Account Representative

FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi :

Account Representative

FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta Selatan 12190 Telepon : (021) 5250208, 5251608 ext. 51658, 51601, 51608 : (021) 5736088 Fax : [email protected] email website : www.pajak.go.id

• Panduan ini hanya bersifat informasi untuk memudahkan pemahaman masyarakat atas peraturan terkait. • Beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Tahun pencetakan 2013. • Nomor: PJ.091/PPh/B/002/2013-00

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Penyuluhan, Penyuluhan Pelayanan Pelayanan,dan danhubungan HubunganMasyarakat Masyarakat

Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Dan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah-Daerah Tertentu

Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Dan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah-Daerah Tertentu

3

Daftar Isi 1. Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan..............................................................

6

• Fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang diberikan..............................

6

• Kriteria WP Badan yang mendapatkan fasilitas..........

6

• Syarat WP Badan yang dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh Badan...............

8

• Tata cara memperoleh fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh Badan..............................................

8

• Bentuk keputusan atas permohonan fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh Badan...............

11

• Kewajiban WP setelah memperoleh fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh Badan...............

11

• Pencabutan fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh Badan..................................................................... 14 • Ketentuan khusus terkait WP yang telah mendapatkan fasilitas................................................... 15 2. Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di DaerahDaerah Tertentu................................................................... 17 • Latar Belakang..............................................................

17

• Definisi...........................................................................

17

• Wajib Pajak yang berhak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan................................................................... 18 • Bentuk fasilitas Pajak Penghasilan yang diberikan...... 19 • Cara Mendapatkan Fasilitas Pajak Penghasilan........... 22

4


• Hal lain apa yang perlu diperhatikan sehubungan dengan pemberian fasilitas ini..................................... 23 • Cara mendapat informasi lebih lanjut mengenai kewajiban pembayaran PPN ....................................... 24 • Daftar bidang usaha tertentu....................................... 25 • Daftar bidang usaha tertentu dan daerah tertentu.... 29


5

Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang diberikan Fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang diberikan berdasarkan Pasal 2 ayat (2), (3), dan (4) PMK-130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan adalah sebagai berikut: 1. pembebasan Pajak Penghasilan Badan dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Tahun Pajak dan paling singkat 5 (lima) Tahun Pajak, terhitung sejak Tahun Pajak dimulainya produksi komersial; 2. setelah berakhirnya pemberian fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan Badan di atas, Wajib Pajak diberikan pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan terutang selama 2 (dua) Tahun Pajak; 3. dengan mempertimbangkan kepentingan mempertahankan daya saing industri nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu, Menteri Keuangan dapat memberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan dengan jangka waktu melebihi jangka waktu yang disebutkan tersebut. Kriteria WP Badan yang mendapatkan fasilitas Wajib Pajak Badan baru yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. merupakan Industri Pionir;

6


• Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. (Pasal 29 ayat (2) PP Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan) • Industri Pionir mencakup: a. Industri logam dasar; b. Industri pengilangan minyak bumi dan/atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam; c. Industri permesinan; d. Industri di bidang sumberdaya terbarukan; dan/ atau e. Industri peralatan komunikasi. Dengan mempertimbangkan kepentingan mempertahankan daya saing industri nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu, Menteri Keuangan dapat menetapkan Industri Pionir yang diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan, selain cakupan Industri Pionir yang tersebut di huruf a s.d. e. 2. mempunyai rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); 3. menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan tidak boleh ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal; dan 4. harus berstatus sebagai Badan hukum Indonesia yang Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Dan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah-Daerah Tertentu

7

pengesahannya ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku atau pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini. Syarat WP Badan dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh Badan Fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan ini dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak, sepanjang memenuhi persyaratan: 1. telah merealisasikan seluruh penanaman modalnya sebagaimana dimaksud dalam rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan 2. telah berproduksi secara komersial. Saat dimulainya berproduksi secara komersial ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, yang tata caranya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yaitu PER45/PJ/2011 tetang Tata Cara Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial Bagi Wajib Pajak Badan Yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Tata cara memperoleh pengurangan PPh Badan

fasilitas

pembebasan

atau

Tata cara memperoleh fasilitas pembebasan pengurangan PPh Badan adalah sebagai berikut:

atau

1. Wajib Pajak menyampaikan permohonan kepada Menteri Perindustrian atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

