ABSTRAK PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERKAWINAN USIA ANAK (STUDI KASUS DI DESA JEHEM, KECAMATAN TEMBUKU, KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI) Perkawinan usia anak yang terjadi di Desa Jehem merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak-hak anak yang mana telah melanggar ketentuan perlindungan anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (disingkat UU PA) namun bagi masyarakat Desa Jehem, dilakukannya perkawinan tersebut demi kepentingan yang terbaik bagi anak sehingga anak tidak mengalami penderitaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah yang mendasari perkawinan usia anak dapat terjadi di Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali dan Bagaimana penerapan perlindungan anak berdasarkan UU PA tetap dapat diterapkan meskipun perkawinan usia anak telah terjadi di Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali?.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang meneliti bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dan adanya kesenjangan antara das solen dan das sein. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian adalah terjadinya perkawinan usia anak di Desa Jehem adalah didasarkan pada kehamilan Bunga yang terjadi di luar perkawinan akibat hubungan yang dilakukannya dengan I Wayan C dan perkawinan dilakukan demi kepentingan terbaik bagi Bunga dan anak yang dikandungnya. Walaupun perkawinan telah dilakukan, UU PA tetap memandang Bunga sebagai korban sehingga penerapan perlindungan anak yang diterapkan berupa perlindungan khusus bagi Bunga dan pemidanaan terhadap I Wayan C atas tindak pidana persetubuhan yang telah dilakukan terhadap Bunga dan penerapan perlindungan anak tersebut sebagai fungsi control sosial UU PA yang bersifat represif dan preventif agar nantinya perkawinan usia anak yang serupa tidak terjadi lagi. Kata Kunci: Penerapan, Perlindungan Anak, Perkawinan Usia Anak, Desa Jehem, Bangli.
ABSTRACT PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERKAWINAN USIA ANAK (STUDI KASUS DI DESA JEHEM, KECAMATAN TEMBUKU, KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI)
Child marriages that occurred in the village of Jehem is a violation of children's rights which has violated the provisions of the protection of children in Act No. 23 of 2002 jo Law No. 35 of 2014 on the Amendment to Law Number 23 Year 2002 regarding Child protection (abbreviated UU PA). But for the villagers Jehem, did the marriage for the sake of the best interests of the child so that the child does not suffer. The problem here is why the implementation of child marriages can take place in the village of Jehem, District Tembuku, Bangli regency, Bali Province and How child protection practices in the implementation of child marriages in the village Jehem, District Tembuku, Bangli regency, Bali Province?. This research legal is used an empirical legal research methods. So the background of child marriages in the village Jehem is the act of intercourse committed by I Wayan C to Bunga resulting pregnancy outside marriage that later became the basis for the implementation of marriage. Although marriage as the best solution for both parties as well as the village community Jehem, the law looked Bunga as a victim so that the implementation of child protection should remain in place. Child protection laws as the legal umbrella of child protection to perform its function as a sosial control in providing protection to Bunga and conduct prevention so that later marriage age for admission of similar does not happen again. Keywords: Implemantation, child protection, child marriages, Village Jehem, Bangli.
RINGKASAN
Latar belakang penelitian tesis yang berjudul Penerapan Perlindungan Anak Dalam Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus Di Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali) ini adalah adanya kasus perkawinan usia anak yang terjadi di Desa Jehem yang mana pelaksanaan perkawinan usia anak tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) dan ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU PA) yaitu ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PA, Pasal 1 angka 2 UU PA, dan Pasal 26 ayat (1) UU PA. Sehingga dalam hal ini telah terjadi kesenjangan antara das sollen dengan das sein. Maka rumusan masalah dalam tesis ini adalah apakah hal-hal yang mendasari pelaksanaan perkawinan usia anak di Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali? dan bagaimana penerapan perlindungan anak berdasarkan UU PA dapat diterapkan meskipun perkawinan usia anak telah terjadi di Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali? Analisis terhadap kedua rumusan masalah tersebut di atas masing-masing menggunakan teori dan konsep yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Teori semi-autonomus sosial field oleh Sally Falk Moore dan konsep perlindungan anak digunakan untuk menganalisis rumusan masalah pertama yaitu untuk menemukan dasar pertimbangan dalam pelaksanaan perkawinan usia anak tersebut. Teori semi-autonomus sosial field oleh Sally Falk Moore, konsep perlindungan anak, konsep anak, konsep perlindungan Hukum dan konsep penegakan hukum digunakan untuk menganalisis rumusan masalah kedua yaitu menganalisis sekaligus mendeskripsikan penerapan perlindungan anak yang diterapkan berdasarkan UU PA meskipun perkawinan usia anak telah diaksanakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Tinjauan umum mengenai perlindungan anak dan perkawinan usia anak diuraikan dalam BAB II yaitu : perlindungan anak dan perkawinan usia anak
