Ade Hari Siswanto 1, Fenni Indah Sari 1 1 Kantor Advokat Harisiswanto, Co. Jln. Kayu Manis II No. 14 Jakarta Timur

Tinjauan Yuridis Terhadap Abandonemen (Penyerahan Hak Milik Atas Benda Pertanggungan) dalam Hal Penyelesaian Klaim Asuransi Rangka Kapal (Marine Hull Insurance)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ABANDONEMEN (PENYERAHAN HAK MILIK ATAS BENDA PERTANGGUNGAN) DALAM HAL PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI RANGKA KAPAL (MARINE HULL INSURANCE) Ade Hari Siswanto1, Fenni Indah Sari1 1 Kantor Advokat Harisiswanto, Co Jln. Kayu Manis II No. 14 Jakarta Timur [email protected]

Abstract Insurance is a bilateral agreement in which the first party as an insured to pay the insurance premiums to the second party as the person who is willing to bear the losses suffered by the goods or services of value arising from the insured property. Development of marine insurance relating to the implementation of the transport or shipping is done through a sea full of marine hazards. In a sense, marine insurance is not just limited to the marine environment only, but will also include terrestrial environments and inland waters (rivers and lakes). The author uses the methods of normative research that focuses on secondary data or literature data as a primary source. From the results of research already done so authors can be concluded that the legal basis of insurance contained in the Book of Acts - Act trademark law (Commercial code), Act - Act 2 of 1992 concerning insurance undertakings. Marine insurance basically guarantees loss, damage (risk) as a result of the dangers of the sea. With the agreement of the insured's coverage then the risk is taken over by the insurer, provided that the insured must pay premiums for marine insurance. About the dangers - dangers that are borne not only limited to the hazards that occur at sea, but also about the dangers - dangers that can occur canal during transport, such as a fire hazard dipelabuhan. Basically, the insurance must have an element of the insured interests, compensation received shall be in accordance with what has been previously agreed upon closing of insurance, and payment of compensation can only be given after the loss that befell the insured. From these elements, the coverage made by the insurer and the insured would be void if the insured to speculate on the state of things - things that are not true Keywords: Abandonemen, Marine Hull Insurance, Claim

hal yang dilakukan baik menggunakan sarana pe-

Pendahuluan Negara Indonesia adalah negara kepulauan

ngangkutan laut maupun melalui sarana pengang-

yang terdiri atas beragam suku bangsa dan terdiri

kutan darat dan udara sama–sama memiliki risiko

dari beribu–ribu pulau. Untuk memudahkan hubu-

yang harus dihadapi oleh para pihak.

ngan atau interaksi antar masyarakat dari satu pulau

Sehubungan dengan itu, pada saat ini sangat

dengan pulau lainnya maka masyarakat membutuh-

dibutuhkan hadirnya perusahaan asuransi sebagai

kan sebuah sarana pengangkutan. Salah satu sarana

pengalihan risiko atas kerugian yang dapat timbul

pengangkutan yang semakin berkembang dewasa

karena terjadinya berbagai macam kejadian yang ti-

ini adalah pengangkutan laut. Pengangkutan melalui

dak terduga. Kebutuhan akan jasa perusahaan asu-

laut harus berdasarkan atas pertimbangan akan ke-

ransi juga merupakan salah satu sarana finansial da-

selamatan dan keamanan. Kapal laut mampu untuk

lam tata kehidupan ekonomi rumah tangga baik da-

melakukan pengangkutan dengan kapasitas yang le-

lam menghadapi risiko finansial yang timbul seba-

bih banyak dari pada sarana pengangkutan lainnya.

gai akibat dari risiko yang paling mendasar yaitu ri-

Namun tidak dapat dipungkiri lagi bahwa setiap

siko alamiah datangnya kematian, maupun dalam menghadapi berbagai risiko atas harta benda yang

150

Lex Jurnalica Vol. 7 No.2, April 2010


dimiliki. Hadirnya perusahaan asuransi dewasa ini /

ramalkan itu dipikul secara merata oleh mereka

akhir-akhir ini juga dirasakan oleh dunia usaha me-

yang telah tergabung.

ngingat disatu pihak terdapat berbagai risiko yang

Mollengraaff sendiri memberikan pendapat

secara dasar dan rasional dirasakan dapat meng-

yang berbeda mengenai definisi asuransi, menurut

ganggu kelangsungan kegiatan usahanya.

Mollengraaff, asuransi adalah persetujuan dengan

Setiap keputusan yang diambil manusia da-

mana satu pihak (penanggung) mengikatkan diri ke-

lam menjalani kehidupannya selalu mengandung ri-

pada pihak lain (tertanggung) untuk mengganti ke-

siko. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang

rugian yang dapat diderita oleh tertanggung karena

akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang

terjadinya suatu peristiwa yang telah ditunjuk dan

mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui terlebih da-

yang belum tentu serta kebetulan dengan mana ter-

hulu apakah hal tersebut akan terjadi dan kapan

tanggung berjanji untuk membayar premi. Menurut

akan terjadi (Radiks Purba, 1992)

Pasal 246 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang,

Risiko – risiko tersebut bersifat tidak pasti,

yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan

tidak diketahui dengan pasti apakah akan terjadi da-

adalah :

lam waktu dekat ataukah akan terjadi dikemudian

“Perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena peristiwa tak tertentu”.

hari, apabila risiko tersebut terjadi, tidak diketahui berapa kerugian yang akan ditimbulkannya secara ekonomis. Salah satu cara untuk mengalihkan risiko tersebut adalah dengan cara mengalihkan risiko (Transfer Of Risk) kepada pihak lain diluar diri

