ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

S K R IP S I DEN IES

SYAHRUDDIN

KEDUDUKAN MANDIRI PT DI INDONESIA DAN CORPORATION DI AMERIKA SERIKAT DALAM PERTANG GUNG JAWABANN YA TERHADAP PIHAK KE I I I : SUATU STUDI PERBANDINGAN HUKUM m

il i k

P£Rl uM AKAAN "U N lVfeit-bUAb A IR L A N G G A '

SURABAYA P -K f . l & E / f ' l 8rf<JU

I

L

FAKULTAS

HUKUM

UNIVERSITAS

AIRLANGGA

S U R A B A Y A

1991

skripsi

KEDUDUKAN MANDIRI PT DI .....

SYAHRUDDIN, DENIES

1 ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

KEDUDUKAN DAN DALAM

MANDIRI

CORPORATION

PT

DI AMERIKA SERIKAT

PERTANGGUNGJAWABANNYA SUATU,

STUDI

DI INDONESIA

TERHADAP

PERBANDINGAN

PIHAK

KE III :

HUKUM

SKRIPSI DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

OLEH DENIES SYAHRUDDIN

0 3 8 7 1 2 5 7 2

AKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA S U R A B A Y A

19

skripsi

9 1


SYAHRUDDIN, DENIES


Diuji

pada tanggal

19 No ve mbe r 1991

Ketua

Se kre ta ris

Anggota

2.

skripsi

D jok o Slamet,

S-H


SYAHRUDDIN, DENIES


ABSTRAK

KEDUDUKAN MANDIRI PT DI INDONESIA DAN CORPORATION DI AMERIKA SERIKAT DALAM PERTANGGUNG JAWABANNYA TERHADAP PIHAK KE I I I : SUATU STUDI PERBANDINGAN HUKUM SYAHRUDDIN, DENIES Pembimbing : A.OEMAR WONGSODIWIRJO,SH KKB KK-2 DAG 288/92 Sya K Copyrights @ 1992 by Airlangga University Library. Surabaya.

Pada tingkat kehidupan yang semakin berkembang, kebutuhan kebutuhan manusiapun bertambah baik dalam jumlah dan ragamnya. Hal ini seringkali menuntut manusia untuk lebih giat berusaha agar sampai pada tujuan yang dikehendakinya. Sesungguhpun demikian, kegagalan demi kegagalan tidak Input harus dihadapi,, Kerugian moril dan material yang berLimpah-Limpah, bahkan tidak jarang dikuti dengan korban jiwa, mendorong manusia untuk mengadakan kerjasama dengan sesamanya dalam suatu kelompok atau asosiasi yang lebih terorganisir. Dengan cara seperti ini? tujuan yang hendak dicapai akan lebih mudah berhasil dan kemungkinan resiko yang diderita lebih keci1.

KEYWORD :

skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


M 1 L U

PER i o b i A K A AN "U N IV S K M lA S AIRLANGGA"

SURABAYA

*

K A T A

Dengan telah

dengan

AR

segala puj i syukur kepada Allah

memberi

sehingga

P E N G A N T

Rahmat

dan

Hidayah-Nya

swt.

yang

kepada

saya,

saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi baik, guna melengkapi tugas dan

memenuhi

ini

syarat

untuk mencapai gelar sarjana hukum di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Saya sempurna;,

menyadari bahwa sk.ripsi ini masih hal ini karena keterbatasan

jauh

dari

pengetahuan

yang

saya miliki. Walau demikian, saya berharap tulisan

mudah-mudahan

ini dapat memberikan sumbangan serta

bermanfaat

bagi almamater saya. Pada penghargaan

kesempatan

ini,

saya

ingin

menyampaikan

yang setinggi-tingginya serta ucapan

terima

kasih kepada yang terhormat bapak A. Oemar Wongsodiwiryo, S.H.,

selaku dosen pembimbing saya, yang telah

meluangkan

waktunya serta dengan penuh

bersedia

kesabaran

dalam

membimbing saya selama penulisan skripsi ini. Pada

kesempatan

ini pula,

ungkapan

rasa

terima

kasih saya sampaikan juga kepada yang terhormat Bapak DR. Rudhi

Prasetya, S.H., Bapak Zamzari Boentoro, S.H.,

Bapak

Djoko Slamet, S.H., selaku tim penguji yang

dan telah

bersedia menguji saya dalam rangka mempertahankan skripsi ini. Demikian kasih

juga

tak akan saya lupa

ucapkan

terima

yang setulus— tulusnya kepada Ibunda tercinta

atas

i skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


segala penuh

pengorbanan kasih

yang selama

sayang,

sabar dan

ini tabah

dicurahkaA dalam

dengan

pengasuh,

mendidik serta memberi do'a restu sehingga tercapai citacita saya untuk menjadi Sarjana Hukum. Akhirnya bermanfaat

harapan

bagi

ilmu pengetahuan,

saya, semoga skripsi

rekan mahasiswa dan

bagi

ini

dapat

perkembangan

khususnya Ilmu Hukum.

Surabayaj November 1991

Denies Syahruddin

skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


D A F T A R

Kata

I S I

Pengantar .............. . ...............i

Daftar Isi. ......... ......... ■...................... . Bab

I.

Pendahuluan .........

......................

iii 1

1. F'ermasalahan:

Latar Belakang dan Rumusannya .......... 2. Penjelasan Judul

.... ................

3. Alasan Pemilihan Judul 4. Tujuan penulisan 5. Metodologi

............... .

................... .

II.

Pendirian

..............................

PT

di Indonesia

dan

6 9 10

6. Pertanggungj awaban Sistematika ..........

Bab

1

10 11

Cot—

poration di Amerika Serikat - . . ............ . 14 1. Motivasi

Pembentukan

Corporation 2. Pihak-pihak

PT

dan

....................... ...... F’endiri

PT

.14

dan

Corporation ..................... .........

18

3. Aspek-aspek Hukum Pendirian PT dan Corporation .................... ......

24

4. Kapan Suatu PT atau Corporation Berstatus Badan Hukum .... ............... 34

Bab III.

Kemandirian Pertanggungjawaban PT

dan

Corporation Terhadap Pihak Ketiga .......... 40

iii

skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


1. Hubungan Antara Pengurus dengan Per— seroan dan Pihak ketiga ................. 40 2. Hubungan Pemegang Saham dengan

Pei*—

seroan dan Pihak Ketiga .................. 3. Hubungan Kekayaan PT

dan

Corpora

tion ............................... .

Bab

60

71

IV. Pengamanan Terhadap Aspek, Negatif ............ 76 1. Upaya Pengamanan di Amerika Serikat ..................................

76

a. Gugatan oleh Pihak Ketiga Terhadap Pemegang Saham (manusia)

..............

79

b. Gugatan oleh Pihak Ketiga Terhadap Pemegang Saham (Corporation) ..........

82

c:. Gugatan Mengenai Penyalahgunaan Corporation yang Didirikan Untuk Menghindari UU.,

Hukum

(Kontrak)

Bab

V.

atau

kewajiban

Perjanjian

..........

* 85

d. Subordinasi piutang pemegang saham ....

86

2. Lembaga Izin Usaha di Indonesia .......

87

P E N U T U P ............ .

92

1. Kesimpulan ...... ....... ...............

92

2 . Saran

98

..... .............................

DAFTAR BACAAN

iv

skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


BAB

I

P E N D A H U L U A N

1 - Permasalahans Latar Belakana dan Rumusannva Pada kebutuhan

tingkat kehidupan yang semakin

kebutuhan

manusiapun

bertambah

jumlah dan ragamnya. Hal ini seringkali untuk

berkembang, baik

menuntut manusia

lebih giat berusaha agar sampai pada

dikehendakinya.

Sesungguhpun

demikian,

kegagalan tidak Input harus dihadapi,, material

tujuan

yang

kegagalan

demi

Kerugian moril dan

yang ber 1impah-1 impah, bahkan tidak jarang

ikuti dengan k.orban jiwa, adakan kerjasama

perti ini?

mendorong manusia

dengan sesamanya

atau asosiasi yang lebih

berhasil

dalam

terorganisir.

tujuan yang hendak

dan

dalam

kemungkinan

untuk meng-

suatu kelompok Dengan cara

dicapai akan lebih

resiko

d.i-

yang

se mudah

diderita

lebih

keci1. Di beberapa

Indonesia bentuk

dan

di

Amerika

kerjasama,

yang

Serikat

antara

terdapat

bentuk-bentuk

kerjasama ini dapat disetarakan satu sama lain* Maatschap

dengan

Comanditaire

Partnership,

Firma

Vennotschap (disingkat CV)

seperti

dengan dengan

Firm, Limited

Partnership, dan Perseroan Terbatas (disingkat dengan PT) dengan Corporation. Di

antara

beberapa

bentuk

kerjasama

yang

tersebut, di Indonesia terdapat indikasi makin dipergunakan tuan-ketentuan

banyaknya

bentuk PT-,"*" di samping masih adanya tertentu yang

mengharuskan

ada

untuk

keten— meng-

1 skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


/- J

gunakan juga

bentuk

ini.*-

merupakan

Di Amerika

Serikat,

bentuk kerjasama yang

Corporation

paling

diminati,

sehingga pertumbuhan Corporation di Amerika Serikat telah menjadi

alat

bangunan

yang memegang peranan penting

politik

ekonomi Amerika Serikat

dalam

pem-

seperti

yang

diungkapkan oleh Arthur D. Wolf dan Frederick J- Naffzier bahwa Corporation adaiah "... a major tool of

capitalism

and deserve to be treated as one of the most

significant

legal innovation in development of the western economy"."' Serikat

PT di Indonesia dan Corporation

dibentuk

dibanding

dengan mempunyai

political di

banyak

Amerika

keistimewaan

dengan bentuk-bentuk badan usaha lainnya

yang

ada di masing-masing negara ini. Diciptakannya undang-undang modal,

bentuk

(disingkat

yang

PT di dalam UU)

disediakan dan

adaiah diadakan

visi

pembentuk

sebagai bagi

asosiasi

perusahaan-

perusahaan besar yang membutuhkan penghimpunan modal dari orang-orang

yang

sebagai

bagian

minimal

oleh

sangat. banyak. Oleh karena dari hukum

dua

perjanjian

orang. Dalam

itulah

harus

rangka

PT

didirikan

inilah

disusun

bentuk badan ini dengan salah satu karakteristiknya yakni kedudukan

mandiri dan tanggung jawabnya

yang

terbatas.

Corporation juga memiliki karakteristik yang ada pada ini. dengan

Menurut tujuan

sejarahnya3

Corporation

sebagai asosiasi

didirikan

modal.

Tetapi

PT juga

berbeda

dengan PT, pemberian karakteristik diatas didasarkan pada teori

skripsi

bahwa

"When

the recipients

could


convince

the

SYAHRUDDIN, DENIES


legislature

that

in exchange for these

privilleges,

a

public purpose would be s e r v e " K a r e n a alasan ini, maka Corporation dapat didirikan oleh satu orang, baik seorang manusia alamiah maupun suatu badan hukum. Sifat kedudukannya

yang mandiri

dan

pertanggung-

jawabannya yang terbatas merupakan salah satu karakteris tik yang paling menonjol dan terpenting dari badan PT dan Corporation. Jelasnya dari 'perbuatan yang kan

dengan

sendiri,

mengatasnamakan

PT

atau

usaha dilaku--

Corporation

seakan-akan badan itu seperti

manusia

itu

alamiah

yang dapat melakukan perbuatan hukum. Demikian gungj awaban dapat

sebagai konsekwensinya,

yang

dibebankan

segala

timbul dari perbuatan

pertang

tersebut

untuk dipikul oleh badan

itu

hanya sendiri

terlepas dari orang-perorangan yang terhimpun dalam badan usaha tersebut. Dengan adanya sifat kemandirian dan

pertanggungja-

waban terbatas dari PT dan Corporation tersebut, dari

pihak

Karena dalam

ketiga yang beritikad baik

jadi

hak-hak

berkurang.

semua tagihan atau piutang-piutang yang

dimiliki

hubungannya dengan PT dan Corporation hanya

dituntut

pelunasannya

sebatas

harta

kekayaan

dapat yang

dimiliki

oleh PT dan Corporation belaka. Sedangkan

para

pemegang

sahamnya

dari

bertanggung jawab

tidak

lebih

jumlah penuh saham-saham yang dimilikinya. Karakteristik besar

skripsi

faedahnya.

PT dan Corporation Bahkan

dalam

tersebut

beberapa


hal

memang dapat

SYAHRUDDIN, DENIES


4

dikatakan merupakan syarat mutlak, agar dapatnya kegiatan □prasional

badan ini berjalan dengan lancar dan

berdaya

guna.

Jika karakteristik ini dipergunakan secara

tepat

pada

tempatnya yang proporsional? hal

wajar,

ini

patut

untuk ditolerir. Tetapi di balik. sisi lain dari kefaedahan tersebut, terdapat suatu potensi yang sebaliknya dapat mendatangkan

bahaya dan kerugian serta malapetaka.

dapat potensi, karakteristik pertanggungjawaban

Ter—

terbatas

itu disalahgunakan. Jika

kita

menyimak

keadaan

Kitab

Undang-undang

Hukum Dagang (KUHD) kita, sejak kodifikasi ini undangkan kita

sejak

diundang-

boleh dik.ata tidak terjadi perkembangan. masa berlakunya tanggal 1

Mei

1848

KUHD

dengan

Staatblad 1847 no. 23 sampai sekarang hanya merigalami dua kali perubahan yaitu : 1. ^Dengan

dikeluarkannya

Staatblad 1938 no.

mulai berlaku tanggal 17 Juli 1938- Adapun

276

yang

perubahan

ini memuat dua hal : a. Penghapusan pasal 2 Buku

I

sampai dengan 5 pada

KUHD; Pasal—pasal tersebut

ngertian

pedagang dan pengertian

Bab

mengenai perbuatan

I, pe— per—

niagaan. Pengertian pedagang sebagai yang ditentukan KUHD

dalam

pasal-pasal 2 sampai dengan

dihapus dan diganti dengan

5

(lama)

pengertian

per—

usahaan; b. Memasukkan istilah

"perusahaan"

dalam hukum

gang, diantara mana yang tercantum dalam pasal

skripsi


da 6,

SYAHRUDDIN, DENIES


R U,'

16., 36 dan lain-lain. *2. "^Dengan yang

dikeluarkannya Undanq-undang no. 4 tahun 1971 merubah

sitim

ketentuan pasal 54

KUHD

(lama)

dari

suara terbatas menjadi sistim satu saham

satu

suara (one share onee vote). Minimnya ketentuan mengenai PT ini dalam KUHD

ki.1a

dan tidak adanya peru.bahan yang berarti dalam hal perl'n-* ckingan

hukum

terhadap

pihak

ketiga

dengan

PT, tidak berarti KUHD tidsk

yang

berhubungan

memberikan

perlin-

dungan hukum terhadap pihe.k ketiga, tetapi memang hal ini dianggap

kurar.g, jika dibandingkan

dengan

per 1indungan

terhadap pihak ketiga yang berhubungan dengan Corporation di Amerika Serikat. Di

Amerika Serikat karakteristik

kemandirian

dan

pertanggungjawaban terbatas dari Corporation tidaklah di” berlakukan secara kaku, Jika

atau tidak bisa disimpangi lagi.

terdapat indikasi bahwa

tersebut

disalahgunakan,

karakteristik

maka

pengadilan

di

Serikat dapat mengabaikan status badan hukum tersebut.

Hal

ini lebih dikenal

dengan

Corporation Amerika

Corporation

"piercing

the

corporate veil". Dari mana

latar

belakang masalah tersebut

di satu pihak PT di Indonesia

dengan

diatas,

di

keterbatasan

undang-undang yang mengaturnya dan Corporation di Amerika Serikat begitu

yang pengaturan serta penerapan berkembang

dan

.maju di

pihak

hukumnya lainnya,

adaiah

menarik untuk membandingkan keduanya melalui suatu

skripsi


sudah

studi

SYAHRUDDIN, DENIES


6

perbandingan hukum.

Adapun

fokus

bahasan

saya

adalah

tertuju pada tiga (3) masalah pokok, yakni s 1. Bagaimanakah pendirian PT di Indonesia dan Corporation di

Amerika Serikat sehingga memperoleh

status

badan

hukum, ditinjau dari sistem hukumnya masing-masing. 2. Bagaimanakah kemandirian pertanggungjawaban PT di donesia pihak

dan Corporation di Amerika ketiga;, ditinjau dari sistem

In

Serikat

terhadap

-hukumnya

masing-

masing . 3. Bagaimanakah upaya hukum dalam pencegahan terhadap pe— nyalahgunaan

pertanggungjawaban terbatas PT di

Indo

nesia dan Corporation di Amerika Serikat.

2.Penielasan Judul Skripsi Perseroan Amerika

saya

ini

berjudul

Kedudukan

Terbatas (PT) di Indonesia dan Corporation Serikat

Pihak

Ketiga!!

judul

tersebut,

Dalam

Pertanqqunqiawabannva

Suatu Studi saya

hendak

membahas

kedua bentuk badan usaha tersebut

dengan

pertanggungjawaban

terdapat skripsi

kesamaan

dalam

mandiri kaitannya

ketiga.

menafsirkan

ini, saya perlu menjelaskan arti

dan

Corporation

dalam

terhadap pihak

pemahaman

Dengan

pengaturan

Amerika Serikat khususnya mengenai kedudukan

dari

di

Terhadap

Perbandingan__Hukum.

penerapan hukum mengenai PT di Indonesia dan di

Mandiri

beberapa

Agar judul kata

dalam judul tersebut. Karakteristik*

skripsi

pokok

suatu

PT


atau

Corporation

SYAHRUDDIN, DENIES


7

adaiah

kedudukannya yang mandiri.

mandiri dalam dari

Dipergunakannya

kata

untuk memberi arti bahwa PT dan Corporation hukum sifatnya berdiri sendiri

orang-perorangan yang berada

autonoom

dalam

itu

terlepas

lingkungannya.

Perbuatan yang dilakukkan dalam rangka himpunan kerjasama dalam PT dan Corporation oleh hukum dipandang semata-mata sebagai

perbuatan

badan

itu

sendiri.

Manusia

orang-

perorangan yang ada dianggap lepas eksistensinya dari dan

Corporation

ungkapan

latin

gambarkan Atau

itu-

"Persona

standi

in

yang acapkali dipergunakan

status

kemandirian PT dan

judicio", untuk

meng-

Corporation

tadi.

dengan kata-kata singkat diungkapkan

pula

status "badan hukum" PT dan Corporation. Hal yang

saya

maksudkan

dengan

PT

sebagai

demikianlah

"kemandirian1'

PT

dan

Corporation. Yang

saya

maksudkan dengan PT tidak

lain

adaiah

suatu bentuk badan usaha yang diatur di dalam bagian dari

buku

I Wetboek van

Koophandel

voor

Neder1andsch

Indie., Staatblad 1847 no. 23, yang berlaku mulai 1

Mei 1848 dengan beberapa perubahannya d^lam

tanggal Staatblad

1934 no. 347, dari pasal 36 sampai dengan pasal 56. asli

bentuk

badan

undang-undang

ini,

tersebut

sebagaimana di

atas

III

disebutkan adaiah

Nama dalam

Naamloze

Vennootschap (disingkat NV). Sungguhpun demikian,

banyak

sarjana lebih suka menggunakan PT daripada NV. Dan bahkan masyarakat

nampaknya sudah terbiasa menggunakan

sebutan

demikian. Untuk itu, saya ikuti pula menggunakan

sebutan

skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


PT,

mengingat sebutan ini lebih populer. Sedangkan

saya

maksudkan dengan Corporation adalah "An

artificial

person or legal entity created by or under the of the laws of a stated". berbadan yang

O

yang

authority

Yakni suatu badan usaha

hukum yang diperlukan sebagai manusia

yang

alarniah,

bisa melakukan perbuatan hukum, serta memiliki

hak

dan kewajibanYang saya maksudkan dengan pertanggungjawaban dalam skripsi ini adalah segala kewajiban yang mesti

dilakukan

atau diberikan oleh pihak PT dan Corporation kepada pihak lainnya,

dalam

hal

ini pihak

ketiga,

sebagai

akibat

pihak

ketiga

perbuatan hukum yang dilakukannya. Adapun adalah PT

yang

saya maksudkan

dengan

semua pihak yang mengadakan hubungan hukum dengan

dan

kreditur

Corporation inilah

yang

yang

bersangkutan.

nantinya

banyak

Karena

para

berkepentingan

dengan pertanggungjawaban PT dan Corporation. Sudah

diketahui

bahwa Amerika

Serikat

merupakan

negara federasi yang terdiri dari beberapa negara bagian. Masing-masing

negara

bagian

tersebut

memiliki

sistem

hukum sendiri-sendiri. Oleh karena itu, maka bahasan saya titik menjadi di

beratkan pada pengaturan dan penerapan hukum

yang

dasar dari pelaksanaan hukum yang bersifat

umum

Amerika

Serikat, yang sejauh mungkin

dapat

ditemui

pengaturannya di semua negara bagian.

skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


3. Alasan Pemilihan Judul Kitab Undang--undang Hukum Dagang (KUHD), pasal

36

dampai dengan pasal 56, merupakan

pengaturan

mengenai

PT

di Indonesia.

khususnya dasar

KUHD

bagi

ini

sejak

berlakunya mulai tanggal I Mei 1848 sampai sekarang hanya mengalami perubahan sebanyak dua kali. Berarti selama 143 (seratus pernah

empat puluh tiga) tahun berlakunya KUHD, sekalipun

terhadap

diadakan penyempurnaan

masalah

pertanggungjawaban PT

dan

belum

perubahan

terhadap

pihak

ketiga. Sedangkan hukum tidak saja harus melindungi pihak pemodal saja tetapi harus pula secara seimbang melindungi pihak

ketiga,

kecenderungan

yakni bahwa

kreditur banyak.

PT.

Di

diantara

sisi PT-PT

lain yang

ada ada

didirikan tidak dengan maksud sebagai penghimpunan modal, melainkan hanya untuk mengambil manfaat segi pertanggungjawabannya yang terbatas. Melihat

pengaturan mengenai PT di

Indonesia

begitu usangnya, maka saya membandingkari PT di dengan pilih PT

karena pada dasarnya Corporation itu mirip

karena dan

hukumnyapun sudah sangat mapan

Adapun

sekali

saya

maju

Indonesia.

pertanggungjawabannya terhadap pihak ketiga yang

skripsi

pilih,

dibandingkan

kedudukan mandiri PT dan corporation

penulisan

saya dengan

Amerika Serikat merupakan negara yang sudah

dengan negara kita,

fokus

Indonesia

Corporation di Amerika Serikat. Corporation

di Indonesia. Sedangkan Amerika Serikat

yang

skripsi saya, adalah


karena

dalam menjadi

kedudukan

SYAHRUDDIN, DENIES


10 mandiri

inilah

Corporation

yang

bentuk-bentuk mandiri"

yang

karakteristik

utama, yang membedakan

badan

ini

merupakan

usaha

pemodal

lainnya.

saham

atau

PT

dan

keduanya

dari

Dengan

"kedudukan

pengurus

PT

dan

Corporation dapat bersembunyi dari tuntutan pihak ketiga,, yakni para kreditur.