diawali dengan konsep anak menurut ketentuan “Pasal 1 angka 1 UU PA yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Selanjutnya pengertian perlindungan anak dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 UU PA yang menentukan bahwa, “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dari batasan perlindungan anak dalam Pasal 1 angka 2 UU PA maka perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan dan dilakukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child
abuse),
eksploitasi
dan
penelantaran
sehingga
dapat
menjamin
kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik secara fisik, mental maupun sosial. Istilah baku bagi perkawinan usia anak dapat ditemukan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c yaitu istilah “perkawinan pada usia anak”. Namun, dalam penjelasannya UU PA tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan perkawinan pada usia anak. Istilah perkawinan pada usia anak secara umum dapat disamakan dengan istilah child marriage atau perkawinan usia anak. Istilah Child marriage atau perkawinan usia anak ini menurut UNICEF secara umum mengacu kepada sebuah perkawinan yang berada di bawah batas usia minimum perkawinan atau perkawinan yang melibatkan satu atau dua pihak yang masih berusia anak. Perkawinan usia anak menurut Mark Evenhuis dan Jenifer Burn dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan melalui hukum perdata, agama, atau adat dan dengan atau tanpa pencatatan atau persetujuan resmi di mana salah satu atau kedua pasangan adalah anak-anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. Analisis terhadap rumusan masalah 1 diuraikan dalam BAB III maka diperoleh bahwa: pelaksanaan perkawinan usia anak yang terjadi di Desa Jehem didasarkan pada pertimbangan akan adanya kehamilan di luar perkawinan yang dialami oleh Bunga sebagai akibat hubungan yang dilakukannya dengan I Wayan C. Karena kehamilan tersebut maka demi kepentingan yang terbaik baik bagi
Bunga dan anak yang dikandungnya, prajuru desa Desa Jehem memutuskan untuk menyetujui dan mengesahkan pelaksanaan perkawinan antara Bunga dengan I Wayan C sehingga perkawinan usia anak terjadi di Desa Jehem. Pelaksanaan perkawinan yang dilakukan dapat disebut sebagai bentuk reaksi adat atas terjadinya kehamilan Bunga di luar perkawinan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban I Wayan C atas kehamilan yang dialami oleh Bunga. Selain itu, pelaksanaan perkawinan merupakan satu-satunya jalan untuk mencegah agar bayi yang dikandung oleh Bunga tidak lahir di luar ikatan perkawinan yang sah yang dapat mengakibatkan wilayah Desa Jehem menjadi tercemar secara niskala (batiniah) atau menjadi leteh dan pelaksanaan perkawinan juga sebagai upaya dalam melindungi Bunga dari dampak negatif akibat hamil di luar perkawinan. Analisis terhadap rumusan masalah kedua diuraikan dalam BAB IV maka diperoleh bahwa: penerapan perlindungan anak yang diterapkan dalam perkawinan usia anak yang terjadi di Desa Jehem didasarkan pada adanya tindak pidana yang mendahului perkawinan yaitu tindak pidana persetubuhan yang mlenaggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU PA dan bukan didasarkan pada pelaksanaan perkawinan usia anak. Maka penerapan perlindungan anak dalam perkawinan usia anak di Desa Jehem diterapkan dengan memandang Bunga sebagai korban dan I Wayan C sebagai pelaku. Walaupun perkawinan sudah dilaksanakan dan Bunga dengan I Wayan C sudah berstatus suami-istri, penerapan perlindungan anak yang dapat dibagi dua yaitu penegakan hukum atas tindak pidana persetubuhan yang dilakukan I Wayan C terhadap Bunga dan pemberian perlindungan khusus sebagai pemenuhan hak Bunga sebagai korban tindak pidana tetap dilakukan. Hal tersebut dikarenakan perkawinan bukanlah salah satu bentuk penghapusan pidana maupun alasan pemaaf suatu tindak pidana. Mekanisme penerapan perlindungan anak dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 59, Pasal 64 dan pasal 69 UU PA. Tujuan dilakukannya penerapan perlindungan anak dalam perkawinan usia anak di Desa Jehem bertujuan untuk melakukan kontrol sosial terhadap kasus perkawinan usia anak yang terjadi di Desa Jehem sebagai tindakan represif sekaligus preventif. Represif, melakukan penegakan hukum pidana ketika adanya suatu perbuatan yang termasuk tindak pidana terhadap anak dan langsung
memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban. Preventif, mencegah agar tidak terjadi penyelundupan-penyelundupan hukum atas perlindungan anak serta mencegah agar kasus perkawinan usia anak yang serupa tidak terjadi lagi. Simpulan yang dapat ditarik dari uraian analisis tersebut di atas adalah terjadinya pelaksanaan perkawinan usia anak di Desa Jehem didasarkan atas adanya kehamilan Bunga di luar perkawinan dan perkawinan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban I Wayan C terhadap kehamilan Bunga. Penerapan perlindungan anak dalam kasus perkawinan usia anak di Desa Jehem tetap dapat diterapkan meskipun perkawinan telah dilaksanakan karena didasarkan pada adanya tindak pidana persetubuhan yang terjadi terhadap Bunga sebelum
dilakukannya
perkawinan
yang
mana
tindak
pidana
tersebut
mengakibatkan kehamilan pada Bunga sekaligus sebagai fungsi kontrol sosial UU PA yang bersifat preventif dan represif terhadap masyarakat atas terjadinya perkawinan usia anak tersebut untuk mencegah agar perkawinan yang serupa tidak terjadi lagi di masa depan. Saran yang dapat diberikan yaitu pemerintah khususnya pemerintah daerah disarankan lebih aktif dalam mensosialisasikan UU PA dan membentuk programprogram pemerintah yang mendukung penyelenggaraan perlindungan anak sehingga masyarakat tidak hanya tahu UU PA tetapi juga harus menyadari bahwa perlindungan terhadap anak harus benar-benar diterapkan dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga perkawinan usia anak dapat dicegah dan tidak terulang kembali.
DAFTAR ISI
Cover Depan……………………………………………………………...
i
Halaman Sampul Dalam……………………………………………….....
ii
Halaman Persyaratan Gelar Magister………………………………….....
iii
Halaman Pengesahan Tesis………………………………………………
iv
Halaman Penetapan Panitia Penguji Tesis……………………………….
v
Surat Pernyataan Bebas Plagiat…………………………………………..
vi
Surat Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah………………………………...
vii
Ucapan Terima Kasih………………………………………………….....
viii
Abstrak……………………………………………………………………
xi
Abstract……………………………………………………………….................
xii
Ringkasan………..……………………………………………………….
xiii
Daftar Isi……………………………………………………………….....
xvii
BAB I PENDAHULUAN………..……………………………………
1
1.1
Latar Belakang Masalah……….………………………………..
1
1.2
Rumusan Masalah……………………………………………….
8
1.3
Ruang Lingkup Masalah………………………………………
8
1.4
Tujuan Penelitian………………………………………………..
8
1.5
Manfaat Penelitian………………………………………………
9
1.6
Orisinalitas Penelitian…………………………………………...
10
1.7
Landasan Teoritis dan Kerangka Berpikir………………………
12
1.7.1 Teori Semi-Autonomous Sosial Field……………………...
14
1.7.2 Konsep Perlindungan Hukum…………………………...
16
1.7.3 Konsep Penegakan Hukum……………………………...
17
1.7.4 Konsep Perlindungan Anak……………………………..
19
1.7.5 Kerangka Berpikir……………………………………….
21
1.8
Metode Penelitian Hukum………………………………………
22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PERKAWINAN USIA ANAK…………………………….. 2.1
2.2
28
Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak………………......
28
2.1.1 Pengertian Anak……………………………………........
28
2.1.2 Hak dan Kewajiban Anak……………………………….
30
2.1.3 Pengertian Perlindungan Anak………………………….
32
Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Usia Anak………………
36
2.2.1 Pengertian Perkawinan…………………………………..
36
2.2.2 Pengertian dan Istilah Perkawinan Usia Anak…………..
40
BAB III PELAKSANAAN PERKAWINAN USIA ANAK DI DESA JEHEM, KECAMATAN TEMBUKU, KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI…………………..……………………. 48 3.1
Perkawinan Usia Anak yang Terjadi Di Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali Dalam Perspektif Teori Semi-Autonomous Social Field ……………………………………...…………….......... 48 3.1.1 Masyarakat Hukum Adat Bali Sebagai Persekutuan Hukum yang Semi- Otonom…………………………………………. 48 3.1.2 Perkawinan Usia Anak Dalam Hukum Adat Bali………….. 55 3.1.3 Pelaksanaan Perkawinan Usia Anak Sebagai Bentuk Reaksi Adat Masyarakat Dalam Mencegah Timbulnya Akibat Atas Terjadinya Pelanggaran Hukum Adat yang Berlaku di Desa Jehem…………………………………….... 63
BAB IV PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM KASUS PERKAWINAN USIA ANAK DI DESA JEHEM, KECAMATAN TEMBUKU, KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI……………………………………………………. 94 4.1
Ruang Lingkup Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak……….……………………… 94 4.2 Penerapan Perlindungan Anak Dalam Perkawinan Usia Anak yang Terjadi Di Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali……………………………………100 4.3 Analisis Teori Semi-Autonomous Social Field Terhadap Penerapan Perlindungan Anak Dalam Perkawinan Usia Anak di Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali .………………………................ 134
BAB V PENUTUP………………………………………………………….
