ACDPINDONESIA
Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership
Risalah Kebijakan Mei 2017
PRAKTIK-PRAKTIK EFEKTIF REFORMASI KURIKULUM DI ASIA
cc
Pengantar
cc
Keadilan sosial dan Kesetaraan
cc
Pendahuluan
cc
Mekanisme Transisi untuk Reformasi Kurikulum
cc
Pendorong Perubahan
cc
Kesimpulan
cc
Kurikulum sebagai Visi Bersama
Foto : BKLM MoEC
1
ACDPINDONESIA
Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership
PENGANTAR tahun-tahun pertama untuk memerangi buta huruf dan memberikan pengetahuan dasar.
Sebagai bagian dari kegiatan proyek ACDP 051: Reformasi Kurikulum, Australian Council for Educational Research (ACER) menyelenggarakan konferensi internasional interaktif satu hari tentang reformasi kurikulum di Asia. Tujuan utama konferensi ini adalah untuk menyediakan sebuah forum bagi para pendidik, pengembang kurikulum dan pembuat kebijakan Indonesia untuk belajar tentang pengalaman reformasi kurikulum di tiga negara di kawasan yang sama dengan tujuan membangun kapasitas untuk reformasi dan inovasi di Indonesia. Pakar pendidikan dari Filipina, India dan Korea Selatan diundang untuk mendiskusikan proses dan strategi reformasi kurikulum mereka belum lama ini.
Dr. Anita Rampal, Guru Besar Pendidikan Universitas Delhi, memberikan gambaran umum tentang proses reformasi kurikulum di India, menempatkannya dalam konteks global “pendidikan untuk semua” dan kebutuhan untuk membuat kurikulum untuk abad ke-21. Prof. Rampal mengkaji tantangan-tantangan utama sistem pendidikan India selama beberapa dekade terakhir dalam usaha mereka memberikan pendidikan yang berkualitas dan merata kepada beragam populasi dan menghubungkan tantangan-tantangan tersebut dengan isu serupa yang telah muncul di Indonesia.
Dr. Dina Ocampo, Kepala Dinas Kurikulum dan Pengajaran, Departemen Pendidikan, Filipina memberikan gambaran umum tentang strategi yang digunakan selama proses reformasi terbesar dalam sejarah Filipina - transisi ke Pendidikan Dasar K-12. Dr. Ocampo menekankan tingkat perencanaan, konsultasi dan persiapan yang dilakukan Departemen Pendidikan untuk mengubah sistem pendidikan di seluruh kepulauan dengan keanekaragamannya. Dia menyoroti penggunaan bahasa ibu dalam pengajaran pada
Dr. Jung Duk Ohn, seorang Associate Professor di Gyeongin National University of Education (University Pendidikan Nasional Gyeongin), Korea Selatan, mengeksplorasi kekuatan pendorong di balik kebutuhan akan reformasi kurikulum di Korea Selatan, dan menekankan pendekatan sistematis dan kolaboratif yang dipergunakan oleh pemerintah untuk memperbarui Kurikulum guna membekali siswa memenuhi tuntutan teknologi abad ke-21 yang kompleks.
Foto : BKLM MoEC
2
ACDPINDONESIA
Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership
PENDAHULUAN
PENDORONG PERUBAHAN
Hal utama dalam sistem pendidikan suatu negara adalah kurikulum sebagai dokumen publik yang sangat terlihat, yang menentukan tujuan, standar, tujuan pembelajaran, dan praktik pembelajaran yang digunakan di sekolah setiap hari. Indonesia sedang dalam proses merevisi dan menerapkan kurikulum nasional untuk sekolah dasar dan menengah yang dikenal dengan Kurikulum 2013 atau, K13, dan Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) memimpin proses tersebut. Pada tahun 2016, sebuah Tinjauan Cepat tentang K13 menghasilkan serangkaian saran untuk merevisi materi dan kebijakan pelaksanaannya. Pada tahun 2017, sebuah proyek kolaboratif antara Puskurbuk dan Kemitraan Pengembangan Analitik dan Kapasitas atau Analytical and Capacity Development Partnership, ACDP, menghasilkan analisis K13 yang lebih dalam, penciptaan alat untuk monitoring dan evaluasi, rancangan sampel rencana pelaksanaan pembelajaran, dan pertimbangan tentang model-model kurikulum nasional lainnya. Puncak acara dalam proyek ini adalah konferensi satu hari yang dirancang sebagai forum untuk memahami bagaimana reformasi kurikulum di Indonesia sesuai dengan pola perubahan global dan regional.