4• Tujuan Penulisan 1. Melengkapi mencapai

tugas dan memenuhi syarat-syarat gelar

sarjana hukum

di

Fakultas

untuk Hukum

Universitas Airlangga. 2. Untuk

memberikan

tentang Amerika

gambaran

mengenai

pengaturan

bentuk usaha yang sederajat dengan Serikat,

yang

dalam

hal

ini

PT

di

adaiah

Corporation. 3. Untuk

memberikan

wawasan

pemikiran

yang

lain

mengenai kedudukan mandiri. PT di Indonesia. 4. Sebagai

bahan

masukkan

dalam

usaha

untuk

menyempurnakan pengaturan mengenai PT di Indonesia., baik dalam praktek maupun dalam teori„

5. Metodoloai

a. Pendekatan Masalah. Permasalahan melalui

sk.ri.psi

ini,

pendekatan secara yuridis formal, yakni

pengaturan

skripsi

dalam

PT dan Corporation

dalam


dilakukan melalui

perundang—undangan

SYAHRUDDIN, DENIES


11

serta yurisprodensi -

b. Sumber Data. Sumber kepustakaan dan

data

penulisan

ini

yang meliputi buku-buku bacaan

Corporation,

KUHD, Yurisprodensi9

adalah

data

mengenai

disertai

PT

dengan

wawancara untuk melengkapi analisa.

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data. Data kepustakaan yang ada seperti bacaan, yang

yurisprodensi dan pengaturan

ada

kaitannya

dengan

buku.-buku

perundang-undangan

permasalahan

dikumpulkan,

dibacaji kemudian diklasifikasikan sesuai dengan keperluan pembahasan.

d. Analisis data. Data

yang terkumpul dianalisa dengan

metode

comparative (perbandingan)3 yang dibandingkan adalah

dua

obyek

dan

penyelidikan,

yakni sistem

hukum

Indonesia

sistem hukum Amerika Serikat mengenai PT dan Corporation= Dalam

metode comparative ini akan

diselidiki

persamaan

dan perbedaan yang memper1ihatkan hakekat sebenarnya dari obyek-obyek

yang

dibandingkan» Metode

comparative

ini

didasarkan pada metode deskripsi dan analitis.

6. Pertanaaungjawaban Sistematika Skripsi permasalahan

skripsi

ini yang

dalam rangka telah

membahas

dikemukakan


permasalahanpada

halaman

SYAHRUDDIN, DENIES


12

sebelumnya, akan dibagi dalam lima (5) bab. Sebagai dasar penulisan yang nantinya berguna untuk mengarahkan diangkat

saya

dalam

membahas

masalah-masalah

dalam skripsi ini, sehingga

akhirnya

yang

mencapai

pemecahan dari masalah-masalah yang tersebut, maka

dalam

Bab

untuk

I

sebagai bab pendahuluan,

mengungkap

latar

saya

pergunak.an

belakang permasalahan, apa

permasalahkan, metode penulisan dan mengenai

yang

saya

sistematika

penulisan» Kemudian sebagai dasar berpijak agar lebih memahami PT

dan

Corporation, sebagai wadah usaha

yang

berbadan

hukumii maka dalam Bab II saya pergunak.an untuk mengungkap dasar

atau motivasi orang-orang dalam mendirikan PT

Corporation

yang

diakhiri dengan kapan

suatu

PT

dan atau

Corporation memperoleh status k.ebadanhukumannya. Setelah sedik.it lebih memahami PT dan maka

kemudian

akan

saya

lanjutkan

Corporation,

dengan

membahas

karakteristik kemandirian dan pertanggungjawaban terbatas dari

PT dan Corporation tersebut. Hal ini saya

masukk'an

ke dalam pembahasan di Bab III. Kemudian sebelumnya, dan

Bab IV. Sebagaimana telah saya

jika kita berbicara tentang

Corporation,

maka

pada

sisi

yang

kemukakan

kemandirian

PT

lain

terdapat

tentang pertanggungjawaban yang terbatas. Dalam

beberapa

hal kemungkinan dari karakteristika kedudukan mandiri dan pertanggungjawaban yang terbatas itu pada segi lain dapat menimbulkan

skripsi

dampak

negatif- Untuk itu Bab IV


ini

saya

SYAHRUDDIN, DENIES


13

pergunakan untuk membahas upaya pencegahan penyalahgunaan kemandirian

dan

pertanggungjawaban

terbatas

PT

dan

Corporation. Terakhir sekali Bab V, sebagai penutup dari skripsi ini,

saya

pergunakan untuk merangkum

atau

menjelaskan

secara kilas dari bab-bab terdahulu disertai dengan saran dalam

pengembangan hukum dagang, dan

pertanggungjawaban

PT di Indonesia.

*Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri dan Pertanqqunqjawaban Terbatas dari___PX 9 Airlangga University Press, Surabaya, 1984, h„2. '“Misalnya SK Men ter i Keuangan, ter tanggal 8 Februari 1974, nomor Kep. 168/MK/11/1974, untuk izin usaha perusahaan asuransi harus berbentuk P T . "‘Arthur D. Wolfe dan Frederick J. Naffziger, The Law of American Business Organization 5 An Environmental Approach, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1984, h .273. 4 Ibid., h.276. 5Ibid., h .273. ^HMN. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Daaang Indonesia: Penqetahuan dasar hukum daaang, Jilid II, cet.V, Djambatan, Jakarta, 1985 (selanjutnya disingkat HMN. Purwosutjipto I), h.l4„ 7HMN= Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Daqanq Indonesia; bentuk-bentuk perusahaan, Jilid II, cet.V, Djambatan, Jakarta, 1988 (selanjutnya disingkat HMN. Pu.rwosutj ipto II), him. 131. SHenry Campbell Black, M A ., Black Law Dictionary, sixth edition, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota, 1990, h .340,

skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


B A B

PENDIRIAN

II

PT

DI INDONESIA

DAN CORPORATION DI AMERIKA SERIKAT

1 - Motivasi Pembentukan PT dan Corporation a Menurut kepustakaan, yang mendorong orang memilih

bentuk PT sebagai wadah dari usaha

lakukan

dapat disimpulkan dalam beberapa

yakni

untuk

yang

mereka

materi

pokok„

:

a. Alasan pertanggungjawaban terbatas; b. Alasan Kontinuitas perusahaan; c. Alasan di bidang perpajakan; Dalam bukunya yang lain Rudhi Prasetya menambahkan alasan tersebut di atas, yakni"*''’: d. Alasan kemudahan transformasi. Adapun alasan-alasan yang mendorong motivasi

orang-orang

di

Corporation

Amerika

Serikat

untuk

memakai

bentuk

menurut kepustakaan adaiah sebagai b e r i k u t ^ a. "The shareholder's limited

to

:

risk of loss from the business

the amount of capital

the

is

shareholder

invested in the business". b. "The free trnsferabi1ity of corporate shares". c. "It may be established with a perpectual life". d. "Tax advantages". Melihat adanya

alasan-alasan

kesamaan

motivasi

tersebut yang

diatas,

mendorong

terlihat

orang

untuk.

memilih bentuk kerjasama PT dan Corporation.

14 skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


15 a. Pertanggungjawaban Terbatas. Daiam suatu PT atau Corporation, hart?. dianggap

sama

sekali

terpisah

dari

kekayaannya

harta

kekayaan

perorangan yang tergabung daiam badan hukum tersebut. berarti mata

setiap t-,gihan pada PT atau Corporation

Ini

semata-

hanya dapat ditujukan kepada harta kekayan PT

atau

Corporation ini saja dan tidak akan sampai dipertanggungjawabkan pada harta kekayaan pribadi para perorangan yang tergabung didalamnya. PT dan Corporation ini sangat baik untuk usaha yang bersifat

spekulatif. Dengan mempergunakan

kontruksi

PT

atau Corporation, orang dapat memperkecil resiko kerugian yang

timbul.

masing satu PT atau

Jika perlu untuk beberapa

usaha,

masing-

didirikan satu PT atau Corporation. Bahkan usaha diselenggarakan melalui pembentukan

atau

Corporation.

Secara juridis

untuk

beberapa

masing-masing

Corporation itu, merupakan suatu subyek hukum

mandiri,

yang

satu terhadap yang lain

terlepas

tanpa ada hubungan, kendati

harus

PT yang

dipandang

pemegang

sahamnya

terdiri dari orang-orang yang sama. Dalam konstruksi yang demikian

kepailitan satu PT atau Corporation tidak

mempengaruhi terhadap

PT

PT atau

atau

Corporation

Corporation

yang

lainnya. satu

akan

Tagihan

tidak

dapat

ditagih kepada PT atau Corporation yang lainnya. Dalam yang

CV memang ada di antara

bertanggung jawab

bagiannya

skripsi

suatu

tidak lebih dari

dalam persekutuan,

para sekedar

sekutu ini disebut


sekutu untuk dengan

SYAHRUDDIN, DENIES


16

sekutu pasif, hal ini diatur dalam pasal 20 ayat 3 Hal

yang serupa

dengan ini juga dijumpai

pada

KUHD. Limited

Partnership di Amerika Serikat. Dalam Limited Partnership menurut

kepustakaan

contribute beyond

disebutkan bahwa

capital

the

without

loss of

"Certain

liability

for

investment'1.1^ ^

their

members

firm

debts

Sekutu

yang

bertanggung jawab terbatas dalam Limited Partnership

ini

disebut dengan "Limited partners". Namun setidak-tidaknya dalam CV atau Limited Prtnership ini masih ada yang harus bertanggung

jawab

penuh sampai

kepada

harta

pribadinya.

Masalahnya bagaimana jika di

tidak

ada yang bersedia bertanggung jawab

harta

kekayaan pribadinya ?, maka PT dan

kekayaan

antara

mereka

penuh

sampai

Corporationlah

j awabannya.

b„ Kontinuitas Perusahaan. Sebagai

badan

hukum,

dalam

PT

dan

Corporation

terkandung pengertian;, bahwa pada asasnya telah

dipisah-

kan kaitan antara badan hukum itu dengan perorangan

yang

tergabung didalamnya. Karena itu keluarnya atau pelepasan diri

atas

Corporation,

orang-orang

yang

tergabung

yang bersangkutan tiada

dalam

PT

atau

menghalang-halangi

kelangsungan adanya PT dan Corporation itu. Dalam

bentuk-betuk

kerja

Maatschap atau Partnership, Firma Limited

Partnership,

kontinuitas

sama

lainnya

seperti

atau Firm, dan CV atau perusahaan

tidaklah

terjamin, karena mundur atau keluarnya salah satu

skripsi


sekutu

SYAHRUDDIN, DENIES


17

dari persekutuan tersebut mengakibatkan wadah kerja

santa

tersebut bubar.

c. Kemudahan Transformasi Pada hakekatnya siapa menguasai saham suatu PT atau Corporation

berarti menguasai PT atau

Corporation

yang

bersangkutan. Secara praktis dan realitanya dapat dikatakan pemilik saham inilah pemilik PT atau Corporation yang bersangkutan.

Kendati secara juridis teoritis ini

tidak

bisa dikatakan begitu. Bagi pemegang saham yang ingin mengalihkan PT

atau

Corporation beserta kskayaannya, cukup dengan mengalihkan saham-saham PT atau Corporation tersebut pada orang lain. Menurut secara

Rudhi Prasetya „ juridis

mempunyai

tidaklah

pengalihan saham terhadap berarti

karena

PT

tersebut

hak dan kewajiban yang sama seperti pada

pengalihan saham

belum terjadi,

pengalihan

PT

itu

saat hanya

mempunyai arti secara ekonomis dan materiil. Menurut saya hal ini kiranya berlaku juga untuk Corporation. Kemudahan investor

tertarik

transformasi

juga

membuat

untuk menginvestasikan

investor—

modal

mereka

bertalian

dengan

pada PT dan Corporation.

d. Motif-motif Di Bidang Perpajakan. Alasan ini sistem pajak.^4

bermula di Indonesia

progresifitas

yang

berlaku

dalam

pemungutan

Sistem Progresif maksudnya "semakin besar

pen-

dapatan seseorang makin besar pula prosentase pajak

yang

skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


18

akan dik.enakan" .15 Sedangkan

di

Amerika Serikat,

motivasi

dibidang

perpajakan ini didasarkan pada alasan bahwa ; reasonabel salaries paid to employee--shareho!ders are deductible from grosss income, and a corporation may reasonably accumulate earnings. A partnership does not deduct partners' salaries as a business expense, and a partner is taxed on his or her share of partnership profits whether they are distributed or n o t .16 Tetapi dengan pengganti undang

dikeluarkannya

Undang-undang

no

no

peraturan

2 tahun

1965

7 tahun 1983, maka dengan ini

pemerintah dan

Undang-

praktis

motif

perpajakan untuk memilih bentuk PT sudah tidak ada lagi. Adapun masih

tetap

di Amerika Serikat, alasan merupakan

pendorong

perpajakan

orang

untuk

ini

memilih

bentuk Corporation. Alasan pajak inilah yang mendorong kaum profesi Amerika Serikat

untuk

menggunakan

di

bentuk

Corporation

walaupun

pertanggung-

sebagai

wadah kerja sama mereka,

jawaban

Corporation yang bergerak dibidang

profesi

ini

tidak tak terbatas.^

2. Pihak-pihak Pendiri PT dan Corporation Langkah adaiah

pertama untuk mendirikan PT

dengan membuat akte pendirian PT yang

juga memuat Anggaran Dasar (AD) dari PT yang an. yang

di

Perbuatan

ini dilakukan

diungkapkan

oleh pendiri

secara singkat pada

bab

Indonesia didalamnya bersangkut-

PT.

Seperti

pendahuluan,

bahwa PT harus didirikan minimal oleh dua (2) orang,

skripsi


hal

SYAHRUDDIN, DENIES


1*9 ini berdasarkan pasal 1618 KUHPer yang menyatakan

s

Persekutuan adaiah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi k.euntungan yang ter jadi karenanya.18 Berdasarkan pasal 1 KUHD diberlakukan juga untuk PT. Dalam

akta

pendirian

PT

yang juga memuat

tersebut, biasanya juga mencantumkan

ADnya

orang yang diangkat

dan bertindak sebagai pengurus. Pengurus ini bisa pendiri PT,

bisa

orang

melakukan

lain.

Pengurus

inilah

yang

tindakan-tindakan untuk mempersiapkan PT

akan berdiri ini, termasuk didalamnya meminta dari

kemudian

Menteri

pengumuman

Kehakiman,

atas

melakukan

berdirinya PT

yang

pengesahan

pendaftaran

tersebut

dalam

dan Berita

Negara. Berbeda

dengan

di

Indonesia,

Articles

Corporation yang dapat disetarakan dengan akta dan

AD suatu PT, bukanlah merupakan langkah

membentuk

of

pendirian awal

suatu Corporation, malahan pembuatan

dalam

Articles

of Corporation merupakan tindakan terakhir dari pendirian suatu

Corporation sebelum didaftarkan pada Secretary

of

State. Yang adaiah

dimaksud

"The

govermental

Basic

dengan

Articles

instrument

agency

(Secretary

Incorporation of a business.1'19 Articles

of

Incorporation

Incorporation.*7

skripsi

ini

filed of

of

Incorporation

with

appropriate

State)

on

the

Yang dipersamakan dengan adaiah

Certificate

Articles of Incorporation


ini

of

memuat

SYAHRUDDIN, DENIES


ketentuan-ketentuan dasar suatu Corporation. Di oleh

Amerika

Serikat, Corporation

orang saja. 2 1

satu

terjadi,

yakni

terlebih

dahulu

bertindak

jika

Melihat dalam

seseorang

ingin

ia harus mencari

sebagai

dapat

stroman,

dan

didirikan

praktek

sering

mendirikan

sekutu

PT,

lainnya

kemudian

setelah

yang PT

berdiri saham-saham sekutunya tersebut semuanya dialihkan kepadanya, maka menurut saya syarat minimal dua (2) orang untuk

mendirikan PT, patut untuk

k.egunaannya. pengamanan setelah

Karena terhadap

berdiri

bukankah

dipertanyakan

kembali

yang

penting

penyalahgunaan

dari

pada

lebih

PT

keharusan

tersebut jumlah

nanti minimal

pendiri PT. Langkah pertama untuk mendirikan suatu di

Amerika

Serikat adalah

dengan

Corporation

melakukan

tindakan persiapan yang akan dibutuhkan oleh tersebut

untuk

bergerak setelah

berdiri

tindakanCorporation

nanti-

Semua

perbuatan persiapan ini dilakukan oleh pihak yang disebut dengan Promoters. Yang dimaksud dengan Promoters adalah "The who, for themselves or others,

persons

take the preliminary steps

to the founding or organisation of a Corporation or other venture.

r-,^

tindakan

Promoterslah

seperti

yang

melakukan

: menentukan bentuk

tindakan-

Corporation

yang

akan dibentuk, mencari investor— investor untuk menanamkan modalnya sahamnya,

skripsi

pada

Corporation dengan jalan mengadakan

pembelian


membeli

gedung-gedung

sahamdan

SYAHRUDDIN, DENIES


perlengkapan bergerak,

yang

dan

diperlukan

oleh

tindakan-tindakan

Corporation

lain

yang

untuk

dibutuhkan

untuk menggerakkan Corporation pertama kalinya. Hubungan

antara Promoters ini dengan

Corporation,

pemegang saham dan pihak ketiqa yang melakukan perjanjian adalah unik (istimewa). 24

dengannya dengan

Corporation

(Fiduciary) karena

hanyalah

Hubungan

bersifat

Promoters kepercayaan

Promoters bukanlah agen dari

Corporation

seseorang tidak bisa menjadi agen dari

principal

yang belum ada.^ Tanggung adalah atau

jawab

membayar

kembali

biaya-biaya

tindakan kannya

Corporation

yang

semua

pada

promoters

pengeluaran-penqeluaran

dikeluarkannya

untuk

melakukan

persiapan dan pelayanan-pelayanan yang pada

Corporation.

ini

Promoters

boleh

diberi-

memperoleh

keuntungan dari tindakan-tindakan yang dilakukannya untuk dan atas nama Corporation, hanya jika keuntungan tersebut diungkapkan

secara

jelas, sehingga nanti

dapat

diper—

hitungkan kembali berapa hak promoters sebenarnya. Pada perjanjian atau

dasarnya Corporation tidaklah terikat yang dibuat oleh promoters untuk

keuntungannya,

melakukan

suatu

kecuali jika

tindakan

kepentingan

Corporation

menyetujui

dengan

tersebut

untuk

menerima

perjanjian tersebut- Tindakan penerimaan oleh Corporation tersebut pernyataan menerima

skripsi

dapat

diwujudkan dengan

tegas

yakni

melalui

tertulis atau secara diam-diam;, yaitu keuntungan

yang diperolehnya


dari

dengan

perjanjian

SYAHRUDDIN, DENIES


#70

tersebut. Dalam mengadakan

hubungannya

dengan

pihak

ketiga maka

Promoters

bertanggung jawab pribadi atas perjanjian yang

dibuatnya

atas

perjanjian dengan Promoters,

yang

nama

kecuali

Corporation

jika

sebelum

Corporation

dalam perjanjian yang

berdiri,

dibuatnya

tersebut

dinyatakan secara tegas bahwa ia dilepaskan dari tanggung jawab pribadi atau jika Promoters, Corporation dan ketiga jawab jadi

tersebut

sepakat

untuk

melepaskan

ketiga,

pribadi' ketiga

tanggung

Promoters tersebut. Adapun jika Corporation berdiri, sedangkan perjanjian telah

pihak

pihak

atas

maka

Promoters

juga

perjanjian tersebut,

dibuat

tidak dengan

bertanggung kecuali

tersebut setuju dalam perjanjian

jawab

jika

pihak

tersebut

bahwa

Promoters tidak bertanggung jawab pribadi. Sebagai contoh, saya kemukakan kasus Quaker Hill Parr,

yang menggambarkan persetujuan pihak ketiga atas

pelepasan Persetujuan tertulis., ketiga

v

tanggung tersebut tapi

jawab

pribadi

tidak

hanya

dari

Promoters.

melalui

pernyataan

juga bisa dilihat dari

perbuatan

tersebut. Adapun duduk perkaranya adaiah

pihak sebagai

berikut : Quaker Hill made a contract for the of plants to "Denver Memorial Nursery, Inc." The Contract signed by Parr as Denver's president. Quaker knew that the Corporation was not yet fromed and contract so stated, but Quaker Hill had insisted the contract be executed in this manner rather wait until yhe corporation was organized. corporation was never fromed, and Quaker Hill Parr and other promoters of the corporation.

skripsi


the was Hill the that than The sued

SYAHRUDDIN, DENIES


Adapun keputusan pengadilan adaiah sebaqai berikut : Judgment against Quaker Hill. A promoter is ordinarily liable on a contract made on behalf of a corporation not yet formed. This rule does not apply* however, where, as here, the third person knows that the corporation is not in existence and enters into the agreement with the intention that the promoter shall not be liable thereon. (Quaker Hill v Parr, 148 Colo 45, 364 P2d 1056-1961) Tahap

selanjutnya

setelah

tahap

persiapan

yang

dilakukan oleh Promoters adaiah tahap penandatanganan dan pendaftaran

Articles

of

Incorporation.

Tindakan

ini

dilakukan oleh pihak yang namanya Incorporators. Yang person

dimaksud

or

persons

rig Incorporation."*■ pendiri

dengan who

Incorporators execute

Incorporators

Corporation.

Pada

adaiah

the

articles

inilah

beberapa

yang

negara

ini

menurut

haruslah terdiri dari tiga (3) Model

dipakai oleh

Business

Corporation

30 negara bagian

di

Incorpora

orang,

Act

of

disebut bagian

Amerika Serikat, yang dapat bertindak sebagai tors

"The

tetapi

(MBCA)

yang

di Amerika Serikat,

satu

(1) orang saja baik itu orang alamiah ataupun badan hukum sudah cukup untuk menjadi Incorporators. MBCA ini sebuah

model

undang-undang

mengenai

adaiah

Corporation

yang

di.buat oleh para ahli hukum Amerika Serikat. Kebanyakan dari Promoters adaiah juga Incorporator, tetapi hal ini tidak selalu begitu.'* dengan

di

sebagian yang

skripsi

Indonesia,

maka

semua

Jika tugas

dib^ndingkan Promoter

tugas Incorporators dilaksanakan oleh

ditunjuk

dalp.m akta pendirian

PT


beserta

dan

pengurus ADnya.

