ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga BAB I PENDAHULUAN. Masalah transportasi perkotaan hanyalah salah satu dari berbagai

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB I PENDAHULUAN

I.1

Latar Belakang Masalah Masalah transportasi perkotaan hanyalah salah satu dari berbagai masalah yang lain yang juga patut mendapat perhatian. Masalah tersebut selalau mengiringi pertumbuhan dan kemajuan kota. Dengan kata lain, dibalik kesuksesan mencapai pertumbuhan dan kemajuan kota maka banyak masalah yang bersamaan muncul. Menurut Ahmad Munawar1 permasalahan transportasi perkotaan umumnya meliputi parkir, angkutan umum, polusi, ketertiban lalu lintas, dan akhirnya kemacetan. Kota Surabaya merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri dan pendidikan di kawasan Indonesia timur, dengan jumlah penduduk lebih dari 3 juta jiwa Surabaya diharapkan sarana dan prasarana yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya untuk beraktifitas dengan baik dan lancar. Salah satu sarana umum yang selalu meningkat kebutuhannya adalah sarana dan prasarana transportasi, disebabkan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang ada. Jika pertambahan ini tidak diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana

transportasi maka akan

mengakibatkan terhambatnya pergerakan lalu lintas di suatu daerah. Persimpangan Jalan Pasar Kembang, Jalan Banyu Urip, dan Jalan Raya Diponegoro yang terletak di kawasan Surabaya Barat merupakan jalan arteri 1

Ahmad Munawar, Dasar – Dasar Tehnik Transportasi, Beta Offset, Jogjakarta, 2005

I-1 Skripsi

KONFLIK KEPENTINGAN PT. KAI ...

RIZALI SHOBIRIN AZANDI


primer, saat ini persimpangan ini tidak berfungsi dengan semestinya akibat volume kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Jika masalah ini tidak segera ditangani maka dapat mengurangi kenyamanan penduduk Surabaya karena akan menghambat mobilitas penduduk dengan bertambahnya waktu tempuh. Dari segi ekonomi akan menambah biaya perjalan akibat adanya tundaan. Untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di persimpangan Jalan Pasar Kembang, Jalan Banyu Urip, dan Jalan Raya Diponegoro, karena di daerah tersebut tidak memungkinkan adanya pelebaran jalan maka akan dibangun sebuah jembatan layang. Namun biaya pembangunan jembatan layang sangat tinggi untuk itu perlu dilakukan rekapitulasi data volume kendaraan yang ada di Jalan Pasar Kembang, Jalan Banyu Urip dan Jalan Raya Diponegoro.2 Jembatan layang ini nantinya diharapkan mampu mengurai kemacetan di pertemuan arus lalu lintas dari lima arah yakni, Jl. Pasar Kembang, Jl. Diponegoro, Jl. Pandegiling, Jl. Banyu Urip, Jl. Girilaya. Jembatan layang Diponegoro akan dibangun dengan panjang 700 meter dan lebar 17 meter. Dalam perkembangan pembangunnya, lebar jembatan layang ditambah 3 meter menjadi 20 meter. Pembangunan jembatan layang (fly over) ini akan mulai dikerjakan proses pembangunannya akhir 2010, dan sudah hampir 5% pembersihan lokasi, pengecoran dasar. sampai sudah mulai penempatan beton dan tiang, tiba-tiba proses pembangunan begitu saja dan awalnya tidak diketahui 2

http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-16638-3103100006-Paper.pdf tanggal 22 april 2012 pukul 20.00

diakses

pada

I-2 Skripsi




penyebabnya, dan terdengar berita bahwa pemerintah telah mempunyai polemik dengan instansi terkait pembangunan jembatan tersebut yaitu PT KAI, konflik ini mengakibatkan mangkraknya lokasi pembangunan yang belum ditentukan dilanjutkan atau tidak. Selama ketidak jelasan ini daerah pasar kembang macet total karena terjadinya penyempitan ruas jalan akibat proses pembangunan yang memakan jalan dari 2 arah. kurang lebih dari 10 bulan proyek ini berhenti. Konflik dan polemik yang terjadi antara kedua belah pihak diberitakan karena suatu keterkaitan lokasi pembangunan di pasar kembang yang tepatnya di taman tengah jalan pasar kembang, kepentingan dan hak dari kedua belah pihak. Hal ini tidak terjadi apabila pihak pemerintah kota meninjau lebih dulu apa yang terkait dari lokasi pembangunan, apakah ada keterkaitan pihak lain sebelum melakukan proses awal pembangunan. Mengkaji apakah lokasi pembangunan benar-benar bebas dari segala hal sehingga tidak menimbulkan resiko. Tahun 2012 pemerintah kembali mengalokasikan anggaran senilai Rp 40 miliar dan sisa kekurangan sekitar Rp 80 miliar akan dialokasikan pada tahun anggaran 2013. Pembangunan jembatan ini dilakukan dalam dua tahun anggaran dan bersifat multiyears. Total dana yang dibutuhkan mencapai Rp 122.990.000.000 yang semuanya berasal dari APBN.Semula proyek pembangunan jembatan layang ini direncanakan selesai pada 27 Desember 2012 atau selama 800 hari kerja. Rencana tersebut sesuai dengan kontrak No.11/KTR/P2JJ MTR-SBY/2010 ter tanggal 21 September 2010. Namun karena adanya sengketa lahan, akhirnya proyek molor hingga 2013.

