ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA S U P III Y ADI

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

HAL-

S KRI P SI S U P III Y A D I

MASALAH PENUTUPAN KANTOR PERWAKILAN PLO UNTUK PBB OLEH AMERIKA SERIKAT : SUATU TINJAUAN JURIDIS M i i- I PERPLji mkaaN UNIVERSliAb AiKLANGGA’ SURAtMVA % i,

/ (>r / n

/Wi-

Fa k u l t a s

hukum

u n iv e r s it a s

a ir l a n g g a

S U R A B A Y A

1991

SKRIPSI

MASALAH PENUTUPAN KANTOR ...

SUPRIYADI


MASALAH. PENUTUPAN KANTOR PERWAKILAN PLO UNTUK PBB OLEH AMERIKA SERIKAT:. SUATU TINJAUAN JURIDIS

SKRIPSI DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

OLEE SUPRIYADI 038311692

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 1991

SKRIPSI


SUPRIYADI


Diuji pada tanggal 1 Juli 1991

Dewan Penguji

Ketua

SKRIPSI

: ABDOEL RASJID, S.H


SUPRIYADI


KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim. Assalaamu alaikum war. wab, Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menye lesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak Hermawan Ps. Notodipoero, S,H#f

yang

telah mencurahkan perhatian dan meluangkan waktunya untuk membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini. 2. Bapak Abdoel Rasjid, S.H.tLL#M,f beserta anggota dewan penguji skripsi saya yang telah menguji dan manberikan saran-saran untuk kesempurnaan i

skripsi ini. 3. Bapak Dekan dan seluruh civitas, akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah banyak 'memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada saya. 4. Saudara Anhari Sulthoni, S.H#f Saudara Muhammad Ahmadi, S.H,

dan Bapak Aryanto dari perpustakaan

UNIC (United Nations Information Centre) yang telah meminjamkan buku-buku literatur dan memberikan bahan-bahan yang sangat berguna untuk penulisan skripsi ini.

iii SKRIPSI


SUPRIYADI


5. Semua pihak yang telah tnembantu saya namun tidak eerapat saya sebutkan nama«nama mereka di dalam tulisan ini. Teristimewa, ucapan terima kasih yang tak terhingga, saya sampaikan kepada yang tercinta dan terhormat Ibu dan Bapak yang telah membesarkan, mengasuh dan mendidik saya dan membiayal saya dengan segala jerih payahnya dan dengan ketabahan dan keuletannya untuk menuntut ilmu pengetahuan. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, segala kritik dan saran'yang i

konstruktif dari semua pihak dengan senang hati saya menerimanya. Semoga dengan rido Allah SWTf skripsi ini dapat mencapai sasarannya, Amin, Wassalaamu alaikum War, wab. i

Penyusun,

iv SKRIPSI


SUPRIYADI


ABSTRAK

Kita sudah sering membaca dan mendengar melalui media massa tentang pengusiran perwakilan diplomatic antara dua negara yang mengalami ketegangan hubungan. Hal yang demikian ini dianggap biasa oleh para ahli dan memang sudah biasa terjadi sehingga kurang begitu menarik untuk dipermasalahkan. Berbeda halnya dengan usaha Amerika Serikat baru-baru ini untuk menutup kantor perwakilan PLO untuk PBB yang berada di New York, Amerika Serikat, di mana kasus ini sempat menjadi polemik bagi para ahli. Masalah penutupan kantor perwakilan PLO ini memang tidak lepas dari motif politik, namun masalah ini dapat juga ditinjau dari segi hukum. Hal ini disebabkan keberadaan serta beroperasinya kantor perwakilan itu diatur pula dalam instrumen hukum internasional, baik kebiasaan maupun perjanjian-perjanjian internasional yang diadakan.

SKRIPSI


SUPRIYADI


DAFTAH ISI

lalaman. KATA PENGANTAR..................................

iii

DAETAR I S I .....................................*

V

E A E : I. PENDAHULUAN............................... V* Permasalahan: Latar Bfelakang. dan. Rumusannya .**.............. .................

1. 1

2, Penjelasan. Judul .......................

9

5* Alasan. Pemilifcaa Judul .................

10

if.* Tujuan Penulisan................ .......

IV

5* Ketodologi ............ .......... •••*..

J 12

6* PertanggiungjawabaiL Sistematika.........

\ 13

II. KEDUDUKAN MARKAS BESAR PBB. DI NEW. YORK DA— LAM. RAHGKA PELAKSANAAN FUU.GSINYA'SEBAGAI--ORGANISASI INTERNASIONAL............... ..

14

1.. Kebutuhaai. Markas Besar dan. Kelengkapaji PBB sebagai Organisasi International ....

14.

2. Dipilihnya New York sebagai Kedudukan .Markas Besar EBE dan. Konsekuensi Juridis— nya •••••*•*..•..... ...................

18

3. Kedudukan Perwakilan PLO di PBB: dan Hnfrungannya dengan Amerika Serikat.......

2.1

III. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PBE DEKGAN AMERIKA. SE RIKAT. ...................................

25

1., Hubungan. Hukum. Berdasarkan Piagam PBE •*.

26

2* Hubungan Hukum. Berdasarkan, Headquarters Agreement ..................... ........

33

v SKRIPSI


SUPRIYADI


IV.* PENYELESAIAN. MASALAH PERSELISIHAN..' ANTABA. PBE DENGAN. NEGARA. TUAN. RUMAH MENGENAI MARKAS BESAB P B E . ....... ............... 1.. Tinjauan. dari Segi Headquarters Agree ment ................. .... .... . 2* Tinjauan dari Segi Hukum. Per Jahjiaii In ternational ................. . V* PENTOUE....................... ........ I* Kesimpulan.......................... .. 2* Saran ............................... D A K A R BA.CAAN LAMPIRAK - LAMP.IRAN li. Headquarters Agreement of the United Na tions 2. Convention, on the Privileges and Immuni ties of the United Nations 3, Resolusi Majelis Umum PBB tentang Pales— tina (Resolusi Pembagiaa); if. Piagam. Nasional Palestine 5. Resolusi Majelis Umum. PBB nomor 3236 (XXIX), 6# Resolusi Majelis Umum. PBB nomor 3237 (XXIX) 7. Resolusi Majeli6 Umum PBE nomor A/RES/ 42/210 8. Report of the $ecretary-G.eneral l6 March 1988 9. Letter dated 11. March 1.988 from the Attorney General of the United States of America, to the Permanent Observer of the Palestine Liberation. Organization, to the United Nations 10* Letter dated 11 March 1988 from the Acting

SKRIPSI


SUPRIYADI


Permanent Representative of the United States to the United Nations addressed to the Secretary-General 11. Letter dated 11 March 1988 from- the Per manent Observer of the Palestine Libe ration Organization to the United Nations addressed to the Secretary-General 12* Letter dated 13 March 1988 from, the Se cretary-General addressed to the Acting Permanent Representative of the United States to the United Nations 13. Resolusi Majelis Umum PBB nomor A/RES/ 42/ 230 14. Advisory opinion dari Mahkamah Interna sional tanggal 26 April 1988

vii SKRIPSI


SUPRIYADI


M I L 1 u g

A. B

^

PERPUSTAivAftr^ "UNIVERS1TAS A l K L A f s u t . A "

SURABAYA P E N D A H U L U A N

1. Permasalahan

-- -----

Latar Belakang dan Humusannya

Masalah Palestina yang merupakan inti dari dasar sengketa antara Arab dan Israel adalah sengketa atas Palestina antara penduduk Arab dan penduduk Yahudiyah yang kedudukannya serasa berhak atas negeri itu dan berusaha untuk menguasainya dan mengembangkan kehidupan 1 nasionalnya. Sejak jaman dahulu wilayah merupakan faktor penting bagi suatu bangsa. Maka tidaklah tnengherankan apabila Arab dan Israel saling memperebutkan wilayah Palestina itu. Secara geografis, Palestina terletak antara Mesir dan benua Afrika, Barat Daya benua Asia, dan lautan Mediterania. Oleh karena itu, Palestina merupakan titik temu tiga benua, yaitu benua Asia, benua Afrika dan benua Eropa. Dari posisi yang vital inilah menyebabkan bahwa Palestina sepanjang masa merupakan "a center of conflict for thousands of years”, yaitu merupakan pusat

^Kirdi Dipoyudo, Timur Tengah dalam Pergolakan. CSIS, Jakarta, 1982(selanjutnya disinglcat Kirdi Dipoyudo I), h. 116. SKRIPSI

1 MASALAH PENUTUPAN KANTOR ...

SUPRIYADI


2 konflik selama ribuan tahutt.

2

Dengan dibukanya Terusan Suez pada tahun 1969/1870, dan ditemukannya sumber*sumber minyak di seluruh kawasan Timur Tengah pada permulaan abad ke 20, beserta bangkitH nya nasionaliame Arab dan dunia Islam, maka Palestina, 3 merupakan incaran bagi negara-negara besar* Akibat berdirinya negara Israel yang zionis pada tahun 1948 dan merupakan negara "cangkokan" zionisme internasional di tengah-tengah dunia Arab/Islam, maka rakyat Palestina diteror dan diusir dari tanah airnya. Jutaan rakyat Palestina kehilangan rumah dan halamannya. Sejak tahun 1948 itu telah berkali-kali timbul perang Arab Israel: a. b. c. d. e.

Yang pertama pada tahun 1948 Yang kedua pada tahun 1956 Yang ketiga pada tahun 1§67 Yang keempat. pada tahun 1973 Yang kelima pada tahun 1982, sewaktu Israel menyerbutke Libanon. Biarpun pecah dan tersebar dalam pengasingan di-

berbagai negara, orang-orang Arab Palestine tetap merasa terikat dengan negara asal mereka dan merindukannya.

2 Ceramah tentang Masalah Kampuchea dan Palestina oleh Roeslan Abdulgani dalam rangka Wisata Ilmiah Jakarta FH Unair 1987, 17 Pebruari 1987, h. 4. 3Ibld. I Îbld.

SKRIPSI


SUPRIYADI


3

Mereka merasa dirinya sebagai orang Palestina, yang pada suatu ketika akan kembali ke tanah air mereka* Biarpun merana, nasionalisme Palestina tetap hidup ddn lambat laun berkembang lagi, terutama setelah di kalangan mereka muncul pemimpin-pemimpin baru yang menjadi perintis gerakan nasional Palestina. Mereka ini memperjuangkan pembebasan negeri mereka dari kekuasaan Israel dan dalam rangka itu berusaha mengobarkan semangat nasional dan 5 menyusun suatu kekuatan sosial. Dengan maksud untuk membebaskan mereka dari kekuasaan Israel, maka pada tanggal 2 Juni 1964 mereka dengan dukungan-dukungan negara-negara Arab menyelenggarakan suatu konggres wakil-wakil rakyat dalam membentukforgani sasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai pimpinan penggerak kekuatan-kekuatan rakyat Arab Palestina untuk melancarkan perang pembebasan, sebagai perisai hak-hak dan aspirasi-aspirasi rakyat Palestina dan sebagai jalan kemenangan.^ PLO tidak hanya terdiri dari kaum gerilyawan bersenjata, tetapi juga dari perhimpunaii para dokter, para ahli hukum, para guru, kaum buruh, para cendekiawan dan mahasiswa. Rakyat Palestina terkenal sebagai rakyat yang

^Kirdi Dipoyudo I,, op.cit.. h. 121* 6Ibld.. SKRIPSI


SUPRIYADI


4

berkemauan keras, berpendirian teguh, berintelek, trampil, berwiraswasta dan religius. Berkat rapinya organisasi mereka dan semangat perjuangannya di medan gerilya, maka PLO diakui oleh Liga Arab dan oleh PBB pada tahun 1974 sebagai "the sole, legitimate representative of the Palestinian people, " PLO juga menjadi anggota gerakan Non blok dan OKI.^ PLO adalah suatu organisasi induk yang mencakup hamper semua organisasi gerilya dan organisasi massa Palestina. Susunannyd meliputi Dewan Nasional, Komite Eksekutif, Tentara Pembebasan Palestina, Dewan Perancang, Pusat Penelitian dan Dana Nasional Palestina. Dewan Nasional Palestina adalah bidang tertinggi di bawah konggres rakyat dan berfungsi seb,agai Parlemen. Selain itu ia juga memilih anggota-anggota Komite Eksekutif, yang berfungsi sebagai pemerintah di bawah pimpinan Yaser Arafat, ketua Al Fatah, Organisasi gerilya Palestina yang paling besar dan o dominan di kalangan PLO. Karena pengakuan-pengakuan oleh berbagai forum' Internasional, seperti PBB, Liga Arab, Gerakan Non Blok dan Organisasi Konferensi Islam, maka PLO adalah berstatus pemerintah yang diakui oleh dunia internasional, dengan Yaser Arafat setaraf dengan kepala negara* hanya

^Roeslan Abdulgani, pp.clt., h. 4. ®Kirdi Dipoyudo I., op.cit.t h. 122-123. SKRIPSI


SUPRIYADI


masih belum berwilayah. Wilayah yang diidam-idamkan adalah Palestina yang kini diduduki oleh Israel,^ Gerakan nasional Palestina mendapatkan salah satu kemenangan yang gemilang dalam perdebetan yang diadakan dalam sidang Majelis Umum PBB tentang masalah Palestina* Perdebetan dibuka dengan suatu. pidano Yaser Arafat pada tanggal 13 Nopember 1974 dan berakhir pada tanggal 22 Nopember 1974 dengan menerima dua resolusi.^ Resolusi yang pertama, yaitu resolusi nomor 3236 mengukuhkan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri, memiliki kemerdekaan dan kedaulatan nasional kembali ke rumah dan milik mereka dan untuk mendapatkan hak-hak itu dengan segala cara yang sesuai dengan asas!

'

1

asas dan tujuan-tujuan piagam PBB. Resolusi yang kedua, yaitu resolusi nomor

3237 memberikan kedudukan sebagai

peninjau tetap kepada PLO pada semua persidingan Majelis Umum dan konferensi-konferensi internasional yang dispon©ori oleh PBB# Kepada negara-negara dan organisasi-organisasi.internasional disampaikan seruan agar mfendukung mereka dalam perjuangan selanjutnya untuk mendapatkan hak-hak nasional itu.1^

%oeslan Abdulgani, loc.cit. 10Kirdi Dipoyudo I, op.cit«t h. 126 „ Htvj J

SKRIPSI


SUPRIYADI


6 Pada kesempatan berpidato itu Yaser Arafat menyatakan bahwa rakyat Palestina sebagai fihak utama dalam usaha-usaha menyelesaikan sengketa Arab Israel secara damai*

12

Tercapainya hak-hak rakyat Palestina yang dilaksanakan oleh PLO sebagai wakilnya, mempunyai peran yang menentukan terhadap perdamaian di Timur Tengah. Hal ini diakui oleh Dewan Ifeamanan PBB pada suatu perdebatan mengenai Timur Tengah pada bulan Januari l976i Pada tanggal 15 Nopemher 1988, Negara Palestina Merdeka diproklamasikan dalam sidang Dewan Nasional Palestina (PRC) di Aljir, Aljazair dan diakui oleh banyak 14 negara di dunia* Dengan status peninjau tetap di PBB# ¥10 mempunyai peran yang sangat besar dalam us aha perdamaian di Timur Tengah. Tanpa PU) yang diakui sah sebagai perwakilan rakyat Palestina di PBB# PBB tidak akan dapat mengadakan 15 diskusi-diskusi mengenai Timur Tengah.

12Ibld. 13Ibld. ^"Palestina, Sengketa Warisan Leluhur", Kompaa 30 Nopenber, 1988, h. VIII. ^■^Naveed Ahmad* "The PalestinaLiberation Organi zation" , Pakistan Horlsoru Vol. XXVIIIf No. 4, 1975, h.lol-

SKRIPSI


SUPRIYADI


7

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan utama didlrikan PBB adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia, di samping tujuan itu adalah untuk mengembangkan kerjasama dan hubungan persahabatan antar bangsa dalam memeeahkan masalah-masalah ekonomi, sosial dan kemanusiaan. Di samping itu, PBB juga bertujuan untuk menjadi pusat dalam merukunkan bangsa-bangsa dalam rangka mencapai 16 tujuan-tujuan itu. Untuk dapat menjalankan tugas-tugasnya dan dalam rangka mengkoordinasikan anggota-anggota PBB diperlukan suatu sistem administrasi tertentu, dan untuk itu diper lukan sekretariat yang permanen. Oleh karena organisasi internasional tidak mempunyai kedaulatan teritorial sendiri, maka ia harus mendirikan tempatnya di wilayah suatu negara.1^ Sebelum sekretariat didirikan biasanya diadakan suatu perjanjian lebih dahulu antara organisasi inter nasional dengan negara yang ditempati. Di dalam perjanjian itu pada umumnya diatur adanya kewajiban semua orang yang *

ada di lingkungan sekretariat untuk mengiormati hukum negara tuan rumah, sedangkan negara tuan rumah wajib

^"Majelis Umum PBB Bersidang Darurat Bahas Penu-* ~tupan Missi PLO", Pelita. 2 Maret, 1988, h. I, ^Henry E t Scherraers, International Institutional Law, vol. I , A #W. Sijthoff, Leiden, 1970, h. 193 .

SKRIPSI


SUPRIYADI


8

memberikan perlindungan kepada mereka beserta sarana dan prasarananya. Termasuk kewajiban tuan rumah adalah mem18 berikan hak kebebasan dan keistimawaan kepada mereka. Demikian juga adanya sekretariat PBB yang berada di New York/ Amerika Serikat, ia didirikan dengan suatu perjanjian antara PBB dengan Amerika Serikat, yaitu. Headquarters Agreement 1947*^ PLO sebagai peninjau tetap di PBB mempunyai kantor sekretariat di New York* Amerika Serikat. Kantor Perwa kilan itu ada dan bekerjanya para pejabat PLO di situ dibawah kapasitas Headquarters Agreement. Oleh karena itu Amerika. Serikat befrkewajlban manberikan ijin dan jaminan kekebalan terhadap Kantor Perwakilan itu beserta para pejabatnya,1agar dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya.

2o

êberapa waktu yang lalu timbul masalah tentang kantor perwakilan PLO untuk PBB tersebut. Pemerintah Amerika Serikat yang didukung perundang-undangan yang disahkan

18Ibid

.

.

IQ ^Konfrontasi PBB dengan Amerika Soal PLO # Merdeka. 29 Maret, 1988, h. 1. 20General Assembly of the United Nations, "Provi$i"Onal Verbatim Record of the One Hundredth Meeting”, Re-* port of the Committee on Relations with The. Host Country: Report of the Secretary ©r-GSnSrarl^ .NewJforl?.,..29:February, 1988 (selanjutnya disingkat General Assembly of the United Bations I) h« 31*

SKRIPSI


SUPRIYADI


9

Konggres, berusaha menutup kantor tersebut; Perselisihan mengenai penutupan kantor PLO tersebut dimulai ketika Konggres Amerika Serikat memerintahkan kepada Menteri Kehakiman untuk menutupnya paling lambat tanggal 21 Maret 1988. Keputusan itu diambil berdasarkan UndangUndang anti teoritis yang telah disahkan Konggres sebelum! nya, Masalah ini sempat menarik perhatian bagi berbagai 21 pihak, terutama bagi para ahli hukum internasional. Dari uraian di atas, pertnasalahan yang akan dibahas sebagai berikut : 1, âgaimanakah kedudukan Markas Besar PBB di New York dan kedudukan Perwakilan PLO di PBB ? 2, Ketentuan manakah yang digunakan untuk mengatur i hubungan hukum antara PBB dengan Amerika Serikat ? 3, Apakah tindakan penutupan itu tidak bertentangan i dengan hukum perjanjian internasional, khususnya i dengan Headquarters Agreement I 9U7 yang telah j

mereka buat ?