SYAHRUDDIN, DENIES


24

Sedanykan

sebagian

menandatangani

tugas

Articles

dari

of

Incorporators

Incorporation

sama

yakni dengan

tugas pendiri PT di Indonesia.

3. Aspek-aspek Hukum Pendirian PT dan Corporation

a. Nama dan Tujuan dari PT dan Corporation. Nama dan tujuan dari Corporation adalah dua (2) hal yang

berhubungan

tersebut,

satu sama lainnya,

kadang-kadang kita langsung

apakah

tujuan usaha dari PT atau

Secara

formal,

ADnya

sedangkan

karena dapat

Corporation

pada

nama

menentukan

Corporation

nama dan tujuan PT dapat untuk

dari

tersebut.

dilihat

dalam

Articles

of

Incorporationnya. Pada dan

dasarnya pengaturan pemakaian nama

Corporation

pemakaian haruslah

adalah sama, bedanya

hanya

untuk dalam

simbol yang menunjukkan karakternya. menggunakan

embel-embel "PT”, ”NV"

Kalau atau

sejenis dengannya, sedangkan Corporation harus kan embel-embel "Corporation", "Company",

PT hal PT yang

mengguna

Incorporated",

"Limited", atau yang sama maknanya dengan itu.'"'^ PT menurut pasal 36 ayat 1 KUHD, dinyatakan bahwa : Perseroan Terbatas t&k mempunyai sesuatu Firma dan tak memakai nama salah seorang atau lebih dari perseronya namun diambilnyalah nama persero itu dari tujuan perusahaannya seinata-mata.32 Namun

jika

tidaklah

dilihat

pada

kenyataannya,

diikuti oleh masyarakat. Sebagai

ketentuan

contoh . dapat

saya kemukakan sebuah PT yang bernama PT Daeng

skripsi


ini

Brothers,

SYAHRUDDIN, DENIES


OR

yang

bergerak sebagai distributor Philips

Nama

PT

ini

jelas-jelas

tidak

di

Surabaya.

mencantumkan

tujuan

usahanya« Melihat mengeiuarkan yakni

kenyataan inin maka pedoman

dalam

Departemen

pemakaian

Kehakiman

nama

suatu

PT,

ada

atau

:

1. Tidak nama

boleh sama dengan nama PT yang telah PT yang b e 1urn disahkan pendiriannya dan

aktanya

telah di.teri.ma oleh Departemen Kehakiman. 2. Tidak dengan

boleh mi rip menurut tulisan maupun

pendengaran

nama PT termasuk dalam angka satu (1) di

atas

dan nomor 3 samapi dengan 7 di bawah ini. 3. Nama tersebut

harus cukup jelas membedakan satu

nama

yang lainnya dan tidak boleh menimbulkan kekaburan, 4. Nama

tidak boleh

hertentangan atau lain

dari

usaha

yang sebenarnya. 5. Bila

dipakai nama

seseoranq dalam nama PT

dan

nama

tersebut bukan nama salah satu pendiri, maka perlu ada alasan wajar mengapa nama orang tersebut dipakai dalam nama PT itu. 6» Tidak boleh nama pahiawan atau nama-nama lainnya

yang

d is u c i kan oleh bangsa Indonesia. 7. Tidak boleh nama atau merek perusahaan asing untuk

PT

yang didirikan di luar PM A (penanaman modal asing),, Ketertuan-ketentuan

tersebut

di atas juga

kita

pada Corporation di Amerika S e r i k a t K e c u a l i

jumpai

ketentuan

yang terdapat pada angka 5 dan 6.

skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


Mengenai juga

tujuan F'T dan Corporation, pada

terdapat kesamaan, walaupun ada sedikit

Menurut

pasal

37

ayat

1

disebutkan

dasarnya perbedaan.

bahwa

didirikan untuk tujuan apapun asalkan tidak

PT

dapat

bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum kesusilaan. Untuk Corporation hal seperti ini juga

dan dapat

di jumpai . Perbedaan

yang

menonjol menqenai

tujuan

PT

Corporation ini adalah bahwa di Amerika Serikat

dan

sekarang

ini

dibolehkan mend.ir.ikan Corporation untuk tujuan to ; profesi.'-" Jadi di sana, para dokter, akuntan atau pun pengacara

dapat

mendirikan

suatu

Corporation

untuk

mewadahi usaha mereka. Sedikit mengenai Corporation yang bertujuan profesi ini.

Corporation

Corporation biasa

ini

(PCs).'2'6

diberi

nama

dengan

Professional

PCs ini tidak seperti

Corporation

tidaklah bertanggung jawab terbatas. Pengurus

pemegang sahamnya tetap bertanggung jawab pribadi harta

kekayaan

pribadi dalam masalah

dan

sampai

malapraktek

dari

menjalankan tugas profesi. PCs ini memperoleh keistimewaan-keisti/newaan yanq diperoleh Corporation pada kecuali

dalam hal pertanggungjawaban terbatas

Limumnya, tersebut.

PCs boleh menikmati keuntungan-keuntungan dalam perpajakan

sebagaimana

yang diperoleh bentuk

Corporation

pada

umumnya. Jika dibandingkan dengan PT, di Indonesia belum ada peraturan

skripsi

yang membolehkan berdirinya PT


yang

bergerak

SYAHRUDDIN, DENIES


dibidang profesi. Bentuk PCs, saya kira dapat

diterapkan

di Indonesia, karena pihak ketiga yang berhubungan dengan PC is tetap ter 1.indungi, karena PCs tidak bertanggung jawab terbatas =

b. Modal PT dan Corporation. PT dan Corporation sama-sama memperoleh modal utama

untuk

menjalankan

usahanya

yakni

yang

berasal

dari

pengeluaran saham-sahamnya. Saham yang dikeluarkan PT dan Corporation terdiri dari bermacam-macam jenisnya, seperti saham

biasa atau common stock di Amerika Serikat,

saham

utama atau preferred stock dan lain sebagainya. Di paling Stock

antara

berbagai

menarik

jenis

tersebut,

Voting

dan Nonvoting Stock yang dikembangkan oleh

negara

Delaware

Nonvoting

dikenal

yang

dengan

bagian

adaiah apa yang

saham

di Amerika Serikat.

Voting

Stock adaiah jenis saham yang

Stock

dipandang

dari hak mengeluarkan suara. Hanya pemegang Voting sajalah

yang boleh mengeluarkan suara

sedangkan menentukan

Nonvoting

Stock

kebijaksanaan

secara bersama-sama.

hanya

bisa

perusahaan

secara

dari Stock

individu,

bersuara jika

dan

untu.k

dikeluarkan

liemang tidak semua negara

bagian

di Amerika Serikat membolehkan dikeluarkannya jenis

Non-

voting Stock, terutama negara-negara bagian yang

memakai

MBCA,

sebagai

karena

pemiiik, dalam

skripsi

didasarkan

pada

alasan

bahwa

pemegang saham berhak untuk mengeluarkan

menentukan

urusan-urusan

perusahaan.


suara Tetapi

SYAHRUDDIN, DENIES


28

pembentukan hal

yang

besar-

Voting Stock dan Nonvoting sangat

Hal

ini

perusahaan Dari

besar

diminati terbukti

oleh

Stock

perusahaan-perusahaan

dari

banyaknya

didirikan di negara

TO

di

Delaware."'

Votimg

perusahaan-

bagian

100 perusahaan terbesar di Amerika

didirikan

merupakan

Stock

Delaware.

Serikat, dan

52nya

Nonvoting

Stock sangat baik untuk management perusahaan. Di Indonesia, Voting Stock dapat disetarakan dengan saham prioritas- Bedanya adalah bahwa Voting Stock

lebih

ekstrim dari saham prioritas. Di Indonesia pemegang saham yang

bukan

mengeluarkan

pemegang

saham

suara secara individu,

saham prioritas hanya mempunyai Melihat

pembentukan

didasarkan

prioritas

masih

sedangkan

hak berbicara

Voting Stock

dan

dapat pemegang

khusus.

Nonvoting

40 ■

Stock

pada prinsip Liberalisme murni, tentunya

hal

ini tidak cocok dengan asas musyawarah dan mufakat

dalam

bangsa kita. Saya rasa pembentukan saham prioritas

lebih

demokratis dari pada Voting Stock di Amerika Serikat. Dalam pasal 50 KUHD dinyatakan bahwa "... melainkan apabila telah

ternyata bahwa sekalian persero pendiri mewakili paling sedikitnyya seperlima

perseroan ditempatkan. bahwa paling

pertama

dari

modal

Inilah yang disebut dengan modal Selanjutnya

pasal 51 KUHD

menyatakan pula

"Perseroan tak akan dapat mulai berjalan, sedikit

disetorkannya.'

sepuluh persen AT

dari

yang

modal

sebelum

persekutuan

Inilah yang disebut dengan modal

yang

disetor.

skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


Pasal 50 dan 51 KUHD merupakan pasal yanq

mengatur

tentang modal perseroan. Kedua pasal ini merupakan satu PT.

syarat agar dapat disahkannya £Uatu akta Pasal

50

seperlima persero

dan

51

KUHD,

hanya

pendirian

menyatakan

dari modal perseroan harus diamb.il pendiri

salah

dan sepuluh persen dari

bahwa

oleh

modal

para

persero

tersebut harus dit.unaik.an (disetor). Yang dimaksud

modal

persero adaiah "Keseluruhan nilai nominal dari saham yang ada

dalam

KUHD tidak dalam

Prasetya

secara guyon pernah menyatakan bahwa

Rp. 100,oo Rp.

dengan

modal

ini,

sebanyak

suatu

dasar Rp.

PT.

berapa

minimal

didirikan

mendirikan

menentukan

20,oo diambil oleh para persero dan

dari

Rp.

100,oo

disetorkan, jadi

Sehingga

100,oo.

seperlimanya

dapat

Dari

modal

yakni

sebesar

sepuluh

sebesar

50 dan 51 KUHD ?. Bukan begitulah

Rudhi

PT

persen

Rp.

Bukankah ini semua sudah memenuhi syarat yang pasal

modal

10,oo.

ditentukan

yang

diniatkan

oleh pembentuk undang-undang sewaktu membentuk KUHD. Ketentuan pasal 50 dan 51 KUHD merupakan salah satu pasal

yang bertujuan untuk mel.indu.ngi pihak ketiga

berhubungan pada harta

dengan PT. Kedua pasal ini dimaksudkan

waktu PT didirikan setidak-tidaknya telah kekayaan minimum yang akan

yang agar

memiliki

menjadi obyek

tagihan

pihak ketiga, sehingga pihak ketiga tidak dirugikan. Berbeda negara

di Amerika

Serikat,

bag.iannya ditentukan berapa modal

mendirikan

skripsi

dengan

Corporation.

Di

sana

di

minimal

Corporation


beberapa untuk dapat

SYAHRUDDIN, DENIES


30 didirikan hanya dengan dengan modal $ 1000.44 berarti rikat

pihak ?

ketiga tidak terlindungi di

tentu

saja ter1indungi,

yaitu

Apakah ini Amerika

dengan

Se

adanya

45 ketentuan tentang "Disregarding the corporateentity". " Mengenai

modal

minimal

ini

Rudhi

Prasetya

mengatakan : Saya rasa, manakala ditentukan suatu jumlah akan dialami beberapa kesukaran pula. Idialnya, sekali suatu UU telah di.undang-undangk.an, seyogianya akan dapat berlaku untuk tenggang waktu yang relatif lama tanpa harus berkali-kali diubah. Khususnya dalam suasana dalam suasana di mana ter.jad.inya fluktuasi inflasi yang cukup besar, penentuan suatu jumlah nilai uang tertentu dalam beberapa tahun saja, kemungkinan besar jumlah itupun sudah tidak memadai lagi. Lagi pula menentukan secara pukul rata sama untuk semua jenis usaha akan dialami kesukaran pula, Dengan kata lain fleks.ibel.itas minimal modal. PT itu memang diperlukan.46 Saya

setuju

ini.

Bagi

sepenuhnya dengan pendapat Indonesia

memang

tidak

Rudhi

Prasetya

dibutuhkan

suatu

penetapan jumlah minimal modal PT dalam Undang-undang. Di Amerika

Serikat

Corporation

bisa ditetapkan

karena

jumlah

mata uang dollar

minimal

Amerika

modal

merupakan

mata uang kuat dalam perdagangan internasional.

c. Pengesahan PT dan Corporation. Lembaga pengesahan hanya dikenal pada PT, sedangkan Corporation tidaklah mengenalnya. Menurut pasal 36 ayat 2 KUHD,

PT harus disahkan Menteri Kehakiman. Di Indonesia,

Menteri Kehakiman baru akan memberi pengesahan pada suatu akta

pendirian

PT beserta ADnya,

jika

telah

memenuhi

syarat yang ditentukan oleh pasal 37 ayat 1 KUHD.

skripsi


Adapun

SYAHRUDDIN, DENIES


31

ketentuan

pasal

37

a/at

1

KUHD

tersebut,

dapat

disimpulkan sebagai berikut : 1. PT yanq bersangkutan tidak bertentangan dengan kssusilaan dan ketertiban urnum, yang untuk itu harus benar

diketahui

dasar dan

tujuannya,

benar—

yang

termuat

dalam ADnya. 2. Akta

pendirian PT

yang

tidak

memuat

ketentuan-ketentuan

menyirnpang dari ketentuan-ketentuan

yang

telah

diatur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 55 KUHD. 3. Para

pendiri

telah

memasukkan

modal

ke

dalam

PT

minimum sebesar seperlima dari modal keseluruhan PT. 4. Tiada keberatan yang penting terhadap pendiriannya. Lembaga merupakan KUHD

pengesahan

Menteri

Kehakiman

"Tiada

pendiriannya"

keberatan

dalam

yang

pasal 37 ayat 1

KUHD,

kesimpulan bahwa pengujian yang

Menteri

Kehakiman PT

adaiah

terhadap akta bersifat

sangat

dari

terhadap maka

dapat

dilakukan

pendirian luas,

oleh

Dilihat

penting

ditarik

suatu

juga

salah satu alat pengamanan yang diadakan

untuk menghindari penyalahgunaan PT.

syarat

ini

oleh

beserta tidak

AD

hanya

terbatas pada akta pendirian dan AD PT tersebut saja. Hal

ini

sesuai

dengan

pendapat

Rudhi

Prasetya

dengan menyatakan s ... Karena itu pengujian itu seharusnya dilakukan secara lebih luas. Dikehendaki diuji pula sampai seberapa jauh tidak bertentangan dengan ketentuan UU yang ada. Bahkan lebih luas lagi dari pada itu yaitu dilakukannya pengujian secara materiil sampai seberapa jauh kebenaran dari apa yang tercantum dalam akta pendirian itu, termasuk permodalan yang

skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


dicantumkan. Malahan kalau perlu jangan hanya terbatas pada akte pendirian yang dimohonkan pengesahan mela.ink.an meliputi pula hal*~hal sampai di luar akta. Pendek kata jangan sampai terjadi "penipuan".47 Berbeda dengan di Indonesia, Secretary of State Amerika

Serikat

Incorporation Terhadap State

hanya menerima pendaftaran

dari

Corporation

yang

di

Article

akan

of

didirikan.

Article of Incorporation tersebut Secretary melakukan

pemeriksaan

apakah

syarat

of

formalnya

sudah dipenuhi, maksudnya apakah Article of Incarporation dari

Corporation sudah memenuhi ketentuan

dari

negara

bagian

tempat

undang-undang

Corporation

tersebut

didirikan Menurut hemat saya, Kehakiman karena

ini

lebih

keinginan

lembaga pengesahan oleh Menteri

baik

untuk

tetap

menyalahgunakan PT

dipertahankan,

dapat

di

tangkal

lebih awal.

d. Pendaftaran dan Pengumuman PT dan Corporation. PT

dan

melakukan Corporation melakukan

Corporation

pendaftaran yang

sama-sama

dan

didirikan.

pengumuman,

diharuskan

pengumuman Khusus

dari untuk

maka ini tidak berlaku

PT

untuk atau

kewajiban di

semua

negara bagian di Amerika Serikat. Menurut pasal 38 ayat 2 KUHD disebutkan bahwa : Para persero diwajibkan mendaftarkan akta itu seluruhnya beserta pengesahan yang diperolehnya dalam register umum yang disediakan untuk itu di Kepan.iteraan Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya perseroan itu mempunyai tempat kedudukannya,, sedangkan mereka diwajibkan pula mengumumkannya dalam

skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


Berita Negara.49 Biasanya

yang melakukan tugas ini adaiah

pengurus

yang

ditunjuk dalam AD PT. Jika

kewajiban

pendaftaran

dan

pengumuman

PT

tersebut be1urn dilakukan, maka meskipun PT tersebut sudah disahkan

oleh Menteri Kehakiman, menurut pasal

39

KUHD

sekalian pengurusnya adaiah "orang demi orang dan masingmasing bertanggung jawab untuk seluruhnya, atas

tindakan

mereka terhadap pihak k e t i g a " . ^ Kewajiban merupakan

pendaftaran dan pengumuman PT

sarana

pengamanan

untuk

ini

melindungi

juga pihak

ketiga. Pendaftaran ini maksudnya agar setiap ora/ig dapat melihat

AD

ketentuan

itu yang

dan

mengetahui

bagaimana

berlaku terhadap PT

yang

ketentuanbersangkutan.

Sedangkan tentang makna keharusan diumumkan dalam

Berita

Negara adaiah sebagai publikasi yang lebih luas lagi. Di

Amerika

dilakukan

pada

Serikat,

selain

pendaftaran

Secretary of State, di

beberapa

bagian juga diwajibkan untuk mendaftarkan pada (County)

tempat

kantor

pusat

yang negara

Kabupaten

Corporation

tersebut

berada.^

Dan pengumuman pendirian Corporation dilakukan Gj'-? melalui koran-koran lokal di tempat Corporation berada-^'*' Khusus

untuk

kelalaian pendaftaran

pada

Secretary

State, maka Corporation tersebut dianggap tidak ada sekali. Kabupaten

Sedangkan

melakukan

(County) dan pengumuman

mengakibatkan

skripsi

kelalaian

pengurus

Corporation


sama

pendaftaran

Corporation

of

di

tidaklah

bertanggung

jawab

SYAHRUDDIN, DENIES


pribadi, Tanggung jawab tetap berada pada Corporation. Mengenai pengumuman

kelalaian atas kewajiban pendaftaran

PT

sesuai dengan ketentuan

pasal

39

dan KUHD,

Rudhi Prasetya mengatakan : Tetapi jika kita telaah lebih dalam mengenai ketentuan pasal 39 KUHD tersebut, kemungkinan justru akan mendatangkan kerugian terhadap pihak ketiga. Berdasarkan pasal 39 tersebut justru pihak ketiga menjadi tidak mungkin menunti.it harta kekayaan yang sudah terkumpul dalam perseroan. Padahal sebagaimana saya ungkapkan, tidak selalu pengurus sekaligus para pendiri (pemegang saham)« Mungkin orang lain dan orang lain ini hubungannya hanya pegawai yang tidak mempunyai harta kekayaan pribadi yang memadai.53 Dalam Rancangan Undang-undang tentang PT, ketentuan pasal 39 KUHD sekarang ini telah diganti dengan pasal yang

isinya

isinya

sama dengan pasal 36g WvK

Belanda.

selama pengurus belum

mendaftarkan

adalah

23

Adapun pada

pengadilan dan belum mengumumkannya dalam Berita

Negara,

maka

pribadi

pengurus

terhadap

bertanggung jawab

pihak

ketiga

untuk

penuh

secara

perbuatan-perbuatan

dilakukan pengurus dengan tidak mengesampingkan jawab

yang

tanggung

NV sepanjang perbuatan itu dilakukan dalam

bata»-

batas akta pendirian."

4. Kapan Suatu PT atau Corporation Berstatus Badan Hukum Ini dijawat,

merupakan karena

pertanyaan

yang

berhubungan dengan

saat

penting

untuk

karakteristik

kemandirian

dan pertanggungjawaban terbatas dari PT

Corporation

berlaku efektif. Jika diteliti, maka

pendirian

skripsi

PT

sampai akhirnya

memperoleh


dan

proses

status

badan

SYAHRUDDIN, DENIES


hukum dapat dibagi dalam tiga (3) tahap yakni : Tahap Pertama : waktu

antara

sejak PT didirikan

dengan

akte notaris sampai waktu sebelum

adanya

pengesahan

akte pendirian tersebut

oleh

Menteri Kehakiman. Tahap Kedua : waktu

sejak

pengesahan waktu

akte

pendirian

oleh Menteri

sebelum

mendapat

Kehakiman

pengumuman

dalam

sampai Tambahan

Berita Negara RI. Tahap Ketiga : waktu

sejak

akte

pendirian

yang

telah

disahkan tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. Dari ketiga tahap tersebut di atas di tahap manakah PT

memperoleh status badan hukum ? pada

tahap

pertama,

F'T belumlah menjadi. badan hukum. PT mas.ih diliputi perjanjian

sepenuhnya.

pemegang

saham

bertanggung perikatan tanggung

dan

jawab PT

penuh

Para pendiri para

pengurus,

secara

untuk

Mereka

secara renteng, seperti

sebagai

masing-masing

pribadi

terhadap pihak ketiga.

jawab

sekaligus

hukum

juga

tanggung

semua ber— jawab

sekutu dalam Firma. Pada tetapi

tahap kedua, PT telah berstatus badan

be1urn penuh. Pada tahap ini para

pemegang

hukum, saham

sudah bertanggung jawab terbatas untuk semua perikatan PT terhadap

pihak ketiga. Sedangkan para

dengan

pasal

secara

pribadi

skripsi

39

KUHD, masih

pengurus,

bertanggung

untuk semua perikatan


PT

sesuai

jawab

penuh

dengan

pihak

SYAHRUDDIN, DENIES


36

ketiga. Baru hukum

pada tahap ketiga inilah PT

sempurna,,

karakteristik Setelah

yang

mandiri

memiliki

berstatus

badan

keistimewaan

dan

dan bertanggung

jawab

terbatas.

diketahui kapan suatu PT berstatus badan

kemudian

timbul pertanyaan, kapankah PT dapat

hukum,

melakukan

kegiatan bisnis ?. Pasal 51 KUHD menyatakan bahwa PT baru dapat * berjalan perseroannya merupakan Menteri

kalau

sudah

persen

disetorkan.