I-3 Skripsi




Pembangunan fly over sebelumnya sudah dimulai pembangunan fisiknya sejak awal Januari 2011. Proyek ini dihentikan lantaran PT KA Daops VIII keberatan, karena proyek berdiri diatas lahan eks jalur rel trem peninggalan belanda sebagai aset PT KA.Orientasi PT KAI lebih mengarah pada profit, karena tingginya nilai proyek yang dijalankan oleh BAPPEKO sehingga pengerjaan jembatan layang terhambat, PT KAI menganggap bahwa area atau kawasan tersebut merupakan aset secara ekonomi yang dapat digunakan sebagai unsur pendapatan oleh PT KAI tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Pembangunan jembatan layang diharapkan dapat mengurai kemacetan di titik persimpangan Diponegoro dan Pasar Kembang sehingga arus transportasi menjadi lebih lancar. I.2

Rumusan Masalah Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, menarik untuk diteliti sebenarnya apa yang menjadi konflik permasalahan antara PT. KA dengan Pemkot Surabaya. 1. Apa kepentingan PT KAI dan kepentingan Pemkot Surabaya dalam proses pembangunan fly over pasar kembang? 2. Apa yang dilakukan PT KAI dan Pemkot Surabaya dengan adanya proses pembangunan fly over yang mengakibatkan konflik antara dua lembaga tersebut? 3. Bagaimana langkah hasil penyelesaian konflik yang terjadi antara dua lembaga tersebut?

I-4 Skripsi




I.3

Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Mengetahui kepentingan masing – masing lembaga terkait dengan pembangunan fly over. 2. Mengetahui factor-faktor terhambatnya proses pembangunan dan tindakan kedua belah pihak atas pembangunan fly over pasar kembang. 3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian konflik yang dilakukan kedua lembaga tersebut.

I.4

Manfaat Penelitian 1. Dapat memberikan pengetahuan terkait kebijakan pemerintah dalam kajian ilmu politik 2. Dapat memberikan masukan dalam proses koordinasi pada lembaga pemerintah dalam perencanaan proyek.

I.5

Kerangka Teoritik dan Konseptualisasi I.5.1 Kerangka Teoritik I.5.1.1 Teori Konflik Konflik adalah hal yang biasa muncul dalam kehidupan masyarakat. Luis Cosser sendiri menyatakan bahwa konflik dapat merupaka proses

yang

bersifat

instrumental

dalam

pembentukan,

penyatuan,

pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat

I-5 Skripsi




memperkuat kembali solidaritas kelompok dan melindunginya agar tidak leburke dalam dunia sosial di seklilingnya.3 Pada

dasarnya

tahapan

konflik

dapat

dilihat

dalam

beberapa

tahapan.Perkembangan konflik biasanya melewati tiga tahapan, yaitu: 1. Latent

Tension

(unreal

conflict),

konflik

masih

dalam

bentuk

kesalahpahaman antara satu dengan lainnya, tetapi anatarapihak yang bertentangan belum terlibat dalam konflik. 2. Nescent Confilct, konflik mulai tampak dalam bentuk pertentangan meskipun belum menyertakan ungkapan-ungkapan ideologis dan pemetaan terhadap pihak lawan secara terorganisir. 3. Intensified Conflict, konflik berkembang dalam bentuk yang terbuka disertai dengan radikalisasi gerakan di antara pihakyang saling bertentangan dan masuknya pihak ketiga ke dalam arena konflik.4 Konflik juga dapat diartikan sebagai setiap pertentangan atau perbedaan pendapat antara paling tidak dua orang atau kelompok. Istilah konflik dalam pendekatan politik sendiri dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik mengandung pengertian benturan seperti perbedaan pendapat, persaingam, dan pertentangan antara individu

3

Margaret M. Paloma, Sosiologi Kontemporer, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004.

4

http://benyahya.student.umm.ac.id/download-as-pdf/umm_blog_article_184.pdf diakses

pada tanggal 20 Apri 2012 pukul 14.00

I-6 Skripsi




dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah5. Menurut Ted Robert Gurr, untuk dapat disebut konflik terdapat beberapa kriteria yang menentukannya yaitu: (1) konflik harus melibatkan dua atau lebih pihak di dalamnya. (2) pihak-pihak tersebut harus harus saling tarik menarik dalam aksi-aksi saling memusuhi, 3 mereka biasanya cenderung menjalankan perilaku koersif untuk menghadapi dan menghancurkan lawan. Dan 4 interkasi pertentangan diantara pihak-pihak itu berada dalam keadaan yang tegas, karena itu keberadaan peristiwa pertentangan dapat dideteksi dan dimufakati dengan mudah oleh pengamat yang tidak terlibat dalam pertentangan6. Dahrendorf pada inti tesisnya mengemukakan gagasan bahwa berbagai posisi di dalam masyarakat mempunyai kualitas otoritas yang berbeda. Dahrendorf tidak hanya tertarik pada struktur posisi, tetapi jug apada konflik antara bebrbagai struktur posisi itu: “ sumber struktur konflik harus dicari di dalam tatanan peran sosial yang berpotensi untuk mendominasi atau ditundukkan” (1959:165)7 Otoritas yang melekat pada posisi adalah unsur kunci dalam analisis Dahrendorf. Otoritas secara tersirat menyatakan superordinasi dan subordinasi. Mereka yang menduduki posisi otoritas dihartapkan mengendalikan bawahan. 5

Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Grasindo, Jakarta: hlm149, 1992

6

Ted Robert Gurr (ed), Handbook of Political Conflict:Theory and Research, New York: The free press, 1980 7

George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern. Pradana Media, Jakarta: hlm 154

I-7 Skripsi




Otoritas bukanlah fenomena sosial yang umum; mereka yang tunduk pada kontrol dan mereka yang dibebaskan dari kontrol, ditentukan di dalam masyarakat. Karena otoritas adalah absah, sanksi dapat dijatuhkan pada pihak yang menentang.8 Otoritas dalam setiap asosiasi bersifat dikotomi; karena itu ada dua, hanya ada dua, kelompok konflik yang dapat terbentuk

di dalam setiap asosiasi.

Kelompok yang memegang posisi otoritas dan kelompok subordinat yang mempunyai

kepentingan

tertentu

“yang

arah

dan

substansinya

saling

bertentangan”. Dahrendorf kemudian mengenalkan kata kunci dalam teori konflik, adalah “kepentingan”9. Konflik kepentingan di dalam asosiasi selalu ada sepanjang waktu, setidaknya yang tersembunyi. Ini berarti legitimasi otoritas selalu terancam. Konflik kepentingan ini tak selalau perlu disadari oleh pihak subordinat dan superordinat dalam rangka melakukan aksi. Kepentingan superordinat dan subordinat adalah objektif dalam arti bahwa kepentingan itu tercernin dalam harapan (peran) yang dilekatkan pada posisi. Harapan peran yang tak disadari ini disebut Dahrendorf kepentingan tersembunyi. Kepentingan nyata adalah kepentingan tersembunyi yang telah disadari. Bagaimanapun juga, aktor tak selalu perlu menyadari kepentingan mereka untuk bertindak sesuai dengan kepentingan itu.10

8

Ibid, hal 155

9

Ibid, hal 155

10

Ibid, hal 156

I-8 Skripsi




1.5.1.2 Teori Konflik Antar Kelompok (conflict among groups) Konflik ini terjadi karena masing-masing kelompok memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing berupaya untuk mencapainya.Masalah ini terjadi karena pada saat kelompok-kelompok makin terikat dengan tujuan atau norma mereka sendiri, mereka makin kompetitif satu sama lain dan berusaha mengacau aktivitas pesaing mereka, dan karenanya hal ini mempengaruhi organisasi secara keseluruhan . Dahrendorf juga menganalisis hubungan antara kelompok, konflik, dan perubahan. Menurutnya ada tiga tipe kelompok yaitu: 1. Kelompok semu yaitu sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama; 2. Kelompok kepentingan yaitu kelompok yang memiliki struktur, bentuk organisasi, tujuan atau program dan anggota perorangan. Kelompok ini merupakan agen riil dari konflik kelompok; 3. Kelompok konflik, yaitu kelompok yang terlibat dalam konflik kelompok actual. Kelompok-kelompok tersebut merupakan konsep dasar untuk menjelaskan konflik sosial. Kelompok dalam masyarakat tidak pernah berada dalam posisi ideal sehingga selalu ada factor yang mempengaruhi terjadinya konflik sosial. Berkaitan dengan ini Dahrendorf mengatakan, jika anggota kelompok direkrut secara acak dan ditentukan oleh peluang, kelompok kepentingan dan kelompok konflik tidak akan muncul. Jika rekrutmen anggota kelompok berdasarkan

I-9 Skripsi




struktur akan sangat memungkinkan munculnya kelompok kepentingan hingga kelompok konflik.11 Salah satu bentuk konflik sosial adalah konflik politik. Yang konflik sosial berbeda dari konflik politik adalah kata "politik" yang membawa konotasi tertentu bagi istilah "konflik politik". Konflik politik mempunyai konotasi politik yakni mempunyai

keterkaitan

dengan

negara/pemerintah,

para

pejabat

politik/pemerintahan, dan kebijakan.12 Kemajemukan vertikal dan horizontal akan menjadi konflik politik ketika terdapat

benturan

kepentingan.

Perbedaan

perbedan

masyarakat

dalam

memperebutkan sumber yang sama, seperti kekuasaan, kekayaan dapat menimbulkan bentuk-bentuk konflik politik.

Karena itu, konflik memiliki

berbagai bentuk seperti diungkapkan George Simmel13 yakni pertandingan antagonisme, konflik hukum, konflik permasalahan prinsip-prinsip dasar atau berbagai hal obyektif yang mengatasi individu yang terlibat, konflik antar pribadi yang memiliki mutu-mutu tertentu secara bersama, konflik dalam hubungan intim, dan konflik yang mengacaukan suatu kelompok. Menurut Fisher, tahapan dinamika konflik meliputi pra konflik, konfrontasi, krisis, akibar, dan pasca konflik.14 11

http://sosbud.kompasiana.com/2011/10/29/mengapa-ada-konflik-ralf-dahrendorfmembicarakannya/ diakses tanggal 16 April 2012 pukul 10.00 12

Maswadi Rauf, Konsensus dan Konflik Politik, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2001, Hlm 19 13

George Simmel dalam Soerjono Sukanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali press, Jakarta: 1986, hlm 47-52 14

Fisher dalam Novri Susan, Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer, Kencana, 2010, Jakarta: Hlm 102