138
5.1 Simpulan………………………………………………………...
138
5.2 Saran…………………………………………………………….
139
DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………
140
LAMPIRAN-LAMPIRAN…………………………………………………
148
DAFTAR TABEL
Tabel 1
Orisinalitas Penelitian…………………………………………. 10
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Perlindungan terhadap anak merupakan hak setiap anak yang melekat secara kodrati yang di bawanya sejak lahir. Tidak ada satu pihak pun yang berhak untuk mencabut ataupun mengurangi hak tersebut baik dengan dalih apapun maupun atas kepentingan siapa pun 1. Anak adalah generasi penerus bangsa sekaligus masa depan negara sehingga anak membutuhkan pembinaan dan bimbingan khusus agar dapat mengembangkan fisik serta mental secara maksimal. Anak harus mendapatkan hak-haknya sebagai anak untuk dapat mengembangkan kepribadian, kreatifitas serta kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat serta berhak mendapatkan perlindungan sehingga perlindungan terhadap anak sangat diperlukan. Konvensi Tentang Hak-Hak Anak pada tahun 1989 diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child dan secara otomatis Indonesia terikat secara moral, politis dan yuridis untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Dua belas tahun setelah ratifikasi, barulah dibentuk undang-undang yang khusus mengatur tentang perlindungan anak sekaligus sebagai payung hukum perlindungan anak di Indonesia. Sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak sehingga hak-hak 1
Rika Saraswati, 2015, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 50
11
anak dapat terpenuhi, dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menyesuaikan dengan perkembangan hukum masyarakat maka undang-undang tersebut mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU PA). UU PA dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 memberikan batasan tentang anak yaitu “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”. Sehingga setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun dapat disebut sebagai anak termasuk anak yang belum lahir. Memberikan perlindungan terhadap anak merupakan hal yang wajib dilakukan sebab anak termasuk kelompok yang memiliki posisi yang rentan baik dalam hukum maupun kehidupan sosial. Perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU PA adalah “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan Hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Perlindungan anak yang diatur dalam UU PA sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Tentang Hak-Hak Anak. Prinsip-prinsip tersebut terdapat dalam Pasal 2 UU PA yang meliputi: a. Prinsip non diskriminasi; b. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak; c. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.
12
Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab semua pihak baik itu dari negara, pemerintah, pemerintah daerah, penegak hukum, masyarakat dan keluarga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 UU PA. Pasal 21s/d Pasal 24 UU PA mengatur tentang negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan anak dan wajib mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 25 UU PA mengatur tentang tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak secara optimal dengan dibantu oleh organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam menjamin pemenuhan perlidungan anak diatur dalam Pasal 26 UU PA. Kewajiban memberikan perlindungan terhadap anak juga tidak dapat lepas dari kewajiban dan tanggung jawab orang tua sebagai orang yang paling dekat dengan anak. Orang tua memiliki peran yang penting dalam melindungi anak dari segala hal yang dapat merugikan kehidupan anak dan hal yang dapat menghilangkan semua hak-hak yang dimiliki anak. Peran orang tua tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU PA yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak; b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
13
Salah satu kewajiban dan tanggung jawab orang tua adalah mencegah perkawinan usia anak sebab dunia anak adalah dunia belajar dan bermain, bukan dunia perkawinan yang membebankan tanggung jawab yang tidak sesuai dengan usia dan tingkat kematangan fisik, mental, dan sosialnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pencegahan yang dilakukan oleh orang tua agar jangan sampai terjadi perkawinan usia anak dikarenakan perkawinan yang dilakukan pada usia anak dapat menghilangkan segala hak-hak anak yang seharusnya anak dapatkan saat masa pertumbuhan dan perkembangannya untuk menjadi dewasa. UU PA sudah mencantumkan kewajiban orang tua untuk mencegah agar perkawinan usia anak tidak terjadi namun demikian pada kenyataannya masih banyak terjadinya perkawinan usia anak di Indonesia. Praktek perkawinan usia anak yang terjadi di Indonesia bukan merupakan permasalahan yang baru sebab perkawinan usia anak ini sudah banyak terjadi di daerah perkotaan sampai dengan daerah pedesaan 2. Perkawinan usia anak merupakan masalah sosial dan ekonomi yang diperumit dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat tertentu. Stigma sosial mengenai perkawinan setelah melewati masa pubertas yang dianggap aib pada kalangan tertentu, meningkatkan pula angka kejadian perkawinan usia anak 3. Letak geografis yang terpencil, penafsiran agama yang konservatif, maupun praktek budaya yang mengizinkan perkawinan usia anak menjadikan upaya penghapusan perkawinan usia anak 2
Aminullah dkk, 2012, Buku III: Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi di Indonesia: Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah, Direktorat Analisis Dampak Kependudukan dan BKKBN, Jakarta, hlm.1. tersedia di https://digilib.bkkbn.go.id/index.php?p=show_detail&id=2191&keywords= diakses pada tanggal 10 September 2016. 3 Sisparyadi, 2013, Studi Kebijakan Pendewasaan Usia Kawin, Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 6.
