ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BAB I PENDAHULUAN. syarat partai politik calon peserta pemilu Sebelum memasuki verifikasi

ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyederhanaan partai yang akhir – akhir ini gencar menjadi pembicaraan bagi kalangan pengamat politik, aktifis politik, termasuk juga praktisi politik merupakan issue yang hangat dan memberikan banyak pertanyaan dalam dunia politik di Indonesia yang menamakan negaranya sebagai negara demokrasi. Penyederhanaan partai politik untuk memasuki pemilu tahun 2014 ini seakan mengulang sistem pada zaman orde baru yang melakukan penyederhanaan partai menjadi tiga partai, yaitu: Golkar, PDI, dan PPP. Penyederhanaan partai ini dilakukan dengan menggunakan cara yang sudah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), dalam Surat KPU no: 588 / KPU / XI / 2012 yang berisi tentang verifikasi faktual kelengkapan syarat partai politik calon peserta pemilu 2014.1 Sebelum memasuki verifikasi faktual ini ada verifikasi adminitratif yang harus dilengkapi oleh partai politik calon peserta pemilu sebagai salah satu syarat peserta pemilu tahun 2014, setelah dinyatakan partai tersebut memenuhi persyaratan administratif maka akan dilakukan verifikasi faktual yang menentukan partai tersebut layak atau tidak layak sebagai peserta pemilu tahun 2014.

1 Surat KPU No : 588/ KPU / XI / 2012, bersifat sangat segera, perihal tentang verifikasi faktual kelengkapan syarat partai politik calon peserta pemilu tahun 2014. Surat tersebut dibuat oleh Husni Kamil Malik, dan surat tersebut ditujukan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / kota pada 2 November 2012 .

TESIS

PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK ......

NAILIS SA'ADAH


Dalam verifikasi faktual ini keluarlah nama – nama partai politik yang masuk sebagai peserta pemilu 2014 dan juga partai politik yang tidak masuk dalam peserta pemilu tahun 2014, salah satu partai politik yang tidak masuk sebagai peserta pemilu tahun 2014 adalah Partai Kebangkitan Nasional Ulama ( PKNU ). Dalam penelitian PKNU yang menjadi objek dalam kajian penelitian ini adalah untuk memberikan wacana dan pembelajaran baru bagi partai lain supaya tidak terjadi hal yang sama yang dilakukan oleh PKNU. Partai memiliki titik kelemahan masing – masing meskipun kadang dari luar suatu partai terlihat besar, belum tentu partai tersebut memiliki tingkat pelembagaan yang tinggi. Partai memang merupakan suatu instrumen penting bagi terciptanya tingkat demokrasi di suatu negara. Partai kebangkitan nasional ulama’ ( PKNU ) merupakan partai yang didirikan oleh para ulama sebagai wadah politik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (iqamatil haq wal ‘adl). Kelahiran partai ini harus dimaknai sebagai kebangkitan nasional dari ulama. Melalui PKNU, ulama menjadi motor menandai kebangkitan nasional kedua untuk melakukan perbaikan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah rusak. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), yang didirikan pada tanggal 21 Nopember 2006 di Pondok Pesantren Langitan, Widang, Tuban, Jawa Timur, bisa diartikan sebagai alat politik para ulama untuk memperjuangkan kebangkitan nasional sebagai perwujudan rasa cinta tanah air (hubbul

TESIS


NAILIS SA'ADAH


wathon). Dalam sejarahnya, keterlibatan ulama, kiai, atau tokoh agama apa pun dalam politik praktis sering kali menimbulkan kontroversi. Salah satu faktor gagalnya PKNU sepertinya karena masyarakat masih memandang ulama yang mengurusi dakwah serta bertugas menjaga dan membina moral masyarakat yang tidak cocok bersentuhan dengan politik. Politik masih diidentifikasikan dengan hal-hal yang penuh tipu muslihat, intrik, korupsi, hingga tindakan asusila. Politisi dan partai politik membutuhkan dukungan kiai, baik kiai yang betul-betul kiai maupun kiai dadakan yang dibentuk demi citra politik. Kiai masih dianggap sebagai magnet yang mampu menarik dukungan massa. Di sisi lain, banyak kiai yang juga membutuhkan dukungan politik untuk mengembangkan dakwahnya. Beberapa di antaranya tak tanggung-tanggung menceburkan diri dalam politik praktis. Dalam demokrasi, sah-sah saja bagi ulama untuk terjun dalam politik praktis. Dengan berpolitik, ulama dapat lebih mudah mengimplementasikan tanggung jawab dan cita-citanya dalam menjaga kehidupan bangsa dan memastikan umat lebih sejahtera. Namun, untuk memastikan agenda politik kiai berjalan terarah, dibutuhkan kiai yang berkarakter sehingga mampu menjalankan ”politik kiai” untuk mengarahkan politisi maupun partai politik. Sayangnya, selama ini yang muncul justru ”kiai politik” yang larut dalam kehendak partai dan politisi. Kondisi ini justru menghancurkan kredibilitas dan peran kiai.

