ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA IDA TR1 YULI RAHMAWATI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI IDA

TR1

YULI

RAHMAWATI

PELAKSANAAN KETETAPAN UPAH MINIMUM DI KAWASAN DAN DI LUAR KAWASAN INDUSTRI DI WILAYAH KOTAMADYA SURABAYA

Per-. I &

Cr % / g

$

KaU.

FAKULTAS

HUKUM

UNIVERSITAS

AIRLANGGA

S U R A B A Y A

1992

SKRIPSI

PELAKSANAAN KETETAPAN UPAH ...

IDA TRI YULI RAHMAWATI


PELAKSANAAN KETETAPAN UPAH MINIMUM DI KAWASAN DAN DI LUAR KAWASAN INDUSTRI DI WILAYAH KOTAMADYA SURABAYA

SKRIPSI Diajukan untuk m elengkapi tu g a s Dan Memenuhi Syarat - sy a ra t Untuk M encapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh : IDA TRI YULI RAHMAWATI 0 3 8 8 12 6 6 3

Doscn Jtedftbimbing R. INDIAk SORO, S.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

1992

SKRIPSI




Dinji tanggal 22 Desember 1992

P an itia penguji ; Ketua

Sekretaris

Anggota

: Sri W u la n Azis, S.H.

: Dra. H. Soendari K abat

: 1. R. Indiarsoro, S.H.

2. Machsun Ali, S.H., M.S.

SKRIPSI




Kupersembahkan unt uk : Satu diri yan g merupakan jiwa bagi keberhasilan dan kehidupanku, yang selalu kucintai, serta Ibu dan Bapak (aim) dan kakakku, nbak Jndah, mas Nardi, mas Yudi, mas Y u y u n .

SKRIPSI




KATA

Fuji rahmat,

syukur kehadirat Allah SWT

karena

atas

hidayah dan kekuatan yang diberikan

kepada

saya

akhirnya studi

dan

PENGANTAR

saya sampaikan pada sisi ujung dari yang

kehidupan

merupakan

yang

awal

sebenarnya

bagi yang

sesuatu lebih

perjalanan universitas

riil

yang

akan

menuntut lebih banyak lagi perigorbanan dan kesetiaan. Dengan selesainya untuk

selesainya skripsi ini

berarti juga

salah satu persyaratan yang harus saya

memperoleh

gelar sarjana hukum di

telah penuhi

Fakultas

Hukum

Universitas Airlangga S u r a b a y a . Sehubungan menyampaikan

dengan

penghargaan

selesainya yang

skripsi

tinggi

atas

kesabaran serta pengembangan wawasan yang telah

ini

saya

keuletan, diberikan

kepada saya, untuk ; 1. Bapak yang

(aim) telah

dan ibu Suparjo sebagai orang memberikan

dorongan

tua

semangat

saya dan

pengorbanan yang besar untuk keberhasilan saya. 2. Semua

guru

besar, dosen dan asisten

dosen

Fakultas

Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum. 3. Bapak

R.

Jndiarsoro, S.H. sebagai

dosen

pembimbing

yang telah membimbing saya dan megnarahkan saya

dalam

penulisan skripsi ini. i

SKRIPSI




4. Bapak Machsun Ali, S.H. Msc., Ibu Dra. Sundari S.H.,

Ibu Sri Wulan Azis,S.H. sebagai

Kabat,

dosen

penguji

yang telah berkenan menguji skripsi ini. 5. Bapak Moenanajab dan Ibu Joeniarti dari Depnaker Kodya Surabaya yang telah banyak memberikan banyak informasi dan data yang saya perlukan. 6. Bapak Djoko Santoso, Bsc. dari Dinas Perburuhan cabang dinas

Surabaya yang telah meluangkan

waktunya

untuk

memberikan i n f o r m a s i - i n f o r m a s i . 7. Bapak

Minannur

Rahman, S.H. dari LBH

Surabaya

yang

telah membimbing saya dalp.m penulisan skripsi ini. 8. Bapak

P r a w o t o ,S .H .

banyak

Ketua P4D Jawa Timur

memberikan saya

yang

pengalaman-penalaman

telah praktek

sehubungan dengan penulisan skripsi ini. 9. Kepada semua rekan-rekan buruh yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu disini yang telah bersusah payah membantu kelancaran survei yang telah saya adakan. 10. Kepada dorongan

Kakak-kakak

saya

yang

telah

memberikan

moril dan materiil untuk selesainya

skripsi

in i . Semoga *t«o

scgala

Allah SWT memberikan balasan yang jasa,

kobaikan

serta

bantuan

setimpal

yang

telah

diberikan kepada saya. Akhirnya

saya

menyadari

sepenuhnya

skripsi

kurang dari sempurna, namun demikian saya berharap

ini

semoga

ii

SKRIPSI




memberikan

manfaat

dan

kebail

almemater, masyarakat, bangsa dan

Surabaya, 22 Des. 1992

038812663 in

SKRIPSI




ABSTRAK Kebijakan industrialisasi ini tidak membawa pengaruh kenaikan upah bagi tenaga kerjanya dalam artian, tingkat upah yang ditetapkan pemerintah melalui ketetapan upah minimum masih tetap berada dibawah standart kebutuhan fisik minimum, ini bisa dikatakan bahwa keadaan tenaga kerja kita masing jauh dari kata sejahtera atau dengan kata lain jauh dari kata telah memperoleh kehidupan yang layak. Bagi buruh upah merupakan sumber pendapatan yang utama guna memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarganya dan merupakan salah satu jaminan sosial selama dalam proses produksi. Bagi pengusaha upah merupakan salah satu unsur pokok dalam perhitungan biaya produksi dan merupakan bagian dari harga produk yang dihasilkan yang sangat menentukan kelangsungan kehidupan perusahaan. Pengusaha harus hati-hati dalam menentukan besarnya upah bagi tenaga kerjanya. Dari sini dapat dilihat bahwa antara dua pelaku proses produksi ada perbedaan kepentingan yang sangat mencolok terhadap ketentuan besarnya upah. Pihak buruh menghendaki jumlah upah yang sebesar-besarnya untuk dapat mencukupi kehidupan buruh beserta keluarganya, sedangkan pengusaha mengharapkan memberikan upah yang serendahrendahnya untuk dapat menekan ongkos produksinya agar harga dari produksinya dapat bersaing dipasaran.

SKRIPSI




D A F T A R

X SX

Halaman KATA PENGANTAR ...........................................

i

DAFTAR ISX ..................... ..........................

iv

BAB

I

PENDAHULUAH ..................................

1

1. Permasalahan; Latar Belakang dan Rumu-

BAB

II

sannya .....................................

1

2. Penjelasan Judul .........................

7

3. Alasan Pemilihan Judul ..................

8

4. Tujuan Penulisan .........................

10

5. Metodologi ................................

11

6. Pertanggungjawaban Sistematika ........

13

FAKTOR -FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN MENENTIJKAN PELAKSANAAN KETETAPAN UPAH MINIMUM

BAB III

DI KAWASAN DAN DI LUAR KAWASAN ............

16

1. Faktor-faktor dari Pihak Pengusaha ....

18

2. Faktor -faktor dari Pihak Buruh ........

26

PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN KETETAPAN UPAH MINIMUM DI KAWASAN DAN DI LUAR KAWASAN INDUSTRI

......................................

1. Di Kawasan dan di Luar Kawasan Industri

36 36

2. Peran dari Dinas Perburuhan dan Depnaker Dalam Hal Pengawasan .................... BAB

IV

42

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH DALAM PELAKSANAAN KETETAPAN UPAH MINIMUM .......

47

iv

SKRIPSI




1. Ketetapan Upah Minimum dan Bobot Sanksi

48

2. Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dalam Pelaksanaan Ketetapan Upah M i n i m u m ..................................... BAB

V

60

PENUTUP .......................................

72

1. Kesimpulan ................................

78

2. Saran-saran .................... - .........

79

DA FTAR BACAAN LAMPIRAN

v

SKRIPSI




BAB I PEHDAHULUAN

I . Pernasalahan

Latar Belakang dan Runusannya

Dalam perkembangan ekonomi di Indonesia dewasa

ini

sektor

yang terus dipacu perkembangannya sektor

industri

karena

meinpunyai dampak yang sangat baik dalam

memajukan

perekonomian suatu negara. Dalam din yatakan

Tap bahwa

MPR

RI No

pembangunan

II/MPR/1988 jangka

tentang

panjang

GBHN,

dibidang

ekonomi diarahkan kepada usaha: a. Menunjang dan memperkuat, serta sejalan dengan usaha pembinaan dan pemeliharaan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. b. Meningkatkan pembangunan nasional sekaligus harus menjamin pembagian pendapatan yang merata. o. Meningkatkan kemampuan yang lebih besar bagi golongan ekonomi letnah agar mempu memainkan peranan yang sesungguhnya dalam tatanan sarana fital untuk in i . d. Merubah secara fundamental dalam struktur ekonomi produksi nasional yang berasal dari sektor prtanian harus semakin kecil peranannya, sedang peranan sektor diluar pertanian harus semakin besar, untuk akhirnya industri menjadi tulang punggung Indonesia. e. Komposisi eksport Indonesia diusahakan agar lebih banyak berdiri pada bahan yang telah diolah dan bahan jadi.

U.UD-- 1945 .dan GBHH 1 9 8 8 . Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Jakarta, 1988, Hal. 367.

Direktorat Kebudayaan,

1

SKRIPSI




Hal

tersebut menunjukkan orientasi pembangunan

mengacu

pada

sektor

industri

dan

Indonesia

secara

bertahap

meninggalkan sektor pertanian. Sasaran Indonesia dalam era tinggal

landas

nantinya menjadi sebuah

negara

industri

baru di Asia yang diharapkan dapat berjajar denan negara

industri

Asia, o seperti Korea Selatan, Jepang dan Singapura serta Taiwan. Pemacuan semakin

yang telah lebih dahulu

sektor

gencar nya

industri

promosi yang

ini

maju

negaradi

terlihat

dilakukan

baik

dengan melalui

pameran industri maupun pembangunan berbagai fasilitas dan sarana semua

yang

diperlukan dalam kegiatan

berindustri.

diharapkan dapat me narik pada investor

baik

Itu dalam

maupun luar negeri untuk menanamkan modelnya di Indonesia. Selain itu Indonesia mempunyai satu keunggulan yaitu

upah

buruhnya

yang

relatif

murah,

komparatif bahkan

bisa

dikatakan sangat murah bila dibandingkan dengan upah buruh di negara-negara lain. Salah satu bentuk

kesiapan Indonesia untuk menjadi

satu

ne gara industri yaitu dengan

No.

53

Th

1989

tentang

dikeluar kannya

kawasan

industri.

Repres Maksud

dikeluarkannya Keppres itu sendiri adalah : a. Bahwa dalam rangka mempercepat pertumbuhan industri baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk eksport, dipandang perlu untuk mengatur

o ^"Ekonomi Indonesia 1992", Andkatan Bersen.iafca. Desember 1991

SKRIPSI


19



3 pengusahaan kawasan industri secara produktif dan ef i s i e n . b. Bahwa dalam menumbuhkan kawasan industri perlu di ciptakan keserasian langkah-langkah dalam pananganannya, sehingga sasaran pembangunan industri dapat dicapai dengan cepat, tepat, tertib dan teratur. c. Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Presiden tentang kawasan industri. Sedangkan kawasan industri sendiri di bangun dengan tujuan yaitu : a. Mempercepat pertumbuhan industri. b. Memberikan kemudahan bagi kegiatan industri. c. Mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri. d. Penyediaan fasilitas kawasan industri yang berwawasan lingkungan. Bukan

itu

saja

bahkan mungkin

pemerintah

akan

segera

mengeluarkan peraturan yang baru yang bisa "mengiring para pengusaha

dan

industrinya tinggal

investor

di kawasan

untuk

membangun pabrik-pabrik c industri*'. Diharapkan pada era

landas semua kegiatan industri

ditampung

dalam

kawasan i n d u s t r i . Lebih jauh dampaknya, tercapainya sasran bangsa

Indonesia

menjadi suatu negara industri, bukan saja negara

Î n d o n e s i a . Keppres__ Romor 53 Tahnn _J.989. Kawasan Industri, hal Menimbang.

industri

Tentang

Îbid, pasal 2. ^Pabrik-pabrik Akan Digiring Masuk Industri" Suara K a r v a . 20 Agustus 1991, Hal. 4.

SKRIPSI


Kawasan



4 tetapi

suatu negara industri yang berwawasan

lingkungan,

dengan pembangunan kawasan industri yang manusiawi. Pembangunan alternatif

kawasan

pilihan

yang

industri tepat

ini

bagi

pemerintah

mengatasi

masalah

jumlah nya

tidak pernah surut dari tahun ke tahun.

tidak

dengan

ketenaga kerjaan

merupakan atau

d ik e lu a rk a nn y a

diharapkan dapat

di

Keppres

utnuk

Indonesia,

No.

53

yang Paling

Th

1989,

terpenuhinya ketentuan dari pasal 27 UUD

1945 yaitu "Setiap negara Indonesia berhak atas

pekerjaan

dan pe nghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dengan berpedoman pada ketentuan pasal ini, berarti pada

satu

sisi

kebijaksanaannya luasnya agar

bagi

peluang

pemerintah

diwajibkan

dapat menciptakan peluang

melalui

yang

tenaga kerja kita. Di sisi lain itu juga dapat

memberikan

seluas-

di

tuntut

kehidupan

yang

layak bagi tenaga kerjanya. Dengan dikeluarkannya Keppres itu jelas telah

membuka

dipert anyakan dapat

lapangan lagi,

kerja baru,

tetapi

pemerintah yang

apakah lapangan pekerjaan

itu

memberikan jaminan bagi para tenaga kerjanya

perlu juga untuk

dapat memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ? Seperti kita ketahui kebijakan industrialisasi tidak menbawa pengaruh kenaikan upah bagi tenaga

6

SKRIPSI

ini

kerjanya

, UUD 1 9 4 5 . Pasal 27




5 da lam

artian,

tingkat upah

melalui

ketetapan

minimum

masih

yang

pemerintah

ditetapkan

melalui

tetap berada dibawah

pemerintah

ketetapan

standart

upah

Kebutuhan

fisik minimum ini bisa dkatakan bahwa keadaan tenaga kerja kita masing jau h dari kata sejahtera atau dengan kata lain jauh dari kata telah memperoleh kehidupan yang layak. Bagi

buruh upah merupakan sumber

pendapatan

yang

utaroa guna memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarganya dan

merupakan

salah

satu jaminan

sosial

selama

dalam

satu

unsur

proses produksi. Bagi

pengusaha

pokok

da lam

bagian

dari

menentukan

upah merupakan

perhitungan harga

biaya

produk yang

salah

produksi

dan

dihasilkan

merupakan

yang

kelangsungan kehidupan perusahaan.

sangat

Pengusaha

harus hati-hati dalam menentukan be sarnya upah bagi tenaga kerj a n y a . Dari

dua

pelaku

yang

sangat

Pih ak

buruh

menghendaki jumlah upah yang sebesar-besarnya untuk

dapat

proses

sini

produksi

me ncolok

dapat dilihat bahwa antara ada perbedaan

terhadap

kepentingan

ketentuan besarnya upah.

mencukupi

kehidupan buruh beserta keluarganya,

sedangkan

pengusa ha

mengharapkan

serendah-

rends.hnya

untuk

memberikan

dapat menekan

upah

ongkos

yang

produksinya

agar

harga dari produksinya dapat bersaing dipasaran. Masalah menyulut

SKRIPSI

penetapan

besarnya upah ini

permasalahan antara buruh

dengan


yang

banyak

pengusahanya.



6 Tindakan tidak

yang diambil buruh untuk memperoleh keadaan

ada lain kecuali melakukan aksi

pada tahun-tahun terakhir

pemogokan.

1989 jumlah

pemogokan

bisa dikatakan meningkat, sehingga

dikatakan

sebagai tahun mogok bagi

1990

ditetapkan

Bahkan

ini, setelah sekitar tiga tahun

sejak dikeluarkannya Keppres Ho. 53 Th

tahun

ini

oleh

buruh.

pemerintah

kasus

tahun

1991

Padahal

pada

sebagai

tahun

pengupahan nasional. Hemat oleh

pem erintah

membs.wa yang

saya dibuka nya peluang lapangan melalui Keppres Ho.

53

kerja

baru

1989

belum

diterima

buruh

Th

perbaikan pada tingkat upah yang

pada akhirnya juga belum meningkatkan

kesejahteraan

buruh beserta keluarganya. Hal

ini

dapat juga dilihat dari

pengusahanya yang minimum. persen

Di

penyimpangan

melaksanakan

300

upah

perusahaan minimum.

terjadi

yang Enam

banyaknya

ketetapan

Surabaya, Malang dan Gresik ada

dari

ketetapan

belum

masih

belum Puluh

'di Surabaya, 76 persen

upah

sekitar

71

melaksanakan Satu

persen

terjadi

di

Halang dan 76 persen terjadi di Gresik. Padahal dengan melaksanakan ketetapan upah

minimum

tingkat kesejahteraan buruh belum terpenuhi, apalagi

bila

lebih dari 50 persen perusahaan itu belum melaksanakannya. Jadi

beralasan bila saya mengatakan

bahwa

kesejahteraan

masih jauh dari buruh kita.

SKRIPSI




7 Melih&t menjadi

pada

me narik

latar belakang

bagi saya

untuk

dan

permasalahannya

mengadakan

penelitian

mengenai: 1. Fak tor-faktor menentukan

apa

sajakah

yang

mempengaruhi dan

pelaksanaan ketetapan u pa h

minimum

di

kawasan dan diluar kawasan industri ? 2. Bagaimanakah pelaksanaan

mekanisme

pengawasan

ketetapan upah minimum

terhadap

dikawasan

dan

dil uar kawasan industri ? 3. Ba g ai manakah terhadap

ben tuk-bentuk

perlindungan

buruh dal am melaksanakan

hukum

ketetapan

upah

minimum ? 2.

Untuk keseragaman pengertian, perlu bagi saya untuk menguraikan

dan

menjelaskan

istilah

dalam

skripsi saya yang berjudul,

UPAH

MINIMUM

DIKAKASA#T DAN

yang

dipergunakan

“ PELAKSANAAN

D I LU A R

KETETAPAN

KAWASAN

INDUSTRI

DIWILA YAH KO TAMADYA SURABAYA". Sebagai berikut : 1. Pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) untuk n

menjalankan atau mengerjakan sesuatu.'

2. Ketetapan adalah sesuatu yang telah ditetapkan.8

7 Purwodarminto, hal. 488.

Kamus _Lengkao _Bahasa

Indonesia,

8 lbiri. hal. 941.

SKRIPSI




3. Upah minimum yang saya maksudkan disini adalah upah pokok dengan

ditambah

dengan

tunjangan-tunjangan

tetap

ketentuan upah pokok serendah-rendahnya

75

persen dari upah pokok minimum.® 4. Perusahaan

adalah

me mpekerjakan

setiap

pekerja

bentuk

dengan

usaha

tujuan

yang mencari

keuntungan atau tidak baik milik swasta atau

milik

n e g a r a . 10 5. Kawasan industri yang saya maksudkan adalah kawasan tempat

pemusatan

yang dilen gkapi fasilitas

kegiatan

dengan

penunjang

sarana

pengolahan

prasarana

lainnya yang

d ikelola oleh perusahaan 6. Diluar

industri

dan

disediakan

dan

kawasan industri.

kawasan industri adalah daerah yang

berada

di luar ketentuan diatas. 7. Kotamadya Surabaya adalah menunjukkan batas wilayah yang melingkupi obyek pengamatan skripsi ini. 3. Alasan P e a i l i h a n .Turin 1

Alasan ini dibagi dalam beberapa poin sesuai dengan permasalahannya:

9Irid^nfisia, Peraturan Menteji. Tenaga Ker.ia Nomor Perr. Q1/MEH/199Q Tentang Perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per 05/MEN/1989 Pasal 1. ^ Indonesia. Peraturan.Menteri Tenaga Ker.ia Q5/MEN/1989 Tentang upah Minimum, Pasal I (h). ^ Indonesia, Keppres Kawasan Indonesia

SKRIPSI

RI _Noitior_ 53_Th


1989

NomorTentang



3 1. Upah bagi buruh merupakan motivasi yang utama karena upah

ini

merupakan sarana penting bagi

keluarganya. peraturan yaitu

mengeluarkan

peraturan-peraturan mengenai yang

Bagaimana

harus dilaksanakan

oleh

yang

sebagian

dipert anyakan

puncaknya terjadi pada besar

disebabkan

upah

minimum

sehubungan dengan semakin tingginya

pemogokan

ini

perusahaan. upah

di Surabaya khususnya yang perlu

dan suatu

ketetapan

Pelaksanaan dari ketetapan

kembali,

yang

telah

sehubungan dengan masalah pengupahan

minimum

ini

Pemerintah

buruh

angka

tahun

karena

1991

tuntutan

kenaikan upah dan peningkatan kesejahteraan buruh. 2. Semakin pesatnya industri di Indonesia pada

umumnya

dan di Su rabaya pada khususnya yang dibarengi dengan tumbuhnya

kawasan industri, yang

memberikan nantinya dan

sumbangan

pamasukan

diharapkan yang

dapat digunakan sebagai

meningkatkan

kesejahteraan

besar

dana

dapat yang

pembangunan

rakyat.