14
mengalami tantangan yang berat sebab hal itu dikarenakan praktik perkawinan usia anak berada dalam kungkungan budaya patriarki yang berkelindan pada sruktur ekonomi, sosial dan juga politik 4. Tak jarang pelaksanaan perkawinan usia anak ini menjadi sorotan masyarakat umum sebab masyarakat sudah mulai menyadari bahwa perkawinan usia anak seharusnya dapat dicegah dan tidak terjadi. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan perkawinan usia anak yang sempat menjadi perhatian publik yaitu perkawinan usia anak yang terjadi di Provinsi Bali tepatnya di Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli pada tahun 2013 lalu. Perkawinan tersebut melibatkan pasangan yang memiliki perbedaan usia terpaut sangat jauh yaitu I Wayan C (nama samaran) yang berusia 40 (empat puluh) tahun dengan Bunga (nama samaran) yang berusia 14 (empat belas) tahun 5. Pelaksanaan perkawinan tersebut kemudian menjadi perhatian semua pihak terutama para penegak hukum serta lembaga-lembaga yang menangani masalah perlindungan anak sebab perkawinan tersebut dilakukan antara orang dewasa dengan seorang anak yang masih di bawah umur. Perkawinan yang dilakukan oleh Bunga dengan I Wayan C merupakan perkawinan pada usia anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) Huruf c UU PA. Pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh I Wayan C dan Bunga telah melanggar beberapa ketentuan dalam UU PA. Perkawinan usia anak tersebut telah 4
Sundari, Any, 2016, “Realitas Gadis Pantai Selatan Hari Ini (Kajian Kebijakan Perkawinan Anak di Gunung Kidul Yogyakarta)”, Jurnal Perempuan Vol.21 No.1 Februari 2016, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, hlm. 36. 5 Anonim, Rabu, 30 Januari 2013, “Polisi Belum Sikapi Kasus Pria Beristri Nikahi Siswi SD, Denpost , Denpasar, hlm.1, kol.4, tersedia di https://issuu.com/denpostnews/docs/dps_30_januari_2013 diakses pada tanggal 10 November 2015.
15
melanggar ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PA, Pasal 1 angka 2 UU PA Pasal 4 UU PA dan Pasal 26 ayat (1) huruf c UU PA. Melihat adanya kasus perkawinan usia anak yang terjadi di Desa Jehem dan melanggar ketentuan-ketentuan UU PA dapat dikatakan bahwa telah terjadi kesenjangan antara das solen dengan das sein yaitu kesenjangan yang terjadi antara norma hukum dengan kenyataan yang terjadi. Kesenjangan tersebut terlihat dari pelaksanaan perkawinan yang mana usia Bunga berada di bawah 18 (delapan belas) tahun yaitu 14 (empat belas) tahun yang mana Bunga masih berstatus anak namun perkawinan tesebut tetap dilaksanakan. Kesenjangan juga terlihat antara Pasal 1 angka 1 UU PA yang mana Bunga masih berstatus seorang anak namun sudah melakukan perkawinan, Pasal 1 angka 2 UU PA menentukan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan yang dapat melindungai anak serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak namun di sisi lain perkawinan yang dilakukan terhadap anak dapat mengakibatkan anak kehilangan segala bentuk perlindungan atas hak-haknya sebagai anak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU PA dan kesenjangan yang paling terlihat adalah antara ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c UU PA bahwa salah satu tanggung jawab dan kewajiban orang tua adalah mencegah agar jangan sampai anak melakukan perkawinan pada usia anak tetapi kenyataannya perkawinan usia anak telah terjadi di Desa Jehem. UU PA mengharapkan agar perkawinan usia anak tidak terjadi dan anak tidak menjadi korban akibat melakukan perkawinan pada usia anak namun kenyataannya perkawinan usia anak tetap dapat terjadi walaupun UU PA telah mengatur ketentuan yang seharusnya dapat mencegah terjadinya perkawinan usia
16
