RISALAH RAPAT KONSULTASI DENGAN AUDITOR BPK RI DAN RDP DENGAN DIRJEN ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN DAN IRJEN KEMENTERIAN AGAMA RI
Tahun Sidang
:
2014-2015
Masa Persidangan
:
IV
Rapat dengan
:
Auditor BPK RI, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan dan Irjen Kementerian Agama RI
Sifat Rapat
:
Terbuka
Hari, Tanggal
:
Rabu, 3 Juni 2015
Waktu
:
19.00 WIB – 23.20 WIB
Tempat
:
Ruang Rapat Komisi VIII DPR-RI
Ketua Rapat
:
Drs. Fathan
Sekretaris Rapat
:
Yanto Supriyanto, SH
Acara
:
Membahas mengenai Realisasi mekanisme bantuan sosial di Kementerian Agama RI dan permasalahannya.
Hadir
:
40
Anggota Izin 7 Anggota
1
Jalannya Rapat : KETUA RAPAT (Drs. FATHAN/F-PKB) : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Yang terhormat Saudara Auditor Utama Keuangan Negara V BPK beserta jajarannya, Yang terhormat Saudara Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI beserta jajarannya, Yang terhormat Saudara Irjen Kementerian Agama beserta jajarannya, Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPR RI Komisi VIII, Hadirin yang berbahagia, Mengawali rapat pada malam hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, kita masih diberikan kesehatan sehat wal’afiat sehingga pada malam hari ini kita bisa mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Auditor Utama Keuangan V BPK RI, Dirjen Keuangan, Irjen Kementerian Agama dalam agenda adalah pengelolaan bantuan social di Kementerian Agama dan permasalahannya. Sebelum kita mulai rapat ini, marilah kita membaca ummul kitab. Al-Fatiha. (BERDO’A) Sesuai dengan acara rapat-rapat DPR RI pada masa persidangan IV tahun sidang 2014/2015 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 21 April 2015. Dan sesuai dengan keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI tanggal 19 Mei 2015 maka pada hari ini, Rabu tanggal 3 Juni 2015, Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan rapat dengan Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI, dan Inspektor Jenderal Kementerian Agama RI. Menurut laporan dari Sekretariat yang hadir pada malam hari ini 24 anggota dari 8 fraksi dari 47 Anggota Komisi VIII DPR RI. Hal in berarti bahwa rapat telah dihadiri lebih dari separuh jumlah Anggota Komisi VIII DPR RI. Dan sesuai dengan Tatib DPR RI ayat (1) kourom telah tercapai. Atas persetujuan Saudara Auditor Utama Keuangan BPK RI, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI, dan Irjen Kementerian Agama RI maka rapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. (RAPAT DIBUKA PUKUL 19.00 WIB) Adapun acara rapat pada malam hari ini adalah : 1. Pengantar Ketua Rapat, 2. Penjelasan Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI, dan Inspektor Jenderal Kementerian Agama RI, 3. Tanya-jawab, 4. Kesimpulan, 5. Penutup. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Dan selanjutnya pada rapat malam hari ini, kita sepakati kita akhiri sampai jam 22.00? (RAPAT : SETUJU)
2
Saudara Auditor Utama Keuangan Negara BPK, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI, dan Inspektor Jenderal Kementerian Agama RI yang saya hormati, Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Saudara pada rapat yang diselenggarakan pada malam hari ini. Rapat ini diselenggarakan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 20a ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa DPR mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hal yang sama juga diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD yang dulu diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 yang menyebutkan bahwa DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam rangka menjalankan kewajiban-kewajiban konstitusional tersebut khususnya dibidang pengawasan maka Komisi VIII DPR RI ingin mendapat penjelasan secara rinci sebagai berikut : 1. Apa dasar dan pertimbangan perubahan pengelolaan bantuan social di lingkungan RI dari akun 57 menjadi akun 52. 2. Apa resiko yang akan terjadi apabila pengelolaan bantuan social di lingkungan kementerian RI tetap menggunakan akun 57. Dua hal tersebut penting karena pengelolaan bantuan social di lingkungan Kemenag RI dengan memakai akun 57 ditemukan banyak permasalahan, antara lain : realisasi anggaran bantuan social yang terhambat dan tidak bisa memenuhi kebutuhan penerima bantuan. Penerima bantuan social Kementerian Agama tidak hanya membutuhkan barang tapi juga membutuhkan hal lain yang tidak berbentuk barang. Saudara Auditor Utama Keuangan Negara BPK, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI, dan Inspektor Jenderal Kementerian Agama RI yang saya hormati, Demikian lah pengantar yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya sesuai dengan acara yang telah kita sepakati, kami persilakan Saudara Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI, dan Irjen untuk menyampaikan penjelasannya. Monggo saya persilakan, Pak. AUDITOR V BPK RI : Bismillahirahmanirahim. Yang kami hormati Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, Yang kami hormati Bapak-bapak dari Dirjen Anggaran, Yang kami hormati Pak Irjen Kementerian Agama dan jajarannya, dan Hadirin yang berbahagia, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, dan Hadirin yang berbahagia, Pertama-tama, kami dari BPK RI mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dalam acara pada malam hari ini.
3
Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang kami muliakan, Perkenankan lah kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan hasil pemeriksaan BPK RI terkait dengan bantuan social pada Kementerian Agama. Jadi sebagaimana telah disampaikan diawal oleh Bapak Pimpinan tadi memang ada beberapa hal terutama terkait dengan penganggaran ini yang juga sudah kami BPK pernah juga melaporkan hal-hal yang terkait dengan masalah ini. Oleh karena itu, perkenankan kami nanti akan menyampaikan bagaimana gambaran pemeriksaan oleh BPK terkait dengan bantuan social baik yang terdapat pada hasil pemeriksaan kami laporan keuangan maupun laporan kami dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan kinerja. Jadi yang akan kami laporkan kepada Pak Pimpinan dan para Anggota DPR adalah hasil pemeriksaan kami selama 3 tahun, 2012, 2013 dan 2014. Yang kami sampaikan juga nanti juga terkait dengan laporan keuangan dan jadi apa saja yang kami sudah temukan dan bagaimana rekomendasi yang kami berikan. Baiklah, yang pertama akan kami sampaikan adalah bagaimana gambaran pemeriksaan bantuan social ini. Jadi sejak tahun 2012 sampai dengan 2014, kami pada tahun 2012 dan 2013 didalam laporan hasil pemeriksaan kami terhadap laporan keuangan Kementerian Agama terkait dengan bantuan social ini, kami di tahun anggaran 2012 menemukan 9 temuan yang terkait dengan system pengendalian internal. Kemudian untuk yang kedua terhadap pemeriksaan atas laporan keuangan untuk tahun 2013, kami juga menemukan beberapa temuan yang terkait dengan system pengendalian internal 14 buah dan terkait dengan kepatuhan ada 2. Sementara itu di tahun 2012 sampai dengan 2013, kami melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan social pada Kementerian Agama yaitu di Ditjen Pendis, Pendidikan Islam kemudian Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Budha, kemudian juga pada Kanwil Agama di Sumatera Utara, Kanwil Agama di DKI Jakarta, Kanwil Agama Banten, Kanwil Agama Jawa Barat, Kanwil Agama Jawa Tengah, Kanwil Agama Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Jumlah temuannya ada 16 temuan. Kemudian di tahun yang sama juga anggaran 2012 dan 2013, kami juga melakukan pemeriksaan kinerja atas bantuan social yang kami fokuskan kepada pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas, madrasah ibtidaiyah yang swasta dan hal ini kami lakukan di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, kemudian kantor wilayah dan kantor Kementerian Agama serta madrasah ibtidaiyah penerima bantuan di swasta terutama di beberapa provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogya, Jawa Timur, dan Bali. Dan kami mendapatkan temuan yang sangat signifikan yaitu 12 temuan. Kemudian juga yang terakhir terkait dengan pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Agama tahun 2014, kami juga menemukan beberapa hal yang terkait dengan bantuan social yang kami kategorikan pemeriksaan SBI ada 3 dan pemeriksaan terhadap kepatuhan ada 1 hal. Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang kami hormati, Perkenankan kami akan mengelaborasi lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan kami. Untuk pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Agama tahun anggaran 2012, kami dapat laporkan bahwa ada 9 hal yang terkait dengan temuan BPK terkait dengan system pengendalian internal : 1. Bahwa penganggaran yang dilakukan terhadap bantuan social ini tidak sesuai dengan karakteristik belanja bantuan social. 2. Bahwa proses penyaluran bantuan sebagian tidak didukung dengan petunjuk teknis dan proposal dari penerima bantuan kemudian juga ada yang mendahului proposal atau surat keputusan serta tidak melalui proses selesksi yang memadai. 3. Masih adanya bantuan operasional sekolah yang terlambat disalurkan dan bantuan siswa miskin disalurkan melalui rekening penampungan. 4
4. Bahwa penerima bantuan belum melaksanakan kewajibannya dalam menyampaikan laporan pertanggungjawsban atas penggunaan dana yang diterimanya. 5. Adanya pembayaran tunjangan profesi dosen dan kehormatan non PNS pada Direktorat Pendidikan Islam tidak diverifikasi. 6. Untuk tahun 2012 ini ditemukan bantuan social pada Dirjen Pendis sebesar Rp316.509.536.401,- belum disalurkan kepada penerima bantuan hingga 31 Desember tahun 2012. 7. Penyaluran Bansos tidak sesuai dengan peruntukkan atau persyaratan yang ditetapkan. 8. Pemberian bantuan pensertifikatan tanah wakaf pada Kanwil Provinsi Lampung belum didukung nota kesepakatan dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten atau Kota. 9. Adanya realisasi bantuan sebesar Rp1.196.736.217.000,- pada satuan kerja Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur diberikan kepada yang tidak berhak. Selanjutnya Bapak Pimpinan dan Anggota DPR yang kami hormati, perkenankan kami melaporkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Agama tahun anggaran 2013 yang terkait dengan bantuan social yaitu temuan-temuan yang terkait dengan masalah system pengendalian internal dan temuan yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk sistem pengendalian internal : 1. Adanya penyaluran bantuan social pada 8 satuan kerja senilai Rp920.500.000,- tidak didukung dengan petunjuk teknis. 2. Surat keputusan penetapan penerima bansos tidak mencantumkan nomor rekening penerima dan penetapan Juknis bukan oleh kuasa pengguna anggaran. 3. Surat keputusan bantuan tidak mencantumkan jumlah bantuan. 4. Bantuan social tidak didukung rekomendasi satuan kerja terkait. 5. Penerima bantuan belum melaksanakan kewajibannya dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunana dana yang diterimanya. 6. Adanya kerjasama dan pemanfaatan layanan jasa perbankan untuk penyaluran BSN mengalami keterlambatan sebesar Rp341.755.747.000.- dan tidak efektif sebesar Rp184.923.581.519,-. 7. Bank penyalur belum meyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran dana bantuan kepada Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya sesuai dengan perjanjian kerjasama. 8. Bantuan siswa miskin belum sepenuhnya menjangkau semua siswa miskin yang ada pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut. 9. Dana BSN APBN tahun 2013 tidak terserap pada Kanwil Kemenag DKI Jakarta untuk madrasah Aliyah swasta sebesar Rp1.195.000.000,- serta pada kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat untuk madrasah ibtidaiyah dan madrasah…… MTS sebesar Rp37.180.000,- dan adanya tumpang tindih penyaluran dana BSM APBN dan BSM APBNP sebesar Rp666.650.000,10. Masih adanya terjadinya pemotongan atas bantuan social sebesar Rp409.495.000,- yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia. 11. Penyaluran BOS sebesar Rp141.217.895.055,- mengalami keterlambatan. 12. Proses verifikasi bantuan social tunjangan fungsional guru pada Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta tidak berdasarkan kebutuhan dan penyaluran tidak secara periodic serta terdapat bantuan yang belum disalurkan sebesar Rp487.860.000,13. Koordinasi antar Direktorat Pendidikan Madrasah dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dalam penyaluran bantuan social pemadaman MA masih lemah. 14. Publikasi penerima bantuan belanja social pada 3 satuan kerja sebesar Rp235.000.000,-.
5
Kemudian untuk tahun anggaran 2013 terhadap pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Agama, BPK juga menemukan beberapa hal yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan : 1. Dana bantuan social tidak sesuai peruntukkan sebesar Rp8.884.000.000,- dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp161.196.000,-. Pemberian bantuan operasional pendidikan kepada 91 perguruan tinggi swasta senilai Rp8.384.000.000,- berdasarkan laporan pertanggungjawaban diketahui bahwa bantuan tersebut digunakan antara lain untuk honor, tunjangan atau transport pegawai atau dosen, kemudian alat tulis kantor, kegiatan langganan daya, peralatan kantor, pembelian peralatan kantor, pembayaran honorarium kepada narasumber dan moderator yang berasal dari dana bantuan dalam hal ini adalah pegawai atau pejabat Dirjen Bimas Kristen sebesar Rp161.496.000,-. 2. Masih juga ada sisa dana kegiatan martikulasi pada bantuan social pada UIN Syarif Hidayatullah dan bantuan social serrtfikasi dosen pada Dirjen Bimas Budha belum dikembalikan ke kas Negara sebesar Rp80.862.500,Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang kami hormati, Selanjutnya perkenankan kami melaporkan mengenai hasil laporan pemeriksaan atas kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan social untuk tahun anggaran 2012 dan 2013 sampai dengan bulan September tahun 2013. Terdapat beberapa temuan yang dapat kami laporkan : 1. Bahwa pedoman umum dan 35 petunjuk teknis dana bantuan social belum dibuat serta 77 Juknis yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan. 2. Adanya kesalah pengklasifikasian anggaran belanja Bansos pada 16 Satker di lingkungan Kementerian Agama pada tahun anggaran 2013 sebesar Rp1.705.288.565.942,- jadi ini ada kesalahan pengklasifikasian anggaran. 3. Penentuan penerima Bansos tahun anggaran 2013 sebesar Rp34.200.000.000,- pada Kanwil Provinsi Sulawesi Utara tidak sesuai prosedur. 4. Penetapan penerima bantuan pada 4 Satker Eselon I dan 5 Satker Kanwil Kementerian Agama tidak melalui proses seleksi yang jelas dan transparan atau tidak didukung dengan proposal dan dokumen lain yang dipersyaratkan. Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang kami hormati, 5.
6. 7. 8. 9.
Selanjutnya untuk pemeriksaan yang sama yang BPK masih menemukan adanya belanja bantuan program beasiswa santri berprestasi pada Direktorat Jenderal Pendis tidak sesuai peruntukkan sebesar Rp4.890.244.000,- dan berindikasi merugikan negara sebesar Rp193.735.000,- dan biaya asrama mahasiswa terlambat dicairkan sebesar Rp165.000.000,Bantuan pendidikan pada Dirjen Pendis, Bimas Kristen, dan Kanwil Kemenag Provinsi NTT tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan pemborosan keuangan negara sebesar Rp7.996.000.000,Bahwa adanya pelaksanaan kegiatan Pospenas ke-6 tahun 2013 pada Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur tidak sesuai dengan ketentuan. Pemahalan harga pada bantuan pendidikan dan pelayanan kesehatan serta bantuan penguatan pembelajaran Bahasa Arab pada pondok pesantren Dirjen Pendis sebesar Rp.5.363.758.800,-. Dana Bansos sebesar Rp676.082.800,- diterima kembali oleh pegawai negeri sipil Kemenag dalam bentuk honor, uang harian, dan transport diantaranya sebesar Rp84.635.000,- melebihi tarif standar wilayah umum. 6
10. Sisa dana Bansos pada rekening penerima yang disalurkan oleh Dirjen Pendis sebesar Rp484.700.000,- tidak dapat dicairkan. 11. Belanja bantuan social pada 6 Satker di lingkungan Kementerian Agama ditetapkan tidak sesuai Juknis sebesar Rp3.550.000.000,- kemudian dipergunakan tidak sesuai peruntukkan sebesar Rp672.027.575,- dan berindikasi merugikan keuangan negara sebesar Rp914.840.000,-. 12. Terdapat Bansos dari Dirjen Bimas Hindu kepada UNHI Denpasar tidak sesuai kebutuhan riil sehingga terjadi kelebihan penyaluran sebesar Rp499.130.000,- dan penggunaan Bansos yang tidak sesuai peruntukkan sebesar Rp36.600.000,13. Bansos untuk penyelenggaraan swayam fara Tripitaka gata tahun 2012 kepada LPSKLT tidak sesuai karakteristik Bansos dan dikelola oleh panitia yang merupakan PNS Dirjen Bimas Budha serta terdapat dana sebesar Rp79.120.000,- masih berada di rekening LPSKLT, penyaluran tidak tepat sasaran sebesar Rp659.852.800,- dan berindikasi merugikan keuangan negara sebesar Rp328.319.300,-. 14. Pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan social meningkatkan kualifikasi guru pada Dirjen Pendis melebihi standar biaya sebesar Rp349.697.778,-. 15. Bantuan social sebesar Rp41.000.868.715- pada 4 eselon I dan 5 Satker Kanwil Kemenag belum didukung laporan pertanggungjawaban. 16. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk belanja bantuan social Kemenag belum optimal. Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang kami hormati, Selanjutnya perkenankan kami melaporkan mengenai hasil pemeriksaan kinerja atas bantuan social pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas madrasah ibtidaiyah swasta tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014 pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kantor Wilayah dan Kantor Kementerian Agama serta madrasah ibtidaiyah swasta penerima bantuan wilayah Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, dan Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Yang pertama terkait dengan perencanaan, BPK menemukan perencanaan kegiatan strategis dan alokasi anggaran Bansos pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas madrasah belum memadai. Yang ketiga, perhitungan harga satuan pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas madrasah tidak memadai. Yang keempat, system informasi manajemen pendidikan belum mendapat mendukung perencanaan pemberian Bansos pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas madrasah secara optimal. Yang kelima, proses penetapan madrasah swasta penerima Bansos pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas belum memadai. Selanjutnya yang kedua, terkait dengan pelaksanaan Bansos pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas madrasah swasta ditemukan beberapa hal sebagai berikut : 1. Madrasah penerima bantuan tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam petunjuk teknis. 2. Pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas madrasah tidak memenuhi standar yang diatur dalam petunjuk teknis. 3. Pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas madrasah belum optimal dalam menunjang layanan pendidikan dasar. 4. Penggunaan dana Bansos tidak sesuai peruntukkan. 5. Pembangunan ruang kelas baru dan rehabililtasi ruang kelas madrasah belum dapat meningkatkan jumlah peserta didik secara optimal. 6. Sebanyak 14 madrasah swasta penerima Bansos sarana dan prasarana dari Direktorat Ditpenma juga menerima Bansos Sarprasakanwil Kemenag.
7
Selanjutnya terkait dengan monitoring dan evaluasi bantuan social pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas madrasah, masih ditemukan bahwa monitoring dan evaluasi Bansos pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas madrasah swasta belum optimal. Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, dan hadirin yang kami muliakan, Izinkan kami mengenai pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Agama tahun anggaran 2014. Jadi untuk pemeriksaan keuangan Kementerian Agama tahun 2014, kami juga menemukan beberapa hal yang terkait dengan bantuan social: 1. Pengklasifikasian anggaran belanja senilai Rp852.415.901.692,- tidak sesuai dengan substansi kegiatan yang dilaksanakan. Kesalahan pengklasifikasian penganggaran belanja sebesar Rp852.415.901.692,- yang terdiri dari belanja bantuan social sebesar Rp845.152.601.692.dan belanja barang sebesar Rp7.263.300.000,- Kesalahan klasifikasi belanja pada belanja bantuan social disebabkan belanja bantuan tersebut dialokasikan bukan untuk penerima bantuan yang mempunyai resiko social. Sedangkan kesalahan pada belanja barang antara lain disebabkan adanya pembayaran tunjangan guru yang masih dialokasikan dari belanja barang. 2. Perencanaan penyaluran bantuan siswa miskin belum memadai dan bantuan sebesar Rp33.044.713.819,- tidak dapat disalurkan kepada yang berhak. Perencanaan BSM tidak berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan tidak dapat disalurkannya BSM ke rekening siswa sebesar Rp33.044.713.819,- oleh bank penyalur karena bank tidak berhasil membuatkan rekening karena tidak cukupnya dokumen pendukung siswa penerima bantuan yang diterima oleh bank penyalur seperti : alamat, siswa, nama ibu kandung siswa, nama sekolah siswa, data ganda, data tidak lengkap, hal tersebut sudah disampaikan oleh pihak bank kepada kantor wilayah akan tetapi kekurangan data tersebut tidak disampaikan kembali ke bank karena keterbatasan waktu. Nilai bantuan siswa miskin yang tidak dapat disalurkan akhirnya disetor ke kas negara oleh bank penyalur sebesaer Rp33.044.713.819,- yaitu yang dikembalikan ke kas negara pada tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp1.435.291.671.000,dan pada bulan Februari 2015 sebesar Rp31.609.422.148,-. 3. Penerima bantuan social belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang diterimanya sebesar Rp134.653.394.316,4. Pemberian dana bantuan social tidak sesuai ketentuan sebesar Rp15.295.000,- dan penerima rangkap sebesar Rp10.500.000,-. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan yang telah kami sampaikan di tahun anggaran 2012 sampai dengan 2013. Dapat kami laporkan mengenai tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI atas bantuan social pada Kementerian Agama dari tahun 2011 sampai dengan 2014. Jadi berdasarkan jenis pemeriksaan untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk realisasi Bansos tahun anggaran 2009, 2010, 2011 pada Sekretariat Jenderal Dirjen Pendidikan Islam, Bimas Budha, dan Bimas Hindu. Sementara untuk jenis pemeriksaan kinerja tindak lanjut ini, kami sampaikan terutama kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama tahun anggaran 2009, 2010, dan 2011. Kemudian untuk yang ketiga pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk realisasi Bansos tahun anggaran 2012 dan 2013.