TESIS


NAILIS SA'ADAH


Dari gagalnya PKNU inilah yang menghalangi para kader – kader kompeten termasuk juga kiai untuk meneruskan perjuangan PKNU. Di sisi lain, Gagalnya PKNU sebagai peserta pemilu tahun 2014 ini menyimpan banyak pertanyaan, karena PKNU bisa dianggap sebagai partai yang mumpuni untuk lolos sebagai peserta pemilu tahun 2014. Alasannya PKNU merupakan partai yang mumpuni karena basis PKNU adalah warga Nahdlatul Ulama ( NU ), biasanya disebut dengan istilah Nahdliyin. Organisasi Islam di Indonesia yang cukup besar di Indonesia adalah NU, walaupun Nahdliyin tidak sepenuhnya memilih PKNU karena ada tiga partai yang berbasis NU yang juga mengikuti verifikasi tersebut,yaitu: Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) dan Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ), tetapi hal ini cukup menimbulkan banyak pertanyaan karena basis NU di Indonesia ini bisa dianggap besar untuk mewakili ketiga partai tersebut. Selain itu background kyai yang mendampingi PKNU bukan lagi kya – kyai yang biasa, tapi kyai – kyai yang memiliki massa yang cukup untuk mewakili, seperti KH. Abdullah Faqih yang menjadi panutan pondok pesantren langitan dan juga masyarakat disekitar yang masih terkena sindrom pengaruh kyai ini. Dengan modal para kyai khos ini, PKNU menargetkan dapat bertarung dalam panggung politik mendatang di tahun 2014, tetapi hasil yang diharapkan jauh dari kenyataan. Mungkin di wilayah Jawa Timur PKNU bisa lolos dalam verifikasi faktual ini, tetapi di wilayah Jawa Tengah yang memiliki kader PKNU cukup besar juga ternyata tidak bisa meloloskan dalam verifikasi faktual ini.

TESIS


NAILIS SA'ADAH


Yang menjadi penghalang gagalnya PKNU adalah salah satu persyaratan dalam verifikasi faktual yang menyebutkan bahwa seluruh partai politik harus mendapatkan jumlah keanggotaan partai politik kurang dari 1000 ( seribu ) atau 1/ 1000 ( satu perseribu ) di Kabupaten / Kota, tetapi yang menjadikan suatu permasalahan adalah apa yang terjadi didalam tubuh PKNU itu sendiri sehingga partai politik yang sudah memiliki keanggotaan di DPRD beberapa Kabupaten itu gagal dalam verifikasi pencalonan peserta pemilu tahun 2014. Penempatan komunitas Muslim sebagai mayoritas penduduk, jutaan warga NU khususnya dapat mewakili kekuatan politik riil PKNU. Disadari, bahwa kultur keagamaan merupakan modal sosial yang bisa digerakkan untuk politik praktis jika dikembangkan komunikasi pragmasi bagi kepentingan mayoritas rakyat. Model komunikasi politik inilah yang mengantar para aktor demokrasi yang tak memiliki basis organisasional dalam gerakan Islam ke puncak kekuasaan. Untuk melihat fakta yang telah terjadi ini, yaitu gagalnya PKNU dalam verifikasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2014, tidaklah cukup hanya melihat dari satu sudut pandang saja. Tidaklah sempurna jika hanya melihat dari angle bagaimana cara kerja KPU, bagaimana Bawaslu ( Badan Pengawas Pemilu ) memantau jalannya verifikasi ini, tetapi juga melihat bagaimana kondisi internal partai yang terjadi sehingga gagalnya ini bisa terjadi.

TESIS


NAILIS SA'ADAH


Gagalnya PKNU menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis karena dalam tulisan ini, penulis akan menjelaskan dan membuka bagaimana tingkat pelembagaan PKNU jika dilihat dari teori pelembagaan Vicky randall dan Lars Svasand yang mengaitkan empat kategori yaitu: derajat kesisteman, derjat identitas nilai, derajat otonomi, dan derajat pengetahuan publik. Dari sinilah maka muncul judul penelitian Pelembagaan Partai Politik dalam Verifikasi Faktual Calon Peserta Pemilu tahun 2014

( studi kasus

pelembagaan PKNU di Jawa Timur)

B. Rumusan Masalah Berdasarkan pada persoalan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan untuk diteliti dan dikaji sebagai berikut : 1.

Bagaimana Pelembagaan PKNU di Jawa Timur menjelang Verifikasi Faktual?

2.

Bagaimana Kondisi PKNU di Jawa Timur Pasca Verifikasi Faktual?