I-10 Skripsi




1. Prakonflik adalah periode pada saat terdapat suatu ketidak sesuaian sasaran diantara kedua belah pihak atau lebih sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadinya konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan diantara beberapa pihak dan atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain pada tahap ini. 2. Konfrontasi memperlihatkan satu tahap pada saat konflik mulai terbuka. Jika ada satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. 3. Krisis adalah puncak konflik. Tahap ketika konflik pecah menjadi bentukbentuk aksi kekerasan yang dilakukan secara intens dan missal. Konflik sekala besar ini merupakan periode perang, ketika orang-orang dari kedua pihak saling berlawanan. 4. Pasca konflik adalah situasi diselesaikan dengan cara mengahiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang, dan hubungan mengarah ke lebih normal diantara pihak-pihak yang berkonflik. 1.5.1.2 Resolusi Konflik Resolusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik. Penjabaran tahapan proses resolusi konflik dibuat untuk empat tujuan.Pertama, konflik tidak boleh hanya dipandang sebagai suatu fenomena politik-militer, namun harus dilihat sebagai suatu fenomena sosial.Kedua, konflik

I-11 Skripsi




memiliki suatu siklus hidup yang tidak berjalan linear. Siklus hidup suatu konflik yang spesifik sangat tergantung dari dinamika lingkungan konflik yang spesifik pula.Ketiga, sebab-sebab suatu konflik tidak dapat direduksi ke dalam suatu variabel tunggal dalam bentuk suatu proposisi kausalitas bivariat. Suatu konflik sosial harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor.Terakhir, resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan. Suatu mekanisme resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara efektif jika dikaitkan dengan upaya komprehensif untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng. Secara empirik, resolusi konflik dilakukan dalam empat tahap. Tahap pertama masih didominasi oleh strategi militer yang berupaya untuk mengendalikan kekerasan bersenjata yang terjadi. Tahap kedua memiliki orientasi politik yang bertujuan untuk memulai proses re-integrasi elit politik dari kelompok-kelompok yang bertikai. Tahap ketiga lebih bernuansa sosial dan berupaya untuk menerapkan problem-solving approach. Tahap terakhir memiliki nuansa kultural yang kental karena tahap ini bertujuan untuk melakukan perombakan-perombakan struktur sosial-budaya yang dapat mengarah kepada pembentukan komunitas perdamaian yang langgeng. A. De-eskalasi Konflik Di tahap pertama, konflik yang terjadi masih diwarnai oleh pertikaian bersenjata yang memakan korban jiwa sehingga pengusung resolusi konflik berupaya untuk menemukan waktu yang tepat untuk memulai (entry point)proses

I-12 Skripsi




resolusi konflik. Tahap ini masih berurusan dengan adanya konflik bersenjata sehingga proses resolusi konflik terpaksa harus bergandengan tangan dengan orientasi-orientasi militer. Proses resolusi konflik dapat dimulai jika mulai didapat indikasi bahwa pihak-pihak yang bertikai akan menurunkan tingkat eskalasi konflik. Kajian tentang entry point ini didominasi oleh pendapat Zartman (1985) tentang kondisi “hurting stalemate”. Saat kondisi ini muncul, pihak-pihak yang bertikai lebih terbuka untuk menerima opsi perundingan untuk mengurangi beban biaya kekerasan yang meningkat. Pendapat ini didukung oleh Bloomfied, Nupen dan Haris (2000). Namun, ripeness thesis ini ditolak oleh Burton (1990, 88-90) yang menyatakan bahwa : “problem-solving conflict resolution seeks to make possible more accurate prediction and costing, together with the discovery of viable options, that would make this ripening unnecessary”. Dengan demikian, entry point juga dapat diciptakan jika ada pihak ketiga yang dapat menurunkan eskalasi konflik (Kriesberg: 1991). De-eskalasi ini dapat dilakukan dengan melakukan intervensi militer yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga internasional berdasarkan mandat BAB VI dan VII Piagam PBB (Crocker, 1996). Operasi militer untuk menurunkan eskalasi konflik merupakan suatu tugas berat yang mendapat perhatian besar dari beberapa ageni internasional. UNHCR, misalnya, telah menerbitkan suatu panduan operasi militer pada tahun 1995 yang berjudul“A UNHCR Handbook For The Military On Humanitarian Operations”.

I-13 Skripsi




Panduan yang sama juga telah dipublikasikan oleh Institute for International Studies, Brown University pada tahun 1997 dengan judul “A Guide to Peace Support Operations”. B. Intervensi Kemanusiaan dan Negosiasi Politik Ketika de-eskalasi konflik sudah terjadi, maka tahap kedua proses resolusi konflik dapat dimulai bersamaan dengan penerapan intervensi kemanusiaan untuk meringankan beban penderitaan korban-korban konflik (Anderson, 1996). Intervensi kemanusiaan ini dilakukan dengan menerapkan prinsip mid-war operations (Loescher dan Dwoty: 1996; Widjajanto: 2000). Prinsip ini –yang merupakan salah satu perubahan dasar dari intervensi kemanusiaan di dekade 90an, mengharuskan intervensi kemanusiaan untuk tidak lagi bergerak di lingkungan pinggiran konflik bersenjata tetapi harus bisa mendekati titik sentral peperangan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa korban sipil dan potensi pelanggaran HAM terbesar ada di pusat peperangan dan di lokasi tersebut tidak ada yang bisa melakukan operasi penyelamatan selain pihak ketiga. Dengan demikian, bentukbentuk aksi kemanusian minimalis yang hanya menangani masalah defisiensi komoditas pokok (commodity-based humanitarianism) dianggap tidak lagi memadai. Intervensi kemanusiaan tersebut dapat dilakukan bersamaan dengan usaha untuk membuka peluang (entry) diadakannya negosiasi antar elit. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tahap ini kental dengan orientasi politik yang bertujuan untuk mencari kesepakatan politik (political settlement) antara aktor konflik.