2, Pen.jelasan Judul Skripsi yang saya tulis ini berjudul "Masalah penutupan Kantor Perwakilan PLO untuk PBB oleh ftmerika

21

”Sekutu Amerika Serikat Menghimbau Washington Jangan Menutup Perwakilan PLO", Suara Karva. 2 Maret, I988, h* I.

SKRIPSI


SUPRIYADI


10

Serikat : Suatu Tinjauan Yuridis 11* Dan judul tersebut dapat saya terangkan beberaps hal sebagai berikut : a. Penutupan : Yang dialaksud penutupan di sini adalah . tindakan menghentikan fungsi kantor perwakilan tersebut, baik secara fisik; misalnya dengan menutup pintu kantor, maupun dengan cara-cara yang lain sehingga kantor, beserta para pejabatnya tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. b« Kantor Perwakilan PLO x Yang dimaksud dengan kantor Perwakilan PLO adalah kantor yang digunakan senagai tempat para pejabat atau utusan PLO beserta sarana dan prasarana yang digunakan dalam menjalankan fungsinya. PLO adalah "Palestine Liberation Organization" yaitu Organisasi Pembebasan Rakyat Palestina sebagai wakil sah rakyat Palestina*

i

c. Untuk PBB : Yang dimaksud dengan untuk PBB adalah bahwa kantor beserta para pejabat yang ada bekerja dan berfungsi untuk berkoordinasi dengan PBB# Ini perlu dibedakan dengan kantor perwakilan. PLO lainhya yang tidak untuk PBB# PBB adalah Perserikatan Bangsa-bangsa, sebagai terjemahan dari "United Nations Organization".

3. Alasan Pemilihan Judul Kita sudah sering membaca dan mendengar melalui

SKRIPSI

i


SUPRIYADI


11

media massa tentang pengusiran perwakilan diplomatik aiitara dua negara yang mengalami ketegangan hubungan. Hal yang demikian ini dianggap biasa oleh para ahli dan i

memang sudah biasa terjadi sehingga kurang begitu menarik untuk dipermasalahkan. Berbeda halnya dengan usaha Amerika Serikat baru-baru ini untuk menutup kantor perwakilan PLO untuk PBB yang berada di New York, Amerika Serikat, di mana kasus ini sempat menjadi polemik bagi para ahli, Masalah penutupan kantor perwakilan PLO ini memang tidak lepas dari motif politik, namun masalah ini dapat juga ditinjau dari segi hukum. Hal ini disebabkan keberadaan serta beroperasinya kantor perwakilan itu diatur pula dalam instrumen hukum internasional, baik kebiasaan maupun perjanjian-perjanjian internasional yang diadakan. Oleh karena saya sedang dalam proses pendalaman di bidang hukum, meka tinjauannya sedapat mungkin dari segi Juridis. Beranjak dari uraian di atas, maka skripsi ini saya beri judul Masalah Penutupan Kantor Perwakilan PLO

untuk

PBB oleh Amerika Serikat ; Suatu Tln.lauan Juridis.

4. Tu.luan Penulisan Tujuan penulisan skripsi ini adalah s a. Untuk melengkapi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum. b. Uiituk mengetahui apakah tindakan Amerika Serikat

SKRIPSI


SUPRIYADI


M IL IK

‘

p e rp u sta k a a n -UNIVERSlTASAIKLAiNOuA-

n

SURABAYA untuk menutup kantor Perwakilan FLO untuk PBB pada kasus di atas secara juridis dapat dibenarkan menurut hukum internasional.

Metodologi a. Pendekatan masalah: Pendekatan permasalahan dilakukan dengan metode defikfriptif angiitis, b. Sumber data:. Data. diperoleh melalui studi kepustakaan, yang berupa buku-bukuf majalah dan koran serta bentuk tertulis lainnya. c. Pengumpulan dan pengolahan data: Data yang telah terkumpul dinilai, diolah dan kemudian disusun sesuai dengan permasalahan se-ihingga diperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan. d. Analisis data : Berbagai data yang terhimpun dianaligis, kemudian. .dihubungkan dengan teori ilmu hukum dan kenyataian yang terjadi di dalam pergaulan internasional sehingga sesuai dengan masalah yang saya bahas. Data yang telah dikelompokkan, disusun sehingga mudah digunakan sebagai dasar pembahassn masalah.

SKRIPSI


SUPRIYADI


13

6. Pertanggung.jawaban Slstematlka Skripsi ini terdiri dari lima bab. Sebagai pengantar sebelum memasuki bab pembahasan materi, saya jelaskan seperlunya masalah yang akan dibahas. Karena sifatnya yang demikian ini, maka hal itu saya masukkan dalam Bab I. Pada Bab II, saya membahas teori-teori umum Hukum Internasional untuk memudahkan dalam rangka penyelesaian masalah. Sedangkan teori-teori Hukum Internasional yang bersifat khusus, saya bahas dalam Bab III. Hal ini untuk lebih menfokuskan terhadap masalah yang dibahas. Setelah penjelasan aturan yang bersifat umum dan khusus selesai, sampailah pada pemaparan masalah yang , dibahas, yaitu Penutupan Kantor Perwakilan PLO untuk PBB oleh Amerika Serikat, di sinilah masalahnya diselesaikan hal ini saya tempatkan dalam Bab IV, Sebagai penutup, saya akan mengakhirinya dengan kesimpulan dan saran untuk dijadikan pertimbangan. Hal ini saya masukkan dalam Bab V, sebagai bab yang terakhir.

SKRIPSI


SUPRIYADI


BAB

II

KEDUDUKAN MARKAS PBB DI NEW YORK DALAM RANGKA PELAKSANAAN FUNGSINYA SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL

1. Kebutuhan Markas Besar dan Kelengkauan PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Bab III Piagam PBB, telah diteyapkan enam badan utama untuk keperluan semua aktifitas yang harus dilaksanakan oleh PBB yaitu : Majelis Umum, Dewan Keainanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwakilan, Mahkamah In22 ternasional dan Sekretariat, Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang akan 4icapaii* salah satu jalan yang harus ditempuh PBB adalah memberi i

kesempatan kepada para pejabat, wakil pemerintah atau bangsa serta orang-orang yang diundang oleh PBB untuk bertemu, bertukar pikiran, dan bermusyawarah mengenai masalah-masalah internasional, Dengan cara demikian akan membantu mereka menyelesaikan permasalahan yang timbul sehingga tidak terjadi pertentangan atau aalah pengertian terhadap maksud dan kepentingan nssional negara atau bangsa yang bersangkutan.

^Lihat Pasal 7 Piagam PBB,

14 SKRIPSI


SUPRIYADI


15 Untuk mempermudah dan memperlancar maksud tersebut di atas diperlukan suatu sistem kesekretariatan tertentu septa gedung sekretariat atau markas besar yang bertugas dan bertanggung jawab atas terlaksananya berbagai fungsi secara menyeluruh. Adalah hal yang tidak mungkin suatu organisasi Internasional dapat berfungsi tanpa sekretariat dan markas besar y a n g permanen* Oleh karena tidak ada suatu organi sasi internasional-pun yang mempunyai teritorial tertentu, maka organisasi internasional tersebut harus mendirikan 1 23 markas besarnya di wilayah suatu negara. Biasanya sebelum mendirikan sebuah markas besar dari suatu organisasi internasional, diadakan perjanjian internasional antara negara tuan rumah- dengan organisasi • l tersebut. Perjanjian antara organisasi Internasional dengan negara tuan rumah tentang markas besar dari orga nisasi internasional tersebut dituangkan dalam bentuk agreement. Di dalam Headquarters Agreement itulah diatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak pembuat perjanjian. Begitu juga halnya antara PBB sebagai organisasi internasional yang menempatkan markas besarnya di New York Amerika Serikat dengan Amerika Serikat sebagai

2^Henry G, Schermers, V<&1. I. loc.cit.

SKRIPSI


SUPRIYADI


16

negara tuan rumah, Tentang hak dan kewajiban PBB dan Amerika Serikat sebagai plhak-pihak yang mengadakan per janjian internasional ini, saya bahas lebih lanjut dalam Bab III, Pada garis besarnya Sekretariat mempunyai tanggung jawab terhadap dua hal :

\ \

segala sesuatu dalam rangka periyelenggaraan pertemuanyang akan diadakan oleh Majelis Umum dan badan-badan utama PBB lainnya, dan 2, Melaksanakan keputusan-keputusan yang telah dihasilkan oleh badan-badan utama PBB dengan cara sebaik-baiknya.24 1, M . e m p e r s i a p k a n

Sekretariat merupakan organ tetap dan resmi yang bertugas melayani kepentingan masyarakat Internasional, Dia merupakan jnjsat penghubung dan pengkoordinasi, Di dalam organisasi PBB, sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretariat Jenderal, Chase, di dalam bukunya "The United Nations in Action", mengumpatoakan kedudukan seorang Sekjen PBB sebagai seekor laba-laba yang berada di tengah-tehgah sarangnya. Ia merupakan manusia yang paling penting di antara manusia yang berada di delam organisasi Internasional itu, Dalam semua pertemuan ia wajib hadir, baik ia sendiri yang hadir atau diwakili oleh salah seorang pembantunya, la mengangkat para pegawai sekretariat dan memimpinnya.

^^Syahmin A.K Pokok-Pokok Hukum Organisasi Inter na sional, Binacipta, Bandung, I 986, h , 56 ,

SKRIPSI


SUPRIYADI


17 Juga la menyelesaikan semua persoalan organisasi interna sional itu. Piagam PBB mengfrendaki bahwa Sekjen PBB ada lah orang pertama yang berini£iatif penuh untuk mengadakan koordinasi diantara fcrgajn-drgajn yang terdapat dalam tubuh PBB.^ Piagam PBB telah memberikan wewenang kepada Sekjen i

PBB untuk mengadakan tiridakan : 1. Mengepalai seluruh aparatur Sekretariat dan menjadi sekjen dalam semua pertemuan yang diadakan oleh Majelis Umum dan Badan-Badan Utama lainnya, kecuali i

Dewan Ekonomi dan Sosial (pasal 98 Piagam). 2. Atas persetujuan Dewan Keamanan ia mengusahakan sidang Majelis Umum yang akan membahas semua per soalan yang menyangkur ancaman terhadap perdamaiari dan keamanan Internasional (pasal 12 ayat (2) * Piagam).

(

3. Mengadakan sidang khusus atas permintaan Dewan Ke amanan atau sebagian besar anggota PBB (pasal 20 ayat (2) Piagam), 4. Penyelenggarakan semua persiapan sehubungan dengan adanya langkah-langkah yang akan dijalankan oleh Mahkamah Internasional, 5. Memintakan perhatian Dewan Keamanan terhadap segala persoalan dan keadaan yang menurut perriapatnya

SKRIPSI


SUPRIYADI


18

akan mengancam perdamaian dan keamanan Internasio nal (pasal 99 Piagam), 6. Membuat laporan tahunan yang akan diserahkan Itepada Majelis Umum mengenai hasil yang telah dicapai oleh PBB (pasal 15 ayat (2) jof pasal 98 Piagam)’. 7. Menjalankan beberapa fungsi lainnya, sebagaimana •yang dipercayakan kepadanya oleh Majelis Umum dan 26 organ Utama lainnya,

2. Djpllihnva New York sebagai Kedudukan Markas Besar PBB dan Konsekuensi Juridisnva

■

Kota yang ditempati Sekretariat suatu organisasi internasional disebut sebagai "seat" atau kedudukan orga nisasi. Pengalaman telah menunjukkan bahwa tidak ada suatu i organisasi internasional dapat berfungsi dengan baik tanpa Sekretariat dan "seat'1 yang permanen.2^ Biasanya negara-negara menginginkan untuk menerima organisasi internasional berada di wilayah negara mereka, Pendirian markas besar suatu organisasi internasional di i

wilayah suatu negara akan memberikan keuntungan finansial*

26Ibid, h. U 2 .: ^Henry G, Schermers, vol. I, loc.clt.

SKRIPSI


SUPRIYADI


19

Berdiri dan beroperasinya suatu markas besar dari suatu organisasi internasional akan menyebabkan perputaran uang asing di negara itu, sehingga devisa negara itu akan bertarabah besar.

28

Pi samping keuntungan finansial, negara tuan rumah akan menikmati keuntungan-keuntungan lain. Dalam hubuhgannya dengan organisasi internasional itu, negara tuan rumah akan lebih dekat dan lebih mudah apabila dibandingkan(de ngan negara yang lain, Markas besar itu akan menyebabkan kota itu sebagai pusat kegiatan yang berhubungan dengan organisasi internasional, sehingga hal ini akan meningkatkan aktifitas-aktifitas lainnya. Prestise serta perekonomi12Q an kota dan negara tuan rumah juga akan meningkat, ^ Di dalam pemilihan tempat kedudukan markas besar suatu organisasi internasional, ada beberapa hal yang dijadikan bahan pertimbangan : a. Negara tuan rumah harus bersedia menjamiri hakr-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan gedung sekretariat, para pejabat dan pegawai sekretariat, para delegasi serta para peninjau. b, Satu dari bahasa resmi organisasi internasional tersebut digunakan di negara tuan rumah.

28Ibld., h.

SKRIPSI

19^-


SUPRIYADI


20

c. Cukup tersedia gedung-gedung yang diperlukan. Tidak hanya gedung-gedung untuk akomodasi Sekreta riat Organisasi, tetapi juga hotel dan penginapan untuk akomodasi pada delegasi pada pertemuan, para * peninjau, serta para wartawan yang meliputi pertemuan itu. i

d. Cukup tersedia jaringan komunikasi. Hal ini uiituk %

menjamin para pejabat, para delegasi dan wartawan rlapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan lancar* e. Masyarakat dari negara tuan rumah mau menerima kehadiran markas besar dari organisasi internasional.30

'

.

, ,

•

Kalau diamati secara seksama, nampaknya New York sudah memenuhi syarat untuk dijadikan kedudukan Markas Besar PBB. Dengan dipilihnya New York sebagai kedudukan Markas Besar PBB, akan timbul konsekuensi juridis bagi kedua belah pihak. Konsekuensi juridis itu berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi PBB yang menempatkap Markas Besarnya di wilayah jurisdiksi Amerika Serikat dan Amerika Serikat sebagai negara tua rumah. Untuk menegaskan dan menjamin hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak, maka dibuatlah suatu perjanjian yang dinamakan Headquarters Agreement. Di dalam perjanjian itu, ditegaskan adanya kewajiban

30Ibid.

SKRIPSI


SUPRIYADI


21

bagi seluruh orang yang berada di Sekretariat baik sebagai pejabat, pegawai, maupun yang masuk ke negara itu sebagai delegasi ataupun sebagai peninjau untuk menghormati hukum negara tuan rumah, sedangkan negara tuan rumah w^jib memberikan perlindungan dan fasilitas kepada. mereka Kewajiban negara tuan rumah yang lain

adalah raem-

berikan hak kekebalan dan keistimewaan kepada semua orang dan benda yang diakreditasikan untuk PBB, Hak-hak itu diberikan untuk menjamin kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan fungsi organisasi, oleh sebab itu digunakan sesuai dengan tujuan diberikannya hak itu dan tidak dl32 salahgunakan.

3. Kedudukan Perwakilan PLO di PBB Dan Hubungannya Dengan Amerika Serikat Setelah orang-orang Palestina diakui PBB sebagai bangsa pada tahun 1969 dan perjuangannya diakui sebagai perjuangan yang legal pada tahun 1971, suatu sukses gemilang lainnya dicapainya pada sidang Majelis Umum PBB yang membicarakan masalah Palestina, Perdebatan dimulai dengan pidato Ketua PLO Yasser Arafat dan berakhir dengan diterimanya dua* resolusi pada tanggal 22 Nopember 1974,

31lbid.. Vol. II, h. 672.

SKRIPSI


SUPRIYADI


22

Resolusi yang pertama yaitu resolusi nomor 3236 tentang pengukyhan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, memiliki kemerdekaan dan kedaulatan nasional, kembali ke rumah dan hak milik mereka dan untuk memperjuangkan hak-hak itu dengan segala cara yang sesuai dengan asas-asas dan tujuan-tujuan

PBB. Dan

ditegaskan

pula rakyat Palestina sebagai pihak utama dalam usahausaha perdamaiarn Arab' Israel. Resolusi yang kedua yaitu resolusi Majelis Umum nomor 3237 memberikan kedudukan peninjau tetap. kepada PLO pada semua persidangan Majelis Umum PBB,^ Turut sertanya wakil-wakil dari PLO di dalam per!

debatan-perdebatan yang membicarakan masalah Timur Tengah dan Palestina untuk pertama kalinya diakui oleh PBB dengan dikeluarkannya resolusi Majelis Umum PBB homor 3210 pada tanggal 14 Oktober 1974 yang telah memutuskan untuk mengundang PLO di dalam sidang-sidang yang diadakan oleh Majelis Umum PBB. Majelis Umum selain telah memutus kan bahwa bangsa Palestina merupakan bagian pokok dalam \

masalah Palestina juga telah mengakui PLO sebagai satu34 satunya wakil sah rakyat Palestina.

^Cirdi Dipoyudo. Timur êngah Pusaran Strategi Dunia. CSIS, Jakarta, 1982 tsel&hjutnya disingkat Kirdi Dipoyudo II), h. 182. ^Lihat resolusi Majelis Umum PBB nomor 3210*

SKRIPSI


SUPRIYADI


M 1 L I K. PERPbM A A A A N 'U N IV E R S IT AS A 1 K L A N G G A ’

23

SURABAYA Dengan status peninjau tetap bagi PLO, Maje-lis Umum PBB telah raengizinkan wakil-wakil PLO untuk ber*bicara di dalam persidangan yang diadakannya, suatu hak yang awalnya hanya diberikan kepada negara-negara anggota, Selanjutnya Ketua Dewan Keamanan PBB, di dalam mengizinkan wakil-wakil PLO untuk berpartisipasi di PBB dengan <

tidak mengkhususkan peraturan yang digunakan untuk meng-, ambil keputusan itu, telah menjelaskan :

i

... it approved by the council, the invitation to participate in the debate would confer on the Palestine Liberation Organization the same rights of participation as those confered on Member States when they are invited to participate pursuant to rule 37.35 Dari penjelasan1Dewan Keamanan PBB tersebut di*atas jelaslah bahwa PLO diberi hak yang sama seperti negara anggota untuk berpartisipasi dalam persidangan1 yang diadakan oleh PBB dalam rangka usaha memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Status peninjau tidak mempunyai hak suara di-* dalam pemungutan suara, namun mereka mempunyai kesempat' an berbicara dengan para delegasi untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran mereka, Pemikiran mereka bahkan mungkin meyakinkan para delegasi untuk mengambil suatu keputusan tentang suatu kebijakan.

^Naveed Ahmad, op.clt.. h, 28.