Jadi menurut Pasal 246 KUHD seorang pe-

manusia (M.Suparman, 2003). Pada saat ini pihak lain yang mampu menerima risiko dan mampu mengelola risiko tersebut adalah perusahaan asuransi. Pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi tidak terjadi begitu saja tanpa kewajiban apa–apa kepada pihak yang mengalihkan risiko. Hal tersebut harus diperjanjikan terlebih dahulu dengan apa yang disebut dengan perjanjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi, pihak yang mengalihkan risiko disebut sebagai tertanggung sedangkan pihak yang menerima risiko disebut sebagai penanggung. Menurut Robert Mehr dan Commact, Asuransi adalah alat sosial untuk mengurangi risiko, dengan menggabungkan sejumlah unit– unit yang memadai yang terkena risiko sehingga kerugian-kerugian individual mereka secara kolektif dapat diratakan. Kemudian kerugian yang dapat di-

nanggung harus bersedia menerima resiko yang dialihkan kepadanya atas suatu resiko dari sebuah kejadian yang belum pasti akan terjadi dan sebagai gantinya, Permasalahan yang sering terjadi sehubungan dengan pengangkutan laut adalah besarnya resiko yang akan dihadapi oleh pengangkut. Perusahaan Asuransi sebagai penanggung bergerak untuk menggantikan posisi tertanggung dalam mengambil alih resiko yang tadinya menjadi beban si tertanggung termasuk mengambil alih pembayaran kerugian bagi pihak ketiga atas tuntutan kerugian yang ditimbulkan pada saat kapal dioperasikan. Permasalahan yang kemudian menjadi kajian dalam penelitian ini adalah: 1. Siapakah pemegang hak milik atas benda pertanggungan terhadap klaim yang telah dibayarkan oleh perusahaan asuransi?


151


2. Bagaimana prinsip Abandonemen dalam penyelesaian klaim asuransi rangka kapal menurut

rangka kapal dengan prinsip subrogasi dalam asuransi kerugian pada umumnya.

KUHD? 3. Bagaimana perbedaan abandonemen pada asuransi rangka kapal dengan prinsip subrogasi dalam asuransi kerugian pada umumnya?

Pembahasan Pelepasan hak milik atas benda pertanggungan (abandonemen) merupakan suatu perbuatan tertanggung utuk melepaskan hak miliknya atas ben-

Dimana untuk menjawab masalah tersebut,

da pertangggungan, karena benda pertanggungan

penulis menggunakan bentuk penelitian hukum

tersebut sama sekali lenyap atau sebagian besar

yang penulis pakai adalah penelitian hukum nor-

rusak. Perbuatan pelepasan hak milik terjadi bila-

matif yang merupakan suatu metode penelitian un-

mana seorang tertanggung karena kerugian, mele-

tuk melihat efektifitas hukum dalam masyarakat de-

paskan hak miliknya atas benda pertanggungan, dan

ngan jalan melakukan studi kepustakaan. Adapun

diserahkan kepada penanggung dengan maksud un-

bahan penelitian yang penulis gunakan adalah sum-

tuk mendapatkan ganti rugi sama dengan jumlah

ber data sekunder berupa bahan kepustakaan atau

pertanggungan. Perbuatan pelepasan hak milik ini

apa yang dikenal dengan data sekunder yaitu Un-

sebenarnya berdasar atas prinsip subrogasi yang ter-

dang-Undang No 2 tahun 1992 tentang Usaha Per-

dapat pada Pasal 284 KUHD yang menetapkan

asuransian, Undang–Undang No. 17 tahun 2008

bahwa penanggung yang telah membayar ganti ke-

tentang pelayaran, MIA (Marine Insurance Act)

rugian memiliki hak yang dimiliki tertanggung ter-

1906, Kitab Undang–Undang Hukum Dagang

hadap pihak ketiga.

(KUHD). Penelitian hukum ini bersifat deskriptif-

Pada umumnya pelepasan hak milik me-

analis yaitu dengan memberikan gambaran menge-

nguntungkan pihak tertanggung, yang sudah mene-

nai suatu permasalahan serta memberikan analisa

rima ganti kerugian seluruh jumlah pertanggungan,

dari permasalahan–permasalahan yang ada. Pada

walaupun kebenaran atas kerugian yang dialaminya

dasarnya, tujuan penulis menggunakan metode

belum dapat dibuktikan. Adapun syarat dalam mela-

pendekatan yang bersifat deskriptif - analis adalah

kukan pelepasan hak milik atas benda pertang-

agar penulis dapat melakukan analisis secara terpe-

gungan adalah:

rinci atas bahan dan data kepustakaan yang terkait

a. Jumlah kerugian harus melebihi ¾ harga taksi-

dengan objek analisis.

ran benda pertanggungan pada saat pertanggu-

Adapun hasil yang diharapkan dalam pene-

ngan ditutup (Pasal 664 jo Pasal 666 KUHD)

litian ini adalah dapat mengetahui siapakah peme-

b. Jenis sebab yang menimbulkan kerugian, yaitu

gang hak milik atas benda pertanggungan terhadap

peristiwa tak tentu/evenemen. Menurut Pasal

klaim yang telah dibayarkan oleh perusahaan asu-

663 KUHD, pelepasan hak milik baru bisa dila-

ransi, kemudian mengetahui bagaimana prinsip

kukan apabila ada peristiwa:

Abandonemen dalam penyelesaian klaim asuransi

1. Kapal karam

rangka kapal menurut KUHD, juga mengetahui ba-

2. Kapal terdampar sampai hancur

gaimana perbedaan abandonemen pada asuransi 152



3. Kapal tidak dapat dipakai lagi karena kecelakaan laut

tanggung akan melakukan pelepasan hak milik atas benda pertanggungan. Pernyataan pelepasan hak mi-

4. Kapal musnah yang disebabkan oleh malapetaka laut

lik atas benda pertanggungan biasanya dilakukan oleh juru sita atau dengan menyerahkan surat per-

5. Kapal ditahan atau ditangkap oleh negara asing

nyataan pelepasan hak milik atas benda pertang-

6. Kapal ditahan oleh pemerintahan Indonesia, se-

gungan (selebihnya disebut sebagai Notice of Aban-

belum perjalanan dimulai.

donemen). Notice of Abandonemen merupakan surat yang berisi pemberitahuan bahwa tertanggung hen-

Kapal yang tidak dapat dipakai lagi, seperti

dak menyerahkan hak miliknya atas benda pertang-

yang dimaksud dalam point yang ketiga (3), tidak

gungan kepada penanggung. Dengan adanya surat

dapat dilakukan pelepasan hak milik atas benda per-

pernyataan pelepasan hak milik ini tidak bisa dika-

tanggungan, bila ternyata setelah di perbaiki, kapal

takan bahwa pelepasan hak milik atas benda per-

itu dapat berlayar kembali kecuali ongkos perbaikan

tanggungan seketika itu juga beralih dari ter-

kapal melebihi ¾ dari harga kapal yang telah di per-

tanggung kepada penanggung.

tanggungkan (Pasal 664 KUHD)

Dalam hal ini, penanggung dapat menerima

Untuk kapal yang terdampar sampai hancur

ataupun menolak surat pelepasan hak milik itu. Bila

(point 2), kapal yang ditangkap oleh negara asing

penanggung menerima pelepasan hak milik itu,maka

(point 5), dan kapal yang ditahan oleh pemerintah

pelepasan hak milik itu mengikat tanpa syarat dan

Indonesia sebelum perjalanan dimulai (angka 6),

tidak dapat dicabut kembali. Penanggung biasanya

tertanggung harus berusaha terlebih dahulu untuk

menolak pelepasan hak milik atas benda pertang-

melakukan tindakan pengambilan kembali kapalnya

gungan apabila penjualan sisa hak milik atas benda

sebelum tertanggung melepaskan hak milik atas

pertanggungan dianggap tidak menguntungkan pe-

benda pertanggungan kepada penanggung.

nanggung, dan sebaliknya apabila penjualan sisa hak

Semua biaya yang dikeluarkan oleh ter-

milik atas benda pertanggungan menguntungkan

tanggung sehubungan dengan pengabilan kembali

penanggung maka penanggung, maka penanggung

kapalnya harus diganti oleh penanggung meskipun

berhak untuk menerima pelepasan tersebut.

jumlah itu ditambah dengan jumlah kerugian yang

Bila penanggung menolak surat pelepasan

diderita tertanggung, akan melebihi jumlah pertang-

hak milik tersebut, maka penanggung memiliki ke-

gungan (Pasal 665 KUHD). Dan apabila penang-

wajiban untuk membayar jumlah pertanggungan

gung menolak permintaan pinjam biaya-biaya usaha

sepenuhnya, tetapi sisa benda pertanggungan itu

pengembalian kapal, maka tertanggung dalam hal

tetap menjadi milik tertanggung untuk penye-

ini berhak untuk melepaskan hak milik atas benda

lesaiannya. Penolakan pelepasan hak milik atas ben-

pertanggungan dan berhak untuk memperoleh peng-

da pertanggungan dapat terjadi apabila penanggung

gantian kerugian atas seluruh jumlah pertang-

berpendapat bahwa sisa benda pertanggungan terse-

gungan, hal ini terdapat pada Pasal 665 KUHD.

but dianggap tidak bisa memberikan keuntungan ke-

Tertanggung diberikan waktu 3 bulan untuk

pada penanggung.

memberitahukan kepada penanggung bahwa terLex Jurnalica Vol. 7 No.2, April 2010

153


Notice of Abandonemen merupakan surat pelepasan hak milik atas benda pertanggungan yang sifatnya

3. Survey report c. Untuk kapal dan barang

adalah sebagai pemberitahuan dari tertanggung ke-

1. Polis asli

pada penanggung untuk menyerahkan hak milik-

2. Letter of subrogation bila diperlukan.

nya,jika sisa dari benda pertanggungan itu masih ada dan bisa dimiliki. Intinya jika benda pertang-

Berbeda dengan notice of abandonemen

gungan berada dalam kondisi Actual total loss, ma-

yang baru akan terbit bila kondisi dari benda per-

ka surat pelepasan hak milik tersebut tidak diperlu-

tanggungan berada dalam constructive total loss se-

kan lagi. Akan tetapi, apabila benda pertanggungan

hingga penanggung masih bisa memperoleh keun-

berada dalam kondisi constructive total loss maka

tungan dari sisa benda pertanggungan. Letter of

surat pelepasan hak milik ini sangat diperlukan

subrogation biasanya baru muncul apabila penang-

sekali oleh penanggung yang ingin menghadapi pi-

gung setelah melakukan penjualan terhadap sisa

hak ketiga pada waktu penanggung akan menjual

benda pertanggungan dan untuk berurusan dengan

sisa benda pertanggungan.