Terutama

Tetapi

tumbuhnya

melalui

penyerapan tenaga kerja.

kawasan

industri ini juga dibarengi

dengan

dampak

negatif

yang

kecil.

Dengan

diberikannya lengkap

tidak bisa sarana

dikatakan

prasarana dan

bagi perusahaan

fasilitas

dikawasan industri,

selayaknya

sebagai

timbal

baliknya

melaksanakan

peraturan pemburuhan yang

ada,

yang sudah mereka salah

satunya mengenai pelaksanaan ketetapan upah minimum.

SKRIPSI




10 Bila

ternyata

mereka masih

melakukan

pelanggaran

dalam hal ini tidak melaksanakan, seharusnya memperoleh

tindakan

yang

tegas

dari

mereka

pemerintah.

Kenyataannya

sampai saat ini tidak ada sanksi

tegas

pemer intah

dari

dalam

hal

ini

yang

Depnaker

terhadap perusahaan yang melanggar. 3. Dengan

pesatnya industri di Indonesia

semakin

dew asa

ini,

pesat pula masalah perburuhan yangada

yang

iêmerlukan penyelesaian yang adil, cepat dan Sudah

saatnya

kepastian

buruh

hukum

se hingga

buruh

memeproleh

untuk

perlindungan

dapat

janagan

mudah.

menuntut

dijadikan

dan

hak-hak

pihak

yang

imperior. 4. Tu.iuan Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk melengkapi dalam

meraih

gelar

Sarjana

persyaratan

Hukum

di

Fakultas

ini

juga

untuk

Hukum

Universitas Airlangga Surabaya. Disamping memberikan mungkin

itu

sumbangan

skripsi

pemikiran

dan

ada manfa atnya yang terutama

perlindungan

sedikit

pengetahuan berhubungan

yang dengan

hukum terhadap buruh di Indonesia dan

untuk

menambah perbendaharaan karya tulis ilmiah dibi dang

hukum

perburuhan. Dengan

demikian hasil dari skripsi

ini

merupakan

kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum perburuhan.

SKRIPSI




u 5. a. Pendekatan masalah Dalam masalah

skripsi

ini

saya

menggunakan

secara diskriptif analitis, yaitu

pendekatan

"menggambarkan

peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teoriteori

hukum

dan praktek pelaksanaan hukum

menyangkut permasalahan d i a t a s .

positif

yang

1“?

b. Sumber data Data skripsi ini diambil dari : 1. Data

perpustakaan baik berupa

literatur,

majalah

buletin, buku-buku populer dan ilmiah, koran-koran. 2. Data

dari instansi dan subyek yang terkait

dengan

persoalan ini antara lain : - Departemen tenaga kerja Kotamad ya Surabaya. - Departemen tenaga kerja wilayah Jawa Timur. - Dinas perburuhan cabang Kotamadya Surabaya - Dinas perindustrian Wilayah Jawa Timur. - DPC SPSI Kotamadya Surabaya. - Buruh

di

35 perusahaan dikawasan

Industri

(PT

Sier) - Buruh

di 55 perusahaan diluar

kawasan

industri

Indonesia,

Jakarta

(Margomulyo Tandes)

1?

Ronny Hanitijo Soemitro, Jiirimetri. cet IV, Ghalia 1.990 hal. 97.

SKRIPSI




12 c.

Prosedur pengumpulan dan pengolahan data Pengumpulan data ditunjang dengan : 1. Studi

kepustakaan,

memperoleh

dimaksudkan

gambaran

hasil-hasil

sebagai

teoritis serta

penelitian

usaha

faktual

sebelumnya

dalam

dari

masalah

yang sama serta berbagai pendapat dari par a ilmuwan dan

praktisi yang berkenaan dengan persoalan

Informasi baik

d iperoleh juga dari

berbagai

itu majalah, buletin, buku-buku

ini.

literatur

populer

dan

ilmiah serta koran-koran. 2. Penelitian gambaran

lapangan, untuk melengkapi dan langsung

berwenang

serta

atau

melalui

para

memberi

instansi

pejabat

yang

yang terkait

dengan masalah ini. Adapun penelitian lapangan

ini

dengan menggunakan metode sebagai berikut : a. Interview atau wawancara Cara untuk yang

melengkapi dan mendepatkan

langsung

atau

melalui

berwenang,

pejabat

pengusaha.

"Wawancara

instansi

yang terkait, merupakan

gambaran

buruh suatu

yang serta proses

interaksi dan k o m u n i k a s i ."^ b. Kuesioner atau daftar pertanyaan "Rangkaian

13m d . ,

SKRIPSI

pertanyaan

yang

disusun

untuk

hal. 57




13 menjaring

data

mengenai

sesuatu

hal

yang

adalah

untuk

diperlukan dalam p e n e l i t i a n . Tujuan

pokok perbuatan kuesioner

“(a)

memperoleh informasi yang

tujuan

survei,

dengan

dan

(b)

reliabilitas

m u n g k i n .'

dan

relevan

dengan

memperoleh

informasi

validitas

setinggi

1s

c. Tehnik sampling Tehnik

sampling

menggunakan

yang

digunakan

pengambilan secara

acak

dengan sederhana

(sample random sampling), sample diambil acak

dengan

mengingat

kebutuhan

secara

dan

ruang

lingkup p e r m a s a l a h a n . Data dan bahan yang telah terkumpul kemudian dio lah dan

diseleksi

dalam hubungannya

dengan

ketentuan

atau

peraturan yang mengatur masalah atau obyek skripsi. d . Analisa data Berdasarkan

riset

data yang

diperoleh,

analisis

data dilakukan dengan mempergunakan analisa kualitatif dan analisa kuantitatif yang dipergunakan secara agar

dapat

dieproleh

suatu

gambaran

bersama-sama

hubungan

hukum

normatif dengan kenyataan pelaksanaannya dalam praktek.

14I b i d . hal. 62. *®Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, P e n e l i t ia n rS u r v e i . LP3ES, Jakarta, 1989, hal. 175.

SKRIPSI


Mftt.nrlp



14 e. Pertanggungjawaban sistematika Dalam

penulisan skripsi ini saya membaginya

dalam

lima bab yang pada garis besarnya dapat saya uraikan

satu

persatu sebagai berikut : Bab I saya pergunakan untuk mengungkapkan apa menjadi

pangkal

permasalahannya

pemikiran

serta

saya,

juga

yang

mengenai

sistematika dan metode

yang

saya

pergunakan. Bab II terlebih dahulu saya me ncoba membahas sebabsebab yang mempegaruhi pelaksanaan ketetapan upah

minimum

baik dari faktor pengusahanya maupun dari faktor sendiri.

Dengan

se lanjutnya

telah diketahuinya

buruhnya

kendala-kendala

diharapkan dapat dicari cara

ini

penyelesa iannya

guna memperlancar pelaksanaan ketetapan upah minimum

yang

pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan buruh. Bab pengawasan ketetapan maupun

III

saya

pergunakan

untuk

mengkaji

yang dipergunakan untuk mengawasi

pelaksanaan

upah minimum baik yang dilakukan oleh

Dinas

Perburuhan

yang

merupakan

metode

Depnaker

dua

instansi

berwenang dalam masalah perburuhan di Indonesia. Bab IV merupakan pokok bahasan yang terakhir,

saya

mencoba membahas masalah perlindungan hukum terhadap buruh dalam

hal

melalui

bobot

mengenai dalam

SKRIPSI

pelaksanaan ketetapan sanksi bagi

para

mekanisrne penyelesaian

upah

minimum.

pelanggarnya perselisihan

Dilihat dan

perburuhan

pelaksanaan ketetapan upah minimum. Pembahasan


juga

ini



15 saya

tempatkan

mengenai dalam

di Bab IV karena

mekanisme penyelesaian melaksanakan

pelanggaran dahulu

ketetapan

sebelum

perselisihan upah

membahas perburuhan

minimum

ketetapan upah minimum, kita

mengetahui

kita

bagaimana pelaksanaan

terhadap

perlu dan

terlebih pengawasan

ketetapan tersebut. Ak hirnya

saya menempatkan kesimpulan

dan

sedikit

saran yang kiranya dapat membantu memecahkan masa lah bab

V

setelah

terlebih

dahulu

mencoba

pada

mengkaji

permasalahannya dal am bab II, bab III, bab IV.

SKRIPSI




BAB II FA KTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN MENENTUKAN PELAKSANAAN KETETAPAN UPAH MINIMUM DI KAWASAN DAN DI LU A R KAWASAN INDUSTRI

Kawasan harap

dapat

industri

realisasinya di neg ara

menunjang dan

mensukseskan

kita

cita-cita

di kita

untuk menjadi suatu negara Industri, seperti dalam Keppres Wo.

53

Th. 1989 tentang

pembentukan

Kawasan

Industri,

di bawah kata menimbang, sebagai berikut : a. Bahwa dalam rangka mempercepat pertumbuhan industri baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negari maupun untuk eksport, di pandang perlu untuk menatur pengusahaan kawasan industri secara produktif dan efisiensi. b. Bahwa dalam menumbuhkan kawasan industri perlu d icitakan keserasian langkah-l angkah dalam penanganannya sehingga sasaran pembangunan Indonesia dapat dicapai dengan cepat, tetap, tertib dan teratur. c. Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas dipand ang perlu untuk menetapkan Keputusan Presiden tentang kawasan industri. Sedangkan kawasan industri sendiri dibangun dengan

tujuan

sebagai berikut : a. Mempercepat pertumbuhan industri. b. Memberikan kemudahan bagi kegiatan industri. c. Mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri. d. Penyediaan fasilitas kawasan industri yang berwawasan 1 i n g k u n g a n .16

1R ^ I n d o n e s i a , Keppres No. 53 T h . _ 1 9 8 9 . tentang Kawasan Industri, 'pasal 2. 16

SKRIPSI




17 Kalau kawasan kita

kita merujuk pada Keppres itu benar,

industri dapat mendukung

tidak

adanya

industrialisasi

bisa melupakan hal yangpaling

dampak positif bagi masyarakat

masyarakat

adil

Masyarakat

disini

dan

makmur

karena tetapi

penting

yaitu

untuk

menciptakan

berdasarkan

Pancasila.

terutama dikalangan

kaum

buruh

yang

merupakan faktor penunjang da lam proses industrialisasi. Pengaturan

mengenai

ketenagakerjaan

dalam

kawasan industri tidak diatur secara khusus dalam No.

53

Th.

ke tenaga yang

1989, dengan kata

Keppres

mengenai

pengaturan

antara

perusahaan

kerjaan “tidak ada perbedaan

berada dalam kawasan industri atau di

industri.

luar

kawasan

17

Demikian pelaksariaannya dari

lain

suatu

praktek

pula

masalah

pengupahannya,

dipengaruhi oleh banyak yang ada

faktor-faktor

faktor, yang

didalam ternyata

mempengaruhi

pelaksanaan ketetapan upah minimum ini bisa dikatakan sama didua lokasi tersebut.

tetap

Masalah

ketenagakerjaan

dalam

menjadi

tanggung

intern

jawab

kawasan tiap

industri perusahaan,

sedangkan apa yang menjadi tanggung jawab kawasan industri hanyalah prasarana

17

pengelolaan kawasan dan penyediaan sarana pendukung

proses produksi.

Dengan

A Wawancara dengan Bapak Moenajib Kotamad ya Surabaya, 4 Nopember 1992.

SKRIPSI

dari


kata

serta lain

Depnaker



18 pembentukan

kawasan

yang berarti dalam

industri

tidak

membawa

perbaikan

masalah ketenagakerjaan kita

terutama

masalah p e n g u p a h a n . Dengan

alasan

itu, saya

dalam

membahas

masalah

faktor-faktor ayng mempengaruhi pelaksanaan ketetapan upah minimum

tidak

kawasan

atau

me mbahasnya

membedakan atau memandangnya di

luar

dingan

kawasan

melihat

dari

industri

tetapi

faktor-faktoor

dari

faktor saya pihak

p engusaha dan dari pihak buruhnya sendiri.

1. Faktor-Faktor dari Pihak Pengusaha a. Pengusaha dengan prinsip ekononinya Pengus aha pelaksanaan serta

sebagai

ketetapan

ke bijaksanaan

pemilik

upah

perusahaan

minimum

menentukan dan

memiliki

dalam kekuasaan

mempengaruhi

secara

langsung pelaksanaan ketetapan upah minimum itu. Secara umum ada bentuk kebijaksanaan yang dilakukan pengusaha buruh

guna

pe ngorbanan Dengan usaha

dalam

hubungannya

memperoleh dan

dengan

hasil

kerja

upah sebagai imbalan

memegang seperngkat kekuasaan yang

kelangsungan

menyangkut nasib banyak

maksimal yang atas

amat

hidup dengan kecil.

kebijaksanaan

buruhnya,

pengusaha

mempunyai kepentingan dengan kebijaksanaannya yang sepihak dengan tujuan untuk

.memproleh keuntungan sebesar-besarnya

dari setiap gerak usahanya.

SKRIPSI




19 b. Kenampuan Perusahaan Sangat pe rusahaan

penting diketahui mengenai itu

melaksanakan

ketetapan

mampu

tidaknya

upah

minimum

dikaitkan dengan adanya pengolongan perusahaan dalam golongan

yaitu,

perusahaan dalam

tiga

golongan

tiga yaitu,

perusahaan besar, perusahaan sedang, perusahaan kecil. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh LBH Surabaya, dan

dari 300 perusahaan di kota

Gresik

60,3

%

adalah

perusahaan sedang dan 15,3 Kalau

kita

X

Malang,

perusahaan

Surabaya,

besar

26,3

X

perusahaan kecil.

mendasarkan

pada

hasil

penelitian

tersebut berarti dari 300 perusahaan di tiga kota tersebut sekurang-kurangnya telah

60,3

%

yang merupakan perusahaan besar

melaksanakan ketetapan upah minimum,

tetapi

penelitian itu menunjukkan, sampai sekarang masih 71

% perusahaan yang belum melaksanakan

minimum

atau hanya sekitar 29

%

hasil sekitar

ketetapan

dari 300

perusahaan

upah itu

yang telah melaksanakan ketetapan upah minimum. Sering bila pengusa ha di desak mengenai masalah ini mereka menyatakan sedang mengajukan penundaan hal

pembayaran,

ini memang diberi suatu kelonggaran, seperti yang

sebutkan

dalam

pasal 8 PERMENAKER Ho.

Kep-05/MEH/

di 1989

sebagai berikut : 1. Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan upah minimum yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 dapat mengajukan permohonan disertai rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga kerja setempat kepada

SKRIPSI




20 Menteri Tenaga Kerja untuk penangguhan pelaksanaannya. 2. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Menteri Tenaga Kerja dapat meminta akuntan pub lik untuk memeriksa guna pembuktian ketidak mampuan perusahaan tersebut. 3. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam (1) Menteri Tenaga Kerja berwenang menangguhkan pe laksanaan upah minimum tersebut untuk waktu pal ing lama 12 (dua belas) bulan bagi perusahaan yang b e r s a n g k u t a n . Kalau memang pengus aha menggunakan ketentuan

pasal

ini, maka untuk ketetapan upah minimum sebesar R p . 1.409,00 yang ditetapkan mulai tahun 1989 berarti untuk tahun sudah

tidak ada lagi perusahaan yang

ketetapan angka sama

upah minimum tersebut.

tidak

melaksanakan

Berdasarkan

pemogok an buruh pada tahun 1991 pada (antara

bulan Maret s/d Agustus

1991

penelitian

periode

1991)

yang

menunjukkan

se banyak "38 kali kasus pemogokan dengan 78,4

merupakan

%

tuntutan yang berkaitan dengan pe laksanaan ketetapan

upah

1R m i n i m u m . " 10 Kalau kelonggaran yang terdapat dalam pasal PER MAHAKER

Ho.

Kep-05/MEN/1989

se harusnya

tidak perlu

digunakan

dengan

terjadi, karena semua

8

benar

perusahaan

telah melaksanakan ketetapan upah minimum. Sedang yang

baru,

Menteri

untuk

pelaksanaan ketetapan

sebesar Rp.

Ten aga

2.250,00

upah

berdasarkan

Kerja No. Kep-05/1992, "sampai

1 ft

Munir, Posisi uruh vantf M emang S u 3 i t r dalam diskusi tanggal 19 Sept 1992.

SKRIPSI


minimum Keputusan saat

ini

disampaikan



21 tidak ada perusahaan yang mengajukan penundaan berdasarkan

ketentuan

pasal

8

pembayaran

PERMENAKER

Ho.Kep-

Ada dua kemungkinan, pertama semua perusahaan di

Surabaya

05/MEH/1989."19

telah

melaksanakan

belum

ketetapan upah minimum

melaksanakan

tetapi

enggan

kedua

untuk

mereka

mengajukan

penundaan p e m b a y a r a n . Kemungkinan kedua yang lebih tepat karena "prosedur untuk

mengurus penudaan pembayaran itu rumit dan

memakan

on

w&ktu yang p a n j a n g . " ^ J sehingga menimbulkan keenganan pada perusahaan. Alasan ini tepat juga bila dilihat dari penelitian Surabaya, upah

tim LBH Surabaya "sekitar 71 %

perusahaan

Gresik dan Malang belum melaksanakan 71

juga

masih

ketetapan angka

pemogokan pada tahun 1992 bila dibandi ngkan dengan

tahun

pada

Melihat

di

tingginya

1991

minimum.

hasil

bulan yang sama yang sebagian

besar

menuntut

pelaksanaan ketetapan upah minimum. Dengan

demikian

kemampuan perusahaan

ini,

diketahui

dalam praktek karena sampai saat ini tidak

standart

yang

baku

untuk

mengukur

kemampuan

1Q

Wawancara dengan Bapak Moenajib, Kotamadya Surabaya, 4 Nopember 1992. 20 Ibid. ? 1 •‘ ‘ •‘ ■ Wawancara dengan Bapak Moenajib, Kotamadya Surabaya, 4 Nopember 1992.

SKRIPSI


sulit ada suatu

dari

Depnaker

dari

Depnaker



perusahaan. Jadi kurang tepat bila mendasarkan pelaksanaan ketetapan

upah

perusahaan sedang.

berdasarkan

pada

terutama pada perusahaan besar dan

Ini

digunakan

minimum ini

hanya

pengusaha

merupakan untuk

satu

alasan

menghindarkan

kemampuan perusahaan

klasik

yang

dirinya

untuk

melaksanakan ketetapan upah minimum. c. Kondisi bu r sa tenaga kerja Arus

pencari

kerja di Indonesia

sudah

lama

antrean mudik menjelang lebaran, berseret panjang, yang sudah bekerja tidak berani menuntut banyak haknya

bak

mereka

sekalipun

diinjak-injak, karena dipintu gerbang sudah

antre

ealon penggantinya. Kalau

dilihat dari angka pertumbuhan

p enduduk

Indonesia yang pada tahun 1995 diperkirakan akan

di

berkisar

sekitar 202.746.000 orang dengan angkatan kerja 88.496.000 orang, berarti kita masih dihadapakan pada jum lah kerja panjang

yang

cukup besar, karena

tahap

kedua (II)

dalam

itu

pembangunan

bi dang

pencari jangka

ketenagakerjaan

lebih ditujukan pada r Pertama membuka kesempatan kerja sebanyak mungkin. Kedua bagaimana meningkatkan kualiatas tenaga yang secara kuantitas terus meningkat agar dapat bersaing dan memenuhi standart permintaan. Ketiga bagaimana melakukan usaha pemerataan kesempatan bagi tenaga kerja yang ada. Keempat bagajâna melakukan perlindungan terhadap tenaga kerja.

**Ismed Hasan Putra, "Pengusaha Jangan Buruh". Jawa P o s . 7 September 1992, hal. 10.

SKRIPSI


Menekan



23 Selama

kondisi

bursa

tenaga

kerja

kota

dalam

keadaan tidak sehat, selama itu pula iklim ketenagakerjaan kita

tidak

kesempatan

akan kerja

sehat

pula,

dijadikan

karena

sasaran

itulah

pembukaan

yangpertama

dalam

pembangunan ja ngka panjang tahap kedua (II). Kalau sasaran pertama ini berhasil dengan kata lain keadaan bursa tenaga kerja

kita

sehat, baru sasaran berikutnya

bisa

dicapai

termasuk juga perbaikan kondisi pengupahan kita. Dari itu

sasaran pembangunan jangka panjang

dapat kita lihat bahwa masalah perbaikan

tahap upah

II

buruh

yang merupakan manifestasi dari perlindungan hak-hak buruh hanya merupakan sasaran terakhir yang akan dicapai, apakah ini

merupakan pertanda bahwa kacaunya kondisi

pengupahan

buruh kita masih akan berlangsung lama ?