8
Selanjutnya secara ringkas, dapat kami laporkan mengenai hasil pemantauan tindak lanjut. Jadi yang pertama yang terkait dengan objek pemeriksaan mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban dana bantuan social tahun anggaran 2009 sampai dengan 2011 pada Sekretariat Jenderal Dirjen Pendis, Dirjen Bimas Budha, dan Dirjen Bimas Hindu jumlah temuan pemeriksaan ada 12 temuan pemeriksaan. Kemudian nilainya adalah 12 milyar 79 juta. Kemudian rekomendasi yang disampaikan ya meliputi 27 rekomendasi dengan nilai Rp7.296.000.000,- kemudian sudah ditindaklanjuti dari 27 ini, 12 sudah ditindaklanjuti dengan sesuai dengan rekomendasi kemudian sisanya sebesar 15 rekomendasi ditindaklanjuti belum sesuai dengan rekomendasi dengan nilai masing-masing yang sesuai adalah Rp393 juta, sedangkan yang sudah ditindaklanjuti tapi belum sesuai rekomendasi adalah sekitar 6,9 milyar. Kemudian yang kedua terkait dengan kinerja efektifitas kebijakan dan implementasi pemberian dana bantuan social kepada Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta di Jakarta, temuan pemeriksaan ada 3 kemudian rekomendasinya 4 sudah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi 3 sehingga yang belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi ada 1. Kemudian yang ketiga, objek pemeriksaan atas kepatuhan pada peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan social tahun anggaran 2012 dan 2013 sampai dengan September 2013 pada Kementerian Agama di Jakarta, ada temuan pemeriksaan sebanyak 16 temuan pemeriksaan dengan nilai Rp1.807.433.000.000,- kemudian jumlah rekomendasinya ada 39 dengan nilai 8,8 milyar kemudian sudah ditindaklanjuti sebanyak 10 yang sesuai dengan rekomendasi kemudian yang sudah ditindaklanjuti tapi belum sesuai rekomendasi ada 20 sementara yang belum ditindaklanjuti ada 9 rekomendasi dengan masing-masing nilai yang sesuai dengan rekomendasi adalah 1,6 milyar, kemudian yang sudah ditindaklanjuti tapi belum sesuai ada sebesar 1,2 milyar dan yang belum ditindaklanjuti adalah sebesar 5,9 milyar. Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VIII, serta hadirin yang berbahagia, Yang selanjutnya ini sebetulnya juga sudah dirangkum didalam apa yang kami sampaikan hanya saja memang yang selanjutnya ini kita kategorikan berdasarkan jenis-jenis temuan. Jadi kalau diizinkan, sementara kami sudahi Bapak Pimpinan dan waktu kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan dengan ucapan terima kasih. Wabillahitaufiq Walhidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT : Terima kasih Saudara Auditor. AUDITOR V BPK RI : Predikat WTP, WDP Opini. Jadi Kementerian Agama ini sudah beberapa tahun kemarin sudah predikatnya adalah Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraph penjelasan dan kemarin juga besok juga sebenarnya akan disampaikan kepada siding Paripurna DPR untuk hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK, ini juga masih mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragrap. Demikian, Pak. KETUA RAPAT : Terima kasih. Selanjutnya Dirjen Anggaran. 9
DIRJEN ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI : Terima kasih Bapak Pimpinan. Bapak, Ibu Anggota Komisi VIII yang kami hormati, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu malam ini. Pertama, kami sudah komunikasi dengan Sekretariat Komisi sebenarnya yang tepat untuk diundang di Kementerian Keuangan itu adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan kalau kita bicara soal 52, 57 gitu bukan dari anggaran karena kalau dari anggaran kita hanya bicara alokasinya uangnya untuk apa, programnya apa, output segala macam. Soal itu mau dicatat di 57, 52 itu monggo sudah ada aturannya, tinggal diikuti ya Pak ya. Nanti kalau pun ada salah-salah juga bisa direvisi dan itu revisi Dipa-nya juga Kanwil DJPB. Jadi memang kita tidak …tidak cawe-cawe untuk pemilihan 52 atau 57. Tapi kami bisa share kalau selalu kami diajak bicara kalau soal ini gitu Pak terkait dengan tadi pertanyaannya latar belakang pengaturan 57 ke 52 dan apa resikonya kalau tetap dengan 57. Untuk yang pertama, latar belakangnya ya itu tadi Pak, salah satunya ini dari tahun ke tahun jadi temuan dan itu belum diselesaikan walaupun opininya WTP Pak ya tapi memang selalu jadi temuan terus tiap-tiap tahun. Kemudian yang kedua adalah hasil kajian dan rekomendasi dari KPK juga supaya Pemerintah membenahi persoalan ini. Nah, kemudian dari kami dari Kementerian Keuangan khususnya dari Direktorat Perbendaharaan itu mengatur ulang dan mengkaji bersama Pak, DJA dan DJPB, kita kaji bersama sebenarnya masalahnya apa. Nah, ternyata kita ini ada salah persepsi lah mungkin di lapangan bahwa yang namanya bantuan itu ada 2 Pak sebenarnya ya : bantuan ke masyarakat yang secara umum masyarakat dan bantuan social yang oleh Undang-Undang 11 tahun 2009 juga oleh aturan-aturan mengenai jenis belanja itu hanya boleh diberikan untuk orang miskin atau dalam hal ini Kemenag, siswa miskin atau mereka-mereka yang terkena resiko social. Jadi lebih spesifik, Pak dan itu yang dipakai di system akuntansi di seluruh dunia, kalau dia pakai namanya social assistance atau bantuan social itu adalah untuk orang miskin terutama dan mereka-mereka yang perlu dibantu misalnya : veteran, bapak-bapak pahlawan dahulu itu, veteran perang, veteran revolusi itu dibantu kemudian orang-orang yang cacat, kemudian saudara kita yang terkena trafficking yang menjadi korban, itu lebih spesifik Pak jadi menggunakan 57. Dan 57 itu bisa digunakan dipilih karena memang dia lebih mudah bagi si penerima. Si penerima itu tidak perlu membuat SPJ, tidak perlu membuat laporan pertanggungjawaban Pak ya kita maklum Pak ya masa’ orang menjadi korban kita minta SPJ segala macam atau bisa langsung. Tapi memang untuk bisa melakukan itu harus dipenuhi syarat-syaratnya yang tadi bahwa dia betul yang terkena resiko social sebagaimana diatur di UndangUndang 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dan juga diatur misalnya dari BPK juga dari KPK harusnya transparan, ada TOR ada RAB dari si pelaksana kegiatan juga ada pengumuman siapasiapa yang bisa menerima terbuka seleksinya. Jadi misalnya untuk siswa miskin itu siapa saja yang bisa menerima, seleksinya dimana, kapan seleksinya dilakukan itu dibuat transparan. Itu yang direkomendasikan oleh KPK dan juga sama saya kira seperti temuan BPK. Sementara di pihak….. ada bantuan masyarakat, ini bisa ke masyarakat tanpa dia harus miskin tapi memang menurut undang-undang harus dibantu, misalnya : lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, ya itu memang harus dibantu tapi dia tidak bisa menggunakan 57, dia harus menggunakan 52. Dan prosesnya sama Pak. Jadi kalau bagusnya teman-teman dari DJPB yang menjelaskan, bagusnya dia menggunakan mungkin Bapak/Ibu sudah kenal namanya kalau kita bicara teknis sampai ke… 521 219 itu namanya belanja barang non operasional lainnya dan itu bisa masuk semua disitu Pak. Jadi untuk belanja barang bisa, untuk honor bisa tapi bukan honor PNS kalau honor PNS ada lagi ya atau untuk belanja pegawai tadi, dia masuk ke 51 ga boleh pakai itu. Jadi memang hanya untuk 10
lembaga-lembaga di luar Pemerintah atau di luar Satker, misalnya : kemarin hari Jum’at, kami juga menerima perwakilan dari MUI, Pak karena ini juga macet Pak untuk MUI, untuk badan wakaf segala macam seperti itu lembaga-lembaga seperti itu ada puluhan jumlahnya. Setelah kami jelaskan bahwa mereka bisa menggunakan dulu pakai 57 sekarang pakai 521 219 itu semua bisa masuk disitu, untuk transport, pengadaan barang, untuk konsumsi misalnya tempat segala macam EO disitu bisa segala macam disitu. Nah, untuk yang lainnya ada juga 526 XXX istilahnya. Dengan 526 itu belanja barang diserahkan ke masyarakat, namanya belanja barang diserahkan ke masyarakat. Itu pakai itu ya. Tapi kalau di bentuknya bukan barang dia bisa pakai 512 219. Setelah kami jelaskan itu lega Pak dari MUI dari Kemenag, oh ternyata kami bisa, bisa Pak jadi tidak ada masalah. Jadi ada 2 hal memang ada salah persepsi saya kira soal kriteria itu dan kedua soal di pelaksanaannya. Jadi kami harap dengan pertemuan ini kalau dikeluhkan ada ketidaklancaran ya itu bisa diselesaikan. Memang yang menjadi masalah adalah kalau dulu membantu sekolah, membantu madrasah dengan Bansos atau juga tadi membantu guru-guru mudah ga pakai SPJ, kasih duit beres jalan tapi tetap jadi temuan terus dari tahun ke tahun. Nah, dengan menggunakan 521 219 itu ya monggo buat SPJ untuk yang penerima jelas tadi, sekolah misalnya apalagi lembaga keagamaan yang lain, itu silahkan yang menggunakan itu dan itu lancar. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan Pak. Sebenarnya tidak ada masalah dari 57 pindah ke 521 219 tinggal memang kerepotan SPJ. Tapi kan sebenarnya membuat SPJ itu sudah biasa buat Satker gitu ya karena buat belanja lain juga dia buat SPJ jadi apa bedanya dengan yang ini gitu. Jadi sebenarnya ga masalah harusnya itu Pak. Kalau untuk cari mudahnya seperti dulu pakai 57 ga pakai segala macam memang kelihatannya mudah tapi jadi temuan bahkan menjadi freud disana, jadi morale hazard disana jadi temuan BPK, jadi temuan KPK. Nah, kita benahi pakai 52 tetap sama mudah juga itu Pak. Memang repot untuk Satkernya bikin SPJ. Nah, pertanyaan kedua resikonya apa kalau tetap pakai 57 yang tadi ya tadi mungkin jadi temuan terus, dari tahun ke tahun jadi temuan terus ini masalah baik di BPK maupun di KPK atau pun di lembaga hukum lainnya lah ya mungkin kejaksaan, mungkin polisi karena bagaimana pun mereka tetap melihat ini di Undang-Undang11 tahun 2009 yang namanya Bansos tadi yang hanya untuk terkena resiko social, rehabilitasi social, kemudian sumber daya social segala macam seperti itu, yang lebih ke orang miskin sebenarnya ya, paling gampang itu adalah orang yang susah lah, orang yang orang miskin yang memang harus dibantu. Jadi mungkin sementara itu Pak yang bisa kami sampaikan, mungkin nanti bisa. Terima kasih, Pak. KETUA RAPAT : Terima kasih. Jadi saya kira iya jadi mengajari untuk administrasi yang bagus gitu lah ya. Mari kita pertajam lagi. Silakan Saudara Irjen. IRJEN KEMENTERIAN AGAMA RI : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Terima kasih. Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang kami hormati, Ada beberapa penyampaian kami, kita mulai dari BOS, Bansos, dan didalamnya ada BSM. 11
Mengenai pencarian dana, mekanisme pencairan dan BOS harus ada bersama-sama kami carikan terobosan karena Dipa-nya ada di Kanwil sedangkan bantuan terhadap madrasah swasta itu adanya di kampung-kampung. Jadi sangat sulit untuk merealisasi untuk bantuan operasional sekolah khsususnya madrasah swasta. Kemudian 2 minggu yang lalu, kami merintis bertemu dengan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor : S.376 MK 05 tahun 2015 tanggal 21 Mei 2015 hal Pemberian Uang Muka Kerja Pada Madrasah Swasta dari Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Rangka Penyaluran Dana BOS Madrasah tahun anggaran 2015. Solusinya adalah yang pertama bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu yang disingkat BPP dapat diberikan uang persediaan atau UP yang semula tidak bisa Pak, ini yang namanya BPP harus PNS. Ini dikecualikan atau diberikan dispensasi karena ancamannya atau resikonya adalah dana itu tidak bisa cair sehingga dengan BPP yang ditunjuk di masing-masing madrasah swasta yang bisa diberikan uang persediaan atau UP atau tambahan uang persediaan atau TUP. Yang kedua mekanisme UP atau TUP yang : a. KPK Satker mengajukan UP atau TUP untuk pencarian dana BOS sebesar kebutuhan seluruh madrasah swasta di wilayah kerjanya. b. Dispensasi yang dapat diajukan jika penyesuaian besaran UP atau dana BOS madrasah swasta melampaui besaran UP yang ditetapkan. i.2 pertanggungjawaban TUP dana BOS madrasah memerlukan waktu melebihi 1 bulan. i.3 terdapat pembayaran atas penggunaan dana BOS madrasah swasta kepada satu penyedia barang atau jasa meliputi : 50 juta tidak dapat dilakukan dengan pembayaran LS. c. Pengganti revolving atas UP dapat dilakukan secepatnya apabila bukti-bukti pertanggungjawaban telah mencapai 50% walaupun belum mencapai 1 bulan. Ini mudahmudahah yang bisa diberikan Yang ketiga, bendahara pengeluaran atau BPP dapat memberikan uang muka kerja atau UP atau UP atau TUP yang dikelola atas berdasarkan surat perintah bayar SPBY kepada pihak madrasah swasta dalam rangka penyaluran dana BOS swasta. Yang keempat, Inspektorat Jenderal melakukan Kementerian Agama melakukan atau melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap proses penyaluran dana BOS dari bendahara BPP kepada madrasah swasta. Yang kelima, mekanisme pemberian uang muka kerja berpedoman kepada PMK 190 PMK 05/2012 tentang Tata Cara Dalam Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Yang keenam, mekanisme pertanggungjawaban bendahara pengeluaran berpedoman kepada peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satker Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ketujuh, tata cara pembayaran, pencairan, penggunaan pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi dana APBN agar berpedoman pada PMK 190/PMK.05/2012.
