AKSES KEADILAN HUKUM & KEADILAN SOSIAL BAGI PEREMPUAN Sulistyowati Irianto
Disampaikan pada acara WORKSHOP “Penyusunan Buku Kelompok Rentan,” yang diselenggarakan oleh Pusham UII bekerjasama dengan NCHR Uuniversity of Oslo Norway, Norway Yogyakarta, 21 21--22 Juni 2010.
Hak Konstitusional atas Kepastian Hukum dan Keadilan
Hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil (Ps 28 D D--1) Hak atas kesamaan di muka hukum (Ps 28 DD-) Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum (Ps 28 I -1)
Hak Asasi Perempuan adalah HAM
Berbagai Konvensi Internasional a.l. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Konvensi CEDAW), ratifikasi mell uu no no..7/1984) 1984) Konstitusi UUD 1945 1945,, pasal 27 27:: menjamin kesetaraan bagi setiap warganegara di muka hukum (dan amandemen nya) UU No. No. 39/ 39/1999 tentang HAM, khususnya pasal 45 yang berbunyi: y : “Hak wanita dalam m Undang Undangg-Undang g ini adalah hak asasi berbunyi manusia”.. manusia” UU no. no.23/ 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kepres no 9/2000 ttg gender mainstreaming UU Kewarganegaraan 11 Juli 2006 dll
Keterbatasan Akses Keadilan
Empat milyar orang di seluruh dunia hidup dalam kemiskinan karena mereka terabaikan dari negara hukum dan akses keadilan (CLEP (CLEP, 2008). 2008) Sebagian besar orang miskin adalah perempuan
Definisi A2J (Access to Justice) •Access to justice exists if: •People, notably poor and vulnerable, •Suffering from injustices •Have the ability •To make their grievances be listened to •And to obtain proper treatment of their grievances •Byy state or non-state institutions •Leading to redress of those injustices •On the basis of rules or principles of state law, religious law or customary law •In accordance with the rule of law (Bedner, 2009)
Fokus A2J
Citizenship Lawmaking Implementation p of law Dispute settlement
Mengapa Akses Keadilan bagi perempuan ?
Perempuan menjadi bagian dari kelompok yang tidak diuntungkan, karena mereka miskin, terbelakang, berasal dari ras, etnik, dan agama minoritas (Tong, 1998, Harding, 1987, Moore, 1998, Shiva & Mies, 1993, Rosaldo 1974) Relasi kuasa antara p perem dan orangorang g-orang g di sekitarnya, termasuk suami, kerabat (otoritas adat) sampai elite kekuasaan di pemerintahan, menghalangi perem mendpt akses kpd keadilan
Alat Analisis
Bagaimana perempuan diproyeksikan oleh hukum ? Bagaimanakah pengalaman dan realitas mereka diperhitungkan p g atau diabaikan oleh hukum (legal drafter, judge) Bagaimana hal2 di atas berdampak pada aksesnya kpd keadilan ?
Bagaimana Hak Konstitusional Perempuan “Diterjemahkan” ?
B Bagaimanakah i k h kelompok k l k perempuan, diproyeksikan dan dikonstruksi oleh h k hukum ? Bagaimanakah g berbagai g macam instrumen hukum itu bekerja dalam praktek hukum dan hidup keseharian masyarakat ? Penjelasan hak konstitusional perempuan, dikaitkan dengan kegagalan pembangunan hukum di Indonesia
Perspektif Sejarah: Legal g Development p 1960-an,, US 1960
tujuan mempromosikan demokrasi dan pembangunan b di negara2 2 baru b merdeka d k di Afrika dan Asia, dan negara berkembang. M k Makna: mentransformasi t f i “western “ t social, i l
economic and political model”
A Asumsi: i bantuan b t hukum h k Barat, B t modernisasi d i i dan d demokrasi dapat terwujud di negara2 tsb G Gagal: l korupsi, k i mis i managemen birokrasi bi k i peradilan, tidak memberdayakan rakyat
Gerakan the Rule of Law, 1990 1990--an: konsorsium negara Barat
RoL dipromosikan p setelah berakhirnya y perang dingin, & diterapkan di Latin America,, Eastern Europe, p , the former Soviet Union, Asia (Indonesia), dan SubSubSaharan Africa.
Kegagalan “rule of law orthodoxy”(Golub, 2005)
Top T down, d state t t centered t d,
Ciri utama the orthodoxy: Terlalu Te lal be berfokus fok s pada instit institusi si negara, nega a khususnya peradilan Fokus ini banyak ditentukan oleh profesi hukum hukum, yang diwakili oleh ahli hukum nasional, petinggi penegakan p g hukum, konstultan asing, g donor Meminimalkan partisipasi publik Kecenderungan g utk mendefinisikan dan memecahkan hk problem bl hukum h k secara sempit, terbatas pada institusi negara, pengadilan, reformasi hukum bisnis
Ketebatasan Bantuan Hukum
Negara Rule of Law, Demokrasi, Demokrasi ttp tanpa UU bantuan hukum bagi org miskin & peremp Jumlah Advokat dalam organisasi profesi 14.000 orang (MA) Advokat aktif sekitar 20.000 20 000 orang Advokat bantuan hukum cumacuma-cuma (LBH): 200 orang, Jumlah orang miskin 63 juta (BPS 2005) atau 115 juta ?) A ti Artinya: 200 advokat d k t dib dibanding di 60 juta j t orang miskin. i ki satu) orang Advokat /pekerja bantuan hukum melayani 300 ribu orang miskin. Af ik Selatan Afrika S l t mengalokasikan l k ik dana d untuk t k bantuan b t hukum h k orang miskin (tahun 20062006-2007) sebesar US$ 77,735 juta. Amerika Latin (Chile, Mexico dan Argentina): LBH diselenggarakan oleh Negara dan dijamin oleh Konstitusi. Konstitusi APBN Indonesia: alokasi dana utk memberkas, memeriksa orang, menuntut dan memvonis, ttp belum utk LBH
Saran berbagai topik tulisan: perempuan dan Hukum dan akses terhdp keadilan
Perempuan dan hakhak-hak konstitusional Perempuan dan legislasi Perempuan dan kebijakan publik (politik, gender d budgeting) b d ti ) Perempuan dan peradilan Perempuan dan bantuan hukum dll
terimakasih