SKRIPSI




24

Tabel ; Jumlah perusahaan Industri besar dan sedang dirinci menurut sub sektor industri, di Kotam adya Surabaya tahun 1990 - 1991

Sub sektor industri 1. Makanan dan minuman 2. Tekstil 3. Kulit 4. Kayu 5. Kertas & barang terbuat dari kertas 6. Kimia & obat-obatan 7. Minyak tanah 6 batu bara 8. Karet 9. Plastik- barang dari galian bukan logam 10. Gelas Sub jumlah Sumber : kantor BPS Kodya Surabaya

SKRIPSI




v? d. Kekurangan pedulian pengusaha Ada memang

satu

kecenderungan

beberapa

kurang peduli terhadap kondisi

pengusaha

buruhnya

kita

terutama

kondisi pengupahannya, meskipun mereka tahu tentang adanya ketetapan

upah

mendiamkannya penyuluhan tahu

minimum

dan

tidak

tetapi

censerung

memberikan

mereka

informasi

terhadap buruhnya. Bila nantinya

dsn melancarkan aksi protes, bukan

pihak

pihak

Depnaker

atau

pihak Dinas

buruh

pengusaha

yang akan memberikan informasi dan penyelesai annya pih8k

atau

Perburuhan,

tetapi

Ini

yang

menjadi satu kejanggalan pada kondisi perburuhan kita. Tidak

menutup

pengus aha

yagn

pemogokan

tidak

satu

kemungkinan

sedemikian ini yang bisa

disalahkan

bahwa

menyulut bila

sikap

terjadinya

buruh

melakukan

pemogokan, karena cara ini memang lebih ampuh dibandingkan dengan cara yanglain. Praktek menunjukkan bahwa sering

langsung mengabulkan tuntutan dari

disertai

dengan

kecenderungan tuntutan

aksi

pemogokan, jadi

pengusaha

buruhnya

memang

ada

dari pengusaha untuk tidak peduli

b ur u h ny a

mengenai

upah

dan

semua

yang satu

terhadap tuntutan

buru hnya sel ama belum ada pemogokan. e. Ada tidaknya barang pengganti atau sejenis

yang

dihasilkan oleh perusahaan lain Banyak tidaknya perusahaan yang memproduksi sejenis

SKRIPSI

atau

substitusi dan

barang

produk


barang

persaingan.



tekanan

terhadap

harga jual,

karena

adanya

persaingan

menuntut untuk mengecilkan biaya produksi guna memperkecil harga di

produk dipasaran yang pada akhirnya dapat

pasaran.

diketahui

Dengan bahwa

sejenis

cukup

minuman

pada

melihat pada

persaingan

tabel

tahun

1990/1991

(hal.23)

perusahaan

kuat, seperti pada

bersaing dapat

dengan

industri

terdapat

produk

makanan

190

dan

perusahaan

dengan kapasitas produksi yang cukup tinggi, bukan berarti persaingan hanya berlaku dengan perusahaan setempat tetapi juga regional, nasional dan i n t e r n a s i o n a l .

Fak tor-faktor mengingat

masih

dari

pihak buruh ini

rendahnya kualitas

juga

tenaga

penting

kerja

dengan rendahnya kualitan ini menyebabkan mereka

kita,

me nerima

upah yang rendah. Karena

itu dalam konggres latihan

kerja

nasional

masalah utama yang dibahas adalah upaya penyediaan kerja

yang berkualitas di Indonesia, karena "sumber

manusia

yang

berkualitas

adalah

modal

tenaga daya dasar

pembangunan. Pemikiran

penting yang melandasi

terselenggaranya

konggres ini adalah ;

23Itd!i

SKRIPSI




27 Masalah pe ningkatan kualitas manusia. Kualitas manusia secara sederhana dapat dinilai dari sejumlah sifat yang baik yang dimiliki manusia dan ■dari sejumlah kemampuan yang tinggi yang disumbangkan pada diri manusia. Sifat-sifat yang baik antara lain kejujuran, ketelitian, kemandirian, disiplin pribadi maupun disiplin kerja sedangkan kemampuan yang tinggi antara lain kepandaian, k e t e r a m p i l a n , penguasaan Iptek dan kemampuan managerial. Masalah peningkatan kualitas hidup atau quality of life yang lazimnya diukur dengan indikator kemampuan sosial ekonomi yang kuantitatif, seperti tingginya income percapita derajat kesehatan dan kualitas pendidikan, peranan transformasi dna telekomunikasi termasuk disini rendahnya angka pengangguran dan rendahnya angka kejahatan. 4 Kualitas tingkat

angkatan

kerja

kita

jika

diukur

pendidikan formalnya, rendah sekali.

dari

Berdasarkan

sensus tahun 1990 m e n u n j u k k a n , "dari jumlah angkatan kerja yang

be sarnya

berpendidikan

79 SD

juta

kebawah

orang artinya

sekitar

80

mereka

%

hanya

tidak

pernah

bersekolah atau tidak lulus S D . Bersumber dari rendahnya kualitas tenaga kerja menimbulkan yang

adanya

menyebsbkan

faktor-faktor dari rendahnya

upah

yang

ini

buruhnya

sendiri

mereka

terima.

Faktor-faktor dari pihak buruh ini, sebagai berikut; a, Rendahnya produktifitas Seperti yang kita ketahui semua faktor-faktor pihak

buruh

yang

ini sumber utamanya adalah

dari

kualitas

buruh

rendah begitu juga dengan produktifitas ini,

karena

24Marsetio Donosapoetro, "Menuju Peningkatan Tenaga Kerja B e r k u a l i t a s " , Jawa. P o s . 30 Juli 1992, hal. 4. 2 5 Iiml

SKRIPSI




26 "produksi

nasional adalah indikator

appropriate,

untuk

mengukur

tunggal yang

kualitas

paling

manusia

suatu

bangsa. Produk sifitas mempunyai hari

pengertian

yang

selalu

pandangan mutu kehidupan harus lebih bai k

kemaren

Pengertian

mengandung

dan

hari esok lebih baik

dari

yang demikian mempunyai makna

dari

hari

ini.

filosofis

yang

mendoro ng d inamika kearah kemajuan. Secara

tehnis, produksifitas sebagai perbaandingan

antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan yang

dipergunakan.

Peningkatan

suiriber

produktisifitas

daya dapat

dilihat dari tiga (3) bentuk yaitu ; a. Jum lah produksi meningkat dengan menggunakan sumber daya yang sama. b. Jumlah

produksi

yang sama atau

meningkat

dengan

me nggunakan sumber d a y a yang kurang. c

Jum lah

produksi

yang jauh lebih

besar

diperoleh

dertgan penanbahan sutnber d ay a yang lerefatif

lebih

kecil. Produktifitas

oleh

banyak

faktor, faktor yang berada dalam diri tenaga kerja

maupun

faktor

itu sendiri ditentukan

diluar diri tenaga kerja.

Faktor-faktor

tersebut

antara lain ;

2fW i

SKRIPSI




29 a.i. Sikap mental Sikap

mental

pro duktifitas

ini

karena

sangat

buruh

yang

mempengaruhi

memiliki

motivasi,

disiplin kerja dan etos kerja selalu memadu diri nya bekerja

lebih produktif. Motivasi kerja

kehendak untuk

yang

menimbulkan

meningkatkan

didasarkan

adanya

perilaku

produksifitas keyakinan

adalah

pada

dorongan

tenaga

kerja,

bahwa

untuk

kerja

motivasi

bekerja

ini

produktif

memberikan menfaat bagi dirinya. Disiplin kerja atas dasar kesadaran

dan

ketaatan akan peraturan kerja

kesadaran

dan

ketaatan

keyakinan

untuk

akan

mentaati

atas

peraturan

peraturan

daser

kerja

kerja

serta

tersebut,

menyebabkan tenaga kerja bekerja dengan penuh de dikasi dan sangat

produktif

kegiatan

yang

prilaku secara

oleh karena setiap waktu

produktif. Etos kerja

diisi

adalah

yang menjadi dasar seorang tenaga sungguh-sungguh,

mengabdikan

dengan

seperangkat

kerja

bekerja

diri

dengan

penuh

meskipun

tidak

yang

misalnya

saja,

disiplin dan sangat produktif. a .2. Bakat Adanya terpenting seseorang pada

unsur

tetapi

bakat

ini

juga ikut menentukan,

yang mempunyai bakat seni, maka

bogian

yang memerlukan sentuhan

seni

tempatkari atau

dia

paling

tidak pada bagian yang memerlukan ketelitian. Penting bagi pengusaha

SKRIPSI

untuk

mengetahui bakat dari

butuhnya


sebelutn



30 di tempatkan pa da bagian yang tertentu, sehingga bakat yang ada

dalam

kerjanya. kata

diri

buruh

tersebut

dapat

menunjang

hasil

Seseorang bekerja di luar bakatnya atau

lain

bakatnya,

pekerjaan yang dilakukan tidak maka

asal-asalan

ada kecenderungan mereka

saja,

yang

akibatnya

dengan

sesuai

dengan

bekerja

secara

produk sifitas

akan

menurun. s,3. Upah Meskipun upah bukan merupakan satu-satunya motivasi buruh

dal am

berprestasi tetapi merupakan

motivasi

penting

yang berperan sangat dalam mendorong buruh

bekreja

lebih produktif, sehingga bisa dikatakan

yang untuk

sebagai

salah satu penentu produktifitas buruh. Sekarang waktunya yang tepat segera

merubah

pendapatnya

yang

bagi pengusaha krliru

agar

untuk

produksi

perusahaannya dapat ditingkatkan yaitu dengan meningkatkan upah buruhnya. a.4. Mesin-mesin dan peralatan pabrik Mesin-mesin deism

keadaan

menjalankan dapat

dan peralatan pabrik ini harus

baik

dan

lancar,

sehingga

pekerjaannya dengan lancar pula.

selalu

buruh

dapat

Bila

buruh

bekerja lancar pada akhirnya produktifitasnya

akan

meningkat pula.

SKRIPSI




31 a .5. Kualitas dan kontinuitss bahan baku Dengan keadaan

tersedianya

bahan

cukup akan memperlancar

baku

produksi

ja lannya

dalam

produksifitas,

misalnya saja keadaan produksi rokok kita yang pada tahuntahun

terakhir

disebabkan tidak

ini

karena

tersedianya

se hingga

sempat

menurun

naiknya harga cengkeh yang

produksifitas

di

pasaran

cengkeh cukup

yang

dipasaran

pada

perusahaan sempat

dan

perusahaan,

terhenti

yang

berarti pula nenurunnya hasil produksi. Selain

tersedianya bahan baku dalam keadaan

cukup

yang penting diperhatikan pula adalah kualitas dari

bahan

baku

tersedia

dalam

menurunkan

harga

tersebut.

kualitas barang

Bila

mutunya dipasaran

bahan

baku

yang akibatnya dan

yang akan

kalah bersaing

di

pasaran,

pada

akhirnya akan menurunkan p r o d u k s i f i t a s . a.6. Hubungan Pimpinan dan bawahan Dengan pimpinan

dan

terjalinnya

hubungan

yang

bawahan akan menciptakan satu

baik

antara

iklim

kerja

yang sehat di perusahaan. Iklim perusahaan yang sehat akan menciptakan suasana kerja yang nyaman bagi buruhnya, dari

perasaan

takut dan tertekan, sehingga

buruh

jauh dapat

berproduksi semaksimal m u n g k i n . Dengan adanya komunikasi yang baik antara dan

bawahan akan dapat juga mencegah

terjadinya

yang tidak diinginkan dari buruhnya, misalnya saja

SKRIPSI


pimpinan hal-hal protes



35 mereka

terima,

ada kecenderungan

untuk

memperlakukan

bu ruhnya

dari

dengan

pihak

pengusaha

seenaknya

m isalnya mereka membayar upah buruh dengan sangat keadaan

ini

disebabkan juga adanya anggapan

saja, rendah,

pada

buruh

faktor

buruh

kita "dari pada n g a n g g u r " . c. Keahlian yang kurang memadai Kurangnya karena

rendahnya

pendidikan

keahlian

juga

merupakan

tingkat pendidikan

mereka

dan

kita yang cenderung megnhasilkan lulusan

sistem yang

tidak siap pakai. Sering

terjadi

pengusaha menerima

seorang

buruh

yang tsnpa keahlian sama sekali, sehingga kecenderungannya mereka

ditempatkan

pada

bagian-bagian

memerlukan

kekuatan otot semata dengan

upah

mereka

yang

terima

sangat

yang

satu

rendah.

hanya

konsekuensi "Dalam

abad

informasi nantinya orang akan dibayar untuk hal yang

unik

yaitu

otot

mereka.

kecerdasan O1

dan

kreatifitas

bukan

kumpulan

31lhid.

SKRIPSI




32 atau

aksi

mogok,

karena diantaranya

mereka

sudah

ada

saling pengertian yang baik. Pimpinan tahu betul kebutuhan dan

kesulitan

buruhnya, sedangkan buruh

juga

demikian,

tahu keadaan pimpinannya dan keadaan p e r u s a h a a n y a . “Selama saling

pe ngertian

ini berjalan

lancar,

maka

pemogokan o7 karena menuntut kenaikan upah tidak akan terjadi.' a.7. Lingkungan perusahaan Lingkungan yang tetap selama fisik

kerja yang bersih dan sehat adalah

diinginkan oleh semua buruh, sehingga

mereka

dalam keadaan segar meskipun mereka 7 jam kerja penuh

setiap harinya.

hal masih

harus

bekerja

Kalau

keadaan

buruh ini sehat otomatis produksifitas mer eka

akan

jauh lebih baik dibanding jika keadaan mereka kurang sehat atau kalau

sakit. penting bagi pengusaha memperhatikan hal menginginkan

Dengan

telah

mempengaruhi p engusaha

produktifitas

kita

ketahuinya

produktifitas kita

pemecahannya

men getahui

dari dan

buruhnya

meningkat.

faktor-faktor buruhnya. segera

Bila

mencari

yang terbaik, tidak lama lagi

ini

yang para jalan

produktifitas

buruh kita akan meningkat. Sangat melaksanakan

riskan

bila seorang pengusaha

yang

ketetapan upah minimum dengan alasan

tidak karena

rendahnya pro duksifitas dari buruhnya, karena yang berlaku

71

‘ “ 'Wawancara

dengan

Dinas

Perburuha,

20

Agustus

1992.

SKRIPSI




33 justru sebaliknya, rendahnya upah yang mereka berikan

itu

yang merupakan salah satu penyebab rendahnya produksifitas buruh. b. Pendidikan buruh yang rendah Faktor pembangunan tenaga

manusia ekonomi,

kerja

kreatifitas, management manusia

tetapi

sangat

karena bukan hanya yang

lebih

penting

dalam

sebagai

sumber

sumber

bakat,

adalah

inovasi, k e t e r a m p i I a n , pengetahuan, thnologi, dan k e w i r a s w a s t a a n , pendek kata

itu

“Pendidikan dari

"sumber

bukan hanya otot dan keringat

kreatifitas dan otak.

fondasi

menjadi

teapi

daya bakat,

op

dan kemampuan

kebangkitan

(competence)

ekonomi

dan

merupakan

ekonomi

pasar

merupakan persemaian yang baik bagi pertumbuhan ekonomi oq yang sehat", ini kunci sukses dari tiga "naga." di Asia saat ini. Kunci juga

pula yang harus kita pegang

agar

kita

dapat menjadi "naga" di Asia seperti apa

yang

kita

cita-citakan, kita

ini

tetapi

hal itu masih jauh

dari

kalau kita melihat pendidikan dari buruh

jangkauan kita

yang

relatif masih sangat rendah. op

Basroni Rizal, "Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia", Jawa P o s . 31 Juli 1992, hal. 6.

SKRIPSI


dan



34 Angkatan kerja Indonesia jika diukur dari tingkat pendidikan formalnya masih sangat rendah sekali, dari sensus tahun 1990 menunjukkan bahwa • dari jumlah arigkatan kerja yang jumlahnya 79 juta orang sekitar 80 % be rpendidikan SD, artinya mereka tidak pernah bersekolah atau tidak lulus SD dan hanya sekitar 28 % dari 80 % tadi lulus SD. Lulusan Diploma III lulusan S-I perguruan tinggi tidak lebih dari 5 2!. Kiranya tepat kalau saya berpendapat bahawa menjadi "naga" di Asia masih terlalu jauh bagi bangsa kita. Cara ketiga "naga" di Asia untuk mengatasi rendahnya jadikan yang

pendidikan satu

sama

kerja

mungkin

contoh yang baik untuk yang kita

mengirimkan

tenaga

hadapi

pulang

kainpung.

pengiriman

negeri,

tetapi

kembali

ke

intensif

masalah dengan

mahasiswanya untuk belajar keluar negeri

mau

melakukan

kita

yaitu

memberikan intensif kepada para insinyur dan yang

bisa

memecahkan

sekarang,

masalah

tidak

Indonesia,

Saat

ini

mahasiswanya untuk sedikit dari karena

scientistnya

Indonesia

telah

belajar

keluar

menreka

program

dan

yang

tidak

pemberian

uang

itu belum diterapkan di Indonesia dan juga

gaji

yang mereka terima bila mereka bekerja di luar negeri jauh lebih

besar

jika

dibandingkan bila

mereka

bekerja

di

Indonesia. Rendahnya

pendidikan tenaga kerja ini

menyebabkan

mereka cenderung bersifat pasrah terhadap perlakukan

yang

^^Marsetio Donosepoetro, "Menuju Peningkatan Tenaga Kerja B e r k u a l i t a s " , Jawa P o s . 30 Juli 1992, hal.4.

SKRIPSI




35 mereka

terima,

ada kecenderungan

untuk

memperlakukan

buruhnya

dari

dengan

pihak

pengusaha

seenaknya

misalnya mereka metnbayar upah baruh dengan sangat keadaan

ini

disebabkan juga adanya anggapan

saja, rendah,

pada

buruh

faktor

buruh

kita "dari pada nganggur". c. Keahlian yang kurang memadai K urangnya karena

rendahnya

pendidikan

keahlian

juga

merupakan

tingkat pendidikan

mereka

dan

kita yang cenderung megnhasilkan lulusan

sistem yang

tidak siap pakai. Sering

terjadi

pengusaha menerima

seorang

buruh

yang tanpa keahlian sama sekali, sehingga kecenderungannya mereka

ditempatkan

pada

bagian-bagian

memerlukan

kekuatan otot semata dengan

upah

mereka

yang

terima

sangat

yang

satu

rendah.

hanya

konsekuensi “Dalam

abad

informasi nantinya orang akan dibayar untuk hal yang

unik

yaitu

otot

mereka.

SKRIPSI

kecerdasan qi

dan

kreatifitas

bukan


kumpulan



BAB III PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN KETETAPAN UPAH MINIMUM DI KAWASAN DAN DI LUAR KAWASAN INDUSTRI Pengawasan perburuhan merupakan satu institusi yang sangat

penting

perburuhan. perburuhan 23

untuk

Hengingat

mengawasi akan

berlakunya

ketentuan

pentingnya

pengawasan

ini pemerintah mengeluarkan Undang-Undang

Th.1948

yang

diberlakukan

untuk

seluruh

Ho.

Indonesia

melalui Undang -Undang Ho. 3 Th.1951.

1. Pi kawasan dan di Luar Kawasan_Indastrl Mekanisme pelaksanaan pengawasan pada dasarnya sama un tuk

perusahaan

perusahaan yang

di

kawasan

industri

maupun seperti

ape

telah saya jelaskan di dalam bab II bahwa untuk

dua

lokasi

di luar kawasan industri, karena

untuk

ini

tidak

k etenagakerjaannya pengawasannya

ada begitu

perbedaan juga

da lam

mengenai

hanya ada sedikit perbed aan

masalah

dalam

pe laksanaannya saja, sedangkan prosedur atau

hal

praktek

mekanismenya

sama. a. Di kawasan industri Kemudahan perburuhan

yang

diperoleh

"hanya

oleh

soal lokalisasi saja oo mereka untuk mengadakan pengawasan."0,6

pegawai yang

pengawas memudahkan

qo

0,£,Wawancara dengan Bapak Moenajab, Pegawai Depnaker Kotama dya Surabaya, 4 Nop 1992 36

SKRIPSI




37 Kesulitan

yang

dihadapi

dengan

adanya

industri bahwa dalam hal pengawasan sepertinya yang

kawasan

perusahaan

berada di dalam kawasan industri itu memiliki

suatu

proteksi tersendiri yang kadang-kadang hal ini menyulitkan pegawai pengawas perburuhan. b. Di luar kawasan industri Kemudahan

yang

diperoleh

pegawai

perburuhan kebanyakan perusahaan di luar kawasan

pengawas industri

yang terdiri dari perusahaan kecil, mereka tidak berbelitbelit

dalam

memberikan

keterangan

sehingga

memudahkan

pegawai pe ngawas untuk memperoleh data. Kesulitan

hanya dalam lokalisasi

yang

berpencar-

pencar sehingga menyulitkan pegawai pengawas perburuhan. Dengan pen gawasan

tidak adanya perbedaan dalam hal

mekanisme

yang di terapkan di dua lokasi tersebut,

maka

saya membahas masalah mekanisme pengawasan perburuhan

ini

secara umum. Pelaksanaan

pengawasan

perburuhan

pada

dasarnya

dilaksanakan dengan dua cara, melalui Undang-Undang No.