Pasal

dari 51

modal

KUHD

juga

syarat pengesahan atas akta pendirian PT Kehakiman.

kegiatan

sepuluh

Berarti

PT

sudah

dapat

bisnis sebelum ia berstatus badan

oleh

melakukan

hukum,

asal

sepuluh persen dari modal perseroan sudah disetorkan. Di Amerika Serikat, dilakukan pembedaan antara saat Corporation berbadan hukum d
kegiatan

Corporation Articles State,

berstatus

Di

badan

Amerika

hukum

Serikat,

sempurna

sejak

of Incorporation didaftarkan pada Secretary dan

tersebut

tindasan diberikan

Corporation negara

bisnis.,

dapat

sudah

bagian

melakukan

di

dari kepada

Articles

of

Incorporation

Incorporator. "

berbadan hukum sempurna, Amerika

Serikat,

Walaupun di beberapa

mewajibkan

rapat pemegang saham terlebih

of

dahulu

syarat sebelum

Corporation tersebut dapat melakukan kegiatan b i s n i s . ^ Dalam rapat dewan direksi

pemegang

saham

tersebutlah

(pengesahan) yang pertarna dan

diangkat

pengambilan

seperangkat Bylaws untuk perusahaan. Vang dimaksud dengan

skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


37

Bylaws

adaiah

"Regulation,

ordinances, rules or

law

adopted by an assosiation or corporation or the like its

internal

menutupi

governance’1."'7

Guna Bylaws

kekosongan-kekosongan hukum yang

for

adaiah

untuk

belum

diatur

oleh Articles of Incorporation. Jadi berbeda dengan di Indonesia, Corporation bisa

melakukan

kebadanhukumannya sudah

dapat

kegiatan

bisnis

setelah

diperoleh, sedangkan di

melakukan

berbadan

hukum, 'asal

sepuluh

persen

dari

kegiatan

bisnis

ketentuan pasal modal

modal

status

Indonesia sejak

51

baru

PT

sebelum

KUHD,

perseroan

yakni sudah

disetorkan.

^Rudhi Prasetya dan A. Oemar Wongsodiwiryo., Dasardasar Hukum Persekutuan, Departemen Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1976, h.119. ^ R u d h i Prasetya, o p . cit . , h .39. •^Ronald A. Anderson, Ivan Fox, dan David P. South-Western Publishing Co., Twomey, Business__Law, Cincinnati., Ohio, 1984, h-595. 12Ibid■- h -599. ■'•"'Rudhi Prasetya3 op. cit.. h.40. ^Îbid . , h ■37. loRudhi cit., h „25. Ârthur cit. h „286.

Prasetya dan A. Oemar

Wongsod.iw.iryo,

D. Wolfe dan Frederick J. Naffziger,

op ■

op.

'^John D. Donnell, A. James Barnes, dan Michael B. Metzger, Law__for___Business „ Richard D. Irwin Inc., Homewood, Illinois, 1983, h.429.

skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


38 1R

R. Subekti dan R. Tj itrosudibio, KItab Undanq-undanq l-lukum F'erda ta, cet.19, F:,radnya F'arami t a , Jakarta, 1985 (selanjutnya disingkat R. Subekti dan RTjitrosudibio I), h.373. ^ H e n r y Campbell Black, MA. , op. cit , h-112. OA Ibid ■ n-\

Lihat penjelasan h.3.

^ H e n r y Campbell Black, MA.„ op. cit . , h.1214. o-r ■’■'•■'Bandingkan dengan PT, yakni mengeluarkan saham setelah akta pendirian oleh Menteri Kehakiman.

baru dapat PT disahkan

04

‘" John D. Donnell, A. James Barnes, dan Michael Metzger , op « cit. h .416 . o<=; ■ ‘■’"Arthur cit., h .2 Si „


B.

op.

2 6 Ibid., h,289.

r>y "Ronald A. Anderson, Twomey, op. ci t - , h.649.

Ivan

Fox,

dan

David

^ H e n r y Campbell Blak, M A . S op. cit.. , h.766. TO ^ Arthur D. Wolfe dan Frederick J. Naffziger, cit., h .2 S 1 .

P.

op.

3 0 1bid.. h.292. •r1 '“'Ronald A. Anderson, Twomey, o p . cit., h.661.

Ivan

Fox,

dan

David

P.

^'^R. Su.bekti dan R. Tj itrosudibio, Kitab Undanqundanq Hukum Daqanq dan Undanq-undang Kepailitan, c e t .16, F'radnya Paramita, Jakarta, 1986 (selanjutnya disingkat R. Subekti dan R. Tjitrosud.ib.io II), h.14. '"‘“’Ronald A. Twomey, loc . c i t . ' “Ârthur cit.. h'.309.

Anderson,

Ivan

Fox,

dan

David


'“"■John D. Donnel, A. James Barnes, dan Michael Metzger, o p . c i t .. h.429.

P.

op.

B.

3 6 1 bid.

skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


'"‘Ârthur cit., h.326.


dp

.

'i,BIbid y.Q

Ibid., h .280.

40 HMN. F'urwosut j ipto II, op. cit. , h.119. 4 *"R.

Subekti

dan R. Tj itrosudibio 11 „

o p .__cit. .

h. 1&„ 42 Ibid., h .17. ^"“'Rudhi F'rasetya , op. c i t . « h.110. 44Arthur cit-, h.323.


op.

4^Selanjutnya lihat uraian Bab V. ^ R u d h i Prasetya, op. c i t . •, h.112. 47Ibid., h .39. ^ A r t h u r D. Wolfe dan Frederick J. Naffziger;,

loc.

cit. AO

R.

Subekti

dan R. Tjitrosudibio 11,

op.

c i t .,

h .15. 50 ibid. 5S1Arthur D. Wolfe dan Frederick J. Naffziger, '•^Ronald A. Anderson, Twomey, op. cit. , h .650.

Ivan

Fo k ,

dan

loc.ci

David

F’.

®°Rudhi Prasetya, op. cit., h.98. 54Ibidl=IS “ Arthur D. Wolfe dan Frederick J. Naffziger*

loc.

cit. 5 6 1bid. ^ H e n r y Campbell Black,, M A . „ or)- c i.t . , h.200.

skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


B A B

III

KEMANDIRIAN PERTANGGUNGJAWABAN PT DAN CORPORATION TERHADAP PIHAK KETIGA

1 - Hubungan Penaurus denaan Perseroan dan Pihak Ketiga Pada terhadap

dasarnya hubungan pengurus pihak

ketiga pada PT di

dengan

perseroan

Indonesia

didasarkan

pada perjanjian pemberian kuasa, sedangkan Corporation di Amerika

Serikat

Perjanjian

didasarkan

pada

The . Law

of

Agency.

pemberian kuasa dapat disetarakan dengan

The

Law of Agency. Oleh karena itu diantara keduanya terdapat banyak

kesamaan, meskipun juga terdapat

mendasar pada ruang

pada kedua konstruksi hukum

ruang

R.

dikatakan dalam

tersebut

lingkup yang diaturnya. The

linykupnya

kuasa.

perbedaan

lebih luas dari

Subekti

mengatakan

Law

of

Agency

pemberian

"Agency

mencakup semua peraturan kita

perjanjian

terletak

perjanjian bahwa

'lastgeving' dari BW

yang

yang

dapat

termaktub

ditambah

dengan

peraturan perihal makelar dan komisioner dari W.v.K."'-" Karena Agency

perjanjian pemberian kuasa dan The

menjadi dasar bagi pengaturan

pengurus

dengan

mengenai

perseroan terhadap pihak

Law

hubungan

ketiga,

segala sesuatu yang lahir dari hubungan tersebut kedudukan

hukum pengurus, pelaksanaan

tugas

of

maka

seperti

pengurusan

oleh pengurus, tanggung jawab pengurus pada perseroan dan akhirnya kedua

pada pihak ketiga, juga tunduk

konstruksi

membahas

pada

hukum tersebut. Oleh sebab

akibat hukum yang lahir dari hubungan

ketentuan itu

untu.k

pengurus

40 skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


41

dengan perseroan terhadap pihak ketiga akan saya dasarkan pada kedua konstruksi hukum tersebut. Dapat

dikatakan

bahwa

perbedaan

yang

menyolok

antara PT dan Corporation mengenai hubungan pengurus dengan pada

perseroan terhadap pihak ketiga bahwa

untuk

prinsip-prinsip

membahas

dan

Agency

dienyusun

Corporation.

Sedangkan

perjanjian

pemberian

di

telah

kuasa

untuk

membahas

mengenai

Hal ini mungkin

terletak

dipergunakan

peratu.ran

Indonesia,

dipergunakan PT.

adaiah

mengenai

prinsip-prinsip

tidak1ah dan

sepenuhnya

menyusun

karena

ini

peraturan

adanya

ketentuan

pasal 1 KURD, sehingga ketentuan-ketentuan umum yang di KUHPer tidak begifcu diterjemahkan secara khusus

ada untuk

PT.

a. Siapa

yang

dimaksud

dengan

pengurus

pada

PT

dan

Corporation. Sebagai badan hukum melaksanakan

hak

PT dan Corporation hanya dapat

dan kewajibannya

melalui

perantaraan

alat perlengkapannya. Adapun alat perlengkapan PT Rapat

para

pemegang

saham,

direksi

dan

adaiah

komisaris,

Sedangkan alat perlengkapan Corporation adaiah Rapat para pemegang saham, Direksi dan officers. Lembaga dengan

Direksi pada PT tidak1ah berbeda

maknanya

lembaga Direksi pada Corporation. Direksi

□rang—orang yang memberikan pengarahan (direction) operasional

skripsi

suatu perusahaan. Adapun


lembaga

adaiah dalam

komisaris

SYAHRUDDIN, DENIES


42

seperti

yang

ada

pada

PT

tidaklah

di

kenai

dalam

Corporation di Amerika Serikat. Pasal

44

ayat 1 KUHD yang merupakan

pasal

pokok

tentang pembentukan pengurus PT menentukan bahwa s Tiap-tiap perseroan terbatas harus diurus oleh beberapa pengurus, kawan-kawan peserta atau lainlainnya yang semua itu harus diangkat oleh para persero dengan atau tidak dengan mendapat upah, dan dengan atau tidak dengan diawasi oleh beberapa komisaris. 59 Dari ketentuan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat

lembaga

operasional kedua

berkaitan

dengan pelaksanaan

suatu PT, yakni Direksi dan komisaris.

lembaga

apakah

yang

Direksi

ini

manakah yang

semata

atau

disebut

apakah

Dari

pengurus

keduanya

PT,

secara

bersamaan ?. Mengenai

hal

ini Rudhi Prasetya

dengan

mengutib

pendapat Rochmat Soemitro mengatakan bahwa s Yang dimaksud dengan "pengurus" adalah orang-orang yang mengurus„ Berarti mereka yang melakukan segala perbuatan sehari-hari dalam memelihara harta kekayaan PT. Pada bagian halaman lain., Rochmat Soemitro menqidentikkan pengurus dengan direktur, dengan jalan membubuhk.an kata "pengurus" dalam kurung untuk apa yang dimaksud dengan ''direktur'. Bahkan pada suatu bagian dari tulisannya secara tegas dinyatakan "pada galibnya direkturla-h yang dissrahi pekerjaan pengurus ...".60 Wiryono Projodikoro, sama dengan *pendapat ini

mengatakan

bahwa "Dalam praktek pengurus ini dinamakan direktur

dan

/* i

Dewan pengurus dinamakan Direksi.u". banyak pengurus

kepustakaan

yang

saya

baca

Demikianlah dalam roenyatakan

PT hanyalah Direksi. semata tanpa

bahwa

keikutsertaan

komisaris.

skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


F'ertanyaan disebL.it dengan

semata

yang

sania,

mengenai

siapakah

yang

pengurus pada Corporation ? apakah Direksi

ataukah

officers, atau

apakah

keduanya

secara

sekaligus. Jika dimaksud

kita

berpegang

dengan

segala

prinsip

pengurus adaiah mereka

perbuatan

sehari-hari

kekayaan

perseroan,

Soemitro

di

seperti

atas,

Corporation

pada

maka

dalam yang

yang

bahwa

yang

yang

melakukan

memelihara

harta

dikemukakan

dimaksud

Ftochmat

pengurus

adaiah Direksi dan officers secara

pada

bersama—

sama. Pada

Corporation,

Direksi-lah

yang

membuat

kebijaksanaan perseroan. Direksi-lah yang menentukan arah jalannya

perseroan sehingga nanti dapat mencapai

perseroan

seperti

Incorporation. perseroan Mengenai

yang

Sedangkan

dalam

pelaksanaan

Articles

hal

ini

Arthur

mengatakan

formulate

corporate

D.

Wolfe

“It is not policy,

dan

the

nor do

of

kebijaksanaan

tersebut sehari-hari dilakukan oleh

Naffziger

policy

tercantum

tujuan

officers.

Frederick

shareholders they

execue

who this

on a day- today basis. The Directore fulfill

former function while the officers accomplish the

J.

the

latter

task. 1,62 Saat

ini pada Corporation di Amerika Serikat,

kecenderungan yang

semata-mata

mengesahkan suatu keputusan mengenai

perseroan-

skripsi

bahwa Direksi hanyalah

Sedangkan

pihak

yang

pihak

kebijaksanaan

sebenarnya


ada

membuat

SYAHRUDDIN, DENIES


44

kebi jaksanaan Corporation.

itu Hal

sendiri. ini

adalah

dikemukakan

officers

oleh

buku

dari Law

for

Business dengan mengatakan bahwa : Of course, in a large corporation, especially where a number of the directors have full-time jobs else where, this is imposible. The directors tend to ratify management decisions made by the top executive rather than to take the initiative in making the decisions.63 Di Amerika Serikat, Direksi dan officers ini sering disebut dengan “management of Corporation". Mengenai yang dimaksud dengan officers ini, bahwa

officc^rs

important

function

(Chairman), •Jabatan satu

ini

adalah of

"A

maka dapat person

management

such

dikatakan

charged as

with

president etc." 64

vice president, tresurer, secretary

officers dan direktur ini dapat

apa

dirangkap

orang. Di Indonesia officers ini diartikan

oleh

sebagai

pimpinan-pimpinan puncak pada suatu perusahaan.

b. Kedudukan hukum pengurus terhadap perseroan. Pada bagian awal sub bab ini telah disebutkan bahwa hubungan pengurus dengan perseroan terhadap pihak pada

PT

dan

perjanjian PT

oleh

kuasa. dari

Corporation,

masing-masing

tunduk

pada

pemberian kuasa dan The Law of Agency.

IJntuk

karena pengurus berkedudukan Ketentuan

sebagai

yang terdapat dalam Bab XVI

pasal 1792 sampai dengan 1819 KUHPer

pengurus.

ketiga

Selain sebagai pemegang kuasa,

pemegang buku

berlaku jika

skripsi

maka

pengurus

tersebut


juga

pada

pengurus

tersebut membuat perjanjian kerja dan menerima upah perseroan,

III

dari

berkedudukan

SYAHRUDDIN, DENIES


45

sebagai

buru.h?

sehingga

ketentuan-ketentuan

mengenai

hukum perburuhan juga berlaku terhadapnya. Jadi

dapat

disimpul kan

bahwa

kedudukan

hukum

pengurus adaiah : 1. Jika pengurus tidak di.beri upah, maka ia sebagai

pemegang-

kuasa dan

tunduk

berkedudukan

pada

perjanjian

pemberian kuasa. 2. Jika

pengurus menerima

sebagai pemegang selain

tunduk

u.pah,

kuasa dan

maka

sebagai

ia

berkedudukan

buruh,

pada perjanjian pemberian

sehingga

kuasa

juga

tunduk pada hukum perburuhan. Vang

menjadi pertanyaan, siapakah

yang

bertindak

sebagai pemberi kuasa dan majikan dari pengurus ?, apakah perseroan atau pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham

(RUP5).

mengenai

PT

Purwosutjipto sebagai

Mengenai hai ini, diantara di Indonesia ada perbedaan mengatakan

bahwa

pihak

para

penulis

pendapat. yang

HMIM.

bertindak

pemberi kuasa dan majikan adaiah pemegang

saham

melalui RUPS. Mengenai hal ini menyatakan bahwa s Pengurus mewakili perseroan di niuka dan di luar pengadilan. Jadi, pengurus adaiah pemegang kuasa ..a Disini yang m£?njadi pemberi kuasa adaiah rapat para pemegang saham. Menurut pasal 1794 KUHPer pemberian kuasa dapat dengan cuma-cuma atau dengan u.pah« yang harus diperjanjikan dengan tegas. Kalau pengurus itu diper janj ikan dengan upah maka hubungar. pengurus dengan Rapat para pemegang saham adaiah hubungan perburuhan ..."65 Berbeda Prodjodikoro.

dengan ini, adaiah pendapat Ia mengatakan bahwa pihak

dari yang

Wirjono bertindak

sebagai pemberi kuasa dan majikan dari pengurus PT adaiah

skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


46

PT

itu sendir.i. Jadi hubungan hukum antara

bukanlah PT.

dengan Rapat para pemegang saham tetapi

Ia

mengatakan bahwa "Apabila

mereka

pengurus

harus

dianggap

maka

majikan, dan berlakulah Peraturan Hukum mengenai

perjan-

Wirjono

juga

dan

upah,

sebagai

lain,

buruh

dengan

PT

jian perburuhan.1

sebagai

mendapat

PT

Selanjutnya pada bagian tulisan yang

Projodikoro mengatakan

bahwa

"Perseroan

bertanggung jawab atas perbuatan hukum dari

□rang

yang

berada

berada

dibawahnya

di bawah sebagai

pengawasannya

kuasa

(last

orang—

atau

habber)

yang atau

buruh „.."67 Menurut

pendapat saya, apa yang

dikemukakan

Wirjono Projodikoro lebih tepat. Sesuai dengan mutakhir

mengenai

Koordinasi

kedudukkan organ PT,

pandangan

yakni

bersifat

atau sejajar, maka pengurus PT bekerja

bukan

untuk pemegang saham tapi untuk perseroan. Tetapi perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum karena

keterbatasannya sebagai subyek hukum

sempurna, pemegang HMN.

karena sendiri.,

yang

tidak

maka di sini perseroan membutuhkan Rapat saham

untuk mewakilinya.

Nampaknya

menganggap

kedudukan

organ

PT

para

pandangan

Purwosutjipto masih didasarkan pada pandangan

yang

oleh

bersifat

koordinasi atau tidak sejajar dengan Rapat para

lama sub—

pemegang

saham sebagai puncaknya. Pada dibagi dan

skripsi

Corporation,

kedudukan

pengurusnya

dalam dua bagian, yakni kedudukan

kedudukan hukum officers. Direksi


hukum

pada

dapat Direksi

Corporation

SYAHRUDDIN, DENIES


47

bukanlah

agent

jabatannya. agency

dari

Corporation

semata-mata

karena

tetapi meskipun begitu prinsip-prinsip

umu.m

tetap berlaku pada mereka. Seorang Direktur

baru

dapat

menjadi agent atau pegawai dari

Corporation

dewan

menunjuknya untuk ltu. John D. Donnell dan

jika kawan-

kawannya mengenai hal ini mengatakan bahwa "Directors are not

agents for the Corporation by virtue of that

...

A

office

directors might, of course, be appointed

by

board as an employee or an agent of Corporation -" Mengenai sebagai

agent

Officers

ini

Corporation mengenai

AR

officers, maka kedudukan hukumnya dari

Corporation

jika mengadakan juga

berkedudukan

karena

adaiah

.jabatannya.

perjanjian sebagai

the

kerja

dengan

pegawai.

Jaddi

kedudukan hukum pengurus Corporation ini

dapat

disimpulkan sebagai berikut : 1. Direktur jika

baru berkedudukan sebagai agent dan

ditunju.k oleh dewan dan mereka tunduk

pegawai pada

The

law of agency. 2. Officers berkedudukan sebagai agent karena

jabatannya

tersebut

dan baru berkedudukkan sebagai pegawai

diangkat

oleh

Corporation untuk itu.

Mereka

jika tunduk

pada The Law of agency. ftdapun yang bertindak sebagai principal dari direktur dan officers adaiah Corporation sendiri.

c. Tugas pengurusan pada PT dan Corporation. Tugas pengurus PT dalam pasal 44 ayat 1 KUHD

skripsi


tidak

SYAHRUDDIN, DENIES


48

dijelaskan

sampai

dimana

luas

kewenangannya

dalam

melaksanakan tugas. Karena itu untuk mengetahui perincian tugas atau

pengurus, anggaran

anggaran

kita harus melihat dalam akta dasar. Mengenai

tugas

dasar ini, Rudhi Prasetya

pengertian.

Pertama

pengurus membagi

dalam arti yang

pendirian

sempit

menurut

dalam dan

dua kedua

dalam pengertian yang luas. Vang dimaksud dalam pengertian luas adalah perbuatan apapun tanpa kecuali dalam persekutuan -"7t"1

Dalam

banyak

"Segala

menjalankan

kepustakaan,

tujuan

perbuatan

menjalankan pengurusan dalam arti luas ini dibr^dakan atas apa yang dinamakan s a. Menjalankan pekerjaan pengurusan yakni

menjalankan

sehari-hari

perbuatan

(daden

yang

van

lazim

dalam hubungan dengan tujuan

beheer) dilakukan

persekutuan

yang bersangkutan. b. Dan

menjalankan

istilah

pekerjaan

lain

"penguasaan"

sebagai

(daden

van

kepemilikan

atau

menjalankan eigendom

atau

dengan

pekerjaan daden

van

beschiking) yaitu perbuatan yang tidak secara 1 angsung menyangkut

bidang

usaha

yang

menjadi

tujuan

dari

dalam

arti

persekutuan. Sedangkan

perbuatan

menjalankan pengurusan

yang

terbatas hanya sekedar lazim

hari

dalam

hubungan dengan tujuan

dilaksanakan

sehari-

persekutuan,

itulah

yang dimaksud dengan perbuatan melakukan pengurusan dalam arti

skripsi

sempit . 7 1

Atau

dengan kata

yang


singkat

dapat

SYAHRUDDIN, DENIES


49

dikatakan

bahwa

pengurusan

dalam

arti

yang

sempit

tersebut sama dengan daden van beheer, Menurut PTj,

Wirjono Projodikoro,

pada dasarnya

yang dalam hal ini adaiah Direksi;,

menjalankan

pekerjaan

pengurusan

pengurus

berwenang

maupun

untuk

menjalankan

pekerjaan pemilikan, kecuali jika anggaran dasar menentukan

lain.

Hal

ini dapat

disimpulkan

dari

pernyataan

beliau bahwa ''Maka Direksi dalam praktek selalu berwenang

untuk

sebagainya

tadin

menentukan

lain."

menjual kecuali

ditetapkan

jika

dalam

dan

lain-lain

anggaran

dasar

7'?

