3

7.


dengan terbitnya Keputusan ini, maka Surat Keputusan …………..tersebut butir 1 di atas dinyatakan tidak berlaku.

Dengan catatan: bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. SALINAN keputusan ini disampaikan kepada: 1. 2. 3.

Kapolri. Ketua BPK. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Indonesia di Jakarta. 4. Dirut PT. TASPEN/ASABRI (Persero) di Jakarta. 5. Satker Pengusul. 6. Yang bersangkutan. (alamat)

Republik



2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA AS SDM Cap/tanda tangan NAMA PANGKAT

Untuk SALINAN sesuai dengan aslinya a.n. AS SDM KAPOLRI KAROWATPERS

NAMA PANGKAT

JJ. FORMAT .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

82

JJ. FORMAT SURAT PERSETUJUANTENTANG SPPI/SPPS STAF SUMBER DAYA MANUSIA POLRI BIRO PERAWATAN PERSONEL

SURAT PERSETUJUAN PENUNJUKAN ISTRI/SUAMI Nomor: SPPI/SPPS/ / /2015 Dasar

: 1.


2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun Kepada Warakawuri, Tunjangan Kepada Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim Piatu Militer Sukarela; 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor…………..Tahun….tentang Prosedur Pengakhiran Dinas bagiPegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Memperhatikan:

1.

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:……tanggal………tentang Pemberian Pensiun Mantan Anggota Polri atasnama………...;

2. Surat Kakancab PT Taspen/ASABRI (Persero) Nomor: …….tanggal: ......perihal permohonan penunjukan istri/sumi atas nama………yang telah dinikahi tanggal …………… MENYETUJUI Bahwa

:

1.

Ny/Tn……..,tempat dan tanggal lahir istri/suami dari mantan Anggota Polri: nama: ………; pangkat/NRP: ………;

…………sebagai

2.

terhitung mulai bulan berikutnya sejak surat permohonan pembayaran (SPP) diterima oleh kantor bayar, kepada tersebut butir 1 di atas dibayarkan tunjangan istri/suami;

3.

terhitung mulai bulan berikutnya setelah mantan anggota Polri yang bersangkutan meninggal dunia kepada istri/suami yang namanya tersebut pada butir 1 diatas diberikan penghasilan penuh selama… bulan atau diterimakan kepada anak-anaknya apabila istri/suamitelah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968; 4. terhitung .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

83 2 4.

terhitung mulai bulan berikutnya setelah penerimaan penghasilan penuh dihentikan, kepada istri/suami yang namanya tersebut pada butir 1 di atas diberi Pensiun warakawuri/duda dan tunjangan anak yatim/piatu kepada anak-anaknya diberi atau tunjangan anak yatim-piatu apabila istri/suami telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1968;

5.

surat persetujuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan pemberian pensiun mantan/tunjangan anggota Polri yang bersangkutan dan sebagai dasar pembayaran pensiun/tunjangan warakawuri/duda;

6.

dengan persetujuan ini maka data istri yang tercantum dalam Surat Keputusan pemberian pensiun dinyatakan tidak berlaku. *) Ditetapkan di : padatanggal :

2015

a.n.KEPALA BIRO PERAWATAN PERSONEL SSDM POLRI KABAGKHIRDIN NAMA PANGKAT

*)

pernyatan butir 6 tidak berlaku,jika mantan anggota Polriyang bersangkutan tidak/belum kawin sebelumnya

KK. FORMAT .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

KK.

84

FORMAT KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep/ / /2015 tentang PENGAKTIFAN KEMBALI DALAM DINAS POLRI KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang

:

bahwa dalam rangka pengaktifan kembali bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, disiplin dan/atau tindak pidana, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. ……………………………………………………………………; 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor…………..Tahun ….. tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Kepala Daerah.................Nomor..................tanggal ...............perihal..............;

Kepolisian

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:............ tanggal ............ perihal.............; 3. Hasil rapat ...........tanggal membahas .................

..........dalam

rangka


:

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI DALAM DINAS POLRI. 1.

mencabut sebagian Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah ……… Nomor: ……. tanggal ……. tentang ……. dan mengaktifkan kembali dalam dinas Polri, terhitung mulai tanggal………bulan…..tahun……., Perwira/Bintara/Tamtama tersebut dibawah ini: nama .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

85

2

nama pangkat/NRP tanggal lahir jabatan kesatuan keterangan

2.

: : : : : :


/ 2015 2015

...........................................; .........../..............................; ...........................................; ...........................................; ...........................................; hak sebagai anggota Polri dapat diaktifkan kembali sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan catatan: 1. kepada anggota Polri tersebut tidak diberikan hakhaknya sejak diberhentikan tidak dengan hormat terhitung mulai tanggal ........bulan.......tahun....... sampai dengan diaktifkan dalam dinas Polri; 2. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. SALINAN Keputusan Kapolri ini disampaikan kepada: 1. Kapolri. 2. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Republik Indonesia. 3. Dirut PT ASABRI (Persero). 4. Irwasum Polri. 5. As SDM Kapolri. 6. Kadiv TI Polri. 7. Kapuskeu Polri. 8. Karobinkar SSDM Polri. 9. Kasatker Pengusul.