pihak ketiga, maka letter of subrogation baru bisa

Jadi dalam hal ini, tertanggung dapat mele-

terbit. Berbeda dengan prinsip Abandonemen, prin-

paskan hak miliknya atas benda pertanggungan apa-

sip subrogasi berlaku secara otomatis, jadi setelah

bila benda pertanggungan tersebut berada dalam

penanggung memberikan biaya penggantian keru-

kondisi constructive total loss dimana penanggung

gian kepada tertanggung, maka secara otomatis hak

masih bisa memperoleh keuntungan dari sisa benda

milik atas benda pertanggungan beralih kepada

pertanggungan tersebut.pelepasan hak milik dilaku-

tertanggung segera setelah tertanggung memperoleh

kan oleh tertanggung dengan menyerahkan Notice

pembayaran dari penanggung.

of Abandonemen atau surat pelepasan hak milik atas

Menurut Pasal 284 KUHD, Bila seorang pe-

benda pertanggungan. Selain Notice of Abandone-

nanggung telah membayar ganti rugi kerugian kepa-

men, tertanggung juga harus menyerahkan doku-

da tertanggung secara penuh, maka dia menggan-

men–dokumen pelengkap lainnya sebelum melaku-

tikan posisi tertanggung dalam segala hak yang

kan proses pelepasan hak milik tersebut. Adapun

diperolehnya terhadap pihak ketiga, sehubungan de-

dokumen khusus yang harus di lengkapi oleh ter-

ngan timbulnya kerugian itu, dalam hal itu, ter-

tanggung adalah sebagai berikut:

tanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan

a. Untuk kapal

yang dapat merugikan hak penanggung terhadap pi-

1. Tertanggung harus menyerahkan laporan

hak ketiga. Pasal 284 memiliki hubungan yang erat

terjadinya peristiwa tak tentu yang disahkan

dengan Pasal 678 KUHD yang berbunyi :

oleh syahbandar pelabuhan.

“apabila pelepasan hak milik itu telah dilakukan menurut undang–undang, maka benda pertanggungan menjadi milik penanggung sejak hari pelepasan hak milik itu diberitahukan kepada penanggung, dengan tidak mengurangi bagian tertanggung terhadap bagian yang tidak dipertanggungkan”.

2. Sertifikat laik laut 3. Sertifikat izin berlayar b. Untuk barang 1. Bill of Lading 2. Shipping invoice 154



Letter of subrogation diperlukan bila ada kemung-

Pertanggungan laut mengandung risiko ke-

kinan untuk menuntut pihak ketiga yang menyebab-

rugian yang tergolong cukup besar jika dibanding-

kan timbulnya kerugian, berbeda dengan surat pele-

kan dengan asuransi kerugian pada umumnya. Peru-

pasan hak milik (Notice of Abandonemen), yang di-

sahaan asuransi dalam hal ini bersedia untuk mem-

perlukan bila kondisi benda pertanggungan cons-

berikan penggantian kerugian berupa kompensasi

tructive total loss yaitu kerusakan sepenuhnya yang

kepada pihak tertanggung atas kerugian yang

memiliki sisa. Tetapi bila ada actual total loss,

dialami oleh tertanggung. Pihak tertanggung juga

maka surat pelepasan hak milik tidak diperlukan ka-

dibebankan dengan kewajiban untuk membayar pre-

rena benda pertanggungan lenyap sekali sehingga ti-

mi tujuannya adalah agar pihak penanggung tidak

dak memiliki sisa sedikit pun untuk memberikan

menanggung kerugian untuk yang kedua kalinya pa-

keuntungan kepada penanggung.

da satu objek pertanggungan yang sama. Pada setiap asuransi kerugian, dikenal se-

Pemegang Hak Milik Atas Benda Pertanggu-

buah prinsip subrogasi yang berarti pergantian kedu-

ngan yang Telah Dibayarkan Oleh Perusa-

dukan tertanggung oleh penanggung terhadap pihak

haan Asuransi.

ketiga. Subrogasi menjamin berlakunya asas kese-

Tidak semua resiko dapat diasuransikan dan

imbangan dalam asuransi. Subrogasi terbatas pada

tidak semua orang bisa mendapatkan polis asuransi.

hak atas ganti kerugian akibat evenemen yang men-

Ada syarat–syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh

jadi tanggungan penanggung. Pada dasarnya subro-

tertanggung dan resiko agar perusahaan asuransi

gasi pada asuransi ditentukan oleh undang–undang

dapat menerbitkan polis asuransi. Perjalanan sebuah

(Suwarna, 2007) Tujuan dari hal ini adalah untuk

kontrak asuransi akan diatur oleh prinsip–prinsip

mencegah ganti rugi ganda dari penanggung kepada

asuransi, dan prinsip ini pula yang akan memastikan

tertanggung dan juga untuk mencegah pihak ketiga

keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi ter-

terbebas dari kewajibannya. Prinsip subrogasi yang

tanggung dengan perusahaan asuransi yang ber-

dimaksud terdapat dalam Pasal 284 KUHD, yang

gerak sebagai penanggung. Dengan kata lain, prin-

berbunyi :

sip asuransi akan memastikan bahwa kontrak asuransi adalah kontrak yang fair bagi para pihak yang terlibat. Pada dasarnya Objek pertanggungan terdiri dari benda, hak/kepentingan atas benda yang dija-

“seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang telah dipertanggungkan, menggantikan sitertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang–orang ketiga berhubungan dengan penerbitan kerugian tersebut, dan sitertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak sipenanggung terhadap orang–orang ketiga itu”.

dikan objek pertanggungan serta premi dan pemberian ganti rugi kepada tertanggung sebagai bentuk