7

Th. 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dan

Undang-Undang N o . 23 Th. 1948 yang diberlakukan

seluruh

Indonesia

melalui

Undang-Undang

N o .3

untuk

Th. 1951

tentang Pengawasan Perburuhan. Dalam

Un dang-Undang

No . 7

Th.1981

kewajiban

pengusuha untuk melaporkan mengenai buruh di perusahaannya

SKRIPSI




38 sebagai berikut ; a. Selambat-lambatnya mendirikan,

30

(tiga

menjalankan

perusahaan.

Di

puluh)

kembali

dalam laporan

• hari

atau

tersebut

setelah

memindahkan harus

memuat

ketentuan sebagai berikut ; a. b. c. d.

Identitas perusahaan; Hubungan ketenagakerjaan; Perlindungan tenaga kerja; Kesempatan Kerja.

Perincian

keterangannya

lebih

ditentukan

sendiri

menteri

oleh

lanjut

diatur

dan

atau

pejabat

yang

ditunjuk. b. Pada

waktu

menjalankan perusahaan

melaporkan dilaksanakan,

setelah

kewajiban

laporan ini ditunjukkan setiap

tahun sekali. c. Se la mbat-lambatnya

30

(tiga

puluh)

hari

sebelum

memindahkan, menghentikan, atau mebubarkan perusahaan. Laporan tersebut harus memuat ketentuan sebagai berikut; a. b. c. d.

Nana perusahaan atau bagian perusahaan; Hama dan alamat pengusaha; nama dan alamat pengurus perusahaan; Tanggal memindahkan, menghentikan atau membubarkan perusahaan; e. Alasan-alasan pemindahan, penghentian atau pembubaran perusahaan; f. kewajiban-kewajiban yang telah dan akan dilaksanakan terhadap perundang-undang an yang berlaku, perjanjian kerja perjanjian perburuhan dan kebiasaan-kebiasaan setempat; g. Jumlah buruh yang akan d i b e r h e n t i k a n . Ketiga

dilaksanakan

SKRIPSI

bentuk dalam

kewajiban bentuk

untuk

melaporkan

tertulis.


*

Di

ini dalam



praktek menteri atau pejabat yang di tunjuk dalam Depnaker

telah

menyediakan formulirnya,

hal

pengusaha

ini atau

pengurus perusahaan tinggal mengisinya. Pengusaha melapor

yang tidak memenuhi

kewajibannya

diancam dengan pidana kurungan

untuk

selama-lamanya

3

(tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya R p .1.000.000,00 (satu

juta

rupiah).

Sedangkan

untuk

pengulangan

pelanggaran hanya dijatuhkan pidana kurungan. Dalam Undang-Undang N o. 23 Th.1948 yang diberlakukan untuk

seluruh

Th.1951. untuk

Indonesia

Digunakan

melihat

melalui

Undang-Undang

inspeksi langsung

yang

No.3

dilaksanakan

keadaan sebenarnya dari buruh

atau

untuk

meng ecek kebenaran dari laporan pengusaha mengenai keadaan buruhnya. Dengan

dikeluarkannya Undang -Undang

pengusaha

diberi

suatu kepercayaan dan

berperan

aktif

dalam

pengawasan

No.7

Th.1981

diharapkan

ikut

perburuhan

dengan

memberikan laporan yang sebenar-benarnya mengenai

keadaan

ketenagakerj a a n n y a . Seorang

pengawas

perburuhan

diberi

hak

untuk

mengaw asi dan memasuki semua tempat dimana dijalankan atau biasa disitu

dijalankan

pekerjaan

dijalankan

disewakan

atau

atau

dapat

disangka

pekerjaan dan juga segala

dipergunakan oleh majikan

rumah

atau

untuk perumahan atau perawatan buruh, jika mereka

SKRIPSI


bahwa yang

wakilnya ditolak



40 untuk

me masukinya

mereka dapat

meminta

bantuan

polisi

negara. Untuk

daerah Surabaya pegawai pengawas

hanya ada "13 orang perusahaan

qq

yang harus mengawasi sekitar

yang ada di Surabaya. Sistem

dilaksanakan

3.500

pengawasan

maksudnya diberi

bahwa

setiap

kewenangan

pegawai

untuk

mengawasi

yang begitu banyaknya berarti

setiap

tim

pengawas sendiri

perusahaan dan tidak dalam satu tim khusus. Dengan perusahaan

yang

"orang perorangan yang bukan dalam satu

khusus" perburuhan

perburuhan

jumlah pegawai

pengawas perburuhan mengawasi kurang lebih 269 perusahaan, di mana

"setiap pegawai pengawas diberi

mengawa si jumlah di

8

perusahaan dalam

tiap

kewenangan untuk qc bulannya. ^ Dengan

pengawas yang s.da untuk 3,500 perusahaan yang

Surabaya

untuk mengawasinya dibutuhkan

waktu

ada

kurang

labih 3 (tiga) tahun. Khusus

untuk

pelaksanaan ketetapan

upah

p er a turannya

atau penetapan besarnya upah diubah

(dua)

sekali berarti pengawasan

tahun

ketetapan

upah

minimum

belum

minimum tiap

pelaksanaan

selesai

untuk

2

satu

seluruh

perusahaan, penetapan itu sudah berubah lagi.

^ D a t a dari Depnaker Kotamadya Surabaya. 34Wawancara dengan Ibu Joeniarti, pegawai pengawasan perburuhan Depnaker Kotamadya Surabaya, 4 November 1992 35Ibid

SKRIPSI




41 Hal ini bisa diartikan bahwa sistem pengawasan kita lebih

banyak

melalui

mengandalkan

laporan

peran

diragukan.

Ketenagakerjaan dikatakan memenuhi telah

Dari

di

yang

hasil

pengusaha

Wajib

Lapor

kebenarannya

laporan

jelas

Wajib

Perusahaan sebagian besar

semua perusahaan di Surabaya

Lapor

atau

melaporkan

inspeksi

ketetapan upah minimum,

khusus

yang

dilakukan

bisa telah

dalam masalah kesejahteraan buruh termasuk

melaksanakan

hasil

dari

pengusaha berdasarkan data

Ketenaga-Kerjaan di Perusahaan perlu

aktif

tetapi

Depnaker

juga dari pada

tanggal 19/20 Oktober 1992 dari 6 tim yang dib entuk dim ana tiap pengawas mengawasi 6 perusahaan, yang hasilnya dari 6 perusahaan yang d iperiksa 3 perusahaan belum ketetapan inspeksi

upah minimum. Melihat kenyataan langsung

kebenarannya.

lebih

bisa

di

melaksanakan ini

jelaslah

pertanggungjawaban

V

Dalam melaksanakan tugasnya pegawai pengawas membuat berita acara pengawasan yang harus dibuat tugas

pengawasan

berita

acara tersebut dijelaskan dengan ga mblang

yang

telah

selesai

dilaksanakan,

terjadi diperusahaan yang

harus setelah

dimana

telah

dalam apa-apa

diawasinya.

Berdasarkan berita acara ini akan dilaksanakan sanksi bila perusahaan itu terbukti telah melanggar ketentuan

Undang-

Undang. Mengenai satu

SKRIPSI

hal

yang

pelaksanaan

ketetapan upah

menyulitkan

pengawas

untuk


minimum

ada

menjatuhkan



42 sanksi pada pengusaha yang melanggar, karena begitu berita acara

pengawasan

pelanggaran ketetapan acara

dibuat yang

isinya

menyatakan

tersebut, pengusaha akan segera

adanya

melaksanakan

upah minimum itu pada buruhnya, berarti

berita.

itu batal atau tidak berlaku lagi dan sanksi

tidak

bisa di jatuhkan lagi pada pengusaha, 2. P e r a n __dari

Dinas Perburuhan dan__ DeimaR&r__ D.alaii__ H a l

Di Indonesia instansi yang diberi kewenangan

untuk

mengadakan pengawasan perburuhan ada dua (2) yaitu ; a. Dinas Perburuhan ; b. Departemen Tenaga Kerja ; yang

tentu saja antara keduanya ada perbedaan

wewenang

sehingga

tidak

terjadi

satu

tugas

benturan

dan

antara

mereka. a. Dinas Perburuhan Dengan

mendasarkan

pada

latar

belakang

pembentukannya, maka tugas pokok dari dinas perburuhan ini antara lain; a, Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga' daerah (otonom) Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam bidang pembinaan kesejahteraan buruh, pembinaan kesejahteraan penganggur, pemberitaan kerja darurat kepada penganggur di da erah-daerah dan pengawasan Wajib Lapor Kesejahteraan Buruh. b, Melaksanakan tugas pembantuan yang menyangkut bidang perburuhan yang diserahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur kepada Repels

SKRIPSI




43 Dinas Perburuhan Daerah Propinsi Daerah Tingkat J awa Tim ur.36 Ini

dipertegas kembali dalam ketentuan pasal 5

I

Peraturan

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur N o . 9 Th. 1978. Adapun perincian dari tugas pokoknya meliputi; a. Pemberian kerja kepada penganggur dan setengah penganggur berupa pekerjaan yang sifatnya darurat atau sementara. b. Pemberian bantuan sosial kepada penganggur. c. Pemberian pendidikan dikalangan buruh, ceramahceramah dan kursus-kursus tentang kesejahteraan buruh. d. Pemberian bimbingan kepada usaha-usaha kesejahteraan buruh mendirikan badan-badan usaha yang bertujuan menyelenggarakan perbaikan kesejahteraan buruh, baik oleh daerah sendiri maupun bersama-sama buruh dan pengusaha. e. Pemberian bantuan dalam penyelenggaraan asrama/pemondokan buruh, tempat peribadatan buruh, keolahragaan buruh, tempat penitipan anakanak/bayi-bayi buruh, pemberantasan buta huruf dan pendidikan umum. „ f. Pengawasan Wajib Lapor Kesejahteraan Buruh. Jadi

tugas

pengawasan dari Dinas

Perburuhan

ini

hanya

berdasarkan data dari Wajib Lapor Kesejahteraan Buruh saja sedangkan bila terjadi pelanggaran, Dinas Perburuhan tidak mempunyai

kewenangan

pelanggarannya,

tetapi

untuk

me njatuhkan

hanya berusaha

sanksi

untuk

pads,

memberikan

pen yuluhan-penyuluhan saja.

I

^^Dinas Pe rburuhan Daerah propinsi, Daerah Jawa Timur, hal 37I M

SKRIPSI

Tingkat

ii




44 b. Departenen Ten aga Kerja Di sini bisa dikatakan bahwa Depnaker pemeran utama dari

pengawasan perburuhan. Pengawasan yang

dilaksanakan

oleh Depnaker disamping pembinaan kesejahteraan dari buruh sekaligus

juga

diberikan

kewenangan

sanksi kepada para pelanggar

utnuk

menjatuhkan

ketentuan perburuhan.

Bisa dikatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Depnaker

ini ruang lingkup ke wenangannya lebih

dibaridingkan Perburuhan, tidak

dengan pengawasan yang dilakukan oleh bahkan bisa dikatakan bahwa Dinas

berfungsi

dalam tugas

pegnawasan

ketetapan

upah

pelaksanaan

selayaknya

sebagai pengawas, semestinya Dinas

ketentuan

atau

yang

perusahaan

mengatur

yang

mengenai

Perburuhan untuk

minimum,

juga kewenangan untuk menindak lebih

pelanggarnya

Dinas

terutama

pengawasan

diberi

luas bila

tidak

karena

Perburuhan lanjut

para

melaksanakan

perburuhan,

terutama

untuk masalah upah. Kedua

instansi

yang

terkait

dalam

masalah

perburuhan ini secara struktural dan fungsional tidak

ada

hubungan hirarkies, yaitu; a. Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja sebagai aparat dekonsentrasi adalah menangani bidang pembinaan dan mengurus penempatan tenaga kerja, latihan dan instruktur, pembinaan hubungan ketenagakerjaan dan pengawasan norma kerja, yang berada diba wah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Tenaga Kerja. b. Dinas Perburuhan Daerah, sebagai aparat de sentralsasi adalah menangani urusan-urusan kesejahteraan buruh, sesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur, yang berdasarkan

SKRIPSI




45 peraturan pemerintah No. 14 Tahun 1958 oleh Pemerintah Pusat telah diserahkan kepada Daerah untuk ditangani secara otonomi dan berada di bawah serta hertanggung jawab kepada Gubernur kepala D a e r a h . ’s Hubungan yang ada diantara keduanya adalah hubungan secara koordinatif, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1988 yang berbunyi sebagai berikut; a. Dalam hubungannya dengan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, Kepala Instansi Vertikal (dalam hal ini Kepala Kantor tfilayah Departemen Ten aga Kerja) melakukan bimbingan tehnis pelaksanaan urusan pemerintaha n-pemerintahan yang d iserahkan t e r s e b u t . b. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Daerah (dalam hal ini Dinas Perburuhan Daerah) mengikuti bimbingan tehnis pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kep ala Instansi Vertikal yang b e r s a n g k u t a n . Ini merupakan satu hal yang patut disayangkan jumlah

perusahaan dan buruh yang ribuan

dari

j umlahnya

untuk

Su rabaya hanya ada 13 (tiga belas) pegawai pengawas

saja,

berarti praktis hanya dari Depnaker saja. "Untuk Indonesia perbandingan antara pegawai pengawas dan buruh adalah 1 2

j u t a " 40

pegawai

bisa kita bayangkan

pengawas

betapa

perburuhan kita,

tidak

belum

lagi

:

mamadainya kualitas

mereka yang perlu untuk dipertanyakan kembali.

3 8 I b i d , hal. 5

39I M d ^Soedaryanto, DPD SPSI Jatim. Kondisi Pengnonhan Buruh ... di J a t i m . disampaikan dalam disukusi di LBH Surabaya, 19 September 1992.

SKRIPSI




46 Tidak

mengherankan

bila

banyak

para

pelanggar

ketetapan upah minimum yang lolos dari pengawasan

pegawai

pengawas

seperti

ini

perburuhan. Bila melihat kenyataan yang

sudah

selayaknya

bila

kita

sependapat

dengan

pernyataan dari ketua umum SPSI "banyaknya aksi unjuk rasa yang

dilakukan pekerja karena upah minimum

dipenuhi,

mereka

tidak

merupakan hal yang wajar sekaligus bukti

bahwa

pek erja makin sadar h u k u m . " ^

4 Wajar Pekerja Mogok Karena Diperiuhi", S u r v a . 22 Nopember 1992.

SKRIPSI

Upah


Minimum

Tak



BAB IV *v PERLINDU NGAN HUKUH TERHADAP BURUH DALAM PELAKSANAAN KETETAPAN UPAH MINIMUM Ke bijaksanaan mencerminkan me nciptakan

dibidang

kepada hubungan

pengupahan

harus

perlindungan

pekerja

dan

yang

antara

pekerja

serasi

mampu dan

pengusaha, demikian yang digariskan dalam GBHN. Hal

ini

pen tingnya

akan sangat baik sekali bila

upah

bagi buruh. Upah

kita

merupakan

lihat

penghasilan

y ang diharapkan guna untuk tnemenuhi kebutuhan hidup

buruh

dan

satu-

keluarganya,

meskipun

upah

bukan

merupakan

satunya motivasi buruh dalam berprestasi tetapi satu

motivasi

penting yang berperan

merupakan

besar

sangat

dalam

mendor ong buruh untuk bekerja lebih produktif. Untuk pemerintah,

berbagai

upaya

telah

dilakukan

melalui peraturan perundangan

perlindungan Th.1981.

itu

yang

mengatur

upah yaitu dengan Peraturan Pemerintah

Disamp ing

itu

masih

banyak

lagi

yang

pokoknya bagi

bertujuan

buruh

motivasi

selanjutnya di singkat PERMENAKER

dalam penting

untuk memberikan berprestasi yang

yang

Tenaga pada

perlindungan

hukum

merupakan

satu

tetapi

berperan

No.8

peraturan

mengenai pengupahan dalam bentuk Peraturan Menteri Kerja

oleh

sangat

besar

dalam

mendorong buruh untuk bekerja lebih produktif. 47

SKRIPSI




48 Untuk tugasnya

itu

pemerintah membentuk suatu

memberikan

masukan-masukan

dewan

yang

upah

dan

tentang

meneliti berapa besarnya upah minimum, yang sering disebut Dewan

Penelitian Daerah. Selain

kebijakan Pa nitia

itu

untuk

pemerintah membentuk

Penyelesaian

juga

suatu

mengeluarkan panitia

Perselisihan

yang

suatu disebut

Pe rburuhan

yang

berkedudukan baik di daerah maupun di tingkat pusat,

yang

diharapkan

yang

baik di daerah maupun di tingkat

di harapkan

dapat

menegakkan

hukum

pusat,

materiil

mengenai

perburuhan. Dari

sini

dapat

kita

ketahui

adanya

upaya

pemerintah untuk memberikan suatu perlindungan hukum buruh ada

dalam persoalan hak atas uapah yang satu hal yang perlu dipertanyakan

layak,

kembali,

bagi tetapi

benarkah

buruh telah memperoleh perlindungan hukum yang layak ? 1. Kete.t.apan..Upah M i n i n u n d a n . B o b ot Saaksi Upah yang

minimum merupakan jar ing pengaman

diterima

Kebutuhan

oleh para buruh tidak

Fisik Minimum (KMF). Upah para

juga

upah minimum terus diteliti dan

oleh

Dewan

pusat.

jauh

agar

upah

berbeda

dari

buruh

diadakan

Penelitian Pengupahan Daerah

maupun

Setiap 2 (dua) tahun sekali upah minimum

termasuk perbaikan tingkat ditinjau

kembali dan dinaikkan.

SKRIPSI




49 Untuk

pengaturannya

perundangan yang

berbagai

bnetuk

peraturan

telah diundangkan oleh pemerintah mulai

berbentuk undang-undang sampai yang

PERMENAKER

sebagai

peraturan pelaksana,

dari

yang

berbentuk

Pada

kenyataan

banyaknya peraturan yang mengatur masalah upah minimum ini tidak

memperjelas

masalah

yang

ada

tetapi

justru

mengaburkan masalah. PERMENAKER 0 6 / M E N / 1989, No.

No.

05/MEN/1989,

PERMENAKER

P E RMENAKER Mo. 01/MEN/1990 serta SK

Kep 50/MEN/1992 sama sekali tidak

memberi

Ho. MENAKER

kejelasan

mengenai di finisi operasional arti minimum dan komponen di da lsmnya secara tepat. Pengertian misalnya belum

dalam

PERMENAKER

No.

"Upah pokok minimum adalah upah

05/MEN/1989

pokok

terendah

termasuk tunjangan yang diberikan kepada

Kemudian

pengertian ini diubah lagi dalam PERMENAKER

0 6 / M E H / 1989 dan PERM ENAKER N o .03/MEN/1990 yang pengertian

pekerja".

upah

pokok minimum adalah

ditambah

dengan

ketentuan

upah

"Upah

tunjangan-tunjangan

memberikan pokok

tetap

pokok serendah-rendahnya 75

No.

%

yang

degnan dari

upah

pokok". Praktek perdebatan tetap

SKRIPSI

yang

sering ‘ terjadi,

antara persepsi terhdap pengertian

karena

memberikan

dilapangan

sampai saat ini tidak

penjelasan

ada

lebih lanjut, mana


adanya

tunjuangan

peraturan yang

yang

termasuk



50 tunjangan

tetap

dan mana yang termasuk

tunjangan

tidak

tetap. Adanya

lubang

dalam PERMENAKER

ini

yang

dimanfaatkan oleh pengusaha, yang dulu termasuk tidak

teap

sehingga

sekarang dimasukkan sebgai

jumlah

sering

tunjangan

tunjangan

upah yang diterima buruh

tetap,

sesuai

dengan

ketentuan upah minimum. Sebagai contoh yang sering terjadi dalam

praktek semua perusahaan yang saya

jadikan

sampel

memasukkan tunjangan makan sebagai tunjangan tetap, tetapi tidak

memiliki

pembayarannya

sifat

sebagai

dikaitkan

tunjangan

dengan

tetap,

kahadiran

karena

buruh,

ini

merupakan sifat dari tunjangan tidak tetap. Dengan dari

tunjangan

melanggar dengan

adanya perbedaan persepsi tetap

ketetapan

ini,

maka

terhadap

batasan

upah minimum menjadi

demikian upah minimum telah selamat

hukuman

maksud

yang

disebut

kacau.

