ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

KEPAILITAN SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM UNTUK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG TIDAK DIJALANKAN DENGAN SUKARELA

OLEH : RIZKI AMALIA MULIKA NIM. 031211131078

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA 2016

i

SKRIPSI

KEPAILITAN SEBAGAI INSTRUMEN ... RIZKI AMALIA MULIKA


SKRIPSI



SKRIPSI



SKRIPSI



SKRIPSI



"The level of our success is limited only by our imagination and no act of kindness, however small, is ever wasted." -Aesop

“Laughter is timeless, imagination has no age, dreams are forever. All you need is faith, trust, and a little pixie dust.” -Tinkerbell

“Jika hanya kamu yang bahagia, itu bukanlah keadilan. Karena adil bukan hanya kebahagianmu, tapi juga kebahagiaan orang lain.” -RizkiAM

v

SKRIPSI



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta senantiasa memberika kesehatan, kesempatan dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kepailitan Sebagai Instrumen Hukum Untuk Melaksanakan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yang Tidak Dijalankan Dengan Sukarela”. Skripsi ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah tujuan akhir dari proses belajar, karena belajar tidak memiliki batasan waktu dan wajib dilakukan hingga akhir hayat. Semoga dengan skripsi ini dapat memberi sumbangsih bagi para pihak yang berkepentingan dan para pembaca. Dengan terselesaikannya skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan mendoakan penulis, khususnya kepada : 1. Kedua orang tua Penulis, yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan, serta kasih sayang kepada penulis. Kepada Mama yang selalu memberikan kekuatan, omelan, kepercayaan, cinta dan pengorbanan yang tiada henti dan tak terhitung nilainya. Kepada adik-adik Penulis, Rifda Amira Mulika dan Rifani Aliyya Mulika yang selalu menjadi motivasi, semangat dan dorongan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Keluarga besar Penulis, Trah Soekarno Ns. yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis untuk

vi

SKRIPSI



menyelesaikan skripsi ini. Eyang Uti tersayang, yang selalu mendokan dari Surga. 2. Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 3. Ibu Indrawati, Bapak Agus Widyantoro, dan Bapak Gianto selaku penguji yang telah memberikan masukan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. 4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan ilmu selama Penulis belajar di Fakultas Hukum dan Ibu Leonora Bakarbessy selaku dosen wali Penulis. 5. Razy Novtariano yang selalu ada memberikan dukungan, bantuan, semangat serta waktunya untuk membantu pengerjaan skripsi ini. Terimakasih Rino. 6. Tiara Sadhrina, Gelza Sectine Putri, Icha Triboesono, Tiyo Sendy Taruna MS, Wardina Mumtazah, Adelia Ramadhani, Nadia Amelia, Zerry Akbar, M. Danny Wirawan, Ananda Rayhana Putri serta seluruh teman-teman Penjaga DPR, dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah berjuang bersama dan selalu memberikan dukungan. 7. Andana Dhaniswara, Iqbal Dwiputra, Priya Dibya Rucitra, Biondi Prayogo, Fakhriy Ilmullah, Reninta Ginka, Fadil Afif, serta seluruh teman-teman Kontrakan Pendekar yang menjadi keluarga baru Penulis dan selalu memberikan keceriaan selama merantau di Surabaya. vii

SKRIPSI



SKRIPSI



ABSTRAK

Mendapatkan upah merupakan tujuan manusia dalam menjalani Pekerjaan. Namun tidak dipungkiri bahwa terdapat perusahaan yang kerap menunda pembayaran upah buruhnya atau bahkan tidak membayar upah tersebut sama sekali, bahkan setelah terdapat Putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Maka salah satu cara alternatif yang dapat dilakukan oleh buruh/pekerja untuk memperoleh haknya adalah dengan melakukan Permohonan Pailit ke Pengadilan Niaga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengajuan permohonan pailit oleh buruh/pekerja kepada perusahaan yang tidak membayar upah/pesangon buruh secara sukarela sedangkan telah terdapat putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan kedudukan buruh atas upah/pesangon yang belum dibayarkan ketika perusahaan dalam keadaan pailit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan mengkaji secara sistematika norma dan aturan hukum yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, buruh dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga terhadap pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Kedudukan pengusaha disini adalah debitor, sementara Pekerja/buruh mempunyi kedudukan sebagai kreditor preferen. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 Tahun 2013 menegaskan pelunasan upah pekerja mendahului semua jenis kreditor baik kreditor separatis, maupun kreditor preferen lainnya. Setelah itu hak-hak pekerja lainnya akan dibayar sesuai dengan ketentuan awal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Kata Kunci : Kepailitan, Upah Pekerja, Permohonan Pailit

