ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS
KEDUDUKAN HUKUM BUKTI TERTULIS SELAIN SERTIFIKAT TERHADAP HAK KEPEMILIKAN ATAS OBYEK TANAH
Oleh : DIDIK YUDHA ARIBUSONO NIM : 031324153060
MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA 2016
TESIS
KEDUDUKAN HUKUM
DIDIK YUDHA
ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS
KEDUDUKAN HUKUM
ii
DIDIK YUDHA
ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
iii
LEMBAR PENGESAHAN Tesis telah diuji oleh Panitia Penguji Tesis Pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Pada hari Kamis, 28 Januari 2016
PANITIA PENGUJI TESIS : Ketua
: DR.Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.
Anggota
: 1. Prof.DR.EMAN RAMELAN, S.H., M.S. 2. DR.Deddy Sutrisno, S.H., M.H. 3. DR. Sri Winarsi, S.H., M.H.
TESIS
KEDUDUKAN HUKUM
DIDIK YUDHA
ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
iv
ABSTRAK Disamping sertipikat sebagai tanda bukti hak terdapat bukti-bukti tertulis lain yang dikenal dengan nama verponding, girik, letter C, petok D, pipil, kitir. Surat-surat ini diberikan kepada tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat sebelum berlakunya UUPA tetapi hingga saat ini masih banyak dari tanah-tanah tersebut yang belum dilakukan pendaftaran sehingga belum pernah diterbitkan sertipikat tanah sebagai tanda bukti hak sehingga lazim terjadi bahkan di perkotaan jual beli tanah hanya dengan dasar kepemilikian dari penjual adalah berupa kutipan letter C atau petok D, padahal surat-surat tersebut bukan sebagai tanda kepemilikian hak tetapi hanya sebagai bukti tertulis pembayaran pajak. Peralihan hak dengan cara yang demikian memberikan peluang besar untuk timbulnya sengketa pertanahan dikemudian hari jika seandainya pihak penjual tanah memiliki iktikad tidak baik. Salah satu sengketa dibidang pertanahan yang kerap muncul adalah sengketa karena adanya 2 (dua) bukti tanda kepemilikan atas obyek tanah yang sama dimana satu pihak memiliki sertipikat dan di lain pihak memiliki bukti-bukti tertulis diluar sertipikat seperti verponding, girik, letter C, petok D, pipil, kitir terhadap obyek yang sama sehingga menimbulkan sengketa dan kesemuanya bermula dari pertanyaan tentang siapakah yang lebih berhak atas tanah tersebut. Dalam tesis ini penulis memfokuskan pada bukti-bukti tertulis selain sertifikat beserta penyelesaian sengketanya. Sasaran yang hendak dicapai dalam tesis ini adalah eksistensi bukti tertulis diluar sertipikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas suatu obyek tanah dan Sengketa pertanahan yang bersumber dari adanya bukti tertulis selain sertipikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak dan penyelesaiannya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa bukti tertulis selain sertifikat masih diakui eksistensinya yaitu melalui Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan bahwasannya tanda bukti hak lama seperti petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 merupakan bukti kepemilikan tanah atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA tanggal 24 September 1960. Sedangkan mengenai sengketa yang bersumber karena adanya 2 (dua) bukti tanda kepemilikan atas obyek tanah yang sama dimana satu pihak memiliki sertipikat dan dilain pihak memiliki buktibukti tertulis diluar sertipikat seperti kutipan letter C, girik petok D dapat diselesaikan melalui upaya 2 (dua) mekanisme yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan melalui mekanisme diluar pengadilan (non litigasi) Tentu saja apabila kita melihat aturan beracara di pengadilan dan kondisi yang nyata dari pengadilan di Indonesia maka opsi penyelesaian melalui pengadilan harus dikesampingkan terlebih dahulu dan ditempatkan sebagai pilihan terakhir atau “ultimum remidium” Sehingga penyelesaian melalui jalur kekeluargaan atau non litigasi menjadi opsi utama karena dari segi waktu jelas lebih cepat dan fleksibel serta dari segi biaya lebih bisa ditekan dan dari prosedur jelas lebih sederhana dan yang paling penting penyelesaian tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan hubungan baik diantara para pihak untuk jangka waktu yang panjang bahkan sampai anak cucu. Kata Kunci : Bukti Tertulis, Sengketa, Sertifikat
TESIS
KEDUDUKAN HUKUM
DIDIK YUDHA
ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
v
ABSTRACT Beside certificate as evidence to prove rights there are another written evidences known as verponding, girik, letter C, petok D, pipit, kitir. These letters are given to lands that undertook the adat law before the UUPA became valid, but until today still there are many lands that have not been registered and become usual, even in cities, to conduct land transaction using only the excerpt of Letter C or Petok D as document that evidents the land ownership by seller, though in fact those letters did not state ownership yet only as written documents of tax discharge. Rights change by this way creates a big opportunity for the occur of dispute on lands in the future if the seller’s party has no good will. One example of dispute on lands that oftenly occurs is the dispute between 2 (two) documents of ownership on the object of a same land where one party possesses certificate and the other possesses written documents out of certificate such as Verponding, Girik, Letter C, Petok D, Pipit, and Kitir on the same object which causes dispute and all of them was based on question of who has valid rights on the disputed land. In this thesis, author focused on written documents other than certificate and the way to resolve the dispute. The target aimed in this thesis is the existence of written documents other than certificate as document of ownership on an object of land and dispute on land which based on the existence of written documents other than certificate as document of ownership and the resolution. The result of the study states that the existence of written documents other than certificate is still avowed through Article 24 of The Government’s Regulation No. 24 Year 1997 on Land Registration which stated that the old form of land ownership documents such as Indonesian petuk pajak bumi(tax on land)/Landrente, girik, pipit, kekitir, and verponding before the valid of Government’s Regulation No. 10 Year 1961 is documents of land ownership on the name of the right’s holder due to the valid of UUPA on 24 September 1960. Whereas, on