I-14 Skripsi




C. Problem-solving Approach Tahap ketiga dari proses resolusi konflik adalah problem-solving yang memiliki orientasi sosial. Tahap ini diarahkan menciptakan suatu kondisi yang kondusif bagi pihak-pihak antagonis untuk melakukan transformasi suatu konflik yang spesifik ke arah resolusi (Jabri: 1996, 149). Transformasi konflik dapat dikatakan berhasil jika dua kelompok yang bertikai dapat mencapai pemahaman timbal-balik (mutual understanding) tentang cara untuk mengeskplorasi alternatif-alternatif penyelesaian konflik yang dapat langsung dikerjakan oleh masing-masing komunitas. Alternatif-alternatif solusi konflik tersebut dapat digali jika ada suatu institusi resolusi konflik yang berupaya untuk menemukan sebab-sebab fundamental dari suatu konflik. Bagi Burton (1990, 202), sebab-sebab fundamental tersebut hanya dapat ditemukan jika konflik yang terjadi dianalisa dalam konteks yang menyeluruh (total environment). Aplikasi empirik dari problem-solving approach ini dikembangkan oleh misalnya, Rothman (1992, 30) yang menawarkan empat komponen utama proses problem-solving. Komponen pertama adalah masing-masing pihak mengakui legitimasi pihak lain untuk melakukan inisiatif komunikasi tingkat awal. Komponen kedua adalah masing-masing pihak memberikan informasi yang benar kepada pihak lain tentang kompleksitas konflik yang meliputi sebab-sebab konflik, trauma-trauma yang timbul selama konflik, dan kendala-kendala struktural yang akan menghambat fleksibilitas mereka dalam melakukan proses resolusi konflik. Komponen ketiga adalah kedua belah pihak secara bertahap

I-15 Skripsi




menemukan pola interaksi yang diinginkan untuk mengkomunikasikan signalsignal perdamaian. Komponen terakhir adalah problem-solving workshop yang berupaya menyediakan suatu suasana yang kondusif bagi pihak-pihak bertikai untuk melakukan proses (tidak langsung mencari outcome) resolusi konflik. D. Peace-building Tahap keempat adalah peace-building yang meliputi tahap transisi, tahap rekonsiliasi dan tahap konsolidasi. Tahap ini merupakan tahapan terberat dan akan memakan waktu paling lama karena memiliki orientasi struktural dan kultural. Kajian tentang tahap transisi, misalnya, dilakukan oleh Ben Reily (2000, 135-283) yang telah mengembangkan berbagai mekanisme transisi demokrasi bagi masyarakat pasca-konflik . Mekanisme transisi tersebut meliputi lima proses yaitu: (1) pemilihan bentuk struktur negara; (2) pelimpahan kedaulatan negara; (3) pembentukan sistem trias-politica; (4) pembentukan sistem pemilihan umum; (5) pemilihan bahasa nasional untuk masyarakat multi-etnik; dan (6) pembentukan sistem peradilan. Tahap kedua dari proses peace-building adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi perlu dilakukan jika potensi konflik terdalam yang akan dialami oleh suatu komunitas adalah rapuhnya kohesi sosial masyarakat karena beragam kekerasan struktural yang terjadi dalam dinamika sejarah komunitas tersebut .

I-16 Skripsi




Tahap terakhir dari proses peace-building adalah tahap konsolidasi. Dalam tahap konsolidasi ini, semboyan utama yang ingin ditegakkan adalah “Quo Desiderat Pacem, Praeparet Pacem”. Semboyan ini mengharuskan aktor-aktor yang relevan untuk terus menerus melakukan intervensi perdamaian terhadap struktur sosial dengan dua tujuan utama yaitu mencegah terulangnya lagi konflik yang melibatkan kekerasan bersenjata sertamengkonstruksikan proses perdamaian langgeng yang dapat dijalankan sendiri oleh pihak-pihak yang bertikai. (Miall: 2000, 302-344). Dua tujuan tersebut dapat dicapai dengan merancang dua kegiatan. Kegiatan pertama adalah mengoperasionalkan indikator sistem peringatan dini (early warning system, Widjajanto: 2001) Sistem peringatan dini ini diharapkan dapat menyediakan ruang manuver yang cukup luas bagi beragam aktor resolusi konflik dan memperkecil kemungkinan penggunaan kekerasan bersenjata untuk mengelola konflik. Sistem peringatan dini ini juga dapat dijadikan tonggak untuk melakukan preventive diplomacy yang oleh Lund (1996, 384-385) didefinisikan sebagai:“preventive diplomacy, or conflict prevention, consists of governmental or non-governmental actions, policies, and institutions that are taken deliberately to keep particular states or organized groups within them from threatening or using organized violence, armed force, or related forms of coercion such as repression as the means to settle interstate or national political disputes, especially in situations where the existing means cannot peacefully manage the destabilizing effects of economic, social, political, and international change”.