Jadi subrogasi menurut Pasal 284 KUHD

pemenuhan janji bagi penanggung kepada tertang-

adalah penanggung memiliki hak untuk menuntut

gung. Dalam hal pertanggungan laut, objek pertang-

pihak ketiga dan hak tersebut timbul karena adanya

gungan dapat berupa kapal, barang muatan dan

perbuatan hukum yang disebabkan oleh pihak ke-

uang tambang.

tiga. Dengan menyingkapi pokok permasalahan pertama yang terdapat pada Bab I, tentang siapa yang Lex Jurnalica Vol. 7 No.2, April 2010

155


menjadi pemegang hak milik atas benda pertang-

yang memberikan hak kepada penanggung untuk

gungan yang mana klaim atau biaya ganti rugi telah

menjadi pemilik atas benda pertanggungan tersebut.

dibayarkan oleh penanggung maka dapatlah dijelas-

Dalam hal asuransi laut, maka tertanggung

kan bahwa yang menjadi pemegang hak milik atas

terlebih dahulu haruslah mengajukan pelepasan hak

objek pertanggungan tersebut jika dikaitkan dengan

milik atas benda pertanggungan bila mana benda

Pasal 284 KUHD adalah penanggung. Karena da-

pertanggunga tersebut masih memiliki sisa dan bera-

lam hal ini, penanggung telah memenuhi kewajiban/

da dalam kondisi constructive total loss. Pelepasan

prestasinya untuk memberikan penggantian kepada

hak milik tidak bisa berlaku secara otomatis seperti

tertanggung jika dikemudian hari tertanggung me-

prinsip subrogasi yang terdapat pada asuransi keru-

ngalami kerugian yang disebabkan oleh suatu peris-

gian pada umumnya. Tertanggung dalam hal ini ha-

tiwa yang tidak pasti. Setiap asuransi kerugian me-

rus menunggu jawaban dari penanggung apakah pe-

miliki klausul yang mencakup tentang prinsip sub-

nanggung akan menerima pelepasan hak milik atau

rogasi, yang mana dalam hal ini prinsip subrogasi

menolak pelepasan hak milik, jika penanggung me-

tersebut dapat beralih secara otomatis seketika se-

nerima pelepasan hak milik maka penanggung yang

telah penanggung telah memberikan ganti rugi ke-

akan menjadi pemegang hak milik atas benda per-

pada tertanggung.

tanggungan segera setelah penanggung memenuhi

Akan tetapi didalam pertanggungan laut, hak milik atas benda pertanggungan yang telah di-

kewajibannya untuk memberikan biaya ganti rugi atas peristiwa tak tentu kepada tertanggung.

bayarkan tidak dapat berlaku otomatis, dalam per-

Sedangkan apabila penanggung menolak

tanggungan laut, proses pelepasan atau penyerahan

pelepasan hak milik, maka tertanggung hanya ber-

hak milik atas benda pertanggungan disebut dengan

hak memperoleh biaya ganti ruginya saja, dan untuk

abandonemen yang berarti tertanggung harus mem-

hak milik atas benda pertanggungan tetap menjadi

buat sebuah pernyataan peralihan hak milik kepada

hak tertanggung, dan tertanggung harus melakukan

penanggung. Dalam hal ini, Penanggung hanya me-

upaya pengangkatan kapal kembali (bila kapal ter-

miliki jawaban untuk menerima atau menolak objek

sebut tenggelam) dengan biaya tertanggung sendiri.

pertanggungan tanpa adanya syarat yang akan dibe-

Didalam Pasal 203 Undang–Undang No.17 tahun

rikan kepada tertanggung sebagai pemenuhan pele-

2008 tentang Pelayaran disebutkan bahwa pemilik

pasan hak milik tersebut.

kapal wajib menyingkirkan kerangka kapal dan

Jadi, untuk menjawab permasalahan per-

muatannya yang mengganggu keselamatan dan kea-

tama dari penelitian ini adalah dapat ditarik ke-

manan pelayaran, dalam hal apabila pemilik kapal

simpulan bahwa yang menjadi pemilik atas objek

belum melaksanakan kewajibannya maka pemerin-

pertanggungan yang mana biaya ganti rugi telah di-

tah wajib mengangkat, menyingkirkan atau meng-

bayarkan oleh perusahaan asuransi kepada ter-

hancurkan seluruh atau sebagian dari kerangka ka-

tanggung adalah penanggung itu sendiri yang dalam

pal dan/atau muatannya atas biaya pemilik. Oleh

hal ini perusahaan asuransi yang telah ditegaskan

karena itu jika, pemilik kapal tidak mengasuransikan

melalui Pasal 284 KUHD, dimana pasal tersebut

kapalnya maka tanggung jawab hukum untuk me-

memberikan penjelasan mengenai prinsip subrogasi

lakukan pengangkatan kembali kapal dibebankan

156



kepada pemilik kapal atas biaya sediri dan jika pe-

Kata abandonemen dapat berarti menyerah-

milik kapal tidak memenuhi kewajibannya maka,

kan atau meninggalkan, maka dalam asuransi laut,

pemerintah atas biaya pemilik harus segera melaku-

abandonemen itu baru terjadi apabila pemilik barang

kan upaya penyelamatan, dan atau pengangkatan

memilih dua alternatif yaitu menerima kapal yang

kapal kembali ke permukaan laut.

baru dengan memperbaiki kapal yang rusak akibat bahaya laut atau dengan memperoleh ganti rugi