Apakah

dari

ancaman

ketentuan ini, meskipun total upah yang

di terima

buruh dibawah Rp.2.250.00. Meskipun

demikian

tidak

bisa

dipungkiri

bahwa

keadaan pengupahan kita sekarang ini sudah jauh lebih baik bila

dibnadingkan sebelum tahun 1989 yang rata-rata

minimum

masih 30 % dibawah perkiraan K F M . Saat ini

rata upah minimum sudah naik antara 50

X

sampai 80

perkiraan KFM, bahkan ketetapan upah minimum yang yaitu tentang

SKRIPSI

Keputusan Menteri Tenaga kerja No. peningkatan

upah rata-

%

dari

terbaru

Kep-50/MEN/1992

upah minimum regional


untuk

daerah



51

tingkat II di Wilayah Jawa Timur yudah mencapai 87 perkiraan pekerja

KFM,

tetapi

ini

adalah

perkiraan

risri

%

KFM untuk

lajang, bisa dibayangkan berarti upah

itu

masih

sangat jauh dari KFM untuk pekerja yang sudah berkeluarga. KFM sendiri diukur dari kebutuhan dasar yang sangat minim padahal

pada

seseorang seperti sandang

seseorang

bisa dikatakan

pangan

sejahtera

dan

papan

bila

telah

terpenuhinya syarat-syarat antara lain; - Ada pekerjaan yang sesuai dengan bakat yang dimiliki. - Hasil yang diperoleh dari pekerjaan tersebut bisa memenuhi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, jaminan kesehatan dan lain-lain kebutuhan dalam bidang kebudayaan atau lebih sering disebut KHM (Kebutuhan Hidup Minim). Dengan demikian yang dimaksud kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan hidup yang meliputi kebutuhan jasmani ajîbat adanya pekerjaan yang sesuai dengan bakatnya. Untuk

saat ini bila upah minimum

dilaksanakan

di

perusahaan berarti setiap bulannya buruh memperoleh kurang lebih kerja.

Rp.

56.250,00 yang diperhitungkan

Sedangkan

laporan data KFM dan

untuk KHM

25

hari

yangdihimpun

oleh Depnaker untuk bulan September 1992 sebagai berikut ; Besarnya KFM (Kebutuhan Fisik Minimum); Seorang pekerja lajang (KFM-PL) Rp. Seorang pekerja + istri + 2 anak Rp. Seorang pekerja + istri + 3 anak Rp.

64.633,02 197.535,54 257.155,85

^ D i n a s Perburuhan Daerah propinsi, Daerah Tingkat I Jawa Timur, Up.ava^Menintfkatkan Kese.iahteraan-Burah di Jawa T i m u n , hal. 6

SKRIPSI




Besarnya KHM (Kebutuhan Hidup Minimum) Seorang pekerja lajang (KHH-PL) Seorang pekerja + istri + Seorang pekerja + istri + 1 anak Seorang pekerja + istri + 2 anak

; Rp. Rp. Rp. Rp.

81.418,33 143.297.31 191.400,19 235.253,92

Bila melihat kenyataan ini tidaklah mengherankan bila saya mengatakan

bahwa

sebenarnya

ketetapan

upah

minimum

kita

sudah tidak lauyak lagi bagi kehidupan

itu buruh.

Inipun da lam praktek berdasarkan data dari Depnaker

masih

lebih

belum

dari

50

%

perusahaan

di

Surabaya

melaksanakannya. Ada satu hal yang perlu ditanyakan KFM

saja

kembali,

tidak terpenuhi apa sebenarnya

yang

kalau

dijadikan

dasar da lam penetapan upah minimum ? Dalam

satu

kesempatan

seminar

Bapak

Miendrowo

selaku Ketua Dewan Penelitian Pengupahan Daerah yang intinya

menyatakan

"dalam penetapan upah

mi nimum

pada lebih

banyak menggunakan pertimbangan-pertimba ngan politik". Hal ini benar, bila kita lihat bahwa yang

terjadi

sebagai

pada

harga

negara-negar a

kecenderungan

yang berkembang, upah

dari tenaga kerja (yang

merupakan

faktr■

produksi) lebih banyak terwujud sebagai administrasi price dari pada sebagai market price. '» Administrasi kelanjutan

kegiatan produksi dan demi terjaganya

produksifitas

masyarakat.

me mpertimbangkan

SKRIPSI

price ini pada awalnya untuk menjamin

Di

sini

variabel-variabel

kecenderungan yang


relevan

tingkat untuk dengan



53 permasalahan

ekonomi

makro,

dimana

didifinisikan

sebagai

produksi

produksifitas nasional

Gross

dan

keberhasilan

keberhasilan

unt uk

meningkatken

serta

pula

dengan

Nasional Product (GNP) atau Product Domistik

Bruto

(PDB) sebagai indikator keberhasilannya yang utama.

Dalam

kersngka

kebijaksanaan

seperti

itu

dapat

dimengerti

mengapa faktor produiksi yang lebih langka (modal dan jasa managerial) akan lebih sering yang

paling

dipandang sebagai

penting dan karena

itu

harus

variabel

diperlakukan

secara khusus, sedangkasn tenaga kerja dan upahnya

pantas

kalau di su bordinasikan saja kebawah fungsi modal dan jasa manajerial demi terkawalnya pertumbuhan GNP. Bertolak dimengerti

dari

kebijaksanaan

seperti

itu,

pula mengapa persoalan upah tidak akan

segera

mencuat sebagai permasalahan kelayakan karena disini adalah

fungsi

produksi,

biasa

produksi,

dapat

day a

upah tarik

investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang makro ini. Tingkat upah akan dijaga sedemikian rupa agar tetap batas

yang boleh dinilai rendah sehingga

biaya

dalam

produksi

tetap dapat ditekankan serendah mungkin. Harga jual produk di pasarkan akan dapat bersaing, para

investor akan

tetap

tertarik untuk menanamkan modalnya dan pertumbuhan ekonomi nasional lain

akan tetap dijamin kelanjutannya, tetapi

tingkat

upah itu juga harus

dij aga

dengan

sedemikian rupa agar tidak terlalu jatuh dibawah minimum,

SKRIPSI

karena

apaabila hal itu

terjadi


disisi baik,

standart

dikhawatirkan



54 moral yang

pekerja drastis

gil irannya investasi

akan atau

merosit

dalam

ambang

kemerosotan

akan menerbitkan keresahan

akan mengganggu aktifitas produksi yang

sehat dan psda

akhirnya

yang pada dan

akan

iklitn

mengancsm

trend kenaikan GNP. Jadi selain dasar pertimbangan yang terdapat ketnetuan

PERMEHAKER

NO.

Per-o5/MEN/1989

dalam

tentang

upah

minimum yang menyatakari bahwa; a. b. c. d. e. f.

Masih

Kebutuhan fisik Minimum Indeks harga konsumen Perluasan kesempatan kerja Upah pada umumnya yang berlaku secara regional Kelangsungan dan perkembangan perusahaan Tingkat perkembangan perekonomian regional dan atau nasional. banyak dasar pertimbangan yang lain lebih

bersifat

politik. Selain pengaturan sanksi

itu

kita

kelemahan

yang

paling

adalah bobot sanksi yang

jelas

dalam

ringan.

Bobot

disini sangat menetukan karena besar dan

anoaman

sanksi

sangat menetukan

fungsi

beratnya

penekanan

pada

peraturan hukum dalam bidang pengupahan ini. Dalam mengatur

pasal

ancaman

10 bagi

PERMEMAKER pelanggar

No. upah

Kep-05/MEN/1989 minimum

sebagai

berikut;

SKRIPSI


IDA TRI YULI RAHMAWATI A


55 (1) Pengusaha yang melanggar ketentuan pasal 5, pasal 7 dan pasal 9 dipidana kurungan selama-selamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya R p . 1 0 0 .0 0 0 ,- (seratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969. Sanksi ini dirasa terlalu kecil, sehingga dipandang rendah oleh pengusaha terutama dalatn keadaan

perekonomian

de wasa ini. Ada kecenderungan pengusaha mengabaikan dengan itikad yang

apabila ketahuan melanggar dan

dilaporkan

dijatuhkan juga ringan dan jauh lebih

jika

dibandingkan

bila

mereka

sanksi

menguntungkan

melaksanakannya

atau

membayar buruhnya sesuai dengan ketentuan upah minimum. Se benarnya

ketentuan

sanksi

yang

diperhitungkan

pada tahun 1969 itu diperhitungkan kembali nilainya karena denda

sebesar

p enentuannya harga

emas

rupiah)

pada per

kalau

tersebut

Rp. 100.000,00 (seratus ribu tahun 1969 di mana gramnya hanya diperhitungkan

itu

pada tahun tersebut 500,00

sekarang

(lima

berarti

seharusnya sebesar R p .4.000.000,00

rupiah) sehingga jelas dan

Rp.

rupiah)

ratus sanksi

(empat

juta

bahwa eanksi tersebut sangat kecil

jauh t e r t i n g g a l . ’ kalau kita melihat kecilnya sanksi mungkin

kebijaksanaan

kita

lebih

menekankan

perusahaan dari pembayaran upah pada mereka

yang

terkena

sanksi

pada

kredibilitas

buruhnya,

tersebut

pembuat

meskipun

maksudnya secara

materiil sangat ringan tetapi. dampak sosial dan ekonominya sangat mengena yaitu dengan bantuan mass media.

SKRIPSI


Pengusaha



56 yang

terkena

masyarakat inipun

sanksi

dan

akan

kehilangan

kepercayaan

dari rekan sesama pengusaha.

Hemat

masih terlalu ringan karena jarang sekali

perusahaan

dari saya

terjadi

yang melanggar ketetapan upah minimum

ini

di

ekspos di mass media. Jumlah penjang, yang

permasalahan

masih

terjadi

pengusaha

pengupahan buruh

juga harus ditambah dalam

sering

praktek

melakukan

yang

dengan

sudah

permasalahan

pelaksanaannya, penyelundupan

dimana

hukum

untuk

terjadi

dalam

mengantisipasi ketetapan upah minimum itu, Pen yelundupan

hukum

yang

sering

praktek yaitu; a. Perpanjangan ja« kerja Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep50/MEH/1992 untuk

tentang

Peningkatan

Upah

Minimum

daerah Tingkat II di Wilayah Jawa Timur

Regional pada

keduanya menyatakan bahwa "besarnya upah minimum

amar

regional

sebagaimana dimaksudkan amar pertama dengan standart waktu kerja 7 jam sehari dan 40 jam seminggu Di

dalam

praktek sering terjadi

perusahaan

yang

dulunya tidak melaksanakan ketetapan upah minimum akhirnya melaksanakan, nemperpanjang

tetapi dengan embel-embel para pengusaha itu jam kerja para buruhnya yang sering

istilahkan dengan lembur

wajib yang tidak dibayar.

mereka Kalau

'.•ebelum dilaksanakan ketetapan upah minimum mereka bekerja

SKRIPSI




57 7

jam

perhari dsn di luar itu

dihitung

sebagai

lembur

tetapi sekarang mereka harus kerja 8 s a m p a i - 1 2 jam sehari. Perpanjangan menit

sampai

dilakukan

5

jam

kerja ini bervariasi

sehari. Dari

hasil

untuk perusahaan yang

survei

berada di

antara yang

luar

industri dari 55 perusahan di daerah Tandes 30 (55

%)

melakukan

perpanjangan sehari,

bervariasi

Untuk

perusahaan

perpangjangan antara

30

jam

daerah kawasan Industri

telah kawasan

perusahaan

kerja,

menit

30

sampi

Rungkut

yang 2

jam

dari

35

11 perusahan (31%) melakukan perpanjangan

jam

kerja yang perpanja ngannya berkisar antara 1 sampai 5

jam

sehari.

Dari

sini

kawasan

industri

dapat diketahui prosentase

bahwa

untuk

daerah

pelanggarnya

lebih

rendah

tetapi perpanjangan jam kerjanya lebih panjang. b.

Memasukkan

tunjangan

tidak

tetap

nenjadi

tunjangan tetap Penyusunan

model

ini yang paling

sering

terjadi

bahkan bisa dikatakan hampir semua perusahaan yang menjadi obyek

survei melakukan pe nyelundupan ini.

Ketetapan upah

minimum sebesar R p . 2.250,00" dengan ketentuan upah

pokok

serendah-rendahnya

%-nyn

75£

dari

upah

m i n i m u m "43

25

merupakan tunjangan-tunjangan tetap, dengan ketentuan ; Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang teratur dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan ke luarganya serta dibayarkan dalam satuan waktku yang sama dengan pembayaran upah pokok, seperti tunjangan istri, tunjangan anak, tunjagan

SKRIPSI




58 perumaham, tunjangan kemahalan, tunjangan da erah dan lain-lain. Tunjangan makan dan tunjangan transport dapat dimasukkan dalam tunjangan tetap, apabila pemberian tunjangan tersebut tidak dikaitkan dengan kehadiran dan diterima secara tetap oleh pekerja dan keluarganya serta dibayar menurut satuan waktu-tidak sama dengan pembaysran uang pokok, seperti tunjangan transport yang didasarkan pada kehadiran tunjangan makan dapat dima sukkan kedalam tunjangan tidak tetap apabila tunjangan tersebut diberikan atas dasar kehadiran. (tunjangan bisa dalam bentuk uang atau fasilitas makan). ^ Yang

sering

terjadi

dalam

praktek,

pengusaha

me maaukkan tunjangan tsansport dan tunjangan makan kedalam tunjangan

tetap

tetapi

penerimaannya

didasarkan

pada

kehadiran buruh. Buruh mengetahui

sering tentang

tidak

menyadari

bahkan

adanya penyelundupan hukum

tidak

ini

yang

mereka tahu pengusaha telah membayar upahnya sesuai dengan ketetapan upah minimum yaitu sebesar Rp. 2.250,00. Kondisi merupakan penentu

hukum dalam persoalan upah

suatu

gambaran kearah mana

kebijakan

yang

keperpihakan

kita dan merupakan salah

dari

kebijaksanaan

pada

ekonomi

pembangunan yang makro

industrialisasinya,

karena

dengan itu

juga

demikian

satu

terlalu

dari akibat

menyebelah

pertumbuhan terpaksa

dan melihat

manusia tidak lebih dari obyek dan sarana pembangunan.

^ I n d o n e s i a , Eeraturan Menteri Tenaga Ker.ia Homor Pei— 0 1 / H E N / 1990, pasal 1.

SKRIPSI




0 Target dan

ambisi

menjadi

pembangunan ekonomi dengan yang

"naga"

menguritungkan

sangat besar baru

apabila

dari

sunbu

negara

di Asia, jelas

akan

ancaman dsri pihak

industri

kita

untuk

sangat

tidak

buruh

melalui

aksi protes dan tuntutan upah yang tinggi semakin menguat. Dengan

semakin menguatnya tuntutan itu kemungkinan

besar

pengusaha tidak akan menanamkan modalnya di Indonesia,

ini

yang dimaksud ancaman serius tersebut. Dalam lemah

keadaan yang demikian posisi

buruh

semakin

dan tertekan, segala gerak dan langkah mereka

selalu

dihadang

oleh kekuatan besar yang

tidak

akan

mungkin

mereka lawan yaitu pen gusaha dan pemerintah. Bila hal ini terus

berlangsung

membangkitkan dalam

menuntut

pemogokan

tidak menutup

satu

kemungkinan

buruh menjadi kelompok yang sangat dan memperjuangkan

akan

radikal

hak-haknya.

Kejadian

dengan menggunakan kekerasan oleh buruh

sering

terjadi akhir-akhir ini seperti yang terjadi pada PT

Alim

Corporation baru-baru ini yang menimbulkan kerugian sampai puluhan

juta

ketidakpuasan. nantinya

karena

menutup

satu

bentuk

adanya

pengalaman

lagi

buruh akan

memberikan

menuntut

satu perlindungan

akumulasi

kemungkinan

mereka

sedangkan yang

bahwa semakin

berhubungan

institusi yang tidak mendukung keberadaan

Bagaimana kurang

Tidak

suatu

alternatif yang diambil oleh buruh akan

brutal, dengan

rupiah, merupakan

mereka. hukumpun

berarti

bagi

keberadaannya.

SKRIPSI




2. Penyelesaian_Eer:selisihan Perburuhan. Dalan__ Pelaksanaan

Sebelum masuk dalam sub

bab mengenai

penyelesaian

perselisihan perburuhan perlu bagi saya untuk

menjelaskan

terlebih dahulu mengenai perselisihan perburuhan. Dengan berpijak pada ketentuan c

Undang-undang

No.

22 Th.

Perselisihan

perburuhan,

perselisihan

perburuhan

1957

maka

pasal 1 ayat 1 tentang

yang

adalah

sub

Penyelesaian

dimaksud

dengan

"pertentangan

antara

majikan atau perkumpulari majikan dengan serikat buruh atau gabungan

serikat

persesuaian dan

atau

buruh

berhubung

dengan

tidak

paham mengenai hubungan kerja, keadaan

perburuhan."

Dengan

adanya

syarat

kerja

rumusan

yang

demikian, maka perselisihan perburuhan yang diatur berbentuk "kolektif" dalam arti untuk kepentingan

disini bersama

dan sebagai perselisihan yang terbatas. Keterbatasannya itu terletak pada pihak-pihak berperkara dapat

itu

sendiri, sehingga oleh

dibenarkan

berperkara

di antara

pekerja

dalam

perkuumpulan sekelompok pekerja

serikat pekerja hal

ini

SPSI

atau

pekerja

yang tidak

perburuhan

hanya

gabungan

serikat

pengusaha

atau

diajukan anggota

baginya tidak

termasuk


oleh

serikat

yang menghendaki penyesuaian kualitas hidup kerja

yang dapat

dengan

menjadi

itu

untuk

pengusaha. Perselisihan yang

syarat-syarat

SKRIPSI

untuk menjadi lawan hukum

depan lembaga peradilan

terbatas

karena

yang

atau

yurisdiksi



61 Undaang-undang maksud itu

NO.

22 Th. 1957. Hal

ini

sesuai

dengan

yang tersirat dalam Undang-undang No. 22 Th.

sendiri

yaitu mendorong

terhimpunnya

para

1957

pekerja

kedalam serikat pekerja. Hal yang terjadi dalam praktek sekarang ini, 3.500

perusahaan

yang

berada

di

Su rabaya

hanya

perusahaan saja yang telah mempunyai unit SPSI.

4

yaitu

berkenaan

dengan

masalah

bentuk

pemutusan

hubungan kerja yang diatur dalam Undan g-undang No. 12 1964

tentang

Pemutusan

Hubungan

kerja

di

360

°

Selain dalam bentuk "kolektif" ada juga ada perseorangan

"dari

Th.

perusahaan

Swasta. Kalau merujuk pada dua bentuk undang-undang tentang perselisihan perburuhan ini, maka perselisihan yang timbul karena tidak dilaksan a ka n ny a ketetapan upah minimum dalam

perselisihan

pihak

dalam

gabungan

kolektif, dimana

berperkara

adalah

yang

pihak

bisa

menjadi

pengusaha

p engusaha dan SPSI (serikat buruh atau

mesuk

atau

gabungan

serikat buruh). Berarti tidak

disini dapat

kurang lebih mempertahankan

3.140

perusahaan

hak-haknya

buruhnya

bila

tidak

dilaksanakan upah minimum di p e r u s a h a a n n y a .

4 ci

*°Sri Harto. "82 kali Pemogokan 85 persen Pengusaha", S u r v a . 12 Oktober 1992.

SKRIPSI


Kesalahan



Hemat saya yang dapat menimbulkan pemogokan uasih kecilnya jumlah perusahaan

yang memiliki unit SPSI .

Dari jumlah ini hanya sedikit sekali yang sf'oara

sehat

kepentingan mogok

atau

dapat

benar-benar

dapat

y?mg

berperan

berperan

meiribela

buruh, sehingga buruh lebih cenderung memilih

karena tidak ada alternatif lain yang

lakukan.

karena

Pada

saya

kenyataannya berdasarkan

sebarkan dari 29 orang buruh

bisa

hasil 22

mereka

kuesionsr

orang

buruh

memilih mogok untuk menuntut hak-haknya, karena mogok

ini

merupakan satu senjata ampuh bagi buruh. Pada praktek yang terjadi

tuntutan kenaikan upah justru dikabulkan

setelah

adanya aksi mogok. Bila

ditinjau

perburuhan 22

dari

segi

masalah

perselisihan

ketentuan pasal 1 (1) sub c IJndang-Undang

Th.1957

emngenai

masalah

yang

disengketakan

jangkauannya sangat luas yang pada dasarnya terbagi dua

kelompok

yaitu

perselisihan

hak

No.

dan

dalam

perselisihan

kepentingan. Perselisihan

perselisihan

yang

timbul karena salah satu pihak pada perjanjian kerja

atau

perjanjian

hak

dimaksudkan,

perburuhan tidak memenuhi isi

perjanjian

sendiri atau peraturan perusahaan dan menyalahi

itu

ketentuan

hukum. Hengenai penyelesaian pihak

SKRIPSI

perselisihan

perselisihan

alternatif

hak

ini

dalam

perburuhan terbuka

untuk menentukan

sikap,


bagi

yaitu

kontek para dengan



63 memilih pada

satu diantara dua instansi penyelesaian

pengadilan negeri atau melalui Panitia

sengketa

Penyelesaian

Perselisihan Perburuhan. Hanya saja bedanya terletak para

pelaku

lawan

hukum

yang

putusannya.