Ada banyak kekuatan pendorong untuk perubahan kurikulum dalam reformasi nasional termasuk keselarasan dengan nilai-nilai politik dan budaya, tanggapan terhadap teknologi baru, upaya membangun kapasitas ekonomi, dan peningkatan pedagogik untuk meningkatkan pembelajaran mendalam siswa dan motivasi yang berkelanjutan. Dr. Ohn mencatat bahwa kekuatan pendorong di Korea Selatan antara lain adalah: cc
Kebutuhan peserta didik untuk berkontribusi pada masyarakat yang cepat berubah dengan teknologi terpadu,
cc
Mengubah kurikulum yang “sedalam satu inci dan selebar satu mil”,
cc
Penekanan pada pembelajaran yang bermakna untuk membangun kepercayaan dan kegembiraan siswa dalam belajar, dan
cc
Kebutuhan untuk mencerminkan tren global dalam desain kurikulum dan temuan-temuan dari psikologi kognitif.
Dr. Ocampo mengatakan bahwa kekuatan pendorong untuk reformasi kurikulum di Filipina mencakup keadilan sosial, pendidikan berkualitas tinggi untuk semua siswa, dan memberikan pendidikan untuk memelihara berbagai jalur karir. Menurut Dr. Anita Rampal, India menyesuaikan kurikulum nasional dengan kemajuan teknologi dan tuntutan perubahan yang cepat di dunia kerja. Semua pendorong ini mencerminkan usaha untuk memberi siswa kesempatan untuk belajar sepenuh potensi mereka, agar tumbuh sebagai warga negara yang utuh, dan siap untuk bekerja dalam konteks yang berubah dengan cepat. Kekuatan yang sama telah mempengaruhi inovasi kurikulum di Indonesia. Memang, para pembicara sepakat bahwa kurikulum di setiap negara dimodifikasi dan disesuaikan dalam siklus yang teratur dengan tuntutan masyarakat lokal yang berubah-ubah, dan bahwa kurikulum tidak pernah stabil, namun selalu responsif terhadap kekuatan politik, ekonomi, dan budaya.
KURIKULUM SEBAGAI VISI BERSAMA Banyak negara menganggap kurikulum sebagai ungkapan mendasar dari nilai-nilai nasional dan aspirasi pendidikan serta stimulus untuk membangun warisan budaya dan identitas nasional siswa. Dr. Dina Ocampo berbagi visi Filipina tentang pendidikan untuk menghasilkan pembelajar seumur hidup yang dipersenjatai dengan kemampuan untuk mencapai potensi maksimal dan menyadari nilai-nilai Foto : BKLM MoEC
3
ACDPINDONESIA
Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership
KEADILAN SOSIAL DAN KESETARAAN
yang akan membantu mereka untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa. Dr. Jung Duk Ohn menjelaskan bahwa Korea Selatan bertujuan untuk mengembangkan pembelajar yang kreatif dan utuh serta mendorong kegembiraan belajar. Dr. Rampal mendukung penggunaan “pedagogi yang responsif secara budaya” dalam menyusun kurikulum yang disesuaikan dengan konteks dan kehidupan siswa yang beragam. Tujuan-tujuan ini sesuai dengan tujuan Indonesia untuk menghasilkan siswa dengan karakter moral, kepercayaan agama, dan kewarganegaraan untuk berkontribusi pada masyarakat Indonesia. Perkembangan holistik anak-anak, selain prestasi akademik dan persiapan karir, merupakan tujuan pendidikan yang serupa di banyak negara Asia.
Kurikulum aspirasi di banyak negara, seperti K13 di Indonesia, menekankan tema keadilan sosial, kesetaraan, dan akses lintas negara dengan beragam warga negara. Filipina, misalnya, telah merumuskan dokumen visi-misinilai inti yang menyatakan visi Departemen Pendidikan. Salah satu fitur dari visi ini adalah tujuan ambisius untuk menyediakan kurikulum dalam bahasa ibu sehingga anakanak dapat beralih dari K-3 dalam bahasa yang mereka gunakan di rumah dengan bahasa utama yang digunakan di sekolah. Kurikulum telah diterjemahkan ke dalam 19 bahasa ibu, dan rencananya akan ada terjemahan tambahan ke hampir 100 bahasa ibu yang digunakan di seluruh Filipina. Hal ini memungkinkan anak-anak untuk diajar dan dinilai dalam bahasa ibu mereka sampai kelas 3 ketika pengajaran diberikan terutama dalam bahasa Filipina dan Inggris. Bahasa yang beragam di seluruh Indonesia menyebabkan rangkaian masalah yang serupa, namun kurikulum baru K13 belum memasukkan bahasa ibu.