Prinsip Abandonemen Dalam Penyelesaian

(harga kapal) seluruhnya pada saat bahaya laut ber-

Klaim Asuransi Rangka Kapal

akhir. Suatu abandonemen dapat diterima apabila

Apabila dirinci, kerugian atas barang dibedakan kedalam partial loss dan total loss. Partial loss merupakan kerusakan atau kerugian sebagian dari seluruh barang yang di pertanggungkan akibat suatu peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan total loss merupakan kerugian / kehilangan dan / atau kerusakan secara keseluruhan yang dibedakan menjadi kerugian sebagian namun menghilangkan sifat ben-

terpenuhinya Pasal 663 KUHD yang menyatakan bahwa: “kapal dan barang yang dipertanggungkan dapat diserahkan untuk memperoleh ganti rugi penuh pada penanggung atau terserah padanya dalam hal–hal kecelakaan kapal, kandas dengan kehancuran, tidak dapat digunakan karena kerusakan akibat kecelakaan laut, tenggelam atau busuk karena kecelakaan laut, penahanan oleh negara asing, penahanan oleh pemerintah Indonesia setelah pelayaran dimulai”.

da dan kerugian sebagian apabila di perbaiki atau diselamatkan perongkosan biaya diperkirakan sama dengan harga barang atau lebih besar dari harga barang. Terhadap kerusakan sebagian itu tidak sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan asuransi yang bergerak sebagai penanggung melainkan hanya kerusakan atau kerugian tertentu. Terhadap kerugian yang timbul secara keseluruhan menjadi tanggung hawab perusahaan asuransi dan mewajibkan pihak tertanggung untuk memberikan laporan atau pem-

Pelepasan hak milik baru terjadi apabila kerugian itu dirasa begitu besar nilainya lebih dari ¾ harga taksiran pada saat pertanggungan ditutup (Pasal 664 dan Pasal 666 KUHD). Beberapa syarat tentang kemungkinan diadakannya pelepasan hak milik diantaranya : 1. Jumlah kerugian melebihi ¾ jumlah harga taksiran. 2. Jenis atau sebab yang menimbulkan kerugian yakni peristiwa tidak tentu.

beritahuan tentang pelepasan (abandonemen) hak milik atas benda pertanggungan tersebut kepada penanggung. Abandonemen adalah suatu bukti pernyataan yang diberikan oleh tertanggung (Assured) kepada penanggung (Insurer), dalam mana tertanggung menyatakan agar benda yang dipertanggungkannya itu yang pada waktu kena atau tidak kena bahaya–bahaya laut, menerima sejumlah harga yang sebanding dengan harga barang tersebut tanpa syarat dari penanggung (Herman, 1980)

Menurut Pasal 663 KUHD pelepasan hak milik baru dapat dilakukan bila ada peristiwa: a. Kapal karam. b. Kapal terdampar sampai hancur. c. Kapal tidak dapat dipakai lagi karena kecelakaan laut. d. Kapal musnah. e. Kapal ditangkap atau ditahan oleh negara asing. f. Kapal ditangkap oleh pemerintahan RI sebelum perjalanan kapal dimulai.


157


Pada dasarnya, tertanggung baru akan menyatakan

penanggung akan menujuk seorang adjuster (juru

abandonemen yang diajukan kepada penanggung,

taksir) yang bertugas sebagai ahli untuk mengiden-

apabila kapal milik tersebut pada pendapatnya ter-

tifikasi jenis kerugian yang dialami oleh tertanggung

lalu repot untuk mengadakan perbaikan, atau jika

apakah kerugian tersebut benar–benar kerugian yang

perbaikan nantinya dilakukan akan menimbulkan

ditanggung oleh perusahaan asuransi, dan apabila

biaya yang demikian besarnya hingga dapat melam-

dalam hal terdapat kapal yang benar–benar tidak

paui harga kapal barunya, sehingga dengan demi-

bisa dilakukan perbaikan atau bahkan kapal tersebut

kian ia memilih untuk menjualnya atau memintakan

tenggelam atau kandas sehingga nilai guna atas ka-

kepada penanggung agar harga kapal tersebut diba-

pal tersebut tidak bisa berfungsi lagi maka dari pi-

yarkan kepadanya dengan nilai pada saat berakhir-

hak tertanggung dapat mengajukan permohonan

nya bahaya – bahaya laut.

pernyerahan hak milik kepada penanggung.

Keinginan tertanggung untuk melepaskan

Akan tetapi tidak selamanya penanggung

hak miliknya harus diberitahukan kepada penang-

akan menerima permohonan hak milik tersebut, se-

gung dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah

muanya bergantung kepada apakah pada saat dila-

lampaunya waktu yang tersebut dalam Pasal 667

kukan pengangkatan atas bangkai kapal atau dilaku-

KUHD yaitu adapun jangka waktu tersebut sebagai

kan penyelamatan terhadap kapal, kapal tersebut

berikut: 6 (enam) bulan untuk pelayaran dalam wi-

masih bisa menghasilkan keuntungan maka penang-

layah Indonesia, 12 bulan bagi pelayaran antara

gung akan menerima permohonan pelepasan hak

Indonesia dengan pantai selatan benua Asia atau

milik tersebut akan tetapi penanggung juga berhak

pantai timur benua Afrika, 18 bulan bagi pelayaran

untuk menolak pelepasan hak milik jika penanggung

antara Indonesia dengan pulau–pulau lain yang be-

merasa dan memiliki pertimbangan bahwa biaya pe-

rada di seluruh dunia. Dalam Notice Of Abandone-

nyelamatan atau pengangkatan kembali bangkai ka-

men yang berisi pemberitahuan bahwa tertanggung

pal membutuhkan biaya yang lebih besar dari pada

hendak menyerahkan hak miliknya. Dalam hal ini

biaya ganti rugi yang diberikan penanggung kepada

penanggung dapat menerima atau menolak surat

tertanggung yang akan mengakibatkan penanggung

pelepasan ini, tapi bila diterima maka penanggung

mengalami kerugian ganda atas pembayaran klaim

tidak dapat mencabut kembali. Pelepasan hak milik

tersebut.

tidak boleh dicabut dan tidak boleh bersyarat begitu pula tidak boleh untuk sebagian (Pasal 667 (1)

Perbedaan Abandonemen Pada Asuransi

KUHD).

