Ic;c.
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Put
o8/:>! Wvtl...
SKRIPSI
f EPIMELIA WULANSARI
PERLINOUNGAN HUKUM TERHAOAP TKI
01 NEGARA TEMPAT MEREKA BEKERJA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001
SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI
EPIMELIA WULANSARI
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI
DI NEGARA TEMPAT MEREKA BEKERJA
SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI
SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
OELARSAAUANAHUKUM
Penyusnn,
c;::::
/ R!!!!\I, s.n.. M.H-.
EpimeHa WuIansarl NIM. 039714481
NIP. 131871318
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1001
SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI
EPIMELIA WULANSARI
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Skrlpsi ini teIah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pad. tanggal : 8 Januari 1001
Pllldtia PenpJl Skripsi :
Ketua
: R. Indianoro, S.H.
AntJOta
: t. LaJmy RemIL 8.H., M.HUDL
2. Mat1een L. Soghoka. S.IL M.8.
3. Macbtoea AIL s.D.. M.ยง,
SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI
EPIMELIA WULANSARI
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
UABIV
PENUTUP
1. Kesimpulan 1. Perjanjian kerja sebagai dasar hubWlgan antara TKI dengan pengguna jasa TKl
dan atau PJTKI tertuang da]am bentuk perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh penru,'1.lI1a jasa TK!. Rancangan perjanjian kerja baku ini, dikctahui dan atau disahkan oIeh Dirjen pembinaan hubWlgan Industrial dan pcngawasan tenaga kerja c.q. Direktorat syarat kerja, hal ini merupakan wujud kontrol dan pemcrintah agar daIam perjaluian kerja tersebut tetap memberikan pcrlindungan bagi TKI yang merupakan pihak berkedudukkan lemah dalam pcrjwuian kerja terscbut. Dimana dalam perja1uian kerja dwnuat suatu kewajiban bagi pihak penggWla jasa dan atau pihak yang menyalurkan TKI ul1tuk memberikall perlindWlgan terhadap TKI. 2. Tanggung jawab PJTKI diwujudkan melalui perjanjian kerja dan perjanjian pellempatan TKI. dimana terhadap TKI yang menghadapi permasalahan di Ilcgara tempat mereka bckcrja. PJTKI berkewajibanmemberikan bantuan hukum dan mengikutse11akwl dalam program asuransi. Bantuan yang dibcrikan olch PJTKI terscbut dapat dilakukan bcrsama-sama dcngan mitra usahanya dun III au pcrwakilan hmr ncgcrinya, dnn dapat pula mcminta hanltWn pClwllkilan IU. di negum lcmpat TKI bckerjll. Bnnlmm hukum ini
hanyu bcrsifill banluan Udak dllPlil
III cncum puri
urusnn dnlmn HCgCri
pcmcrintah negaTa lain. Program aSliransi mcmbcrikan santunan khusus pada
54
SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI
EPIMELIA WULANSARI
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
55
TKI yang mendapat masalall hnkum, yaitu menanggung seluruh biaya untuk menjalani proses peradilan dan atau memerlukan bantuan hukum di negara yang bersangkutan.
2. Saran 1. Peranan PJTKI terhadap TKI yang menghadapi masalall mempunyai peranan
yang sangat penting, yang menjadi masalah bagaimana jika PJTKI tidak memberikan bantuan terhadap TKI. Oleh karena itu
peranan pemerintall
dalam pengawasan perlu ditingkatkan, sehingga pemerintah dapat berperan seeara aktif untuk mengawasi apakall perlindungan terhadap TKI dari PJTKI benar-benar diterapkan. Sebab selama ini pemerintah baru bertindak apabila ada laporan, sedangkan TKI yang mendapat masalah hukum, terutama yang harus menghadapi proses pengadUan sulit untuk menyempatkan melapor pada pemerintah atas pelanggaran yang dilakukan oleh PJTKI.
2. Peraturan yang mengatur tentang TKI yang medapat masalah hukum saat ini masih dirasa sangat kurang memberikan perlindWlgan pada TKI, oleh karena ilu dipcrlllkan sllatll pcraturan yang baru yang mengatur terperinci dan tegas mengcnai perlindungan bagi TKI, baik mengenai pengawasan maupWl sanksi dan lain-lain.
SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI
EPIMELIA WULANSARI