8


2. Menteri Perindustrian atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal setelah berkoordinasi dengan menteri terkait, menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan, dengan melampirkan fotokopi: a. kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; b. surat persetujuan penanaman modal baru yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang dilengkapi dengan rinciannya; dan c. bukti penempatan dana di perbankan di Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam kriteria WP Badan yang dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Penyampaian usulan kepada Menteri Keuangan ini harus disertai dengan uraian penelitian mengenai hal-hal berikut: a. ketersediaan infrastruktur di lokasi investasi; b. penyerapan tenaga kerja domestik; c. kajian mengenai pemenuhan kriteria sebagai Industri pionir; d. rencana tahapan alih teknologi yang jelas dan konkret; dan e. adanya ketentuan mengenai tax sparing di negara domisili. (Tax sparing adalah pengakuan pemberian fasilitas pembebasan dan pengurangan dari Indonesia dalam penghitungan Pajak Penghasilan di negara domisili sebesar fasilitas yang diberikan) Usulan untuk memberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini, harus diajukan oleh


9

Menteri Perindustrian atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diundangkannya PMK-130/ PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan yaitu tanggal 15 Agustus 2011. 3. Atas Usulan yang disampaikan oleh Menteri Perindustrian atau Kepala BKPM, Menteri Keuangan menugaskan komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan untuk membantu melakukan penelitian dan verifikasi dengan mempertimbangkan dampak strategis Wajib Pajak bagi perekonomian nasional; 4. komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan berkonsultasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 5. Komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan menyampaikan hasil penelitian dan verifikasi kepada Menteri Keuangan disertai dengan pertimbangan dan rekomendasi, termasuk rekomendasi mengenai jangka waktu pemberian fasilitas; 6. Pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan diputuskan oleh Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi dari komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan, dan setelah berkonsultasi dengan Presiden Republik Indonesia.

10


Bentuk keputusan atas permohonan fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh Badan 1. Dalam hal Menteri Keuangan menyetujui usulan untuk memberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan, diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan. 2. Dalam hal Menteri Keuangan menolak usulan untuk memberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan, disampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai penolakan tersebut kepada Wajib Pajak dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kewajiban WP setelah memperoleh fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh Badan WP harus menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Pajak dan komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan mengenai hal-hal sebagai berikut: 1. laporan penggunaan dana yang ditempatkan di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang ; dan 2. laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit. Laporan penggunaan dana dimaksud harus disampaikan secara triwulanan sejak triwulan saat dana tersebut mulai digunakan sampai dengan triwulan dana digunakan seluruhnya dengan dilampiri dengan fotokopi rekening koran atas dana sebagaimana dimaksud dengan menggunakan Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Dan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah-Daerah Tertentu

11

format yang telah ditetapkan dalam Lampiran I PER-44/ PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaporan Penggunaan Dana dan Realisasi Penanaman Modal Bagi Wajib Pajak Badan Yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit sebagaimana dimaksud di atas harus disampaikan secara tahunan sejak Tahun Pajak saat penanaman modal mulai direalisasikan sampai dengan Tahun Pajak penanaman modal direalisasikan seluruhnya dengan melampirkan surat pernyataan akuntan publik yang menyatakan bahwa laporan realisasi penanaman modal telah diaudit dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Laporan dimaksud disampaikan dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II PER-44/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaporan Penggunaan Dana dan Realisasi Penanaman Modal Bagi Wajib Pajak Badan Yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Selain menyampaikan realisasi penanaman modal yang telah diaudit, Wajib Pajak juga harus menyampaikan laporan realisasi penanaman modal yang tidak wajib diaudit secara triwulanan. Laporan triwulanan dimaksud disampaikan sejak triwulan saat penanaman modal mulai direalisasikan sampai dengan triwulan penanaman modal direalisasikan seluruhnya. Laporan realisasi penanaman modal yang tidak wajib diaudit secara triwulanan disampaikan dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II PER-44/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaporan Penggunaan Dana dan Realisasi Penanaman Modal Bagi Wajib Pajak Badan Yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Laporan penggunaan dana dan laporan realisasi penanaman modal yang tidak wajib diaudit disampaikan kepada Direktur

12


Jenderal Pajak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dan komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan paling lama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya setelah berakhirnya periode triwulanan bersangkutan. Laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dan komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Dalam hal penanaman modal direalisasikan seluruhnya pada bagian tahun berjalan maka laporan realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud, maka laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dan komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan paling lama 4 (empat) bulan setelah bulan penanaman modal direalisasikan seluruhnya. Dalam hal batas akhir pelaporan laporan penggunaan dana, laporan realisasi penanaman modal yang tidak wajib diaudit, dan laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Penyampaian laporan dimaksud dilakukan dengan cara: 1. disampaikan langsung dan kepada pengurus/kuasa Wajib Pajak diberikan tanda bukti penerimaan; atau 2. dikirimkan melalui pos atau jasa ekspedisi dengan tanda bukti pengiriman surat tanggal dan tanda bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanggal dan tanda