SKRIPSI


SUPRIYADI


24

.,, they have some access to the meetings and they never vote ,,. Observers often have the opportunity to speak with delegates and to convey thoughts to them. They may even persuade delegates to adopt a certain line of policy,36 Bagaimanakah hubungan antara Perwakilan PLO dengan Amerika Serikat ? Keberadaan Perwakilan PLO di PBB adalah untuk PBB dan tidak untuk Amerika Serikat. Kantor Peri

wakilan PLO untuk PBB dan seluruh pejabat dan pegawainya berada di bawah kewenangan PBB. Dengan demikian antara Amerika Serikat dengan Perwakilan PLO untuk PBB tidak ada hubungan secara langsung, Hal ini ditegaskan oleh Sekretajîs Jenderal PBB di dalam resolusi Majelis Umum nomor 42/210 B pada tanggal 22 Oktober 1987, sebagai berikut : The members of the PLO observer Mission are, by virtue of resolution 3237 (XXIX), invitees to the United Nations. As such they are covered by sections 11, 12 and 13 of the Headquarters Agreement of 26 June 1947. There is therefore a treaty obligation on the host country to permit PLO personnel to enter and remain in the United States to carry out their official functions at United Nations Headquarters,37

^Henry G. Schenners, vol. I, Op.cit.. h* 73. ^Lihat resolusi Majelis Umum PBB nomor 42/210 B,

SKRIPSI


SUPRIYADI


BAB

III

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PBB DENGAN AMERIKA SERIKAT

Sudah di^jelaskan pada bab yang terdahulu bahwa ^BB adalah suatu organisasi internasional, Amerika Serikat termasuk salah satu negara anggota organisasi tersebut, bahkan dia termasuk anggota asli (original member), yaitu negara yang ikut menandatangani piagam pendirian organi sasi itu. Dalam hal pembahasan hubungan hukum antara PBB dengan Amerika Serikat dapat dipandang dari dua sudut : 1. Amerika Serikat sebagai anggota PBB, sehingga Amerika Serikat sebagai unsur atau elemen organi sasi internasional, maka bentuk hubungannya adalah ke dalam (internal relations). 2. Amerika Serikat sebagai kawan bekerja organisasi internasional, maka bentuk hubungan hukumnya adalah keluar (external relations),^® Hubungan hukum antara negara anggota dengan orga nisasi internasional dapat bersifat hubungan hukipn kedalam atau hubungan-hubungan hukum ke luar terletak pada asal timbulnya kewajiban-kewajiban dan hak-hak.

^^Henry G, Schermers, Vol. I,, pp.cit.« h. 65.

25 SKRIPSI


SUPRIYADI


26

Jika kewajiban-kewajiban dan hak-hak timbul dari konstitusi, piagam atau peraturan-peraturan Organisasi yang biasanya diberlakukan bagi seluruh anggota sebagai elemen organisasi, tanpa terkecuali dan tanpa perbedaant beiituk hubungan hukumnya adalah kedalam, Jika timbulnya kewajiban kewajiban dan hak-hak itu berasal dari adanya per;Jan;)ian perjanjian khusus

antara negara anggota ataupun negara

bukan anggota organisasi internasional, maka bentuk hubungan hukumnya adalah keluar.

1. Hubungan Hukum Berdasarkan

1

Piagam ~EBB

Sebagai negara anggota organisasi PBB, Amerika Serikat, seperti halnya negara-negara anggota yang lain, mempunyai kewajiban-kewajiban dan hak-hak tertentu, Seperti sudah dibahas di atas bahwa tinjauan

dari segi

elemen organisasi intemasional, yaitu sebagai negara anggota, hubungan hukum antara PBB dan Amerika Serikat adalah hubungan hukum ke dalam. Adapun kewajiban-kewajiban negara anggota organi sasi internasional dalam bentuk hubungan hukum kedalam antara lain:

39Ibid., Vol. II, h. 671

SKRIPSI


SUPRIYADI


27

1. 2, 3. 4,

Tidak selalu absen dalam semua pertemuan; Mematuhi putusan organisasi internasional; Membayar iuran anggaran organisasi internasional; Menjamin kapasitas hukum, hak kekebalan dan keistimewaan kepada organisasi internasional dan para pejabat-pejabatnya.40 Tentang pemberian kapasitas hukum, hak kekebalan

dan keistimewaan kepada PBB di wilayah negara anggota, secara rinci diatur sebagai berikut :

I i

a. Negara anggota wajib memberikan fasilitas yang diperlukan PBB untuk melaksanakah kapasitas. hukum* i nya (legal capacity) dalam rangka melaksanakah fungsi dan tujuannya. Sebagaimana pasal 104 Piagam PBB menyatakan : "The Organization shall enjoy in the territory of each of its Members such legal capacity as may be necessary for the exercisejof its functions and the fulfilment of its purposes", Perlu dijelaskan di sini bahwa kemampuan hukum itu ada tiga hal, yaitu : 1. Kemampuan, membuat kontrak atau perjanjian; 2. Dapat memiliki atau melepaskan barang bergerak atau barang tidak bergerak; 3. Sebagai pihak di depan pengadilan.

Îbid., vol. I, h. 66.

41

*

4lIbid., vol. II, h. 634

SKRIPSI


SUPRIYADI


28 Tiga aspek kemampuan hukum itu dapat juga kita jumpai pada pasal 1 Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations 19^6 sebagai berikut : The United Nations shall possess Juridical per sonality * It shall have the capacity : (a) to contract; (b) to acquire and dispose of immovable and movable property; (c) to insitute legal proceeding. b, Negara anggota wajib memberikan keiStimewaan dan kekebalan yang diberlakukan bagi PBB, wakil

|

negara-negara anggota PBB, pejabat PBB dan tehaga ahli yang diperlukan PBB dalam mencapai tujuan. Pasal 105 ayat (1) menyatakan : "The Organization shall enjoy in the territory of each of its Members such privileges and immunities as are necessary for the fulfilment of its purposes*1. Pada ayat (2)-nya dinyatakan "Representatives of the Members of the United Nations and officials • i of the Organization shall similarly enjoy such privileges and immunities as are necessary for the independent exercise of their functions iii connection with the Organization", Selanjutnya mengenai hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan itu diatur pula secara terinci di dalam Convention on the Ptivileges and Immunities of United Nations sebagai berikut :

SKRIPSI


SUPRIYADI


29

1) Wakil negara-negara anggota PBB1: Pasal A ayat 11 menyatakan : Perwakilan-perwakilan i

negara-negara anggota PBB yang dikirim ke konperensi konperensi yang diadakan oleh PBB, pada waktu menjalankan tugas-tugas atau fungsi-fungsi mereka di dalam perjalanannya menuju ke dan dari konperensi di mana diadakan, akan menikmati kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa sebagai berikut : (a) Kekebalan terhadap penangkapan dan penahanan pribadinya dan terhadap penggeledakan dan penyitaan personal baggage-nya dan di dalam hal kata-kata baik yang tertulis maupun yang diucapkan dan juga terhadap tindakan-tindakan yang dijalankan dalam kedudukan resminya f sebagai wakil negaranya dan kekebalan terhadap setiap bentuk proses peradilan. (b) Semua surat-surat dan dokumen-dokumennya tidak dapat diganggu gugat. (c) Hak untuk menggunakan kode-kode sandi dan untuk menerima surat-surat atau korespondensi oleh kurir-kurir atau bungkusan yang disegel. (d) Pembebasan dari pembatasan-pembatasan peraturan imigrasi baik bagi dirinya sendiri atau istrinya, pembebasan dari pencatatan sebagai orang asing di negara yang dikunjungi atau yang dilev/ati dalam hal melaksanakan tugas-tugasnya.

SKRIPSI


SUPRIYADI


30 (e) Dan lain-lain kekebalan dan hak-hak istimewa yang tidak bertentangan dengan kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh seorang wakil diplomatik.^ 2) Pegawai-pegawai atau pejabat-pejabat PBB. Di dalam pasal 5 ayat 17 ditetapkan bahwa Sekfetaris Jenderallah yang berhak menentukan pejabat-pejabat mana yang berhak menikmati hak-hak istimew^ dan kekebalan-kekebalan. Adapun kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa yang diberikan kepada pegawai-pegawai atau pejabatpejabat PBB sebagaimana tercantum di dalam pasal 5 ayat 18f antara lain ; a) Kebal terhadap segala bentuk proses peradilan karena kata-kata yang diucapkan atau ditulis dan segala tindakan yang dijalankan dalam kedudukan resminya, b) Pembebasan dari semua pajak pendapatan dari gaji dan honor yang dibayarkan oleh PBB kepada mereka. c) Kebal terhadap pembatasan-pembatasan imigrasi dan pencatatan orang asing, demikian juga untuk istri dan anggota keluarga yang menjadi tanggung-

^Lihat pasal 11 dari Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations.

SKRIPSI


SUPRIYADI


annya. d) Kebal terhadap kewajiban-kewajiban jasa-jasa yang diberikan. e) Diberikan kekebalan di dalam hal fasilitasfasilitas pertukaran uang. f) Diberikan fasilitas-fasilitas untuk kembali ke negaranya, dalam hal terjadi krisis internasional. g) Mempunyai hak untuk mengimpor barang-barang perlengkapan'dan barang-barang keperluan pada waktu pertama kali datang di’ negara di mana ia bertugas. ^ Selanjutnya pada pasal 5 ayat 20 ditetapkan bahwa kekebalan dan hak-hak istimewa yang diberi kan kepada pejabat-pejabat atau pegawai-pegawai PBB adalah untuk kepentingan PBB dan tidak untuk kepentingan pribadi. "Privileges of the United Nations and not for the personal benefit of the individuals themselves.*" 3) Tenaga-tenaga ahli misi PBB, Pasal 6 ayat 22 menyatakan bahwa tenaga-tenaga ahli (selain pegawai-pegawai atau pejabat-pejabat

^Lihat pasal 5 ayat 18 dari Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations,

SKRIPSI


SUPRIYADI


32

yang tersebut pada pasal 5) yang raenjalankan misi yntuk PBB harus diberi hak-hak istimewa dan keke balan - kekebalan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya secara bebas selama menjalankan misinya, termasuk waktu yang dipergunakan dalam perjalanan sehubungan dengan misi mereka. Terutama mereka harus mendapatkan: (a) Kekebalan dari penangkapan terhadap pribadinya dan kebal dari pemeriksaan atau penahanan terhadap personal baggege-nya. (b) Kekebalan terhadap s.etiap proses peradilan mengenai kata-kata tertulis dan tindakan-tindakan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan misi mereka* (c) Kekebalan terhadap semua surat-surat dan dokumen - dokumen. (d) Hak untuk menggunakan kode-kode dan menerima surat - surat korespondensi melalui kurir atau dalam bungkus segel, untuk maksud komunikasi mereka dengan PBB. (e) Fasilitas-fasilitas yang sama tentang pembatasan - pembatasan keuangan atau penukaran uang asing sebagaimana diberikan kepada perwakilanperwakilan pemerintah asing yang sedang menja-

SKRIPSI


SUPRIYADI


33 lankan misi.

UU

"Pasal 6- ayat 23 menyatakan bahwa hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan itu diberikan kepada-kepada tena ga-tenaga ahli untuk kepentingan PBB dan tidak untuk ke pentingan pribadi11.

2. Hubungan Hukum Berdasarkan Headquarters Agreement Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa,hubung an hukum antaaa PBB dengan Amerika Serikat dapat bersifat kedalam dan dapat pula bersifat keluar. Hubungan hukum kedalam apabila ditinjau dari segi Amerika Serikat sebagai elemen atau lebih tepatnya sebagai sanggota PBB. Sedangkan hubungan hukum keluar apabila ditinjau dari segi Amerika Serikat sebagai teman bekerja atau sebagai pihak yang mengadakan perjanjian dengan PBB terlepas bahwa Amerika Se rikat sebagai anggota PBB. Perjanjian yangdibuat oleh PBB , dengan Amerika Serikat tentang penempatan Markas Besar PBB di New York, terlepas dari beranggotakan Amerika Seri kat di PBB* di dalam hal ini Amerika Serikat bertindak seAc bagai tuan rumah (Host State). J Perjanjian antara PBB de ngan Amerika Serikat tentang markas Besar PBB ini dikenal

^**Lihat pasal 6 ayat 22 dari Convention on the Pri vileges and Immunities of the United Nations, ^■^Departemeftt of Public Information United Nations, Year book of the UNt yol. 36, New York, 1982, h« 139*

SKRIPSI


SUPRIYADI


34 dengan najca Headquarters Agreement atau lengkapnya Agreement between the United States of Amerika and the United Nations on Headquarters of the United Nations*

h£>

Semua masalah mengenai hubungan antara PBB dengan negara tuan rumahnya telah dituangkan kedalam Headquarters Agreement. Di sini tidak berarti bahwa apabila tidak ada Headquarters Agreement tidak ada hak dan kewajiban bagi Amerika Serikat dan PBB secara timbal balik. Namun hak dan kewajiban itu tetap ada berdasarkan hukum kebiasaan inter nasional, raisalnya kewajiban bagi PBB untuk menghormati hukum negara tuan rumah dan sebaliknya Amerika Serikat berkewajiban memberikan perlindungan dan hak-hak istimewa kepada Markas Besar PBB beserta para pejabatnya serta hakhak istimewa yang lain. Dalam. hal ini, Schermers memberikan uraian sebagai berikut : Even in the absence of such agreement, the Organization will be under a general obligation to respect the laws of the host state. The host state on the other hand is obliged to facilitate the work of the Organization as much as possible, to respect the immunity of its buildings and archives from search and to grant immunity grom taxation to the Organization for its income, k l Oleh karena Amerika Serikat merupakan salah satu negara anggota PBB yang di dalam wilayahnya PBB menempatkan Markas Besarnya dan telah dikukuhkan dalam bentuk

^Henry G. Schermers, vol. II, op.cit. h. 671-672, 47Ibid.

SKRIPSI


SUPRIYADI


35

perjanjian, tnaka timbullah akibat hukum yang berbeda de ngan anggota-anggota lainnya. Dari Headquarters Agreement itulah dapat dilihat tentang hukum dan kewenangan yang terdapat di dalam Markas Besar PBB sert.a kewenangan dan kewajiban Amerika Serikat terhadap PBB di Markas Besarnya* a* Hukum dan kewenangan yang ada di Markas Besar PBB* 1. Wilayah Markas Besar PBB di bavah kewenangan dan i kontrol PBB; 2* Hukum dan peraturan Amerika Serikat yang bertentangan vdengan peraturan yang berlaku di distrik Markas Besar PBB tidak dapat diterapkan di dalamnya; 3• PBB memiliki kekuasaan untuk membuat peraturan yang berlaku di dalam distrik markas besarnya* 4* Distrik Markas Besar PBB tidak dapat diganggu gugat. Pejabat federal, negara bagian, lokal atau pegawai Amerika Serikat, baik di bidang administratif maupun hukum, polisi maupun militer dilarang masuk dalam rangka melaksanakan tugasnya, kecuali mendapatkan izin dan di bawah syarat-syarat yang ditentukan oleh sekjen PBB; 5* PBB b?rwenang untuk mengeluarkan orang yang masuk ke Markas Besar dan melanggar hukum atau peratur an yang ada di Markas Besar atau karena sebab lainnya.

SKRIPSI


SUPRIYADI


36 6. PBB dilarang melindungi orang yang menghindari penangkapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat atau yang diperlukan untuk diekstradisikan ke negara lain atau orang yang menghindari kewajib48 an dalam proses peradilan, b, Kewenangan dan kewajiban Amerika yang tercantum di dalam Headquarters Agreement : 1. Sepanjang tidak diatur dalam Headquarters Agree ment dan Konvensi Wina 1946, hukum Amerika Seri kat dapat diterapkan di Markas Besar PBB; 2. Amerika Serikat memptinyai yurisdiksi terhadap tindakan yang dilakukan dan transaksi yang mengambil tempat di distrik Markas Besar apabila tidak ditentukan lain dalam Headquarters Agree ment dan Konvensi Wina 1946; 3. Pejabat Amerika Serikat harus memberikan perlindungan polisi yang cukup untuk menjamin agar dis trik Markas Besar tidak diganggu oleh masuknya j

orang dari luar; 4. Amerika Serikat harus memberikan pelayalian umum yang cukup layak yang diminta oleh Sekjen PBB; 5. Amerika Serikat harus melakukan tindakan untuk

> Lihat pasal 7.8,9 dan 10 dari Headquarters Agreement, La

SKRIPSI


SUPRIYADI


menjamin bahwa fasilitas-fasilitas yang ada di distrik Markas Besar araan dan tidak tgrhalang oleh bangunan disekitar Markas Besar. 6. Amerika Serikat harus melindungi dan mempermudah para pihak yang berwenang yang melakukan komunikasi atau transit ke dan dari Markas Besar

^Lihat pasal 16, 17 dan 18 dari Headquarters Agreement.

SKRIPSI


SUPRIYADI


BAB

IV

PENYELESAIAN MASALAH PERSELISIHAN ANTARA PBB DENGAN NEGARA TUAN RUMAH MENGENAI

MARKAS

BESAR PBB

Untuk memudahkan pembahasan, dipandang perlu dijelaskan kasus penutupan kantor Misi Peninjau PLO untuk PBB oleh Amerika Serikat, Adapun kasusnya adalah sebagai berikut : Pada tanggal 22 Deseraber 1987, the:Foreign Relations Authorization Act tahun 1988 dan 1989 telah ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat, Ronald Reagen, menjadi Undang-undang, Titel X dari the Foreign Relations

!

Authorization Act tersebut mengatur tentang anti teroris-

Pada waktu menandatangani undang-undang itu, Presiden Konald Reagen mengatakan : Certain issues raised by its provisions, however, require comment. Section 1003 of the Act prohibits the establishment anywhere within the jurisdiction of the United States of an office,to further the interests on the Palestine Liberation Organization. The effect of this provision is to prohibit diplomatic contact with the PLO, I am signing this act only because I have no intention of establishing diplomatic relations with the PLO, as a censequence of which no actual constitutional conflict is created by this provision.51

^"Tindakan AS yang keliru, tutup kantor Perwakilan PLO", Angkatan Bersen.jata, 6 April 1988, h, 1,

38

SKRIPSI


SUPRIYADI


39

Dari alasan penandatanganan Undang-undang itu oleh Presiden Amerika Serikat dinyatakan bahwa undang-undang itu melarang keberadaan PLO untuk memelihara kepentingankepentingannya di wilayah jurisdiksi Amerika Serikat dan selanjutnya kontak diplomatik dengan PLO dilarang. Presiden ^merika Serikat menandatangani Undang-undang itu karena ia tidak ada maksud untuk mengadakan hubungan di plomatik dengan PLO. i

Setelah itu pada tanggal 11 waret 1988 Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengirim surat kepada sekretaris Jenderal PBB bahwa ia berdasarkan undang-undang anti teroris tersebut wajib menutup kantor Misi Peninjau PLO untuk PBB di New York pada tanggal 21 Maret 1988, yang 52 merupakan tanggal efektifnya Undang-undang tersebut* I wish to inform you that Attorney General of the United States has determined that he is required by the Anti-Terrorism Act of 1987 to close the office of the Palestine Liberation Organization observer Mission to the United Nations in New York, irrespective of any obligations the United States may have under the Agreement between the United Nations and the United States regarding the Headquarters of the United

52 ^ General Assembly of the United Nations, "Applicability of the Obligation to Arbitrate under section 21 of the United Nations Headquarters Agreement of 26 June 19^7 ; Advisory Opinion of the International Court of Justice, Note by the Secretary-General", New York, 26 April, 1988 (selanjutnya disingkat General Assembly of the United Nations II), h. 14.

