Access to Justice in Indonesia project – Van Vollenhoven Institute, Universiteit Leiden No.
Waktu
Kegiatan Dialog Kebijakan tentang Akses terhadap Keadilan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Buruh Pabrik dan Perkebunan di Pasuruan dan Jember, Jawa Timur merupakan kerjasama Bappenas dan Van Vollenhoven Institute (VVI), Universitas Leiden
1.
18 Juni 2009 Materi utama dialog kebijakan ini berasal dua studi kasus yang dilakukan VVI tentang PHK buruh di sebuah pabrik di Pasuruan dan PHK pekerja perkebunan di sebuah perkebunan karet di Jember. Temuan utama ke dua studi kasus memberikan implikasi kebijakan perburuhan di tingkat perusahaan, pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan propinsi serta kebijakan perburuhan di tingkat nasional.
Dokumentasi Foto
Dialog Kebijakan tentang Akses Terhadap Identitas Hukum (Kartu Tanda Penduduk)
2.
24 Pebruari 2010
Dialog Kebijakan yang bertujuan untuk mempresentasikan temuan utama studi kasus mengenai ‘identitas hukum’ (khususnya Kartu Tanda Penduduk atau KTP) dan mengajukan beberapa usulan kebijakan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat miskin ke keadilan terkait dengan kepemilikan KTP. Keberadaan KTP sangat penting bagi masyarakat miskin dalam mengakses berbagai layanan dan fasilitas publik (misalnya kesehatan dan pendidikan). Temuan dari studi kasus yang mengidentifikasi berbagai hambatan masyarakat miskin dalam akses terhadap identitas hukum akan menjadi topik bahasan dialog kebijakan ini.
LOKAKARYA TENTANG HAK KOMUNAL MASYARAKAT sebagai diskusi persiapan Dialog Kebijakan Hak Komunal Atas Tanah
Pembahasan 3.
14 April 2010
mengenai
pengakuan
hukum
terhadap
keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam diperlukan untuk memberikan masukan bagi inisiatif kebijakan pertanahan dan sumber daya alam lainnya yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Lokakarya Mencari Model Pengakuan Hukum atas Tanah Komunal Masyarakat Adat secara khusus bertujuan untuk:
1) Melakukan diseminasi hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan inisiatif dan dinamika pengakuan hukum terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam 2) Memdiskusikan berbagai pilihan atas model-model
pengakuan hukum terhadap hak komunal masyarakat adat atas tanah.
Dialog Kebijakan tentang Hak Komunal Atas Tanah
4.
21 April 2010
Bappenas bekerjasama Van Vollenhoven Institute (VVI), Universitas Leiden, mengadakan Dialog Kebijakan yang bertajuk “Masa Depan Hak Komunal atas Tanah: Mencari Pilihan yang Terbaik untuk Pengakuan Hukum”. Dialog Kebijakan bertujuan untuk mendiskusikan pengakuan dan kebijakan negara terhadap hak komunal atas tanah di Indonesia. Beberapa studi kasus yang diselenggarakan di Kabupaten Donggala (Sulawesi Tengah), Kabupaten Paser (Kalimantan Timur), dan Kabupaten Sumba Timur (Sumba) akan dipresentasikan dalam dialog kebijakan guna melihat kompleksitas pengakuan hak atas tanah individu dan komunal. Untuk membantu proses diskusi, maka beberapa skenario mengenai masa depan hak komunal atas tanah akan dipresentasikan dalam diskusi.
Peluncuran Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief) Kartu Tanda Penduduk (KTP)
5.
1 September 2010
Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bappenas bekerjasama dengan Van Vollenhoven Institute (VVI) menyelenggarakan sebuah dialog kebijakan mengenai “Akses Terhadap Kartu Tanda Penduduk“. Adapun salah satu hasilnya adalah diterbitkannya suatu rangkaian rekomendasi kebijakan terkait dengan akses terhadap KTP (Policy Brief) yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah khususnya dalam hal pelayanan publik terkait pembuatan KTP. Adapun rangkaian rekomendasi kebijakan terkait KTP merupakan hasil studi kasus tentang akses masyarakat miskin terhadap pembuatan Kartu Tanda Penduduk di desa Kotabatu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dan; Desa Ndpayami dan Kelurahan Matawai di Kabupaten Sumba Timur. Secara khusus dialog kebijakan bertujuan untuk mendiseminasikan usulan kebijakan beradasarkan kesimpulan studi kasus mengenai KTP. Berkaitan dengan hal tersebut, Bappenas dan VVI bermaksud melakukan peluncuran publikasi rekomendasi kebijakan terkait akses terhadap KTP di kantor Kabupaten Bogor