Di banyak negara Asia, kurikulum baru berfokus pada kompetensi dasar dalam semua disiplin ilmu karena mereka menekankan kemampuan dinamis untuk memecahkan masalah dan menerapkan pengetahuan secara adaptif. Kompetensi dianggap lebih umum, dapat ditransfer, dan dinamis dibandingkan hanya tujuan pembelajaran atau hasilnya. Kompetensi digunakan untuk menetapkan standar dalam banyak kurikulum nasional termasuk Filipina, Korea Selatan, dan Indonesia. Fitur serupa lainnya dari kurikulum baru adalah penekanan pada keterampilan abad ke21 seperti komunikasi, pemikiran kritis, kolaborasi, dan kreativitas. Di banyak negara, keterampilan-keterampilan ini mencakup nilai dan sikap yang terkait dengan pembentukan karakter dan kewarganegaraan. Dalam 20 tahun terakhir, kebanyakan negara telah memasukkan keahlian abad ke-21 sebagai bagian dari visi mereka bagi siswa karena pergeseran pendidikan global dari (a) memperoleh pengetahuan menjadi memperoleh strategi berpikir dan kebiasaan pikiran, (b) pengetahuan statis menjadi aplikasi dinamis, dan (c) pengajaran dan penilaian yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa. Visi berupa pembelajar yang sangat mudah beradaptasi yang memiliki keyakinan dan motivasi membutuhkan kurikulum yang memberi kesempatan untuk mengembangkan kompetensi inti dalam semua disiplin ilmu.
Tantangan yang dihadapi Indonesia, Filipina dan semua negara lain dengan populasi yang beragam adalah bagaimana memberikan kesempatan pendidikan yang adil dan merata kepada semua siswa bila mereka memiliki bahasa, dukungan keluarga, kondisi ekonomi, dan kesempatan belajar yang berbeda. Ada banyak faktor yang bisa membantu, termasuk bahasa pengajaran yang dikenal. Salah satu faktor adalah akses ke sekolah yang sama di antara anak laki-laki dan anak perempuan, di kalangan siswa kaya dan miskin, dan di antara anak-anak perkotaan dan pedesaan. Dr. Rampal membahas bagaimana ini adalah elemen yang kritis dalam reformasi pendidikan di India, dan dia memperingatkan agar tidak menggunakan pengujian kompetitif yang dapat menyebabkan segregasi anak-anak lebih lanjut dan kesempatan untuk belajar. Faktor lainnya adalah guru terlatih yang bisa memberikan kontekstualisasi pengetahuan sehingga bermakna dan relevan bagi siswa. Faktor lainnya lagi adalah akses terhadap buku teks, materi dan sumber daya. Yang lain adalah meningkatkan komunikasi antara pendidik dan keluarga sehingga keluarga dapat menyediakan sumber daya dan bantuan yang sesuai untuk anak-anak mereka.
MEKANISME TRANSISI UNTUK REFORMASI KURIKULUM Sepanjang konferensi, para pembicara menekankan perlunya pendekatan sistematis terhadap reformasi kurikulum, tetapi apa artinya sistematis? Kami menawarkan beberapa karakteristik utama sebagai pedoman.
Foto : BKLM MoEC
4
ACDPINDONESIA
Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership
cc
Reformasi sistematik mencakup siklus review dan revisi yang teratur di bawah supervisi para ahli yang ditunjuk.
cc
Reformasi sistematis dipandu oleh sebuah visi dan kerangka kerja untuk perubahan yang dimiliki oleh semua pemangku kepentingan.
cc
Perubahan perlu dikoordinasikan dan kohesif sehingga perubahan dalam pedagogi, penilaian, dan pengembangan profesional guru saling menguatkan.
cc
kurikulum. cc
PENGEMBANGAN PROFESIONAL UNTUK GURU
Reformasi sistematis terus berjalan dan adaptif karena memantau kinerja, mengumpulkan data, mengevaluasi efektivitas, dan memodifikasi program serta kebijakan untuk mencapai tujuan kurikulum.