Bila

tuntutan

Penyelesaian

Perselisihan

berperkara diajukan

Perburuhan,

dan

sanksi

pada maka

pada

Panitia

pihak

yang

dibenarkan unt uk menjadi lawan hukum adalah pengusaha atau perhimpunan serikat

pengusaha dan serikat pekerja

pekerja.

kepengadilan

Sedangkan

negeri

boleh

tuntutan

juga

atau

gabungan

yang

diajukan

diajukan

oleh

pekerja

perorangan. Adapun Penyelesaian pidana 26

sanksi

putussn

Perselisihan

yang

diambil

Perburuhan

dapat

Panitia dikenakan

kurungan atau denda sesuai dengan ketentuan

ayat 3 Undang-Undang M o . 22 Th.1957,

sedangkan

pasal sanksi

putusan Pengadilan Negeri hanya bersifat perdata. Perselisihan kcpentingan mensyaratkan yang

berkenaan dengan usaha

untuk

dalam

perbaikan kualitas hidup atau

yang

oleh

serikat

pekerja

perselisihan

mengadakan

perubahan

sy arat-syarat

dituntut

kerja

kepada

pihak

masuk

dalam

pengusaha. "Perselisihan perselisihan

mengenai

k e p e n t i n g a n . " 46

pengupahan Perselisihan

semacam

'^Wawancar dengan Bapak Prawoto, ketua4D Jawa 20 Agustus 1992.

SKRIPSI


ini

Timur,



64 dapat

diajukan kepada Panitia

Perburuhan.

Penyelesaian

Perselisihan

Berlandaskan ketentuan diatas, ada

satu

hal

yang harus diperhatikan bahawa untuk mengurus perselisihan Perburuhan

keberasaan

dan kedudnkan serikat

pekerja

di.

perusahaan mutlak diperlukan. A. Panitya Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Berdasarkan ketentuan (Jndang-Undang No. 22 yang

Th.1957

mempunyai kewenagnan untuk memeriksa, mengadili

dan

memutuskan sengketa/perselisihan perburuhan adalah Panitia Penyelesaian Perselisi han perburuhan yang sering disingkatP4D untuk tingkat daerah dan P4D untuk tingkat pusat. Panitia

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

baik

yang di pusat maupun didaerah adalah lembaga atau intutusi yang

unsur keanggotaannya terdiri dari

membent uk pengusaha kalangan untuk

lembaga

tripartite,

unsur-unsur

yaitu

dari

kalangan

atau APINDO, dari kalangan pemerintah dan SPSI, masing-masing terdiri dari 5 (lima)

setiap

kalangan dan diangkat oleh

Menteri

yang

dari orang Tenaga

Kerja. Jabatan ketua dipegang oleh wakil dari Depnaker dan dalam

pelaksanaan

tugasnya

sidukung

oleh

sebuah

kepan i t e r a a n . Berdasarkan ketentuan Uridang-Undang No. 22

Th.1957

dan Undang-Undang No. Th.1964, ada 4 (empat) peranan pokok dari lenbaga ini yaitu ;

SKRIPSI




a. Sebagai T.enbaga Pcradilan Sebagai menieriksa,

lembaga

peradilan

memutuskan

dan

yang

berwenang

aienyelesaikan

untuk

perkara/

perselisihan perburuhan yang terjadi antara pengusaha

dan

pekerja. Nairmn

demikian Panitia

Penyelesaian

Perselisihan

Perburuhan ini bukan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Und ang-Undang Ho. 14 Th. 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan kehakiman. Kewenangan dari Panitia

Penyelesaian

Perselisihan Perburuhan ini bersumber dari ketentuan pasal 8

(1) IJndang-Undang N o . 22 Th. 1957

tentang

Penyelesaian

perselisihan Perburuhan yang berbunyi sebagai berikut ; "panitia

daerah

perselisihan tnenimbang

dalam

perburuhan

sesuatu

perjanjian

usahnya

menyelesaikan

menggunakan

dengan

segala

mengingat

suatu

da ya

dan

hukum,

perjanjian-

yang ada, kebiasaan, keadilan dan

kepentingan

n e g a r a ." "Panitia yang

ini dapat mengambil

pengupahan,

putusan

dihasilkan lebih banyak bersifat anjuran dan

untuk

pelanggaran

bersifat

anjuran

ketetapan

upah

minimum

agar perusahaan yang

khusus

putu sannya

melanggar

segera

melaksanakan atau paling tidak menaikan upah buruhnya. Dalam sjfclalu

pemutusan

dihadapkan

perselisihan

pada

dua

upah

pilihan

ini

yang

panitia sama-sama

fjnlitnya. Di satu pihak panitia dituntut oleh buruh mnnghukum

SKRIPSI

pengusaha

untuk

melaksanakan

ketetapan


untuk uaph



66

minimum,

di

kemampuan kalau upah

lain

pihak

perusahaan

panitia

dihadapkan

dan ancaman

dari

juga

pengusaha

nantinya dia di desak untuk melaksanakan

memungk inkan

untuk

itu

dan

bangkrut, maka nantinya akan semakin

bila.

bahwa

ketetapan

minimum pads buruhnya pada hal kemampuan

tidak

pada

perusahaan

perusahaannya

memperburuk

masalah

karena semakin be sarnya angka pengangguran buruh. Dalam

praktek memang hal ini sering terjadi,

pada

perusahaan kecil bila itu dipaksakan atau mengikat,

besar

kemungkinan tidak lama lagi setelah putusan itu perusahaan tutup kerena

bsngkrut, sedangkan untuk

perusahaan

besar

dengan

ada satu ancaman akan menutup perusahaannya dengan

dalih

perusahaannya

perusahaannya

kalau

tidak hal ini

mampu

dan

terjadi

akan

biasa

menutup

dibayangkan

berspa besar buruh yang aksn kehilangan pekerjaan dan jadi pengangguran. b. Sebagai Lenbaga Perjjinnn atau Legalisasi Sebagaimana

ditetapkan dalam

Undang-tfndang

Th.1964

tentang

Pemutusan Hubungan Kerja

Swasta,

panitia

ini

legalisasi

setiap

Dalam

pasal

antara

lain

3

merupakan

lembaga

permohonan pemutusan

Undang-Undang

bahwa,

pengusaha

N o . 12 hanya

di

No. 12

perusahaan

perijinan hubungan

atau kerja.

Th.1964

menegaskan

dapat

memutuskan

hubungan kerja dengan pekerja setelah memperoleh ijin dari P4D

bagi

SKRIPSI

pemutusan hubungan kerja perseorangan


dan

P4P



67 bagi

pemutusan

pemutusan

hubungan

hubungan

kerja

besar-besaran.

kerja yang tanpa

ijin

dari

Setiap P4D/P4P

adalah batal demi hukum atau tidak sah. Dalam kasus seperti ini "buruh sering hanya diatas

k er t as " 48 karena kenyataannya

memang

inenang

benar-benar

pemutusan Hubungan kerja (PHK) di batalkan oleh

pengusaha

dari buruh dipekerjakan kembali tetapi sering terjadi buruh kemudian

dikuculkan

dan diteror

yang

dimaksudkan

agar

buruh tidak kerasan dan keluar dengan sendirinya. c. Sebagai Pendanai dan Penhentuk Hukum Sebagai pendamai, merupakan awal pencegahan sebelum perselisihan

perburuhan

tindakan pemogokan.

tersebut

berkembang

menjadi

Dalam pasal 7 (1) IJU No. 22 Th.

1957

ditegaskan antara lain panitia daerah memberikan perantara untuk

menyelesaikan

mene rima

pelimpahan

perselisihan upaya

perburuhan

penyelesaian

setelah

perkaranya dari

pftgewai peratara perselisihan perburuhan dan dalam pasal 7 ( 2 ) menyatakan antra lain bahwa panitia segera perundingan

dengan

tercapainya

penyelesaian secara damai. Hasil

yang

pihak-pihak

yang

mengadakan

berpekara

dicapai mempunyai kekuatan hukum sebagai

kearah

persetujuan perjanjian

perburuhan.

4 a L b .id

SKRIPSI




68

Model

seperti

perselisihan terbukti upah

minimum

H*1

sering

saat ini untuk

yang baru

Kerja

Ha ret

yang

terjadi

melaksanakan

(bcrdasarkan

N o .Kep-5Q/MEN/1992) yang

bisa diartik an bahwa banyak

berlaku

tentang

pelaksanaan

ketetapan

upah

Menteri tnulai

pada

kasus

ini

ketetapan

keputusan

1992 hnya ada satu kasus yang sampsi ini

dalam

pelaksanaan ketetapan upah minimum, hal

"sampai

Tenaga

ini

1

P4D."4 ^

perselisihan

minimum

yang

diselesaikan secara damai. d. Sebagai penjaga stabilitas nasional Perselisihan kerja

dapat

masyarakat.

perburuhan

membawa

akibat

dan

pemusatan

gejolak

hubungan

sosial

Setiap gejolak sosial yaang tidak

dalam

terkendali

akan me nciptakan kondisi rawan bahkan menjadi kondisi yang akan me ngganggu stabilitas nasional. Hal pemogokan terus,

yang sering terjadi saat ini

maka cepat atau lambat akan

nasional. terjadi turun

ini tidak menutup satu kemungkinan bahwa

Untuk

mencegah hal tersebut pada

digunakan

karena

Saat

ini

dianggap

pendekatan bisa

berlangsung

menganca m

pemogokan, aparat keadaan dna Kodim tangan.

dengan

akan

bila

stabilitas setiap akan

keamanan

menyelesaikan

kali segera selalu

masalah

cepat.

49I b M

SKRIPSI




69 Tugas harus

inilah menurut saya yang paling

dijalankan

keputusan

oleh P4D/P4P karena

rumit

dalam

yang

pengambilan

P4D/P4P akan dihadapkan pada satu pilihan

yang

rum i t .

B. Upaya Penyelesaian Perselisihan Perburuhan 1. Penyelesaian Hajib 1.1

Penyelesaian Bipartite Penyelesaian

diharapkan

oleh

Penyelesaian

dengan

jalan

Undang-Undang

sengketa

serpti No.

dapat

ketentuan

yang tercantum pada pasal 2

Ho.

Th.

22

dilihat

1957,

22

berdasarkan atas

demikian

sebagai

"Bilamana

serikat

buruh

ini

yang

Th.

1957.

musyawarah,

mana

dimaksud

hal dalam

(1)

Undang-Undang

terjadi

perselisihan

perburuhan,

maka

dna

majikan

penyelesaian

perselisihan itu secara damai

tnencari

dengan

jalan

perund i n g a n .” Dengan yang

ada

penyelesaian

sedemikian rupa, sehingga memungkinkan

penyelesaian

perselisihan

kewajiban ini diterapkan

perburuhan

secara cepat,

tepat,

adil

dan

murah, yaitu upaya yang wajib ditempuh oleh mereka sendiri sfjeara

langsung

tangannya

antara

pihak

ketiga,

pihak-pihaknya melalui

tanpa

campur

perundingan

untuk

bermuyyowarah. Jadi

antara

serikat pekerja dan

pihak

pengusaha

secara langsung mengadakan pendekatan dengan berunding dan

SKRIPSI




70 ber musyawarah yang

dalam

rangka penyelesaian

setiap

masalah

ada dianggap diantara mereka. Hasil musyawarah

dicapai

merupakan

kesepakatan

yang

yang

dikonkritkan

dalam

ynrat

persetujuan bersama dan mengikat kedua belah

pihak

ifjrta

merupakan

perjanjian perburuhan

bagi

pihak-pihak

yang mengadakan. Dalam

praktek

sulit

terjadi

terutama

perusahaan yang tidak mempunyai unit SPSI, karena masing

saling

ngotot

untuk

masing-masing.

Perundingan

membawa

hal

hasil,

ini

memeprtahankan semacam

ada

ini

pada masing-

tuntutannya

sering

hu bungannya

juga

kedudukan yang tidak seimbang antara buruh dna

tidak dengan

pengusaha,

dimana buruh selalu sebagai pihak yang imperior. 1.2

Penyelesaian Tripartite

Bila pihak

penyelesaian

serikat

berlandaskan N o . 22.

Th

pekerja pada

1957

Bipartite maupun

pihak

ketentuan pasal dapat

minta

gagal,

selalu

pengusaha

3

(1)

kepada

baik dengan

Undang-Undang

pegawai

perantara

Depnaker setempat untuk membantu menyelesaikan perkaranya. Cara ini yang banyak ditempuh oleh pengusaha. Upaya berpegang dianjurkan

penyelesaian

pada

asas

oleh pegawai

musyawarah

dan

sekali lagi untuk mencoba

perantara pada

upaya

para

telah pihak

penyelesaian

Bipartite

SKRIPSI




Mengusahakan

upaya

damai

ini

harus

selalu

diajukan

mftckipun perkara sudah masuk ke P4f). Upaya ini yang sering digunakan dalam praktek, dari perkara

pelaksanaan ketetapan upah minimum, nisalnya

sekian

banyak

ketetapan yang

upah

sampai

tuntutan

kcnaikan

upah

sesuai

minimum hanya 1 (satu) perkara

pada P4D, ini berarti

mereka

tfari dengan

saat

lebih

ini

banyak

menggunakan upaya damai dan atau pemogokan. B ilamana

peruridingan

dibawah

pimpinan

pegawai

peraritara

menghasilkan kesepakatan seperti

halnya

upaya

Bipartite

wujud

dalam

bentuk

kesepakatan

dikonkritkan

surat pe rsetujuan bersama yang mengikat para pihak. Panitia perselisihan Bipartite

P4D

dalam

usahanya

menyelesaikan

perburuhan, menggunakan segala halnya

wujud

kesepakatan

dikonkritkan

dalam

upaya bentuk

surat persetujuan bersama yang mengikat para pihak. Pa nitia

P4D

dalam

usahanya

menyelesaiakan

perselisihan perburuhan, menggunakan segala daya upaya dna menimbang perjanjian

sesuatu

dengan

mengingat

hukum,

yang ada kebiasaan, keadilan

dan

perjanjiankepentingan

negara. Landasan rangka tersebut tinggi

dan

dasar

pengabdian

penyelesaian perselisihan diatas

keputusan

perburuhan

adalah untuk menghargai

kepentingan

semua

pihak,

baik

sebagaimana

dan

menjunjung

yang

berperkara

maupun untuk kepentingan pemerintah dan untuk itu

SKRIPSI

dalam


kiranya


r


72 dapat dipedomi bersama, sebagai berikut ; 1.2.1. Pengnmbilan Keputnson berdasarkan huknn Pengertian menyangkufc tetapi

ini sangat

luas

sekali

hanya

hukum yang

tertulis

karena

saja

akan

juga hukum yang tidak tertulis. Adapun hukum

yang

tertulis

tidak

hukum

adalah

seluruh

peraturan

perundang-undangan

sebagaitnana dimaksudkan da lam Tap. MPRS. No XX/MPRS/ 1966. Sftcara

khusus

yang

digunakan

dasar

disini

perundang-

undangan lain perburuhan. Juga meliputi kaidah-kaidah atau norma-norma,

termasuk

norma agama

dan

norma

pergaulan

hidup (tingkah laku dan sopan santun). Setiap putusan yang berdasarkan atas hukum harus pula srif dan bijaksana serta mampu membuat senang pada semua pihak. 1.2.2. Penganbilan

put.usan

berdasarkan

rasa

keadilan Keadilan prinsipnya

disini sifatnya sangat relatif

meliputi

keadilan

hukum

dan

yang

keadilan

ada yang

didasarkan pada kondisi sosial ekonomi para pihak sehingga dalam

pengambilan

dipertimbangkan

keputusan kondisi

suatu

mereka

perkara yang

perlu

sedemikian

keberadaannya. 1.2.3. Penganbilon keputusan berdasarkan kebiasaan Sesuatu yang tidak diperjanjikan sebelumnya berlaku

secara

terus menerus yang dihormati dan

tetapi ditaati

bersama.

SKRIPSI




73

1.2.4. Pengambilnn

keputusan

berdasarkan

kepentingan negara

Uasar

Kepentingan negara disini adalah kepentingan

umum.

pemikiran

lebih

domirian

kalau

pelsnggar

bersifat

kecil, dan

dijatuhi

saja,

hal

kepentingan

sebelumnya

PERMENAKER

ini

sanksi

terutama

umum, karena

kalau

lain perusahaan

putusan

pelanggar

sebesar ketetapan upah minimum

perusahaan

yang

telah

karena

seeprti

ysng

itu

dipaksakan

harus

menaikkan

untuk

besar kemungkinannya perusahaan itu untuk

mampu

perusahaan

akan bangkrut mereka

ikut

mendalihkan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan kalau

tetap dipaksa sering mereka mengancam akan

kepentingan

ada

hanya

kata

up ahnya

belum

jadi sanksi yang idkenakan pada mereka

katakan

dengan

sekarang yang

10

yang

Per-

anjuran

pasal

saya

No.

roempertimbangkan saya

menurut

upah minimum

ketentuan

r.n

ini

kita me 15.hal. "sampai

ketetapan

berdasarkan 05/1980",

keempat

umum akan terganggu yang pada

dan

menutup

akhirnya

akan

mengganggu stabilitas nasional. Untuk

dapat terwujudnya penyelesaian

perselisihan

perburuhan secara cepat, tepat, adil dan murah pemeriksaan perkara

oleh

kepaniteraan

P4D akan

tidak tetapi

selalu juga

diadakan ditempuh

di jalan

kantor yang

50Ibid

SKRIPSI



r ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

74

diperkirakan

sangat membantu proses penyelesaian

perkara

it.u dengan mengadakan "sidang keliling dan euguette". Pelaksanaan prinsipnya keliling (dua)

hampir jumlah

orang

ditambah

sidang sam a,

keliling

hanya

seorang

untuk

ditempat itu juga bila

ditentukan

setiap

panitera dan

unsur

dapat

sebanyak

atau

dari

mas ing-masing unsur atau kalangan

putusan Sedangkan

seorang

ditambah

wakil seorang

dengan tugas mencari dengan tugas mencari

mengumpulkan

kelengkapan

pertimbangan

data yang dianggap

dalam

perlu

pengambilan

2

kalangan

datanya dianggap cukup.

euquette jumlah teamnya terdiri dari

bahan

pada sidang

mengambil

kalu

sekretaris

euquette

p e r b e d a a n n y a , kalau

anggofca teamnya

wakil

dan

dan guna

putusannya.

Selanjutnya melaporkan hasil kerjanya kepada P4D. Sidang terjadinya

keliling dimaksudkan juga pers elisihan

perburuhan,

sidang hal

ditempat

ini

karena

sulitnya

mempertemukan kedua belah pihak yang

bersilisih

terutama

pihak pengusaha, dalam praktek "pihak

pengusaha

sering

mengabaikan

secara

patut

waktu

dan

penggilan

meskipun

51 nehingga berulang ka l i. ,,UA

sudah

dipanggil

banyak

memokan

lemah

kondisi

biaya terutama bagi buruh yang

ekonom i n y a .

511 b id

SKRIPSI




75 1.3. daerah

Upaya

para pihak

terhadap

putusan

untuk menggapai putusan panitia daerah

bagi

panitia

para

pihak yang berperkara dan merasa tidak puas karena mungkin terserang

haknya, upaya hukum yang bisa dilakukan

adalah

mengajukan banding hanyalah putusan yang bersifat CO merigikat * sedangkan yang berisifat anjuran tidak dapat. Seperti para

yang telah saya kemukakan bahwa putusan pelanggar

bersifat

ketetapan

anjuran

dan

upah

sanksi

minimum yang

ada

terhadap

lebih

banyak

tidak

pernah

dijatuhkan pada pe ngusaha di tingkat P4D karena itu "tidak ada upaya banding".

Pengusaha perselisihan pendapat

dengan

perburuhan dan tidak memperoleh

dalam

persetujuan

dan serikat pekerja yang terlihat

musyawarah yang

mereka

persesuaian

lakukan,

dengan

kedua belah pihak dapat menempuh penelesaian

me nyerahkan perselisihan merek a secara

Persetujuan

dalam

kedua

belah pihak dikongkritkan

arbitrase. dalam surat

persetujuan atau surat perjanjian. Dalam curat perjanjian harus disebutkan a. Pokok persoalan yang menjadi perselisihan yang akan diserahkan kepala juri/dewan pemisah untuk diselesaikan. CO

Prawoto, S.H. "Hukum Perburuhan dalam Praktek Penyelesaian Perselisihan Perburuhsn", disampaikan dalam rangka Diklat Pengacara.