SKRIPSI


SUPRIYADI


40

Nations..

^

Pada tanggal yahg sama

Departemen Kehakiman

Amerika Serikat juga mengirim surat kepada Misi peninjau PLO untuk PBB di New York, sebagai berikut: "I am writing to notify you that on March 21, 1$88 the provisions of the "Anti-Terrorism Act" ... will become effective. The Act prohibits, among other things, the Palestine Liberation Organization (PLO) from establishing or maintaining an office within the jurisdiction of the United states. Accordingly, as of March 21, 1988, maintaining the PLO Observer Mission to the United Nations in the United States will be unlawful. The legislation charges the Attorney General with the responsibility of enforcing the Act .,,".54 Dari surat yang dikirim 'oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat kepada Misi Peninjau PLO tersebut dapat diketahui bahwa secara tegas Amerika Serikat melarang Misi Peninjau PLO untuk mendirikan kantor dan menjalankan fungsinya di dalam wilayah jurisdiksi Amerika Derikat. Dan oleh karenanya sejak tanggal 21 Maret 1988, mendiri kan dan menjalankan fungsi kantor Misi Peninjau PLO^diAmerika Serikat dipandang tidak sah oleh Amerika Serikat. Lebih jauh lagi Departemen Kehakiman Amerika Serikat memberikan pernyataan kepada pers bahwa Amerika Serikat telah memutuskan untuk tidak membawa dan menyelesaikan permasalahan itu melalui peradilan arbitrase

55Ibid. 5AIbid., h. 15.

SKRIPSI


SUPRIYADI


41 sebagaimana tercantum pada pasal 21 United Nations Headquarters Agreement atau melalui Mahkamah Internasional dan penyelesaian melalui pengadilan apapun dianggap tidak berguna, dan tidak ada cara lain kecuali Amerika Serikat memaksakan kehendaknya, Pernyataan Departemen Kehakiman Amerika Serikat: We have determined that we would not participate in any forum, either the arbitral tribunal that might be constituted under Article XXI, as I understand it, of the United Nations Headquarters Agreement, or the International Court of Justice, ,,,, participation in any of these tribunals that you cite would be no useful end. The statute.1s mandate governs, and we have no choice but to enforce it.55 ’ Pada tanggal 22 Maret 1988 Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengajukan permohonan kepada pengadilan Federal New York supaya menutup kantor Misi peninjau PLO untuk PBB, sementara itu PBB menyewa jasa perusahaan pengacara di New York untuk membantunya raencegah ditutup- ■ nya kantor peninjau PLO yang sudah dijalankan bertahuntahun itu, dan Majelis Umum PBB dengan sengit membahas persoalan itu, Di samping permohonan untuk menutup kantor perwakilan itu, Amerika Serikat juga merencanakan untuk membekukan segala dana perwakilan itu.

56

^ Ibid., h. 16, •^"Depkeh AS Minta Pengadilan New York. Tutup Kantor PLO", Suara Pembaharuan. 23 Maret, 1988, h, 1,

SKRIPSI


SUPRIYADI


42

Pemerintah Amerika Serikat telah mengajukan perintah melalui pengadilan untuk melarang PLO, Zuhdi Labib Terri, pemimpin misi peninjau dan lima orang pejabat misi lainnya untuk tidak melanjutkan operasinya.

*57

Tetapi para pengacara PLO yang dipelopori oleh Ramsey Clark, mantan Jaksa Agung Amerika Serikat, menyata kan bahwa pengadilan Amerika Serikat tidak mempunyai wewenang untuk menutup Misi Peninjau PLO di PBB, Pernyataan ini telah disebutkan dalam permohonannya kepada pengadilan federal bahwa pengadilan Amerika êrikat tidak mempunyai kewenangan untuk membicarakan dan memberi putusan terhadap masalah tersebut, karena dapat melanggar hukum internasional yang telah dibuat oleh PBB dan Amerika Serikat tentang Markas Besar PBB,^® Sidang Umum PBB pada tanggal 23 Maret 1988, Majelis 5Q t-v 1 Umum telah memutuskan suatu resolusi. Resolusi tersebut diputuskan dengan suara mayoritas mutlak, yaitu dengan perbahdingan 148 mendukung dan 2 menolak, yaitu hanya Amerika Serikat dan Israel yang menentang. Resolusi ter sebut memprotes keputusan yang telah d-ikeluarkan oleh

^"Pengadilan Federal AS tak Berwenang Menutup Missi Peninjau PLO di PBB", Pelita, 16 April, 1988, h. 1, 58Ibid.. ^General Assembly of the United Nations II., pp.clt.. h. 17.

SKRIPSI


SUPRIYADI


43

Pemerintah Amerika Serikat untuk menutup kantor misi Organisasi Pembebasan Palestine (PLO) untuk PBB yang . terletak di kota metropolitan New York.^ Sidang umum tidak saja memprotes perintah penutupan itu, tetapi juga meminta kepada Washington agar permasalahan ini diselesaikan melalui Mahkamah Internasional i

di Ben Haag. Pemerintah Amerika Serikat menolak desakan ini dengan alasan bahwa ia tidak mengakui PLO .dan dengan demikian keputusannya untuk menutup kantor Misi PLO tidak bertentangan dengan perjanjian tentang Markas Besar 19^7. 61

Pada tanggal 26 April 1988, Mahkamah Internasional di Den Haag secara bulat memutuskan menentang maksud Pemerintah Amerika Serikat untuk menutup kantor îsi PLO di Manhattan, New York*

fi2.

Organ PBB ini memberikan

Advisary Opinion bahwa Amerika Serikat harus menyerahkan perselisihannya dengan PBB kepada peradilan arbitraise yang independent^

Ângkatan Bersenjata, 6 April, 1988, loc.cit. ^"Salah Langkah Tindakan AS Menutup Kantor Per wakilan PLO", Kompas. 26 Maret, 1988, h.1. 62

"Malanggar Persetujuan, Mahkamah Internasional Menentang Maksud AS untuk tutup Misi PLO", Merdeka, 28 April, 1988, h. 1. 63I b i d .

SKRIPSI


SUPRIYADI


44

Menurut harian berpengaruh di New York, New York Times, dalam tajuk rencananya, perintah untuk menutup Avantor Perwakilan PLO untuk PBB menghina tradisi Amerika Serikat dan melanggar kewajiban-kewajiban Amerika Serikat sebagai tuan rumah dari PBB,

£>k

Memang masalah ini tidak dapat terlepas dari segi politis, namun sesuai dengan judul skripsi ini maka akan dibahas dari segi juridis saja.

1. Tjn.jauan Dari Segi Headquarters Agreement Pada tanggal 26 Juni 19^7 telah ditandatangani perjanjian antara Markas Besar

PBB

PBB

dengan Amerika Serikat tentang

di New Y0rk, Maksud dari perjanjian itu

adalah untuk mengorganisasikan hubungan antara organisasi internasional itu dengan negara tuan rumah, terraasuk I fungsi-fungsi organisasi tersebut di negara tuan rumah. y Dengan adanya Headquarters Agreement.dan melalui komite untuk hubungan pada negara tuan rumah, PBB dengan misi-misi tetap dan peninjau untuk PBB telah mampu melaksanakan konvensi-konvensi sesuai dengan tujuannya. Konvensi-konvensi itu telah memungkinkan PBB dengan misi-misi tetap dan pehinjau mengatasi kesulitan-kesulitan

^Merdeka,

29 Maret, 1988, loc.cit,.

^General Assembly of the United Nations I, loc.cit.

SKRIPSI


SUPRIYADI


45

yang dihadapi dalam berkoordinasi dengan pemerintah, Amerika êrikat.^ Maksud yang tidak kalah pentingnya diadakannya Headquarters Agreement adalah "to define the legal status” dari organisasi internasional tersebut

di wilayah negara

Cn

tuan rumah,

Adapun legal capacity yang berada di

Markas Besar PBB sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 sampai dengan pasal 9 Headquarters Agreement, yaitu(: 1. wilayah Markas Besar PBB di bawah kewenangan dan kontrol PBB. 2. Hukum dan peraturan Amerika Serikat yang bertentangan dengan peraturan yang ada di distrik markas besar tidak dapat diterapkan di dalamnya. 3. PBB memiliki kekuasaan untuk membuat peraturan yang berlaku di dalam distrik markas besamya. 4. Distrik markas besar PBB tidak dapat diganggu gugat, Peja'bat federal, negara bagian, pemerintah lokal, atau pegawai Amerika Serikat, baik di bidang administratif maupun hukum, polisi maupun militer dilarang masuk dalam rangka melaksanakan tugasnya kecuali mendapatkan izin dari Sekjen PBB.

66Ibld.. h.36 67Ibid.

SKRIPSI


SUPRIYADI


AS

Sekretaris Jenderal PBB, mengenai kasus penutupan kantor Misi Peninjau PLO untuk PBB ini, berpendapat bahwa Misi Peninjau PLO tercakup di dalam pasal 11, 12 dan 13 Headquarters Agreement dan oleh karenanya negara tuan rumah harus mengizinkan wakil misi peninjau PLO untuk masuk dan tinggal di Amerika berikat untuk melaksanakan fungsinya di

Markas Besar PBB, Hal ini tercantum di

dalam resolusi Majelis Umum PBB No. 42/210, sebagai berikut : i

The members of the PLO observer Mission are, by virtue of resolution 3237 (XXIX), invitees to the United Nations. As such, they are covered by sections. 11. 12 and 13 of the Headquarters Agreement of 26 June 1947, There is, therefore a treaty obligation on'the host country to permit PLO personnel to enter and remain in the United States to carry out their official functions at United Nations Headquarters.68 Menurut pasal 11 Headquarters Agreement, Negara Federal, Negara Bagian atau Pemerintah Amerika setempat tidak boleh melaksanakan kehendak atau ketentuan yang dapat menghambat tugas-tugas resmi wakil-wakil anggota PBB dan keluarganya dan orang-orang lain yang diundang ke dikstrik Markas Besar oleh PBB : The’"Feder&l, state'or local.authorities of the United States shall not impose any impediments to transit to or from the headquarters district of, (1) representatives of members . or the families of such representatives ...» ... (5) other persons invited to the headquarters

68Ibld.. h. 64.

SKRIPSI


SUPRIYADI


47

district, by the United Nations ... on official business, Terlihat pada pasal 11 Headquarters Agreement ter sebut di atas b&hwa misi peninjau PLO berada di Amerika Serikat tercakup pada butir yang kelima yaitu orang-orang lain yang diundang oleh PBB untuk tugas-tugas resmi. Di pasal 12-nya dinyatakan bahwa ketentuan yang ada pada pasal 11 tersebut harus dilaksanakan dengari tanpa memandang apakah ada atau tidak hubungan diploraatik antara pemerintah negara pengirim dengan Pemerintah Amerika Serikat : ''The provisions of section 11 shall applicable irrespective of the relations existing between the government of the persons referred to in.that section and the Government of the United States", Dengan demikian berdasarkan pasal 12 Headquarters v Agreement tersebut, AS tidak berwenang ■ memaksakan

hukum

nasionalnya kepada orang-orang yang bekerja di dan untuk PBB terraasuk salah satunya adalah PLO untuk PBB dengan alasan tidak adanya hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dengan PLO. Alasan penandatanganan undang-undang yang memerintahkan penutupan kantor misi PLO, seperti yang dinyatakan oleh Presiden Amerika Serikat, Konald H-eagen, "I am signing this Act only because I have no intention of establishing diplomatic relations with the

SKRIPSI


SUPRIYADI


48

PLO ..."^9

tidak dapat diterima.

Al Shakar, wakil dari Bahrain untuk PBB, juga berpendapat bahwa Amerika Serikat tidak berhak untuk menutup misi tetap negara anggota PBB dan selain negara anggota yang mempunyai status sebagai peninjau atau pergerakan pembebasan nasional yang diundang oleh PBB:

■ ,

The host country has no right to close the permanent mission of a member state, of a non member state having observer status or of a national liberation movement acredited to the United Nations invoking the require ments of its own national security, particurily since many state members non members of the United Nations and organizations are not represented in the country, the United States of America, but are represented at United Nations Headquarters. i

Di dalam pasal 13 Headquarters Agreement dinyatakan : "Laws and regulations in force in the United States regarding the entry of aliens shall not be applied in such manner as to interfere with the privileges referred in section 1

1

^

Menurut pasal 13 ini bahwa peraturan perundahgan yang berlaku di Amerika Serikat yang mengatur tentang masuknya orang-orang asing tidak seharusnya diterapkan sedemikian rupa sehingga melanggar hak-hak istimewa sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 11.

69Ibid.. 70Ibid.. h. 61.

SKRIPSI


SUPRIYADI


49

Pada tanggal 23 Maret 1988, Majelis Umum PBB pada sidangnya telah memutuskan suatu resolusi nomor 42/230. Pada resolusi itu dinyatakan bahwa telah terjadi sengketa antara PBB dengan Amerika Serikat, negara tuan rumah, tentang interpretasi atau penerapan dari Headquarters Agreement dan dinyatakan pula bahwa satu-satunya cara i

untuk menyelesaikan masalah itu adalah sesuai prosedur di dalam pasal 21 dari perjanjian tersebut. Resolusi nomor 42/230 menyatakan: a dispute exist between the United Nations and the United States of Amerika, the host country concerning the interpretation or aplidation of the Headquarters Agreement, and that the dispute settlement procedure provided for under section 21 of the Agreement^ which constitutes the only legal remedy to solve the dispute should be set in operation1'.71 Pasal 21 (a) dari Headquarters Agreement mengatur tentang cara yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul mengenai penapsiran atau penerapan perjanjian tersebut : Any dispute between the United Nations and the United States concerning the interpretation or application of this agreement or of supplemental agreement, which is not settled, by negotiation or other agreed mode of settlement, shall be reffered for final decision to a tribunal of three arbitrators, one,to be named by the Secretary General, one to be named by the Secretary of State of the United States, and the third to be chosen by the two, or if they should

^General Assembly of The United Nations II, oo.cit.

h.

27 .

SKRIPSI


SUPRIYADI


^ u jK P£j**‘ti>iAKAAN UNIV£KSliASAJKMNGGA-

__ s u R A B A Y A

50

|

fail to agree upon a third,then by the President of the International Court of Justice". Ditinjau dari pasal 21 (a) Headquarters Agreement tersebut, jelaslah bahwa ada 2 fase proses penyelesaian yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak : 1. Fase pertama, para pihak harus berusaha menyelesaikan masalahnya melalui negosiasi atau cara penyele saian lainnya yang mereka sepakati. Jika dengan cara demikian tidak dapat diselesaikan, maka harus ditempuh fase kedua. 2. Fase kedua, para pihak harus mefiibawa masalahhya dan menerima putusan akhir melalui arbitrase oleh 3 arbitrator. Dengan ketentuan seorang arbitrator dipilih oleh Sekretaris ênderal PBB, seorang dipilih oleh Sekretaris Negara Amerika êrikat dan yang ketiga dipilih oleh keduanya, atau jika keduanya gagal memilih, maka dipilih oleh Ketua Mahkamah Internasional. K-eharusan menyelesaikan masalah pasal 21

Headquarters

Agreement

berdasarkan

ini ditegaskan pula

oleh Mahkamah Internasional dengan Advisory Opinionnya pada tanggal 26 April 1988 :

SKRIPSI


SUPRIYADI


51

Is of the opinion that the United States of America as a party to the Agreement between the United Nations and the United States of America regarding the Head quarters of the United Nations of 26 June 19^7, is under an obligation, in accordance with ' section 21 of that Agreement, to enter into arbitra tion for the settlement of the dispute between itself and the United Nations.72

2. Tln.jauan Dari Segi Hukum Per.jan.1ian Internasionaj Pacta sunt servanda adalah prinsip yang sangat fundamental dalam hukum internasional dan menjadi norma imperatif dalam praktek perjanjian internasional. Pacta i sunt servanda merupakan jawabah atas pertanyaan mengapa 73

perjanjian internasional mempunyai kekuatan menîkat, ■ DI dalam pasal 26 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 jo. pasal 26 Vienna Convention on the law of treaties between States and International I Organizations or between International Organizations 1986 dinyatakan : "Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by then in good faith", Di dalam pasal tersebut di atas, nampaklah bahwa MPacta

72Ibld.. h. 17. 7*x Budiono Kusumohanidjojo, Suatu Studl terhadap Aspek Operasional Kpnvensi Wina tahun 1969* tentang Hukum P^rânjian Internasional, Blna Cjpta. Bandung, 1986, h. 15.

SKRIPSI


SUPRIYADI


52

sunt servanda” ‘didampingi itikat baik atau ''good faith" Kewajiban untuk taat pada perjanjian berdasarkan itikat baik adalah berkenaan dengan martabat manusia, seperti ditegaskan oleh von Glahn sebagai berikut : If not duty of carrying out international treaty obligations in good faith existed, whatever there exist in the way of an international legal order would dissapear and anarchy would be the normal condition of mandkind.75 Dengan demikian apabila Headquarters Agreement dihubungkan dengan pasal 26 Konvensi Wina tersebut jelaslah j

bahwa PBB dan Amerika Serikat, sebagai pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, terikat dengan Isi perjanoian ter sebut. Dan dengan didasari oleh itikat baik, masing-masing i

pihak wajib melaksanakannya, âlau dilihat dari alasan penutupan kantor misi PLO tersebut yaitu dengan dalil hukum nasional, Amerika Serikat menghendaki demikian, sebagaimana tercantum pada surat wakil tetap Amerika Serikat di PBB kepada Majelis Umum PBB pada tanggal 11 Maret 1988, sebagai berikut : X Wish to inform you, that the Attorney General of the United States has determined that he is required by the Anti Terrorism Act of 1987 to close the office of the Palestine Liberation Organization observer mission to the United Nations in New York, irrespec tive of any obligations the United States may have

7AIbld.. h. 16.

SKRIPSI


SUPRIYADI


53

under the Agreement between the United Nations and the United States regarding the Headquarters of the United Nations.76 Dalam hal terjadi pertentangan antara ketentuan hukum nasional dan hukum internasional, Oppenheim memberikan pendapatnya sebagai berikut : "As the Law of Nations is based upon the common consent of different states, it is improbable that an elightened state would intentio•■

77

nally enact a rule conflicting with the law of Nations'. Logika pendapat ini ialah bahwa tidak mungkih suatu negara akan menyetujui rancangan ketentuan suatu perjanjian yang bertentangan dengan hukum nasionalnya. Akan lebih jauh lagi, suatu negara hanya akan menyetujui i

ketentuan-ketentuan perjanjian internasional yang tidak bertentangan dengan hukum nasionalnya. Jadi sikapiiya dalam menghadapi pembentukan suatu perjanjian internasional <7 Q

merup^kan manifestasi dari kesadaran hukum nasionalnya/ Ketentuan yang mempunyai kekuatan mengikat bahwa suatu negara atau organisasi internasional sebagai pihak yang mengadakan perjanjian internasional tidak boleh mendalihkan ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya atau

^General Assembly of the United Nations II, Loc.cit.