13

bukti penerimaan sepanjang laporan tersebut telah lengkap. Tata cara pelaporan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yaitu PER-44/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaporan Penggunaan Dana dan Realisasi Penanaman Modal Bagi Wajib Pajak Badan Yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Pencabutan fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh Badan • Fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan dicabut, dalam hal Wajib Pajak : 1. tidak memenuhi Kriteria WP Badan yang dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan dan persyaratannya; dan/ atau 2. tidak memenuhi ketentuan penyampaian laporan setelah WP memperoleh fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan. • Pencabutan fasilitas dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat rekomendasi dari komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan. • Direktur Jenderal Pajak dapat mengusulkan kepada komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan guna menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan untuk melakukan pencabutan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan, dalam hal: 1. realisasi penanaman modal Wajib Pajak tidak sesuai dengan rencana penanaman modal dalam surat

14


persetujuan penanaman modal baru; 2. Wajib Pajak yang diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan: a. tidak memenuhi Kriteria WP Badan yang dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan dan persyaratannya; dan/atau b. tidak memenuhi ketentuan penyampaian laporan setelah WP memperoleh fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Ketentuan khusus terkait WP yang telah mendapatkan fasilitas 1. Atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh WP yang memperoleh Fasilitas Pembebasan PPh Badan berlaku ketentuan sebagai berikut: • atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha yang memperoleh Fasilitas Pembebasan PPh Badan, tidak dilakukan pemotongan dan pemungutan pajak selama periode pemberian Fasilitas Pembebasan PPh Badan. • atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP di luar kegiatan usaha yang mendapatkan fasilitas, tetap dilakukan pemotongan dan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan. 2. WP yang memperoleh fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh Badan, tetap melaksanakan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Dan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah-Daerah Tertentu

15

3. WP yang telah memperoleh fasilitas PPh berdasarkan pasal 31A UU PPh, tidak dapat memperoleh fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh Badan berdasarkan PMK-130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. 4. WP yang telah memperoleh fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh Badan berdasarkan PMK-130/ PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan tidak dapat memperoleh fasilitas PPh berdasarkan Pasal 31A UU PPh.

16


Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/ atau Di Daerah-Daerah Tertentu

Latar Belakang Latar belakang dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 adalah: 1. investasi langsung baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan untuk bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu; 2. lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta untuk pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan bagi bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu; 3. untuk mendorong investasi tersebut perlu diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Definisi • Penanaman Modal adalah investasi berupa aktiva tetap berwujud tanah yang digunakan untuk kegiatan utama


17

usaha, baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada. • Aktiva tetap berwujud adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang diperoleh dalam bentuk siap pakai untuk dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan. Perluasan dari usaha yang telah ada adalah suatu kegiatan dalam rangka peningkatan kuantitas, kualitas produk, diversifikasi produk, atau perluasan wilayah dan produksi perusahaan. • Perluasan dari usaha yang telah ada merupakan suatu kegiatan dalam rangka peningkatan kuantitas/kualitas produk, diversifikasi produk, atau perluasan wilayah operasi dalam rangka pengembangan kegiatan dan produksi perusahaan. • Bidang-bidang usaha tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional. • Daerah-daerah tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan. Wajib Pajak yang berhak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan • Fasilitas Pajak Penghasilan ini diperuntukan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha tertentu atau pada bidang usaha tertentu dan daerah tertentu. • Bidang-Bidang Usaha Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional. Daerah-daerah Tertentu adalah

18


daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan. Bentuk fasilitas Pajak Penghasilan yang diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan yang berikan kepada Wajib Pajak tersebut adalah sebagai berikut: a. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun; Contoh: PT ABC melakukan penanaman modal sebesar Rp 100 milyar berupa pembelian aktiva tetap berupa tanah, bangunan, dan mesin. Terhadap PT ABC dapat diberikan fasilitas pengurangan penghasilan neto (investment allowance) sebesar 5% x Rp 100 milyar = Rp 5 milyar setiap tahunnya selama 6 tahun yang dimulai sejak tahun pemberian fasilitas.