anak. Perkawinan usia anak seharusnya di cegah dan tidak terjadi sebab dengan melakukan perkawinan, anak kehilangan hak-haknya sebagai anak akibat berubahnya status dari seorang anak menjadi seorang suami atau istri 6. Oleh karena itu pelaksanaan perkawinan usia anak merupakan salah satu permasalahan yang bersifat mendesak yang memerlukan perhatian lebih di samping kejahatankejahatan terhadap anak lainnya. Penelitian tesis ini dilakukan untuk menganalisis kasus perkawinan usia anak yang terjadi di Desa Jehem yang mana perkawinan tersebut telah melanggar beberapa ketentuan dalam UU PA khususnya melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) Huruf c UU PA yang mana menimbulkan das sollen dan das sein. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan sekaligus menganalisis hal-hal yang mendasari pelaksanaan perkawinan terhadap Bunga di Desa Jehem dan untuk mendeskripsikan sekaligus menganalisis penerapan perlindungan anak yang diterapkan dalam perkawinan usia anak yang terjadi di Desa Jehem tersebut yang dilakukan sesuai dengan ketentuan UU PA. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, judul penelitian tesis ini adalah “Penerapan Perlindungan Anak Dalam Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus di Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali).
6
M.Ghufran HLM.Kordi K, 2015, Durhaka Terhadap Anak: Refleksi Mengenai Hak & Perlindungan Anak, Penerbit Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm.151.
17
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain: 1. Apakah hal-hal yang mendasari pelaksanaan perkawinan usia anak di Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali? 2. Bagaimana penerapan perlindungan anak berdasarkan UU PA dapat diterapkan meskipun perkawinan usia anak telah terjadi di Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali? 1.3 Ruang Lingkup Masalah Ruang lingkup masalah dalam penelitian berguna sebagai pembatasan area penelitian sehingga dapat menunjukkan secara pasti variabel-variabel mana yang akan diteliti dan mana yang tidak 7. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan sekaligus menganalisis hal-hal yang mendasari pelaksanaan perkawinan terhadap anak dan penerapan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan dalam UU PA dalam perkawinan usia anak yang terjadi di Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. 1.4 Tujuan Penelitian 1.4.1 Tujuan Umum Tujuan umum dari dilakukannya penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganilisis kasus perkawinan usia anak yang dilakukan oleh pasangan berbeda
7
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.41.
18
usia yang terjadi di Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. 1.4.2 Tujuan Khusus 1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hal-hal yang mendasari pelaksanaan perkawinan terhadap Bunga yang masih berstatus anak di Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali . 2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU PA meskipun pelaksanaan perkawinan usia anak telah terjadi di Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. 1.5 Manfaat Penelitian 1.5.1 Manfaat Teoritis Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam menambah khasanah keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang kajian hukum dan masyarakat. 1.5.2 Manfaat Praktis Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu: 1. Hasil dari penelitian terhadap perkawinan usia anak dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi perkawinan usia anak. 2. Masyarakat menjadi tahu dan mengerti akan pentingnya memberikan perlindungan terhadap anak sehingga untuk selanjutnya dapat dilakukan pencegahan serta penanggulangan perkawinan usia anak.
19
1.6 Orisinalitas Penelitian Permasalahan hukum tentang pelaksanaan perkawinan terhadap anak di bawah umur atau perkawinan usia anak, pembahasannya sudah dilakukan sejak adanya kesadaran terhadap pentingnya perlindungan hukum terhadap anak. Pembahasan tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk penelitian, baik dalam bentuk makalah, artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal. Adapun beberapa penelitian tesis yang juga mengangkat isu mengenai perkawinan usia anak antara lain: Nama/Tahun/ Universitas Linda Rahmita Panjaitan/2010 /Universitas Sumatera Utara
Judul Penelitian Perkawinan Anak Di Bawah umur Dan Akibat Hukumnya
Astrina Primadewi Yuwono/2008/ Universitas Indonesia.
Perlindunga n Hukum Bagi Anak Dalam Hal Perkawinan Di Bawah umur.
Rumusan Masalah 1. Bagaimana pengaturan tentang perkawinan anak dibawah umur dalam sistem hukum di Indonesia? 2. Apa akibat hukum dari perkawinan anak dibawah umur? 3. Bagaimana sanksi terhadap pelanggaran atas perkawinan anak dibawah umur?