Transisi ke kurikulum baru harus melibatkan guru dan semua tingkatan pengembangan profesional guru. Dr. Ocampo menggambarkan bagaimana Learning Action Cells (Sel Aksi Belajar) di Filipina, kelompok-kelompok guru di sekolah yang memberikan kepemimpinan dan pelatihan untuk praktik-praktik kelas yang baru, merupakan sumber penting untuk melatih guru. Model-model Teacher Networks atau Jaringan Guru dan “melatih para pelatih” digunakan di banyak negara untuk menerapkan kurikulum baru, dan untuk itu dibutuhkan guru yang efektif dengan kesetiaan terhadap prinsip-prinsip praktik yang baru. Indonesia menerapkan K13 dengan melatih guru di kelas 4 dan 7 terlebih dahulu, dan kemudian melatih guru-guru yang lain di sekolah, namun tidak semua sekolah menggunakan model pelatihan bertingkat ini secara efektif. Model dan sumber tambahan dibutuhkan untuk melatih lebih dari satu juta guru di Indonesia. Dari sekolah ke kabupaten ke daerah, organisasi guru dapat mempromosikan pengembangan profesional ketika melatih guru dalam praktik-praktik yang baru. Dan bahkan para calon pendidik yang masih belajar di universitas perlu menjadi bagian dari persiapan guru untuk kurikulum baru.
MENGGUNAKAN DATA SECARA EFEKTIF
Pengumpulan dan interpretasi data merupakan bagian dari reformasi nasional, dan ketiga pembicara membahas nilai monitoring perubahan kurikulum dan menggunakan data untuk memperbaiki praktik. Data sistematik dan longitudinal dapat membantu melacak kemajuan. Di Filipina, kompetensi kurikulum diberi kode dan digunakan untuk memandu produksi penilaian dan buku teks. Mereka membuat database materi dan database berkode yang memungkinkan staf menentukan apakah semua kompetensi terwakili secara seimbang di setiap kelas dan apakah semua materi tersedia untuk setiap kompetensi. Database memungkinkan sekolah dan distrik untuk memproduksi kembali kurikulum dan materi jika bencana alam memusnahkan sekolah dan buku. Korea Selatan menggunakan data untuk mengumpulkan dan berbagi gagasan dari literatur penelitian, pemangku kepentingan, survei, dan perbandingan kekuatan dan kelemahan internasional yang semuanya bisa menginformasi perubahan kurikulum.
Membangun kapasitas guru dapat dipromosikan dengan:
KERJA TIM UNTUK PERUBAHAN
Presentasi dalam konferensi ini mengungkapkan bahwa ketiga negara tersebut menggunakan tim kolaboratif untuk merancang kurikulum baru. Korea Selatan menggunakan tim ahli dari Kementerian dan universitas, dan Filipina menggunakan tim dari seluruh Departemen Pendidikan. Fitur penting dari tim-tim ini meliputi karakteristik berikut: cc
Pengembangan budaya kolaboratif (antara pemerintah dan para pendidik) dengan dialog terbuka dan jujur untuk mereformasi kurikulum.
cc
Tim ahli dari berbagai bidang untuk memberikan saran dan mengkaji proses reformasi kurikulum termasuk guru, kepala sekolah, organisasi pelatihan guru, penyusun buku teks, dan pejabat departemen pemerintah senior yang terlibat dalam penilaian dan
Perekrutan tenaga ahli pendidikan untuk memimpin tim melalui proses reformasi. Ini bisa termasuk penempatan pemimpin pendidikan senior yang berpengalaman untuk menjadi mentor bagi orang lain dan untuk memberikan keahlian untuk departemendepartemen kurikulum dan penilaian.
5
cc
Jaringan Guru yang mengembangkan budaya kolaborasi dan pembelajaran sepanjang hayat.
cc
Insentif untuk pelatihan, kenaikan gaji, peluang pengembangan profesional, dan beasiswa untuk program-program kepemimpinan.
cc
Akses ke sumber pengajaran dan sumber daya pelatihan online, fasilitas kelas yang layak, dan kelas yang ramah siswa.
cc
Kepemimpinan sekolah yang kuat untuk mendukung budaya jaringan guru dan kepala sekolah yang memberdayakan dan mendukung staf.
cc
Pelatihan para calon guru yang diselaraskan dengan perubahan kurikulum dan kebutuhan masyarakat.
cc
Konsultasi dan umpan balik yang menghargai profesionalisme guru.