Ôppenheim L.f International Law a treaties, vol.I, Peace, edisi ke 8, Longmans, London, 196^, h. 880. ^®Budiono Kusumohamidjojo, pp.clt., h. 19. .

SKRIPSI


SUPRIYADI


54

ketentuan-ketentuan organisasinya sebagai alasan pembenar untuk kegagalannya dalam melaksanakan perjanjian inter nasional yang telah mereka buat. Pasal 27 ayat (1) dari Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations 1986 menyatakan: |

"A state party to a treaty may not invoke the provision of its internal law as justification for its failure to perform the treaty", Di dalam ayat (2) nya dinyatakan : "An international organization party to a treaty may not invoke the rules of the organization as justification for its failure to perform the treaty". Dengan dasar pasal 26 dan 27 dari Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations, jelaslah bahwa tindakan Amerika Serikat untuk memaksanakan Undang-undang Antiterorismenya dengan menutup kantor Misi Peninjau PLO adalah merupakan suatu penyimpangan terhadap hukum internasional. Hal ini sesuai juga dengan pendapat Ian Brownly, "States cannot plead provissions of inter national law in* justification of internal wrong'.1

^ % a n Brownly, Principles of Public International Law, cet. II, Clarensen Press, Oxford, 1973, h. $83.

SKRIPSI


SUPRIYADI


55

Pendapat ini mempunyai pengertian negara tidak dibenarkan mendalihkan hukum nasionalnya sebagai alasan untuk mengingkari kewajiban international.

SKRIPSI


SUPRIYADI


B A B Y

P E N U T U P

1. Kesimpulan

a, Keberadaan Perwakilan PLO untuk PBB di New York, Amerika Serikat, adalah dalam rangka kedudukannya sebagai peninjau tetap di Organisasi Internasional tersebut. Berdiri dan beroperasinya Kantor. Per wakilan PLO untuk PBB adalah di bawah kontrol PBB,

‘

Oleh sebab itu apabila ada tindakan-tindakan^ yang dilakukan oleh para pejabat dan pegawai perwakil an itu yang dianggap menyimpang atau melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka yang berw'enang menjatuhkan sanksi adalah PBB, -bukan Amerika Serikat, b, Apabila dipandang ada pelanggaran yang dilakukan anggota Perwakilan PLO, Amerika Serikat harus bertindak melalui PBB, Dengan demikian penutupan Kantor Perwakilan PLO untuk PBB yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah di luar kewenangannya, c, Dalil yang digunakan Amerika Serikat untuk menutup * Kantor Perwakilan PLO untuk PBB adalah bahwa hukum nasional Amerika Serikat menghendaki1penutup an itu. Padahal sejak 19^7, antara Amerika Serikat

SKRIPSI

56 MASALAH PENUTUPAN KANTOR ...

SUPRIYADI


57

dengan PBB terikat perjanjian internasional

yang

telah mereka buat yaitu Headquarters Agreement 1947. Menurut perjanjian tersebut Amerika Serikat sebagai .negara tuan rumah harus memberikan fasilitas fasilitas dan kemudahan-kemudahan bagi orang-orang yang diundang oleh PBB dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya di PBB. Dengan demikian tindakan Amerika Serikat untuk menutup Kantor Perwakilan PLO untuk PBB tersebut tidak dapat dibenarkan, karea hal itu bertentangan dengan Hukum Perjanjian Internasional yang telah mereka buat.

2, Saran a. Jika keberadaan Misi PLO untuk PBB di New York dipermasalahkan oleh Amerika Serikat dengan alasan bahwa Misi PLO untuk PBB merugikan kepentingan nasional Amerika Serikat, maka Amerika Serikat harus dapat menunjukkan bukti-bukti yang konkrit tentang tindakan PLO yang dianggap merugikan itu. Amerika Serikat seharusnya membicarakan permasalahan tersebut dengan PBB dengan disertai itikad baik dan tidak memaksakan kehendaknya langsung kepada Misi PLO, sebab keberadaan Misi PLO di Amerika Serikat adalah untuk PBB dan tidak untuk Amerika Serikat*

SKRIPSI


SUPRIYADI


58

b. Akhir-akhir ini nampaknya. Amerika, Serikat aktif berperan. dalam usaha perdamaian di Timur Tengah* Sehubungan. dengaa hal' itu hendaknya ia^ mengakui dan memberikan jaminan kenmdahan-kemudahan. yang, wajar dinikmati oleh wakil-wakil Misi PLO untuk PBB:, ate— ngiugat pentiugnya peran Mi6i PLO di Badaxt Dunia ini* Seperti halnya diakui olek PBfi. bahwa. tanpa PLO di sana, PBE tidak. dapat membi carakan. b&nyak hal tentang Timur Tengalu c. Memang. dengan. b.ukti-bukti yang cukup kuat, Ameri ka Serikat dapat. menutup kantor-kantor PLO di. Ame rika Serikat kecuali kantor Mi6i PLO untuk. PBB, di New. York, sebab. kantor Misi PLO untuk. PBE di bawah kapaeitas Headquarters Agreement Eendaknya sengjseta yang timbul mengenai markas be sar PBB diselesalkan melalui cara. yang, telah. diatur di dalam perianiian tersebut, yaitu dengan. cara aegosiasi dan jika tidak berhasil dengan. cara arbitrase* Di samping yang, tersebut di atas, hendaknya negaranegara anggota PBE berusaha. menjauhkan diri dari tindakan- yang, tidak, selaras dengajx. Eiag^m. PBB dan lebih luas lagi dengan hukum internasional, baik hukum. kebiaeaan internasional maupun hukum perianjian internasional yang, telah mereka, buat.

SKRIPSI


SUPRIYADI


DAFTAR

bac a . au

Brownly, I., prj.p^ple of Public. International Law, feet. II, Clarenson Press, Oxford, 1973.

Biidiono Knsumohajnidioib, Suatu Studl Ter&adap Aspek Operasioaal Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hiikiam E erigajian In tern asion al. c e t. I , Bina. Cipta, Bandung. 1966.

DeBartment o f P u blic Information. United Nations, Yearbook a t The United Mail one. Vol. 35 dan. 56, Hew. f o F E T W

Kirdi Didoyudo, Timur Teng^h , palam. PergolakanT CSIS, Ja karta, 1982. ______ * Timur Tengak Easaran: Strategj Dunia^ CSIS, Ja karta:, 1981# Lauterpacht, Oppenheim., “International Law a treaties”. Vol. I : Peace, edisi ke 8, cet. V, 1961. Schermers, Henry f International Institutional Lawf Vol. I, A.W. Sijthoff, Leiden, 1970. Syahmin Ak., Pokok-pokok Hukum Organisasi Internasional,. Binacipta* Bandung, 1986. United Nations, The International Status of The Palestine People. New York, 1981.

Majalah: Pakistan. Horizon. Vol. XXVII, No. Zf, 1975*

Surat Kabar: Angkatan Berseniata. 1 April 1988. Kompas« 26 Maret 1968 dan. 30 Nopember Merdeka.f 29 Maret 1988 dan 28 April

1988.

1988.

PelitaT 2 Maret 1988 dan~l6 April 1988. Suara Karvat 2 Maret 1988.

SKRIPSI


SUPRIYADI


Suara Pembaharuanf 23 Maret 1988.

Lain-lain: Agreement between t h e United States of America, and the United Nations on. Headquarters of the United Nations, 21 November 1947. Charter of the United Nations, 26 June 1946# Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, 13 Pebruari 194-6* Letter dated 11 March 1988 from the Acting, Permanent Representative of the United States to the United Nations addressed to the Secretary-General. Letter dated 11 March 1988 from the Attorney General of the United States of America to the Permanent Observer of the Palestine Liberation Organization to the United Nations. Letter dated 15 March 1988 from, the Secretary General addressed to the Acting Permanent Representative of the United States to the United Nations. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 3236 (XXIX)f 22. Nopember 1974. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 3237 (XXIX), 22. Nopember 1974. Resolusi Majelis Umum PBB. Nomor A/RES/42/210, 26 Pebruari 1-988. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/ÊS/42/230, 24. Maret 1988

.

Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between Interna tional Organizations, 20 March 1986*

SKRIPSI


SUPRIYADI

SKRIPSI MASALAH PENUTUPAN KANTOR ...

g,?*.

0 -2 £ •« /-.

~ - cr. S 5 5-

BS3s5.E.2a|a;|.

g ° »!a q ^

o 0*5 rt“< a 5‘ 8-3 « * S.*&ST~ * 5 s S3S

os-^^ns

“ " 1 -3 5

“a- a 5 - *£ 3 B 2.** *■»! s-o ir"” 1 1 _ £=§§".,, 0 «* v* n u n O s?2iw o o O *A *2

&" *& I° o ~ = 22 5-S 0.-0 :3.c i.c^zl^’p?! ir?*.

o <»*m •« h EJJ >,2 *fi 7 ga hit •n0 ".yg.S-O a»

; 4 2 " s ? * § r i 0 -s

s MHB »• ii • w ,r 5 *■

— '»*> TwmJts2 2S sr» fr*n^ 02Xo*•9 O bAOSjwPA ft 1 _ • c nH l;Sss‘ i as

■"> - . cn r« 3 *» -,3 o 3, 2?“ < C > < ^ 5 “ «.

o 2.? S.'*5-~ o 2.g

©‘ -' *» ^ 2 r» o

S.Sl*^*>e2.l5H° & fSS S

a

j w S r i ©." S ~ .3 *

~Cfr| £ ° |.z£| 5'

_ _ 2 -■ * j 2 8;| ®*~*sr:?s 5>$S9f as* 5-2 2.8 « C s S 2.£.i e-S.S

3 ? 5 ' S ‘' i $ 5 a gv«

a. JO c p S

sr S’ g b*

|

o ^

1 1 2 a'

n

tt

£R

Q

8e» ~ s o 5

o,

S n5a • a?£ cT3 2" * c -r*s Q 5’ a PS

&S C-Q

7.3

J* 2 “3—5' C?T §

u

SUPRIYADI

/

i

o il- 8 d n 3-C VV * C.C nt ft § 2. f 3 c. 3 M f3 tf 4/ r’S ro S t u =S? •*

^.fts Jfo 32 | =»•?"

=" 2 H 8TS A 9 *1 w

2 'S

>• f
D o “ i fr ft &X

'» V tn

Jljfcir:

s* - fat •§ 4 i ■ ~G -^•iS* —. a <

^ 3“ po 2§ ** = _»1 s 8 p 3 " O 3 n u n ;

so»^ S„F—• aog3

£ g .p 8 - •» * § » S b-s ^ S I

iriTS

ETjra , o s 5 .^ 2 S

s-2.»§ 8

i.’l i ? s> 5 ? s< **7§ S.CS 3 »§x-£l 6 stags n s ie^sS 3

r> 3

X

5

u

3 *"i 3ft

s

c 3 o f»

£

5. o 3

P?

&5c§ &k § £-5ift « s a. ft ■ f f , n ■ ■ -CLI t n r j 3 Si l« O x

t3


SKRIPSI J*

jj.

H


?x

y S© 2a

5 ? n as-

2 § 1 1 1.

a£Sss

J | e <.o e »

3 *3 - S 2.

s03f~ n c 2.0 . “< 2. gK a 3 S'S u°! ; r.?rs3 ” 9 *•

S*'* *^ tZ ww B*

3&.I5? Is f i t =•<8 3 . . a 2. a. j- Ok 8 5-3

ug. Q» aPa

iTS’Sfr 'K > .g-P>S C - a 3 <j

3

v

<S S ?

r* »

~"

u

i i i

i^ 8

m

n

m w i*

^•5 « J T » n fc

Isg&i?5? E §

2• 8«-i ^F

(n5 h _

5- SC " n >

2 .*»g9|it2>* 9S «-

i l v d i ? cr c * - «q g

H i: M il

‘2 - 0 |;8-;a?oio

g--s a s.s*g« s.

slSsrarg.:

i»l2 33 fts"*i-3 B* fr&> 2 * 3 S a I * 1 = _c3 g^5o^|-g f r a ^ I K S i S S E i f «■• "j? g » jj *> « * • {? « & B .n i< 7 i K■ 'T iC i"-3

1 5‘

* 13l 2eC.2 - S f2 i s f f S ^ & g ^ S . S t ÎN aSc.oS^R-^ JC 3 a S 3 « n tro c s S .8 «s

m

Is-^

• s ps|S

"

a ft I.S.B-&8&

o s‘o

1,5 sB* 5|jrf?a3c!.| *3"°»tri 2.?P

t11'’ ?l’ "y -ani g2 75 °-*5» a■'•

ffTJ _ 5-K ? 3 ~ h srE.

5 e!2, P a B g 0*a 8 3 2,3e.2.g*'

jr&H §■” B' = S

oSo^fos.5

" o & S f S:° f IH,c: i 2 s ^ c ‘

G- c. “ u.tj s n i 6

s O >-o,5 [!*• n

:?

,B = & o f c g-caaa?

.r» S ’ C» »» C. ••

*»p **

.W , , .

? r O gj 8 g-'K ffalsagf

e l SI-Sic

i|sra ' s r 3 § C a &fr l<S s f 2 c°

B*C 8.g " D.21*'\8c° Q*

5 c:« £

gssinfrsa

-•- r-c C!“ a e.s

B- ,?g g B o

sS^feS.

-

P l^ fc

r

See o'E" fr&o &-K 2.B-V 3.fc.BorR5«S«^^FT5 gp2g£*'Q-2t^S-c^ 3 °-si?£"iiri ■rv G _ *

K

s

i.

.’ *■% ■« **.

£

tj

X *s

b

£c


SUPRIYADI

•* J

Ml *«

s r f l 8f" rc&oM *< s »•«* g*» ©o —*- "o ft

a -i * g w

S-iS'SS

S.&'Ss-g

P " 3 *n" E ^ ° g c 3 cr O « £ 2. X -t» C 3 -.

§ P S S ^ 3t> ~ S © a'8 g-o yn ' ;1 C ^ Jy >•

2Oft . y r " 5ft ft3

$■. .** L1i* nZ ■ l! bn

" S 'f t a g-3

? 5 ° £.'.. 5}

M V

aS & I'B ff

SKRIPSI MASALAH PENUTUPAN KANTOR ...

n

g .5 f t P t o p > z ,. r r- C {

S.

S & B s f f f jio D m•ta n J3 a : g a ec

: 9 c ?5 |o |

e c " e ftti

.a O w ! 2 =■E '

•

Q.

.& M “ o •. £ « • U s *rU « r1 S:^ | ' - * £ 3 ^ 3 § &c 3 ,

B

O« 6 o’ 2 o

&« g -a s a s .

,

Cr?.s g- a. ss. §c ? s § sso f ssrSss-S 8*jj.o •* Z

“ ^ P r s»°*S . ? ?9! .

-

—

ft

. -

r

a

t>

»5■

2

» f

S’

-

r t

_

„

Sm3> o «n “ su •*’ ' STj r =J c’^ S § 5*8 M c. ** n 'P O ?•

« ft

i3r -3 -O -o *- V.

C> wSJ'*

Kb S a u»» /» C 3 - u «*-o « 5 * S K *» O*

t«0 i p.

l•0l2S3 a i“ f"

o~ O ' 3‘ • S ^ - 5 -

- • / I * 8* I *\ s Z •o ?.p f K ^ no c o c o Bw 2 C 2 5-= o *•£ Oe £ “ s . - a- W

iiilill

“ a 2

_*

O < no

m

f5 f ift-v*E ' 3 ^ 2 fta c o § s j s a ’.? 2 2 1 n ^ c. B fti 3 a ? ^

| S 3 E 2.5

c 5s «33

® *»w ~ o TT

® o2 aO —

■5T=p = i " » 5 . " ?f

fir1 § 5 i t» o®- l _. . r a cr i ii

8 cr ^

K CB <5 .5

i =? -.s r>i or ?

^s-^sa. t ** v ft»■•? d-OH IT

« tr a * 5=- v ’ •S»< S e P’S•■» I « o S* 5 S.*s . I : ? l.c i^ O .^ s « v s 5: S 5-2 i y1 1 O " ;; 5 c 'i Q ti2 a tLo

u‘3-»*

nFS

2. 2.-.

^^

s r.-s

BA A B

•* 2-2 S ?■< &S-3 s c j i -

o’ o O1 C. ? 'o

~

(U

Cl

ux 5o.Sp. 5 -§ u % u zy =p

#j

ft

O .

w

5

^

3o c < 0-2

p

ls»6

s

|3 b tfefr § = o 'A £L

?

*"

a

. —.»* v y 2 « 3 , 33-^ if ~ H”*o— *R w» z r O ° ' : r S 3 S£r5-5i^.5r • o n 3-U ^ S 5 j u«riS0o^t ^ s * , 53t» 2l fDt, S 5 i« 3. 2 « CS r -ft H T ’j pt — j j r ft.if2, a f o o 3 g S . ? STo ? ^ p •." ;•: 'SJ,S .2 2 93 ^fi y n ti a f c^ <Sa3 ? ; s S w a c. c. 0o 5*33 ET2 ~ * IL c.^ 8“ ii. < ft n •• s g 2 s®5 sS S, os S.^’S'o 5 S p § ^g'a .“S s" " c 8 £U ^ S\ ft d £. ” * B.i p ft S S' 3 i" S4E. S I** P“ §.&S‘3

o*

ft9

; i* jr o r.>..= -■ [ J7 O3

o ^C OX ^ K .1

I a .o °-8 s 3 9 o " g § » a

r ^ ' r s ^ . s & = sf ^

J*

& S g -2

5*

i.

...

ft

( .

—

.

I' ? ^ I.

S ? " S STo • s c ;

C o -.C "

a t §

S:

y

C

z ir - 2 |5

m

ft

H; •■* O

"■i* i -o “c.2 B e .. :r V " e a3 a a c a-rj c ; a 2.3 S 2 nT. B 2 fr| f r 5 Cl 2 5£ "»> = c. cr O c 5n ^C '-r s i *i 2 - •» t> ab. S s3 5- ft 53 n *9 i | 0 3 . ^

*< o la j S ' U 1" *»*S **• v o

n 2 ■5 p; "'s

n Z r a V P f v S - o

&&S’B n «

a a .g " - - - S a » 3 .

»5o-3_agS

5‘<5a ' o f e c £ r t y

.