I-17 Skripsi




Kedua, perlu dikembangkan beragam mekanisme resolusi konflik lokal yang melibatkan sebanyak mungkin aktor-aktor non militer di berbagai tingkat eskalasi konflik (Widjajanto: 2001). Aktor-aktor resolusi konflik tersebut dapat saja melibatkan Non-Governmental Organisations (NGOs) (Aall:1996), mediator internasional (Zartman dan Touval: 1996), atau institusi keagamaan (Sampson: 1997; Lederach: 1997). Tulisan ini telah berusaha menghadirkan empat tahap resolusi konflik. Keempat tahap resolusi konflik tersebut harus dilihat sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dijalankan secara terpisah. Kegagalan untuk mencapai tujuan disatu tahap akan berakibat tidak sempurnanya proses pengelolaan konflik di tahap lain. Tahap-tahap tersebut juga menunjukkan bahwa resolusi konflik menempatkan perdamaian sebagai suatu proses terbuka yang tidak pernah berakhir. Perdamaian memerlukan upaya terus menerus untuk melakukan identifikasi dan eliminasi terhadap potensi kemunculan kekerasan struktural di suatu komunitas15 I.5.2 Konseptualisasi 1.5.2.1 Konflik Menurut Taquiri dalam Newstorm dan Davis (1977), konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan.16

15

http://5osial.wordpress.com/2010/02/11/empat-tahap-resolusi-konflik/diakses tanggal 15 April 2012 pukul 08.00 16

http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik diakses tanggal 15 April 2012 pukul 08.15

I-18 Skripsi




Myers berpandangan bahwa konflik dipahami berdasarkan dua sudut pandang, yaitu: tradisional dan kontemporer: 1. Dalam pandangan tradisional, konflik dianggap sebagai sesuatu yang buruk yang harus dihindari. Pandangan ini sangat menghindari adanya konflik karena dinilai sebagai faktor penyebab pecahnya suatu kelompok atau organisasi. Bahkan seringkali konflik dikaitkan dengan kemarahan, agresivitas, dan pertentangan baik secara fisik maupun dengan kata-kata kasar. Apabila telah terjadi konflik, pasti akan menimbulkan sikap emosi dari tiap orang di kelompok atau organisasi itu sehingga akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Oleh karena itu, menurut pandangan tradisional, konflik haruslah dihindari. 2. Pandangan kontemporer mengenai konflik didasarkan pada anggapan bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan sebagai konsekuensi logis interaksi manusia. Namun, yang menjadi persoalan adalah bukan bagaimana meredam konflik, tapi bagaimana menanganinya secara tepat sehingga tidak merusak hubungan antarpribadi bahkan merusak tujuan organisasi. Konflik dianggap sebagai suatu hal yang wajar di dalam organisasi. Konflik bukan dijadikan suatu hal yang destruktif, melainkan harus dijadikan suatu hal konstruktif untuk membangun organisasi tersebut, misalnnya bagaimana cara peningkatan kinerja organisasi.17 Konflik disebut juga fight, strangle, quarrel, deference, opposition, .and disagreement. Konflik yang berkepanjangan dapat mengakibatkan stres bagi yang 17

http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik diakses tanggal 15 April 2012 pukul 08.15

I-19 Skripsi




berkonflik. Konflik dapat terjadi dengan: (1) diri sendiri, (2) seseorang, (3) kelompok, (4) organisasi, (5) kelompok dengan kelompok, (6) kelompok dengan organisasi, dan(7) organisasi dengan oganisasi. Pandangan perilaku menyatakan konflik adalah sesuatu yang wajar (alamiah) karena perbedaan perilaku dalam berorganisasi. Pandangan intraksionis menyatakan

bahwa

konflik

adalah

proses

interaktif

yang

mendorong

keharminisan, kedamaian, dan kerjasamauntuk melakukan inovasi, perubahan dan peningkatan.Konflik dalam organisasi saat ini tidak dapat dihindari, endemic, dan legitimate. Hal ini, karena individu dan kelompok di dalam system social manusia interdependen dan selalu berkait dalam proses definisi dan redefinisi terhadap sifat dan rentang interdependensi mereka.18 De Dreu dan Gelfand (2008) menyatakan bahwa conflict as a process that begins when an individual or group perceives differences and opposition between itself and another individual or group about interests and resources, beliefs, values, or practices that matter to. Dari definisi tersebut tampak bahwa konflik merupakan proses yang mulai ketika individu atau kelompok mempersepsi terjadinya perbedaan atau opisisi antara dirinya dengan individu atau kelompok lain mengenai minat dan sumber daya, keyakinan, nilai atau paktik-praktik lainnya.19

18

http://miftahularie.blogspot.com/2011/12/definisi-konflik.html diakses tanggal 16 April 2012 pukul 15.00 19

http://suryanto.blog.unair.ac.id/2010/02/02/mengenal-beberapa-definisi-konflik.html diakses tanggal 16 April 2012 pukul 15.00

I-20 Skripsi




1.5.2.2 Kelompok Kepentingan Kelompok kepentingan (Interest Group) adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, tanpa berkehendak memperoleh jabatan public. sekalipun mungkin pemimpin-pemimpin atau anggotanya memenangkan kedudukan politik berdasarkan pemilihan umum, kelompok kepentingan

itu

sendiri

dipandang

sebagai

organisasi,lembaga,

bahkan

perkumpulan yang menguasai pemerintahan dan sangat berpengaruh besar terhadap perencanaan kebijakan dan dampak kebijakan pemerintah. Kelompok kepentingan terbentuk akibat adanya kesamaan kepentingankepentingan antar individu. sehingga mereka mengartikulasikan kepentingan tersebut dengan menggabungkan diri dalam kelompok. hal ini dilakukan agar kepentingan tersebut dapat terealisasi karena memiliki bargaining yang tinggi.