Rangka Kapal dengan Prinsip Subrogasi pa-

Dikaitkan dengan pokok permasalahan no-

da Asuransi Kerugian Pada Umumnya

mor dua (2) tentang prinsip abandonemen dalam hal

Prinsip abandonemen berbeda dengan prin-

penyelesaian klaim asuransi rangka kapal, maka da-

sip subrogasi yang terdapat dalam asuransi kerugian

patlah disimpulkan bahwa tertanggung pada saat

pada umumnya, Dalam asuransi kerugian pada

mengalami kerugian atas risiko dalam hal evenemen

umumnya, apabila tertanggung telah mendapatkan

haruslah memberitahukan kepada penanggung me-

hak ganti kerugian dari penanggung, dia tidak boleh

ngenai kerugian yang dialaminya dan dari pihak

lagi mendapatkan hak dari pihak ketiga yang telah

158



menimbulkan kerugian itu. Hak terhadap pihak ke-

menerima pelapasan hak milik tersebut. Jadi, jika

tiga itu beralih kepada penanggung yang telah me-

dikaitkan dengan permasalahan dapatlah disimpul-

menuhi ganti kerugian kepada tertanggung. Keten-

kan bahwa prinsip abandonemen dalam asuransi

tuan ini bertujuan untuk mencegah jangan sampai

rangka kapal berbeda dengan prinsip subrogasi pada

terjadi bahwa tertanggung memperoleh ganti keru-

asuransi kerugian pada umumnya. Adapun perbe-

gian berlipat ganda, yang dianggap bertentangan de-

daan yang dimaksud adalah jika pada prinsip sub-

ngan asas keseimbangan atau memperkaya diri

rogasi, pelepasan hak milik atas benda pertang-

tanpa hak. Asas ini dipegang teguh dalam hukum

gungan milik tertanggung beralih secara otomatis

asuransi. Pada setiap asuransi kerugian mencakup

kepada penanggung segera setalah tertanggung

sebuah prinsip subrogasi yaitu sebuah prinsip peng-

memperoleh pembayaran dari penanggung atas ke-

gantian kedudukan, dimana dalam hal ini penang-

rugian yang dialaminya meskipun tertanggung tidak

gung berhak untuk menggantikan tertanggung ter-

menyerahkan notice of subrogation yaitu surat per-

hadap segala hak yang dimilikinya termasuk hak

mohonan penyerahan hak milik yang diajukan oleh

untuk menuntut pihak ketiga apabila tertanggung

tertanggung. Seperti yang terdapat didalam Pasal

telah mendapatkan penggantian seluruhnya atas ke-

284 jo 678 KUHD, maka penanggung memiliki hak

rugian yang dialami oleh tertanggung.

untuk menuntut kepada pihak ketiga yang menye-

Peralihan hak tersebut berlaku secara oto-

babkan kerugian bagi pihak tertanggung, untuk itu

matis tanpa harus diberikan letter of subrogation

letter of subrogation diperlukan apabila ada ke-

terlebih dahulu sedangkan abandonemen tidak ber-

mungkinan untuk menuntut pihak ketiga yang me-

laku secara otomatis. Dalam hal abandonemen,

nyebabkan timbulnya kerugian.

tertanggung harus menyerahkan letter of abandone-

Sedangkan prinsip abandonemen pada asu-

men terlebih dahulu kepada penanggung untuk me-

ransi rangka kapal, hak milik atas benda pertang-

ngambil alih sisa barang yang menjadi milik si ter-

gungan tidak dapat berlaku secara otomatis, tertang-

tanggung sebelumnya terhitung 3 (tiga) bulan sejak

gung harus mengajukan pernyataan berupa permo-

tertanggung mengalami kerugian yang dideritanya.

honan penyerahan hak milik atas benda pertang-

Pada prakteknya, abandonemen dilakukan oleh ter-

gungan yang ditandai dengan adanya notice of aban-

tanggung apabila terjadi total loss khususnya pada

donemen dari tertanggung kepada penanggung, dan

constructive total loss yaitu kerugian yang disebab-

dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut,

kan oleh rusak sedemikian rupa sehingga benda per-

penanggung memiliki hak untuk menerima atau me-

tanggungan tidak menguntungkan lagi bagi tertang-

nolak permohonan penyerahan hak milik tersebut.

gung.