^

?^»xoc IF£E°sr5 ;? tO 5 c ?t'S 3 ? | £ & S . 3 g * 3—®rf *a s' 5 S 5 g S a £ s 2:§ SV^ s ^ == .s p * «'2 “ S . a R B f «a. j* S'® S l l s s 8 * 5 3■'2 § og i» & eg-s. £s * S*“- ° *« s . » ft* E 1*92% If*I P B ®cr & 8 * £ » ? e. “a ^ - c « n 5' es* 3. § D «9 o,n ft < nS'S f o £. a .. K o - S. 5 •* * * et^j o. a*«• &3 £ | S . £ ? I e.f.tr> n s •< r-^j 0.^2 o r s ^ |s 5 c s-^ Sffe .. e 5 S.'S. S.& X l * a O & S rt R-g S-s ek> o C n S **“» OS. •2 cx 2 cr S.s 5 ST J C 5 " " 14 "* 8 ’' H s ° °-o a .so o « zg t! I » ! Sfe?s8 8 5 a a 5 ? ' * * f ^ 5, 3 o ^ a ti-’**K' J §aa?&a.™ n =a-, o "«x• s ft.i ?1 P-*f !£ 2 D- 2 5 *— s 2a n a j» "5 SJ? S• !o °3 £ BJTi <>£8 3 ? ? Q 'ft«* ro5 e2 sirs^-0 ! ^ So 5 S. hg ^8§. . & x i3t Sg 5s 3. f 3i ' ^s . E. e. 5 8& c.C e * ft.fi 2. t» & ®* ^ ^ E & x S cr 3 S s S'SiJ c a _ « x " 5 » 3 2, •M3 M SyiJuO & a e. E ^^ s i2 n:ac»2 _ a *§*' oo gB S .fi i ^ s - S « a. S i & n ~ V 3* g S 9. O ^3. Mt O ua. w 3 gr tc.j*0*0.2 - 2£ 3 s9_o R 2 5o z(» ?t a. ”■§ s.ff>?^ Q g &a m c - g 3Mg s S '^ R a 5 B&«& S -fg -a s f Tt

l a ? a l i t F f ! lists J8*5 f fafs'lIK 'S §P^H S i n 5 :$ -.E-a 2 2 3 s 3 « “• rft « a -a f i U i H i ?UI a^ n8 3i t t ' i l H * ! !

£T 5 7

o'o a f - £ £= 2 3

='*»?a o3 a o.= " 3 B2 2p- §3 > »’ *-g

"*

g-S-9g’ 2 ^ o t Ss5 n? 2

o." 2 S ° 2 ^

* 2 w 's

3

o' •"•>**_ ft

- u . 7a * ?

5^

a .s - a _ c |. S P "


SUPRIYADI


SKRIPSI


SUPRIYADI

a

x < c < n

q , v?

B

l

:

u

n

£ Op

3

tr.

- 3 « tt ^ s* V* 2 3 -•& y,' o ar » ** 9 S o ~ *• •o 2 ?c. . -> — a 5 s . r « ?f

O

S*e.

5T.^X 3.n© X3 0 n „ -.2,5*™ n m ^ *§ f* ■o gc^cg-N c ~,3*~ o cr« 3 0 5'3£2 *»' ^ ~ - u

y § 8 * 5'K g.

i

?

- °w ao ^ •5o5 f»nhsifls

slf-Ssrl

' M r

&§1B 5-.| S.^ " ~ =,

2

. ^ 1a j.-s-s C'a n 2

MASALAH PENUTUPAN KANTOR ... *

"

< n

g. c C.w a 3 P-

aa

S-?3 8 ^ g f?- 3

- U

3- 3 WO

3.5. .n£r — sr

cr

C ^ S-&

-

=

SUPRIYADI

;rid

§' P b^ : iili?

I

-arils'.

M--a ? | s o'£.=*2 2.

t

a. >. n ■5

a.

m

1

?si l.ft h ! 5 JJ S

a o

33§3 Is .£ 2 3 S. °'S ss 0 &

a - i2 c. £ r: sr 3 - n

£?2 n

o '* a ? 3 « 5 n ^^■5? 2

r.s-x

3-r-i.a .3 r § o

•2 < £‘|

nO

w 32

o ~

c ;« -

.

2

- 2.2." ^

..5 s a a

.'»

fefri

*

>

m

rt5?"g 8

• 0

8 iLn £

m ■y

W

B.S.5

3lP p VM'«

1

ir

t

i

p < 3 i v M h •A

»M \

§pti|p7

| £ .

'

&a. i d i l

8o

I I I .4 !

c.?ib

,•

\tr

j>

a ^ i ' B v & -? d ^ = V

o » *3

& ? %

e

3

i?l 3§ •&

►s

^

—c

; o

b

2

a

*

0r “

<2

saj?'

s 8 •*• s*&l

n " = * « ?•

« S ^ - *2 Sill 9-3

— 0

S |J o

0

T3 U_ C

S|f

<\

S C H.S?“ a S: 2o»9agS g - q 1 a o.o. ■5 ~ <*n 9 o -. 3 ii | ft” a o a a <■ s e ^ “ oo a & N ' 3 3^ « -••“5 r «n a ??* j* -» 3 0 ??fa«3§a S= 2 = f a S ft e a = 0 5 « sc p ■ !•« 3 a &§ o . a f i 2 . S „• 5 s3 5 1

wi VJ ft A S' n

^ 3"T9'3<-ff“ «%w

o r» tr.5? *'*»? 3.e.A « 3 d ' « * s 5 c 1‘ ■S&gftK'rS p 3 5s- « 2. n u c

S* S 1:51

o = 2.2.2

ii. c n £ "j

“* r ' Vi “ D. J» f u J

*0 I-

A < rt

II

:?

n K.

3" ZC o x _ S* 5* *—r> < c. 2 o o " 5 3 " t> cr« £ « 5 - rn- o_,£ = £

?•

*0 si0 ^

§2< §-S5'2sls e*?n

s. w

S &B|o 5 a a 3 n o ^2 0 S'< 5 S . n 2 S 6-f? 2 r/2 1 0 cna o* 2. p-»° 2 j* t * I .« 5* O Sy «- 0» : 3* n ^ * •< o r > r . 2 ' S*5-2.g 2 : ." tJ 3 o & 3- ^ hr & 5C 3 -g. 5 : u n ja2,n o S O f' 5-« :r3-.§•* 3 n ■« e c c » n3 n - is, o h ,: K -« 4 n c.2 f> o S'j* o « & s -, n 2a ..3 c. g 2^ s s I. «y. g-S-S; r.‘ _ d w -. 3 0- 5S 5a .3 10 s: nn O

a S-c «* g g «

n --.n ? n “ ,

<*’3 « S'® « n 3 =•* 5 $ 2 7 2 f u - • *30

o a a — 2 ^ S '9£ r£■•-**• ft S = . S ' & 5 = S'S ?= a a w 3* rto 5.3 _ c rt!i S ? ~ 5‘ 2 . * * si ~ a ? o !1 a.?°’a— 2 . M O' S 0

c.

e* s i \%111 *

a . i r s . o s S . g . l - ' g ^ is -

o 2 !*-' o « 3-r

■a

HT Z O

8 8 og-Co

SKRIPSI a.°


SKRIPSI

O'

~

„

3

C,

" 3 O. a. o « „,(rS

MASALAH PENUTUPAN KANTOR ... ft
<

li

O t> *o u

3.

>-n

w ? K S’

?: sir , Z,

rt zr u 2 7,

ft n *w «* M — to 5 ’ o .2,J*s yr» ao . j: T% 3 « r- ? -'U )J C O c/io

n " 5-* * r *• 0^2.^ §S|* S 3 *.%. 3* O O •=-£SS j ft cT. ~ . H. "**H. = f t2 °

„ o c o

o

a -f =t• ** u «* o. Q. 3 v *5

|„ao l ^ o * «-C 3 It

~ '3 ° 3 - y J d & *•" § I nl‘ - ® 3 =>u Cf 18

-rt 3 I * § 2 5 <'riS*L) cW“ O n s'* —,O n 3 ".

S ll C 3un< «^.*»f3t? Z * fcsqs-

■o § -•O'*” o 3 « * 5 « 3-î .? S o ”n —.* ' o' “ • <■*' 3 w sr« » g. 3C 2 ° M a o " C?» -2 O g o o ^•o <Wn3 * < ? • 0 5 8*2 3 5.3" ^ “ »*—0~3 2 8^2 3°« K fi n S.^■oô

n o 2. cr *» c- 2 3

ft

Ov

”

M o* o C a

a =4,o c*i £ o jy 3 > £ <% *»i!T C m l-us -O* _ ^ i/a X ai§i iC n ~ G. - __ &SS o £•~*J3§ “ si* u 2.£ n C Q. _ .< . —.ft ?• ^ ~ s > •“"’ O « r f > * * S«fo" 3 m o a 2« 3’ n _p q ss < _,3. 3 i crii 3 2 a era a z: 2 O 9 ^£5'? 3i t" J»T k < ^ f> s 5 .£•

£~

C

_

■y

S. if.

o ^« o

Ck*i«lO r* a

S-?3a ?g£s= "?5 a.S«ls a.,' if.,;

* '*4.i*

>;»•:>

=g

SS.O ?U3CCM J 5 a J o^Ka^’ca ^ ft 5 o*^ &

i5

.

s-s


SUPRIYADI


Laapiraa 3

R E S O L U S I M A J E L I S U M U M PJJD T E N T A N G P A L E S T I N A

29 N o p e m b e r 1947 ( Re so lu si P e m b a g i a n )

M a je lis U m u m ,

Sctclah m t n g a d a k a n sidang istimewa atas p c r m i n l a a a Negara M an d a ia ris u n tnk m cm bcn tu k don m cn ug askan suatu kom itc khusus uniuk m cnyiapkan pem bahasan s o al P c m c r i n t a h a n P a l c s t i n a di h a r i d c p a n p a d a s i d a n g b i a s a y a n g k e d u a ; •

t

S c t c l a h m c m b c n t u k s u a t u k o m i t c k h u s u s d a n m c n u g a s k a n n y a u n t u k m cn ycl i di ki s c m u a p c r s o o l a n d a n isyu y a n g b c r s a n g k u t a n d e n g a n m a s a l a h P a l c s t i n a , d a n u n t u k m c n y i a p k a n u s u l - u s u l b a g i p c n y c l c s a i a n m a s a l a h itu, d a n ; ' S c t c l a h m cn ' c r i m a d a n m c m p c l a j a r i l a p o r a n K o m i t c K h u s u s ( D o k u m c n A/36-«) l e r m a s u k s c j u m l a h r e k o m e n d a s i u n a n i m d a n s u a t u r c n c a n a p e m b a g i a n d e n g a n uni. c k onom i yang disctujui m ayoritas Komitc Khusus, I

M c n i m b a n g b a h w a s i t u a s i di P a l c s t i n a s c k a r a n g ini a d a l a h s k u a s i y a n g r u p a n y a mcrugika'n k cscjahtcraan u m u m dan h u b u n g a n - h u b u n g a n p crsah ab a ta n an tara bangsa-bangsa; M d m p c rh a tik a n p c r n y a ia a n Negara M a n d a ia ris ak a n menyelesaikan cvakuast P a l c s t i n a p a d a t a n g g a l I A g u s t u s 19*18;

j M c m b c r i k a n r e k o m e n d a s i ’k e p a d a U n i t e d K i n g d o m , s eba gai N e g a r a M a n d a t a r i s b ag i P a l c s i i n n , d a n kcpacl a s c m u a a n g g o t a P B B l a i n n > a u n t u k m c n c r i m a d a n mclak*

SKRIPSI


SUPRIYADI


s im ak t in . s c h u b u n g a n d c n g m ^ P c m c r i n t a h a n

P a l es i i n a di haei d c p a n ,

Rcncana

P e m b a g i a n d e n g a n U n i i i k o n o m i s e b a g a i b cr i k u i ; M i n t a agar:, (a) D c w a n K c a m a n a n m c n g a m b i l t i n d a k a n - u ' n d a k n n y a n g p cr lu sepe rt i d i i c t a p kan dalam rc n can a u iu u k implemenlasinya; (b) Dc sva n K c a m a n a n m c m p e r t i m b a n g k a n , j i k a k e n d a n n s c l a m a p c r i o d e i ransisi m c m c f l u k a n p c r l i m b a n g a n s c m a c a m i tu, a p a k a h situa.si di P a l c s t i n a m e r u p a k a n a n ca m a n bagi p c r d a m a i a n . J i k a dia m e m u t u s k a n b ah w a tcrdapat a n c a m a n scm acam itu, d a n u n t u k m e m p e r i a h a n k a n p c r d a m a i a n d a n k c a m a n a n i n t e r n a s i o n a l , D c w a n K c a m a n a n h e n d a k n y a . m c l c n g k a p i o t or i s a s i Maj el i s U m u m d e n g a n m c n g a m b i l t i n d a k a n - t i n d a k a n , m c n u r u t P a s a l 39 d a n 41 P i a g a m , u n t u k m e n g u a s a k a n K om i s i P U B , s c p c r i i d i m a k s u d d a l a m r e s o lu s i ini, u n t u k m e l a k u k a n I'ungsi-fimgsi di P a l c s t i n a y a n g d i b e r i k a n k c p a d a n y a o l e h r es olus i ini; (c) D c w a n K c a m a n a n m c n c t a p k a n s e b a g a i a n c a m a n bagi p c r d a m a i a n , p ci angg n r a n - p c r d a m a i a n . a t a u t i n d a k a n a gr c s i , m e n u r u i P a s a l 39 d a n 41 P i a g a m , s ci in p u s a h a u n t u k m e n g u b a h r c n c a n a p c n y c l c s a i a n resolusi ini d e n g a n k c k e r a s a n ; (d) D c w a n P e r w a l i a n d i b c r i t a h u t e n t a n g t a n g g u n g j a w a b y a n g d i m a k s u d bagi - » n y a d a l a m r c n c a n a ini; Hcrscru k e p a d a p e n d u d u k Palcstina agar mcngam bil lin d a k a n -tin d a k a n yang m u n g k i n p c r l u d a r i p i h a k m c r c k a u n i u k m e l a k s a n a k a n r c n c a n a ini;

•* *

M i m a k e p a d a s c m u a p e m e r i n ta h d a n scm u a b a n g s a j a n g a n bcrbuat sesuatu yang d a p a t m c n g h a m b a t a t a u m c n u n d a p c l a k s a n a a n r c k o m c n d a s i - r c k o m c n d a s i ini, d a n ; M c m b c r i k u a s a k e p a d a Sckretaris Jcndcral u n iu k m c m b a y a r kcmbali biayab i a y a p c r j a l a n a n d a n l i i d u p a n g g o t a - a n g g o t a Komi si y a n g i l i s e b u i k a n d a l a m Uagian I, S c k s i 13, p a r a g r a f 1 di b a w a h , a t a s d a s a r d a n d a l a m b e n t u k y a n g d i a n g g a p n y a p a ling i c p a t d a l a m k c a d a a n itu d a n ' i i n t u k m t l c n g k a p i K om i s i d e n g a n s t a f s c p c r l u n y a u n tu k m e m b a n t u m c n j a l a n k a n fungsi-fuugsi yang diberikan Majelis U m u m k ep a d a K o m is i . ( Di su li n d a r i n n s k a h y a n g ' d i m u n i d a l a m 1972-1973, ( L o n d o n , 1972), h a l . T 6 - 6 7 .

SKRIPSI

T he AHfUilc lia s t a n d N o r t h


A fric u

SUPRIYADI


Lampiran i+

P IA G A M N A SIO N A L PALIiSTlNA P i a g a m ini a k a n di scbt ii P i a g a m N a s i o n a l Palc.stina

PasaJ-pasal P iag an 1. P a l c s t i n a a c i a l a l r t a n n h a i r r a k y a t A r a b P a l e s i i n a d a n b a g i a n i n t e g r a l t a n a h air A ra b yang besar, d a n rakyat Palcstina adalah bagian bangsa Arab. 2. P a l c s t i n a d e n g a n pcr ba tOMm -pc r bBt as r m d a r i j a m a n M a n d t t IngRcris a d a l a h suatu k c s a tu a n wilayah yang integral. 3. R a k y a t A r a b P a l c s t i n a m e m p u n y a i h a k a l a s t a n a h a i r n y a , d a n sct cl ah m cn y c l c s a i k a n p e m b e b a s a n t a n a h a i r n y a i t u a k a n m c t i e i H u k a n r u u i b n y a j e n d i r i s es ua i d en g a n k e m a u a n d a h pemililiannya. A. K c p r i b a d i a n P a l c s t i n a a d a l a h s u a t u ciri b a w a a n y a n g j n c n c t a p d a n t i d a k a k a n

lenyap, d a n d is alu rk an dari ayah kc anak. P c n d u d u k a n Zionis d an pen y e b ara n ra k y a t A r a b P alcstina sebagai a k ib at bcn cana yan g m cnim p any a, tidak m cra m p a s k c p r i b a d i a n d a n afil iasl P a l c s t i n a n y a d a n t i d a k m c m b a t a l k a n n y a . . 5 . O r a n g - o r a n g P a l c s t i n a i a l a h w a r g a n e g a r a A r a b y a n g m c n c t a p di P a l e s i i n a s a mp a i t a h u n 1947 b a i k y a n g d i u s i r m a u p u n m a s i h t in g ga l. B a r a n g s i a p a d i l a h i r k a n d a r i s c o r a n g a y a h P a l c s t i n a di P a l c s t i n a a t a u di l u a r n y a a d a l a h o r a n g P a l e s i i n a . 6. O r a n g - o r a n g Y a h u d i y a n g m c n c t a p di P a l c s t i n a s a i n p a i p c r m u l a a n i n v as i Z i o n i s a k a n d i p a n d a n g sebagai o r a n g Palcstina. 7. Af il i as i d e n g a n P a l c s t i n a d a n i k a t a n m a t e r i a l , s p i ri t u a l d a n h i s to ri s d c n g a n n y a ad ala h k cn y a ta an -k cn y ataan m cnctap. Pcndidikan orang Palcstina dengan cara A r a b d a n r c v o l u s i o n c r , u s a h a - u s a h a m c m b i n a k c s a d a r a n d a n m c l a t i h o r a n g Pa* l es fi na, d e n g a n m a k s u d u n t u k s c c a r a m c n d a l a m m c m p c r k c n a l k a n n y a d e n g a n l a n a h airnya, baik spiritual m a u p u n material, d a n m e m p c r sia p k a n n y a uniuk s e n g k e t a d a n p c r j u a n g a r * A r a b m a u p u n u n t u k p c n g o r b a n a n milik d a n h i d u p n y a g u n a m c m u l i l i k a n t a n a h a i r n y a , s c m u a n y a i tu a d a l a h s u a t u k c w a j i b a n n a s i o n a l , 8. T a h a p d i m a n a r a k y a t P a l c s t i n a h i d u p s c k a r a n g ini a d a l a h t a h a p p c r j u a n g a n nasional u n tu k pem b eb a san palcstina. P crtcntangan-pcrtcniangan antara k c k u a t a n - k c k u a i a n n a s i o n a l P a l c s t i n a n dn l uh s c k u n d c r d u n h n r u s d i t a n g g u h -

SKRIPSI


SUPRIYADI


kau dcm i kepentingan scngkcia fundam ental an tara Zionisms dan k o l o m a l b m c . di s a t u p i h a k d a n r a k y a t A r a b P a l c s t i n a di lai n p i h a k . B c r d u s a r k a n itu m a s s a P a l c s i i n av -b a ik di l a n a h a i r m a u p u n di p c n g a s i n g a n , orgnni saî -orgam.sasi d a n o ra ng-orang, m c r u p a k a a saui front nasional yang bcrjunng untuk m cniulihkau Palcstina d an m c m b c b a s k a h n y a dengan pcrjuangnn bersenjata.