ACDPINDONESIA
Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership
PENYELARASAN TERKOORDINASI
KESIMPULAN
Perubahan kurikulum perlu dikoordinasikan antar berbagai instansi agar bisa dilaksanakan secara efektif. Misalnya, para pembicara mendiskusikan bagaimana kurikulum baru memerlukan praktik penilaian yang berpusat pada siswa dan pentingnya ujian nasional yang selaras dengan kurikulum baru tersebut. Penilaian kelas perlu menjadi lebih formatif daripada sumatif dan digunakan untuk mendukung pembelajaran dan pengajaran. Dengan cara yang sama, buku teks dan materi harus disesuaikan dengan kurikulum baru. Ini bisa menjadi tugas yang berat karena banyaknya bahan.
Negara-negara berkembang di Asia sedang mereformasi kurikulum nasional sebagai tanggapan atas tuntutan akan pendidikan yang lebih banyak dan lebih baik untuk mempersiapkan warga negara yang utuh, produktif dan sejahtera. Konferensi ini menunjukkan berharganya berbagi pengalaman antar negara saat mereka mengembangkan dan menerapkan inovasi kurikulum. Para pembicara menguraikan masalah dan solusi, tujuan dan jalan, serta alat dan sumber daya yang telah mereka gunakan di Korea Selatan, India, dan Filipina, dan pelajaran tersebut berharga bagi para pendidik dan pembuat kebijakan di Indonesia. Kerangka kurikulum yang kuat yang mendukung visi bersama untuk pendidikan memungkinkan tim ahli bekerja sama untuk menerapkan perubahan. Pemantauan, evaluasi, dan revisi perubahan merupakan langkah-langkah penting untuk perbaikan berkelanjutan. Pengembangan profesional guru sangat penting agar mereka dapat memberikan pedagogi dan penilaian baru di kelas mereka yang mendukung siswa yang otonom, kreatif, dan mandiri. Tantangan, ruang lingkup, dan skala reformasi pendidikan di Indonesia cukup besar, namun manfaat bagi jutaan siswa akan sangat besar.
Dr. Ocampo bertanya dengan setengah jujur dan setengah bercanda, “Apakah ada yang pernah membaca keseluruhan kurikulum?” Dia berpendapat bahwa orang harus membaca semuanya untuk memastikan bahwa kurikulum seimbang dan selaras dengan bahan pembelajaran dan penilaian. Akhirnya, semua pembicara menyebutkan bagaimana TIK dapat menyediakan sumber daya dan alat untuk memudahkan menyelaraskan kurikulum baru dengan buku teks, materi, dan penilaian. Alat-alat ini dapat membangun kapasitas untuk menciptakan, memantau, dan mengelola reformasi kurikulum.
ACDP Risalah Kebijakan ini disusun melalui studi yang didukung oleh ACDP. Praktik-Praktik Efektif Reformasi Kurikulum di Asia (ACDP 051), dilaksanakan pada tahun 2017. Studi ini diselenggarakan oleh Australian Council for Educational Research (ACER) bekerja sama dengan University of Indonesia (UI), Indonesia Education University (UPI), Malang State University (UM) and Yogyakarta State University (UNY).
Pemerintah Republik Indonesia (yang diwakili oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS), Pemerintah Australia melalui Australian Aid, Uni Eropa (UE), dan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) telah membentuk Kemitraan Pengembangan Kapasitas dan Analisis Sektor Pendidikan (Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership/ACDP). ACDP adalah fasilitas untuk mendorong dialog kebijakan dan memfasilitasi reformasi kelembagaan dan organisasi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan untuk mengurangi kesenjangan kinerja pendidikan. Fasilitas ini merupakan bagian integral dari Program Pendukung Sektor Pendidikan (Education Sector Support Program/ESSP). Dukungan UE terhadap ESSP juga termasuk dukungan anggaran sektor dan program pengembangan kapasitas tentang Standar Pelayanan Minimum. Dukungan Pemerintah Australia adalah melalui Kemitraan Pendidikan Australia dengan Indonesia. Policy Brief ini disiapkan dengan dukungan hibah dari AusAid dan Uni
ACDP Secretariat Agency for Research and Development (BALITBANG) Ministry of Education and Culture E Building 19th Floor, Jenderal Sudirman St., Senayan Central Jakarta - 10270, Indonesia Tel. : (021) 578-51100 Fax: (021) 578-51101 Email :
[email protected] Website : www.acdp-indonesia.org
6