12
Kendala mekanisme pencairan akun 521219 : 1. Sumber daya atau SDM. Kurangnya tenaga teknis pada Kanwil Kemenag Provinsi maupun Kantor Kemenag Kabupaten Kota dengan beban kerja yang banyak yakni bantuan siswa miskin, tunjangan profesi guru, pembayaran RKB, rehabilitasi ruang kelas, dan pembinaan madrasah dan lain-lainnya. 2. Kurangnya pejabat Eselon III dan Eselon IV pada Kanwil Kemenag Provinsi atau Pejabat Eselon IV pada Kantor Kemenag Kabupaten Kota yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa sebagai syarat menjadi pejabat komitmen atau PPK untuk menangani banyak proses pembayaran dana BOS madrasah swasta dari seluruh jenjang. 3. Sulitnya transportasi dari madrasah ke kabupaten atau provinsi karena banyak letak madrasah swasta di wilayah terpencil dan kepulauan. Banyak madrasah swasta dengan kondisi keuangan sangat minim jika permohonan melalui LS belanja barang karena pelaksanaan kegiatan madrasah swasta satu-satunya dari dana BOS artinya tidak punya uang sendiri untuk nalangi, untuk belanja sendiri. Pemetaan jenis belanja dana BOS, klasifikasi ke jenis belanja yang sesuai yakni belanja barang dan belanja pegawai. Apabila belanja barang dilakukan oleh Satker pusat dengan menggunakan akun 526 pengadaan barjas dan 521219 itu UP atau TUP dan LS belanja barang. Apabila belanja pegawai Satker pusat dengan SK penetapan. 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Jenis-jenis bantuan social pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam : Bantuan pusat dan atau daerah, - Bantuan santri miskin atau KIP PPS ula sebanyak 58.525 santri dengan anggaran Rp26.336.250.000,- Bantuan santri miskin KIP PPS ustho yaitu sebanyak 255.125 santri dengan anggaran Rp191.343.750.000,Bantuan santri miskin atau KIP PPS ulya sebanyak 194.691 santri dengan anggaran Rp195.191.000.000,Bantuan siswa miskin KIP MI sebanyak 826.467 siswa dengan total anggaran Rp371.910.250.000,Bantuan siswa miskin KIP MTS 773.491 siswa, anggaranya adalah Rp890.118.250.000,Bantuan siswa miskin KIP MA 356.429 siswa, jumlah anggarannya adalah Rp56.429.000.000,Biaya mahasiswa miskin adalah 64.000 siswa dengan jumlah anggaran Rp76.800.000.000,Pendidikan terpadu anak harapan atau Dikterapan yaitu 12.000 santri dengan jumlah anggaran adalah Rp75.000.000.000.Bidik misi PTKAI, biaya pendidikan mahasiswa miskin berprestasi PTKAI sebanyak 14.216 mahasiswa, jumlah alokasi anggaran adalah Rp126.472.000.000,Bantuan kepada mitra pusat dan atau daerah, bantuan sarana belajar PAI ibadah sekolah yaitu 100 paket jumlahnya adalah 5 milyar. Bantuan pembangunan asrama pondok pesantren 250 lokasi dengan alokasi anggaran 25 milyar. Bantuan pembangunan sarana prasarana RA adalah 250 lembaga, alokasinya adalah 2,5 milyar. Rehab ruang kelas RA 500 ruangan yaitu Rp12.500.000.000,Bantuan pembangunan RKBMI 170 ruangan dengan alokasi anggaran Rp30.577.000.000,Bantuan RKBMTS 220 ruangan, total anggaran Rp39.655.000.000,Bantuan pembangunan RKBMA 171 ruangan, alokasi anggaran Rp34.238.180.000,Bantuan pembangunan perpustakaan 175 ruang, alokasinya adalah Rp26.251.800.000,Bantuan pembangunan laboratorium 5 paket jumlahnya adalah Rp906.000.000,Bantuan peralatan laboratorium bahasa MA 45 paket jumlahnya adalah Rp6.810.130.000,13
20. Bantuan peralatan laboratorium MA 36 paket jumlahnya adalah Rp5.449.630.000,21. Bantuan peralatan laboratorium IPA MA 27 paket totalnya adalah Rp4.098.500.000,22. Sarana prasarana penunjang pendidikan madrasah 34 paket dengan total anggaran Rp35.225.000.000,23. Bantuan kepada mitra pusat dan daerah yang satu BOS MI swasta PPS ula volumenya adalah 3.063.057 siswa anggaranya adalah Rp2.407.994.400.000,24. BOS MTS swasta PPS wustho jumlahnya adalah 2.574.651 siswa, anggarannya adalah Rp2.427.235.000.000,25. BOS MA swasta PPS Ulya jumlah siswanya adalah 834.855 alokasi bantuannya adalah Rp990.212.400.000,INTERUPSI F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ): Interupsi Pimpinan. Karena ada poin-poin ini bisa kita baca, alangkah baiknya kalau Irjen membaca yang inti lalu pokok-pokok masalahnya saja. Karena ini kita bisa baca kan satuannya dan sebagainya. Terima kasih, Pimpinan. IRJEN KEMENTERIAN AGAMA RI : Kita lanjutkan di halaman berikutnya adalah bantuan kepada mitra pusat atau daerah. 1. Tunjangan fungsional guru Non PNS dari volumenya 485.912 dengan anggaran yang bisa Bapak/Ibu baca 2. Tunjangan profesi guru dosen non PNS dan tunjangan khusus guru non PNS dengan jumlah sebenarnya yang ada pada slide. Bantuan kepada mitra kerja akun 526 yaitu meliputi : pemagangan di dunia usaha dan industry bagi siswa MA, bantuan peningkatan mutu RAMNI, bantuan tahfiz Al-Qur’an bagi siswa siswi, bantuan tahfiz Al-Qur’an bagi siswa siswi MTS dan MA, pembangunan sarana dan prasarana dijumlah 100 lokasi sebagaimana yang tertulis yaitu 25 milyar. Pemberdayaan organisasi dan lain sebagainya, ini pembangunan-pembangunan ruang dan perpustakaan. Ini semua adalah alokasi yang berkaitan dengan jumlah siswa dan santri. Permasalahan pada penyaluran bantuan social : BSM atau Indonesia Pintar yaitu penerima tidak sesuai dengan kriteria, jumlah yang diterima tidak sesuai dengan yang ditetapkan, dana bantuan tidak tepat waktu, pemanfaatan tidak terkontrol, kurang sosialisasi, target jumlah penerima tidak tercapai, intervensi penentuan kuota atau penerima bantuan. Sedangkan untuk BOS : penggunaan dana tidak sesuai dengan juknis yang diterapkan, pembelian barang-barang yang tidak efektif dan tidak efisien, potensi pungutan liar oleh oknum kepada pencarian dana BOS ditingkat kabupaten dan kota. Kemudian bantuan sarana dan prasarana : penerima bantuan belum sepenuhnya memahami juknis yang diterima, penentuan lokasi madrasah belum sepenuhnya memenuhi kriteria, pembiayaan ganda yang bersumber dari APBN dan APBD, kemudian potensi pungutan liar oleh oknum ketika pencairan dana, kemudian intervensi penentuan kuota penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kriteria. Sedangkan permasalahan tunjangan guru dan dosen : tunjangan terlambat diterima karena kelemahan system administrasi, kelemahan data guru maupun dosen, potensi manupulasi jam mengajar, oknum melakukan pengisian 24 jam mengajar padahal sebenarnya kurang dari 24 jam, terlambat SK tunjangan profesi diterima oleh…. Karena oknum sengaja memperlambat penertiban SK agar bisa melakukan pungli, kemudian pungutan liar oknum memotong uang tunjangan sertifikasi dengan berbagai modus, kemudian oknum memaksa guru untuk membeli barang-barang yang lebih mahal dari harga pasar, kemudian hasil verifikasi calon penerima bantuan …. tahun 2014 tidak jadi terealisasi tapi ini berguna untuk dipakai untuk penyaluran untuk tahun ini. Jumlah madrasah yang 14
dipantau adalah 1.873 madrasah, jumlah profesinya adalah 24, waktu penugasan adalah di akhir tahun 2014 yakni bulan November sebagaimana terlihat dalam slide tampak diatas Aceh ada 42 kemudian Bali 14, Banten 198, dan lain sebagainya bisa dilihat sebaran wilayahnya serta madrasah penerima bantuan yang kita pantau, totalnya adalah 1.873 itu kita mengklasifikasikan yang layak dan tidak layak untuk dibantu. …..madrasah berdasarkan jenis bantuan. Bisa kita lihat yang biru muda adalah RKP, kemudian yang kuning tua adalah rehab sedang dan yang kuning muda adalah rehab berat dan yang kuning adalah peningkatan Sarpras. Lanjut. Berdasarkan jenjang pendidikan : ada RA, MI, MTS dan MA. Jadi yang terbesar adalah MI yaitu 47%. Izin operasional madrasah : yang sudah memiliki adalah yang mayoritas yaitu 97%. Kemudian data akreditasi madrasah : yang akreditasi B yang mayoritas adalah 53%, kemudian yang tidak ada keterangan yakni biru tua yang 3%. Lanjut. Tingkat kebutuhan bantuan berdasarkan juknis yang menjadi prioritas adalah 62% bukan prioritas adalah yang warna kuning tua, yang kuning muda adalah tidak ada keterangan. Lanjut. Gambaran umum ruang kelas madrasah. Ruang belajar yang layak 49% yang warna biru muda, yang kuning tua adalah ruang belajar tidak layak jadi sama jumlahnya dengan yang layak, yang tidak ada keterangan yang 2%. Lanjut. Pemanfaatan sinsarpras, system informasi manajemen yaitu 64% yang kuning melalui jalur lainnya, yang biru muda adalah mengukam melalui sinsarpras jadi sangat kecil, relative kecil yang untuk melalui Sin, yang tidak ada keterangan adalah 9%. Lanjut. Pengajuan bantuan secara online melalui web yaitu www.madrasahkemenag.go.id itu yang warna biru muda. Jadi sebanyak 25%, yang melalui jalur lain adalah yang paling besar yaitu 64%. Lanjut. Kesimpulan pemberian bantuan yaitu warna biru layak diberikan, yang kuning adalah 8% tidak layak diberikan, dan yang 1% adalah tidak memberikan pendapat. Jadi ini berdasarkan survey yang kita laksanakan di akhir tahun 2014. Lanjut. Tingkat kebutuhan berdasarkan juknis yang biru muda adalah menjadi prioritas, yang kuning bukan prioritas dan tidak ada keterangan adalah 10%. Lanjut. Hasil monev bantuan Pendis block grant APBN tahun 2013. Wilayah pemantauan mencakup 61 kabupaten kota pada 11 provinsi yakni Sumut, Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan NTB. Jumlah madrasah 56 MA penerima bantuan laboratorium IPA MA, 75 MTS penerima bantuan laboratorium IPA MTS, 85 MA, penerima laboratorium Bahasa MA, 119 MTS penerima bantuan laboratorium multi media MTS dan 56 MA penerima bantuan laboratorium computer. Perlu kami sampaikan Pimpinan dan Anggota Dewan, sebelum ini jadi belum pernah Irjen itu melakukan pemantauan. Jadi dengan kehadiran saya, saya berinisiatif untuk memantau ini dan hasilnya juga kita share kepada BPK. Temuan hasil pemantauan, temuan bantuan laboratorium bahasa MA. Pemantauan dilaksanakan pada 85 madrasah di kabupaten kota, tim Irjen mengidentifikasi, 27 madrasah atau 33% tidak mengajukan proposal bantuan. Hal ini menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran karena tidak berdasarkan pada kebutuhan madrasah. 65 madrasah yaitu 71% tidak menerima salinan SK bantuan. 12 madrasah 13% tidak memiliki ruangan yang memadai untuk yang memadai laboratorium bahasa. Hal ini menyebabkan barang bantuan tidak dapat digunakan dengan maksimal dan rentang rusak, ini tidak ada ruangan untuk menyimpan barang-barang bantuan yang berupa : information technology ya barang-barang itu. 26 madrasah 31% penerima bantuan tidak menerima instalasi barang bantuan oleh pihak rekanan, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan karena instalasi merupakan satu paket yang tidak terpisahkan dari pengiriman bantuan laboratorium bahasa. Kemudian terdapat kekurangan penerimaan barang bantuan dan ketidaksesuaian spesifikasi barang, temuan tersebut terjadi pada 38 madrasah atau 45% dari total madrasah penerima bantuan. Hasil pemantauan lanjutan, temuan bantuan lab multi media atau MTS. Pemantuan dilaksanakan pada 119 madrasah di 32 kabupaten kota, tim Irjen mengidentifikasi 61 madrasah atau 15
51% tidak mengajukan proposal bantuan, 76 madrasah atau 56% tidak mendapatkan salinan SK, 65 madrasah tidak memiliki ruangan yang memadai untuk laboratorium multi media, 51 madrasah penerima bantuan laboratorium multi media tidak dilakukan instalasi bantuan, ini sama dengan kasusnya yang tadi sehingga bantuan tidak dapat digunakan dengan maksimal, terdapats kekurangan penerimaan bantuan dan ketidaksesuai spesifikasi teknik dari barang tersebut. Temuan tersebut terjadi pada 97 madrasah dari total madrasah penerima bantuan. Bantuan IPA MA ini sedikit agak berbeda, tidak mengajukan proposal, tidak mendapatkan salinan, tidak memiliki ruangan yang memadai dan tidak mempunyai tenaga laboratorium IPA sehingga bantuan tidak dapat mendukung proses pembelajaran. Bantuan yang dikirim tidak dibutuhkan madrasah dan mereka harus menerima karena bantuan sudah dikirim ke lokasi madrasah. Bahkan sebelum pengadaan barang dan jasa dilakukan, sudah dikirim dulu ini Pak di daerah-daerah tertentu. 37 madrasah tidak mendapatkan sosialisasi penggunaan bantuan sehingga tidak dapat dimaksimalkan penggunaannya. Terdapat kekurangan dan ketidaksesuaian spesifikasi barang pada 28 madrasah. Kemudian di MTS, hampir sama juga tidak mempunyai tenaga laboratorium IPA. Jadi tambahannya disitu 51 madrasah atau 72% tidak mendapat sosialisasi penggunaan barang bantuan sehingga tidak dapat dimaksimalkan penggunaannya. Nah, bantuan IPA terdiri dari jenis bantuan yang tidak familiar penggunaannya terutama untuk madrasah-madrasah yang masih mengalami keterbatasan sarana fisik, ketiadaan sosialisasi penggunaan barang bantuan membuat pengiriman bantuan menjadi tidak maksimal dan bantuan rentan rusak, diperlukan perawatan kemudian diperlukan perawatan yang harus memadai tapi itu tidak bisa dirawat dengan baik, terdapat kekurangan bantuan pada 52 madrasah penerima. Jadi tidak lengkap, tidak sesuai dengan kontrak. Kemudian temuan bantuan lab computer. Dari 56 madrasah penerima bantuan dilakukan monitoring, hanya 6 madrasah yang menerima bantuan computer. Saya ulangi dari 56 penerima bantuan dilakukan monitoring, hanya 6 madrasah yang menerima bantuan computer. Hal ini tidak terlepas karena adanya pemutusan kontrak sepihak dari pihak rekanan sebagaimana tertuang dalam SK Dirjen Pendis Nomor 110 tahun 2014. Tim Irjen mengidentifikasikan beberapa permasalahan. 6 madrasah penerima bantuan tidak mengajukan proposal melainkan bantuan ditentukan oleh pihak Kanwil Kemenag dan Kan Kemenag kota kabupaten. AC merk Changhong pada 6 madrasah di Pontianak belum diterima sampai batas lewat tahun tidak diterima atau indikasinya memang tidak datang. Terdapat kerusakan computer berupa pecah layar 1 unit computer merk Acer, Verithon pada MAS Assalam Pontianak. Terdapat kartu garansi pada mesin fotocopy Fuji Xerox pada sebuah madrasah di Pontianak dan mesin Fuji Xerox belum dapat digunakan karena ada setting-an yang belum diatur. Dan masih banyak persoalan lain yang semuanya belum kita tampung disini. Kesimpulannya : 1. Tidak ada kartu garansi pada produk bantuan laptop, computer, AC, LCD dan barang elektronik lainnya pada bantuan laboratorium bahasa MA. 2. Proses penyaluran bantuan tanpa melalui prosedur proposal atau usulan dari instansi verifikasi Kemenag di kabupaten maupun di provinsi. 3. Pihak Kan Kemenag kabupaten tidak mengetahui adanya madrasah penerima bantuan. 4. Bantuan tidak tepat sasaran pada beberapa madrasah bantuan yang diterima. 5. Tidak terlalu dibutuhkan karena minimnya sarana dan prasarana termasuk listrik Pak, listrik ada yang 900 watt tapi bantuannya komputernnya banyak jadi tidak bisa dinyalakan untuk sementara waktu. Madrasah lebih membutuhkan bantuan pembangunan fisik atau rehab ruang kelas sesuai dengan informasi mereka. Jadi computer dengan rehab kelas lebih penting mana? Ruangannya dulu mereka mengatakan. Masih banyak terjadi barang bantuan dan kerusakan barang bantuan pada setiap jenis bantuan laboratorium, hal ini harus segera ditindaklanjuti karena jumlah kerusakan dan kekurangan yang terjadi cukup signifikan. 6. Perawatan barang dan bantuan laboratorium IPA kurang maksimal pada madrasah. Hal ini disebabkan keterbatasan fisik pada madrasah sehingga barang bantuan rentan rusak, tidak dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. 16
Terima kasih, Pak. Saya kira ini laporan kami. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh KETUA RAPAT : Terima kasih, Pak Irjen. Saya kira sudah lengkap ya jadi gambarannya sudah utuh sekali Pak Dirjen itu dan menunjukkan wajah depan Kementerian Agama, Pendisnya terutama. Tapi nanti kita pertajam lagi dengan saya kira teman-teman dari fraksi Komisi VIII akan mempertajaman dengan tanya jawab. Di depan saya sudah ada 7 penanya yang mendaftar, ada Pak Fauzan, ada Pak Maman. Saya persilakan langsung saja. Saya kira Pak Fauzan sudah tidak sabar dari tadi. F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH., M.Kom,I): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Pimpinan dan Anggota Komisi VIII, Pak dari BPK dan dari Irjen Perbendaharaan Anggaran, Pak Irjen yang ingin saya sampaikan nama saya Fauzan Harun, Dapil DKI I dari Partai Persatuan Pembangunan, Nomor Anggota : 512. Yang pertama, kami ini Komisi VIII mendapatkan temuan-temuan yang dianggap meresahkan yang dianggap memojokkan sehingga perlu mengundang BPK kemudian Kementerian Keuangan dan Kemenag. Ditemukan di lapangan ada perubahan akun yang tadi sudah disebut dari BPK dan …..Dari 57 menjadi 52 tentu bagi biasanya yang penerima itu dengan gampang menggunakan mata anggaran 57 seperti : pondok-pondok pesantren, disini banyak anggota yang pada punya pondok pesantren seperti Pak Maman Imanul Haq, paling tidak mantunya atau mertuanya punya pondok pesantren, ini bukan 1, 2 orang semua termasuk saya. Dengan menerima bantuan yang beralih dari akun 57 menjadi 52 maka para pengurus pondok pesantren gelisah, pak. Yang biasanya terima uang begitu sekarang dikabarkan tidak terima uang tapi terima barang bahkan banyak diceritakan jangan-jangan yang tadinya pondok pesantren dianggap korupsi karena terima uang bisa digunakan apa saja kemudian sekarang diterima bantuan itu berupa barang. Dan barang itu belum tentu cocok yang dibutuhkan oleh pesantren, begitu juga madrasah swasta. Nah, ini yang kekalutan, kegelisahan dari pihak bawah. Pertanyaannya mengapa 57 ke 52 itu hanya di Kementerian Agama, apakah tidak terjadi demikian di Kementerian Pendidikan. Bapak mengemukakan dari BPK bla-bla temuan tiap tahun begini-begini kan begitu, itu sungguh terharu Pak. Jangan-jangan di belakang itu yang pada terima bantuan itu orang-orang Anggota DPR barangkali ya Pak, yang dulu tapi kalau sekarang belum. Jadi pertanyaannya Pak, jadi seolah-olah perilaku Pemerintah ini aneh-aneh begitu termasuk BPK mengapa tidak adil terhadap Kementerian Agama, selalu begitu Pak. Nah, sementara di Diknas aman-aman saja tetap 57 bantuan-bantuan yang semacam itu tetap 57. Kemudian pertanyaan berikutnya kejadian yang semacam ini apakah memang Kementerian Agama itu SDM-nya kurang mampu atau memang sengaja Pak? Ada sifat nakal begitu atau memang di belakangnya karena Kementerian Agama mungkin selalu dibayang-bayangi Komisi VIII yang dulu sehingga terjerat, tidak bisa bergerak banyak bantuan social banyak yang tidak mengajukan proposal dan lain-lainnya yang dilaporkan oleh Pak Irjen. Sementara Bapak belum.
17
INTERUPSI F-PDIP (PROF. DR. H. HAMKA HAQ, MA): Interupsi Pak. Kita ini janji …..22 dipersingkat. F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH., M.Kom,I): Ya, terima kasih Pak Prof Hamka. Biasa kalau yang ngomong sendiri tidak terasa. Jadi sementara pendidikan madrasah apalagi madrasah diniyah, Pemerintah belum menjangkau guru-gurunya belum mendapatkan perhatian dari Kemenag, ditambah lagi ini ada kesulitan-kesulitan yang harus dilaksanakan, harus dirasakan oleh. Nah, ini lah jangan sampai ada isu bahwa yang berbau Islam itu di-diskreditkan. Nah, Komisi VIII ini berkepentingan Pak jangan sampai terus ditekan-ditekan anggarannya sudah kecil dari Pemerintah Daerah juga tidak ada perhatiannya sementara dari pusat dipersulit, jangan sampai tidak maksimal. Sekian. Wallahul muafiw Illa Atwami Thoriq. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT : Wa’alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakaatuh. Sekedar tambahan Pak Auditor sama Dirjen Anggaran, Pak Fauzan ini mantan KaKanwil Depag DKI gitu. Jadi sangat fasih sekali dengan Depag itu, kalau Pak Yasin sudah kenal saya kira. Selanjutnya Pak Maman itu, siap-siap Bu Endang. F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Terima kasih, Pimpinan. Irjen Kemenag, Dirjen dan Bapak dari BPK, Saya Maman Imanul Haq dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil Jawa Barat VIII : Subang, Sumedang, Majalengka. Yang pertama, saya mengapresiasi temuan BPK walaupun kenapa kok statusnya kok tetap WTP gitu. Dari temuan itu seharusnya kita melihat bahwa 2 kelemahan penting dari Kementerian Agama : pertama, lemahnya sumber daya manusia dan yang kedua adalah SDM yang rapuh sehingga serapan termasuk juga bentuk laporan dan sebagainya itu dengan gampang sangat rentan terhadap penyalahgunaan atau tidak sampainya beberapa program. Yang kedua, saya mengusulkan kepada Pimpinan dan Komisi VIII untuk mengundang Dirjen Perbendaharaan seperti yang dianjurkan Dirjen Anggaran tadi karena sesungguhnya ada beberapa persoalan penting : yang pertama adalah optimalisasi proposional anggaran pendidikan untuk madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam. Dengan APBN sekarang 20% amanat anggaran pendidikan itu sekitar 409 triliun dan yang diterima oleh Kemenag itu hanya 11%. Nah, kita melihat sesungguhnya ada persoalan-persoalan pindahnya akun 57 ke 52 tapi ada sekitar 79 ribu guru yang tidak mendapatkan gaji atau tunjangan guru imppasing sekitar 1,2 triliun. Ini yang membuat resah di masyarakat dan itu artinya ada beberapa hal yang perlu dilakukan 18
pembenahan : pertama adalah re-defisini tentang Bansos itu penting bapak sehingga kecemburuan yang diungkapkan oleh Pak Fauzan tadi tidak perlu terjadi. Yang kedua, Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 Pasal 17 dan 18 sesungguhnya tidak ada diskrimanasi antara sekolah dan madrasah. Jadi sesungguhnya ini kita sedang memperjuangkan soal keadilan. Begitu pula regulasi otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Pemda tidak mau mengurus madrasah, Pemda tidak mau mengurus pesantren karena itu soal Kementerian Agama adalah soal pusat tetapi dia lupa sesungguhnya guru-guru dan anak-anak itu adalah bagian dari warga negara yang ada di Pemerintah itu. Nah, menurut saya, kita usulan saya kenapa harus mengundang Dirjen Perbendaharaan ini soal tafsir yang bagaimana kita harus fleksibel atas aturan regulasi otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan ini. Saya sudah mengajukan ini ke Bappenas juga, saya sudah ngomong juga secara implisit kepada Presiden agar Presiden meminta ke Bappenas lalu nanti mengundang Menteri Keuangan. Ini bukan persoalan bagaimana, saya setuju bahwa apa yang dilakukan oleh BPK, Irjen dan sebagainya agar Kemenag betul-betul disiplin soal anggaran tapi juga kita harus memikirkan banyak sekali orang yang akhirnya terzalimi oleh system ini. Yang terakhir untuk Irjen. Saya setuju bahwa Kemenag ini harus dikembalikan kepada spiritnya sebagai kementeriannya yang tidak hanya soal urusan membenahi system urusan-urusan agama, suun ad diniyah tapi lebih kepada moralitas bahwa departemen ini berdiri apalagi ini merupakan salah satu perjuangan Nahdlatul Ulama yang menurut saya harus dikembalikan kepada spiritnya untuk sebuah transformasi dan sebuah perdamaian. Tetapi yang saya ingin minta kepada Irjen bukan hanya sekedar menemukan kekurangan-kekurangan dan sebagainya tapi harus membuat system yang men-drive Kementerian Agama ini lebih mewujudkan sebagai institusi yang mewujudkan good governance. Ini menjadi penting karena kalau teru-terusan begini akhirnya teman-teman Kemenag, saya tadi dengar diskusi grup misalnya Pendis menunjukkan keberhasilan program-program dan sebagainya tapi kita hari ini mendengarkan betapa rapuhnya Kementerian Agama sehingga debat kita sebenarnya apakah kita perlu mempertahankan Kementerian Agama ditengah rapuhnya sumber daya manusia dan manajemen atau kah memang seperti usulan teman-teman di seberang bahwa kementerian ini dibubarkan. Nah ,sebagai orang yang lahir dari agama dan ayah saya di agama, saya dibesarkan sekolah dari uang gaji dari Kementerian Agama, saya tentu ingin Departemen Agama ini tetap ada, tetap eksis tetapi tentu dengan pembenahan yang kuat seperti itu. Jadi saya mohon BPK terutama Bapak Irjen untuk men-drive sebuah Sistema agar Departemen Agama punya institusi yang lebih transparan, lebih terbuka. Jangan hanya menjual barakah, menjual agama untuk kepentingankepentingan yang bersifat duniawi. Terima kasih, Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT : Wa’alaikumussalam. Memang motto-nya tepat ikhlas beramal gitu tapi menarik karena memang apa ya ini kan menghancurkan masyarakat tradisional jadi harus pelan-pelan Pak Irjen, saya kira. Kita kan duduk di tempat ini kan juga madrasah-madrasah juga kan kaum tradisional semua saya kira. Selanjutnya Mba Dwi Astuti karena Mba Endang izin keluar tadi, monggo. Siap-siap Prof Hamka.