Apabila penanggung menerima pelepasan hak milik Dalam hal constructive total loss pelepasan

tersebut maka penanggung menjadi pemegang hak

hak milik ini sangat penting bagi penanggung yang

milik atas sisa dari benda pertanggungan, penang-

akan melakukan perbuatan selanjutnya terhadap sisa

gung juga memiliki hak untuk menuntuk pihak ke-

benda pertanggungan yang diserahkan. Karena pe-

tiga yang menyebabkan terjadinya kerugian terse-

nanggung harus memperhitungkan kerugian dan ke-

but. Jika penanggung menolak pelapasan hak milik

untungan yang akan didapat apabila penanggung

atas benda pertanggungan tersebut, maka tertang-


159


gung hanya berhak untuk memperoleh pembayaran

didapat oleh satu pihak atas objek pertanggungan

ganti rugi dari tertanggung, sedangkan untuk hak

yang sama serta untuk mencegah pihak ketiga lalai

milik atas benda pertanggungan tetap menjadi hak

dalam melaksanakan kewajibannya yang telah me-

dari si tertanggung termasuk hak untuk menuntut

nimbulkan kerugian bagi si tertanggung. Pada bab

pihak ketiga. Untuk bangkai kapal (misalnya kapal

sebelumnya telah dijelaskan bahwa prinsip aban-

tenggelam) maka tertanggung harus segera melaku-

donemen dalam asuransi rangka kapal adalah untuk

kan tindakan pengangkatan kembali bangkai kapal

kerugian yang berada dalam kondisi total loss baik

kepermukaan laut.

itu actual total loss maupun constructive total loss. Tertanggung baru akan menyerahkan hak miliknya apabila tertanggung merasa biaya perbai-

Kesimpulan Dari uraian di atas, maka dapat ditarik ke-

kan atau penyelamatan yang dilakukan terlalu besar

simpulan yaitu asuransi merupakan persetujuan ter-

sampai melebihi harga kapal yang baru. Adapun

tentu untuk mencapai suatu pemufakatan antara dua

perbedaan antara prinsip abandonemen pada asuran-

pihak atau lebih atau lebih dengan maksud untuk

si rangka kapal dengan prinsip subrogasi pada asu-

mencapai suatu tujuan tertentu. Asuransi merupakan

ransi kerugian pada umumnya adalah pada prinsip

perjanjian timbal balik yang berarti masing – ma-

abandonemen, tertanggung harus mengajukan per-

sing pihak berjanji untuk melakukan sesuatu bagi

mohonan penyerahan hak milik atas benda pertang-

pihak lain, pihak tertanggung berjanji untuk mem-

gungan kepada penanggung dalam bentuk notice of

berikan premi dan pihak penanggung berjanji untuk

abandonemen, penanggung berhak untuk menolak

memberikan ganti rugi jika terjadi peristiwa yang

penyerahan hak milik atau menerima penyerahan

diperjanjikan tersebut.

hak milik dengan catatan bahwa penerimaan hak mi-

Asuransi jiwa menurut undang–undang

lik tersebut harus bebas dari syarat. Sedangkan pada

No.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah

prinsip subrogasi pada asuransi kerugian pada

usaha penanggulangan resiko yang dikaitkan de-

umumnya, penyerahan hak milik berlaku secara oto-

ngan hidup dan matinya seseorang yang dipertang-

matis, setelah perusahaan asuransi (penanggung)

gungkan tersebut. Sedangkan menurut Pasal 246

memberikan ganti rugi kepada tertanggung tanpa

KUHD, asuransi adalah perjanjian timbal balik an-

harus menyerahkan notice of subrogation, notice of

tara penanggung dengan tertanggung untuk mem-

subrogation baru di perlukan apabila ada hak

berikan suatu prestasi atas kerugian yang dialami

menuntut bagi pihak ketiga.

karena suatu peristiwa yang tak tentu. Dalam hal penyerahan hak milik atas benda pertanggungan dalam hal penyelesaian klaim asu-

Daftar Pustaka Abdulkadir

Muhammad,

“Hukum

Asuransi

ransi rangka kapal, dapat disimpulkan bahwa pemi-

Indonesia”, Citra Aditia Bakti, Bandung,

lik atas objek pertanggungan yang biaya kerugian-

2006.

nya telah dibayarkan oleh perusahaan asuransi adalah pihak penanggung itu sendiri karena undang–

H.M.N Purwosutjipto, “Hukum Pertanggungan”, Cet.2, Djambatan, Jakarta, 1986.

undang melarang adanya keuntungan kedua yang 160



Hartono, Sri Rejeki, “Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi”, Cet.4, Sinar Grafika,

1992. L.N No.13 tahun 1992, TLN No. 3467 Kitab Undang – Undang Hukum dagang

Jakarta, 2001. Herman Darmawi, “Manajemen Asuransi”, cet.4, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

Mashudi, dkk, “Hukum Asuransi”, CV. Mandar Maju, Bandung, 1995.

Indonesia, Keputusan Mentri Keuangan Republik

Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, “Hukum

Indonesia No. 422/KMK.06/2003 tentang

Asuransi Indonesia”, Bina Aksara, Jakarta,

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asu-

1998.

ransi dan Perusahaan Reasuransi. _________, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. PP No.30 tahun 2008. L.N No.79 Tahun 2008, TLN. No.4856

Radiks Purba, “Memahami Asuransi di Indonesia”, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1992. Sastrawidjaja, M Suparman, “Aspek – Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga”, PT.

_________, Undang – Undang tentang Pelayaran. Undang – Undang no. 17 tahun 2008. L.N No.64 tahun 2008, TLN. No. 4849. _________, Undang – Undang tentang Usaha Perasuransian. Undang – Undang No.2 tahun

Alumni, Bandung, 2003. Suwarna, “Pengantar Asuransi Rangka kapal”, PT. Reindo, Jakarta, 2007. Wirjono

Prodjodikoro,

“Hukum

Asuransi

di

Indonesia”, PT Intermasa, Jakarta, 1986.


161

Ade Hari Siswanto 1, Fenni Indah Sari 1 1 Kantor Advokat Harisiswanto, Co. Jln. Kayu Manis II No. 14 Jakarta Timur

Recommend Documents