/ 9. P e r j u u n g a n b e r s e n j a t a a d a l a h . s a U K s n n m y a j n h m u n t u k r n e m b e b a s k a n P al c s t i n a d a n oiCii s c b a b i(u st rai cgi b u k a n t a k t i k . J l a k y a t P a l c s t i n a m c n g u k u h k a n kcpu* tusnnnya y an g m utlak d a n tckadnya yang bulal u n tuk m clan cark an pcrjuang an b e r s e n j a t a d a n m a j u kc a r a h r c v o l u s l & c r s c n j n t n r a k y a t , u n t u k r n e m b e b a s k a n t a n a h a i r n y a d a n k c m b a l i k c l a n a h ai r itu, m c m p c r t a n a n k a n h a k n y a u n t u k h i d u p di si tu s c c a r a n o r m a l , d a n m c l a k s a n a k a n h a k n y a a t a s p c n c n t u a n diri d a n kcdaulaian atasnya. , 10. A k s i P e d a y i n a d a l a h inti p c r a n g p e m b e b a s a n r a k y a t P a l c s t i n a . H a l itu m c n u n t ut u s a h a u n t u k m c m a j u k a n , m c m p c r l u a s , m e l i n d u n g i d a n m e n g c r a h k a n sclu* r u h m a s s a d a n k e m a m p u a n i l mi ah o r a n g - o r a n g P a l c s t i n a , o r g a n i s a s i d a n kctcrl i b a t a n n y a d a l a m r c vo lu s i b e r s e n j a t a di P a l c s t i n a , d a n k c k o m p a k a n d a l a m per* ' j u a n g a n n a s i o n a l a n t a r a k c J o m p o k - k c l o m p o k r a k y a t P a l c s t i n a , d a n a n t a r a mcr c k a d a n m a s s a A r a b , u n t u k m e n j a m i n k c l a n g s u n g a n r c vo lu si , k e m a j u h n cihn kem^nangannya. \ i

U . O r a n g - o r a n g P a l c s t i n a a k a n m e m p u n y a i tiga s c m b o y a n y a i t u : p c r s a t u a n , mo* bilisasi d a n p e m b e b a s a n n a s i o n a l . v

12. R a k y a t A r a b P a l c s t i n a p c r c a y a a k a n p c r s a t u a n A r a b . U n t u k m c m a i n k a n p cr an a n n y a g u n a p c r w u j u d a n n y a , d a l a m t a h a p p c r j u a n g a n n a s i o n a l ini m c r c k a har us m c m c l i h a r a k c p r i b a d i a n P a l c s t i n a d a n u n s u r - u n s u r n y a , i f i c n i n g k a t k a n kcsad a r a n ’ a k a n c k s i s t c n s i n y a d a n m c l a w a n s c t i a p r c n c a n a u n t u k m c r u s a k a t a u me* s l lemahkannya. *

13. P c r s a t u a n A r a b dar i p e m b e b a s a n P a l c s t i n a a d a l a h d u a s a s a r a n y a n g s a li n g me* l o n g k a p i . Y a n g s a t u m c n y i a p k a n j a l a n b ag i rcniisasi y a n g l ai n, P c r s a t u a n A r a b m c m b i m b i n g kc a r a h p e m b e b a s a n P a l c s t i n a , d a n p e m b e b a s a n P a l c s t i n a m e m b im bing kc a r a h • p c r s a tu a n A ra b . U s ah a -u s ah a u n tu k k e d u a n y a bahumcmbahu, *

14. Mari d c p a n b a n g s a A r a b , b a l i k a n ck si st cnsi A r a b i tu s e n di ri , b c r g a n t u n g p a d a nasib pcrsoa\an Palcstina. U s a h a b an g sa A r a b u n tu k rne m b e bask an Palcstina b e r s u m b c r p a d a d e p e n d e n s i itu, R a k y a t P a l c s t i n a m c m p c l o p o r i u s a h a u n t u k m e n c a p a i s a s a r a n n a s i o n a l itu. 15. P e m b e b a s a n P a l e s i i n a , d a r i segi p a n d a n g a n A r a b , a d a l a h s u a t u k c w a j i b a n n a s i o n a l u n t u k m c n a n g k i s i nvas i Z i o n i s d a n i m pc ri al i s d a r i t a n a h ai r A r a b scluru h n y n dun u ntu k m c lc n y a p k a n kchadirau Zionis dari Palcstina. T a n g g u n g ja w a b pcnuh adalah pada bangsa, rakyat-rakyat d a n Pcm crintah-pcm crintah A r a b , d e n g a n r a k y a t A r a b P a l c s t i n a di garis d c p a n . D e n g a n m a k s u d itu, b a n g s a A r a b h a m s m c n g c r a h k a n scluruh k e m a m p u a n m ilker, ke m a n u s ia a n , m aterial

SKRIPSI


SUPRIYADI


d a n s p i r i t u a l n y a u n t u k i k u t s c r t a s c c a r a a k t i f d a l a m p c m b c b a s a n P a l c s t i n a dc* n g a n r a k y a t P a l c s t i n a . K l i u s u s n y a d a l a m t a h a p rcvolusi b c r s c n j a t a , ' P a l c s t i n a s c k a r a n g ini m e r e k a h a r u s m e m b e r i k a n d a n m e n a w a r k a n k e p a d a r a k y a t Pal cst in a | s clu ru h b a n t u a n d a n sctiap d u k u n g a n material dan orang, d an m cnyajikah baginya sctiap s aran a d a n kc s c m p a ta n yang m cm u n g k in k a n n y a tcrus m cmikul p e r a n a n n y a s e b a g a i pc'rinti.s d a l a m m c l a n j u t k a n rcvolusi b e r s e n j a t a n y a s a m p a i lanah airnya dibebaskan.

»

16. P c m b c b a s a n P a l c s t i n a , d a r i scgi p a n d a n g a n s p i r i tu al , a k a n m c n y i a p k a t ) iklim* k c i c n a n g a n d a n p e r d a m a i a n u n t u k l a n a h suci. Di b a w a h p c n g a y o m a r i n y a scm u a t c m p a t suci a k a n d i j a m i n , d a n . k e b e b a s a n u n t u k b c r i b a d a h d a n m c n g u i i j u n g i n y a d i j a m i n b a g i s e m u a o r a n g t a n p a p e m b e d a a n a t a u d i s k r i m i n a s i ras, w a r n a k u l i t j b a h a s a a t a u a g a m a . D e n g a n a l a s a n i iu r a k y a t P a l c s t i n a m c n g h a * r a p k a n b a n l u a n s e m u a k c k u a i a n s p i r i t u a l di d u n i a . 17. P c m b c b a s a n P a l c s t i n a , dar i. scgi p a n d a n g a n k e m a n u s i a a n , a k a n m c n g c m b a l i kan kepad a orang Palcstina m artab at, harkat dan kcm crdekaannya. Dengan m a k s u d i t u , r a k y a t A r a b P a l c s t i n a m c n g h a r a p k a n b a n t u a n d ar i s e m u a o r a n g di dunia yang pcrcaya akan m artabat dan kcmcrdekaan m a n u s i a / 18. P c m b c b a s a n P a l c s t i n a , d a r i scgi p a n d a n g a n i n t e r n a s i o n a l , a d a l a h t i n d a k a n dcf e n s i f y a n g p c r l u u n t u k b c l a d i r i . D e n g a n m a k s u d i tu r a k y a t P a l c s t i n a , y a n g m c n g i n g i n k a n p c r s a h a b a t a n s e m u a r a k y a t , m c n g h a r a p k a n d u k u n g a n negara* n e g a r a y a n g c i n t a k e n i c r d e k a a n , k c a d i l a n d a n p e r d a m a i a n d a l a m p c m u l i h a n sit u a s i l egal P a l c s t i n a , p e m a n t a p a n k c a m a n a n d a n p e r d a m a i a n di w i l a y a h n y a , d a n m cm u n g k in k a n ra k y atn y a u n tu k m elaksanakan kcdaulatan dan kcmcrdcka a n nasional.

19. P c m b a g i a n P a l c s t i n a t a h u n 1947, d a n p e n d i r i a n I sr ael p a d a d a s a r n y a a d a l a h ti d a k sab d a n batal, tid ak pcrduli w a k tu yang telah lam p au k arcn a bcrtcntangan d e n g a n k e m a u a n ra k y a t P alcstina d a n h a k ala m ia h n y a atas lan ah airnya, dan m c l a n g g a r a s a s - a s a s P i a g a m P B B , t c r u t a m a h a k a t a s p c n c n t u a n diri. 20. D c k l a r a s i B a l f o u r , d o k u m c n M a n d a t , d a n l a i n - l a i n y a n g d i d a s a r k a n a t a s n y a di* a n? ,g ap t i d a k s a h d a n b a t a l . K l a i m a t a s a d a n y a i k a t a n h i s to ri s d a n s p i r i t u a l a n t a r a o ra nf}*ora ng Y n h u d i d a n P a l c s t i n a t i d a k scsuai d e n g a n k c n y a t a a n k c n y a t a a n h i s t o r i s m a u p u n u n s u r - u n s u r . n c g n r a d a l a m arti s c b c n a r n y a . J u d a i s me, du lam h a k ik a tn y a sebagai a g o m a wnhyu, b u k a n la h suatu k eb a ng saan yang m c m p u n y a i s u a t u e ks i s t e n s i m c r d c k a . D c m i k i a n | ) u n o r a n g - o r a n g ValuKh b u k a n lah suatu rakyat yang m cm p u n y ai suatu kcpribadian indcpcAlcn. M ereka adalah warga ncgara-ncgara tcm pat mereka bcrada.

21. R a k y a t A r a b P a l c s t i n a , d e n g a n m c n a m p a k k a n d i r i n y a d a l a m r c v o l u s i ' b c r s c n j a t a P a l c s t i n a , m c n o l a k s c t i a p p c n y c l c s a i o n . y a n g m c n g g a n t i k a n p c m b c b a s a n sc* l u r u h P a l c s t i n a , d a n m c n o l a k s e g a l a r e n c a n a y a n g m c n g h c n d a k i p c n yc l e sa i nn

* politik pcrsoalan Palcstina atau intcrnasionalisasinya.

SKRIPSI


SUPRIYADI


22. Z i o n i s m c a d a l a h s u a l u g c r a k a n p ol i ti k y a n g s c e a r a o r g a n i s b c r h u b u n g a n dcn g a n i m p c r i a l i s m c d u n i a d a n b e r m u s u h a n d e n g a n s e ga l a g c r a k a n p c m b c b a s a n d a n k c m a j u a n di d u n i a , s u a t u g c r a k a n rasialis d a n f a n a l i k d a l a m f o r t n a s i n y a ; u gr c si f, c k s p a n s i o n i s c l a n k o l on i al i s d a l a m t u j u a n n y a ; d a n fasis s c r ta nazi d a l a m s a r a n a - s a r a n a n y a . I sr a e l a d a l a h alat g c r a k a n - Z i o n i s d a n p a n g k a t a n k e m a n u s i a a n d a n g c o g r a f i s bagi i m p c r i a l i s m c d u n i a . JJuaiu k o n s c n i r a s i d a n b a t u l o n c a i n n baj 'i i m p c r i a l i s m c di j u i m m g n e g a r a A r a b ; u n t u k m c m u k u l h a r a p a n - h a r a p a n . b a n g s a A r a b a k a n p c m b c b a s a n , p c r s a t u a n d a n k e m a j u a n . Israel a d a l a h s u a t u a n c a m a n a b a d i bagi p e r d a m a i a n di T i m u r T c n g a h d a n di s c l u r u h d u n i a . O l e h s c b a b p c m b c b a s a n P a l c s t i n a a k a n m c n g h a p u s k e h a d i r a n Z i o n i s d a n i m pe ri al i s d a n m e n d a t a n g k a n s tabilisasi p e r d a m a i a n di T i m u r T c n g a h , r a k y a t P a l c s t i n a m c n g l . a r a p k a n d u k u n g a n s e m u a o r a n g d c r m a w a n di d u n i a d a n s e m u a k e k u j u a n k e b a i k a n , k e m a j u a n d a n p e r d a m a i a n ; d a n m i n i a k e p a d a m e r e k a s e m u a , t i da k p e r d u l i a l t r a n d a n o r i c m a s i n y a , a g a r m e m b e r i k a n segala b a n t u a n d a n d u k u n g a n k e p a d a r a k y a t P a l c s t i n a d a l a m p c r j u a n g a n n y a y a n g adi l d a n legal u n t u k m c m b eb ask an tanah airnya.

23. T u n t u t a n - i u n t u t a n k c a m a n a n d a n p e r d a m a i a n d a n t u n t u t a n - i u n i u i a n k c b c n a r an d a n kcadilan m cw a jib k a n sem ua negara yang m cm clihara h u b u n g a n p c rs a h a b a t a n a n t a r a r a k y a t - r a k y a t d a n m c m p c r t a h a n k a n l oy al i ta s w a r g a - v / a r g a ncg a r a n y a p a d a t a n a h a i r m e r e k a , u n t u k m c m a n d a n g Z i o n i s m c s eba gai s u a l u gc r a k a n t i d a k s ah d a n u n t u k m c l a r a n g cks is icns i d a n a k t i v i t a s n y a . «•

4

24. R a k y a t A r a b P a l c s t i n a p c r c a y a a k a n as as k c a d i l a n , k c m c r d c k a a n , k c d a u l a t a n , p c n c n t u a n diri, m a r t a b a t m a n u s i a d a n h a k r nk y r. t - r a k y a t u n t u k m e l a k s a n a k a n nya. 25. U n t u k m c n c a p a i s a s a r a n - s a s a r a n P i a g a m ini d a n a s a s - a s a s n y a , P L O a k a n mem a i n k a n p e ra n a n n y a u ntu k m cm b eb a s k u n Palcstina. ^ 26. P L O , y a n g m c w a k i l i s e m u a k e k u a t a n - r c v o l u s i P a l c s t i n a , b c r t a n s g u n g j a w a b u n tu k m cn g gcrakk an rakyat A rab Palcstina g u n a m cm u lihk an tanah airnya. * m c m b e b a s k a n n y a , k c m b a l i k e p a d a n y a d a n di situ m c n c i u u k a n n a j i b n y a sendi* r T a n g g u n g j a w a b itu m c l i p u t i s e m u a u r u s a n mi)iter, pol i ti k. d a n k c u a n g a n d a n s ega la s c s u a t u h i i nn ya , y a n g d i p c r i u k a n p c r s o a l a n P a l c s t i n a di lingkur-gar, A r a b m a u p u n internasional. 27. P L O a k a n b c k c r j a s a m a d e n g a n s e m u a n e g a r a A r a b , s csuai d e n g a n k e m a m p u a n m a s i n g - m a s i n g , d a n a k a n m c m p c r t a h a n k a n s i k a p t i d a k m c m i h a k d a l a m ar.ta: h u b u n g a n m e r e k a di b a w a h s i n a r d a n a l a s d a s a r k e b u t u h a n - k e b u t u h a n p c r a r . j p e m b e b a s a n , d a n t i da k a k a n m c n c a r n p u r i u r u s a n i n t e rn n e g a r a A r a b m a n a p u r , . «

?.H. K a k y a t A r a b P a l c s t i n a t n c n c k a n k a n k ea sl ia n d a n k c m c r d c k a a n rc vo lu si r.asicn a l n y a d a n m c n o l a k segala c a m p u r l a n g a n , p c r w a l i a u d a n s u b o r d i n a s i . " I 1). K a k y a t A r a b P a l c s t i n a m c m p u n y a i h a k u t a n \ a d a n asli u n t u k mcmh*:b a^ks**.

d.tr, n u ' i n u l i h k n n t a n a h a i r n y a d a n a k a n m e m h a i a s i s i k a p n y a t e r h a d a p

SKRIPSI


SUPRIYADI


n e g a r a d a n k e k u a s a a n a t a s ‘d a s a r s i k a p m c r c k a t e r h a d a p p c r s o a l a n P a l e s i i n a d a n l u a s n y a h a n t u a n m c r c k a bagi r a k y a i A r a b P a l e s i i n a t iai am r c v o t u s i n y a u n t t uk m e n c a p a i s a s a r a n - s n s a r a n n y a .

/

*

*

!•

30. P c j u a n g - p c j u a n g d a n o r a n g - o r a n g b e r s e n j a t a d a l a m p e r a n g p e m b e b a s a n a d a l a h inii i c n t a r a r a k y a i , y a n g a k a n m c n j a d i j a rn g a n p e l i n d u n g r a k y a i A r a b P a l c s t i n a . <

<.

31. O r g a n i s a s i ini a k a n m e m p u n y a i s u a t u b e n d e r a , s u a t u s u m p a h d a n s e b u a h lagu, y a n g a k a n d i t c t a p k a n m c n u r u t s u a t u s is ic m k h u s u s . '■

i ■

1

•32. P a d a . P i a g a m ini d i l a m p i r k a n s u a t u u n d a n g - u n d a n g y a n g d i k c n a l s e b a ga i U n d a n g - u n d a n g D a s a r P L O di m a n a d i t c t a p k a n c a r a f o n n a s i o r g a n i s a s i , komi * t e - k o m i i c d a n I c m b a g a - l c m b a g a d e n g a n f u ng s i d a n k c w a j i b n n n y a m a s i n c mHsing s es ua i d e n g a n P i a g a m ini. 33. P i a g a m ini t i d a k d a p a t d i a m e n d i s a s i k cc ual i d e n g a n m a y o r i t u s d u a p e r t i g a ang*. g o t a D c w a n Nasi on al ' P L O d a l a m s i d a n g i s l i m c w a y a n a d i u a d a n g u m u k itu.

C a t a la n : P i a g a m N a s i o n a l P a l e s i i n a a d a l a h salali s a t u d o k u i n e n y a n g p a l i n g p en -

l i n g p a d a t a h a p s e n g k e t a ' A r a b - . I s r a e l s c k a r a n g ini, k h u s u s n y a dar i p i h a k A r a b , y a n g m c m u a f posi sl r e s m i P L O . Vc rs i ini a d a l a h rcvisi y a n g dila* .

k u k a n ol eh D e w a n . N a s i o n a l P a l c s t i n a p a d a t a h u n 19(18. Vc rs i y a n g p cr t a m a d i s a h k a n d a l a m K o n g r c s P a l e s i i n a I di Y e r u s a l c m p a d a t a h u n 1964,

S u m b e r: Y . H a r k a b i , “ T h e P o s i t i o n o f t h e P a l e s t i n i a n s in t he I s r a c l i - A r a b C o n f l i c t

a n d T h e i r N a t i o n a l C o v e n a n t / ' J o u r n a l o f I n t e r n a t io n a l L a w a n d P oti* tics, 3 (1970), h a l . 2 09-244, U n i v e r s i t a s Nc.w Y o r k .