19
F-PD (DWI ASTUTI WULANDARI): Terima kasih, Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh Perkenalkan nama saya Dwi Astuti Wulandari, saya dari Fraksi Partai Demokrat, Dapil Jakarta I Jakarta Timur. Menindakanjuti masalah perubahan dari akun yang dipergunakan oleh Kementeriran Agama ini dari akun 57 jadi akun 52, ini menyebabkan kegelisahan-kegelisahan di daerah, Pak terutama yang berkaitan dengan sertifikasi guru, BOS, madrasah juga. Saya lebih cenderung mungkin tadi sudah disampaikan oleh teman-teman yang sudah lebih dulu menyampaikan bahwa ini masalahnya adalah didalam Kementerian Agama sendiri bagaimana memperkuat SDM-nya, manajemennya diperbaiki. Jangan sampai Pak, kata-katanya kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah, jangan seperti itu lagi Pak. Dengan adanya perubahan dari 57 kepada 52 kalau tadi Pak Dirjen Anggaran menyampaikan ini ga ada masalah kok, ya Pak Dirjen ya walaupun ini masalahnya ke Perbendaharaan, tidak ada masalah, ini hanya berubah saja supaya tidak ada temuan-temuan. Tetapi pada kenyataannya pada daerah, di masyarakat banyak dikeluhkan. Kita juga harus memperlihatkan atau harus mengerti apa yang dirasakan oleh masyarakat. Tadi Pak Ketua juga menyampaikan bahwa masih apa Pak ya, masih tradisional. Banyak juga yang bekerja di madrasah, bekerja di daerah-daerah itu bukan dari PNS sedangkan kalau akun 52 kan harus menggunakan rekening PNS. Itu bukan begitu, tidak harus seperti itu? Oh yang saya tahu karena harus menggunakan rekening dari PNS. Itu juga akan mempersulit menurut saya tapi kalau memang salah mohon dikoreksi Pak Dirjen Anggaran. Yang harus kita perhatikan juga masalah-masalah yang ada, tidak hanya ini bagus, ini yang harus kita kerjakan, idealisnya seperti ini. Kalau idealis itu tidak bisa diterapkan di masyarakat untuk apa diadakan, itu untuk menyulitkan. Akhirnya kalau sudah menyulitkan masyarakat yang dikejar-kejar siapa Pak? Kita sebagai wakilnya. Katanya kita tidak membela kepentingan masyarakat, itu dipersulit Bu apa-apa dipersulit, ini dipersulit di semua daerah tidak hanya di tempat saya Dapil Jakarta Timur tapi di semua daerah. Mungkin tadi juga disampaikan oleh Pak Kyai Maman mengenai belum adanya suatu system manajemen Bansos yang seragam. Mungkin perlu ya dari BPK ini menyarankan kepada Kementerian Agama ini seragamnya harus bagaimana tapi harus seluruhnya, seluruh Indonesia itu mempunyai keseragaman sehingga tidak menyulitkan dan jangan sampai Pemerintah ini sepertinya memberikan niat baik tapi jadi tidak efektif, tidak efisien hanya karena procedural dan mekanisme yang rumit sehingga itu tidak tepat sasaran, kan tadi banyak sekali yang ini disampaikan oleh Pak dari BPK ini temuan-temuan yang tidak tercapai dari target yang diinginkan oleh kita semua. Berarti itu apa Pak? Kalau banyak saya lihat ini permasalahannya adalah permasalahan internal dari Kemenag sendiri, bagaimana Kemenag ini harus memiliki SDM yang lebih baik sehingga masyarakat tidak dirugikan dengan hal ini. Mungkin cukup sekian Pak Pimpinan karena kita juga banyak yang ingin bicara hanya ada waktu 3 menit. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT : Wa’alaikumussalam. Ya, tepat waktu lah. 20
Prof selanjutnya Prof. F-PDIP (PROF. DR. H. HAMKA HAQ, MA): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Pimpinan Komisi, Rekan-rekan Komisi VIII, Bapak Auditor dari BPK, Bapak Dirjen Anggaran, dan Bapak Irjen Kementerian Agama, Saya mengapresiasi ketekunan dan ketelitian dari BPK dalam melakukan auditor apa tugasnya dalam pengawasan, tugas-tugas penggunaan anggaran Kementerian Agama. Saya mendengar tadi banyak temuan-temuan yang diperoleh, ada pelanggaran karena tidak sesuai Juknis, ada pelanggaran karena tidak sesuia aturan, ada pelanggaran karena tidak sesuai peruntukkan, ada pelanggaran karena tidak tepat sasaran. Berbagai macam jenis pelanggaran. Tapi yang anehnya setiap tahun juga muncul lagi hal seperti itu. Jadi saya berpikir ketekuan dan ketelitian dari BPK ini tidak berhasil mendidik Kementerian Agama untuk memperbaiki system penggunaan anggarannya. Dan yang lebih aneh lagi meskipun sekian banyak pelanggaran, BPK memberi predikat wajar tanpa pengecualian, ini juga aneh. Jangan-jangan dengan predikat ini Kementerian Agama merasa dinina-bobokkan dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut, merasa tidak melanggar akhinya menterinya ditangkap KPK. Ini yang menjadi pertanyaany. Itu satu. Yang kedua, yang kita perlukan sebenarnya disini bukan lagi data soal berapa anggaran ini, anggaran itu, anggaran sana, anggaran sini karena itu sudah ada dalam anggaran-anggaran yang sudah kita dengar dan ketika kita dengar pendapat dengan Dirjen Pendis yang kita butuhkan ialah mengapa persoalan-persoalan di masyarakat selalu muncul itu, pensil diperoleh sekolah setelah 2 bulan selesai belajar, buku-buku diperoleh tiba di sana setelah kenaikan kelas. Ini kan penggunaan anggaran itu, perubahan dari akun 57 menjadi 52, mereka menerima barang. Tapi bukan sebenarnya bukan soal barang, uanngya yang menjadi persoalan tapi soal waktu penerimaannya itu sehingga mereka merasa tidak bermanfaat. Yang aneh barang yang tidak manfaat harus dipertanggungjawabkan …..dan sekolah yang menggunakan anggarannya bukan sekolah hanya diberi, diberi pensil, diberi buku dan apa sebagainya. Nah, ini yang menjadi persoalan sebenarnya. Jadi bukan sebenarnya soa berapa anggaran ini, berapa itu, tidak itu kita sudah dengar waktu RDP dengan Pendis. Yang kita mau dengar apa boleh 52 kembali 57? Itu saja yang mau kita sehingga Bapak-bapak diundang disini. Sekian. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT : Wa’alaikumussalam. Semangat sekali Prof kita ini. Selanjutnya Ibu Tri Murni.
21
F-P. NASDEM (Hj. TRI MURNI, SH): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Yang saya hormati Pimpinan serta rekan-rekan Anggota Komisi VIII, Yang saya hormati Auditor Utama BPK, Dirjen Anggaran dan, F-PDIP (PROF. DR. H. HAMKA HAQ, MA): Sebelum lanjut, saya lupa perkenalkan Profesor Hamka Haq dari Fraksi PDI Perjuangan. Ketua Baitul Muslim Indonesia, asal Sulawesi Selatan, daerah pemilihan Jawa Timur, Probolinggo, Pasuruan. KETUA RAPAT : Sip. Lengkap sudah. F-P. NASDEM (Hj. TRI MURNI, SH): Ya, saya lanjutkan. Yang saya hormati Dirjen Anggaran dan Irjen Kemenag serta jajarannya, Nama saya Tri murni dari Dapil Banten I dari Fraksi Nasdem. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama untuk BPK. Bentuk koordinasi seperti apa yang telah dilakukan BPK dengan Irjen Kemenag khususnya mengenai realisasi mekanisme dan system pengawasan program Bansos di Kementerian Agama. Kemudian pertanyaan untuk Irjen Kemenag, mohon dijelaskan tindak lanjut dari hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh Irjen Kemenag terhadap implementasi program Bansos oleh Kemenag yang dilakukan selama ini. Selanjutnya mohon dijelaskan kenapa realisasi mekanisme bantuan social banyak permasalahan dalam temuan lab bahasa MA dinyatakan ada 33% yang tidak mengajukan proposal namun tetap mendapatkan bantuan. Dalam masalah administrasinya sebanyak 71% tidak menerima salinan SK Bantuan, kenapa hal ini bisa terjadi? Sekian. Terima kasih. Wabillahitaufiq Walhidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT : Wa’alaikumussalam. Selanjutnya Pak Achmad Mustaqim, monggo Pak.
22
F-PPP (ACHMAD MUSTAQIM, SP, MM): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Terima kasih Pimpinan Sidang dan dari mitra yang bisa hadir di malam ini. Perkenalkan nama saya Achmad Mustaqim dari Fraksi Partai Partai Persatuan Pembangunan, Dapil Jawa Tengah VIII. Untuk mempersingkat waktu, saya kepengen tahu lebih jauh dari BPK karena pertama saya mau menyoroti pola perubahan akun itu otomatis berlangsung pada periode pemerintahan yang sekarang. Sementara tadsi yang diungkapkan, yang dipresentasikan adalah laporan-laporan yang kebetulan masih menggunakan format lama sehingga pertanyaan yang paling mendasar saya adalah satu, sebetulnya alur pemeriksaan dan juga tentunya metode klasifikasi terhadap kepatuhan dengan perubahan akun yang baru ini itu secara makro bagaimana agar kita juga Anggota Dewan menjadi sebuah learning untuk kedepan. Karena saya melihat kenapa saya sebut klasifikasi menjadi penting kalau dilihat dari presentasi tadi banyak sekali karena kesalahan klasifikasi, kemudian kesalahan menentukan penerima karena yang tidak tepat dan seterusnya nah padahal itu sudah bertahun-tahun menggunakan metode yang sama. Dengan perubahan akun yang sekarang maka itu menjadi sangat dari posisi zero, nah ini menjadi sangat penting sekali ini. Kemudian yang kedua adalah saya melihat beberapa case dari yang tadi dipresentasikan. Dari beberapa temuan itu ada yang cenderung misalnya kesalahan pemberian Bansos kepada dosen, saya ambil sampel. Pada kasus pada dosen kelebihan seperti ini ternyata rekomendasinya harus mengembalikan. Sementara di sisi lain saya melihat kalau disebabkan oleh karena kesalahan klasifikasi atau karena ada ketidak-transparanan didalam sebuah proses yang melahirkan sebuah kesalahan dan ada temuan ternyata rekomendasinya BPK lebih cenderungu penyempurnaan, penyempurnaan Juknisnya dan seterusnya sehingga apakah ini fair atau unfair gitu oleh karena samasama menanggung resiko kan gitu dari si penerima akibat bukan kesalahan mereka. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan posisi, sorry tadi terhadap resiko social dan pembayaran tunjangan yang sama dengan klasifikasi barang sehingga terjadi overlap pada pemeriksaan di 2014 sebagai contoh karena nilainya sangat besar sampai hamper 1 triliun. Nah, halhal yang seperti ini itu dengan perubahan akun yang akan datang ini kan tentuya ada sebuah posting yang berubah lagi Pak. Nah, sementara jangan-jangan mereka yang sudah terbiasa menggunakan cara yang sama itu didasarkan pada beberapa temuan internal Pak Irjen itu menunjukkan masih banyak sekali juga kesalahan yang disebabkan oleh manajemen maupun oleh human resources. Oleh karenanya itu saya menjadi sangat khawatir ini butuh berapa lama kah perubahan akun ini dengan segala derifat-nya untuk bisa ditransformasikan dan sekaligus bisa ditetapkan dengan baik sehingga mohon maaf hasil akhir dari sebuah opini tidak merupakan sebuah judul-judulan gitu. Itu yang ketiga, Pak. Kemudian yang ke Irjen, mohon maaf. Pak Irjen tadi baru kita panjang lebar perdebatan dengan Pendis dan Bimas Islam. Ada 1 pertanyaan mendasar yang tidak mampu dijawab dan dia PR Pak Dirjen adalah bahwa postur berdasarkan alokasi anggaran Dirjen Pendis itu 57,97% itu di belanja pegawai. Kemudian yang saya tanyakan dan yang masih PR belum dijawab adalah saya minta informasi makro, posting makronya saja untuk bisa melihat apakah sesungguhnya fixed cost yang hubungannya kepada kepegawaian itu, itu ada keseimbangan dengan yang variabel karena saya melihat contoh punya Pak Irjen itu ternyata kalau sebagai contoh tunjangan fungsional dan seterusnya, itu nilainya kurang lebih sekitar 4,7 triliun. Sementara kalau itu tadi alokasinya bahkan hampir 58% berarti jangan-jangan fixed cost yang terlalu besar artinya beban tetapnya itu. Oleh karena itu, itu tadi belum bisa dijawab. Hanya saya mulai ikut meraba ini setelah ada data tambahan dari Pak Irjen ini. Itu pertanyaan kedua atas ini adalah tadi saya belum ke Pak Dirjen, saya khawatir janganjangan yang untuk keumatan lebih kecil ini karena disitu hanya tercantum kurang lebih cuma sekitar 29%. Kalau begini salah dimana ini? Oleh karena itu, saya sangat setuju tadi dengan statement Pak 23
Kyai Maman bahwa ini perlu sebuah grand design ulang yang mungkin bisa diawali dari Pak Irjen ini. Itu satu. Yang kedua, pengawasan secara internal dengan beberapa variant yang sangat detail sekali tadi, mohon maaf terus terang saya cukup respect Pak tapi dengan sedemikian juga dengan banyaknya temuan didalam meskipun itu ujung opininya adalah WTP, terkesan oleh saya sangat kuatnya adalah justru masih kurangnya transformasi dari teknis yang dilakukan oleh pihak Irjen dan kepada pihak eksekutor. Nah, bagaimana ini cara bisa mentransformasi lagi kepada perubahan akun yang akan datang. Tentunya dengan segala aturan yang akan berubah lagi …… Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT : Wa’alaikumussalam. Tinggal 2 orang yaitu Pak Fikri dan Pak Kus. Saya persilakan Pak Fikri dulu. F-PKS (DRS. ABDUL FIKRI FAQIH, MM): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Saya Fikri dari PKS, Jateng IX, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes. Langsung saja. Terima kasih. Pak Ketua Sidang, Ketua Komisi VIII, Anggota Komisi VIII, Pak Irjen, Saya melihat ada hasil pemeriksaan dari BPK yang ga jelas ini maksudnya apa, ini penjelasan saya sebab misalnya poin 8. BSM belum sepenuhnya menjangkau semua siswa miskin yang ada pada Kemenag Kabupaten Garut. Kita dengar dari Pendis tadi itu hampir semua program-program memang tidak bisa menjangkau semua, Pak. Jadi kalau kemudian ini belum sepenuhnya menjangkau lantas temuan dasarnya apa ini? Karena memang faktanya program-program di Pendis itu memang tidak menjangkau semuanya atau mungkin ada kewajiban. Jadi kalau ada kewajiban berarti kan dia salah begitu. Jadi ini saya ingin tahu temuan dasarnya. Kemudian ada yang berindikasi merugikan egara. Saya juga tidak tahu tindak lanjutnya apa hanya dikembalikan atau ada kemudian tindak lanjut hukum. Kemudian yang terakhir untuk BPK. Ini juga sama, pembangunan RKP dan rehabilitasi ruang kelas madrasah ibtidaiyah swasta belum optimal dalam menunjang layanan pendidikan dasar. Ini juga kan ga jelas standarnya apa atau mungkin jangan-jangan ada temuan yang sesungguhnya ini hanya eufimisme saja. Jadi supaya sopan saja begitu mungkin belum optimal, maksudnya apa ada penyimpangan atau apa gitu? Saya tidak tahu saja. Kemudian yang kedua untuk Pak Irjen. Jadi memang Irjen ini cenderung untuk internal ya, pengawasan internal di Kementerian Agama. Kalau kami misalnya ini tadi kan laporan dari komisikomisi baik itu datang ke sana atau mungkin kita dengar dari dialog, kalau ada hasil temuan kami kemudian karena DPR kan hanya pengawasan global. Kalau minta supaya pemeriksaan ini bisa tidak? Saya minta misalnya dalam hal tertentu minta ke Irjen. Kemudian karena kalau BPK kan bisa ini kalau BPK kita bisa sesuai dengan undang-undang, kita bisa minta. 24
Kemudian yang dari Irjen ini tindak lanjutnya hanya warning saja atau mungkin ada yang punishment atau seperti apa karena temuan banyak di Irjen tapi tetap saja BPK banyak temuannya. Mestinya kan Irjen temuannya misalnya 50% maka kemudian karena ada terapi atau ada apa segala macam menjadi berkurang atau mungkin barangkali ada data itu kami ingin mendengarkan. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh KETUA RAPAT : Wa’alaikumussalam. Terakhir Pak Kus, monggo. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Saya Kuswiyanto dari Fraksi PAN, Dapil IX, Tuban, Bojonegoro. Yang saya hormati Pak Pimpinan Komisi VIII dan Pimpinan Rapat, Yang saya hormati teman-teman Komisi VIII, Pak Irjen, BPK, dan Dirjen yang saya hormati, Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bisa cepat. Pertama, kita ingin laporan bahwa 2 bulan yang lalu, alhamdulilah kita sudah menetapkan biaya haji yang diajukan oleh Depag, Pak Jokowi, 3.195 menjadi 2.717 alias bisa berkurang 478. Ini penting saya sampaikan, mengapa? Ini berkaitan dengan bagaimana membuat perencanaan yang baik. Kalau ini sampai bisa diturunkan seperti itut dan kita berdarah-darah untuk menurunkan itu, berhari-hari, saya yakin kira-kira yang lain-lain itu bisa dilakukan seperti itu tapi kita ada kecelakaan karena kita tidak bisa membahas sampai satuan tiga. Kebetulan kalau biaya haji itu bisa karena itu bukan bersumber dari dana APBN sehingga kita bisa cermati satu persatu. Kasus yang ditemukan Pak Irjen, yang pemberian bantuan computer itu 100% tdiak membuat proposal. Kan yang dibantu hanya 6, 6 juga tidak membikin proposal, ini kan berarti 100% tidak bikin proposal yang lain-lain kan banyak temuan-temuan yang tidak bikin proposal. Ini berarti kan perencanaannya tidak beres, tidak bagus. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Irjen yang telah ikut membantu kita meskipun podo maju mundur, maju mundur gitu, kadang-kadang dilepas kadangkadang tidak gitu. Terima kasih, Pak Irjen. Kedua, saya baru memaklumi dan menyadari perpindahan dari akun 57 dan 52. Menurut saya sudah berada di jalur yang benar. Kalau tadi sudah ditemukan setelah berkali-kali rekomendasi berkali-kali dan ternyata ….. Depag itu tidak akan memperbaiki, menurut saya perpindahan dari akun 57 menjadi 52 itu sudah berada di jalur yang benar. Soal ternyata di Diknas seperti itu biarkan saja karena kita kan bukan membahas itu semua. Pertanyaannya begini Pak yang menjadi kiamat itu kan teman-teman yang ada dibawah itu dan kalau Anggota DPR kita ini reses kita turun ke bawah, itu mesti ditanya persoalan tentang itu. Kalau sudah terjadi seperti itu bagaimana Pak Irjen sama Pak BPK, kira-kira penyelesaiannya bagaimana? Karena sampai sekarang nyatanya kan belum beres, …..lebih dari 7 bulan ada yang sudah lama dan lain-lain. Ini kan pasti menunggu karena tidak cukup hanya di…. perpindahan akun dari 57 menjadi 52 itu. Kemudian yang ketiga, setelah saya melihat segala macam yang dilaporkan olehl BPK ini, nampaknya semangatnya Depag ini hanya semangat untuk menghabiskan bantuan kayaknya. Dengan dana seperti ini bagaimana dana ini yang penting cepat habis, dasarnya apa? Kan tidak didasarkan 25
