ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BAB I PENDAHULUAN. berbasiskan internet yaitu pelaksanaan lelang melalui internet

ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

11

BAB I PENDAHULUAN 1.

Latar Belakang Masalah Pesatnya perkembangan teknologi informasi membawa perubahan pada

berbagai sisi kehidupan. Dengan teknologi informasi yang berkembang saat ini, maka memudahkan orang untuk dapat berkomunikasi jarak jauh dalam hitungan detik sekalipun. Sarana yang digunakan mulai dari radio, televisi, telepon, telegram, dan yang terakhir adalah internet melalui media jaringan komputer. Kehadiran internet membawa perkembangan baru di dunia bisnis dan perdagangan. Dalam bidang perdagangan, internet mulai banyak dimanfaatkan sebagai media aktivitas bisnis terutama karena kontribusinya terhadap efisiensi. Tingkat pertambahan pengguna internet yang sangat tinggi mengundang minat pelaku bisnis dan kemudian menemukan model-model bisnis dan perdagangan yang dapat dilakukan di internet, lewat suatu model yang disebut sebagai transaksi elektronik. Salah satu contoh perkembangan dan kesuksesan bisnis yang berbasiskan internet yaitu pelaksanaan lelang melalui internet. Lelang adalah suatu sarana untuk mempertemukan pihak penjual dan pihak pembeli dengan tujuan menentukan harga yang wajar untuk suatu barang. Menurut ketentuan Pasal 1 Vendu Reglement ordonansi 28 Februari 1908, menentukan bahwa yang dimaksud dengan “penjualan umum” (openbare verkopingen) ialah pelelangan dan penjualan barang, yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga, atau di mana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan,

tesis

perlindungan hukum terhadap ......

Ratih Ayurizkia P


12

atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan. Seiring dengan penggunaan media Internet yang semakin luas dalam bidang

perdagangan,

mekanisme

lelang

kini

dapat

dilakukan

dengan

menggunakan media internet. Pelaksanaan lelang melalui internet dikenal dan juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 1 bahwa lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. Kemudian dalam Pasal 54 ayat (3) menyatakan dalam hal lelang secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang mengajukan penawaran dengan menggunakan : a. melalui surat elektronik (email); b. melalui surat tromol pos; atau c. melalui internet. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka definisi dan mekanisme lelang mendapat perluasan makna, khususnya dari media yang digunakan untuk menyelenggarakan lelang, melalui media elektronik salah satunya yaitu internet. Lelang melalui internet termasuk jenis lelang non eksekusi sukarela dikarenakan pelaksanaannya tidak berdasar putusan pengadilan. Cara melakukan penawaran lelang melalui internet dilakukan secara tidak langsung dan tertulis. Penawaran lelang tidak langsung dalam lelang noneksekusi sukarela melalui

tesis


Ratih Ayurizkia P


13

Internet menurut ketentuan Pasal 57 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, setidak-tidaknya harus memenuhi ketentuan yaitu harus menggunakan perangkat lunak yang khusus untuk penyelenggaraan lelang melalui Internet dengan harga semakin meningkat, peserta lelang yang sah mendapatkan nomor peserta lelang dan sandi akses (password), penawaran dilakukan secara berkesinambungan sejak waktu yang ditetapkan sampai dengan penutupan penawaran sebagaimana disebutkan dalam pengumuman lelang, nilai limit bersifat terbuka/ tidak rahasia dan harus ditayangkan dalam situs, peserta lelang dapat mengetahui penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang lainnya secara berkesinambungan, dan pejabat lelang mengesahkan penawar tertinggi sebagai pembeli berdasarkan cetakan rekapitulasi yang diproses perangkat lunak lelang melalui internet pada saat penutupan penawaran. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undangundang. Notaris diberikan tanggung jawab sebagai Pejabat Lelang Kelas II dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II.

tesis


Ratih Ayurizkia P


14

Lelang melalui internet di dalam dunia perdagangan secara elektronik (ecommerce) dikenal dengan istilah electronic auction (e-auction). 2.

Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan

permasalahan yang akan dibahas yaitu: a. Apakah fungsi media elektronik dalam suatu pelelangan umum? b. Bagaimanakah perlindungan hukum para pihak dalam suatu pelelangan umum yang menggunakan media elektronik 3.

Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan dalam

penelitian ini adalah : a. Untuk mengetahui dengan jelas fungsi media elektronik dalam suatu pelelangan umum. b. Untuk mengetahui perlindungan hukum para pihak dalam suatu pelelangan umum yang menggunakan media elektronik. 4.

Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian sekaligus penyusunan penulisan tesis ini, diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, baik secara Teoritis maupun secara Praktis, diantaranya: 1. Secara Teoritis Memberikan manfaat berupa pemahaman dan pengetahuan, bagi pengembangan substansi dibidang ilmu hukum dan kontribusi mahasiswa kita dalam Hukum pertanahan di Indonesia. 2. Secara Praktis

tesis


Ratih Ayurizkia P


15

a. Bagi Penulis Dengan adanya penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman penulis terhadap khususnya mengenai lelang melalui media elektronik dan perlindungan hukumnya di Indonesia. b. Bagi Masyarakat Hasil penulisan ini diharapkan memberikan informasi

bagi

masyarakat khususnya saat mengikuti lelang yang diadakan melalui media elektronik. 5.

Metode Penelitian a. Pendekatan Masalah Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum,

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.1 Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah statute approach dan conceptual approach. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.2 Dalam penelitian ini pendekatan dilakukan dari aspek hukum yang bertitik tolak pada esensi sistematika perundang-undangan yang ada. Conceptual approach (pendekatan konseptual) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. 3

1

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 35. Ibid hlm. 93 3 Ibid hlm. 95 2

tesis


Ratih Ayurizkia P


16

b. Bahan Hukum Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh melalui sumber langsung dari objek penelitian, yakni: undang-undang, doktrin (pendapat para sarjana), serta peraturan perundangundangan lainnya yang terkait dengan penelitian. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan menegenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku hukum, kamus hukum, majalah hukum, artikel hukum di internet, serta jurnal hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan. c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan cara membaca serta mempelajari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pengolahan bahan hukum sekunder dalam tesis ini dilakukan dengan metode deduktif, yaitu metode pengolahan bahan hukum yang bertolak dari prinsip umum, dimana peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lelang, mengkaji buku-buku kepustakaan, majalah – majalah dan artikel – artikel serta situs – situs internet yang berkaitan untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan tesis ini. d. Analisis Bahan Hukum Pengolahan bahan hukum adalah suatu metode dimana bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan dan dipilih kemudian dihubungkan

tesis


Ratih Ayurizkia P


17

dengan pokok permasalahan yang akan diteliti menurut kualitas dan kebenarannya, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada. Pengolahan bahan hukum disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan menginterpretasikan sistematis. Sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif, yaitu menganalisis hal-hal yang sifatnya umum dari peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana maupun literatur dan kenyataan yang diperoleh dari praktik, kemudian disimpulkan menjadi hal-hal yang bersifat khusus untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 6.

Sistematika Penulisan Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan model

kerangka penulisan yang berurutan dan sistematis agar memudahkan penulis untuk melakukan pengembangan penulisan dengan baik, dan memudahkan pembaca dalam mengetahui isi dari penulisan tesis ini secara menyeluruh. Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari empat bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-sub judul. BAB I merupakan pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah dan rumusannya, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan manfaat penelitian yang terdiri dari aspek teoritis dan aspek praktis, metode penelitian yang meliputi : tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, teknik pengumpulan dan analisa bahan hukum, teknik pengolahan bahan hukum dan sistematika penulisan. BAB II membahas pokok permasalahan pertama yaitu fungsi media internet dalam pelalangan umum, mengenai sistem pelelangan secara umum khususnya yang dilakukan melalui media elektronik, syarat-syarat sahnya

tesis


Ratih Ayurizkia P


18

perjanjian jual beli, kewajiban penjual dan pembeli, fungsi dan mekanisme jual beli lelang melalui media elektronik. BAB III merupakan pembahasan pokok permasalahan yang kedua yakni mengenai perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi lelang melalui media elektronik, akan dibahas mengenai pengertian wanprestasi, saat terjadinya wanprestasi, dan sanksi yang dikenakan kepada para pihak karena wanprestasi tersebut. BAB IV sebagai bagian penutup yang memuat tentang kesimpulan untuk semua pokok permasalahan yang dibahas dalam BAB II dan BAB III. Pembahasan dalam tiap bab diharapkan memperoleh kesimpulan yang akan disusun secara sistematika dan objektif, sehingga akan mendapatkan sebuah konklusi yang utuh, pada akhirnya akan direkomendasikan beberapa saran pada hasil kesimpulan yang ada.

tesis


Ratih Ayurizkia P

ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BAB I PENDAHULUAN. berbasiskan internet yaitu pelaksanaan lelang melalui internet

Recommend Documents