Pekerjaan-pekerjaan dasar

barang-barang

dianggap

sebagai

yang oleh kebanyakan pekerjaan

anggaran

kepemilikan

atau

pengkuasaan adaiah sebagai berikut s a. Meminjam atau meminjamkan uang; b. Mengikat perseroan sebagai borq atau avalist; c. Menjual

atau memberati barang-barang

tidak

bergerak

milik perseroan sebagai jaminan sesuatu hutang; d. Menggadaikan barang-barang milik perseroan. Untuk

pekerjaan-pekerjaan

(Direksi) komisaris

terlebih

seperti

dahulu

ini,

maka

memerlukan

atau ikut sertanya komisaris

dalam

pengurus

persetujuan perbuatan

itu, Konsekwensi

juridis dari cara semacam

ini

bahwa selain dari apa yang telah ditentukan secara harus

mendapat

persetujuan dari

komisaris,


tegas

selebihnya

dari pada itu pengurus (Direksi) berwenang dan sah

skripsi

adaiah

untuk

SYAHRUDDIN, DENIES


50

melakukannya,

sekalipun

tanpa

adanya

komisaris, Rudhi Prasetya mengatakan

persetujuan

:

Arti yang terpenting dari masalah ini adalah, demikian perbuatan dari Direksi itu harus dipandang sebagai perbuatan dari dan oleh perseroan terbatas dengan segala keur-tungan dan kerugiannya menjadi keuntungan atau beban serta tanggung jawab perseroan.74 Jika

sekiranya Direksi masih tetap

yann

tela’h dikecualikan tadi tanpa mendapat

atau

keikutsertaan

sesuai

dengan

melakukan

komisaris dalam

pekerjaan persetujuan

melakukannya,

ket.erit.uan pasal 45 ayat 2

KUHD,

maka

Direksi-

akan bertanggung jawab sendiri. Mengenai dikatakan dalam

Corporation, pada

dasarnya

bahwa pengurus mempunyai wewenang

dapat

yang

penuh

sehingga

dapat

pemegang saham sama sekali tidak berhak

untuk

melakukan

dikatakan ikut

tugas

campur

pekerjaan

pengurusan,

dalam menentukan

kebijaksanaan

pengurusan

perseroan. Jika kita memakai pembagian tugas pengurus ke dalam melakukan

pekerjaan

pengurusan (daden van

melakukan

pekerjaan

pemilikan

pekerjaan

kepemilikan

(daden

van beschiking) pada Corporation

mendapat

sekali.

maka

beshiking)

yang

sempit

pada PT,

Pada

Corporation,

memiliki

makna

Direksi

harus

persetujuan dari pemegang saham hanya

dalam tiga hai saja, yakni

dan

van

seprti

yang

ada

(daden

beheer)

terbatas

:

a. Tindakan untuk melakukan marger; b. Tindakan untuk melakukan Consolidation;

skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


51

c. Tindakan seperti

untuk mengubah akta

pendirian

Corporation,

mengadakan penggantian terhadap hak-hak

penj u a 1 an

saham atau struktur permodalan, atau setiap dan

menyewakan kekayaan Corporation yang

dari

substansial

sifatnya. Untuk

mema.hami

persetujuan

apakah

diri

suatu

pemegang

perbuatan

saham

atau

memerlukan

tidak,

dapat

diberikan \lustrasi sebagai berikut s If a Corporation owned five retail hardware stores and one was doing poorly because of its location ;1 and the board wanted to sell it but continue the business, thf?n shareholders approval would nat be needed to close and sell the business. However, if the board wanted to sell the inventory of three of the five stores and invest in video gameoutlets, then shreholders approval should be sought.76 Pada bagian awal sub bab ini telah disebutkan bahwa pengurus Corporation adaiah Direksi dan officers. Dan Amerika Serikat saat. ini ada kecenderungan bahwa hanya bertindak sebagai dewan peratifikasi atau dari

keputusan

kebijaksanaan

ketimbang sebagai pengurusan -35

pengurusan

dewan pembuat

dan

Direksi pengesah perseroan

pelaksana kegiatan

sehari-hari. Msnyadari hal ini, maka

liBCA menetapkan bahwa "All corporate power

article shall

exercised by or under the authority of, and the and

secara

a board of directions."

faktual

melakukan

77

1

pengurusan

Adapun

be

business

affairs of a Corporation shall be managed under

direction

di

the

organ

yang

sehari-hari

pada

Corporation adaiah officers. Meskipun

skripsi

direksi

telah

mendelegasi


pelaksanaan

SYAHRUDDIN, DENIES


52

tugas pengurusan sehari~hari pada officers:, tetapi

untuk

beberapa perbuatan, officers harusiah mendapat persetujuan

dari direksi terlebih dahulu atau perbuatan harus 1 ah

dilakukan

atas sepengetahuan

tersebut

direksi,

adapun

7R

pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah s a. liengumumkan deviden; b. Menetapkan harga pe'njualan saham;

c. Mengangkat dan memberhentikan seorang officers; d. Menjual, menyewakan dan menggadaikan kekayaan Corpora tion di luar kegiatan bisnis yang normal„ Jika

kita

dapat

memperhatikan

pekerjaan-pekerjaan

dikatakan bahwa sehagian dari

di

pekerjaan

atas,

tersebut

merupakan pekerjaan kepemilikan. Setiap pengesahan

pekerjaan

tersebut

sehingga

direksilah

peiaksanaan

dari

yang

membutuhkan

atau persetujuan dari direksi dianqgap

pekerjaan

tersebut

officers

merupakan yang

pekerjaan

dari

bertanggung

direksi,

jawab

pekerjaan tersebut „ Jika pekerjaan

tidak merributuhkan persetujuan

direksi

maka pekerjaan tersebut

bahwa

atau

atas

officers pengesahan

dianggap

sebagai

pekerjaan officers-lah yang harus bertanggung jawab« Pada Corporation, jika pengurus melakukan pekerjaan di

luar dari wewenang yang diberikan kepadanya,

berbeda

dengan di Indonesia, para pemegang saham dapat mengajukan qugatan untuk pernbat a 1 an atas perikatan yang oleh

pekerjaan

akhirya

skripsi

tidak

pengurus bertanggung

tersebut jawab

sehingga atas


ditimbulkan perseroan

perikatan

yang

SYAHRUDDIN, DENIES


53

timbal

tersebut.

Hal

ini

dapat

k .1ta

temukan

dalam

ketentuan article MBCA yang mengatur tentang Ultra

Vires

Doctrine. Adapun yang dimakud dengan Ultra Vires Doctrine adaiah

suatu

pengurus

doktrin

Corporation

mengenai

pekerjaan-pekerjaan

yang melampaui tujuan

yang

telah

ditetapkan dalam article of incorporation.79 Dari

penjelasan

di

ata 5 ,

maka

mengenai

tugas

pengurusan oleh pengurus Corporation, jika ditinjau pembaqian tugas pengurusan ke dalam pekerjaan (daden

van

dari

penqu.rusan

beheer) dan pekerjaan pemilikan

(daden

van

beschiking) dapat disimpulkan bahwa 8 1. Direksi Corporation beheeren telah

melakukan pekerjaan yang sifatnya

dan beschiking, kecuali dalam tiga hal

disebutkan

diatas harus

mendapat

yang

persetujuan

dari pemegang saham. 2. Officers Corporation melakukan pekerjaan yang sifatnya beheeren h sedangkan untuk pekerjaan yang sifatnya

be-

schikking harus memperoleh persetujuan dari direksi.

d. Tanggung jawab pengurus pada perseroan. Di

muka telah disebutkan bahwa akibat

hukum

lahir

dari hubungan pengurus dengan

pihak

ketiga akan ditelaah melalui perjanjian

kuasa

untuk PT dan The law of agency untuk

Demikian

jualah

perseroan

halnya dengan tanggung

yang

terhadap pemberian

Corporation.

jawab

pengurus

pada perseroan ini. Telah

skripsi

juga dijelaskan bahwa kedudukan pengurus


PT

SYAHRUDDIN, DENIES


54

adalah

sebagai pemegang kuasa

dari

perseroan.

perjanjian

pemberi kuasa, pemegang kuasa atau

diwajibkan

untuk memberikan laporan tentang

pekerjaannya.

Ini

fnenurut si

pelaksanaan

tersebut dalam ketentuan

pasal

KUHPer. Dalam KUHD, ketentuan mengenai kewajiban laporan

ini telah di.at.ur secara khusus untuk

mengenai laporan

mekanisme tersebut.

penyampaian

laporan

kuasa

1802

rnembuat

PT,

yaitu

tersebut

Ini dapat kita jumpai dalam

dan

ketentuan

pasal 52 dan 55 KUHD. Dari direksi

52 KUHD ini

dapat

harus mempertanggung j awabkan

tugasnya laporan

pasal

kepada kepada

disimpulkan hasi.1

perseroan, yang dalam hal para persero dalam rapat

bahwa

pelaksanaan ini

melalui

para

pemegang

saham. Istilah yang dipergunakan dalam pasal 52 KUHD ialah bahwa

para

direktur O ( ')

verantwoording".u " bahwa

setiap

harus

memberi

Dalam pasal 55 KUHD

tahun harus diadakan rapat

"rekening ada

en

penegasan,

para

pemegang

saham dalam mana direksi harus memberi "balans en winsten Ot verlias rekening" yang berarti surat laporan tentang keadaan

kekayaan perseroan (balans) dan

tentang

untung

ruqi yang terjadi dalam tahun yang lalu. Laporan

kepada rapat persero ini menurut pasal

55

ayat 2 dapat diganti dengan pengiriman laporan ini kepada para persero atau dengan meletakkan laporan itu di kantor persero£an untuk dilihat oleh para persero. Ini lah

skripsi

yang oleh pasal 52. KUHD dianggap


ada,

dan

SYAHRUDDIN, DENIES


pasal

52

KUHD

Komisaris atas

hanya menentukan,

untuk melulu bertugas sebagai

pekerjan

mengurus

direksi„

jadi

tidak

apabila dewan

Dewan

pengawas

berwenang

turut

perseroan, maka akta pendirian perseroan

Komisaris

dapat dikuasakan untuk menerima

verantwoording 11 rapat

bahwa

para

"rekening

dari direksi. jadi tidak perlu

pemegang

saham

untuk

Dewan en

diadakan

menerima

laporan

pertanggungjawaban dari direksi itu. Jika

dalam

laporan

keuangan

ditemukan

adanya

cacatan, yakni penyalahgunan wewenang yang diterima

oleh

direksi, maka perseroan melalui rapat para pemegang saham dapat

menuntut

direksi tersebut

untuk

mempertanggung-

jawabkannya. Adapun tanggung jawab para direktur tersebut haruslah dalam

secara bersama-sama. Hal ini dapat

kasus

bersama-sama

Bank Duta. Dalam kasus ini bertanqqung

jawab pada

kita

direksi

perseroan

lihat secara melalui

rapat para persro. Sebagai hukuman bagi direksi pada Bank Duta

ini

adaiah

penggantian

seluruh

anggota

direksi

saya mekanisme pertanggungjawaban

direksi

dengan hormat dan dengan tidak hormat. Menurut

oo

ini belumiah diatu.r secara terperinci oleh KUHD, sehingga mengenai

hal

ini

ditemukan

adanya

kekaburan

untuk

menyelesaikanhya secara hukum. Mengenai pertanggungjawab an pengurus pada PT, selain dari membuat laporan keuangan ini? tidaklah diatur dalam KUHD. Pada Corporation di Amerika Serikat, tanggung jawab pengurus

skripsi

membuat laporan keuangan ini juga


ada.

Tetapi

SYAHRUDDIN, DENIES


56

tanggung

jawab

tersebut tidak hanya sebatas

itu

masih ada tanggung jawab dalam bentuk yang lain. tiikatakn

pada awal sub bab ini,

benar— benar

saja, Seperti

prins.ip-prins.ip

telah ada penge jawarvtahannya

Agency

secara

khusus

untuk Corporation. Dalam berhubungan dengan Corporation, pengurus baik direksi maupun officers, bertindak dalam suatu "fiduciary capasity.”

Mereka

mempunyai

fiduciary

duties

kepada

perseroan.

Fiduciary duties maksudnya adalah "A duty

to

act for someone else's benefit., while subordinating one's J 3“T

personal

interest

to

that

of

the

other

person‘

Fiduciary duty ini merupakan prinsip-prinsip umum Agency. Jika

pengurus

CorporationP

baik

officers,

melakukan

perbuatan yang

fiduciary

duty ini, maka mereka akan

pada perseroan atas hal tersebut.

direksi

sifatnya

maupun

melanggar

bertanggung

jawab

Bagi direktur,

mereka

bertanggung jawab pada Corporation dalam hal-hal

sebagai

berikut : a. Pembayaran devi.den yang dilakukan secara ilegal; b. Pembelian saham yang dimiliki oleh Corporation sendiri secara ilegal; c. Pendistribusian

kekayaan

Corporation

pada

waktu

pembubaran secara ilegal. Hal-hal

tersebut

diatas ini,, dalam MBCA

dapat

ditemui

dalam article 48. Sedangkan

bagi officers, mereka bertanggung

pada Corporation atas keuntungan yang dirahasiakan,

skripsi


jawab yang

SYAHRUDDIN, DENIES


57 di perolehnypi selama melaksan^kan tugas untuk Corporation. Jika

seorang officers menyelRwenqkan

atau

menggelapkan

ksuntungan yang seharusnya diperoleh oleh perseroan, maka perseroan dapat menuntut ganti rugi atas keuntungan

yang

diselewengkan tersebut. Tanggung jawab officers ini dapat kit.a

lihat

Company.

"

pada kasus Franco v. Stein steel Adapun duduk p'erâra dan

and

putusannya

Suply adaiah

sebagai berikut : Franco was a registernd engineer and was a vice president of the Stein Steel & Supply Company. He rendered engineering consu 1 tant services for customer of Stein. These were to have been rendered as a customer service one behalf of Stein but. Franco acted i<-> his own name and charged the customer for such service. He retained the money paid by the customers to him, although he charge Stein with which he incurred in rendering those services. After sued Franco to account for the profits which he made. Could Franco be required to account ? Yes, as an officer and agent of stein„ Franco was under the duty of loyality to the corporation which prevented him from competing with the corporation by rendering services in his own name and for his own benefit Having violeted this duty, the corporation recover from him the profit which he had secretly and improperly made. Berdasarkan pengamatan saya selama mengikuti tua,

yang bekerja pada PT Caltex Pasific

CPI),

sebuah

Amerika

perusahaan

tanggung

Riau,

terhadap

jawab

diselesaikan

dengan

bersangkutan,

tanoa

skripsi

tersebut

kasus-kasus

officers,

perseroan

di dari

ini


dari

perminyakan

berusaha

ke pengadilan- Hal

(PT

asing

yang

seperti

pemberhentian

Indonesia

modal

Serikat yanq bergerak di bidang

propinsi

kasus

penanaman

orang

di

menyangkut atas

hanya

orang

yang

untuk

meitibawa

mungkin

karena

SYAHRUDDIN, DENIES


58

masalah

pertanaqunqjawaban

pengurus pada

perseroan

di

Indonesia masih belum jeJas penqaturan hu.kumnya. Dan dari kepustakaan

mengenai PT yang ada pada saya, sama

sekali

tidak membahas hal-hal yang seperti ini.

e„ Tanggung jawab pengurus pada pihak ketiga. Pada pengurus

dasarnya

baik pada

PT

maupun

tidaklah bertanggung jawab pada

Kedudukan

pengurus

PT

sebagai

Corporation, pihak

pemegang

ketiga.

kuasa

dan

kedudukan pengurus Corporation sebagai. agent, menimbulkan akibat hukum bahwa yang bertanggung jawab atas mereka

perbuatan

adalah perseroan, yakni PT sebagai pemberi

kuasa

atau Corporation sebagai principal. Untuk PT hal ini kita temukan

dalam

ketentuan

pasal

45

ayat

1

KUHD

yang

menentukan bahwa s Tanggung jawab para pengurus adalah tak lebih dari pada untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada dsngan sebaik-baiknya: merekpun karena segala perikatan dari perseroan., dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak. ketiga . 86 Sedangkan pada Corporation akan saya kut.ibk.an

penjelasan

dari

soai

Ronald

Mereka

mengatakan

Corporation, executive the

A. Anderson dkk., yang, membahas bahwa "Ordinarily the

meaning

employees,

effect

uppon

its

directors,

management officers,

is not liable to third persons such

third

ini.

persons

of

of and for

their

97 menegement.“ Selanjutnya mengatakan bahwa i Ordinarily, directors or officers are not liable to a third person for loss caused by the negligent

skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


59

performance of their duties as directors or officers, eventhough because of such negligence the corporation is inturn liable to the third person to whom the corporation owed the duty to use care or eas under a contract . 88 Tetapi pada

terhadap ket.ent.uan umum tersebut di atas,

PT

maupun

Corpor^. cion

ditemui

adanya

beberapa

penqecual ian. Ada Ljeberapa situasi. yang membuat PT

maupun

Corporation dapat bertanggung

haik

pengurus

jawab

pribadi

pada pihak ketiga. Pada dalam

°T

pengecualian tersebut

dapat

kit*

pasal-pasal KUHD, yang semua ini dapat

temui

disimpukan

sebagai berikut : a. Pengurus

melanqqar

ketentuan yang

ditetapkan

anqgaran dasar PT. Akibat oerbuatan in.i pada

pengurus

adaiah bahwa segala kerugian yang diderita oleh ketiga

akan

ditanggung

seluruhnya

dalam

pihak

oleh

pengurus

tersebut masing-masinq dengan diri sendiri.

Ini sesuai

dengan ketentuan pasal 45 ayat 2 KUHD. b. Pengurus lalai. dalam mendaftarkan dan mengumumkan akta perdiîan PT. Akibat dalam hal ini adaiah bahwa perbuatan tersebut

pengurus selams pendaftaran dan belum diselenggarakan

secara

semua

pengumuman

masing-masing

bertanggung jawab atas tindakkan mereka terhadap pihak ketiga. c. Jika

Ini sesuai dengan ketentuan pasal 39 KUHD.

perseroan ruqi sebesar

75'/. dari

modalnya.

Ini

mengakibatkan para pengurus secara pribadi bertanggu.nq jawab secara tanggung menanggung untuk seluruhnya atas perikatan

skripsi

yang mereka buat dengan pihak ketiga


sejak

SYAHRUDDIN, DENIES


60

turunnya

modal

dikotahuinya.

tersebut

Ini

telah

dan

atau ' harus

sesuai dpnoan ketentuan

pasaJ

47

ayat 2 KUHD. Adapun timbul

pada

jika

Corporation,

pengurus,

baik

pengecualian direksi

tersebut

maupun

officers,

bertindak diJuar dari wewenang yang diberikan pada mereka oleh articles of incorporation, hukum

lainnya

Perbuatar dengan

yanq berlaku pada

Corporation

pengurus yanq fnolainpaui wewenangnya

perbuatan

Ketentuan

by laws dan sumber— sumber

ini

iieoranp aoent

yang

tidak

dipakai dalam kasus Woods

tersebut. ini

sama

h-^rwenanq.

v.

Commercial

Contractors„ Inc.89

2.

Hubungan

Pemegang Saham dengan Perseroan __dan

Pihak

Ketiga Jika &t?5Boranq membt?li saham s u a t u pj?rsfjroan, pada Dengan

saat

itu ia d a p a t disebut denqan

kondisi yanq seperti

kewajxban

terhadap

perseroan.

pemegang saham dengan Pemegang perseroan . saham.

P e m egang

perseroan

keperoi ] ikan

meskipun

Sejak

itul«h

perseroan

di tandai

bukanlah milik

d i a nqgap

s^b^gai

tidak

hubungan

pemilik dari

dengan

p '-mi } i ka-'

pemoqana pemegang

perseroan a d alah mi li.k perseroan saham

dan

timbul.

perseroan dimilik.i o leh

persf-rnan hanyalah s e cara

skripsi

xni

saham.

ia pun mempi.myai hak

saham dapat d i V atakan sebagai

tetapi. kekayaan kekayaan

inv

pemeoang

maka

itu

pemilik

saham Paham.

sendiri . kekayaan

Ianasung.


SYAHRUDDIN, DENIES


61

Per b u a t a n

pemeqano saham

barulah mempunyai

hukum

a pa hi 1.&. di 1a k Ban a k an secara

rapat

para

pemegang saham.

m e n c ampuri P e n g urusan

pengurusan perseroan

di.lakukan secara pnrsRroan

hersaina-sama

Pemegang •sahcm pt?;-'-;noran

olfsh pemegang

tidak

lancisunq,

a k ibat me .1a lui

tidak

dapat

sehari-harinya. saham

hanya

yaitu melalui

dapat

pemilihan

(Direksi).

Mengenai

alasan-alasan yang mendorong orang

untuk

rnenjadi pemegang saham, secar sepintas telah dibahas pada Bab

II. Pada bab tersebut juqa telah dijelaskan

kebadanhuku.man PT

perihal

dan Corporation. S>ebayai badan

hukum,

PT dan Corporation merupakan keeatuan hukum yang terpisah dari pemegang saham dengan prr«5rroan dan pihak ketiga.

a. Hak dan kewajiban pemegang saham terhadap perseroan. Pada

saat

hubungan antars pemegang

perseroan

muncul,

kewajiban

keduanya,

saham adaiah saham

maka

pad a saat itu

saham

muncul

Kewajiban yang utama

pada perseroan,

baik pada PT

dari

maupun

melunasi

harga saham yang dibeli

tersebut.

kewajiban pemegang saham

dengan hak

dan

pemegang

Corporation, cleh ini

pemegang merupakan

hak baqi perseroan. Pada

PT berk.ewaj.iban pemegang saham

ini

terlihat

dalam rumusan pasal 43 KUHD. menurut. pasal ini

kewajiban

untuk

melunasi harga saham yang diambil

oleh

seseorang

dapat

di.raih

lebih

oleh ahli warisnya, Untuk

jelasnya

akan saya kutibkan ketentuan pasal 43 KUHD tersebut :

skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


62

Apabil* jumlah penuh dart sera atau and 11 yano di «ierahk.an itu be?1urn disetorkan maka. rsrsero yang lama, 'atau. para ahl.i wor.i.snya, ataupun sekalian penqgant.i haknya P tetap berkewaj i ban menyetorkan .iumlah uanq yana mrsih t<»rutang itu pada porsproan, kpcua3 i pen q urn. n> perseroan dan semua komisaris P jika i.r r ada dpngan teqas mf?nyatakan kesediaan mereka ur tuk nipnerima baik persero yang baru itu dan dengan demikian persero yang lama telah dibnbaskan dari sega 1a tanggung j awab -90 Sedangkan

pada

Corporation, kewa.jiban

ini

dapat.

kita

lihat dalam kete?ntuan article? 75 ayat .1 MBCA. Atas pelaksanaan kewajiban ini, maka pemegang saham akan

memperoleh

kewajiban

yang

hak-haknya. harus

hak-hak

dipenuhi

ini

oleh

merupakan

perseroan

pada

pemegang saham tersebut antara lain sebaqai berikut :

1. Hak untuk memperoleh deviden; Salah saham

satu yang mendoronq seseorang untuk

adalah

dengan

untuk mendapatkan d&?viden.

Deviden adalah "S.isa kpuntungan

Yang

jumpai

baik pada PT maupun

dimaksud

sesudah

untuk penyusutan, cadanqan dan tanciem." 91 kita

membeli.

dJambil

Hak ini dapat

Corporation.

Pada

PT

diatur dalam pasal 49 KUHD. Deviden beberapa

merupakan

yang

diperoleh.