pada banyak tadi temuan, pada Juknis, tidak didasarkan pada proposal, tidak didasarkan kepada kebutuhan dan lain-lain. Saya ingin sarannya apa untuk ini, apa kalau perlu kedepan Depag itu sudah tidak usah mengelola bantuan? Karena ini kan sudah berkali-kali ternyata seperti itu dan menurut saya ini kan berpotensi membahayakan. Kemudian yang berikutnya yang keempat, kita sekarang ini lagi menyusun Pokja Pendis. Pokja Pendis itu semangatnya adalah sesungguhnya mengapa bargaining Kementerian Agama itu kok kalah dibandingkan dengan bargainingnya Kementerian Diknas dalam soal anggaran tadi. Kemudian yang kedua, kita ingin menyepakati kondisi empiris di sekolah Depag ini sebagian besar sekolahnya tidak terurus, sebagian besar tidak terlalu bagus. Yang ketiga, ada isu penting pendidikan yang pertama adalah pemerataan, mutu yang ketiga adalah relevansi, yang berikutnya adalah tata kelola. Yang empat ini kalau kita melihat laporan tadi kan sangat jelek. Kita alhamdulilah pada kesempatan ini mulai sedikit terbuka penyakit-penyakitnya kan kira-kira begitu, penyakitnya ini-penyakitnya ini alhamdulilah sudah mulai terbuka sedikit-sedikit. Tentu nanti kalau kita berbincangan dengan Pendis ini menjadi suatu yang betul-betul sangat menarik. Rekomendasi berikutnya setelah kita mengetahui penyakitnya ini Pak Irjen yang ada didalam, kira-kira apa rekomendasi buat Komisi VIII seharusnya setelah penyakit-penyakitnya ini ketemu. Saya kira kan mohon maaf, Pak Irjen yang didalam kan tidak cukup sekedar menemukan tapi kan tentu harus ada rekomendasi yang diberikan kepada kita terhadap semangat untuk memajukan Depag, semangat untuk menambah anggaran dan lain-lain. Kemudian terakhir yang tidak ditindaklanjuti tadi Bapak, kan banyak temuan dari BPK tidak ditindaklanjuti dan semua sector tadi kan hampir semuanya ada yang ditindaklanjuti dari item-item itu. Terus kemudian bagaimana itu dari yang tidak ditindaklanjuti? Hampir semua kan tadi saya lihat ada yang sama sekali tidak ditindaklanjuti termasuk temuan Irjen dan lain-lain ini dari semua ini bagaimana setelah itu tindak lanjutnya. Saya kira itu. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih dapat informasi yang sangat berharga. Lain kali ketika nanti Panja Haji akan kita undang lagi karena mudah-mudahan masih ingat kita memberikan tugas khusus kepada BPK untuk mengaudit berkaitan dengan penerbangan soal Garuda, mudah-mudahan sudah selesai sehingga ketika nanti diskusi lagi tentang Panja Haji akan kita undang lagi. Terima kasih. KETUA RAPAT : Terima kasih, Pak Kus. Itu menutup beberapa pertanyaan tadi. Ada 10 beberapa tanggapan masukan dan juga beberapa hal yang memberikan …..kepada Pak Irjen, Pak Auditor dan Pak Dirjen Anggaran. Sebelum saya kasih kesempatan mungkin dari Pak Ketua ada catatan-catatan tertentu. Terima kasih. KETUA KOMISI (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA/F-PAN): Terima kasih, Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Yang terhormat Pimpinan dan Saudara-saudara Anggota Komisi VIII, Pak Irjen, dari BPK, BPK deputi atau auditor ya? Auditor, kemudian dari Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan deputi atau? Staf kan? Direktur Anggaran II, mewakili Direktur Anggarannya? Mewakili Irjen, ini nomenklaturnya harus jelas ini karena setahu saya ini Anggota Komisi 26
VIII ini hampir semua ada disini Pak hanya beberapa orang yang tugas di luar karena serius untuk mengurusi soal ini. Mohon maaf, saya terlambat karena menghadiri tadi acara pembukaan PPIH, petugas penyelenggara haji di asrama haji. Tapi saya mengikuti perkembangna diskusi ini dari kawankawan di group di Komisi VIII dan saya kira ada temuan yang menarik yang saya kira menjadi bekal kawan-kawan Komisi VIII untuk melakuan pengawasan kedepan kepada kinerja-kinerja Kementerian Agama. Pertanyaan saya ini untuk Pak Irjen juga Pak dari BPK Pak. Apakah kondisi yang sama ditemukan di direktorat yang lain? Kalau ini kan focus kelihatannya pada pendidikan, bantuan Pendis dan Bansos. Apakah hal yang sama itu ditemukan juga misalnya di Irjen Bimas Islam, Hindu, Kristen, Budha, dan lain sebagainya itu. Kalau bisa itu mohon dijelaskan secara umum saja Pak Irjen. Kira-kira tingkat keparahannya seperti apa gitu? Karena saya khawatir karena satuan 3 sekarang kan DPR kan tidak boleh kutak-katik. Nah, kalau teoritis kita tidak boleh bicara satuan 3 secara teoritis ini Pak Irjen, pindah ke sana itu barang ini Pak, pindah ke eksekutif, legislative mestinya tidak ikut-ikutan, memang tidak ikut-ikutan, tinggal kesana. Nah, sekarang kami punya kesulitan melakukan pengawasan kalau memang materi-materi program itu tidak pernah ditunjukkan kepada kita, sama sekali tidak pernah. Bahkan kalau kita minta pun itu kadang-kadang ada juga yang terselip disembunyikan dimana gitu ga kelihatan sehingga pengawasan kita terganggu. Kalau saya boleh usul ini salah satu kesimpulan rapat ini dengan Pak Irjen itu adalah bagaimana agar memang program-program yang memang sudah diketok itu, yang sudah keluar anggarannya itu, itu boleh dipaparkan di komisi ini secara lengkap supaya kita juga ikut membantu Irjen dan BPK untuk melakukan pengawasan ini karena tugas kami salah satunya adalah sepertiga dari tugas DPR itu pengawasan, Pak. Kalau sudah diketok saya kira tidak melanggar aturan, yang tidak boleh itu ketika belum diketok. Kalau sudah diketok kan sudah berjalan Pak programnya, uangnya sudah cair, kita ga ikut-ikut disitu. Nah, tinggal supaya bagaimana ini juga menjadi terbuka. Nanti Pak Eddy mungkin bisa kasih pandangan sedikit, ada pelanggaran tidak kalau dibuka disini semua program mereka itu dari Kementerian Agama, termasuk programnya Pak Irjen disana, dipaparkan ini anggarannya sekian, digunakan untuk ini sekian dan lain sebagainya. Setahu saya yang tidak boleh itu ketika kita itu pun masih debatable sebetulnya. Yang tidak boleh menurut saya secara umum di Banggar besar itu tapi kalau di komisi memang kan tugasnya kalau menurut Undang-Undang MD3 tugasnya salah satu merinci program kerja dari kementerian lembaga. Tapi katakan lah itu tidak boleh misalnya tapi kan mesti kalau itu sudah diketok mestikan dibicarakan disini, di evaluasi. Kemudian yang kedua Pak Irjen. Ini kan kawan-kawan di Komisi VIII ini terlalu vulgar ini ketika bicara soal kami ini harus menyuarakan aspirasi dan sekarang ini DPR sedang menggodok peraturan DPR tentang pembangunan daerah pemilihan jadi dibuat undang-undangnya, aturannya, peraturan DPR tentang itu. Nah, untuk mengantisipasi tadi bahwa ini DPR tidak boleh bicara aspirasi dan sebagainya. Pertanyaan saya Pak Irjen, apa salah misalnya kalau ada bantuan social itu disalurkan atas usulan dari Anggota DPR, misalnya: Pak Mustaqim ini asal datang ke pengajian, ke majlis taklim di tempat dia itu, dia ingin sekali apa yang Bapak bawa kesini, Bapak cuma cakap saja, ngomong saja disin, Bapak tipu rakyat gitu kan katanya karena tidak pernah dapat bawa apa-apa, Pak. Sementara di Kementeriran Agama itu ada program pembinaan majlis taklim kan gitu. Nah, kalau misalnya bertambah wibawanya Pak Mustaqim ketika datangnya ke majlis taklim, dia misalnya bawa bantuan kursi 20 kursi plastic, pola-polanya Pak Mustaqim ketika kampanye kan begitu atau yang lain itu kan tidak melanggar. Yang salah itu kan aturannya dilanggar tidak ada proposal, tiba-tiba ada bantuan kan gitu tadi, Pak atau misalnya tadi itu ada harganya yang sekian menjadi sekian itu kan pelanggaran. Nah, kalau memang tidak ada apa-apa kan tinggal minta tolong dong kasih majlis taklim, itu binaan saya, saya sudah kesana itu pasti ceramahnya, ibu-ibu jama’ahnya. Ibu-ibu itu senang sama saya kalau saya ceramah disitu, masa’ saya tidak sayang sama mereka. Minimal rasa sayang saya itu ditunjukkan dengan memberikan bantuan, apa kek ini ga. Bantuan do’a terus, asal sudah pengajian do’a terus, bubar pengajiannya.
27
Nah, karena itu saya kira penting Pak Irjen itu. Nanti coba dipikirkan ulang ini ga usah malumalu kawan-kawan Komisi VIII menyebutnya seperti ini. Dari kemarin itu kita ada undang-undangnya, ada aturannya, tahu-tahu mau bicara disini ini Kementerian Agama ini paling bandel Pak. Pak Irjen mungkin sudah tahu lah sudah lama disitu Pak Irjen jadi sudah tahu, bandel Pak. Kita minta tolong ini supaya aspirasi Dapil kita disahuti, ga pernah. Padahal kalau bantuan masjid itu langsung ke mesjidnya Pak, ga usah melalui Pak Mustaqim kalau takut dipotong sama Mustaqim. Tapi saya kira Pak Mustaqim ini lurus aqidahnya, ga berani kalau soal mesjid-mesjid Pak ya kan, yang lain juga ga berani. Nah, kalau Pak Irjen nanti ini ketiga permintaan saya kalau memang itu dibutuhkan mohon disampaikan ke Kementerian Agama. Yang penting kan disalurkan benar, kalau melalui tangan kawankawan ini InsyaAllah akan sampai kesana kan, dia juga pengen tampil, sudah sampai ga bantuannya kan pasti begitu, Pak. Tapi kalau dikerjakan sendiri oleh Kementerian Agama kita kan ga tampil Pak, ga kelihatan kita, kita ga bisa control. Tapi kalau sudah melalui titipannya Pak Fikri pasti dia akan cek sudah sampai ga kemarin, saya usulkan loh saudara-saudara, kan gitu. Beliau dapat riya’ nya, Kementerian Agama mendapatkan pahala kan ga apa-apa gitu riya politika kan. Ini yang penting menurut saya Pak Irjen. Jadi menurut saya kalau memang itu klausulnya boleh, ini Pak Irjen sebagai pengawas internal sampaikan kepada mereka, Pak, sampaikan kebenaran itu walaupun bagi mereka itu pahit. Kalau memang boleh Pak, kalau ga boleh ya. Kalau DPR-nya yang salah kita ingaktkan, Pak. Kan ada meriksa juga DPR ini, kita telepon apa segala macam katanya ga aman, saya ga tahu ini bisikan sama saya gimana caranya teleponnya supaya aman kan tapi katanya ga aman kan. Ya, kita merasa bahwa walaupun katanya aman kita merasa tetap tidak aman dan kita tidak mau main-main disitu makanya kita minta tolong Pak Irjen ini kalau memang boleh dibuka lah itu. Kita cuma ingin ada pesantren di kampoug saya dibantu. Saya alumni situ, pandai ngaji dari situ Pak. Begitu saya menjadi Anggota DPR RI masa’ bantuan pesantren tidak bisa saya kirim kesana. Apa Pak Irjen tega misalnya gaji 16 juta Anggota DPR itu dibagi kesana, 16 juta berapa Pak? 16,5 juta. Apakah itu akan dibagi ke bantu padahal programnya yang ketok palu disini Pak. Kalau ada pelanggaran yang kena penjara termasuk Komisi VIII juga kalau ada masalah apa-apa dengan keputusan itu, kan keputusan bersama. Sama dengan Dirjen Pendis tadi Pak. Kita ketok anggarannya, dia yang keluar negeri, bolak-balik tanda tangan karena ada tanda tangan di Maroko, tanda tangan dimana-mana yang belum pernah itu cuma belum ke Rohingya aja belum kalau ke tempat lain sudah padahal ketoknya disini. Nah, ini mungkin perlu Pak Irjen itu di. Kemudian yang terakhir untuk Pak BPK. BPK ini kan alat kelengkapa DPR sebetulnya Pak. Jadi kami menginginkan sekali Pak, permohonan kami kalau ada temuan-temuan yang menarik itu langsung dilaporkan kepada kita karena justru jangan sampai Kementerian Agama ini tiba-tiba sudah ribut di luar besar Pak, malu kami Pak. Kalau ada temuan baik itu Anggota DPR-nya, ini mohon Pak BPK ini maupun Kementerian Agama itu mohon karena prinsip agama itu “wa tawashobil haq wa tawatishobri” kita saling menasehati. INTERUPSI F-PDIP (PROF. DR. H. HAMKA HAQ, MA): Interupsi Pak. Sebelum dilanjutkan, ketua mohon ditambahkan waktunya ini tadi kita sepakat jam 22.00. KETUA KOMISI (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA/F-PAN): Oke. Ini Profesor Hamka kalau sudah memberikan interupsi pokoknya semua gedung ini bisa bergetar. Saya 1 detik lebih sedikit. Jadi penambahan waktu kan, habis saya bicarakan. Jadi menurut saya Pak BPK mohon nanti temuan-temuan itu karena kan kita juga sama ini sama-sama pengawas, 28
Pak. Jadi diberikan kepada kita sehingga kalau ada temuan-temuan itu kan menarik diingatkan kepada pejabatnya secara langsung. Jadi kami kan setiap waktu bertemu, Pak. Jadi kami bisa memaparkan itu baik secara formal maupun in formal demi perbaikan kualitas penyelenggaraan negara kita yang memang betul-betul dari waktu ke waktu saya ingin lebih baik. Saya kira itu teman-teman mohon maaf kalau agak sedikit panjang. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh KETUA RAPAT : Terima kasih, Ketua. Tadi kita sepakati memang jam 22.00 sekarang sudah jam 21.15 menit. Kita tambahan berapa? 30 menit, cukup? Oke. (RAPAT : SETUJU) Selanjutnya saya persilakan Pak Auditor dari BPK dan Dirjen Anggaran serta Pak Yasin terakhir beberapa pertanyaan dari Ketua tadi mempertajam dari forum kita pada malam hari ini sebetulnya. Intinya kan disitu bagaimana DPR bisa memberikan satu referensi yang sah dan legal secara hukum gitu. Terima kasih. AUDITOR V BPK RI : Baik. Terima kasih. Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, Dari beberapa hal yang telah disampaikan intinya kami menerima Pak beberapa masukan, kritikan terhadap BPK. Nanti juga akan kami sampaikan beberapa kritikan tapi intinya kami juga tadi di luar sempat discuss bahwa kami BPK juga harus tetap mawas diri Pak karena tadi Pak rupanya ada perbedaan harapan Pak, misalnya tadi kok masih ada masalah ini sudah WTP dan sebagainya itu kami juga akan secara metodelogi juga akan kami sampaikan. Tapi intinya ya kami juga ingin berbena dalam hal ini. Baik lah. Yang pertama Pak Fauzan. Ini pertanyaannya apakah hal-hal yang terkait dengan Bansos tadi terutama perubahan dari akun 57 ke 52 ada ga di tempat lain? Ada Pak sebetulnya Pak. Jadi ada yang sama jadi bagi BPK dalam hal ini sebetulnya BPK dalam melakukan pemeriksaan adalah membandingkan antara kriterianya dengan fakta yang terjadi. Jadi kriteria yang kami gunakan terutama didalam pemeriksaan Bansos itu adalah kriteria-kriteria yang sebetulnya sebagian besar sudah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi itulah sebetulnya kami kriterianya Pak. Ya, memang didalam pelaksanaannya ada masalah-masalah, itu juga menjadi potrek kami tapi intinya kalau ada pertanyaannya ada di tempat lain? Ada Pak, kami juga temukan. Kemudian nah ini juga sebenarnya masukan dari Bapak-bapak termasuk dari Pak Maman tadi. Kenapa kalau kita lihat temuannya begitu banyak kok masih bisa WTP gitu. Ya, akan kami jelaskan Pak. Sebetulnya kami itu didalam melakukan pemeriksaan terutama laporan keuangan itu ada satu 29
metodelogi Pak dan juga istilahnya mohon maaf batasan materialitas. Jadi yang dimaksud dengan batasan materialitas itu adalah paling tidak kalau orang membaca laporan keuangan itu dengan nilai tertentu, dia tidak merasa disesatkan dengan membaca laporan keuangan itu. Nah, oleh karena itu kami mempunyai kriteria yang disebut dengan materialitas. Jadi kalau misalnya dalam konteks bantuan social tadi yang nilainya salah satu satu anggaran lah 10,8 triliun Pak. Jadi kalau kita lihat temuannya itu ya mungkin katakan lah kalau tadi 1,7 triliun atau 1 triliun nanti kami membandingkan dengan berapa sebetulnya jumlah anggaran secara keseluruhan dari Kementerian Agama. Nah, dengan melihat kita punya batas materialitas, kita lihat, kita hitung nah kalau masih dibawah batas materialitas itu ya memamg belum bisa katakan lah tidak mempengaruhi laporan keuangan pak. Jadi kami ada metodeloginya tapi terima kasih masukannya ini karena tadi Pak, kami juga sadar betul ada gap antara tadi WTP dengan maunya kan clean Pak bersih ya padahal sebenarnya dalam metodeloginya kami itu ada yang namanya materialitas. Mungkin ini salah satu yang mungkin buat kami BPK juga harus mensosialisasikan atau mentransparansi, kenapa kok kita sampai pada wajar tanpa pengecualian. Tapi dalam hal ini kami ada metodeloginya. Kemudian untuk Ibu Dwi Astuti tapi ga apa-apa ini. Jadi intinya adalah bagaimana apakah BPK bisa memberikan saran ya kepada katakana lah kepada teman-teman Kementerian Agama untuk membuat standar operating procedur yang seragam seluruh Indonesia. Ya, mungkin didalam hal ini Bapak, Ibu sekalian kalau tadi kita berbicara masalah temuan-temuannya ada yang sifatnya temuan penyetoran, kemudian ada temuan-temuan system sehingga kami katakana masih belum adanya Juknis atau dan sebagainya itu sebenarnya dalam upaya untuk mendorong supaya entitas termasuk teman-teman di Kementerian Agam itu membuat tadi itu Pak tanda petik ya keseragaman atau standar operating procedur yang bisa diberlakukan di seluruh Indonesia, tapi intinya ya ke arah sana. Kemudian selanjutnya untuk Pak Prof terkait dengan masalah tindak lanjut. Ya, ini ada beberapa temuan-temuan yang harusnya ditindaklanjuti tapi tidak, belum ditindaklanjuti. Memang kami sebetulnya setiap semester itu menurut undang-undang juga kan harus melaporkan pemantauan kami terhadap tindak lanjut ini kepada DPR, pak. Jadi kalau kami sudah sampaikan di belakang tadi sebetulnya juga temuan-temuan Kementerian Agama itu juga sudah melakukan tindak lanjutnya. Jadi ada yang sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dan ada yang belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi itu akan kami pantau. Dan ini juga salah satu bahwa bentuk koordinasi kalau tadi ditanyakan sejauhmana koordinasi BPK dengan Irjen mohon maaf Ibu Tri tadi pertanyaannya, itu sudah kami selalu lakukan Bu, itu hampir ada tindakan atau kegiatan dari BPK untuk melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Dan ini biasanya partner kita adalah temanteman dari Inspektorat Jenderal. Jadi ini selalu kita lakukan bahkan dalam beberapa kali ini temuantemuan dari Inspektorat Jenderal ketika membicarakan masalah-masalah tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan itu kami juga bersama-sama dengan satuan kerjanya setingkat Eselon I bersamasama ke BPK, Pak. Jadi ini ada memang yang dibicarakan tidak melulu tentang bantuan social ini tapi juga temuan-temuan yang lain tapi langkah ini sudah kami lakukan dan Inspektorat Jenderal adalah salah satu mitra BPK untuk tadi Bu yang memantau tindak lanjut untuk di Kementerian Agama. Kemudian selanjutnya Pak Achmad Mustaqim ya Pak. Jadi kalau tadi apakah ada istilahnya perubahan metodelogi pemeriksaan ketika kita melakukan pemeriksaan ada perubahan akun-akun ini Pak. Jadi sesungguhnya secara metodelogi tidak ada Pak karena fungsi dasar yang kami lakukan adalah membandingkan antara fakta dengan kriterianya. Dan kami lihat saja apa kriteria-kriteria yang telah dibuat Pemerintah, itu lah yang kita jadikan sebagai acuan, Pak. Jadi kalau mau pakai 57 silakan, pakai 52 silakan walaupun tadi juga sudah disampaikan oleh teman dari Kementerian Keuangan Anggaran dan juga sudah disampaikan filosofinya apa kemudian juga rupanya sudah ditangkap kalau dari 57 menjadi 52 sudah ditangkap juga dari teman-teman Inspektorat Jenderal kendala-kendalanya ya kami sebetulnya memakai juga referensi-referensi kira-kira kendalanya apa sih. Tapi intinya Pak kalau ditanyakan metodelogi ada ga perubahan metodelogi pemeriksaan? tidak ada pak karena kami yang penting bagi kami adalah apa yang sudah dibuat kebijakannya oleh Pemerintah.