C. Tujuan Penelitian Tujuan praktis : 1.

Sebagai salah satu syarat menyelesaikan jenjang studi srata dua (S2)

2.

Sebagai salah satu referensi dalam menganalisis tingkat pelembagaan partai politik di Indonesia.

TESIS


NAILIS SA'ADAH


Tujuan Teoritis : 1.

Mengetahui tingkat pelembagaan politik yang terdapat pada Partai Kebangkitan Nasional Ulama ( PKNU ) Jawa Timur

2.

Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap permasalahan sosial dan politik terutama berkaitan dengan pelembagaan parpol di tingkat lokal dalam rangka membangun demokrasi Indonesia menuju ke arah yang lebih baik.

D. Manfaat Penelitian a.

Secara Teoritis Penelitian ini menambah kajian tentang studi tentang partai politik terkait dengan pembahasan verifikasi faktual tahun 2014. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pemikiran politik serta memperkaya varian, alternatif, dan rujukan sebagai khasanah referensi di masa yang akan datang tentang manajemen partai politik dalam percaturan politik. Selain itu, dapat juga sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

b.

Secara Praktis Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan atau referensi serta menambah perbendaharaan kepustakaan bagi mahasiswa pada umumnya dan khususnya bagi program studi ilmu politik.

TESIS


NAILIS SA'ADAH


E. Kajian Pustaka Sebelumnya Penelitian mengenai partai politik merupakan kegiatan ilmiah yang relatif baru. Sekalipun bermacam-macam penelitian telah diadakan untuk mempelajarinya, namun hingga sekarang belum tersusun suatu teori yang mantap mengenai partai sebagai lembaga politik. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai – nilai dan cita – cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik –(biasanya) dengan cara konstitusional – untuk melaksanakan kebijaksanaan – kebijaksanaan mereka. Partai Politik adalah alat yang paling ampuh bagi praktisi politik untuk mencapai tujuan tujuan politiknya. Dari urgensi partai politik inilah muncul pameo dalam masyarakat,” politisi modern tanpa partai politik sama dengan ikan yang berada di luar air,”2Hubungan antara partai sebagai alat institusi yang menjadi alat manusia untuk mengendalikan kekuasaan dengan masyarakatnya sangat erat sekali. Sebagai alat yang paling ampuh, dalam perkembangannya partai politik menampakkan sejarahnya yang telah mengalami pasang surut pada kurun waktu dan tempat tertentu. Sebagai suatu warisan dari dunia barat maka persepsi masyarakat terhadap partai politik juga terpengaruh oleh kebudayaan masyarakat yang melahirkannya itu. Terlebih jika diingat 2

Lihat kata pendahuluan dari Richard M. Merelman dalam Maurice Duverger, PartaiPartai Politik dan Kelompok–Kelompok Kepentingan (Trj. Laila Hasyim, Jakarta ; Bina Aksara, 1981), hal. v.

TESIS


NAILIS SA'ADAH


sejarah kelahiran partai politik sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat dalam politik formal, maka semangat liberalisme selalu dikaitkan setiap orang membicarakan partai politik. Kenyataan seperti itu tak jarang terdapat di negara-negara baru non barat yang juga menggunakan partai politik sebagai alat pengendalian kekuasaan. Ramlan Surbakti dalam bukunya “Memahami Ilmu Politik” menyatakan bahwa partai politik berasal dari tiga teori yaitu : Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Kedua, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya sistem politik mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat yang luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi. Menurutnya, ciri-ciri partai politik adalah berakar dalam masyarakat lokal, melakukan kegiatan terus menerus, berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan serta turut dalam pemilihan umum. Miriam Budiarjo 3 mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusionil - untuk melaksanakan kebijakankebijakan mereka.

3

TESIS

Miriam Budiardjo, 1978, Dasar – Dasar Ilmu Politik, Gramedia, hal. 160 – 162, Jakarta


NAILIS SA'ADAH


Menurut Carl J Friedrich,4 partai politik adalah ’’sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil. (A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing maintaining for its leaders the control of government, with the further objective of giving to members of the party, trough such control ideal and materials benefits and advantages) Sedangkan menurut RH Soltau, partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih- bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka. ( A group of citizens, more or less organized, who act as a political unit and who, by the use of their voting power, aim to control the government and carry out their general policies) Sigmund Neumann dalam karangannya Modern Political Parties mengemukakan definisi sebagai berikut : ‘’Partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. (A political party is the articulate

4

TESIS

Ibid, hal 161


NAILIS SA'ADAH


organization of society’s active political agents, those who are concerned with the control of governmental power and who compete for popular support with another group or groups holding divergent views)5

5

TESIS

Ibid, hal 162


NAILIS SA'ADAH

ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BAB I PENDAHULUAN. syarat partai politik calon peserta pemilu Sebelum memasuki verifikasi

Recommend Documents