1. Bagaimana aplikasi perlindungan anak dalam perkawinan dibawah umur menurut Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002? 2. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya
Jenis Penelitian Yuridis Normatif
Yuridis Normatif
Perbedaan Mengkaji pengaturan perkawinan usia anak dalam sistem hukum di Indonesia, akibat hukum yang ditimbulkan serta sanksi yang dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan. Mengkaji factorfaktor yang timbul dalam perkawinan usia anak menurut UU No.1 Tahun 1974 dan Mengetahui sejauh mana UU No.1 Tahun
20
perkawinan usia anak? 3. Dampak apa saja yang timbul dari perkawinan usia anak terhadap anakanak?
Widihartati Setiasih/ 2011/Universit as Muhammadiy ah Surakarta
Perkawinan Dini Dalam Perspektif Perlindunga n Anak (Studi Kasus Di Masyarakat Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggun g
1. Faktor-faktor apa yang mendorong terjadinya perkawinan dini dalam perspektif perlindungan anak, di masyarakat kecamatan Bulu, kabupaten Temanggung? 2. Bagaimana dampak yang dialami mereka yang melangsungkan perkawinan dini di masyarakat kecamatan Bulu kabupaten Temanggung? 3. Bagaimana perspektif perlindungan anak terhadap anak yang dilahirkan dari pasangan perkawinan dini di masyarakat kecamatan Bulu, kabupaten Temanggung? 4. Bagaimana upaya merubah dan menciptakan persepsi pada masyarakat agar memahami tujuan perkawinan sesuai dengan undangundang/
Yuridis Sosiologis .
1974 dan UU No. 23 Tahun 2002 mengatur perlindungan anak khususnya perlindungan bagi anak yang mengalami eksploitasi secara ekonomi. Mendeskripsika n faktor-faktor pendorong terjadinya perkawinan dini, mendeskripsika n dampak setelah dilakukan perkawinan dini dan mendeskripsika n upaya-upaya untuk merubah/menci ptakan persepsi pada masyarakat Desa Wonotirto, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung serta untuk dapat memahami tujuan perkawinan sesuai dengan
21
peraturan yang ada, di masyarakat kecamatan Bulu, kabupaten Temanggung?
undan-undang terkait dengan perspektif perlindungan anak.
Tabel 1. Orisinalitas Penelitian. Perbedaan penelitian tesis ini dengan tesis-tesis tersebut di atas adalah penelitian tesis ini dilakukan dengan cara studi kasus yaitu meneliti dan menganalisis kasus perkawinan usia anak yang terjadi di Desa Jehem dengan bertujuan untuk menemukan hal-hal yang mendasari pelaksanaan perkawinan usia anak dan mendeskripsikan sekaligus menganalisis penerapan perlindungan yang tetap dilakukan berdasarkan UU PA meskipun perkawinan usia anak telah terjadi di Desa Jehem. 1.7 Landasan Teoritis dan Kerangka Berpikir Landasan teoritis adalah uraian sistematis tentang teori yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan dan sekaligus menjadi pisau analisis terhadap permasalahan yang diteliti 8. Mukti Fajar dan Yulianto memberikan batasan pengertian teori adalah “suatu penjelasan yang berupaya untuk menyederhanakan pemahaman mengenai suatu fenomena atau teori juga merupakan simpulan dari rangkaian berbagai fenomena menjadi sebuah penjelasan yang sifatnya umum 9”, sedangkan batasan pengertian teori hukum diberikan oleh Bernard Arief Sidharta yaitu teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis 8
Johnny Ibrahim, 2012,Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, hlm. 293-294. 9 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm.134.
22
berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan 10 kemasyarakatan . Teori hukum adalah bagian dari studi tentang hukum yang tujuannya untuk menjelaskan dan itu menunjukkan bahwa teori hukum dapat dikategorikan menjadi teori hukum deskriptif yang tujuannya menerangkan hukum apa adanya ataupun teori hukum normative yang tujuan utamanya adalah menerangkan hukum yang seharusnya 11. Teori hukum melihat dan melakukan analisis secara interdisipliner (dari sisi luar hukum) yang membedakannya dengan dogmatik hukum yang menganalisis hukum dari dalam hukum itu sendiri sehingga teori hukum tidak hanya berhenti pada masalah-masalah yang dikaji oleh dogmatic hukum tetapi juga mengkaji hukum dari sisi luar hukum untuk melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat. Kegunaan teori hukum dalam penelitian hukum yaitu sebagai pisau analisis yang dijadikan panduan dalam melakukan analisis dengan memberikan penilaian (preskripsi) terhadap temuan fakta atau peristiwa hukum yang ada apakah sudah sesuai dengan teori atau tidak sesuai dengan teori yang digunakan. Teori hukum juga dapat digunakan untuk menjelaskan sekaligus menganalisis fakta dan peristiwa hukum yang terjadi yang mana peristiwa hukum tersebut merupakan
10
Sidharta, Bernard Arief, 2000, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hlm.122. 11 Efendi,AAn, Poernomo, Freddy dan Ranuh, IG. NG Indra S, 2016, Teori Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.97.