30
Nah kemudian Pak Fikri, terima kasih, Pak. Jadi ini rumusannya masalah belum menjangkau seluruh siswa miskin di Garut. Ini intinya adalah belum semuanya terserap, Pak karena belum terserapnya ini mestinya bisa disalurkan tapi tidak bisa tersalurkan. Jadi intinya adalah penyerapan. Kenapa penyerapannya ini belum optimal? Ya, mungkin tadi Pak, ada persyaratan-persyaratan yang mungkin belum bisa dipenuhi sehingga tidak bisa disalurkan termasuk juga yang tadi Pak pembangunan ruang kelas tadi Pak, itu juga masalah-masalah belum terserap seluruhnya saja, itu maksudnya. Jadi kami mohon maaf, itu lah yang dimaksudkan. Kemudian untuk Bapak Pimpinan, tadi harapannya sejauhmana kira-kira kalau ada temuantemuan secara dini bisa disampaikan kepada DPR. Nah, ini juga memang sekarang ini Pak yang ada di BPK jadi sebetulnya kalau pemeriksaan itu belum final itu Pak, itu biasanya belum disampaikan kepada DPR, Pak. Oleh karena itu memang yang terjadi selama ini kalau pemeriksaannya ini sudah selesai LHP-nya sudah selesai itu yang memang menjadi salah satu masukan di BPK itu sifatnya adalah kalau laporannya sudah selesai apakah diserahkan bersama-sama kepada DPR atau sifatnya parsial karena sekarang praktek yang berlaku Bapak yang kami lihat bahwa itu laporannya biasanya secara semesteran disampaikan kepada DPR. Padahal mungkin biasanya kita lakukan itu menurut peraturan perundang-undangan adalah paling lama 3 bulan setelah berakhirnya semester harus dilaporkan. Mungkin saja kalau misalnya apa semester ke-2 itu harusnya diserahkan paling lambat tanggal 31 Maret mungkin kalau laporannya sudah selesai bulan November kan sebetulnya secara parsial bisa saja kan gitu pak. Tapi sekarang mekanismenya yang sekarang juga menjadi pemikiran di BPK mungkin kah sebenarnya laporan-laporan yang bahwasanya November itu mestinya sudah bisa disampaikan kepada DPR ketimbang menunggu praktek yang ada sekarang itu selalu dilakukan secara bersama-samaan dalam semesteran. Tapi ini nanti juga akan kami sampaikan lagi kepada Pimpinan kami bahwa yang sudah terpikirkan sekarang di BPK selama ini mungkin juga harus segera bisa ditindaklanjuti. Terima kasih. KETUA KOMISI (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA/F-PAN): Sedikit, Pak. Jadi begini juga Pak Irjen sebetulnya kan pengawasan yang seperti ini kan tujuannya kan mengantisipasi jangan ada yang salah, orang lain jangan tergelincir melakukan kesalahan kan begitu Pak. Jadi kalau misalnya nanti sudah 6 bulan itu per semester itu, itu kan ya sudah masuk kawan itu ke KPK atau bagaimana kita mengingatkan. Jadi lama-lama full penjara itu nanti Pak ya, kasihan. Nah, mestinya kalau saran saya Pak, itu kalau ada masih diingkatkan Pak, yang ditangkap itu yang tidak bisa diingkatkan saja, yang bandel-bandel itu. Tapi kalau masih bisa ada perubahan karena manusia ini kan pasti ada yang salah lah, ini kalau Pak Irjen itu mungkin paling benar di Kementerian Agama tapi kan tidak berani juga mengatakan paling bersih atau paling mulia kan tidak bisa Pak. Manusia kalau dalam Bahasa Arab itu Al-insanu mahalul khoto wa-nisyan, jadi manusia itu tempatnya salah dan dosa, Pak. Karena itu yang perlu dilakukan menurut saya pembinaannya. Kita juga tidak mau kalau Kementerian Agama di ramai-ramai periksa begini-begini. Image Kementerian Agama yang notabene-nya itu mayoritas adalah Islam, misalnya itu, itu kan jelek untuk komunitas Islamnya. Jadi maksud saya kalau memang bisa itu nanti dilaporkan kepada Pimpinan Bapak di BPK itu kalau memang ada spesifik ga usah semua Pak, yang khusus-khusus saja yang jadi temuan memang agak menarik sedikit diingatkan supaya memang bisa kita sama-sama mengawasi. Poin saya disitu, Pak. Terima kasih. AUDITOR V BPK RI : Baik. Terima kasih, Pak Pimpinan. 31
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. INTERUPSI F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH., M.Kom,I): Interupsi Pimpinan. Sebentar ini hubungan dengan BPK ya. Kawan-kawan kami Pak di anggota ini dari berbeda latar belakang sehingga Bapak perlu menjelaskan terhadap temuan-temuan itu setiap tahun itu diadakan pemutakhiran dengan Pak Irjen sehingga temuan itu tidak terus menerus dan tidak ada hutang. Jadi setiap tahun itu diputihkan. Kalau temuannya misalkan disitu terjadi pada Bansos tidak ada proposal tentu BPK membuat rekomendasi harus dipenuhi proposalnya. Kalau sudah dipenuhi proposalnya maka hilang lah temuan itu. Nah, ini yang belum dipahami oleh kawan-kawan karena berbeda profesi ini, ini Pak Fikri dari guru, Pak Ketua juga itu walaupun dari Kementerian Agama mereka dosen, beliau dosen jadi tidak paham tentang ini, Pak. Silakan Pak. KETUA RAPAT : Cukup ya. Langsung Pak Dirjen Anggaran itu. DIRJEN ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI : Terima kasih, Pak. Kami coba jawab Pak ,satu soal diskriminasi antara Kemenag dan Kemendiknas sekalian dalam hal anggaran dalam soal…. Tadi. Nah, kebetulan kami dulu pernah menangani agama juga Kemenag, bikin dipa segala macam revisi sama juga megang Kemendikbud gitu, Pak. Jadi bisa saya sampaikan bahwa diskriminasi itu tidak ada Pak karena di agama juga ada agama lain yang diurus, bansos juga ada bukan hanya Bimas Islam atau Pendis. Kemudian soal besaran pagunya lebih besar di Kemendikbud karena memang mengikuti jumlah guru, jumlah mahasiswa, jumlah sekolah. Jadi berapa gaji guru dihitung berapa orang kemudian berapa jumlah murid dihitung berapa biaya operasional sekolah. Satuannya sama Pak, jadi kalau memberi BOS itu sama setiap sekolah, setiap masing-masing levelnya ya Pak ya dasar, menengah, tinggi atau atas. Kemudian untuk BSM/Bantuan Siswa Miskin juga sama, Pak, besarannya sama setiap siswa. Untuk Bidik misi juga sama jadi tidak ada diskriminasi. Kemudian dalam soal MAG kebetulan karena pasti sebelum ke DJPP ditanya ke kami dulu kan disangka kami yang mengurus. Jadi disitu jadi curhat-curhat gitu Pak ya dan ada dialog-dialog, kenapa misalnya di Diknas itu masih bertahan 57 padahal aturannya sama Pak. Mereka juga harus pindah kalau memang itu harus 52, 52 harus 51 ya ke 51 sama jadi suratnya itu sama di tujukan kepada masing-masinsg kementerian, isinya sama, yang ini dulu 57 sekarang pindah 52 ya ini misalnya TPG itu 51 semuanya sama karena tidak melihat kementerian dan lembaganya. MAG itu kan berlaku untuk semua kementerian lembaga jadi tidak melihat siapanya tapi saya dialog dengan Sekjen Kemendikbud dulu yang kemarin sebelum yang sekarang waktu itu, kami akan tetap pakai 57 katanya, kenapa? Saya siap tanggung jawab kami, siap diaudit, siap segala macam siap gitu Pak. Dan memang kenyataannya di DJPP atau di KPPN dia datang pakai 57 dicairkan sepanjang tidak ada blockier tidak apa-apa ya cair, yang datang pakai 52 ya dicairkan. Nah, saya tanya ke teman-teman di Agama ada beberapa datang ga berani gitu untuk bertanggung jawab sampai gitu-gitu loh Pak karena takut juga. Mungkin yang menjadi temuan-temuan tadi Pak, proposal segala macam mungkin governance-nya saya ga bilang lebih bagus, saya ga tahu 32
mungkin di hasil KPP ada juga kan Pak untuk itu juga, WTP juga dan temuan-temuan. Temuantemuan ini juga sebenarnya bukan hanya di Bansos saja, untuk masing-masing jenis belanja juga ada temuannya semua dan kalau dilihat semua berpulang kepada governance, Pak. Jadi belanja modal juga begitu, jadi mungkin proposalnya ga bagus, mungkin ada fiktif disana mungkin ada macammacam lah disana, kita ga tahu. Di belanja pegawai mungkin juga ada apa iya data pegawainya benar, ada pegawai fiktif. Jadi masing-masing itu ada masalahnya dan tiap tahun menjadi temuan. Jumlah barang juga begitu, ini bukan belanja barang ini, ini harusnya belanja modal kenapa menjadi belanja barang dan seterusnya, sama juga mungkin masalahnya tidak ada proposal dan segala macam lah. Masalah governance sebenarnya itu Pak dan itu governance kan memang dari segi perencanaannya harus diperbaiki, pelaksanaannya, pertanggungjawabannya menjadi temuan BPK kan memang pertanggungjawabannya belum rapi. Jadi memang harus ada perbaikan manajemen, perbaikan SDM bahkan mungkin harus pakai system IT segala macam itu lebih sistematis, lebih transparan, lebih terbuka gitu Pak. Saya kira itu Pak dari kami, Pak. Soal 57 bisa ke 52 itu nanti dia boleh……. INTERUPSI F-PDIP (PROF. DR. H. HAMKA HAQ, MA): Itu pindah dari 57 ke 52 himbau atau perintah? Kalau perintah tidak boleh dilanggar kecuali kalau himbauan. Kalau itu dilanggar berarti melakukan pelanggaran kenapa tidak di apa oleh BPK? Apa itu? Ini lah yang dimaksud dengan diskriminasi sebenarnya, bukan soal agama tadi yang dia maksud teman-teman saya itu : Kristen, Muslim dan lain sebagainya itu bukan. Diskriminasi seperti ini kenapa Dikbud yang diperintahkan 52 tapi abis itu tidak diapa-apa, itu yang dimaksud Pak. DIRJEN ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI : Nanti ditanyakan ke DJPB saja pak karena memang itu lebih tepat disana bertanya. Saya menyampaikan tadi hasil sharing saja Pak ya dengan Pak yang dari Dikbud gitu, juga dari Agama nanti ditanya kesana kenapa bisa terjadi seperti itu. Sebenarnya bukan diskriminasi, kalau di Agama ada yang pakai 57 juga mungkin cair juga itu cuma sejak awal menjaga karena banyak temuan tadi dia langsung. F-PDIP (PROF. DR. H. HAMKA HAQ, MA): Sekarang Pak, apakah salah kalau Kementerian Agama ini kembali ke 57? Salah ga? DIRJEN ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI : Sekarang ini gini Pak, mohon maaf nanti ini yang lebih tepat menjawab Pak Dirjen Perbendaharaan itu. KETUA KOMISI (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA/F-PAN): Sebentar, tadi Pak ini kira-kira aturan itu 57 ke 52 ini aturannya bentuknya apa? apakah peraturan menteri apa peraturan dirjen atau apa itu sehingga kita tahu yang dilanggar itu sebetulnya pelanggarannya apa? DIRJEN ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI : Ini kan mengacu ke system akuntansi pemerintah Pak ya. Kemudian disana diatur dengan PMK, Peraturan Menteri Keuangan 81 tahun 2012 itu diatur dan memang mengacu ke instansi 33
Pemerintah. Ini lebih lengkap dari DJPB yang jawab tapi dari segi Bansos ada Undang-Undang 11 tahun 2009 yang oleh KPK dijadikan acuan bahwa ini Bansos itu hanya untuk orang miskin disitu kemudian di PMK 81 juga begitu karena mengacu ke system akuntansi Pak bahwa namanya Bansos itu hanya untuk orang miskin. Untuk diluar orang miskin dia pakai 52 belanja barang tapil juga itu ga harus barang. Jadi misalnya seperti kemarin contoh MUI datang, dia akan mengadakan Mukernas atau acara apa segala macam ya biasa ada proposalnya segala macam kemudian kebutuhannya apa dibahas ,kemudian belanjanya apa saja dilihat, kalau memang disitu memang harus pakai hotel misalnya nanti langsung bayar ke hotel. Ada pembayaran nara sumber segala macam ya pakai 51, pakai 52 juga bisa disana. Jadi di 52129 itu bisa untuk berbagai hal bukan hanya barang. Kalau yang benar-benar barang itu yang 526XX tadi Pak, itu memang benar-benar barang untuk yang masyarakat. Begitu juga governance juga harus ada proposal, ada TOR dikaji sesuai dengan kebutuhan, segala macam ada system seleksinya segala macam, lihat. Jadi nanti pas barangnya kan, janga ada pengadaan tidak pernah ada proposal misalnya. Itu terjadi. INTERUPSI F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ): Pimpinan, interupsi. Saya rasa penjelasan dari teman Dirjen Anggaran itu sangat simplikatif gitu. Ini persoalannya bukan persoalan bahwa akun itu bisa dipakai 52, bisa 57. Ini ada persoalan serius Pak, bagaimana kita harus memanggil Menteri Agama juga paling tidak Dirjen Pendis sekalian juga Dirjen Pemeliharaan itu. Ini posisinya bagaimana ada orang yang seharusnya mendapatkan dana yang 1,2 triliun itu ternyata tidak bisa karena aturan itu. Nah, makanya nanti ditegaskan ini apakah Kementerian Agama itu menjadikan sebagai eksperimentasi politik tapi kenapa Kementerian Agama saja karena kalau di Dikbud juga kita bisa gali korupsinya banyak juga. Kalau lihat di tempat saya, saya ada MTS Pak madrasah tsanawiyah. Kita bisa bertarung dengan SMP yang di back up oleh bupati, di back up oleh macam-macam, tapi buktinya kalah juga karena saya setuju tadi pengelolaan madrasah kami lebih transparan, system nasionalismenya lebih kuat dibandingkan SMP 1 di saya, SMP Jatiwangi yang punya guru anti Pancasila dan sebagainya. Nah, ini persoalan penting menurut saya. Saya minta agar rapat malam ini merekomendasikan kita untuk undang kembali baik itu langsung menterinya soal akun karena menterinya pernah buat juga ada Kyai Muna ga ya. Kyai Muna pernah tanya bahwa Menteri Agama pun ingin oke lah kita kembali tapi buat akun baru katanya tidak dengan akun Bansos. Ini kan ada ketakukan Kementerian Agama, betul tadi soal tidak bisa memenuhi transparansi dan sebagainya. Tapi ini harus jelas juga posisinya. KETUA RAPAT : Oke. Tambahan juga, tambahan dari zaman Pak Nuh itu di…. pernah disclaimer kok, saya baca audit BPK itu. Tadi kan sebetulnya penjelasan Dirjen kan sebetulnya menarik. Orang Depagnya sendiri yang sebenarnya tidak berani. Mungkin nanti Pak Irjen bisa nambahin karena ini 2014 gitu. Saya kira itu karena Pak Nuh itu pernah disclaimer tapi kenapa justru malah Sekjen-nya berani untuk mengatakan tidak apa-apa 57 gitu. Kalau disclaimer kan bawah sekali, disclaimer, WDP baru WTP gitu loh atau langsung ke Pak Irjen saja. KETUA KOMISI (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA/F-PAN): Sebentar saya belum selesai dengan Pak dari Kementerian Keuangan. Soal diskriminasi. Tadi sudah dijelaskan satu aspek tapi aspek yang lain Pak, saya katanya kan jumlah siswa, guru di umum itu lebih banyak, saya ga percaya itu Pak. Mungkin itu seimbang saja karena pesantrenpesantren itu hampir banyak di banyak tempat, jangan-jangan jumlah pesantren itu lebih banyak 34
daripada jumlah sekolah negeri, Pak, yang swata katakan lah itu. Jangan-jangan tidak dihitung ini pesantren-pesantren sehingga yang dihitung adalah madrasah Aliyah negeri, madrasah tsanawiyah negeri ya berapa biji ini cuman, 1 kabupaten mungkin hanya 1. Tapi kalau Bapak hitung pesantrenpesantren yang di kampung saya itu Pak bisa 15 sementara tsanawiyahnya hanya 1. Nah, ini yang saya sebut tadi,saya persoalkan soal keadilan anggaran tadi. Betul ini anggaran memang harus diperiksa, harus betul-betul sesuai peruntukkannya tapi kalau disana lebih banyak, disini disedikitkan itu menurut saya tidak adil Pak. Undang-Undang Sikdinas itu mengamanatkan 20% dari total anggaran belanja negara diperuntukkan untuk pendidikan. Pendidikan yang mana kan ga dijelaskan hanya pendidikan umum, pendidikan agama juga, mau Agama Kristen, Budha, Hindu segala macam sama, mesti itu menjadi prioritas. Mohon Pak itu disampaikan, saya tidak tahu apakah Dirjen Perbendaharaan juga yang berhak menjawab ini nanti semuanya kesana ya ga ada gunanya diskusi kan gitu. Terima kasih, Pak. KETUA RAPAT : Terima kasih, Ketua. Saya kira kita lanjutkan ke Pak Irjen dulu ya. IRJEN KEMENTERIAN AGAMA RI : Terima kasih, Pimpinan. Kita urut saja poin-poinnya ini tersebar dan ada yang sama. Kita mulai dari untuk menjawab pertanyaan dari Pak Achmad Fauzan Harun. Jadi kalau pindahnya ke 57 ke 52 memang setelah kita ada diskusi dengan BPK yang hadir pada waktu itu Kementerian Keuangan, kemudian pihak Kemenag kami juga diundang, Pak Sekjen juga diundang. Bahwa yang boleh menggunakan uang kas itu akun 56 itu hanya Kementerian Keuangan. Jadi kalau kita juga ikut menggunakan akun 56 untuk cash kita bawa ke tempat lokasi yang kita bantu, itu berarti sudah menyalahi. Berulang-ulang setiap tahun, kalau kita masih tetap menggunakan uang itu maka akan menjadi temuan BPK. Ini yang menjadi persoalan ini sehingga kita sudah berbuat secara administrative baik tapi karena salah tempat atau salah alokasi itu ya tetap menjadi temuan Pak. Berdasarkan aturan perundangan bahwa yang boleh menggunakan uang itu yang Kementerian Keuangan. Berdasarkan kajian system di Bansos untuk pemerintah daerah seluruh Indonesia Pak periode 2007-2010 masih di KPK Pak, itu ada Bansos yang tidak dilakukan pertanggunjawabannya, akuntabilitasnya itu tidak ada, untuk beli apa itu tidak ada Pak,itu sebanyak 308 triliun, 2007-2010. Dan di pusat indikasinya juga seperti itu Pak baik itu di Kementerian Agama maupun di kementerian lain yang pegang langsung terus membantu ke lokasi madrasah atau masjid atau tempat ibadah agama Katolik, Kristen, Hindu, Budha itu sama pak. Jadi uangnya dibawa misalnya 1,5 milyar, logos-nya disuruh tanda tangan 1,5 milyar tapi uangnya yang diambil 500 juta kan sulit dia untuk. Saya tidak menyebutkan siapa itu oknum. Kan sulit Pak dari pihak yang menerima bantuan itu membuat laporan. Laporannya bagaimana, apakah bisa merehah kwitansi ini. Gitu loh Pak permasalahanya itu sehingga KPK menyarankan bahwa ini biar 52 saja. Yang 57 itu adalah yang mempunyai nilai resiko apabila tidak dibantu maka tidak akan survive, misalnya : siswa miskin atau siswa miskin kalau tidak dibantu maka dia tidak akan terus sekolah. Tapi misalnya kalau pembangunan ruangan kan tidak dibantu ya masih survive dengan ruangan-ruangan yang masih yang lainnya gitu. Nah, itu lah yang di adopt oleh Kementerian Keuangan atas saran dari KPK itu dan juga saran dari BPK mungkin Pak ya? Nah, akhirnya yang Kementerian Agama itu untuk tahun 2015 pindah lah itu menggunakan 52 karena ini kita bahas bagaimana cara yang baik untuk menggunakan 52 ini gitu loh, Pak.