Jika

hak pemegang

mengakibatkan hak perseroan tidak

saham,

tersebut

tapi

tidak

memperoleh

ada dapat

keuntungan

atau rUgi, maka kemungkinan besar deviden tersebut akan dibayar oleh perseroan. Pada Corporation selain

tidak hal

di atas, deviden juga dapat tidak dibayarkan jika Direksi membuat

skripsi

kebij aksanaan untuk tidak mengeluarkan


deviden,

SYAHRUDDIN, DENIES


63

Ini

dapat

dilakuk.an oleh Direksi.

kebi. j aksanaan

perseroan

dan

karena

yang

yang

membuat

mengumumkan

deviden

tersebut

adaiah direksi. Penqadilan di

Amerika

biasanya

tidak akan turut campur dalam masalah

Serikat mengenai

kebi j aksanaan Direksi mengenai deviden ini, kecuali. pada

kebijaksanaan tersebut ditemui adanya itikad

baik

misalnya

penya3ahgunân Chanon

v»

yang bahwa

kebijaksanaan,

Chanon Co., atau

kebijaksanaan keadaan

seperti kasus Dodge v.

tersebut. ^

misalnya

kecacatan

Motor

dalam

dan

pemegang

kasus

di

Indonesia,

dalam

kepustakaan

baca. Tetapi jika didasarkan

Direksi

Co.,

pembuatan

pada

kebijaksanaan perseroan (PT) merupakan

wewenang

tidak

dalam

Sedangkan

seperti ini tidak saya temui

saya

F:ord

jika

saham

pandangan tugas

tidak

dan dapat.

mencampurinya, maka saya pikir keadaan seperti di Amerika Serikat ini bisa juga dipakai oleh PT di Indonesia.

2 . hak untuk memeriksa pembukuan perseroan;

PT

dan

pengurus. oleh

Corporation

sehari-harinya

diurus

segala kegiatan perseroan wajib untuk

pengurus

dalam suatu pembukuan.

Untuk

oleh dicatat

mengetahui

apakah

pengurus benar-benar telah melaksanakan

tuqasnya

dengan

baik dan meenguntungkan perseroan, maka

pemeqang

saham diberi hak untuk memeriksa pembukuan persrroan. Hak ini merupakan salah satu wujud dari

pengawasan

oleh pemegang saham. Pada PT, hak ini diatur dalam

pasal

'52 ayat 1 KUHD. Untuk melaksanakan hak ini, menurut pasal

skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


64

tersebut

pemegang

saham

daoat.

menguasakannya

pada 12

komisaris, selain itu hal ini juga diatur dalam pasal KUHD,

yakni jika hak ini diminta

tidak

melalui

tidak

RUF'S. Sedangkan pada

mengenai

pelaksanaan O'T akuntan. " dilakukan

oleh

lembaga

hal

ini

Hak

ini

tidak

orang-perr3eoranq

Corporation

komisaris

dapat

karena

menguasakan

pada

seorang

penqacara

atau

dapat

ditolak

perseroan

jika

dengan itikad baik

atau.

tidak

dengan

alasan yang jelas.

3. Hak untuk bersuara dalam rapat para pemegang saham; Telah

dikatakan

pada

awal

sub

bab

ini

bahwa

tindakan pemegang saham baru mempunyai. akibat hukum dilakukan

dalam

suatu

rapat

pemegang

pemegang

saham

pemegang

saham yang dilakukan secara

minimal khusu.s

satu

ini ada dua macam.

kali

saham.

F'ertama

dalam satu tahun,

jika

rapat

berkala, dan

Rapat umum

hiasanya

kedua

pemegang saham yang diadak.an untuk

rapat

tu.juan-tujuan

tertentu. Dalam saham

berhak

masalah dalam

rapat para pemegang saham tersebut suara

dalam

setiap

ini

diatur

pasal 54 KUHD. Seperti telah dikemukakan pada

dikeluarkannya berlakunya

skripsi

mengeluarkan

yang di.hahas,, Pada PT, hak bersuara

pendahuluan,

dulu

untuk

pemegang

bahwa

ketentuan pasal 54 KUHD

bab

ini

dengan

UU no. 4 tahun 1971 telah diubah.

Danqan

UU ini, maka sistem hak suara

terbatas

dipakai pasal 54 KUHD telah ditambah dengan


yang sistem

SYAHRUDDIN, DENIES


65 hak suara tak terbatas. Prinsip "one share one vote" berlaku.

Prinsip

ini

sama

dengan

yanq

ada

pun cada

Corporation, Pada orang

Corporation,

lain

disebut

untuk

suara

kepustakaan pasal

54

pemegang

memberikan suara

Voting by Proxy . 94

dengan

pemberian

pemeqang saham

seperti

yang

at'as Pada

ini tidak

ada pada saya.

dapat

namanya. PT,

saya

yanq berhak

mekanisme daiani

KUHD

dalam

bahwa

mengeluarkan

Ini

jumpai

Sedangkan

ayat 1 (baru) hanya menyebutkan saham

menunjuk

"Hanya

suara"

tanpa

memperinczinya lebih lanjut. Pelaksanaan hak bersuara ini pada Corporation dapat ditiadak.an

bagi

pemegang

bersuara).

Peniadaan

hak

nonvoting

stock

bersuara

ini

(saham

bagi

tak

pemegang

nonvoting stock tidak berlaku mutlak, yakni dalam masalah yang monyangkut pengeluaran deviden, Consolidation

dari

Corporation,

t.indakan marqer maka

mereka

dan

berhak

bersuara

4. Hak untuk memperoleh sebagian dari kekayaan

perseroan

jika dibubarkan. Pemegang kekayaannya dibubarkan 5 atas

saham secara

merupakan tidak

pemiiik

langsung.

perseroan Jika

perseroan

maka sebagai pemiiik, pemegang saham

sebagian kekayaan perseroan, sesuai dengan

dan

berhak imbalan

nilai saham yang dimilikinya. Hak ini baru dapat diterima jika semua kreditor perseroan telah dilunasi.

skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


66

5. Hak untuk menggugat pengurus dan pihak ketiga. Bagaimanakah

jika

melakukan

suatu

sedangkan

perseroan

terhadap seperti

mereka

pennurus

perbuatan

yanq

sendiri

?s

pada

atau.

pihak

merugikan

tidak

perseroan,

menqajukan

Corporation

untuk

ini memberikan hak kepada pemeqanq

menggugat

ketiqa

quaatan hal

saham

untuk

penqurus atau pihak ketiga tersebut atas

Corporation.

Tindakan ini disebut

dengan

yanq

nama

"shareholders

O Ej derivative (secondary) suit." w Corporation mempunyai. orang

sebagai

kedudukan

badan

hukum

yang mandiri. terpisah

ada dalam 1 inqkungannya,,

yang

sebenarnya dari

termasuk

sahamnya. Tetapi jika ada suatu perbuatan yanq perseroan untuk itu.,,

yang

konstruksi

dapat

merugikan

yang

otomatis juga akan merugikan

ppemilik perseoranqan, maka di

dibuatlah saham

pemegang merugikan

dan perseroan tanpa alasan yang jelas

mengajukan gugatan atas perbuatan

sebagai

orang-

hukum yang

mengajukan

perseroan.

guqatan

Tetapi

menolak merugikan

pemeganq Amerika

memunqkinkan kepada

gugatan

saham Serikat

pemegang

orang

tersebut

yang tetap

dilakukan dengan nama perseroan. Derivative (secondary) action tidak dapat dilakukan oleh

pemegang saham minoritas, selain itu jika

penqurus mayoritas,

perseroan yang

telah disahkan oleh

bertindak

dengan

tindakan

pemegang

itikad

baik,

saham maka

derivative (secondary) action juga tidak dapat diqunakan.

skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


67

Pitas ganti rugi yang diterima pemegang saham karena memenangkan (secondary) menjadi kas

perkara

dengan

mengqunakan

action,, maka uang ganti rugi

yang

hak milik pemegang saham tetapi masuk

perseroan.

Sedangkan

untuk

derivative diterima ke

dalam

hiaya-hiaya

yang

dikeluarkan oleh pemegang saham selama mengajukan gugatan akan dibayar kembali oleh perseroan. Konstruksi

juridis

seperti

ini,

berdasarkan

kepustakaan yang ada pada saya, tidak pernah dibahas oleh penulis-penulis

tentang

F T „ Disamping

memuat mekanisme derivative

(secondary)

KUHD

pun

tidak

action ini akan

saya kutibkan sebuah kasus yanq pernah terjadi di Amerika Serikat, yakni kasus Conway v. Conners. Margaret Conway and her boyfriend, Dewey Conners, had together bought aliof thestock of Anar Corporation, using her money. Conners then got Conway to borrow $48,000 to provide an invento inventory for Anar Corporation. Later their personal relationship ended, and Conway was told by Conners that she had no interest in Anar. Sometime later she discovered that the Anar stock certificate in the nsme on Conway and Conners had been canceled by Conners and that new certificates had been issued to Conners and a friend. She than brouht a derivative suit alleging that Conners had appropariated corporate funs's to his owm use and seeking his removal as an officer. Conners claimed that she had noright' to bring the suit because she was not a shareholder and she had not made a demand on the Corporation to enforce right, she claimed it. had. The court held that Conway met shareholder test because she was claiming an equitable right to ownership of 50 percent of stock at the time the funds diverted. A demand on the board of directors is not necessary, the court said, when the directors or officers to be sued are in control of corporation, as .in this case.96

skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


68

b. F'ertanggung jawaban pemegang saham. Pada jawab

dasarnya

tidak

artinya

pemegang

saham

hanya

lebih dari jumlah saham

bertanggung

yang

dimilikinya,

pemegang saham hanya bertanggung jawab

terbatas

atas perbuatan-perbuatan perseroan. Pada PT ketentuan ini kita

temnkan dalam pasal 40 ayat 2 KUHD yang

bahwa

"Para

tersebut jumlah

persero

atau

pemegang

saham

mengatakan atau

tidak bertanggung jawab untuk lebih penuh andil-andil itu."

97

Sedangkan

andil

dari

pada

Corporation

dapat ditemukan seperti pada article 25 ayat 1 MBCA

yang

menyatakan bahwa s Aholder of subscriber to shares of a corporation shall be under no obligation to the corporation or its creditors with respect to such shares other than the obligation to pay to the corporation the full consideration for which such shares were issued or to be issued.98 F'ertanggungjawaban merupakan dari

pemegang

saham

ciri pokok yang membedakan PT dan

wadah-wadah

terbatas

terbatas

usaha

lainnya.

ini

Corporation

Pertanggungjawaban

pemegang saham ini merupakan

konsekwensi

dari

struktur kebadanhukuman PT dan Corporation. Sebagai badan hukum,

PT dan Corporation dianggap

mandiri

yang

lingkungannya,

terpisah

dari

mempunyai

kedudukan

orang-orang

sehingga setiap keuntungan

dalam

dan

kerugian

yang diterima oleh PT atau Corporation merupakan hak

dan

kewajiban perseroan itu sendiri. Tetapi pembatasan

skripsi

sekarang

timbul

pertanyaan,

apakah

tanggung jawab pemegang saham sebatas


jumlah

SYAHRUDDIN, DENIES


69

saham

yang

dimilikinya

itu berlaku

mutlak

tanpa

ada

pengecualian atau apakah pemeoang saham dapat hertanggung jawab secara pribadi (personal liability) ?. mengenai hal ini

di Amerika Serikat dijumpai. adanya beberapa

situasi

atau kondisi yanq menyebabkan pertarigqung j awaban pemegang saham

jadi

tidak

terbatas atau.

pemegang

bertanggung

jawab

pribadi. Pada

situasi

tersebut tidak

bentuk

badan hukum dari.

saham atau

Corporation

ada. mengenai hal ini, menarik kiranya

kutibkan sewaktu

pendapat menanqani

seorang kasus

hakim

di

Walkovsky

kondisi dianggap

jika

Amerika v.

dapat

saya

Serikat.

Carlton,. 99

Ia

mengatakan bahwa s The law permits the incorporation of a a business for the very purpose of enabling its proprietors to escape personal li.abi.Jitv (see, e.g., Bartlc? v. Home owners Co.-op., 309 N.Y. 103, 106, .127 IM.E, 2d 832., 833) but manifestly, the priv.iledqe is. not __without its limits, (garis bawah dari penulis) Adapun

situasi

atau

kondisi

yang

menimbulkan

pengecualian terhadap pembatasan tanggung jawab saham

yang

Corporation

sebaliknya sebagai

juga badan

mengakibatkan hukum

pemegang

kemandirian

diabaikan,

secara

disimpulkan adaiah sebagai berikut

1. Dalam hal tuntutan mengenai gaji atau upah; Undang-undang

negara

bagian

di

Amerika

Serikat.

kadang-kadang menetapkan bahwa pemegang saham tidak

akan

bertanggung

upah

jawab terbatas dalam tuntutan mengenai

atau gaji pegawai perseroan. tetapi prinsip ini

sekarang

sudah banyak ditinggalfcan.

skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


2. Dalam hal jika saham tidak dibayar penuh; Jika

saham-saham

yang

dikeluarkan

oleh

sebuah

Corporation tidak dilunasi, maka pemilik saham yang

asli

atau

atau

orang-orang

orang-orang dilunasi

yang menerima

pengalihan

yang tahu. bahwa saham-saham

dapat

bertanggung jawab atas

saham

tersebut sisa

uang

belum dilunaskan tersebut jika Corporation dalam tidak

mampu

membayar.

Adapun uang

ini

untuk membayar kreditur perseroan.

ini

dalam

memutus cerkara

yang

keadaan

nantinya

dipergunakan dipakai

belum

Frasier

akan

Prinsip

v„

Trans

yang

tidak

western Land Corp.

3. Dalam

hal jika adanya pembayaran deviden

sah; Jika dari

deviden secara tidak layak telah

modal perseroan, maka pemegang saham

bertanggung atau

jawab pada kreditur atas

dikeluarkan pada

usaha

pengurangan

penipisan modal perseroan tersebut. Dalam

negara

bagian,

tergantung

pada

tanggung

jawab

apakah perseroan

pemegang dalam

umumnya

beberapa

saham keadaan

mampu membayar pada saat itu, apakah kerugian telah

ini tidak pada

waktu itu, dan apakah pemegang saham telah memberitahukan sumber dari deviden tersebut..

4. Dalam

hal perseroan

tersebut

merupakan

Profesional

Corporation; Seperti bahwa

skripsi

telah dijelaskan pada bab II

sekarang

di

Amerika

Serikat


bisa

tulisan

ini

didirikan

SYAHRUDDIN, DENIES


71

Corporation mengenai

yanq kasus

bergerak

di

malapraktek,

bidang maka

profesi.

pemegang

Khusus sahamnya

bertanggung jawab tidak terbatas pada. pihak ketiga.

5. Dalam hal adanya penyalahgunaan bentuk Corporation. Jika dalam suatu kasus dapat ditemukan adanya usaha untuk

sengaja

menyalahqunakan

bentuk

kemandirian

Corporation dal am pertanggungjawabannya pada pihak ketiga oleh

pemegang

seperti

ini

perbuatan

saham, dapat

maka

bertanggung

Corporation

mengenai

pemegang

terhadap

saham

jawab pihak

untuk

pribadi ketiga.

masalah penyalahgunaan bentuk

hal atas

Khusus

Corporation

ini

akan dibahas secara mendetail dalam bab IV skripsi ini. Bagaimaria

kiranya dengan PT di

Indonesia,

apakah

pemegang saham dapat bertanggung jawab pribadi. atau tidak terbatas ? tulisan

mengenai hal ini boleh dikatakan tidak banyak

yang

membahas

masalah .mi,

karena sudah begitu ketinggalan zaman banyak pasal

bahkan

KUHD

kita

(Old fashion) tidak

menqatur hal-hal ini. Te+api jika

kita

43 KUHD, maka prinsip bahwa pemegang

menelaah

saham

tetap

bertanggung jawab jika ia belum melunasi harga- saham yang diambilnya.,

kiranya

Corporation

seperti yang tersebut diatas.

ini

tidak

sama dengan prinsip yang

tegas menyebutkan apakah itu

ada

pada

tetapi.

pasal

pemegang

saham

akan bertanggung jawab pribadi.

3. Hubunqan harta kekayaan perseroan dengan pihak ketiga

skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


72

Telah

beberapa

kali

disebutkan

bahwa

PT

Corporation merupakan badan hukum. Karenanya k.edua usaha

ini

mempunyai

kekayaan

sendiri

dan wadah

terpisah

dari

kekayaan masing-masing pemegang sahamnya,, Termasuk

dalam

harta kekayaan PT dan Corporation adalah modal perseroan. Kekayaan

sebuah perseroan itu terdiri dari

dan passiva. Adapun yang disebut aktiva ialahs

aktiva

'*"

a. Modal yang disetor; b. Tagihan

perseroan terhadap pemegang saham yang

belum

melunasi sahamnya; c. Tagihan-tagihan terhadap pihak debitur; d. Benda bergerak dan tetap milik. perseroan. Adapun dan

yang disebut "passiva"

kewaj iban-kewaj iban

lainnya

ialah

atas

"utanq—utang

perseroan,

yang

setiap hari selalu berubah, bertambah atau berkurang."^1'" Begitupun

aktiva, setiap hari se»lalu berubah,

bertambah

a ta Li. be r ku ra n g = Semua

kekayaan

perseroan

ini

setelah

dikurangi

dengan passiva merupakan jaminan pada pihak ketiga melunasi lainnya.

utang-utang atau kewaj iban-kewajiban Sebagai

badan

hukum,

PT

dan

dalam

perseroan Corporation

bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang d i 1 akukannya. Apakah mandiî harta

ada

pengecual .ian

dari

pertanggungj awaban

PT dan Corporation ini sehingga kekayaan

kedua

wadah

usaha

ini

pelunasan saja

dari dapat

dikesampingkan ?, jawabannya tentu ada, Adapun penjelasan mengenai pengecualian-pengecualian tersebut telah dibahas

skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


73

dimuka

sewaktu membahas pertanggungjawaban pengurus

dan

pemegang saham.

Subekti, A n ^ a PerJ&nj ian, cet. VII, Bandung, 1985, h.158. 59

" R.

Subekti

dan R .

Tjitrosudibio

II,

Alumni,

o p.cit.,

h .16. ^"'Rutfhi F'rasetya, op._cit. , h.128. ^ W i r y o n o Projodikoro, Huku m_Perkumpu 1an__Perse roan dan Koperasi di Indonesia, cet. Ill, Dian Rakyat, 1985, h .7 4 ,

cit,

'‘‘"Arthur h.355.

D . Wolfe dan Frederick J. Naffziger,

6'-,John D. Donnel , A. James Barnes, dan Michael Metzger, op. c it., h.437.

p p..

B«

^ H e n r y Campbell Black, M., op._cit., , h.1083. ^^HMN. Purwosutjipto II, op. cit ■ , h .149, L,L Wiryono Projodikoro, op... cit. « h.76. 6 7 ,I_bid_. , h.78. 68

John d. Donnell, A. James Barnes, dan Michael Metzger, __,cit.

B.

’ ^ R u d h i Prasetya , op -.__c.it „,, h .122 . 7

<W -

7 1 ifeM.u_.n h.123.

yn "‘Wiriono Projodikoro, op. cit.. , h,/5 ys' “Rudhi Prasetya , op. c i.t.. , h .75. h .1 2 5 . ^ A r t h u r D. Wolfe dan Frederick J. Naffziger, of).. cij.U* h .369.

skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


76Ib id .

77John D. Donnei, A. James Barnes, dan Michael Metzger, lo c . c i t . 7 8 Ibid. 7 9 lbid._, h .430.

^ W i r j o n o Projodikoro, op. c it. , h.78. slIbid. R'P Oktober,

"Palu Terakhir dari Bustanul Arifin"., Temp o , 1990, h.82,83«

^"■‘Henry Campbell Black, M A . , op_._cit ■ , h.625®^Ronald A. Anderson, Twomeey, o p . cit. - h.692.

Ivan

Fox,

dan

David

8 5 Ib±df.5 h „696 .

. Subekti dan R. Tjitrosudibio II, loc. c i t ■ ^7RonaId A., Anderson,, Twomey , o p . cit* , h.697.

Ivan

Fox,

dan

David

8 B lbid. 8 9 Ibid.u.., h ■ 693.

Of’] R.

Subekti

dan R« Tjjtrosudibio II,

o p ■__ci

h .15. O1

HMN. Purwosutjipto II, q d . cit., h .164.

a r~> '""Arthur h.369.

D. Wolfe dan Frederick J- Naffziger,

9 3 I,b.idJSi, h.345.

94 RonaJd

A. Andersor. , Twomey , □£... c it. < h .681.

Ivan

Fox,

d«?n

David

9 5 Ibid,, h .685.

*^John D. Donnei. A. James Baines, dan Michael Metzgar, o _c_it , h .46 5 . ^ 7 R. Subekti d=\n R. Tj itrosudibio II, loc. c i t .

skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


°aArthur c i t ., h.790. ■^‘^Ronalci

D. Wolfe dan Frederick J. Naff iger

A.

Andorson,

Ivan

Fox,

dan

Dav

Twomey, pp. cit. , h.6 8 6 . PurwosLitj ipto II, cJB_._cittJ,__, h.103 i0 2 Ibid.

skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


B A B

IV

PENSAMANAN TERHADAP ASPEK NEGATIF

1. Upava Penqamanan di Ameri’ka Serikat .dengan .Jr'Pngabaian Status.Badan Hukum dari Corporation Prinsip bahwa

dasar

'f'•c•' i

r-i.