the dispute that comes from the existence of 2 (two) ownership documents on the same land/object where one party held the certificate and the other held written documents other than certificate, such as the excerpt of Letter C, girik, Petok D can be resolved through 2 (two) kinds of mechanism, they are through Court (litigation) and through mechanism outside the court (non litigation). Obviously, if we pay attention to the rule of the Court and the real condition of Indonesian court, the option of resolving dispute through the court must be put aside and considered as the last option of “ultimum remedium”. Therefore, resolution through peace way or non litigation becomes the main option because based on the time aspect, it is way much faster and flexible, also the cost can be suppressed and the procedure is clearly more simple and the most important from this kind of resolution is that this method is aimed to keep the good relationship between the parties for a long term period, even through generations. Keywords: Written Evidence, dispute, certificate
TESIS
KEDUDUKAN HUKUM
DIDIK YUDHA
ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
vi
KATA PENGANTAR Alhamdulillah, segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT., atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “Kedudukan Hukum Bukti Tertulis Selain Sertifikat Terhadap Hak Kepemilikan Atas Suatu Obyek Tanah” ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dalam bidang Ilmu Hukum pada program studi Magister Hukum Universitas Airlangga. Selain itu tesis ini disusun dengan tujuan agar memberikan kontribusi yang positif bagi para akademisi di Fakultas Hukum khususnya dan masyarakat pada umumnya agar dapat memahami mengenai bukti tertulis selain sertifikat dan sengketa yang ditumbulkan olehnya berikut penyelesaiannnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya, kepada : 1. Prof.DR. Eman Ramelan, S.H., M.S.. atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi selama menjadi dosen pembimbing dan perkuliahan 2. DR. Agus Sekarmadji, S.H., M.H., dan DR.Deddy Sutrisno, S.H., M.S. serta DR. Sri Winarsih, S.H., M.H., yang telah memberikan masukan dan saran pada saat seminar proposal dan seminar hasil tesis. 3. Ketua program studi Magister Hukum Universitas Airlangga Prof. DR. Agus Yudha Hernoko, S.H. M.H. 4. Seluruh Dosen program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu hukum.
TESIS
KEDUDUKAN HUKUM
DIDIK YUDHA
ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
vii
5. Ayahanda Darmanto, Ibunda Maryam Muntaroh, S.Pd, Kakak Hara Hargiyanti+Yudi, adik Galih Ajipinardi, S.E., 6. Bapak Narko dan Bapak Tubi yang telah banyak membantu dalam kelancaran studi dan penyusunan tesis. 7. Rekan mahasiswa Magister Hukum 2013 antara lain : 1. Pak Sudiharto 2. Ibu Wiji 3. Mas Suseno 4. Mas Teguh Ananto 5. Mbak Ika Maulidina 6. Mas Dwi Estu 7. Irsandi Hakim 8. Pak Purnomo 9. Tante Rita Damayanti 10. Tante Irene 11. Guruh Wicahyo 12. Mas Benny Nugroho 13. Ananto Tri Sudibyo 14. Andik 15. Ibu Welly 16. Mbak Ririn 17. Mas Milo 18. Pak Sarwo Edi 8. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu hukum. Surabaya, 28 Januari 2016 Penulis
DIDIK YUDHA ARIBUSONO
TESIS
KEDUDUKAN HUKUM
DIDIK YUDHA
ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
viii
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL ...............................................................................................i LEMBAR PERSETUJUAN ................................................................................. ii LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................. iii ABSTRAK .............................................................................................................iv KATA PENGANTAR ...........................................................................................vi DAFTAR ISI ....................................................................................................... viii BAB I
PENDAHULUAN A. Latar belakang ..................................................................................1 B. Rumusan Masalah ............................................................................5 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan .........................................................6 1. Tujuan Penulisan .......................................................................6 2. Manfaat Penulisan .....................................................................6 D. Kajian Pustaka ..................................................................................6 E. Metode Penulisan .............................................................................9 1. Pendekatan Masalah ................................................................ 10 2. Bahan Hukum ..........................................................................11 3. Prosedur Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum ...............12 F. Pertanggungjawaban Sistematika ...................................................12
BAB
II
EKSISTENSI
BUKTI
TERTULIS
SELAIN
SERTIFIKAT
SEBAGAI TANDA BUKTI HAK KEPEMILIKAN ATAS SUATU OBYEK TANAH .................................................................................15 A. Bukti Tertulis Selain Sertifikat .......................................................15
TESIS
KEDUDUKAN HUKUM
DIDIK YUDHA
ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
ix
B. Eksistensi Letter C dan Petok D Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pedaftaran Tanah.. 34 BAB III SENGKETA PERTANAHAN YANG BERSUMBER DARI BUKTI TERTULIS SELAIN SERTIFIKAT SEBAGAI TANDA BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS SUATU OBYEK TANAH DAN PENYELESAIANNYA .......................................................................45 A. Sengketa Pertanahan .......................................................................45 B. Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah yang Bersumber dari Adanya Bukti Tertulis Selain Sertifikat sebagai Tanda Bukti Hak Kepemilikan atas Suatu Obyek Tanah ...............75 BAB IV PENUTUP A. Saran ............................................................................................... 86 B. Kesimpulan .....................................................................................87
DAFTAR BACAAN
TESIS
KEDUDUKAN HUKUM
DIDIK YUDHA