35
Kemudian mengenai SDM Kemenag. Pada periode tahun 2006 sampai tahun 2012 Pak, mayoritas kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum itu adalah pengadaan barang dan jasa. Di Kementerian Agama itu bukan berarti tidak bisa lulus Barjah itu bukan, Pak. Ada unsur kesengajaan dari pribadi-pribadi yang disuruh ikut tes membuat salah-salah pada waktu tesnya itu biar ga ditunjuk lagi sebagai Pimpro karena dia takut. Kemudian kita jelaskan Bapak, Ibu sekalian begini, jangan takut ditunjuk Pimpro/Pimpinan Proyek Pak ya PPK itu kita sampaikan, asalkan kita tidak membuat kesalahan dan tidak menerima instruksi dari atasan yang salah itu tidak ada suatu yang ditakutkan, ikuti lah aturan Barjas itu. Jangan anda membuat salah-salah terus akhirnya tidak lulus itu senang Pak. Tapi kalau yang di kami Pak, di Irjen ini yang lulus Barjas itu banyak sekali, Pak, dari auditor itu lebih dari 100 yang lulus Barjah, lulus semua karena saya berikan masukan kalau anda tes ya tes yang sebenarnya lulus jangan takut, lulus Barjas itu. Bukan karena SDM-nya itu lulusan ilmu gaib terus semuanya ga lulus, tidak Pak. Ilmu gaib juga pintar-pintar kok, tim kami itu gitu loh Pak, tidak ada proposal. Nah, proposal itu yang murni dari mereka, Pak. Kita khawatir ini nanti ada tukang pembuat proposal, perusahaan proposal kita khawatir. Memang real apa yang dibutuhkan dari bawah ke atas. Jadi katakanlah mendorong, Pak misalnya Dapil Bapak yang mendorong buat lah proposal yang real yang ada. Dan saya yakin itu ya DPR sekarang berbeda dengan yang dulu, ini mohon maaf ini saya sampaikan karena saya lihat untuk BPIH kemarin bisa turun biasanya itu diluar kebiasaan semula Pak, biasanya naik itu BPIH itu. Nah, ini kok turun, kita mengapresiasi lah niat-niat baik dari Bapak-bapak sekalian seiringan dengan niat kita semua gitu loh Pak. Jadi kalau memang butuh disusun proposal sesuai dengan kebutuhan. Pada saat dulu bagaimana? Saya pernah diajak meeting itu untuk menentukan Pendis kami diundang oleh Pak Menteri, Pak SDA, Pak Surya Dharma Ali itu juga khawatir kalau yang berbau IT jangan lah tinggalkan dulu. Pak Menteir Surya Dharma Ali pun juga mengatakan seperti itu. Kami diundang dengan Sekjen dengan Dirjen Pendis pada saat itu dengan Pak Menteri mengatakan coba disisir tahun ini apa. Kalau yang IT-IT itu usulannya jangan dulu lah karena khawatir yang droping sebelum pengadaan barang dan jasa itu dimulai, disetujui APBN-P dulu Pak ya nah itu barang itu sudah mengalir ke lokasi. Saya tanya, belum dilelang Pak itu IT sehingga kita tanya sekolahan itu kenapa butuh IT sehingga tidak bisa taruh di ruangan yang semestinya tapi kita tidak mengajukan Pak. Loh kapan datangnya? Datangnya itu September Pak, lah November saja belum disetujui kok, belum diketok, September sudah datang. Saya cek, cross check di satpamnya di depan, itu di Wilayah Kediri pak di Rawamojo, saya datang sendiri, gimana Pak? ga ada, bukunya juga tidak ditinggalkan. Misalnya : perencanaan disitu didrop 10 unit misalnya computer misalnya, kenapa itu SK ga dilampirkan itu? Takut ketahuan Pak. Dan bahkan ada yang di puncak ini tidak disebutkan dalam laporan, saya tengok dari computer 11 itu yang hidup hanya 1 dari baru. Ini dari baru apa setelah dipakai? Dari baru Pak. selain computer apa? LCD Pak. Mestinya kita pegang semakin lama semakin panas bukannya nyala tapi semakin panas, saya tidak berani ini nyalakan ini Pak. Jadi utuh baru Pak, isinya didalam itu kita tidak tahu, Pak. Mungkin perkembangan teknologi itu seperti itu. Kemudian Pak Imanul Haq atau Kyai Maman, itu apa Irjen yang harus dibenahi? Kalau kita itu selalu Pak, betapa pun kecilnya kontribusi kita. Dalam menemukan yang di haji Pak, reformasi haji ini diakui atau tidak itu asal usulan dari Irjen. Kalau di Mekah harus nawar, memilih hotel yang bagusbagus , kalau yang jelek kita reject pak, kita ikut dalam perencanaan nempel terus, ini hotel ini jelek. Ada 47 hotel yang harus di black list tidak disewa, terealisasi di 2014 Pak, itu kalau yang di haji. Catering harus ditawar, tahun ini Pak ditawar. Jadi mengedepankan wadah kehematan keuangan negara. Di Madinah harus ditawar, saya berdebatnya dengan Pak Anggito luar biasa. Madinah itu tidak bisa Pak ditawar, ini sudah ditentukan platform-nya oleh DPR. Ya, kalau sudah ditentukan platform-nya kan bisa ditawar, kita paksa seperti itu Pak. Ini artinya temuan dikaitkan dengan rekomendasi. Di KUA juga begitu Pak. Di KUA PP-nya 30 ribu. Di depan Anggota Dewan Komisi VIII tahun lalu itu saya bilang solusinya hanya merubah PP ini karena kalau Undang-Undang Gratifikasi-nya kita ubah ga mungkin. Kita bergirlya untuk merubah PP itu Pak. Jadi kita bukan temuan saja Pak tapi 36
solusi. Di halaman pertama yang kami sampaikan ini Pak, ini yang bergerilya ke Dirjen Perbendaharaan ini saya bukan kok riya’ ini Pak terus terang diakui atau tidak boleh tapi Sekjen, Dirjen Pendis pasti mengakui. Saya telepon Pak Dirjen Perbendaharaan, Pak Marwanto, kami ingin ketemu permasalahan dana BOS untuk madrasah swasta ga cair-cair sampai 5 bulan. Kita zolim, ada guru ngajinya 300 ribu yang biasanya dipakai BOS ini tidak bisa dibayar. Oh, kalau begitu Pak Yasin datang malam Selasa, 2 minggu yang lalu Pak. Artinya dicarikan jalan yang sifatnya dispensasi walaupun melanggar aturan perundangan itu PP3 itu, PP2 itu yang seharusnya PNS. Itu tidak PNS karena kita mikir bagaimana caranya, dipanya ada di kanwil madrasahnya ada di desa kan ga akan terealisir. Nah, ini dalam waktu dekat saya kira Pak akan terealisir ini. Kemudian BSM dengan BOS, Bansos. Kami juga akan bertemu dengan Pak Marwanto, ketemu langsung di ruangannya. Kalau saya telepon diangkat dan malamnya juga ada meeting untuk mencari solusi. Jadi sama-sama punya niat untuk membenahi Pak, kita ga diam Pak terus terang Pak, selalu bergerak baik itu di Pendis di Bimas Islam pun juga begitu Pak. Pak Dirjen Bimas Islam itu waktu itu Pak Abdul Jamil yang sekarang Dirjen Haji. Pak, jangan dibayar ini Pak yang pengadaan Al-Qur’an tahun 2012, mari kita benahi sistemnya dan jangan dibayar. Pak, saya dituntut oleh polisi, wah kita hadapi bersama polisi, saya katakana begitu Pak. Jadi memberikan dorongan kepada dia agar jangan kepeleset. Ternyata hasil audit investigative oleh BPK kelebihan, kemahalan 22 milyar, untung tidak dibayar. Anggapan BPK nah ini sudah dibayar temuan dari Dirjen Bimas Islam ternyata tidak dibayar ya jadi tidak jadi temuan gitu loh. Jadi kita semangati kita pilah Pak, kalau berhadapan dengan polisi, berhadapan dengan para penyedia itu dianggapkan prestasi, kepeleset seperti APBNP Al-Qur’an tahun 2011. KETUA KOMISI (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA/F-PAN): Pak Irjen, kita hadapi bersama tapi Pak Irjen didepan, saya belakang kan gitu kan. IRJEN KEMENTERIAN AGAMA RI : Ya. Kemudian Ibu Astuti sudah tidak ada di tempat terus Profesor Hamka kebetulan tidak menanya saya dan Bu Tri Murni juga sudah tidak ada ditempat. Tapi perlu kami sampaikan Pak yang realisasi kenapa kok realisasinya tidak maksimal artinya 6 yang terealisasi sedangkan budget-nya kan 56 locus karena yang 50 itu memang tidak layak untuk dibantu dan kita untuk menyampaikan jangan direalisasi disitu. Kalau SK tadi SK-nya memang sengaja disembunyikan agar tidak ketahuan bahwa berapa sebenarnya yang harus dibantu. Kemudian Pak Achmad Mustaqim. Jadi pegawai kami itu 340 ribu. Dan yang paling banyak memang di Pendis Pak. Nah, setiap tahun pasti naik pangkat, Pak termasuk yang impasing yang belum dibayar itu, itu banyak yang dari Pendis makanya kalau 57% itu belanjanya itu ke SDM Pak yang lucutnya disitu pak termasuk anggaran itu juga adanya suatu katakanlah promosi di Pendisnya sendiri tidak kenaikan pangkat tapi juga promosi ada tunjangan jabatannya Pak. Dan ini selalu bergulir semakin naik. Kemudian kalau di bidang keumatan memang kecil ya itu sudah kita tampakkan tadi Pak siswanya, lokasi bantuannya untuk MTS, MI, untuk BOS untuk pembangunan prasarana semuanya kan ada angkanya disitu. Itu lah kira-kira yang bisa kita sampaikan, tinggal menjumlahkan diakumulatifkan itu. Kemudian Pak Fikri. Kalau menemukan apa, kita mengepankan tetap pencegahan Pak. Tapi begitu yang menyangkut mengenai Bansos khususnya Pak. Jadi ke madrasah-madrasah itu memang dipotong, Pak misalnya 200 juta itu bagi yang menyalurkan, itu mendapatkan paling kecil 20%. Itu nungguhnya di halte Pak, pakai helm serahkan nanti 20% itu orang naik motor ini pakai helm, serahkan 37
saja ga usah suruh buka helm-nya. Itu di Jawa Tengah dan Jawa Timur sama. Punishment-nya itu 120 hukuman berat yang ditandantangani oleh Pak Menteri Agama Ad interm Agung Laksono karena pas saya ajukan ke Pak SDA belum sempat sudah beliaunya turun, belum sempat ditandatangani hukuman berat yang berkaitan dengan itu. Tidak hanya berkaitan dengan Bansos termasuk moral juga ada, Pak. INTERUPSI KETUA KOMISI (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA/F-PAN): Pak Irjen sebentar, interupsi Pimpinan ya. ini sudah disampaikan ga ke Dirjennya, Dirjen Pendis bahwa ada temuan seperti itu? Ya, buktinya saya tanya ini, ini pertanyaan saya ini persis ini bahwa ada pertanyaan Pak Fauzan tadi ya. Pertanyaan Pak Fauzan tadi itu mengatakan ini Pak, ada temuan katanya kongkalingkong apa istilahnya tadi bahwa dapat bantuan sekian persen yang mengantar, yang memberi. Ini berarti kan benar ini. IRJEN KEMENTERIAN AGAMA RI : ….punishment termasuk yang di Surabaya yang untuk pos pen yang dibagi-bagi di restoran, itu punishment Pak, pemecatan Pak. Jadi banyak pemecatan makanya saya dituduh ini Pak Yasin kok penindakan akhirnya, bukan penindakan karena sudah keterlaluan, menyangkut uang. Kalau saya ditanya oleh Pak Menteri maupun oleh Satker lain, saya mengedepankan pencegahan bukan penindakan. Jadi kalau sudah keterlaluan masa’ kita diamkan saja. Kita sampaikan ke Pak Menteri ini hukuman sedang, hukuman berat Pak, kita jelaskan berkali-kali. Pak Yasin apakah tidak bisa dimaafkan? KETUA KOMISI (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA/F-PAN): Dan dosen belum ditindak ini kelihatannha Pak Irjen. Dosen-dosen, sudah ya? IRJEN KEMENTERIAN AGAMA RI : Sudah Pak. Ini yang mengaudit belakang saya ini, Inspektur wilayah 2 juga itu. Terus kemudian Pak Kus, Depag ini semangatnya menghabiskan bantuan, ini sarannya apa ya, ini poinnya yang saya tangkap disitu bahwa kita melakukan pengawasan terhadap dana pendidikan itu bersama KPK, bersama dengan beberapa instansi Pak, Kementerian Pendidikan, Keuangan, kemudian gimana Pak? terus kemudian Kementerian Agama itu kemudian melakukan korsub dan kita masuk ke sekolah-sekolah itu untuk mengingatkan Pak. Jadi jangan sampai masuk ke sekolah-sekolah tadi itu hari ini sudah 2 sekolah kita ini Pak masuk itu. Jadi mengingatkan jangan sampai menyalahgunakan 170 titik Pak, kita akan sosialisasi ke madrasah-madrasah itu dalam rangka kerjasama dengan KPK mengenai pengawasan dana pendidikan ini Pak karena diminta atau di paksa oleh KPK untuk 4 instansi ini bekerjasama dengan KPK dalam pengawasan dana pendidikan. Dan ini penyakit-penyakit sudah kita identifikasi, kemudian ada rekomendasi dan kita selalu mengiringi, mengantar untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan. Itu kenapa kita dapat WTP? Karena setiap temuan dari BPK kemudian kita follow up-i mengenai asset mengenai laporan keuangan, kelebihan bayar kita tagih Pak harus dibayar. Ujung-ujungnya dapat WTP walaupun DPP Pak karena masih ada beberapa yang perlu kita benahi. Lah, pindahnya akun dari 57 ke 52 ini dalam rangka kita menghilangkan DPPnya itu Pak jadi biar tetap WTP. Kemudian Pak Ketua, ini apa kira-kira bantuan langsung itu tadi? Ya itu tadi Pak walaupun proposal tidak menjamin bahwa itu 100% akan diberikan Pak, paling tidak ada usulan dari bawah kemudian kita memetakan kemudian mengunjungi apa barang yang dibutuhkan, pengadaan barang 38
dan jasa tetap dari pusat Pak. Nanti apa yang dibutuhkan pembangunannya gitu loh Pak, beda system saja. Kalau yang berupa barang-barang ATK kecil ke sekolah-sekolah madrasah itu tadi UP dan TUP itu tadi, uang apa istilahnya UP/Uang Persediaan, TUP/Tambahan Uang Persediaan, disediakan Pak. Jadi madrasah butuh apa ya udah langsung dipenuhi kita ajukan ke KPN Pak, mekanismenya seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini tahun ini tahun mau mulai untuk hal yang baik Pak, untuk kedepannya ga sulit ini daerahnya itu karena belum kita sosialisasi. Wah ini loh sudah ada jalan keluar untuk BOS misalnya yang swasta. Tinggal segera itu semua harus dipindahkan ke PPK kabupaten kota yang asalnya dari provinsi tadi Pak, yang dipanya ada di provinsi pindah PPK ke kabupaten, kota. Itu sarannya Dirjen Perbendahaaran seperti itu. Tunjuk masing-masing sekolah swasta itu, bendahara pengelola pembantu yang seharusnya PNS ini dikecualikan kalau tidak dana ini tidak bisa cair gitu loh Pak. Jadi mohon Anggota Dewan juga ikut sosialisasi bersama-sama kami, Pak bahwa sebenarnya tidak sulit apabila kita berniat memang untuk menerima bantuan. KETUA KOMISI (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA/F-PAN): Sebentar Pak Irjen biar lebih jelas ini karena minta sosialisasi ini. Jadi begini Pak Irjen begini kan. Ini soal dana BOS tadi itu. Setahu saya sebagian sekolahsekolah yang mengadu kepada kita menyampaikan kepada kita, ada gaji guru mereka yang tidak dibayar. Ternyata selama ini dari dan BOS juga, misalnya gitu kan. Itu apakah sebuah pelanggaran? Apakah itu dibolehkan? Itu satu. Kemudian kedua pertanyaan saya. Kalau tadi pengadaan kan di pusat tadi Pak kalau ada pengadaan bantuan barang dan lain sebagainya. Itu apa bedanya kan bukan dana bantuan social. Kan ada juga program Pemerintah katakan lah Dirjen Pendis katakan lah yang memang pengadaan buku, pengadaan ini dan lain sebagainya. Itu bedanya apa dengan dana BOS ini? IRJEN KEMENTERIAN AGAMA RI : Ini mohon maaf ini Pimpinan. Saya jawab yang terakhir mumpung ingat ini. Pengadaan tetap di pusat, apa bedanya dengan BOS? Kalau BOS yang dulu kan dibawah uang bank sehingga Mesjid atau Gereja atau Pure tidak bisa mempertanggungjawabkan karena untuk beli batu bata semen ternyata duitnya tidak sesuai dengan yang diteriima apa yang ditandatangani, kan repot Pak itu. Jadi kalau ini kan dilayani, butuh mu berapa? Kemudian diadakan pengadaannya untuk singkel lokus yang lebih dari 200 juta, bisa 500 juta, 600 juta, 1 milyar itu sesuai dengan usulannya gitu loh Pak. Nah, ini diadakan di pusat, pusat lah yang mengadakan itu dengan segala teorinya nanti akan dilaksanakan seperti itu. Tapi kalau yang madrasah swasta, yang untuk ATK, untuk guru honor yang dibayar 300 ribu honor Pak ya, bukan guru swasta yang dapat sertifikasi, ga boleh itu. Itu bisa dibayarkan melalui dana BOS itu Pak. Jadi yang merancang itu bendahara pembantu lah yang menyusun kebutuhan ini langsung diajukan, diusulkan, dipenuhi gitu loh Pak. Langsung diajukan lagi, dipenuhi lagi baik untuk beli printer atau apa itu masih boleh itu sesuai dengan kondisi kita dengan Dirjen Perbendaharaan. Ya, Pak Riskin ya ini yang ikut Pak Riskin ini. Jadi sama bantuannya yang mekanisme realisasinya berupa barang. Jadi real yang mengusulkan dari daerah agar kita tidak selalu jadi temuan BPK karena kita melanggar aturan. Nah, boleh itu kalau membawa uang ke suatu tempat dan tempatnya ini mengatakan begini : ini Kementerian Agama ini ikhlas membantu atau tidak kok ini disuruh bikin laporan ini. Ini tidak ikhlas ini, semboyannya ikhlas beramal tapi begitu bantu disuruh buat laporan, gitu Pak jadi tidak cocok dengan slogannya begitu Pak Ketua.