SKRIPSI


SUPRIYADI


Lampiran. 5 10

. _______ P.t :-'i/tlcnc adopted ••lthout reference to a Wain Cfrrnlttee

5256 (XXIX).

flMectlori of Palegtltie

t

Date: Vote:

22 Kcvenbcr 1??^ 69‘6 -37 (t o . 1! call)

Meeting: 22?£ Draft: A/L.7,J1 crjd Add-1

*he General Assembly. Having considered the question of Palestine, Having heard the eteteaent of the Palestine Liberation Organization, the representative of the Palestinian people, 1y Having also heard other statements nade during the debate, Deeply concerned that no Just solution to the problem of Palestine has yet been achieved and recognizing that the problem of Palestine continues to endanger international peace and security* Recognizing that the Palestinian people is entitled to self-determination in accordance vith the Charter of the United Nations, Depressing _its grave concern that the Palestinian people has been prevented froo enjoying its inalienable rights, in particular its right to self-determination. Guided by the puijjoses and principles of the Charter, Recalling its relevant resolutions vhicb affirm the right of the Palestinian people to 'self-determination,

I 1. Reaffirms the inalienable rights of the Palestinian people in Palestine, including: (a)

*Ihe right to self-determination vithout external interference;

(b)

The right to national independence and sovereignty;

2. Reaffirms also the inalienable right of the Palestinians to return to their homes and property from vhich they have been displaced and uprooted, and calls for their return; 3. Emphasises that full respect for and the realization of these inalienable rights of the Palestinian people are indispensable for the solution of the question of Palestine; U. Recocmizes that the Palestinian people is a principal party in the establishment of a Just and durable peace in the Middle East; 5. Further recognizes the right of the Palestinian people to regain its rights by all means in accordance vith the purposes and principles of the Charter of the United Nations; 6. Appeals to all States and international organizations to extend their support to the Palestinian people in its struggle to restore its rights, in accordance vith the Charter; Requests the Secretary-General to establish contacts vith the Palestine Liberation Organization on all matters concerning the question of Palestine; ft. Heouests the Secretary-General to report to the Central Assembly at its 'thirtieth session or. the implementation of the present resolution;

9. Decides to include the item entitled "Question of Palestine'- in the provisional agenda of its thirtieth session.

SKRIPSI ■i

/

a

/v*\j


SUPRIYADI


Lampiran 6 }2J7 (XXI7.).

Observer statue for the Palestine Liberation Organization

Date: Vcte:

22 iiovecber 1971* 95-17*19 (recorded)

Meetlr.g; 2296 -Draft: ( , ' 1 . 1 * 2 end Adi.l

Tbe G»n»y*4 Aa»«»blyt Raving considered the queatioa of Palestine, Taking loto conaideration the universality of the United Notions prescribed in the Charter* Recalling ite resolution 3102 (XXVIII) of 12 December 1973.

^

Taking into account Economic and Social Council resolutions 1835 (LVI) of May 1971* and I614O (LVI) of 15 May 197^,

Botlne; that the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Hunanitarian Lav Applicable in toned Conflicts, the World Population Conference and'the Vorld Food Conference have in effect invited the Palestine Liberation Orgaairation to participate in their respective deliberation*. Roting also'that the T>iird United Nations. Conference on the Law of the Sea has invited ty* Palestine Liberation Organisation to participate in its deliberations u ao oNterr*r,

1. Invites the Palestine Liberation Organization tc participate in the sessions and the vorfc of the General Assenbly in the capacity of observer; 2. Invites the Palestine Liberation Organization to participate in the sessions and the work of all international conferences convened ur.der the auspice of the General Assembly in the capacity of observer; 3* Considers that the Palestine Liberation Organization is entitled to participate as as observer in the sessiooa and the vorr. cf all international conferences convened under the auspice* of other organs of the United Nations; Requests the Secretary-General to tsJie tfce necessary steps for the implementation of the present resolution.

SKRIPSI


SUPRIYADI

Lampiran 7


U NIT ED NATIONS

General Assembly Distr. GENERAL A/RES/4 2/210 26 Feoruary 1988

Forty-second session Agenda item 136

RESOLUTION’S ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY

I

ton the report of the Sixth Committee (A/42/878)]

42/210.

Report of the Committee on Relations with the Host Coontry

The General Assembly/ Having considered the report of the Committee on' Relations w.ith the Host Country, 1/ ( Recalling Article 105 of the Charter of the United Nations, the Convention on tne Privileges and Immunities of the United Nations 2/ and the Agreement between the United Nations and the United States of America regarding the Headquarters of the United Nations, 3/ , Recalling further that the problems related to the privileges and immunities of all missions accredited to the United Nations, the security of the missions and the safety of their personnel are of great importance and concern to Member States, as well as the primary responsibility of the host country,

■

!■

Noting with deep concern the*continued acts violating the security and the safety of the personnel of the missions accredited to the united Nations,1

I

1/

A/42/26 and Corr.l.

2/

Resolution 7.2 A (I) .

3/

See resolution 169 (II).

88-04740

00962 (E)

SKRIPSI


SUPRIYADI


A/RES/42/210 Page 2

Recogni2 ing that effective measures should continue to be taken Dy the competent authorities of the host country, in particular to prevent any acts violating the security of missions and the safety of tneir personnel, Considering further the issues raised by certain States Members of the United Nations in response to the request and to action by the host country to reduce the size of their missions, Conscious of the increased interest shown by Member States in participating in the work of the Committee# . . 1. Endorses the recommendations of the Committee on Relations with the'Host Country contained in paragraph 83 of its report? 2. Strongly condemns any criminal acts violating the security of missions accredited to the United Nations and the safety of their personnel; I

3. Urges the host country to take all necessary measures to continue to prevent criminal acts, including harassment and violations of the security of missions and the safety of their personnel or infringements of the inviolability of their property, in order to ensure the existence and functioning of all missions, including practicable measures to prohibit illegal activities of persons, groups and organizations that encourage, instigate, organize or engage in the perpetration of acts and activities against the security and safety of such missions and 1 representatives; *

*

4. Renews its request to the host country and the Meitber States that raised the issues in response to the request and to action by the host country to reduce the size of their missions to follow consultations with a view to reaching solutions to this matter, in accordance with the Agreement between the United Nations and the United States of America regarding the Headquarters of the United Nations; 5* Stresses the inportance of a positive perception of the work of the United Nations, expresses concern about a negative public image and, therefore, urges that efforts be continued to build up public awareness by explaining, through all available means, the importance of the role played by the Untied Nations and the missions accredited to it in*the strengthening of international peace and security? r 6. Requests the Secretary-General to remain actively Engaged in all aspects of the relations of the United Nations with the host country and to continue to stress the importance of effective measures to avoid acts of terrorism, violence and harassment against the missions and their personnel, as well as the need for any pertinent legislation adopted by the host country to be in accord with the Headquarters Agreement and its other relevant obligations*, 7. Decides to consider at its forty-third session the question of the composition of the Committee on Relations with the Host Country;

SKRIPSI


SUPRIYADI


A/RES/42/2iO Page 3

8. Requests the Committee on Relations with the Host Country to continue its ork, in conformity with General Assembly resolution 2819 (XXVI) of 5 Deceaber 1971?

Decides to include in the provisional agenda of its forty-third session he item entitled "Report of the Cortfuittee on. Relations with the Host Country". 98th plenary meeting 17 December 1987

The General Assembly, Guj-ded by the purposes and principles of the. Charter of the United Nations and ts relevant provisions. Guided also by the Agreement between the United Nations and the United States f America regarding the Headquarters of the United Nations, of 26 June 1947 , 3/ Taking note of the report of the Committee on Relations with the Host ountry, 1/

• '

Having been apprised of the action being considered in the host country, the nited States of America, which might impede the maintenance of facilities.of the ermanent Observer Mission of the Palestine Liberation Organization to the>United ations in New York, which enables it to discharge its official functions, *

Recalling its resolutions 3237 (XXIX) of 22 November 1974 and 3375 (XXX) of 0 November 1975, Taking note with appreciation of the Secretary-General*s position on the ermanent Observer Mission of the Palestine Liberation Organization to the united ations, as described in the statement of 22 October 1987, which reads: "The embers of the Palestine Liberation Organization Observer Mission are, by virtue of esolution 3237 (XXIX), invitees to the United Natibns* As such, they are covered y sections 11, 12 and 13~"of the Headquarters Agreement of 26 June 1147. There is herefore a treaty obligation on the host country to permit Palestine Liberation organization Observer Mission persorfhel to enter and remain in the United States to arry out their official functions at United Nations Headquarters."^ Reiterates that the Permanent Observer Mission of the Palestine iberation Organization to the United Nations in New York is covered by the •rovisions of the Agreement between the united Nations and the ^nited States of merica regarding the Headquarters of the united Nations and should be enabled to stablish and maintain premises and adequate functional facilities, and that the ersonnel of the Mission should be enabled to enter and remain in the United States o carry out their official functions*,

SKRIPSI


SUPRIYADI

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA IES/42/210 e 4

2< Requests the host country to abide by its treaty obligations under the dquarters Agreement and in this connection to refrain from taking any action t would prevent the discharge of the official functions of the Permanent erver Mission of the Palestine Liberation Organization to the United Nations? 3. Requests the Secretary-General to take effective measures to ensure f.ull ipect for the Headquarters Agreement and to report, without delay, to the General embly on any further development in this matter; Decides to keep this matter under active review. 98th plenary meeting 17 Pecember 1987

SKRIPSI


SUPRIYADI


piran 8

A

It e d IONS

t’*;

General Assembly

Distr. GENERA 1/

/

A/42/915/Add.3 16 March 1988

/

ORIGINAL:

ENGLISH

:y-second session ■>da item 136,

REPORT OP THE COMMITTEE ON RELATIONS WITH THE HOST COUNTRY Report of the Secretary-General Addendum

In his report to the General Assembly of 11 March 1988 (A/42/915/Add.2) t the retary-General informed the Assembly of a letter dated 11 March 1988, handed to by the Acting Permanent Representative of the United States of America, In ch he was informed of the determination by the Attorney General of the United tes that he is required by the Anti-Terrorism Act of 1987 to close the office of Permanent Observer Mission of the Palestine Liberation Organization to the ted Nations in New York "irrespective of any obligations the United States may re under the Agreement between the United Nations and the United States regarding i Headquarters of the United Nations". I

On 15 March 1988, the Secretary-General handed to the Acting Permanent ^resentative of the United States a letter in reply to the communication that he 3 received. The full text of the Secretary-General's letter is reproduced in nex I.

D6937

0102h (E)

SKRIPSI


SUPRIYADI

Lampiran 9


t/4 2/915/Add.2 )nq 1 ish ‘aqe 6

APPENDIX Letter dated 11 March 1988 from the Attorney General of the United States of America to the Permanent Observer of the Palestine Liberation Organization to the United Nations

I am writing to notify you that on March 21, 1988, the provisions of the 'Anti-Terrorism Act of 1987" (Title X of the Foreign Relations Authorization Act of L988-89; Pub. L. No. 100-204, enacted by the Congress of the United States and approved Dec. 22, 1987 (the "Act")) will become effective. The Act prohibits, rnonq other thinqs, the Palestine Liberation Organization ("PLO") from establishing >r maintaining an office within the jurisdiction of the United States* ^ccordinqly, as of March 21, 1988, maintaining the PLO Observer Mission to the' Jnited Nations in the United States will be unlawful.

The legislation charges the Attorney General with the responsibility of •nforcinq the Act. To that end, please be advised that, should you fail to comply nth the requirements of the Act, the Department of Justice will forthwith take iction in United States federal court to ensure your compliance. If you have any questions concerning this matter, you may contact the , Department of Justice at (202) 633-2051.

(Signed)

SKRIPSI


Edwin MEESE III Attorney General

SUPRIYADI


ampiran 10 42/915/Add.2 igl ish ;ge 4

ANNEX I Letter dated 11 March 1988 fcom the Acting Permanent Representative of the United States to the United Nations addressed to..the Secretary-General

I have the honour to refer to your letters of-January 14, February 11, and rch 4, 1988 and to General Assembly resolutions 42/229 A and 42/229 B. I wish to inform you that the Attorney General of the United States has termined that he Is required by the Anti-Terrorism Act of 1987 to close the 'flee ot tne Palestine liberation Organization Observer Mission to the United tions in New York, irrespective ot any obligations the United States may have Ider the Agreement Between the United Nations and the United States Regarding the adquarters of the .United Nations. If the PLO does not comply with the Act, the torney General v i U initiate legal action to close the PLO Observer Mission on or ût March 21, 1988, the effective date of the Act. This course of action will low the orderly enforcement of the Act. The United States will not take other tions to close the Observer Mission pending a decision in such litiqation. Under 3 circumstances, the United States believes that submission of this matter to Qitration would not serve a useful purpose.

Herbert S. OKUN Ambassador Acting Permanent Representative

SKRIPSI


SUPRIYADI

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA A/42/915/Add.2 Enqlish

impiran 11

Paqe $ ANNEX II

Letter dated 11 March 1988 from the Permanent Observer of the Palestine Liberation Organization to the United Nations addressed to the Secretary-General

I have the honour to enclose for your information a letter dated 11 March 1988 idressed to me by His Excellency Mr. Edwin Meese III, Attorney General of the lited States (see appendix)'.

(Signed)

SKRIPSI


Zuhdi Labib TEP2I Permanent Observer

SUPRIYADI


i

£/42/nS/M&A

Eng11Ah ; P«g« I ;

i

ANNEX I

Latter dated IS March 1988 from the Secretary-General addressed to the Acting Permanent Representative of the United States to the United Nations *

t i

'

I wish to refer to your letter dated 11 March 1988 tn which you informed me of the determination made by the Attorney General of the United States that he Is required by the Anti-Terrorism Act of 1987 to close the office of the Palestine Liberation Organization Observer Mission to the United Nations in New York. As I told you at our meetinq on 11 March 1988 on receiving this^letter, I die so under protest because in the view of the United Nations the decision taken by the United States Government as outlined in the letter is a clear violation of the' Headquarters Agreement between the United Nations and the United States. In ' particular, I cannot accept the statement contained in the letter that the United \ States may act irrespective of its obligations under the Headquarters Agreement, and 1 would ask you to^reconsider the serious implications of this statement given the responsibilities of the United States as the .host country. 1 must also take issue with the conclusion reached in your letter that the United States believes that submission of this matter to arbitration would not serve a useful purpose. The United Nations continues to believe that the machinery Provided f o y i n the Headquarters Agreement is the proper framework for the jettlement/of this dispute and 1 cannot agree that arbitration would serve no iseful purpose. On the contrary, in the present case* it would serve the very Purpose for which the provisions of section 21 were included in the Agreement, lamely the settlement of a dispute arising from the interpretation or application if the Agreement. i

(Signed)

SKRIPSI


Javier PEREZ DE CUELLAR

SUPRIYADI

Lampiran


13

A

NITED

ATIONS ^1

General Assembly Distr. GENERAL A/RES/42/230 Z^March 1988

Forty-second session Agenda item 136

1 RESOLUTION ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY (without reference to a Main Committee (A/42/L.48 and Add.l))

42/230.

Report of the Committee on Relations with the Host Country

1

•

The General Assembly#

.

Having considered the reports of the Secretary-General of 11 and 16 March 1988, 1/ Guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations and, in particular, the provisions of Chapter XVI, Recalling its resolutions 42/210 B of 17 December 1987 and 42/229 A and B of 2 March 1988, Recalling that the United Nations was created with the aim, inter alia,1as Jefined in the Charter, "to establish conditions under which justice and respect or the obligations arising from treaties and other sources of international law :an be maintained", j

%

j

Recalling that the Agreement between the United Nations and the United States >f America regarding the Headquarters of the United Nations, dated 26 June 1947, 2/ *as drawn up in accordance with the Charter, in particular Articles 28 and 105 ihereof,

1/

A/42/915/Add.2 and 3.

2/

Resolution 169 (II) -

8-07975

01812 (E)

SKRIPSI


SUPRIYADI

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA A/RES/42/230 Page 2

Concerned that#the application to and enforcement against the Permanent Observer Mission of the Palestine Liberation Organization to the United Nations in New York of Title X of the Foreign Relations Authorization Act, Fiscal Years 1988 and 1989, would impede the realization of the aims of the United Nations, Expressing its appreciation to the International Court of Justice for having unanimously adopted an order on 9 Match 1988 accelerating its procedure on the request submitted by the General Assembly for its advisory opinion on "the applicability of the obligation to arbitrate under section 21 of the United Nations Headquarters Agreement of 26 June 1947", ' Expressing grave concern about the attitude of the Government of the host country as expressed in the letter dated 11 Match 1988 from the Acting Permanent Representative of the United States.of America to the Secretary-General, 3./ which states, inter alia, that "the Attorney General of the United States has determined that he is required by the Anti-Terrorism Act of 1987 to close the office of the Palestine Liberation Organization Observer Mission to the United Nations in New York, Irrespective of any obligations the United States may have under the Agreement between the United Nations and the United States regarding the Headquarters of the United Nations", t

Expressing serious alarm at the warning contained in that letter that "if the PLO does not comply with the Act, the Attorney General will initiate legal action to close the PLO Observer Mission on or about March 21 1988", j 1. Strongly supports the position taken by the Secretary-General and expresses its great appreciation for his reports; 1/ 2. Reaffirms that the Permanent Observer Mission of the Palestine Liberation Organization to the United Nations in New York is covered by the provisions of the Agreement between the United Nations and the United States of America regarding the Headquarters of the United Nations 2 / and that the Palestine Liberation Organization,has the right to establish and maintain premises and adequate functional facilities and that the personnel of the Mission should be enabled to enter and remain in the United States to carry out their official functions; 3» Affirms the crucial importance of the Agreement and consequently the arrangements mentioned in paragraph 2 above concerning the functioning of the organs of the United Nations, including the General Assembly, at Headquarters in New York?

I

• j 4* Determines that the application to and enforcement against the Permanent Observer Mission of the Palestine Liberation Organization to the United Nations in New York of Title X of the Foreign Relations Authorization Act, Fiscal Years 1988 and 1989/ is inconsistent with paragraph 2 above and is contrary to the international legal obligations of the host country under the Headquarters fVgreement?

3/

A/42/915/Add.2, annex I.

SKRIPSI


SUPRIYADI


A/RES/42/230 Page 3

• 5. Reaffirms that a dispute exists between the United Nations and the United States of America, the host country, concerning the interpretation or application of the Headquarters Agreement# and that the dispute settlement procedure provided for under section 21 of the Agreement, which constitutes the only legal remedy to solve the dispute, should be set in operation, and requests the host country to name its arbitrator to the arbitral tribunal? 6. Requests the Secretary-General to cc^tinue his efforts to ensure the proper constitution of the arbitral tribunal provided for under section 21 of the Headquarters Agreement) **• Deplores the failure of the host country to comply with its obligations under the Headquarters Agreement; * * Urê9 tfie host country to abide by its international legal obligations and to desist from taking any action inconsistent with paragraph 2 above; ' Notes the fact that# within the text of its order, the International Court of Justice on 9 March 1988 took note of paragraph 5 of General Assembly resolution 42/229 A> 10. Requests the Secretary-General to take adequate measures on a preliminary basis, if necessary, in order to ensure the discharge of the official functions of the Permanent Observer Mission of the Palestine Liberation Organization to the United Nations in New York; 11. Further requests the Secretary-General to report to the General Assembly without delay on developments in this matter; 12.

Decides to keep the matter under active review* 109th plenary meetinq 23 March 1988

SKRIPSI


SUPRIYADI


Lampiran: 1i+ A/42/952 English Page 27 58. For these reasons, THE COURT, Unanimously, Is of the opinion that the United States of America, as a party to the Agreement between the United Nations and the United States of America regarding the Headquarters of the United Nations of 26 June 1947, is under an obligation! in accordance with section 21 of that Agreement, to enter into arbitration for the settlement of the dispute between Itself and the United HatIons.

Done In French and in English, the French text being authoritative, at the Peace Palace, The Hague, this twenty-sixth day of April, one thousand nine hundred and eighty-eight, In two copies, one of which td.ll be placed in the archives of the Court and the other transmitted to the Secretary-General of the United Nations*

(Signed) Jose Maria RUDA, President.

(Signed) Eduardo VALENClA-OSPiNA, Registrar.

SKRIPSI


SUPRIYADI

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA S U P III Y ADI

Recommend Documents