M?badanhu.k iina^

a d ->] ah

badan hukum dipandang :*rbaqai k.::~at ..;an b';k'..fr<

• tc-?rpi«;,»^h

dari

crsr,g

p^:-or :>nq

l.ingkunganny’ :-ar. herd i."-.i -vr.- J der i

i..

in •• pod a h Jan hrk im yang

ada! v

>;Hu.•.

ur.tr!-'

ti dak

hv,k.um

dari

pr^moc

saha
bfr’-'t..:,; 3q a •'q

-i'.w. L

h»;k...c;n

ari^

sati.

pribadi

p ?rwu

dan saham

ke.i .stifnewaan

atas

tersebut.

t'idak '• 1 x h dari.

da Jam

mengRluark"in

mRm^p^roIrch

'icrl.^ngqi.ng j awah badan

yang

yano

perbu.atan

Pemegang

jumlab

saham

, hair*

yanr

dim 1 1 ikinya , Corporation „ atr»as * rfrebut

Pada. mutlak

atas.,

disifbiitkan hu ’awab

tidak

pada yang

Rab

•■•••pat IJ I ,

menypbabkar

iidakilah

di»impangi. .sfa

îtuasi.

i^.-r^gang

bprlaku

Spperti.

telah

atau

«.*aham

kondisi

Lv'r iangc m o

pr.ihadij ar tinya tidak 1 e'-batas pada jumlah

yanq di.milik.inya saja, tetapi sampai pada harta.

saharr

kekayaan

pribar inya. Sal ah Sritu pe»ny impangan atau perngec.ua 3ian dari asa.f keman-Mrian

dan pertangounq;nw'b.^r t.prh^taa in<

d ’s^but

denoiin "Disregarding the* cor porat.w entity 11 atau "Piercing t h0 cr3r po ra t*3 v £3i 1 „'f "Disrpgardj ng adalih

the

corporates

entity"

makûdnya

n«ngabaian kosatuan hukum atau kemandirian

suatr

76 skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


77 Corpora hinn

badan hukum, sedanq

forpor-tR

veil"

kemand ir .ian lukum

yang

di angkal:

tersebut kesatu.in corporate

makr>udnya

atau

yang

vail"

bjhwa

me 1 .i.nqkupi Carpor ation d:i trt- obot-

tieolah-ol ah fuiRum

"dalnh

l!Pierc ing

bukan

laoi

mand in „

badan

Corporation

di.pandang

Mengenai

ini Rudhi Pâsetya

~eJi.'hung

sebagai

sphingga

the

sebagai

,!P jere; j.nq

mengatakan

the

sehaqai

berikut ? "F ier;.ing the corporate vîl" vaitu. dalam hal ad any a perbuatan penya 1ahqunaan benlu.k "Legal ent-ity” sedenukian rupa hingga (n-rjuru? sampai ke suatu perbuatan tipu muslihat, maka cadar-cadar 'veil) yang melinqkupi badan hukum dengan tanggung jawab yur-o. tt'rba tas itu meniadi tertemh .is (piercing) , Art '1 *'y ' hi ’anqlr'h r.i=jiteni tancqung _iaw*b !^-rbatr ia/i had.•’in I t rse r.. I ,, ya itu demi k ian |;; j hak ketiga yang men j ad i kc.^ban dapat menui.Iv.t r■• .viung jawab dari hc-rta ki?kay? T' nranc p: ^ '/aiq tersangkut dalam badan hu >•.am i !
hukum

"Disr c-qardinq

the

c.orpor ate

c?ntit.y" at pa.:. "Piercinq the corpurate veil" ini sudah

ada

di Amr-'-rika Ri?rikat *sejak abad ke 1.9. Kanstrukni. hukum j.ni dir ipt^kan

oleh

yur.isprodPnt.i . tahu

mc-slalui

lembaqa

.penn \d i1an ,

yakni

rnelat n.

Adapun di lndont'c )a , êpanjang yang kepustakaan yang ::r>aya

mil iki,

baik

r,aya KUHD

ma^pur yii.rj'.prodens]. hungkam saja mengenai hr 1 ini, Pengadilan

di

Amerika

Serikat

menciptakan

konstr uksi hukum ini adalah s>ebagi langkah urtuk mencegah pr>nyal ihgun’an

bar.tijk

Corporation.

dapat be rupa uuaha tintu k mong hind# r i yang

skripsi

ditetapkan

oleh

Penyalahgur.aar,

ini

ketent uan-kc-.ten tuan

un d a n q -•undanq ,


usaha

untuk

SYAHRUDDIN, DENIES


menyalahgunakan karak ter 1 st.ik ■:■. k "1 jl'iinewa-in yanq dimi 1 Ik i Corporation „

a tan

1:i.ndak.an~'‘ind^ kan

lain

yano

dapat

merugiKan kepen I;i.ng"An masyarakat. Ppppf apan

ka nst ruksi.

hukum

"Disrpqar ding

t.he

corporate entity" atau. “Piercing the? corporate veil" oleh

pengadi 1an-penqadi 1an

di'iakukan

dengan

Ampr;i ka

semena-mena,

Serikat

tapi

dengan

tidak

bi j aksana „

Karena u.nsu r kemandirian dan per tanggung j awaban dari

Corporation

sebagai bada~

hukum

ini

terbatas

tetap

menipakan

suatu asar. Adapun fakta-fakta yang tuasanya dipergunakan oleh

pangadilan untuk melakukan ’’Piercing the

veil"

atau

"Disregarding the c_or porate

corporate

entity"

ar-ala.h

sebag*1.i ber ikut ? .1. .

Menyembuny.ik.an dengan

keadaan

menqemukakan

peni.puan5

t ran-âk

:> i

f a k t a - •f a k t a di

a t a* i p e r b u a t a n - p e r b u a t a n 2«,

Membantu

3- Hanya

pekerjaan

Corporation

yang

merupakan saluran

dalam

yang

yanq

keliru ?

(insider

meI a n q g a r

hukum

bertentangan

sebenarnya adanya

transaction), yano

dengan

I

ainnya .

hukum.

(conduit)., alat, atau

"alter

eqn" dari pemeganq t-aham yang dominan, pemegang ter-»ebut

'->aham

dapa.t berupa suatu Cnrporati.on 1a 1nnya

at:au

(Vit\ n \ \s ja a 1a m ia hi. 4, Merupakan suatu potencvi untuk me rug.1kan pihak at^.u

masyarakat

karena

kekurangan

ki'tiga

modal

atau.

pf'f'Eap'.puran harta kekayaan. 5. Ms 3akukan

perbuatan-perbuatan

lainnya

terci p Lanya per bu.a tan yang me ]anggar

skripsi


yang

memban tu

hukum o leh orang-

SYAHRUDDIN, DENIES


79

orang yang berlindung di balik bentuk Corporation. B■•Tiara umum konst.ruks-.i hukuiti di atas dapat di

k-ag.i

Pinpat (4) kategori. Pid.:?, suatu kasus mungkin

';=ija

dalam

mengand* m g *atu atau lebih kateqorj-kateqori ini..

Adapun

kategori-katogori tersebut adalah sebagai berikut :

a, Gugatan

oleh 'pihak kreditur terhadap

pemegang

saham

(manusia alarniah). Fada pemegang

dasarnya

gugatan

pihak

ketiga

saham, baik manusia alarniah

atau

terhadap

Cnrporation,

timbul sebaqai akibat dari. utanc yang tidak d.ihayar

oleh

p^rsor-oan. Utanq tersebut birr.a timbul sobagai hasil

dari

suatu

maupun perbuatan me 1 awan

perjanjian

tingkatan

yang

"Piercing

the

paling umum, corporate

pr-ngadilan veil"

pada

hukum.

akan

Pada

me?} ak> ika.n

kasu^

tidak

terbayarnya utang ini adalah sebagai usaha untuk m
yang

corporate

per 1u

dibukt.ikan

sehingga

veil" dapat diterapkan di ein.v

"Piercing

the

ad Ia h

sebagai

sebagai

sehuah

berikut : 1 0 5 1. Bahwa

Corporation

penyalur

digunakan

(conduit.)

hanya

atau "Alter

ego"

dari

pemegang

saham dan secara faktuil tidak terpisah atau; ?. Bahwa Corporation tel ah dal am keadaan kekuranqan moda 1 P ada

s a a t kf1ruqi an te rj ad J .

Sel. an ju tnya,,

saya

akan membalvus kedua

elecnen

di.

at.as

secara tr^pisah.

skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


RO

1.

ad=

Pendekatan "-.niter egn" bi-.vrianya ditemukan

kasus-kasus t.ermasuk

yang

pemegang

sahamnya

dalam

sedikit,

disi.nl

indlik perusahaan yang sepenuhnya memiliki

perusahaannya. merupakan

Untuk membukfikan bahwa

"alter

d i h u M i'••‘ .an

e?gou

dari

:?3emen-elempn

si.iatu

pemegang

yarg

perseroan

sahamnya

tersebut

anak

periu

dibawah

ini.

Elemen-elemen tersebut adaiah sebagai berikut a. Terdapatnya percampuran ha^ta kekayaan pemegang dengan perseroan.. misalnya menggunakan dana untuk

mt-*mbayar

utanq pribadi,

saham

perseroan

menggunakan

kekayaan

psr<5ernan untuk tujuan pribadi atau sebaliknya. b, Tidak

mentaati aturan-aturan

har ,is

dilakukan

mengeluarkan menunjuk saham

saham,

pembukuan

rapat.

forma]itas

Corporation,

tidak menqangkat

officers„ atau

dapat

ssbuah

dasar

seperti direktur

; atau

tidak mengadakan

rapat

pemegang

dewan

tidak

membuat

direksi;,

perseroan yang terpisah. E'lemen

Corporation tertutup. Hal seperti ini dapat

ditemukan

Co r por a t ion

bagian te r tut u p

perseroan

ini

merupakan

negara

j ika

kedua

tersebut

di.

diabaikan

yang

California

yang

membolehkan

un tu k t idak

m e 1 a kuk an

aturan-

aturan dasar formalitas suatu Corporation p a d u m u m n y a c:. Adanya

keadaan-keadaan yang menunju.kkan

pe ]aksanaan

kegiatan

Corporation

bahwa

dalam

sehar i -har inya *

Diperlakukan sebagai alat penyalur (conduit)

kegiatan

bisnis atau aqen dari pemegang saham. Salah satu kasus yanq menuniukkan suatu Corporation hany-?

skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


m e r' j p r .^ an

"alte*"

ego"

dari.

pRfn^qang

cahainnya

terdapat

dalam kasus Stap v , Chicago Arpr Tennis Team,, Tnc. Adapun rJu.di.ik nerkar-^ clan putusan peni'Jilan dari kasu-s

tpr-êbut

adal:?> sebagai berikut 5-l{->7 Jo--dan nd Walter Kaiser orqani zed a corporation called T he Chicaoo Act’s Tennis T Rain, Inc. In the name n't corporation, they made a contract with Susan Siap tc p.lay prof rational tern its. She was nev :r paid thr mt. ,-iey called for by contract and she sued the kaisar brothers,, They raised the defense that they could not hr sued because Susan's contract was with the czcrporat ion, She claimed that the corporate entity should be held liable on the contract of the corporation. £>he base this claim on the fact that the brother?:. owned .1007, of the M o c k of th<: corporation and had cont.ribut.eb 100"/, rf the capital of a partnersh ip that wa? ax ma jori ty share hoi der in another corporation that owned the fac i tios , Used !.-y the Chicago Aces corporate o n . fihe further claimed that the Kaisar brothers had had le the funds? of the* partnership and the Chicago Aces in disregard of the separate identity of tje corporation, Th':. Ka.isa.r brother? we^p liable on the cnrpdR.tf entity would be ignored. The close relationship between the brother?;, and the corporal' ion and their control over the corporation and the use of U s funds showed that * he corporation was merely a mask fof their operations and that it would be n. fraud to a I]ow the corporation to insulate the brothers from 'li3.hil.ity for their acts, ad,

Sedangkan mengpnai bi •:t t telah adany~

kekurangan

modal pada saat keruqian terj adi , di.si.ni fokusnya apakah

pemegang

mengan tisipasi membayar suatu

bahwa

perseroan tidak akan

atau

dapat

trarcpc

untuV

ut.ang--ut.ang yang akan timbul nanti „ Corporation

ketentuan berqera.k

saham telah memperkirakan

modal

didiri.kan minimal

d-ilam -suatu

dengan

suatu

bidanq

adalah

J ad i

telah

memenuhi

Corporation,

iâha

yann

jika

tetapi

be~ar-

yan-

diperkirakan jika terjadi keruqian. perseroan tidak dapat

skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


menutupinya ,

maka d i sin i. p^meaang saham

dapat

di tun tut

untuk ^^r +anac.mg •jawab pr ib-sd.i , Di

bcbcrapa nc?gar^ bagio i, bukti kekuranqan

hanya]ah harus

5 u 1ah satu dari elemen-elemen

diponuhi.

pf=1anaqaran the-

entity'’

pen ipuan

atau

u.ntuk menun jukkan adanya

veil" atau

"Disregarding

"

the

pj.fsrc inq corporate:

baaian

seperti

inwnerapkan suatu. bukti kekurangan modal

dapat

be r ta n j g lan q kasus

yanq

dapat diterapkan . Tetapi negara

California ûdah

pembuktian

hukum sehinoqa konstruksi hukum

corporate

modal

untuk

memr-aa-,g

j aw &b p r .iba d i =

Gordon

Ha1

pomoqanq i,n i d a pa t

saham

agar

d i 1i ha t

v. Azteq Brewi-ig, yanq diputus

saja

di

d a 1a rn noqara

hai an Cal ifornia.

b. Gugatan

oleh

pihak ketiga

terhadap

pemegang

saham

(Corporation). Tidak

dapat

diinqkari bahwa grup

(concern)

laîm kita k:i*nal denqan nama knnglomtrat msmpunyai ysng

;.;ukup

Sebagian

m^nentukan dalam kehidupan

besar

perusahaan

ekonomi

yanq oerar.

modr?rn.

mul tina clonal/transnational

merupakan "concern"« Secara q a bun q a n secara

umum konsern dapat diartikan sebaqai

a ta u yuridis

membertuk

s u s lan a n d a r i mandiri,.

pe ru s a ha a n - per'las a ha a n

yang

satu

dengan

yanq

suatu kesatuan ekonomi yang tunduk pada

"suatu yang lain suatu

pinpiran dari peruisahaan induk . (3rup

skripsi

atau

konsern

barus

memen lihi.


dua

k r i teri a

SYAHRUDDIN, DENIES


Y

3 .X t u

r

.1 . k.esaiunn okonomi<=-; Ppri 'fatan

o^panisatofis

jumlah

;amak

r>i?cara

yuri d i , □ leh kar'RnanyR, di Amer i ka Serikat biasanya dnwan direksi atau

officers

kedudukan

perusahaan

yanq

sama d.i anak

ptsrusahaan mungkin

induk

juga

perusahaan.

meineganq

Kan tor

pwr*at

juga dakam satu gedung yang santa.

pRmhent.uk.an anak. ppnr-jahaan di Amerika Bei-ikat pada

iunurnnya

d i negara-negara 1.a in

termasuk

dan

Indonesia

bias»anya didorancj oleh beberapa alasan khusus, misalnya s mungk in

karena

suatu

usaha

barn

tersebut

mengandunq

resiko yanq tinggi dan bersifat sp^ku.1asi , Spbuah ration tetap Hal

ing .in fTtGlakak<:r, uâh^ dal am b i.danq ingin mempprtahflpkan tanggung

i'.i

hany,x

pc?rui:>ahaan karena

dan

pengimpor)

dicapa.i.

dengan

te rusebut

Coroor.Ation a--ing yanq negara

tempat.

tujuan

dan

terkatasnya,

rnembontuk

ar.tuk. me 1a.kukan u ’--aha tersebut. Atau

sebuah

ek<:.poM:ir

dapat

jawab

Cnrpo-

a nr k mungk.in'

bergerak

spbacai

B.'.Bpnr

(npqar a

tersebut menqerv^kar paj.'k yam:! tinggi terhadap

narang- baâng .impor , Corporal ion tersebut 1a 1 u mendirikan -nhu^h

anak

IfvrsrU t ^danakan dndufc

ptMûsahaan

dalam

negara

tuiuan

untu?.- memproduksi barang-barang yang

pkspor diekt-.por,

baranq-barang yang pen ting tetap d iimpor

p e r u . ^ a h a a a n D e n g a n cara ini

biaya

pajak

dari dapat

diteka-'. Bag a im a n &ka h j i ka in du k pe ru.s a h aa n

skripsi


men y a .1.ahgun a ka n

SYAHRUDDIN, DENIES


anak ps?rusahaannya ? , inisa Inya men j ad .ikan anak perusahaan hanya

sebagai

baneka, M l u r ; n

•atau perbuatan-perbuatan akhirnya

merugikan

jraha atau.

inelanggar hukum

pihak ketiga..

Di

"Alter 1a Innya

Amerika

perusahaan dapat d itun tu t untuk bertanggung

atas

per buatan

yanq

di Xakukan

yang

Serikat,

indjk

hukum

pqo",

jawab

oIc h

anak

perusaha a riny a » Adapun

dasar ••dasar gugatan dan eienien-cl emen

yanq

harus d i.buktikan '■sehinqga induk perusahaan dapat d itanti it u n tu k be r tanqgunq jawab pribadi a ta s pe rbu a tan hu k
adaiah

dengan gugatan

sama

pihak

ketiga

terhadap pemegang saham yaog berupa man us ia. a I a nn ah „ Sedangkan terhadap dengan

perbodaan

pemegang pemegang

perusahaan)

saham

an tara gugatan yanq

saham yang

berupa

berupa

yang diajukan

manuîa

alamiah

Corporation

(induk

ter Ie tak pada alasan per tanggung jawab/.mnya .1 J''

Pada pemegang sa ham yang berupa man us ia alamiah? tanggung j a w a b d :i.ine ba n ka n ka re n a pe n g gu.gat den g a n s u a tu c ar'a te 1.a h diêii>atkan

dar i

menimbulkan

karakter Crrpor i-.ti.on

kerug.ian yang dituntut

yang

at 1i ,

tersebuh,

yang

Sedangkan

pada f'^meqanq saham yanq berupa Corporation, alar^n untuk. tanggung

jawab

tersebut adaiah

bahwa

anak

perusahaan

bukanlah merupakan baqian atau sa 1ah satu deparlemen dari. kegiatan

usaha

mereka,

yang

atas

kegiatar

tersebut

menghasilkan sehuah pelanggaranSal ah induk

skripsi

satu

kasus yang mengenai

gugatan

perusahaan ini dapat ditemukan dalam kasus


terhadap Vaughn

SYAHRUDDIN, DENIES


85

v.

Chrysler

bertanqqunq dilakukar

j aw ah

cv’.eh anak perusaha..inny,a dengan

sebagai

k a r© n a

induk

atau perhuatun melangga»"

perusahaan mpmppr 1r-.kuk -Jin anak

induk ci3.ah

Carp,.'*"*"1' Pada kasus ini

g ug a t.

p ro d u s e n

hukum

a 1asan

a ta s

yanq karons

perusahaan

salah satu depar temen atau

tang q u.n g

perusahaan

spo Iah -

divisinya

dan

ba ra n g --ba ra n q

produksinya, Adapun ducluk per »;f:ra dan keputuânnys adaiah sebagai berikut : A Dodge truck war- manufst turpd by the? C hryr-i 3 r Corp. and sold by it toits wholly owned subsidiary-, Chrysler Motors, which in turn sold it to its wholly owned subsidiary;, Dodge? Trucks, Inc., a. retail. truck dealer. The latter changed the front axle: and neglected to tighten th- <-h i r i n g assembly properly alter making the Lhanqr, The truck, war then sold to Clark Motor- Co,, which srld it to We? 1born. Vaughn was injured when the Dudqe truck went out of control because of the Hpfnc t, He sued Chry:lor Corp. >.t deciefended on the- pfount that the truck was not defective when it left the factory ■»nd that the defect had been goner a ted by the act of an in depen den t corpora t ior :in mak ing an a i.ter at ion whic h was both un authori/ed bv and unknown to Chrysler. Judqrnen t for vauqhn . Crri?.iunr-?r protec t.ian rsquires that there be liability ter defective product::. and the maniifaturer can not this liability or. the grounds that it had bt.er caused by a particular' branch of the comp 1 ica.tfd corporate struct*ire that the manufacturer had c r •-t trd for the distribution of its products,

c, Gugatan

terhadap

didirikan

ini

yang

kewajiban

hukum., atau perjanjian.

ketiga dari "Piercing the

'corporate*

biasanya timbul dalam keputusan pengad 1 1 an

pemegang

skripsi

Corporation

dengan sengaja untuk menghindari.

undang-undang, bentuk.

penyalahgunaan

terhadap

saham yanq hukumannya tidak dalam bentuk


veil''

janq ,

SYAHRUDDIN, DENIES


ilustrasi a k a n saya kutxb ssbuah

Sebaq:i

ront.oh,

Vc'kni

seharj i bf'riVut : If a r.1o'-.ed or fami 1y- he?JH corporation a court to ceaê and d*v.-.ist from an owners ran not avoid th® prohibition t.hc:?rnsc?1vr?r.. Evf?h thong h the? court trjrhnicaJ ly be against the- corporation, apply it .j,.lso against the- owners™ 112 Yang

harus

undang, Buatij

d 1per hat ika.n d is '>ni

ada 1ah

j«• ordprprl by activity, the? by doing it. order would a court, would

a pa1 /ah

undanq-

perbuatan hukum atau perjanjian d t e r apk ?n

pad?.

perbuatan oleh setiap orang atau hanya pada

û-:.«tu

Corporation, Jika semaa hal t.-rêbut di terapian pada tiap oranq,

maka

suatu Corporation tidak

p &n e r t-.oan 'iy a

c ar a

dene an

dapat

me*r.yu ru h

menqhindari

pern*=q a n q

''harn

melakukannya

d. Subordinasi (penangguhan) piutang pemegang saham. Bentuk lain dari tanggung jawab pemegang saham yanq di her laku'-’ .an S e r ika t bangkrut k(-?t.ig" .

dalam

banyak

negara

bagian

di

-3d a 1a h b i 1a m a n a s u.atu Corporat ion da 1.a rr

tetapi

juga terhadap

prmeganq

Gah^mny<"«

serart sadar yang dapat menqurangi kumampuan

a'"-An

membayar pihak ketiqa, maka piutang dioahulukan

us tuk dilunasi d a n

pihak J ik

trans.^ksi

pengu ranq &r.

dr..Iam (ir:->i.der tr "iHsac. tion ) , atau

untuk

ke a 6 a a n

dan mempunyai hutanq tidak saja terhadap

ditemukan ad any a bukti. dari stikad tidak baik , di

Amerika

modal

Corporation pihak

piulang

ketiga num.-'nang

saham terhadap Corporation = "eadaan "Shareholder

skripsi

seper ti

in.i

subord ;.oation"

M.(-".anvi yaitu

diseht

peri.nt.ah


Hnncarnomba v-Ar sr.

SYAHRUDDIN, DENIES


P,7 t :.vf-h;?daq

pin tang

pemegani

»•,;

setn 'I.ah

pt'fftbayaran

terhadap pihak ketioa,"1

2.

L e m b a g a _ I z i n . . U s a h a _ d i __I n d o n e s i a

Pada

'a^rrya

ppr^‘'--na'"a^ !;t?rhadap

■•■\= p»k

y 7 di )ndonf??-:\a dapat di hac i dalam dua macarr:

dari

bent;-* .

P p r p a n q a i P a ' ' v - - . ! • y E%r, j

*••e !•??n1v.an

j i ^. ' âkan

d- .r J pas a 1- pa:,-: 1 di'.iam KUHD .