39
KETUA RAPAT : Cukup? Ya, saya kira kita pukul 23.00 tadi kita extend 30 menit jadi lebih lagi. Saya kira penjelasan Pak Irjen dan auditor serta Dirjen Anggaran telah melengkapi diskusi-diskusi pada malam hari ini untuk mencari format bantuan social yang akuntabel sekaligus juga aspirasi-aspirasi bisa diakomodir. Dan Sekretariat bisa menampilkan kesimpulan yang bakal kita ambil pada malam hari ini. Saya bacakan kalau memang ada masukan, tanggapan. Kalau memang tidak ada kita simpulkan sebagai suatu kesimpulan pada malam hari ini. Dalam Rapat Konsultasi dan Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan BPK, Dirjen Keuangan, dan Irjen, Komisi VIII dapat memahami penjelasan : a. Auditor utama keuangan negara mengenai ……. 2014 b. Direktur Anggaran II …. Irjen Kementeria Agama terkait dengan bantuan di lingkungan Kementerian Agama dengan menggunakan akun 52 dan beresiko menjadi temuan dalam menggunakan akun 57. Dalam rangka meningkatkan pengawasan dalam lingkungan internal terhadap program bantuan di Kemenag RI, Komisi VIII mendesak Irjen agar dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan dan pendapat Komisi VIII DPR RI sebagai berikut : a. Membuat system pengawasan internal sehingga pengelolaan bantuan di lingkungan Kemenag RI menjadi adil, merata, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. b. Melakukan pengawasan pada setiap tahapan ….penganggaran dan mekanisme pelaksanaan bantuan di Kementerian Agama RI sehingga procedural tepat sasaran dan dapat memenuhi kebutuhan penerima bantuan. c. Memastikan bahwa rekomendasi hasil pengawasan internal terhadap temuan bantuan ditindaklanjuti oleh satuan kerja yang bersangkutan. Cukup? F-PG (H. MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI): Pak Pimpinan, sebentar. Saya masih belum selesai kaitan dengan poin 1 huruf b itu. Jadi saya masih menjadi catatan nanti ini belum selesai kita diskusikan. Bahwa tadi ada pertimbangan-pertimbangan bahwa pilihan akun itu adalah terkait dengan resiko temuan, saya pikir ini masih bisa kita perdebatkan belum suatu hal yang menjadi keputusan kita. Bagi saya ini menurut saya perlu kita bicarakan ulang lah menyangkut karena apa? karena ini bisa kemudian menjadi sikap bahwa Komisi VIII betul-betul bisa menerima perpindahan akun 57 ke 52 itu. Jadi saya masih yang ini menurut saya masih perlu kita koreksi lagi lah kalau menurut saya karena apa? karena dari yang sudah kita bicarakan selama ini menyangkut aspirasi yang berkembang di masyarakat baik dari madrasah dari pondok pesantren, dari Kemenag di tingkat kabupaten kota dan provinsi, saya pikir ini kan masih menjadi perdebatan. Aspirasinya adalah bagaimana ditinjau ulang dari 52 kembali ke 57 lagi. Saya pikir kalau saya secara pribadi sebagai Fraksi Partai Golongan Karya bisa dikatakan bahwa saya belum menerima terkait dengan poin 1 huruf b tersebut. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
40
F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ): Pimpinan, Saya menambahkan Pak Pur saja bahwa poin b itu seperti usulan saya tadi bahwa penjelasan dari Direktur Anggaran II , Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan ini belum final gitu. KETUA RAPAT : Kemenkeu atau Bappenas? Atau perbendaharaan negara? F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ): Kita memandang Dirjen Perbendaharaan. Jadi poin nomor 1 a-nya oke, nah buat saja nomor 2 bahwa kita belum apa, perlu penjelasan lebih detail dengan cara mengundang itu. KETUA RAPAT : Berarti pengelolaan bantuan di Kementerian Agama dengan menggunakan akun 52 apa, perlu …. lebih lanjut dengan Dirjen Perbendaharaan mungkin gitu. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Mungkin saya ingin tanya dulu. Perkembangannya soal itu sekarang ini sampai dimana, soal keuangan itu posisinya dimana? Apa sudah mulai cair atau bagaimana? Itu kan menjadi problem nasional. Kalau memang belum kapan itu mau cair, posisinya sekarang ada dimana? KETUA RAPAT : Nanti kita masuk ini dulu, apa itu pencairan anggaran. IRJEN KEMENTERIAN AGAMA RI : Ya, boleh saya menyampaikan, Pimpinan. Kalau BOS dan BSM sudah bergulir Pak karena untuk Bansos ini memang harus melalui UP dan TUP apabila itu kurang dari 200 juta makanya ini perlu sosialisasi dan segera untuk menyusun laporan penggunaan dari Bansos tadi ya. Kalau lebih dari 200 juta Pak, memang harus dilakukan pengadaan barang dan jasa ini segera kita umumkan agar unit layanan pengadaan di masing-masing Satker itu segera bekerja untuk itu Pak atas death line atau direction dari Dirjen Pendis dalam hal ini, Pak. Kalau pertanyaannya sudah atau belum khusus untuk Bansos-nya belum Pak tapi untuk BOS dan BSM sudah bergulir. Jadi khusus untuk yang swastanya 11% apalagi kalau ini nantinya PPK-nya dipegang oleh Kemenag kabupaten dan kota dan kemudian bendaharanya dipegang oleh masingmasing madrasah swasta akan cepat ini Pak. Segera direalisir jadi bulan 6 kedepan ini, Pak. Terima kasih. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): 6 bisa tuntas ya karena ini yang menjadi pertanyaan dimana-mana, bulan 6 itu tuntas semua.
41
IRJEN KEMENTERIAN AGAMA RI : 6 yang BOS dan BSM bisa cair tapi BSM itu begini Pak. Ada permasalahan di perbankan Pak bahwa harus hadir orang tuanya, ini yang menjadikan repot, terus kemudian data-data miskin anaknya disuruh angkat tangan lalu ditanya siapa di kelas ini yang miskin? Itu kan pasti ga ada yang angkat tanga, Pak dan beban psikologinya itu ada disitu. Mestinya data miskin itu dari Pemda, Pak yang di update secara regular setiap periodesasi tahun per tahun, Pak sehingga ga usah nanya sudah ini miskin-miskin langsung. Nah, untuk endapan di bank juga jangan 500 ribu, dana BSM-nya atau Indonesia Pintarnya sedikit Pak, 87 ribu per bulan itu misalnya, 1 tahun itu hanya sekitar 700 kurang dari 1 juta, kok endapannya suruh 500 ya, ini kan berat bagi masyarakat. BSM pun mohon ditanyakan kepada Dirjen Perbendaharaan kalau perlu juga mengundang perbankan juga pak agar mengubah untuk BSM ini harus dipermudah. Saya kira begitu, Pak. Mengenai pengadaan barang ya segera yang unit-unit yang kira-kira pembangunan dari tempat ibadah atau sekolahnya itu lebih dari 200 juta ya segera menyusun proposal sesuai dengan kebutuhan maka akan cepat ini Pak, mumpung masih bulan Juni. Kalau nanti sudah bergerak ke Agustus, September sulit Pak. Terima kasih. KETUA RAPAT : Ya. Terima kasih. Kita kembali ke itu, ada poin 2 kita perbaiki. KETUA KOMISI (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA/F-PAN): Pak Pimpinan. Pak Irjen,ini saya jadi galau juga ini dana BOS ini. Itu kan setahu saya begini, dana BOS itu kan berdasarkan jumlah kuantitas siswa kan, berapa jumlah siswa dia, alokasinya kan lebih besar, semakin banyak siswa kan semakin banyak dana BOS-nya kan begitu semestinya. Nah, tadi kan ada apa tadi itu yang harus ditender segala macam itu. Saya khawatir malah tahun ini serapan dana BOS itu kecil karena tidak mungkin terkejar, kenapa? Karena sosialisasi perubahan akun ini begitu dia kelihatannya diterapkan itu perubahan akun itu, pada hari itu juga dilaksanakan sehingga sekolahsekolah belum siap bikin proposalnya, bikin macam-macam itu RAB-nya itu kan belum siap maka karena itu mungkin akan merepotkan. Saya tidak paham ini apakah sudah lama diterapkan aturan ini atau sudah ada aturannya baru tahun ini diterapkan secara ketat begitu. IRJEN KEMENTERIAN AGAMA RI : Begini Pak Pimpinan, bisa saya menjelaskan. KETUA RAPAT : Boleh IRJEN KEMENTERIAN AGAMA RI : Kalau BOS tidak pakai proposal Pak, itu kan operasional saja termasuk ATK termasuk untuk guru honor gitu loh, Pak. Misalnya ya untuk pengadaan barang itu barang-barang yang kecil-kecil seperti printer itu Pak sehingga tidak ada proposalnya, langsung saja dia menggunakan mengusulkan
42
ke, bendahara mengusulkan ke Kemenag yaitu P3K itu. Jadi ga ada itu proposal yang besar-besar dari 200 juta ga kecuali Bansos yang lain, BRKP. KETUA RAPAT : Oke. Saya kira poin 2 sudah kita masukkan sebagai salah satu pertimbangan. F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ): Belum Pimpinan. Pimpinan, poin 2 itu, itu sudah benar yang tadi sebenarnya. Jadi 2. Komisi VIII DPR RI perlu mengadakan rapat dengan, saya tadi mengusulkan dari Kementerian Agamanya sebaiknya siapa ya Pak Yasin? Siapa yang diundang dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. KETUA RAPAT : Tambah Pendis gitu. F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ): Jadi dengan Pendis nah baru ke bawahnya disamain yang tadi terkait pengelolaan bantuan Kementerian Agama RI dengan menggunakan akun 52 dan resiko menjadi temuan dalam pemeriksaan apabila menggunakan akun 57. Kita diskusikan itu kan. Jadi yang tadi masih dimasukkan kalimatnya, Pendis dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI terus terkait yang tadi saja di copy paste, nah langsung. Terkait oke, pengelolaan bantuan di Kemenag dengan menggunakan akun 52 dan resiko menjadi temuan dalam pemeriksaan apabila menggunakan akun 57. Yang tadi yang pertama sebenarnya, itu menarik sehingga kita ingin tahu sebenarnya yang tidak mau pindah akun itu Kemenagnya atau aturan yang mengharuskannya gitu? KETUA RAPAT : Tapi spiritnya tetap akuntable ya, spiritnya harus jadi temuan-temuan itu kan bagus sebetulnya untuk beresiko supaya kita apa namanya, spiritnya sama dengan BPK gitu loh. Soal perbaikan di administrasikan bisa itu jadi. F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ): Bukan dan beresiko, resiko menjadi temuan, menggunakan akun 57 nah oke sampai sana titik. Nah, itu dan resiko, langsung resiko jangan pakai ber. KETUA RAPAT : Setuju? Pak Yasin ada? Cukup? Ya cukup mewakili ya? IRJEN KEMENTERIAN AGAMA RI : Terima kasih, Pimpinan. Tambahan informasi pada waktu kami diskusi dengan Dirjen Perbendaharaan, kita diingatkan, Pak harus segera ini menaati yang 52 nanti kalau tidak segera menaati itu akan menjadi temuan BPK. 43
Jadi untung kita masih 11% dan kita kirim segera untuk memenuhi itu Pak. Nah, ini mumpung Pak Bambangnya juga ada disini dan. KETUA RAPAT : Jadi teman-teman mungkin ingin diskusi dengan Dirjen Perbendaharaan juga? Biar tuntas dulu apa ininya itu. Jadi apa namanya tetap teman-teman aspirasinya bisa tapi akuntabel dan ininya tetap. Itu tetap menjadi paduan kita, DPR tidak mungkin juga ceroboh dan juga merekomendasikan sesuatu yang melanggar itu, tetap itu. Itu …. kita tetap sama dengan BPK. DPR referensi boleh saya kira proposalnya asal, Pak Irjen coba silakan. IRJEN KEMENTERIAN AGAMA RI : Jawaban saya tadi begini Pak. Kalau mendorong mereka bikin usulan sesuai dengan kebutuhan itu boleh Pak tapi bukan berarti dengan proposal itu pasti dapat. Pokoknya segera didorong untuk segera mengajukan lah itu Pak. Nanti kan pemetaannya berdasarkan yang paling membutuhkan, verifikasi itu. Dan yang untuk sekolah sebagaimana yang tadi kami sampaikan bahwa kami sudah membantu Pendis di 1.870 madrasah di 24 provinsi itu sudah selesai, itu di akhir tahun 2014. Jadi data itu sebenarnya masih valid untuk bantuan yang istilahnya yang pas untuk 2015 ini karena mereka yang dapat bantuan sebelumnya tidak kita masukkan didalam. Jadi Pendis sudah dapat. Yang menjadi permasalahan Pak, ini Anggota Dewan harus mendorong Pendis itu membuat data base tentang madrasah dan tentang ya mungkin berkoordinasi dengan Bimas Islam mengenai mesjid-mesjid itu dengan kondisinya Pak, di update. Jadi data yang dari kami ini bisa dimasukkan sebagai database Pak, bank data. Mana yang tahun ini yang sudah dibantu kondisinya seperti apa kan ada itu dalam laporan kita. KETUA RAPAT : Pak Irjen sudah menjadi rekomendasi kesimpulan kita Pak Ketua, coba. KETUA KOMISI (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA/F-PAN): Ini saya menarik ini pernyataan Pak Irjen yang terakhir soal nanti peringatan informasi dari Dirjen Perbendaharaan, harus segera diikuti Pak akun 52 ya nanti kalau tidak menjadi temuan BPK. Ini BPK sudah menemukan ini apa Kementerian Pendidikan kan? Belum diperiksa saja kan tapi mereka sudah mencairkan Pak pakai akun 57 kan itu tadi penjelasannya. Berarti kita tunggu tahun depannya ada ga temuan ini ya ga soal diskriminasi ya ga? Ini kan soal keadilan tadi pak. Jadi kalau BPK tidak menemukan berarti BPK tidak adil juga untuk memeriksa kan gitu. Kan sudah pelanggaran sudah makai kok, kita ikut 52. KETUA RAPAT : Ya. Terima kasih. Jadi nanti itu BPK rapimnya dimana gitu ya.
44
KETUA KOMISI (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA/F-PAN): Kalau tidak jadi temuan BPK, Pak, DPR menemukan BPK, kan begitu. KETUA RAPAT : BPK masuk pengawasan DPR ya, itu otomatis itu. Terima kasih. Dan ini saya kira kesempatan yang baik sekali bahwa ijtihad-ijtihad kita untuk bagaimana madrasah, bagaimana …. ini mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dari negara ini saya kira menarik sekali karena memang kita rasakan di bawah ada ketidakadilan tapi itu bisa juga kita manifestasikan dalam program-program itu. Dengan mengucap alhamdulilahirabil’alamin. Ya, Pak Kus ada lagi? F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Belum Pak. Yang poin b itu saya ingin penjelasan dari Pak Irjen, 3b. KETUA RAPAT : Pak Irjen poin b tadi. Melakukan pengawasan pada setiap tahapan proses penganggaran mekanisme pelaksanaan bantuan di Kementerian Agama sehingga procedural, tepat sasaran,dan dapat memenuhi kebutuhan penerima bantuan. IRJEN KEMENTERIAN AGAMA RI : Baik. Kita akan mengawasi bantuan itu Pak, BOS juga kita awasi, madrasah-madrasah kita pantau semua termasuk penganggarannya dengan review RKAKL ya laporan keuangannya pun kita dampingi Pak. Jadi salah satu yang ini bukan riya lagi, salah satu yang menjadikan kenapa ini kita dapat WTP itu karena aktif melakukan pendampingan kepada Satker-satker kita didalam melaporkan keuangannya sesuai dengan prinsip akuntansi negara, begitu Pak. Terima kasih. F-PDIP (PROF. DR. H. HAMKA HAQ, MA): Setahu saya Irjen sudah melakukan pengawasan. Yang penting adalah meningkatkan. Jadi kata melakukan diganti dengan meningkatkan. KETUA RAPAT : Meningkatkan pengawasan. F-PDIP (PROF. DR. H. HAMKA HAQ, MA): Ya, selama ini beliau sudah melakukan pengawasan.
45
KETUA RAPAT : Ya, sudah bagus Pak Irjen ya meningkatkan ya? Ya, setuju. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Sebentar, biar ini ada kesepahaman diantara kita. Menurut saya namanya pengawasan itu kan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan, betul Pak Irjen ya? Tadi kan ada temuan bahwa dalam perencanaan kan banyak yang tidak benar. F-PDIP (PROF. DR. H. HAMKA HAQ, MA): Permisi ya, kurang sehat saya ini. Tidak bisa diputuskan dilanjutkan lagi di lain-lain? KETUA RAPAT : Ya, silakan pulang dulu. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Didalam perencanaan tadi kan banyak temuan. Ini mohon dengan hormat, lain kali tidak boleh terjadi Pak. Begitu ternyata perencanaannya tidak ada itu harus sekaligus tidak boleh dilaksanakan. Ini kan banyak tadi tidak ada perencanaan tapi tiba-tiba di buat muncul berbagai macam bantuan-bantuan ini. Artinya ini tidak boleh terjadi gitu loh. Ini kan menurut saya menunjukkan ini betul-betul amat sangat lemah, menurut saya keterlaluan gitu loh kalau dari perencanaannya saja tidak benar, saya yakin pelaksanaannya pasti tidak benar gitu Pak Irjen. Terima kasih. Ini persepsinya sudah sama, terima kasih jadi bahasanya itu saja. KETUA RAPAT : Terima kasih. Ada catatan dari Ketua tadi bahwa kita mau rapat Kapoksi jadi saya kira, kalau memang tidak ada masukan lagi saya kira kita anggap cukup pada malam hari ini, ya cukup ya? Dengan mengucapkan alhmadulilahirabil’alamin, rapat pada malam hari ini kita tutup. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. (RAPAT DITUTUP PUKUL 23.20 WIB)
46