SKRIPSI




76 b. Nama pengurus atau wakil serikat buruh dan majikan serta tempat kedudukan mereka. c. Siapa yang ditunjuk sebagai juri/dewan pemisah serta tempat tinggalnya. d. Bahwa kedua. belah pihak akan tunduk kepada putusan yang diambil oleh juri/dewan pemisah. e. Hal-hal yang perlu untuk melanearkan pemissh. Putusan juru/dewan pemisah harus memuat : a. Hal-hal yang termuat dalam surat perjanjian penyerahan t e r s e b u t . b. Ikhtisar dasar tuntutan, balasan, penjelasan lebih lanjut yang diberikan oleh kedua belah pihak. c. Pertimbangan y^ng menjadi dasar putusan tersebut. d. Pokok putusan. Putusan tersebut diberi tanggal, dibubuhi nama tempat atau

putusan

itu diambil dan di tandatangani

anggota dewan pemisah. Terhadap

putusan

dan

oleh juru juru/dewan

pemisah tidak dapat dimintakan banding. Putusan juru/dewan pemisah

tersebut

penyelesaian

dimintakan

perselisihan

pengesahan

kepada

perburuhan pusat

Pengesahan akan diberikan kecuali

di

panitia Jakarta.

:

1. Putusan yang diberikan itu melampuai batas kewenangan juru/dewan p e m i s a h . 2. Terdapat hal-hal yang di dasari atas itikat buruk, 3. Isinya bertentangan dengan,.undang-undang, ketertiban umum dan tata susila. Penolakan

putusan

tersebut oleh P4D diatur

pula

akibat

F.X. Djumialdji dan Wiwoho Soejono, P erburuham dan Hu b un flaiL P er b uruhan P a n c as.ila, N im a Alssrs, Jakarta,

1987. ha. 80.

54 itki. 55 Ibil, h a l . 81

SKRIPSI




11 hukumnya. Pengesahan putusan oleh P4D, memperoleh kekuatan hukum

sebagai putusan P4D dan ini berarti

tersebut putusan

dapat

dimintakan

tersebut

P4D

dan

ini

dapat dimintakan fiat

pengadilan

negeri

dijalankan

dan

supaya putusan

bahwa

itu

putusan

berarti eksekusi

bahwa kepada

dinyatakan

selanjutnya dilaksanakan

menurut

dapat aturan

yang

biasa

untuk menjalankan suatu putusan

perdata

atau

pihak

yang

itu

tidak tunduk pada putusan

dan

diancam

pidana atau denda.

SKRIPSI




BAB V PENUTUP

1.

Labour

Surplus yang kita alami saat

ini

merupakan

faktor penyebab yang utama murahnya tenaga kerja kita atau terhambatnya pelaksanaan Ketetapan Upah minimum. Disamping Faktor dari pengusa ha dan faktor dari buruh. Faktor-faktor tersebut satu sama lain saling berkaitan dimana yang

satu

menyebabkan yang lain. Pengusaha sebagai pemilik perusahaan cenderung masa bodoh

terhadap

ketetnuan-ketentuan

yang

ada

khususnya

masalah pengupahan, sedangkan kondisi buruh yang ada ini dengan kurangnya keterampilan, keahlian dan pendidikan keringat

menyebabkan dna

mereka

kekuatan

hanya

ototnya

saat

rendahnya

dibayar

karena

bukan

karena

saja

kreativitas dan keahliannya. 2.

Pembentukan

perbedaan

kawasan

industri

tidak

dalam hal pengawasan perburuhan

membawa satu karena

sistem

yang digunakan untuk dua tempat yang berbeda, kawasan

dan

diluar kawasan industri. Sistem

pengawasan yang ada di Surabaya

khususnya

dan di Indonesia umumnya sangat tidak memadai baik dilihat dari

segi kuantitas maupun kualitasnya, yang masih

perlu

untuk dipertanyakan kembali. Begitu juga dengan cara kerja pegawai p e n g a w a s a n n y a , dimana tiap pegawai pengawas diberi 78

SKRIPSI




79 kewenangan tidak

untuk

dalam

melakukan satu

keobyektifitasan

pengawasan

tim

dari

khusus,

hasil

sendiri-sendiri bisa

dikatakan

pengawasannya

perlu

untuk

dipertanyakan k e m b a l i . 3. dan

Perlindungan hukum bagi buruh sangat kurang

sekali

juga peraturan yang ada kurang mempunyai greget

berarti.

peraturan

perburuhan

kelemahan-kelemahannya, pengusaha

untuk

yang

ada

banyak

yang sekali

sehingga memberikan peluang

memanfaatkannya

guna

untuk

bagi

menekankan

buruh. Bobot

sanksi

yang terlalu ringan

juga

merupakan

salah satu contoh kelemahan undang-undang perburuhan kita, sehingga

dianggap

ke adaannya Perburuhan

pada

enteng oleh pengusaha. Panitia

keberadaannya

Demikian

Penyelesaian kurang

juga

Perselisihan

memberikan

arti

penegakan hak-hak buruh terutama dalam masalah

dalam

pengupahan

karena perselisihan dalam hal pengupahan bentuk putusannya sering

kali anjuran dan sampai saat ini sanksi

yang

ada

dalam ketentuan undang-undang tidak pernah dijatuhkan pada pengusaha

yang

f'&nitia

melanggar

Penyelesaian

ketetapan

Perselisihan

upah

minimum

Perburuhan

oleh Daerah

Surabaya. B. Saxnri

1. kesadaran

SKRIPSI

Perlu hukum

adanya

usaha-usaha

terutama

hukum

untuk

meningkatkan

perburuhan


bagi

para



80 pengus aha

kita baik pengusaha dari dalam

atau

pengusaha

dari luar yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Kegiatan

ini.

kualitas

hendaknya dibarengi juga dengan peningkatan

dari

sumber

dihargai

daya manusia sehingga

bukan

dalam

bekerja

saja sebagai kumpulan otot

dan

buruh

keringat

tetapi k e t e r a m p i l a n , kecerdasan dan kreatifitasnya. 2.

Meningkatkan

kualitas

dan

kuantitas

pegawai

pengawas perburuhan kita sehingga sebanding dengan buruh

dna

perusahaan

yang

harus

diawasi.

jumlah

Memperketat

pengawasan untuk perusahaan yang berada dikawasan industri yang

sebagian

berskala

besar

eksport

merupakan

sehingga

perusahaan

bisa

sebagai

besar contoh

yang untuk

perusahaan yang berada diluar kawasan industri. 3.

Dalam menentukan kebijakan dalam bidang

hendaknya

tidak

mementingkan

hanya

tnenggunakan

pertumbuhan

pengupahan

pertimbangan

ekonomi

yang

nasional

juga

cierealisasikan ide keadilan sosial. Sanksi selama

ini

bagi pelanggar ketetapan upah minimum sering

hanya

bersifat

anjuran

sekarang

hendaknya dijatuhkan dengan kekutan mengikat. Serta untuk

memeprhitungkan

pelanggar ekonomi

ketetapan

kembali besarnya denda upah

minimum

perlu

bagi

berdasarkan

de wasa ini sebagai patokan bisa

yang

para

kondisi

digunakan

harga

*mas

sekarang ini dengan harga emas pada tahun 1969

pada

saat

peraturan dikeluarkan. Besarnya sanksi

yang

SKRIPSI


dengan



dijatuhkan

seharusnya

sebesar

kurang

lebih

4.000.000,00 (empat juta rupiah).

SKRIPSI




D A F T A R

B A C A A N

Dinas Perburuhan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Upava Menintfkatkan. Kesejahteraan. Buruh Di .Jawa lamux. Djumialdji, FX dan Wiwono Soejono, Per.ir t i A X an Perburuhan Aksars, d s.n___ Hiibiingan__ Perburuhan P a n c a s i l a . Bina J a k a r ta , Indonesia, UUD 1945 dan GBHH 1988, Direktorat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta,

Tinggi 1988.

---------j Keppres N o . 53 Th.1989 Tentang Kawasan Industri. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Mo. per01/MEH/1990 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja M o .0 5 / M E M / 1989. ------ t Peraturan Menteri Ten aga kerja No. Kep50/MEN/1992 Tentang Peningkatan Upah Minimum Regional Untuk Daerah Tingkat II di Jawa Timur. Pr ewot o, Hukum b' erburuhan rj Perselisihan P e r b u r u h a n . Makalah Diklat Pengacara.

Munir, Posisi B u ruh Yang memantf S u l i t . Makalah Diskusi, September 1992.

19

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan J u r i m e n t r i . cet IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. Singaribun Masri dan Sofian Efendi, Metodologi Survei Jakarta, 1989. Soedaryento, Kondisi__ Een g up ahan Buruh Makalah D i s k u s i . 19 September 1992. ------- -,

di

Keb.i.iahsanaan__ P.emr intab__ Jawa

Penelitian Jawa__ T i m u r ,

Timur___ dalam

frexja. Surat kabar Basroni Rizal, Sumber Daya manusia Manusia, Jawa P o s . 31 Juli 1992.

SKRIPSI

dan


Pembangunan



Ismed Hasan Putra, Pengusaha Jangan Henekan Pofi. 7 September 1992. Marsetio Donosepoetro, Menuju Peningkatan Berkualitas, Jawa P o s . 30 Juli 1992 Sri Harto, 82 Kali Pemogokan 85 Pengusaha, S u r v a . 12 Oktober 1992

Buruh, Tenaga

Persen

Jawa kerja

Kesalahan

----------, Ekonomi Indonesia 1992, Angkatan. Ber.sen.iat&, 19 Desember 1991 ---------- , Pabrik-Pabrik akan Digiring Hasuk Industri, Suara Karya, 20 Agustus 1991.

Kawasan

----------, Wajar kalau Pekrja Mogok Karena Tak Dipenuhi, Surva f 22 September 1992.

Minimum

SKRIPSI


Upah


ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA FEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

KANTOR

SOSIAL

POLITIK

J a t a nJ t k uA g u n gS u p r a p t on o m o t6 T e l p ,43000, 43051 P i r w t .178,354,355 d a n512144 P i w t .536,538 SURABAYA

SURAT■KETERANGAN u n t u km e l a k u k a nn i r v e y / r e a e a r c h Nomor :072/^/^ /402.8.0jj/t992S ; B e r k e n a a nd e n g a nl u t a tk e t e r a n g a nu n t u km e l a k u k a nl u r w yr w e a r c hd a r i£9 * .J J l t a Q S p o l .. * ? r o p Dati,If a t i w - . . .t e r t a n g g a l . . . . .J.MifiX .. . 1 39 a. . .. . .. .N a . 072 /2030 /303 /1 99 2 . maka d e n g a ni n id i t e r a n g k a nb a h w ak a m it i d a kb e r k e b e r a t a nu n t u km e m b e r i k a nU l nk e p a d a: N a m a

I DA T R I Y U L I RAHMAWATI.

Alamat

J L . MftNUKAN TAMA. A 3 - 5 2 SURABAYA*.

P e k e r j a a n

MH5.. F A K jn JK U M U N AIR SURABAYA.

f t i e m a/a c a r a8u r v e y/R e a e a r c h

"P ELA K SA N A A N KETENTUAN UPAJf MINIMUM D I BEBERAPA PERUSAHAAIT D I KAWASAN" IN D U S T R I DAN D IL U A R KAWASAN IN D U S T R I D I WILAYAH KOTAMADYA SURABAYA /K O T A M A D Y A D A T I I I SURABAYA. 3 ( T IG A ) BULAN TM T.SURAT DECELUARKAN.

D a e n h / t e m p a td i l a k u k a nS u r v e y / R e s e a r c h ■ L a m a n y aS u r v e y / R e a e a r c h P e n g l k u t

D e n g a nl y a r a t y y a r a t / k e t e n t u i n k e t e n t u a na e b a g a lb e r i k u t: 1 .Y a n gb e m n g k u t a nh a r mm e n t a a t ik e t e n t u a n k e t e n t u a n / p e r a t u r a n p e r a t u r a ny a n gb e r l a k u

d i m a n ad i l a k u k a n n y ak e g i a t a ns u r v e y / r e s e a r c h . 2 .D i l a r a n gm e m p e r g u n a k a nq u e s t i o n a l r ed i l u a rd e s i g ny a n gt e l a hd i t e n t u k a n . 3 .Y a n gb e r s a n g k u t a nt e b e l u md a ns e s u d a hm e i a k u k a ns u r v e y / r e s e a r c hh a r a pm e l a p o r k a n p c l a k s a n a a n n y ad a nh a s i l n y ak e p a d aD i n a s / l n s U n s ly a n gb e r s a n g k u t a nd a nk e p a d aB p k . W a l i k o t a m a d y aK e p a l aD a e r a hT i n g k a tI IS u r a b a y ac qK e p a l aK a n t o rS o s i a lP o l i t i kK o t a m a d y aD a t i .I IS u r a b a y a . 4 .S u r a tk e t e r a n g a ni n fa k a nd l c a b u t / t i d a kb e r l a k ua p a b i l ay a n gb e r s a n g k u t a nt i d a km e m a t u h i e y a r a t i y a r a ts c r t ak e t e n t u a n k r . t e n t u a ns e p e r t it e r s e b u td i a t a s .

S u r a b a y a , TEMBUSAN:K e p a d aY t h . 1.G u b e m u rKDHT i n g k a tIJ a t i m

SKRIPSI

AGUSTUS 1992 ^

^n #K e p a l aK a n t o




DEPAKTUCJT THTAOA KERJA R.I. KANTOR HILATAH PROPINSI JAVA TIMUR .KANTOR DEPARTHtEir KODTA SJRABATA Jalan Kedungsari

SURAT

18 Telp, 46313, 46316, 46317 Surabaya,

I3 C B X 3 M S 3

-KETERANOAN

K O . i B . 4 9 0 8 / W . 1 2 / k .1 / 1 9 9 2 -

3

Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Surabaya jnenerangkan bahva t Nama

i Ida T ri Tuli Rahmavatl

Alamat

I J l . Manukan TAMA 13-52 Surabaya

Pekerjaan

t Kahaaieira Fak.Eukmn UNAIR Surabaya

telah eelesal melaksanakan 0117707 di Kantor Departemen Tenaga Kerja

i,

Kotaoadya Surabaya. Demikian aurat keterangan in i dlbuat untuk dapat dipergunakan seperlu nya.

Surabaya^ 14 Desenber I992 KABTOR DEPARTEMOT THTAOA KERJA KOTAMADTA StJRABATA

SKRIPSI



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA P E M E R IN T A H PR O PIN SI D A E R A H T IN G K A T

I JA W A T IM U R

CABANG DINAS PERBURUHAN DAERAH DI SURABAYA J L M E N A N O O A L U T A R A NO. 20 S U R A B A Y A

i;o;000 #/ ^ / l 0 5 ,l/l?92

SURAT - KETEHANGAN.

Dengan ini menerantfkan "bahwa mahasiswa tersebut di baâh ini, a m a

IDA ?JiI m i

H I M

030 012 663.

Fakultas

Hukum

IUISÂm’ ATI.

Universitas Airlangga

Surabaya

tolah raonyeleaaikan survey tentang " Pelaksanaan Ketentuan Upah Minimum di Bcberapa Perusahaan di Kawasan Industri dan di Luar Eg, vnoan Indu3tri di Vilayah Kotamadya Surabaya " sebagai kolengtaji an untuk mempcroloh data perabuatan skripsi sebagai pelengkap tu gas akhir. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan se perlunya. Suxabaya, 1

- Desomber 1992

A*n, Kepala Caban? Dinas Perburuhan Daerah di

Surabaya,

£%«ila Seksi -\

Penelitian

JOltO SAKTOSOt BSc. ■ pongatur jtlP. 5 10 0 9 1

SKRIPSI


165



DEPARTEMEN TEN AG A KERJA REPUBLIK INDONESIA K AN TO R W ILAYAH PROPINSI JA W A TIMUR NO.

JA L A N : OUKUH M EN A N G G A L

124-126. SL/RA8AYA 180234), TELEPON 81t?54-61084d-610OO6-6l9757.

SURAT KETERANGAN NOMOR : KET.^-2/W.12/1992-B.

Tang bertanda tangan dibawah ini s Nana : MARCUS SILANNO N R P : 502174 J ab a t a n : Koordinator Unit Pelakaana Tehnia Kantor Wilayah Departemen Tenaga Eerja Propinei Jawa Timur A 1 aa a t : Jln« Dukuh Menanggal 124-126 Surabaya. Menerangkan bahva Saudari : If a a a NIB / Noaor Pokok P e k e r j a a n

IDA TRI m i RAHMAWATI » 038812663 : Mahaaiswa Universitas Airlangga Surabaya Jurusan : Hukua t

Telah Betakeanakan Surrey / Research pada Kantor Vila yah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur casual dengan Surat dari Kapala Direktorat Soaial Politik Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur Nomor : 072/2030/303/1992 tanggal 7 Hei’ 92 untuk penyusunan Skripsi yang berjudul " PELAKSANAAN KETENTU AN UPA1I HINIMUN DI BEBERAPA PERUSAHAAN DIKAVASAN INDUSTRI DAN DILUAR KAWASAN INDUSTRI DIWILATAH RODYA SURABAYA " terhitung mulai tanggal 7 Wei 1992 sajrtpai dengan selesai, Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Surabaya, 16 - 12 - 1992,

SKRIPSI




Q U ESTIO N ER Y

K u e s tio n e r t m i a q a

k e r j a

M inim um

y an g

m en d u k u n g "

i n i

m ana

D ILU A R

A dapun

s i s t i m

y an g

d a n

T id a k

lu p a

k e s e d ia a n

d a r i

k a e s t i o n e r

s a y a

y an g

b e r ju d u l

s a y a

UPAH

IN D U ST R I

s a y a

M IN IM UM DI

g u n a k a n

te r b u k a

y an g

m e n g h a r a p k a n

i n i

t o n t e n g

d e n g a n

y a n g

u c a p k a n

s e b e r a p a

k « t s t # p * n i n i

a k a n

DI

KAWASAN SURABAYA

d a la m

k u e s t i o n e r te m p a tk a n

a n d a

s a n g a t

:

KOTAMADYA

s a y a

ja u h U p a h

t i d a k

IN D U ST R I "

i n i

s e c a r a

k e b e r a t a n

a d a la h a c a k .

u n t u k

s e b e n a r— b e n a r n y a .

te r im a

k a s i h

y a n g

s e b e s a r— b e s a r n y a

a n d a .

ID E N T IT A S

1 .

Nam a

2.

J a b a t a n

3 .

M asa

4 .

Um ur

? . 6 .

1I .

s a y a

k u e s t i o n e r

m e n g e ta h u i

h a s i

KETETAPAN

t e r t u t u p

u n tu k

m e n g s t a h u i

s k r i p s i

KAWASAN

S e b e lu m n y a m e n g is i

m a k su d k an

b u r u h

n a n t i n y a

PELAKSANAAN

Q u e s t i o n e r

I .

/

p e n u li s a n

DAN

a t a s

s a y a

k i t a

P e r u s a h a a n

s

:

K e r ja

: :

Ai am a t

;

P e n d id ik a n

T e r a k h i r

:

7 .

S t a t u s

P e rk a w in a n

:

8 .

J u m la h

A nak

:

PERTANYAAN

1.

A p ak ah

a n d a

m e n g e ta h u i

K e te ta p a n

U pah

M inim um

?

a . Ya b . 2 .

T id a k

B i la

a n d a

m e n g e ta h u i,

d a rim a n a

a .

P e n g u s a h a

c .

Tem an

b .

SP SI

d ,

D a ri

3 .

B e ra p a

4 .

B e ra p a

b e s a r n y a

b e s a r n y a

-

s e t i a p

-

m in g g u

-

b u la n n y a

SKRIPSI

U pah

/

y a n g

d a la m

U pah

a n d a

S esam a

m e n g e ta h u in y a te n a g a

l a i n

K e te ta p a n

y a n g

?

k e r j a

a n d a

U pah

M inim um

t e r i m a

?

j

h a r i




S .

S e l a i n

G a ji

te r im a

6 .

B e ra p a

b e s a r

m in g g u

/

p o k ok

-

K e b u tu h a n

a k a n

a n d a

-

K e b u tu h a n

a n a k

s u d a h

y a n g

K a la u

t i n g g a l

a n d a

o l e h

d ip e r u s a h a a n

p e la n g g a r a n y a n g

l e b i h

b u ru h te m p a t

U pah

b .

D in a n

d .

B u ru h

P e r b u r u h a n

b e s a r n y a

y an g

b e r t i n d a k ,

o l e h

b u ru h

U pah

y an g

d a la m

/

la y a k

a n d a b e k e r j a

b i l a

a d a

?

te m p a t

a n d a

p e n y e l e s a i a n n y a

?

s e n d i r i

tin d a k a n

m e n u ru t

/

a n d a

d ip e r u s a h a a n

b e r p e r a n SPSI

b u ru h

h a r i

................................................................................................................................................

c .

d i la k u k a n

s e t i a p

. .................................................................................................

d i la k u k a n

s i a p a

a n d a

....................................... ..................................................