",

F'.c-rricara dikatakan

niengcru'.i

her tuk

paâ'* 37,

^k r t

Kedua pr-r.cancan an

ia:-.'

ak i.ba k

pt?ng<..-m-.tmar

âr.

me lakukan

aO -..,-arta

IT

'fiW'kti.1 . mpa-r.-t

•- . o k *^ 1 - . rr

■'.esda-' n

aebeaar

dibaha.E

sewoktu

p p r - f i i oan

dan

ben t a k penqaman

skripsi

yano

a 'Tap*?k-aapek

m0 1 a.ki akan 757

membaharv

d i .1aku!- an

pada

PT

da!iam F a b

lembaga

i v- ' i n

u s a ha. d i d a t

terhadap

• » t ».i

d a r .v m n d a l p y a ,

k.et.iqa

dan

anaqi.ir;<”'

•-.!■•:?a h a

hubunrsan

P"I . a Ia t

pendi r ian

keg ia t a n

pihak

kedua .

dan

--a ba q a i

T ■.•(a?i<:jt-:an pa,••-<.3. 47 ays* 2 tnritana

p e n q i t r u . j i.k

Adapun

me?mu a t

ten tang per-âd,.1an

*r.r had a;.) aspek. net . '.i *• telah

Conn:' \ti(.i-s.

39

pond a f tar an

P -am â.haa a n m*.•?r,gen a .1 per a n a.i pas a 1--pa ^ a 1 •.• |a T^rpufia: ian

mrTir ^gah

Pa~al 37 mernuat tentano j.

kt-: \ ..>l a iao

dap^t

mGrupqkr"'

Mente" v I.’;-??u’-xk mar* 3 pasâ 1

pe*-.q^âhari

ten tang

ja:'r ;irn^ <

c 1.e?h KUHD :m tt.k

timbi.ilrva a apwk now -’tif :lari PT * >.

'•'1.IHD-

a'-at ?, 50 dan

a Iat ppnqamar'art yanr ; d

1t-:nu-

v^nq

at^j

I eh

ynq d i.";dakan diiuar dari k'itG:.t:.an paâ-s'l -pan.'

E-iab

nr- At:' f

j u. n a

p p n o i ; o j.a

F1T

tpi^.h dfvnqan

III. d i ka t a q o " ' i !•an

' <ar"Pna

her- 1 u k

yano

aspek.

nepat.i.^ d a r i


p*-' rt ama

PT

da r i

tel

^h

d a l am a

\

at

turufc

SYAHRUDDIN, DENIES


BB

d.ibaha-?

pada.

b»=>1..imny3 ?

bab-bab

rnpnni’.i >nq u;i u'iq

p*?mbahasan

maka

untul<

tidak

"a 1am Sab IV ini. saya

hanya

akan membahas lefrhaga izin us^h,- saja. Vanq lembaq^

selalu mrnjadi pc?r tanyaan bagi. saya

izin

d imakv.ud Nonqri

usaha

denqan ^

.ini

j 7 .in

adalah

usaha

sp :

ôb^nsmy-r

lersfi’but,

Raja

izin usaha ada.l :\i: ivin yanq diperlukan

untuk

kstent .an* Uv-ton tuan 1934

yanq

Menurut

men j a 1ankan atau me 1aksanakan keg .iatan usaha

tahun

mengpna,i

berdasarkan

Bedr i.j1req 1pmen terings

Stb.

1938

no =

68

Ordonant.i cv

beserte

prraturan

pe1aksana&nnya. bedr- ij fsrrg 3.emen terinqs no.

68

Ur don an tie 19^4 St f «

adalah suatu ordona:" tie

pernsahaan

yanq

menqatur

baik mengenai pendi r.ian baru,

sebaq- i.nya .

Por •"»tur .-\;n

ber Jaku =

Adapun

peraturan pe?]akv-anaar.

tersebat

diatur

d a ’ar b---r - f : L

kf'vDL
t:,

m-- •?itj

nr'> 'luran

Jan --’t-r

ordanantie baik

berupa

tu’ûpa instruksi-.ir::M:rukr-i *

pr?

Msr-tcr.i

tentanq

per ].1
ir.i .ârrpa i saat ir ’

J93B

pe 1aksana RI

no,

'tersebut

ada 1.ah

Kep-- 16S/MK/IV/2 /1974

SK

tentanq

Per i z nar Usaha Peû'iahaan Asuran--->i J .i.wa d i Indon^ci a . Maksud ps?merintah menaeluarkan ordonantie

terv-^hLit

ad^l.i i ; 1. A ar,r pnmerintah dapat mongawasi

peru.sahaarv-pRrusahaan

dp.'-gan tiudah. 2. Aqar

pemeri.ntah dapat. meirberikan

dikiranya

skripsi

dianqgap

syar at- syar at

periu. di pu.nyai


oleh

yanq

pe rusaha an -•

SYAHRUDDIN, DENIES


perusahaan

sesua

i

d^noan po Iitik

in t.ah

d.isuatu

was-.tu „ Aqar S;..a1 \; . PI dapat me n. ■■* l,o. kc/q iat an usabar :ya PT

tersebut haruslah

;".Bpada

pemprintah.

t;' i n n

aoaha te-jrlebih

dan

merupakan syarat mutiak bat:i k*?giatan usaha baik PT <

CV,

Firm*.

sangat

da.hu lu

pen Lino

maupun

Izin usa ha ini

maka

Izin usaha ini bi.asanya

diperlukan

untuk

usaha—usaha yang besar. Adapun usaha

baq.i

yang

1u as P

m a ksi.\ d pe m r r in ta h m e n c a n t.u m kan sy a r a t suatu PT sebf^na^nya ditujukah y an q

kspentlngan

masyarakat,

ppnqpf l^sa‘-kan (nnri.ig ikan

pa d a

1ingkur.-Jian

m..-,syarakat

d a s a rn y a

lan tu k

m.isalnya Mdup

untuk

menregah

nant irya

disr?k itas- ismpat usaha

modal

diadakannya

mini ma I

syarat

mpnyebutkan sebagai i. Agar sek tar

PT,

u*:-.-ha

ini

rlsri

K.etent.uan

Msng^nî

tujuan Anwar 11 c'

Chairul.

berikut :

pemerintah dapat mengadakan

pf^nqarahan

sektor-

visa ha yang akan di 1akukan . Bi 1a. spkto^

pemasarannya tidak

izin

suatu

akan

atau

spgi pr-rtnoda ian karena kJHD tidak menc: an turnkar tervtanq

tujuan

m e 3.in d 11n q i

untuk

yang

i 7. in

dirasakan sudah jen.uhH

maka

dimana

pemer i.n t sh ke I esuan

al.an mpmbt?r i j iin usaha baru --phi nqga

dari perusahaan yang sudah ada dapat dicogah. 2 „ dapat rnprtr tukar. per^ysr-- I \n modal minima? yanq d irri Iik i

<:d1e h

pe ru s a hia a n y a n q

ad any a 3nmbaqa i 2: in usaha in i kr?tr.-nt.uar pasal. 50 dan

skripsi

be r s a n q ku ta n .

harus d e n g a ri

maka maksud d:i adakannya

KUHD sudah dapat.


terpenuh.i.

SYAHRUDDIN, DENIES


90

Dan ini berarti pihak ketiqa akan lebih terjamin dalam berhubungan dengan PT,, karena terjadi modal atau harta kekayaan yanq tiu.kup didalanr, Pf .i 1A 3 - Pemerin tah dapat msncsgah adanya kemunqkinan pers-aingya n g d a pa 1: me 1&ma h k a n p?f?n g i.is a ba n a s .ion a .1

an

(nis a In y a

apabila pengusaha nasional sudah mampu untuk melakukan us^ha

da 1am suatu sektor, maka pemerintah tidak

akan

member.! izin usaha terhadap pengusaha asinq/ pengusaha bermodal asing„ Mengenai u.s a ha ,

in i

d i lakukan

fais a

o Ieh

keg ia t annya

te rs e?bu.t. member j

berwenang

da ri

perusahaan

de pa r te m en

usaha

ada Iah

member i

izin

u.s a I"!a

yang

ke g .i.a ta n

tersebut.

depar'tsman

adaiah Menteri

m a su.k izin

yang

d i Ii ha t

masuk

i z in

memberi

siapakah

iiisa 1nya

perdagangan . Perdagangan.

mak a

yang

Kalau

usaha

mak a

y anq

pe r in d u s t.r ia n, lien teri

ka 3.au

Perindustrian

dan

sebagainya =

Badan

^ ,0R u d h i Prasetya, "Upaya H u k u m , F o r u m K e a d i 1a n , N o .

c i t ■,

-^ A rth u r h-304. i u b Ibid.?,

T w o m e y t,

....' - • A r t h u r

skripsi

Wolfe

dan

Frederick

Psnyalahgunaan 1.99.1, h „SB „

J. N a f f z i g e r , ,

D[3,.

h.2?7.

' R o n a 1d A= ftNderson, o p v c i t .. hu647»

1 TjQ ci.t*--

D.

Mencegah 28, M a r e t

D,

Wolfe

dan

Ivan

Fox,

Frederick

J.

dan

David

Naffziger,

P.

pp.

h „3 2 0 .


SYAHRUDDIN, DENIES


9.1

1^ E m m y Pancjrr ibuan Simar ji;ntak , Hukum..>\Q.D^Fr_n? Penataran Hukum Konsern, Yagyakarl'.a, .1991, h.i. ‘‘Ârthur h.298,

D. Wolfe- dan Frederick J. Naffziger,

'*'1^Ronald

A.

Anderson,

Ivan

Fox,

dan

David

op.

P=

Twomey , op ._c it ± n h »648 . 11n

'Ârthur r it ■, l~.303 . 1

bM -.:

D. Wolfe dan Fn?drric..k J. Naffzippr,

op.

h-304,

^ Seti j an.i , __Ha 1. Tentang Pc?ndir lan PT , skripsi Fakultas Hukum UnivRrsitas A.ir 1angga 1977, h.33. dikut.it; dari Raja Nonqc:.iks F'ftun.i uk-pteiun juk Penî.nan Perdagangan dan Pend?. ftar an Hudang/Ruangan d i. J awa ^ imur 3 Yayasan Kost?j aht.er aan Karyawan Kantor Wi. 3ayah Depa.rt.emRn Perdaqanqan Jawa Timur., .1.976 \ h. 17. ^3 bid__._, h «44 , dikutib daari Rudhi Prasetya, hukum daqang, 1975.

Kuliah

“'"^SK. Mrh tp ri feuangar, tangqal 8 Februar.’ 1974, No, Kop .-168/MK/EI /1974 Ten tang ir .in usaha bagi perusahaan Asurani'i .j;iwa di Indonesia dalam pasal 2 dit.ent.ukan : a. PT yang men j a] ankari usa ha asuransi liwa harus mempunyai modal yanq harus d.’.set or :srcdik.i t-dik itnya Rp - 1.00 .000. 000. b. Dar dari modal tersf?but di.tempatkan dalam deposito seb^sar Rp, .10 „000 -000. pada sal ah satu bank mi I ik neqara dalam rc-?keninq nama iif?nt«?ri Kpusnqan c:q. perusahaan asuransi. j iwa y-'ing bersangkutan. .

skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


B A B

V

P E N U T U P

1 . Kesimpulan

a. Dari uraian dalam

Bab II

dapat

ditarik

beberapa

kesimpulan, yakni : 1. Bentuk usaha PT di Indonesia dan Corporation Amerika

Serikat

merupakan

bentuk

usaha

di yang

identik satu sama lainnva. 2. Pada dasarnya syarat-syarat umum untk mendirikan PT

di

Indonesia

Serikat tidak seqi

dan

Corporation

di

Amerika

iauh berbeda. Perbedaan hanya dari

konsekwensi

yuridis

dari

syarat-syarat

tersebut. 3. Untuk

lebih

mempermudah

perbandinqan

proses

Corporation,

pemahaman

PT

dan

maka proses pendirian kedua

wadah

usaha

tersebut

skema.

Adapun

dapat skema

pendirian

-tentang

dituangkan tersebut

dalam

adalah

suatu sebagai

berikut s

92 skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


SKEMA PERBANDINGAN PROSES PENDIRIAN PT DAN CORPORATION

PT

CORPORATION

IPendiri PT membuat akta Ipendirian PT serta angigaran dasarnya, yanq di Idalamnya dimuat siapa |yanq bertindak sebaqai |pengurus

I IPengurus Ingesahan IPT serta |nya pada |kiman

IPromotor melakukan perbuatIan-perbuatan hukum untuk Imempersiapkan apa-apa yang Idibutuhkan oleh Corporation )pada saat beroperasi nanti I

I

memintakan peakta pendirian anqqaran dasar Menteri Keha-

[PT masih berstatus ba|dan hukum tidak sempurina

IIncorporator menandatangani [articles of incorporation (yanq didalamnya dimuat siapa (yang bertindak sebagai pengIurus

IIncorporator mendaftarkan larticles of incorporation Ipada Secretary of State

I IAkta pendirian serta pe Ingesahannya didaftarkan Idalam reqister umum Iyanq disediakan dikeoa— Initeraan Penqadil^n N*a-|qeri d.i.temnaf keaHuHukan JPT tersebut

(Corporation berstatus Ihukum sempurna

I I I I

I IPenqurus menqumumkan lakta pendirian PT rialam IBerita Negara RI

badan

IPenourus melakukan pendaftar— Ian di kabupaten (County) ternIoat kedudukan kantor pusat jCorporation

I I |PT berstatus badan huIkum sempurna

skripsi

I Penqurus melakukan pengumumIan oendirian Corpiration di Ikoran-koran lokal tempat keIdudukan hukum Corporation


SYAHRUDDIN, DENIES


94 bn Dari uraian-uraian dalam bab III dapat

disimpulkan

sebagai berikut : 1. Azas kemandirian dan pertanggungjawaban terbatas pada

Pt

dan Corporation

sebagai

usaha

yang

berbadan hukum dapat

kedua

bentuk usaha ini. tetapi

pada

penerapan

azas

tidaklah mutlak,, pada PT

tertentu

yang menyebabkan pengurus

pribadi atas perbuatan PT,

ada

situasi

bertanggung yang

berarti

azas kemandirian dan pertangungjawaban dari

PT

ditinggalkan.

Serikat, pemegang

selain

Sedangkan

pengurus

sahamnyapun

wadah

ditemui

tersebut

jawab

suatu

terbatas

di

Amerika

Corporation,

maka

bertanggung

jawab

dapat

pribadi atas perbuatan Corporation. 2 a Untuk organ yang

lebih memperjelas hubungan antara

organ-

PT

ketiga

dan Corporation dengan

sekaligus

sebenarnya Corporation

juga

menggambarkan

pertanggung terhadap

pihak

jawaban

pihak

ketiga,

bagaimana PT

dan

maka

ada

■baiknya kalau hubungan tersebut dituangkan dalam suatu skema perbandingan. Skema tersebut

adalah

sebagai berikut :

skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


QlrtrMA

DFPPAMH T NftAKJ

PFRTOMRRJ IMR.TflWflPflW P T

HîW

mRPHRATION

TFRMfln^P PTMAk’ KFTIGA

Pemeaang saham'

Corporation

Pengurus

Pihak ketioa

nariei n p r h u a t a n hukum oaris penuntutan atas oerbuatan hukum

skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


Sedanqkan

terakhir dari bab IV

dapat

diambil

suatu

kesimpulan sebaqai berikut :

1. Denaan

adanya

konstruksi

yuridis

yang

disebut

"Piercina the corporate veil" atau "Disregarding the corporate perlindunaan terjamin

entity"

pada

hukum

terhadap

Corporation pihak

membuat

ketiga

lebih

iika dibandinqkan denqan PT.

. Dilihat dari keberadaan PT dan Corporation mulai dari masa

berdirinya,

saat

pembubarannya,

berat

upava

penqoperasiannya dan terakhir maka terdapat

perbedaan

penceqahan penyalahqunaan dari

Corporation. qunaannva

Pada lebih

PT,

upava

penceqahan

dititikberatkan

terletak pada saat

titik PT

dan

penyalah-

pada

masa

pendiriannva. sedanqkan pada Corporation titik penceqahan

pada

Corporation

berat

tersebut

dioperasikan. . Untuk

lebih

memoerielas

fokus

pencegahan

penyalahqunaan PT dan Corporation, maka hal ini dapat dituanqkan

dalam suatu skema. Skema tersebut

adalah

sebagai berikut s

skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


97

SKEMA

PERBANDINGAN

UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN PT DAN CORPORATION

r Nama bentuk usaha PT

Corporation

skripsi

Masa pendirian PT ■Lembaaa penaesahan Menteri Kehakiman Pasal 36 (2) dan 37 (1) KUHD -Pendaftaran dan penqumuman Pasal 38 (2) dan 39 KUHD •Permodalan Pasal 50 dan 51 KUHD ■Lembaqa izin usaha

Masa operasional

i1 Masa pembubaran

i

■Perseroan ruqi 50V. atau 75V. dari modal Pasal 47 (1) dan ( 2 ) KUHD

■Defective for med corpora tion a. A Defacto corporation b. A corpora tion in fact -Disreqardinq the corporate entity


SYAHRUDDIN, DENIES


ran Melihat F'T-PT, satu

bahwa di indonesia sekaranq banyak berdiri yanq

lain

merupakan

kesatuan ekonomis, sedanqkan sedah

diketahui

bahwa

adakalanya satu sama

pendirian

PT lebih banuak

didasarkan

atas

usaha untuk memperoleh manfaat dari karakteristikanya,

maka

"F'iercinq

ada

baiknya

kalau

konstruksi

hukum

the corporate veil" dikaji lebih

lanjut

dan menjadi bahan pertimbanqan dalam hal hukum

tentana

hukum

tidak

PT di

Indonesia.

penerapan

Karena

saja harus melindungi.

bukankah

pihak

saham tetapi harus pula secara seimbanq

pemodal

melindungi

pihak kreditur PT. Melihat

bahwa sempit atau sedikitnya hal-hal

diatur oleh KUHD, seperti hubungan antara

yang

pengurus

denqan perseroan. hubunaan penaurus denqan pemegang saham oada bentuk usaha usaha PT dan lebih dominannya

peranan anaqaran dasar dalam

aspek

hukum pada suatu PT

menqatur

sehingga

aspek-

mengakibatkan

antara satu PT denqan PT lainnya tidak ada kesamaan penqaturannva, maka perlu adanya usaha-usaha melakukan

penvemDurnaan

pada

KUHD.

untuk

Bukankah

sekaranq ini neqara kita sedanq menggalakkan

usaha

peneqakkan hukum dan penaunifikasian hukum. Jika

dilihat

berdasarkan putusan

skripsi

sistem hukum sistem

penqadilan

Amerika

"precedent", atau

Serikat

yanq

yurisprodensi


yang

menjadikan menjadi

SYAHRUDDIN, DENIES


sumber

hukum

undana

maka

dapat

utama

dibandinqkan

dengan

terlihat bahwa hukum

tersebut

untuk menyesuaikan diri dengan

masvarakat

yana

ceoat,

konstru.ksl-konstruksi seperti

"F'iercinq

sebaqai hukum

the

baru

diciptakan „

disadari

bahwa membu.at suatu peraturan

undanqan

itu

sistem

hukum

kita didasarkan

denqan

juaa menqakui lembaqa

banyak

veil."

yanq

lebih

perkembangan

hasilnya

corporate

memakan waktu

undang-

perundang-

lama

pada

Karena

sedangkan

undang-undang

yurisprodensi„

maka

perlu adanya usaha-usaha yanq dapat mendorong hakim sehinqqa

dapat

lebih

berperan

dalam

melakukan

oenemuan hukum baru atau "Rechts finding." Melihat

bahwa Deranakat hukum kita

beratkan saat

lebih menitik-

uoava penceqahan penyalahqunaan tersebut

pada

Corporation oada saat penqoperasiannya, maka

untuk

melinduncii

didirikan

pada

sedanqkan

lebih

PT

PT

nihak

ketioa

vanq

berhubungan

denaan PT dan menceaah oenyalahqunaan PT semaksimal munqkin.

maka

oenceaahan

alannkah

oenvalahounaan

baiknva

titik

Corporation

berat tersebut

diqabunqkan denaan vana ada pada PT. Jadi baik pada saat dijaqa

PT

didirikan maupun

dioperasikan

oleh suatu Deranakat hukum

untuk

sama-sama mencegah

penyalahqunaannva«

skripsi


SYAHRUDDIN, DENIES


D A F T A R

B A C A A N

Buku

Anderson, Ronald A., Ivan Fox, dan David Business L a w . South-Western Publishing Co., Ohio, 1984,

P. Twomey, Cincinnati,,

Black, Henry Campbell MA., Black Law Dictionary. sixth edition, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota, 1990. Cary, William L ., Cases and Materials on Corporation, fourth edition, The Foundation Press Inc., Mineola, New York, 1969. Donnel, John D», A. James Barnes, dan Michael B. Metzger, Law For Business. Richard D. Irwin Inc., Homewoood, Illinois, 1983. Echols, John M. dan Hasan Shadily, Kamus Inaoris Indonesi a « cet. XIII, PT Gramedia, Jakarata, 1984. Prod jodikoro, Wirjcno, Hukum F'erkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia, cet. Ill, Dian Rakyat, Bandung, 1985. Purwosutjipto, HMN. , F'enqertian Pokok Hukum Daoana Indonesia: Penaetahuan dasar hukum daqanq, jilid I, cet« V, Djambatan, Jakarta, 1985. _____________n Penqertian Pokok Hukum Daqanq Bentuk-bentuk perusahaan. jilid II, cet. V, Jakarta, 1988.

Indonesia; Djambatan,

Prasetya, Rudhi dan A. Oemar Wongsodiwiryo, Dasar-dasar Hukum Persekutuan„ Departemen Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1976. Prasetya, Rudhi, Kedudukan Mandiri dan Pertanoqunqjawaban Terbatas dari P T , Airlangga University Press, Surabaya, 1984. Setijani, Beberapa Hal Tentang Pendirian Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1977.

F'T,

Skripsi

Simanjuntak, Emmmy Pangaribuan, Hukum Konsern. 'F'enataran Hukum Konsern, Yogyakarta, 1991. Subekti, R., Aneka Perjaniian. cet. VII, Alumni, Bandung, 1985. Subekti,

skripsi

R.

dan R. Tjitrosudibio,

KItab


Undang-undana

SYAHRUDDIN, DENIES


Hukum Daaang dan Undanq-undanq F'radnya F'aramita, Jakarta, 1986.

Kepailitan.

_________ , K-itab Undanq-undanq Hukum Perdata. Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.

cet.

XVI,

cet

XIX,

Soekardono, R., Hukum Daaang Indonesia, jilid I, cet. Dian Rakyat, 1983.

IX,

Wolfe, Arthur D. dan Frederick J. Naffziger* The Law of American Business Organization; An____ Environmental Approach. John Wiley & Sons Inc., New York, 1984.

Maj alah "Dicky Menangkis", Tempo. 13 Oktober, 1990. "Pembaharuan UU Perseroan Terbatas ?", nomor 28, 1990.

Forum

"Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa di Warta Cafi. 20 Februari, 1974.

skripsi


Keadilan.

Indonesia",

SYAHRUDDIN, DENIES

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Recommend Documents