ix

SKRIPSI



ABSTRACT

The purpose of work for human is to earn the money. But it is inevitable that there are companies that often delay the payment to their workers or the companies will not give the payment at all, even after the implementation of the Industrial Relations Court. Hence, one of the alternatives that can be implemented by laborers/workers to defend their rights is to get Bankruptcy Petition to the Commercial Court. The purposes of this study are to analyze the submission of a bankruptcy petition by the laborers/workers to the companies that do not make payment/severance voluntarily to the workers, even after the decision of the Industrial Relations Court has been made and the position of the unpaid laborers when the companies were in bankruptcy. The method used in this research was a normative juridical method to examine the applicable norms and law systematically. According to the Act No. 37 of 2004, laborers are able to make a submission of a bankruptcy petition against the irresponsible companies to the Commercial Court. The entrepreneur has a position as a debtor, while the workers / laborers have a position as preferential creditor. Constitutional Court Decision No. 67 of 2013 affirms that the workers payment is more important than the other creditors, such as separatist creditor as well as other preferential creditors. After that, other rights of workers will be paid according to the initial provisions on the Act No. 37 of 2004.

Keywords : Bankruptcy, Workers Payment, Bankruptcy Petition

x

SKRIPSI



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................. i HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................. ii HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................. iii ORISINALITAS SKRIPSI.................................................................................. iv MOTTO ..................................................................................................................v KATA PENGANTAR .......................................................................................... vi ABSTRAKSI......................................................................................................... ix DAFTAR ISI ......................................................................................................... xi DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ................................ xiv DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN ...............................................................xv BAB I.

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ...............................................................................1 1.2 Rumusan Masalah ........................................................................12 1.3 Tujuan Penelitian ……..................................................................13 1.4 Metode Penelitian .........................................................................13 1.4.1 Tipe Penelitian ...................................................................13 1.4.2 Pendekatan Masalah ...........................................................14 1.4.3 Sumber Bahan Hukum .......................................................14 1.4.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .................................15 1.4.5 Analisa Bahan Hukum .......................................................15 xi

SKRIPSI



1.5 Sistematika Penulisan ...................................................................16

BAB II.

EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI KEPAILITAN 2.1 Syarat-Syarat Kepailitan ..............................................................18 2.2 Pemohon Dalam Kepailitan .........................................................26 2.2.1 Debitor ................................................................................27 2.2.2 Kreditor ..............................................................................28 2.2.3 Kejaksaan ...........................................................................28 2.2.4 Bank Indonesia ...................................................................29 2.2.5 Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) .....................30 2.2.6 Menteri Keuangan ..............................................................31 2.3 Permohonan Pailit yang Didasarkan Utang Upah/Pesangon yang Telah Diputuskan PHI ........................................................36

BAB III. KEDUDUKAN BURUH DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT 3.1 Struktur Kreditor Dalam Kepailitan .............................................45 3.2 Kedudukan Buruh Sebagai Kreditor Preferen ..............................51 3.3 Studi Kasus …...............................................................................63

xii

SKRIPSI



BAB IV.

PENUTUP 4.1 Kesimpulan ...................................................................................68 4.2 Saran .............................................................................................69

DAFTAR BACAAN ............................................................................................71 LAMPIRAN

xiii

SKRIPSI



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) terjemahan Subekti HIR (Het Herziene Indonesisch Reglemen, Staatblad Tahun 1941 No. 44)

xiv

SKRIPSI



DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67 Tahun 2013)

Putusan Pengadilan Niaga Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 17/Pailit/2015/PN-Niaga-SBY (Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 17 Tahun 2015)

xv

SKRIPSI



SKRIPSI


ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Recommend Documents