D e p n a k e r

B e ra p a

y a n g

b e r k e l u a r g a )

U pah

a d a

K a la u

U pah

........................ ... .....................................................................

a .

a k a n

s a j a

p e n d a ta n g )

K e s e h a ta n

b e k e r j a ,

1 0 .

te m p a t

s e o r a n g

K e b u tu h a n

p e la n g g a r a n

9 .

a p a

k e b u tu h a n

s e h a r i - h a r i

-

A pa

d a r i

?

K e b u tu h a n

( b i l a

3 .

t e r d i r i

k i r a - k i r a

b u la n

-

( b i l a

7 .

P o k o k ,

?

a p a

p e n d a p a t

m e n u ru t

S u r a b a y a ,

k i r a - k i r a a n d a

a n d a

50

y an g

?

?

“ ©

103 T M fuui •

1 9 9«£

■

FflK . H U K O n • UNAIR. ■ #**

SKRIPSI

TERIM A

K A SIH

***

'



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA ARTEMEN TENACA KERJA KL ' P URLI K I N D O N E S I A

D A F T A R

L A P O R A N

Scbagai d im a k su d p a d a Pasal 6 a y a t (2 ) U n da ng-U n dan g N o . 7 T a h u n 1981 t e n t an g W ajib L a p o r KcU jnag.ikerjnan d i Pcruaahaan

ode Wllayah : O G Q D D O Tahun: 19 OQNomor PendafUran : O D D D O Kod« KLU1 : D D D D D Laporanyanjj k«>; □[_"] Naina lY rusahaan

E]0DD@[O@0@G10DDDODDO[I]DDDDDDDDDD

A U m at Pi-ruxaliam

m n i i r a

Naina PmRurmMVrnlllli Peruiahain Alamal Pcnj*tinWP*ml1lk Peniaahaan

Brs.....DMi.,A.t!l»M..5eMo|?.9..................

TanegaJ mnidirikan Peruiilnan alau inrmindahkan

Tangl’d Bulan Tahun

J l . S u to re jo lita r a V / 10, Surabaya

00 / 00/10 No. 4 N o ta ris Atm adjl SH

Akle Perusahaan bltamana peniiahaan

Tdnggal 2 Ju n i 1990

Irrvbul hrrbrnluk Btiitn Jlukvm

Oil* P^r»«ahaan/kjj»lor pusal Jumlah cabang di Jdunih Indonesia

□□□ Warga Kega ra Indonesia

Warga Negara Asing

Ju m lah k Lakl-laki

S tatu s P ekrrja

Bulan

□ c r a m

Marian Horongai m

m

A

M

1)

a

P erem puan

*

L

A

M

D

O C O O D o o o o o

□QOGDQ O O O D Q

O O D D D

32

□ □ □ □ □

□ □ O D D

□ □ Q Q I I q) □ □ □ □ □

□ □ □ □ □

260

o o a a o

□ □ □ □ □

o o a o n

Q D O Q O a a a a a

Total scluruhny;

Ju m lah p

d o t

o a

QDDQBl

□ □ a

□ □

□□raw#

□ □ □

□ □

OODDn

h iU h dcnjjaii x Mia ada,

• (1) P e s a w a t: ()(3

(2) Me*ln: Ijfl

(3 ) L lstrlk:

(6 |B altan m u d ah u r b a k a r : □

(4) B ahan b erb ah ay a : □

(T )B ahan rad io a k tff: □

(8 } P eran cak b an g u n an : Q

SuiunlVruMhaan □

(X) Mlllk Swasta MilikNegira; (2)Pcr*ro,

MaiusPrritmdalait 0

(l)PM.A.

(3) P.M.D.N

.

' (5) Bahan m u d a h m e ltd a k : 0

(3) PERUM. (4) PERJAN

(3) Swaita Nssional

Isihii ilcni'iin x oilii nila. Miparlili1*. Q

SPS1: Q

Upah minimum/hari

PentiumPerosahaan ;

P2K3 : Q

• (Mraorja

|J|ia/>maximum I bulm

: Q[J(5 C(J

Upah mnninumf hari

Upahminimumborongan : OQOCHnO SKRIPSI

KKH : □

Up.ihmaximumborongan


Kopcrasi : Q

©fflODiajqjrfla □□□□□ocon

J



JAM IN AN SOSIAL Jamlnan Keschatan dan Tunjangan untuk Pekcrja. (isilah dengan tanda x bila ada)

(1 > Jamlnmsakit : QQ (2) Jamlnan tla m lt: QQ

(9) Jamlnan b tru lln :

ASl'EK : {%)

(5) Tunjingan hart tua : O

**Ketcrangan :

Isilah dcngan 1. 2, 3, \ lihat kcterangan tamping.

•*

(4) Blaya panguburin : G

(X) 7 Jam/harl ft 40 Jam/mlnggu. (2) 8 ja m /h a rlli 40 jam/mlnggu. (3) Leblh lama darl No. 1

Waktu K e r ji: O

(4) Lablh (ama dart No. 2 R*ncana Kcbutuhan Ttnaga Kerja yanf akan dalang :

Jabatan

Koda Jabatan ( * )

fl)

Pendldlkan

Kode Ptndidlkan <♦)

W NI

Status

WNA

OODQO

□□□□DDDOD t m DO

(i. Market ing [][][][][].

..si. O D D O D D D Q D D D 0 □ □

,3,^^.?.!. 000QD

a □ B

T

JO

.DDDDDDDQO i0Q uD

0

m.......... 00D00 ............. DDODODuDD □□□ □□ untuk Status (l)-D u la n a n

Jumlah Trnaga Kerja pada 12 bulan yang lalu

□□DDD

Jumlah Penerimaafl 7>naga Kerj* selama 22 bulan lertientl

□□□□□

Jumlah Tenaga Kcrja yang berhentl selama 12 bulan terakhlr.

(2 )-H irfa ni

Dipcrlukan tgl bln thn

□DOTS □□0000 □□EBBS □ □ □ □ □ □ (3)-Borongan

□□□□□

FA S IM TA S L A T IH A N D A N KEJURUAN 1. Failfitas Latfhan

tn

2. Program laUhan bagl tenaga kerja Indoneda

6

3. Program peng-lndoneslaan

□a ■

Demlklan dlbuat menurut keadaap

narnyu

-'c9ir&ka«ir.n) Pcngusaha / Pengurus Perusahaan TELAHM ENDAFTAR Dt

: ........................................

K EW A JIB A N M E N D A FTA R KEMBAL1

NOMOR PENDAFTARAN

: ........................................

SESUAt PASAL 7 A V A T (1) UU NO. 7 TH 1981

TANGGAL Q Q

BULAN

□ □

TAHUN Q Q

TANGGAL O Q S V L A N □ □

TAHUN 19 Q Q

..................................................... 19. AN.K E PA LA KANTOR OEP. TENAGA KERJA

»ihl drngan huruf cetak )lki o lfh fv lu g K K in d tp n ik tr.

SKRIPSI

N .l.P .:




LAPORAN DATA K ESEJAHTERAAN BURUH/PEKERJA/KARYAWAN TAHUN

i 1 9 ^

BERDASARKAN PERATUHAN DAE RA H ' PROPINSI D A E R A H T I N G K A T I J A W A T I M U R N O M O R 13 T A H U N 1976 JUNCTJS N O M O R 7 T A H U N 1080 D A N N O M O R 13 T A H U N 1989

A.

DATA UMUM PERUSAHA AN I.

I.

Bentuk d an Nama Perusahaan

in ).

2.

Al am at K a n t o r Perusahaan

y[

K fth fS fl

■

M tj/

<7?

dan N o m o r Tefepon 3.

A l a m a t P e r u s a h a a n / Pa b r i k dan N o m o r Telcpon

4.

N a m a Pc ml l i k P e r u s a h a a n

y 'j

5. ‘ A l a m a t Pe mi l i k P e r u s a h a a n da n N o m o r Telcpon 6.

Nama Pcmimpin Perusahaan’

7.

i c n i s / Bi d a n g Usalia

/Vr\;|S /'J/'yj/i

.Kode KLUI 8.

M e n g g u n a k a n Mesl n

9.

Status Permodalan

.

y i'JfA

:

PK

1 0.

Ni l ai M o d a l d a n K e k a y a a n ber si h

Rp.

11.

T a n g g a l & N o m o r Izin Us aha

Tgl .

Ip.0 0 0 .0 0 0

f hm iflirif- >

,^ | 0

m

No 12.

T a n g g a l A N o m o r Izin I l . O.

Tgl.

No. II.

1,

W ik tu Kerji

a.

J J a m / Ha r i d a n at.™

J u m l a h j a m k er j a

40

* J a m I Mi nggu.

b.

A t u r a n W a k t u Kei j a

Pk.

! KLSF = ( S ) NKL : /W NPIJ : KWK: 1.78 - . ll

Pk .

SKRIPSI

1 2 .0 'J ■

c.

J a m Ker j a l e m b u r

At l.i--/~Ttdak.

d.

l zi n Kcr f a L e m b u r

A d *--/ t ld a k ,

*/
U-00 ■

sM Fk. )

\

Tgl . --------

N° .^^

...U

... , , I;J

0% 0')•

Waklu I s t i r a h a t

•/

I

W a k t u Kerj a

—Kaja P!ug / Shift

iMilr


Pl u g I Shil't.


ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA J u m l a h B u r u h / P e ke r j a f K a r y a w a n .

2.

LAKI S T A T U S

a.

1'invpinan P c r u s a h a a n

h.

S 1a f

c.

Supcrvisor/Mandor

d.

Pekerja -

Bulanin

-

Marian

-

Bo r o n p a n

-

Mu s i ma n

-

1l o n o r c r

WNI

JUMLAH

PI: R F M I T A N

laki

WNI

WNA

\

W NA

WNI

•

1

1

2

WNA

3

i

1

f

J VM L A H

4

-

3. P t n g f a j i a n / P * n | u p « h a n .

S T A T U S

NO.

a.

b.

c.

JUMLAH T. K

PENERIMAAN CAJI ( R p ) Upah Pokok

T u n j . Te u p

JU M LAH

KET

Tunisngan Tldik Teiap

Pimpinan Pcrusahaan a.

Tcrcndah

b.

Ter t i ng g i

Siaf a.

Tcrendah

h.

Ter t i ngpi

Supcrvisnr'Mandor a,

Tcrendah

b . Tcrtingci d.

c.

f.

¥■

h.

SKRIPSI

Peker j a Bu l a n a n ji,

Tcrendah

h.

Tc r t i n pc i

-

C* . !

i S V 0 ,)0 *

C & O L '} ■

!\ V U 'in

•

Pckcr j a Marian a.

Tcrendah

h.

Tcriinî

Pc kc r j a B n r o n g a n a.

Tcrendah

h.

Tcrtinjijii

63 < V u . X ’ fp n >

Pckcrjii Mu»i mnn a.

Tcrcmlah

h.

Tcr l l nuyi

Pc kc r j a Mn n o r c r a.

Tcrendah

h.

Tcrimtr|ii



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA - 3 -

B.

PENYELENGGARAAN

1.

FASTLITAS

KESEJAHTERAAN

BURUH/PEKERJA/KARYAWAN.

Ruang ganti pakaian

.

Luas ruangan

M” .

T e m p a t p e n y im pa n an pakaian/locker -

2.

Ju m lah locker

bua h.

Ru.inji.Tn h c r i s t i r a h a t , m a k a n d a n k a n t i n

a d a / tfcWc.

..

Lu a s r u a n p a n -

- Pc r o b c r i nn m u k a n / m i n u m n n

..

M” .

oda /

Pc n pc l n l a k n n i l n

P c u t tn h r r p f K o p K a r y a w a n /

3.

Ru n u p . ™, ' T e mp a t p c n i t i p n n b a v i / n n a k - a n a k

M*.

I. nas r u a n p a n Pcnanggung Jowab pcnitipan

4.

Lokas i p c n i t i p a n

Di d a t o m f d i l uar pcruvlhaan,

Bi aya p c n i t i p a n

fiMTis / m e m b a y a r

Ri unp.' i n K u r s u s d a n P o r p u s t a k n a n

a/h

(

fMali-

Pava

M".

/.

Luas ruanpan cimpung

Or a n g .

K u r « n vane diadakan

Um um ,/kejunian.

Macamnva P c r p u M a k a a n d a n r u a n g baca

ad a// tidak..

Ju m lah buk n pcrpustakaan 5.

buku.

a d a/t i d a k .

Ruangan hcrihadah

.......M*.

L u a s r ua n p a n Bcntuknya

.

MushoHa/MasHd/ R u a n a a n * .

/ d i l u i r

Lokasinya

pcrusahaan. Daya tampung 6.

R u a n p a n r ckreasi -

. t ................. Or a n g .

. ad

Luisnya Al ai p c r m a l n a n y a n g d l se d i a k a n

K a r a m b a T C a t u r . H a l m a dlt.

Darmawisata

ada / j i d a k .

Biaya

a.

o/atls.

.

b. Xlembayar' itpenuhnya. c/jlrnihayar 7.

-

«di / tidat. __ ................ M-.

Lokasinya

™ J - ^ i n I di l u a r P e r u s a h a a n .

P c n a n g g u n g j a w a b Balai P e n g o b a t a n

D o k te r / paramedis.

Pemeriksaan rutin kesehatan

SKRIPSI

irhnginn.

Luasnya

Balal P e n g o b a t a n

.. | f ' . U .


/ ka l i / T a h u n .


ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA _ 4 8.

Balai Riinili

* 4 * - / t id a k .

Luasnya Lokasinya

Df d a l j m / d H c a r p e t t m h a an. Orang.

Daya tam pu n g 0.

Rt i ang P c n d i d i k a n

t n f i r / tidak.

Lu a s n y a Lo k a s i n y a

P I da l am / d t l u a r p e r t i n t r a t i n .

Daya tampun g

. , T T ! ............................................ Or a n g .

j t t5 f l i d a k .

Pcmbinasn menial Acama Ban yak nya kegiatan 10.

Pcrumahan

. . 7 7 ................................. kali / T a h u n .

Burtih/Pckcrja/Karvawan

tidak.

B c n i u k pe r i i ma l i a n

Rt nJBV. A s r a m a / B a n k ,

L o k a si

D H r t m r -/ ' d h t n J T p e r USSTTaa n . Or a n c .

Da y a t a m p u n g u n t u k a s r a m a / h a r a k P c m b c b a n a n b i ay a p e m a k a l a n p e m m a h a n 11.

Orrrris/nrefViDiyar. ■Athr/ tid a k .

Balai p e r i s t i r a h a t a n B u r u h

M-.

Luasnya Lokas i

Drrhrtam / d tiu a r kota

Daya tam pu n g

........................................................... Or a n g .

wit—bum h/btmtti dan Ult»«rua.

Pcmanfaatan

C.

F A S IL IT A S — F A S IL IT A S L A IN / T U N JA N G A N S O S IA L L A IN N Y A . I.

T u n j a n g a n b c r u p a b a h a n / n a t u r . i k c p a d a bu r ul i

•A«t o-/ t i d a k . .

Di bcr ikan d a la m b e n tu k

I l in g / bahan.

Nilui diiloni r u p i a h

R p . T T .................

i T u n j a n g a n lain - lain

j li l a / tidak.

T u n j a n g a n Mari R a y a ( T I I R )

A d a / -twtaric. Be sar nya

Jasa p r n d u k s i

R|>/7/r. '//i/, J h .

( f r>

A d a ” / t idak B e s a r n y a R p . r T . .................

.V

Ada ! t*4*lrr

Jaminan p^rawntan wkit

D il u y a r pcnTJTi / d i b a y a r scbagi an.

Biay;i p c r a w a t a n

Bi aya p e n g o b a t a n

:

Jamina n p eraw itan berlaku untuk

4.

B u m b se nd l r i / t omi l i 1 ’ Mtterga. A d a - / t i da k. .

T nn jin g a n melabirkan U n t u k b u r u h / p c k c r j a / k a r y a w a n sendi rl U n l u k keJuarga B u r u b / P c k c ^ a / K a r y a w a n

5.

Di ba y a r p e n u h I d i b j j u r septan.

U n i t Pc ngc l ol a Kcl uar ga B c r c n c a n a

... -r....... R n . r r .............. .......................... •rt r t T / t i d a k .

J u m l a h P U S y a n g ada di p e r u s a h a a n

Or a n g .

Ju m lah Bu ni h/P ekerja/Karyawan yang menjadi A ks ept or

Or a n c .

Al a t k o n t r a s c p s i y a n g d i p a k a i Or a n g .

I U D

SKRIPSI

P il


Or a n g .


ADLN – PERPUSTAKAAN AIRLANGGA - 5 UNIVERSITAS K o n d o m S u n I ik I n p l a n t ( s u s u k KB). M. O. W. ( t u b c c l o m y ) M. O. P. -

(Vascctomy)

P e n y u l u h a n / c e r a m a h KB

tidak.

Mu-!

kali/tahun. T u n j a n g a n u n i u k KB Icstari

Ada

(

tidak. .................

Rp. 6.

P c mh c r i a n Pa k a i a n k e p a d a B u r u h / P c k c r j a /

-Athr 7 t id a k . ..... ..........................................s t e l / T a h u n .

Karyawan Bcntuk pemberian

Bmrfa Wtftrn{jialuian4»*^r' .......................... / hulan.

Berapa k a li 7.

A n t ir jc m p iu

B u ru h /P c k e rja /K a ry a w in

8.

K cp lata n O la h raga/Kcsenian d i perusahaan

• W« / lidak, A
J r n is O la h raga

J c n i s Kc s e n i an

A d a / tidak.

Bantuan dana

RP.......... ..............................

•Br iv ar /

Lo k as i kegiaf an

D.

pm m haan.

L E M B A G A - L E M B A G A / SA RANA K E SE JA HTERA AN BUMJH/HIP. I.

a.

tidak.

P c r a t u r a n P c r u s a h a a n ( PP) Tan g g a l d a n N o m o r P e n g e s a h a n

Tgli-r.........

No.-r-r.... h.

K c s c p a k a t a n Kerj a Be r s a m a ( K K B )

A4** / tidak.

T an g g a l d a n n o m o r p e n d a f t a r a n

T pl— ............. No. ^

Uni t Kerj a SPS1 ( U K . S P S t i Tahun pemhentukan

...........

• A t h r / tid a k . Tahun . w r r . .

r?T^)rang.

J u m l a h An g g o t a -

N a m a« n a m a Pengurm

Pe l a k s a n a a n C h e e k O f f s y s t e m ( C O S ) Bctsrnya pencrimaan COS 3.

Kepcsertaan Program ASTEK Ri ncf an p e s c r t a p r o p r a m

/Bln. S u d e t t - / bclum, Bulanan

:

Mari an

:

/ •

I lor ongan *

Orang. Or a n p . ....................Or a n g .

Honorer

SKRIPSI




- 6 -

P ro p ra m

A + H fr'T J iX / A 1 U U K T - K .

y a n g d iik u tl

M c n g ik u tJ p r o g r a m A s u r a n s l lain

*» - / tidak. Nam anya . r r ............

4,

A M / tidak'. ,

Koperasi Karyawan Badan H ukum

§ u d a h «( b e l u m .

Tanggal dan N o m o r pengesahan

Tgl. ------ • • • -

Jumlah anggota Jem's usaha ......... .............

b. c ._ -

.......

Ktftlfl

N im a pengurus

X

...

. . ................

f . .................... .

\

Sek.

E.

Dantuan dana untuk Koperasi dari

A
Perusaliaan.

RP. .-rr..........

L A IN - L A IN . ).

Luas I areal pirusahaan

2.

Luas bangunan perusahaan

3.

Kam ar mandi dan WC

4.

-

Jumlah kam ar mandi

-

Jumlah W C

-Z

'fta.

/A '...

Ada I tidah.

Alat*alat / sarana Keschatan dan

..........

buah.

/ .....................

buah.

A d i / 4 id a k r

Kcselamafan kerja

5.

Alai pemadam kebakaran

Ada / 4idak :

Alai pclindung diri (A P D )

Ada f

Tcmpat parkir kendarajin buruh'Pekcna/ Karyawan. D aya

ta m p u n g

u n tu k

scpeda

A d a I tiilj ir

huah.

/ n ••''■A *

huah.

sepeda motor

..............

mobtl Pcndapal/saran darj perusahaan bcrkaltan dcngan

buah.

pchksanaan Wajih Lapor Kcsejalueraan

Dunth,

, S-2 - £ .............. - n ................................... Pim pLuif Perusahaan

catatan

Lemhar I

Lcm bar 2

sX . sKRAUAT ffm D ikirim ke Dinas Perhurulta Dacrah Propinsl Dacrah Ting-Nj kat I Jaw* Timur. Dikirim

ke Cabang

S

S

^

T C l*/M X lOOJfMttW I UWA>AtA

^

*----------

/ l f « l

A ,t',J n

.

I

Dinas

Perhurulian /)ai*rab selempal. Lembar 3

SKRIPSI

Arsip perusahaan.



ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA IDA TR1 YULI RAHMAWATI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

Recommend Documents