Keuangan

PETIKAN keputusan kapolri ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunya. Ditetapkan di : Jakarta padatanggal :

2015

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NAMA PANGKAT LL. FORMAT .... PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

86

LL. FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

SALINAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep/ / /2015 tentang PENGAKTIFAN KEMBALI DALAM DINAS POLRI KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang

:

bahwa dalam rangka pengaktifan kembali bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, disiplin dan/atau tindak pidana, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia;

tentang

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. …………………………………………………………………; 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor…………..Tahun ….tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Memperhatikan :

1.

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah...............Nomor..................tanggal.............peri hal.................;

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:............ tanggal ............ perihal.............; 3. Hasil rapat...........tanggal..........dalam membahas ..........................

rangka


:

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI DALAM DINAS POLRI. 1. mencabut sebagian Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah ……… Nomor: ……. tanggal ……. tentang ……. dan mengaktifkan kembali dalam dinas Polri, terhitung mulai tanggal……… bulan…..tahun……., Perwira/Bintara/Tamtama tersebut dibawah ini : nama .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

87 2

nama : pangkat/NRP : tanggal lahir : jabatan : kesatuan : keterangan :

2.

SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ / / 2015 TANGGAL : 2015 ...........................................; .........../..............................; ...........................................; ...........................................; ...........................................; hak sebagai anggota Polri dapat diaktifkan kembali sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.

keputusanKapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dengan catatan: 2. kepada anggota Polri tersebut tidak diberikan hakhaknya sejak diberhentikan tidak dengan hormat terhitung mulai tanggal ........bulan.......tahun....... sampai dengan diaktifkan dalam dinas Polri. 3. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. SALINAN Keputusan Kapolri ini disampaikan kepada: 1. Kapolri. 2. Dirjen Perbendaharaan Republik Indonesia. 3. Dirut PT ASABRI (Persero). 4. Irwasum Polri. 5. As SDM Kapolri. 6. Kadiv TI Polri. 7. Kapuskeu Polri. 8. Karobinkar SSDM Polri. 9. Kasatker Pengusul.

Kementerian

Keuangan

PETIKAN keputusan kapolri ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunya. Ditetapkan di: Jakarta padatanggal :

2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA AS SDM Cap/tanda tangan NAMA PANGKAT

Untuk SALINAN sesuai dengan aslinya a.n. AS SDM KAPOLRI KAROWATPERS

NAMA PANGKAT MM. FORMAT ..... PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

88

MM. FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep/ / /2015 Tentang PENGAKTIFAN KEMBALI DALAM DINAS POLRI KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang

:

dst.

Mengingat

:

dst

Memperhatikan

:

dst MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI DALAM DINAS POLRI. 1.

mencabut sebagian Surat Keputusan Kapolda……… Nomor: ……. tanggal ……. tentang ……. dan mengaktifkan kembali dalam dinas Polri, terhitung mulai tanggal ……… bulan …..tahun……., Perwira/Bintara/Tamtama tersebut dibawah ini : nama : ...........................................; pangkat/NRP : .........../..............................; tanggal lahir : ...........................................; jabatan : ...........................................; kesatuan : ...........................................; keterangan : hak sebagai anggota Polri dapat diaktifkan kembali sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.

2.

keputusanKapolri ditetapkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Dengan catatan: 1.

kepada anggota Polri tersebut tidak diberikan hak-haknya sejak diberhentikan tidak dengan hormat terhitung mulai tanggal ........bulan.......tahun....... sampai dengan diaktifkan dalam dinas Polri;

2.

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. SALINAN .....

PUSDIK BINMAS POLRI

PUSDIK BINMAS POLRI

89 2

PETIKAN KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ / / 2015 TANGGAL: 2015

SALINAN Keputusan Kapolri ini disampaikan kepada: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kapolri. Dirjen Perbendaharaan Republik Indonesia. Dirut PT ASABRI (Persero). Irwasum Polri. As SDM Kapolri. Kadiv TI Polri. Kapuskeu Polri. Karobinkar SSDM Polri. Kasatker Pengusul.

Kementerian

Keuangan

PETIKAN keputusan Kapolri ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunya. Ditetapkan di: Jakarta padatanggal : 2015 a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA AS SDM Cap/tanda tangan NAMA PANGKAT Untuk PETIKAN sesuai dengan aslinya a.n. AS SDM KAPOLRI KAROWATPERS NAMA PANGKAT

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2015 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. BADRODIN HAITI Paraf:

1. Konseptor/ Karowatpers SSDM Polri: .......... 2. As SDM Kapolri : .......... 3. Kadivkum Polri : .......... 4. Kasetum Polri : .......... 5. Wakapolri : ..........

PUSDIK BINMAS POLRI

ADMINISTRASI PENGAKHIRAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents