ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
/,1("
{-t.r1.
1-;:;/02 /
/
k
SKRIPSI
RADl.NA U.NDAWATI KEKUATAN HUKUM
TANDA TANGAN DIGITAL
PADA KONTRAK DALAM E-COMMERCE
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002
SKRIPSI
KEKUATAN HUKUM TANDA TANGAN...
RADINA LINDAWATI
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
KEKUATAN HUKUM TANDA TANGAN DIGITAL PADA KONTRAK DALAM E-COMMERCE
SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM
Dosen Pembimbing,
~ <: Lisman ildar, S.H., M.S. NIP. 130 675 526
R&d" " dawati NIM.039814620
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRIANGGA
SURABAYA
2002
SKRIPSI
KEKUATAN HUKUM TANDA TANGAN...
RADINA LINDAWATI
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panltia Penguji
Pada hari Selasa, tanggal29 Januari 2002
Panitia Penguji Skripsi :
Ketua
: W. Moerdiati 8., S.R, M.8.
Anggota
: t. Usman Iskandar, S.H., M.S. \"
2. Agus Yudha Hernoko, S.R, M.S.
3. Bambang SUleng A. 8., S.H., M.H.
SKRIPSI
KEKUATAN HUKUM TANDA TANGAN...
RADINA LINDAWATI
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
BABIV
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan
uraian
pade
bab-bab sebelumnya,
maka
diakhir penulisan skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan dan beberapa saran sebagai berikut : 1. Kesimpulan a. OJ beberapa negara telah membuat ketentuan mengenai tanda
tangan
digital
ini.
Pemberlakuan
peraturan
teknologi kunci publik yang kemudian dikenal dengan tanda tangan digital ini diatur oleh beberapa negara seperti
Amerika,
Jerman,
Inggris,
Malaysia,
dan
Singapura. Negara-negara tersebut telah memiliki suatu peraturan
khusus
mengenai
tanda
tangan
digitai.
meskipun nama peraturannya tidak sama satu sarna lain. Ketentuan ini dibuat untuk memberikan suatu panduan bagaimana tekno/ogi tentang tanda tangan digital ini diterapkan. Se/ain itu Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pun telah membuat ketentuan hukum mengenai tanda tangan
digital
ini
agar
negara-negara
yang
belum
mengatur dapat melihat pada ketentuan yang diatur di draft UNCITRAL Model Law on Electronic Signature. Karena UNCITRAL melihat keberadaan tanda tangan
61
SKRIPSI
KEKUATAN HUKUM TANDA TANGAN...
RADINA LINDAWATI
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
62
digital pada saat ini dalam penggunaannya sebagai salah satu
bentuk kontrak perdagangan
internasional telah
mempunyai kekuatan hukum. Tanda tangan digital ini secara hukum mengikat, meskipun belum ada konvensi yang mengaturnya secara tersendiri.
b. Dilihat didalam ketentuan hukum draft UNCITRAL Model
Law on Electronic Signature, maka dapat dilihat bahwa tanda tangan digital ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian didalam kontrak pada e-commerce. Selain itu didalam sebuah kontrak suatu tanda tangan ini sangat diperlukan berkaitan dengan alat buktinya.
SKRIPSI
KEKUATAN HUKUM TANDA TANGAN...
RADINA LINDAWATI
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
63
2. Saran a. Kegiatan-kegiatan masih
dalam
dapat
perdagangan
dikategorikan
atau
perbedaan
elektronik
yang
kertas.
hukum
yang
mencukupi,
yang
biasa,
signifikan
menggantikan Oapat
telah baik
dengan
cara
ini
tindakan
seperti yang
beberapa
sekarang
umum
walaupun
transaksi
dikatakan
ada
secara
sebagai
perniagaan
beberapa
diatas
e-commerce
media terjadi
peraturan
sudah
melakukan
ada
dapat
penafsiran
analogi terhadap segala perbuatan yang dilakukan di e
commerce (terhadap aturan yang belum ada) maupun melakukan
penafsiran
memberlakukan
secara
peraturan
ekstensif dengan
hukum
pada
hal-hal
cara yang
secara esensi adalah sama. Tetapi didalam hal tanda tangan digital sebagai pengamanan di e-commerce ini perlu dibuat peraturan hukum baru, karena dalam bidang ini
tidak
dapat
dilakukan
penafsiran
untuk
menghindarkan dari kesalahpengertian mengenai esensi dari tanda tangan digital. Oleh karena itu pemerintah Indonesia perlu membuat dan mengeluarkan kebijakan mengenai tanda tangan digital ini.
SKRIPSI
KEKUATAN HUKUM TANDA TANGAN...
RADINA LINDAWATI
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
64
b. Untuk sementara, dalam menghadapi kekosongan hukum mengenai tanda tangan digital ini diperlukan peran aktif hakim
dan
penasehat
para hukum
aparat dan
penegak
hukum
kepolisian
serta
termasuk kejaksaan.
Karena hakim sesuai dengan ketentuan didalam pasal 22 AB
(Algemeene Bepalingen
Van Wetgeving)
dilarang
menolak untuk mengadili suatu perkara yang belum ada pengaturan
hukumnya.
Hakim
melakukan
rechtsvinding
melakukan
penafsiran
juga
dituntut
untuk
(penemuan
hukum)
selain
maupun
penafsiran
ekstensif yang telah dikemukakan diatas.
Jadi disini
dapat
dilakukan
analogis
penafsiran
secara
analogis
bahwa
kekuatan hukum tanda tangan digital didalam sebuah dokumen elektronik dapat dipersamakan dengan tanda tangan
diatas
mempunyai
dokumen
akibat
hukum
tertulis. yang
Selain sama
baik
itu
juga
dimuka
maupun diluar pengadilan.
SKRIPSI
KEKUATAN HUKUM TANDA TANGAN...
RADINA LINDAWATI