I.6

Metode Penelitian Metode penelitian yang akan saya gunakan dalam penelitian ini adalah

deskriptif kualitatif yang berdasrkan dari hasil survei. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan konflik apa yang terjadi antara PT KAI dan Pemkot (Bappeko). Bagaimana cara mengatasi konflik antar kelompok tersebut. Ditetapkannya rangkaian metodologis ini secara sistematis untuk memudahkan proses penelitian sesuai kaidah penelitian. I.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian Dalam penelitian ini digunakan penelitian kualitatif. Prof. Dr. Lexy J. Moleong, mengutip Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data – data deskriptif berupa kata – kata

I-21 Skripsi




tertulis atau lisan dari orang – orang atau perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar belakang secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandang nya sebagaibagian dari sesuatu keseluruhan. Penelitian ini bertipe deskriptif analitis yang menghasilakn kata – kata lisan atau tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang – orang yanf diteliti, yang digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuattu di balik fenomena secara rinci mengenai fenomena yang sulit diungka-p melalu pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif yang dimaksudkan yaitu bisa dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam upaya pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan / melukiskan obyek penelitian atau subyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, nilai – nilai, dan lain – lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta yang tampak taua sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif-kualitatif dalam penelitian ini berupaya mendeskripsikan secara menyeluruh dan rinci interaksi – interaksi antar kelompok kepentingan yang terjadi selama proses pembangunan jembatan layang. Penelitian ini difokuskan pada pemmbuatan kebijakan, penentuan invesotr, pelepasan lahan, dan pengaruh pembangunan pada masyarakat sekitar jembatan layang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan harapan dapat: 1. Menjelaskan dan menggambarkan realitas senyatanya interaksi kelompok yang terjadi 2. Memperoleh data deskriptif melalui pengamatan terhadap subyek penelitian

I-22 Skripsi




Penelitian ini menggunakan metode dekriptif study, yakni pada dasarnya mengandung 2 tujuan: (1) Memberikan penjelasan sistematik tentang kenyataan dan karakteristik secara aktual dan faktual untuk mengetahui perkembangam sarana tertentu atau mengungkapkan fenomena tertentu (2)Untuk menjelaskan fenomena sosial. Dalam hal ini Masri Singaribun menjelaskan bahwa penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, termasuk dalam hal ini masalahmasalah politik. I.6.2 Lokasi dan Waktu penelitian Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya, tepatnya di pasar kembang jalan Diponegoro – Banyu Urip. Lokasi ini dipilih karena konflik terjadi di Kota Surabaya dan pembangunan jalan layang berada di kota Surabaya. Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lengkap mengenai interaksi yang sudah terjadi sehingga diperoleh fakta – fakta mengenai pembangunan jembatan layang. Alasan lain pemilihan lokasi ini adalah faktor teknis-operasional yaitu lokasi dimungkinkan untuk diteliti dan memiliki aspek keterjangkauan. Sedangkan waktu penelitain dimulai pada bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2012. I.6.3 Narasumber Narasumber dipilih berdasarkan teknik purposif. Teknik tersebut digunakan karena adanya pemahaman awal tentang objek maupun subkjek penelitian. Narasumber atau informan berperan sebagai data primer, artinya input data yang

I-23 Skripsi




didapat oleh peneliti dijadikan sebagai landasan jawaban. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik yang diteliti. Peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam yang didasarkan pada sebuah panduan wawancara, pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan penyelidikan informal untuk diskusi dengan cara terstruktur maupun tidak terstruktur. Adapun narasumber yang memungkinkan untuk memberikan penjelasan dalam hal ini sebagai bahan dari data primer adalah: • Bappeko Surabaya

: Hendro Gunawan ( kepala Bappeko), Eri Cahyadi (kabag bina program)

• PT. KA

: Sriwinaro (Humas),

Sukardono (kepala stasiun )

ucup (oordinator IRPS surabaya) • Masyarakat

:

Purwanto, S.Sos (kepala kelurahan kedung doro) Muslikh hariadi, S.Sos (camat sawahan), Yanto (pedagang burung), dan Darmaji (warga banyurip)

I.6.4 Fokus Penelitian Fokus Penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik PT. KAI – Pemkot Surabaya, dan bagaimana mekanisme penyelesaian konflik PT.KAI – Pemkot Surabaya. I.6.5 Cara Pengumpulan Data Dalam penelitian ini teknik pengambilan data adalah dengan menggunakan teknik purposif. Teknik purposif adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa

I-24 Skripsi




yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga aakan memudah kan peneliti menjelajahi objek / situasi sosial yang diteliti. Penentuan sumber data dalam teknik purposif ini pada orang yang diwawancarai pada saat penelitian dilakukan, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara secara mendalam (deep interview) pada narasumber yang telah dipilih yaitu orang ataua tokoh yang dianggap memepresenytasiklan suara dari setiap kelompok yang ada ataupun orang yang dianggap mengetahui proses konflik PT. KAI – Pemkot Surabaya. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui observasi. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi dua, yaitu pertama, pengumpulan data primer. Kedua, pengumpulan data sekunder. Data primer adalah keterangan yang diperoleh langsung dari informannya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melaui sumber lain, baik lisan maupun tulisan. Dalam penelitian ini data primer dan data sekunder dikumpulkan melalui : 1.6.5.1 Teknik wawancara Data primer ini diperleh melalui wawancara langsung . teknik wawancara ini dapat dipahami sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandasakan pada tujuan penelitian. Dalam aktivitas interview peneliti melakukan wawancara dengan bantuan alat perekam yang sesuai dengan pedoman wawancara, tergantung kelompok informannya, Peneliti menggunakan alat bantu catatan maupun alat perekam digunakan

I-25 Skripsi




pedoman wawncara untuk melakukan indepth interview sehingga posisi informan tidak seperti sebagai pesakitan/terdakwa. Wawancara mendalam (indepth interview) digunakan untuk memperoleh data data sekunder dari subyek penelitian. Sedangkan prosedur wawancara yang digunakan adalah tidak terstruktur, sehingga dapat berkembang sesuai dengam kebutuhan penelitian. Data yang diperoleh dari wawancara berupa kutipan langsung dari subyek/informan tentang pengalaman, pendapat, perasaan, dan pengetahuannya maupun observasi langsung terdiri dari pemberian rinci tentang kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, serta keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal, dan proses penataaan merupakan bagian dari pengalaman manusia yang dapat diamati sejalan dengan pendapat tersebut, Spradley mengatakan bahwa untuk memahami realitas sosial yang penting diperhatiakn adalah tempat (space). Aktor (subject) dan aktivitas. Wawancara mendalam dilakukan dengan berpatokan pada interview guide. Yakni daftar pertanyaan yang sifatnya terbuka dan ingin memperoleh jawaban mendalam. Dalam interview guide, peneliti tidak membuat instrumen interview yang terstruktur dan baku, melainkan hanya mencantumkan daftar pertanyaan yang sifatnya umum berupa rambu-rambu untuk mengarahkan peneliti agar tidak terjebak dalam pertanyaan dan dialog dengan narasumber diluar permasalahan dan tujuan penelitian. Subyek atau narasumber yang diwawancara adalah orangorang yang ditentukan oleh peneliti, dan paham mengenai realitas konflik yang terjadi.

I-26 Skripsi




1.6.5.2 Studi Pustaka Pengumpulan data dari buku – buku, berita – berita , dan jurnal – jurnal penunjang yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti. Data di sini digunakan untuk mempertajam analisa penulis. Melalui sumber – sumber pustaka tersebut peneliti akan memperoleh pengertian mngenai konsep – konsep dan teori untuk melihat fenomena permaslahan yang diteliti. Data – data dari studi pustaka memiliki tingkat validitas yang tinggi, sesuia relevansi sumber yang dipilih untuk memperkuat kerangka berpikir peneliti.

1.6.6 Pengolahan data Langkah analisis data ini bertujuan untuk mencari dan menata data secara sistematis dari catatan hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang telah dilakukan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengkajian dan penyusunan secara sistematis semua transkrip wawancara, catatan lapangan, bahan–bahan lain yang dihimpun untuk memperoleh deskripsi secara utuh tentang persepsi masyarakat dan

mengkomunikasikan apa yang telah

ditemukan dalam bentuk laporan penelitian. Analisis data dalam laporan penelitian ini disusun pembahasannya berdasarkan tahap-tahap yang ada dalam fenomena konflik yang terjadi, untuk menggambarkan

mekanisme

penyebab

konflik,

dinamika

konflik,

serta

penyelesaian konflik

I.6.7 Teknik Analisa Data Analisa yang akan saya gunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, menurut Burhan Bungin (2003), Analisa Kualitatif merupakan analisa

I-27 Skripsi




yang digunakan bila data penelitian yang diangkat di lapangan memiliki sifat sifat kualitatif. Dalam hal ini Analisa Deskriptif Kualitatif mengarah pada strategi deskriptif kualitatif. Strategi kualitatif berintikan cara berfikir induktif dan deduktif pada strategi verifikasi kualitatif. Penggunaan alat deskriptif kualitatif dimulai dari analisa berbagai data yang terhimpun dari suatu penilaian, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan kategoris atau cirri-ciri umum tertentu atau bersifat induktif. Karena data – data hasil penelitian di lapangan tidak berupa angka, maka bentuk penyajian data tidak berupa tabel dengan ukuran – ukuran statistik, tetapi dalam bentuk uraian wawancara. Analisa sarta dilakukan untuk mendapatkan makna yang ada pada data dan implikasi penelitian tersebut, terutama jika dikaitkan dengan kerangka teori dan pemikiran yang sudah ada. Metode yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dengan mencatat temuan data di lapangan dan menggunakanalat bantu perekam yang wujudnya ditampilkan dalam bentuk rekaman audio.

I-28 Skripsi



ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga BAB I PENDAHULUAN. Masalah transportasi perkotaan hanyalah salah satu dari berbagai

Recommend Documents