ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI
~f:
ABDULZAINI
09
20/02
'1: (:t ~ ~
HASIL AUDIT AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI
ALAT BUKTI PADA TINDAl< PIDANA
KORUPSI
(Tiajauan UU .031 tab•• 1999 Jo UV 8020 tabull 2001)
.
.
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002
SKRIPSI
HASIL AUDIT AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI ...
ABDUL ZAINI
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
BASIL AUDIT AKUNTAN PUBLIK
SEBAGAI ALAT BUKTI PADA TINDAK
PIDANA KORUPSI
SKRIPSI
Diajukan sebagai penulisan akhir untuk mencapai gelar sarjana hukum
Do~~embim;, H. HarioDo MiDtarvem, S.H, MS NIP. 130368696
01 ZaiDi NIM:.039114582
FAKUttAs ItbKUM
UNiVERSItAs AliitANGGA
SUtUtiAYA
jijb2
ii SKRIPSI
HASIL AUDIT AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI ...
ABDUL ZAINI
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
BABV
1. Kcsimpulan
Berdasarkan urman pembahasaJl pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan tentang hasil audit akuntan publik sebagai alat bukti pada tindak pidana konmsi sebagai berikut : Didalam system pembuktian pada tindak pidana dikenal dengan system pernbuktian negative yaitn didasarkan pada pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkarl bahwa alat bukti sekurang kurarlgTIva adalah dua alat bukti vang sah daJI terdakwa bersalah atau tidak luga tergantung pada keyakinarl dan hakim. Alat bukti yang sah diatur pada pasal 184 Kitab Undarlg-Undang HuklIDl Acara Pidana yaitu meliputi : keterarlgan saksi, keterarlgan ahli, suraL petunjuk darl keterangan terdakwa. Setiap perkara yang diadnkan kepengadilan minimal dua alat bukti tersebut harus ada. Sistem pembuktian yang diannt pada Undarlg-lIDdarlg no 31 tahun 1999 tenyata telah menggabungkarl dua unsur yaitu sistem yang diarlut pada KUHAP yaitu system negative dan juga menerapkan pembuktian yang dilakukan dengan cara menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yaitu didalam pasal 37 Undang-wldang nomor 31 talllID 1999 dinyatakarl bahwa terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa terdakwa tidak melakukan korupsi tetapi penuntut Ulmun masih tetap berkewajiban untuk membuktikarl dakwaannya.
127
SKRIPSI
HASIL AUDIT AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI ...
ABDUL ZAINI
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
128
Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 telah te:rjadi perubahan yang mendasar dimana terdakwa bisa saja dianggap melakukan tndak pidana korupsi apabiJa tidak bisa membuktikan barta kekayaanya tidak berasal dati tindak pjdana kompsi sebagai mana diatur pada pasal 37, 37 A dan pasal 38 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Hasil audit aklmtan publik secara khusus tidak diatur sebagai mana ha:.;i\ pemeriksaan dari kedokteran, yaitu pasal 133 KUHAP tetapi dari berbagai pendapat ahli dan juga dati Kitab Undang-Undang Hukum AcaraP:dana (KUHAP), khususnya tentang pengertian dad keterangan ahli dan alat bukti S"lIat dimana dapat disimpulkan bahwa hasil audit dapat dijadikan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, basil audit akuntan publik dapat sebagai alat bukti keterangan ahli dan sebagai aJat bukti surat, didasarkan pada penjelasan dari pasal 186 KUHAP, sebmgga dapat disimpuIkan bahwa audit alat bu~ti
akuntan publik dapat sebagai alat bukti surat apabila pada gaat keterangan
tersebut diberikan pada waktu pemen"ksaan oleh Penyidik atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam benttlk laporan, dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekeIjaan sebagai akuntan Dublik.
2. Saran
Mengingat keterangan alat bukti audit akuntan publik memiliki peranan yang cukup penting didalam pembongkaran kasus korupsi maka diperlukan me'nasukkan pasal yang mengatur secara khusus ten tang audit akuntan publik atau Japoran keuangan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana
SKRIPSI
HASIL AUDIT AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI ...
ABDUL ZAINI
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
129
korupsi sehingga keterangan dan hasil audit akuntan publik tersebut benar-benar memiliki kekuatan yang mengikat.
SKRIPSI
HASIL AUDIT AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI ...
ABDUL ZAINI