19

b. Penyusutan dan amortisasi dipercepat, sebagai berikut: Kelompok Aktiva Tetap Berwujud

I. Bukan Bangunan: Kelompok I

Kelompok II Kelompok III Kelompok IV II. Bangunan: Permanen Tidak Permanen

Masa Tarif Penyusutan Manfaat dan Amortisasi Menjadi Berdasarkan Metode Garis Saldo Lurus Menurun 2 tahun

50%

4 tahun 8 tahun 10 tahun

25% 12,5% 10%

100% (dibebaskan sekaligus) 50% 25% 20%

10 tahun 5 tahun

10% 20%

-

c. Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku; Contoh: Investor dari negara X memperoleh dividen dari Wajib Pajak (WP) Badan dalam negeri yang telah ditetapkan untuk memperoleh fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 52 Tahun 2011. Apabila investor X tersebut bertempat kedudukan di negara yang belum memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Republik Indonesia (RI), atau bertempat kedudukan di negara yang telah memiliki P3B

20


dengan Pemerintah RI dengan tarif pajak dividen untuk WP luar negeri 10% atau lebih, maka atas dividen hanya akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia sebesar 10%. Namun apabila investor X tersebut bertempat kedudukan di suatu negara yang telah memiliki P3B dengan Pemerintah RI dengan tarif pajak dividen tersebut dikenakan PPh di Indonesia sesuai tarif yang diatur dalam P3B tersebut. d. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan sebagai berikut: 1) tambahan 1 tahun: Apabila penanaman modal baru pada bidang usaha tertentu yang dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikat; 2) tambahan 1 tahun: Apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut; 3) tambahan 1 tahun: Apabila penanaman modal baru memerlukan investasi/pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah); 4) tambahan 1 tahun: Apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% dari investasi dalam jangka waktu 5 tahun; dan/atau 5) tambahan 1 tahun: Apabila menggunakan bahan baku dan atau


21

komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% sejak tahun ke-4. Contoh: PT ABC pada tahun 2007 ini, melakukan penanaman modal di kawasan industri di kota Maumere (Nusa Tenggara Timur) dengan mendirikan pabrik bumbu masak dan penyedap masakan. Pabrik tersebut mempekerjakan 750 orang tenaga kerja tetap dan direncanakan dipekerjakan sampai tahun 2014. Bahan baku dan komponen yang dipergunakan PT ABC dalam memproduksi bumbu masak dan penyedap makanan tersebut adalah bahan baku dan komponen produksi dalam negeri. Terhadap PT ABC diberikan fasilitas Pajak Penghasilan antara lain berupa kompensasi kerugian selama 5 tahun + 3 tahun atau 8 tahun. Cara Mendapatkan Fasilitas Pajak Penghasilan Permohonan diajukan ke Kepala Badan Penanaman Modal dengan melampirkan:

Koordinasi

a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); b. Surat persetujuan untuk penanaman modal baru atau surat persetujuan perluasan penanaman modal yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilengkapi dengan rinciannya; c. Fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, khusus bagi perusahaan penanaman modal asing baru; dan d. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi perusahaan yang sudah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan LKPM. 22


selanjutnya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak. Pemberian fasilitas Pajak Penghasilan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan yang diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal secara lengkap dan benar. Wajib Pajak setelah mendapat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut, wajib mengajukan permohonan untuk Penetapan Saat Dimulainya Produksi Komersial dan permohonan untuk Penetapan Penambahan Jangka Waktu Kompensasi Kerugian kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Saat Dimulainya Produksi Komersial dan Penetapan Penambahan Jangka Waktu Kompensasi Kerugian diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima. Hal lain apa yang perlu diperhatikan sehubungan dengan pemberian fasilitas ini Fasilitas Pajak Penghasilan tersebut dapat dinikmati oleh Wajib Pajak setelah Wajib Pajak bersangkutan merealisasikan rencana penanaman modal paling sedikit 80%. Bagi WP yang telah memiliki izin penanaman modal sebelum berlakunya PP Nomor 52 Tahun 2011 (22 Desember 2011), dapat diberikan fasilitas PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PP Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimana Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Dan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah-Daerah Tertentu

23

telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 52 Tahun 2011 sepanjang: a. memiliki rencana penanaman modal paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan b. belum beroperasi secara komersial pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku. Wajib Pajak yang mendapat fasilitas sebelum lewat jangka waktu 6 (enam) tahun sejak tanggal pemberian fasilitas dilarang: a. menggunakan aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas; atau b. mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas kecuali aktiva tetap yang dialihkan tersebut diganti dengan aktiva tetap baru. Apabila Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur, maka: a. fasilitas PPh tersebut dicabut; b. terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan c. tidak dapat lagi diberikan fasilitas. Cara mendapat informasi lebih lanjut mengenai kewajiban pembayaran PPN Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami: • di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat; • melalui Kring Pajak 500200 (melalui HP ditambah kode area 021); • mengunjungi situs kami www.pajak.go.id. 24


BIDANG USAHA TERTENTU


25

26



27

28



29

30



31

32



33

34



35

36



37

38


Account Representative

Recommend Documents