23
masalah yang dikaji dalam suatu penelitian hukum 12. Teori hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah teori Semi-Autonomous Sosial Field dari Sally Falk Moore, konsep perlindungan anak, konsep perlindungan hukum dan konsep penegakan hukum. 1.7.1. Teori Semi-Autonomous Sosial field Sally Falk Moore Teori semi-autonomous sosial field dari Sally Falk Moore ini merupakan salah satu teori yang membahas pluralisme hukum. Berhubungan dengan teorinya tersebut, Sally Falk Moore mengatakan, …in terms its semi-autonomy- the fact that it can generate rules and customs and symbol internally but that it is also vulnerable to rules and decisions and other forces emanating from the larger world by which it is surrounded. The semi-autonomous sosial field has rule making capacities and the means to induce or coerce compliance, but it is simultaneously set in a larger sosial matrix which can and does, affect and invade it, sometimes at the invintation of person inside it, sometimes at its own instance 13. Sally Falk Moore melihat bahwa bidang yang kecil dan untuk sebagian otonom (semi-autonomy) itu dapat menghasilkan peraturan-peraturan dan adat kebiasaan serta simbol-simbol yang berasal di dalam, tapi di lain pihak bidang tersebut juga rentan terhadap aturan-aturan dan keputusan-keputusan dan kekuatan-kekuatan lain yang berasal dari dunia luar yang mengelilinginya. Bidang sosial yang semi otonom ini memiliki kapasitas untuk membuat aturan-aturan dan sarana untuk menyebabkan atau memaksa seseorang tunduk pada aturannya, tapi sekaligus juga berada dalam suatu kerangka acuan sosial yang lebih luas yang terdapat dan memang dalam kenyataannya mempengaruhi dan menguasainya, 12
Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, op.cit., hlm. 150. Moore, Sally Falk, 1983, Law as Process: An Anthropological Approach, Routledge & Kegan Paul, London, hlm. 55. 13
24
kadang-kadang karena dorongan dari dalam, kadang-kadang atas kehendaknya sendiri. Berdasarkan uraian mengenai semi-autonomy tesebut di atas, Sally Falk Moore kemudian memberikan definisi tentang the semi-autonomous sosial field sebagai, …it is defined and its boundaries identified not by organization (it may be a corporation group, it may not) but by processual characteristic, the fact that it can generate rules and coerce or induce compliance to them. Thus an arena which a number of corporate groups deal with each other may be a semi-autonomous sosial field. Also the corporate groups themselves may each constitute a semi-autonomous sosial field 14. Teori semi-autonomous sosial field pada intinya melihat bahwa suatu bidang sosial dapat disebut sebagai semi-otonom bukan pada bentuk organisasinya tetapi dilihat dari prosesual atau adanya proses yang terjadi secara berangsur yaitu fakta bahwa ia memiliki kemampuan untuk menimbulkan dan membentuk aturanaturannya sendiri (self regulation) serta dapat memaksakan atau mendorong ketaatan pada aturan-aturan yang mereka bentuk tersebut. Sisi lain aturan yang diciptakan tersebut rentan terhadap aturan-aturan dan kekuatan dari luar yang lebih besar dan mengelilinginya (dalam hal ini negara). Hal tersebut dikarenakan hukum buatan negara yang berkuasa penuh bersifat hierarkis sehingga tidak ada bidang sosial (kelompok masyarakat) dalam suatu negara yang benar-benar otonom dalam sudut pandang hukum. Teori semi-autonomous sosial field dari Sally Falk Moore ini digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab kedua rumusan masalah dalam penelitian
14
Ibid., hlm. 57.
25
tesis ini yakni untuk mendeskripsikan dan menganalisis dasar pertimbangan yang digunakan untuk melaksanakan perkawinan terhadap Bunga yang masih berstatus sebagai seorang anak yang dilakukan menurut hukum adat Bali yang berlaku di Desa Jehem dan penerapan perlindungan anak berdasarkan UU PA dalam perkawinan usia anak tersebut. 1.7.2 Konsep Perlindungan Hukum Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo 15 yaitu melindungi hak asasi manusia (HAM) setiap orang dengan mengintegrasikannya ke dalam suatu aturan hukum sehingga memberikan batasan dan perlindungan bagi masyarakat untuk
dapat
menikmati
hak-haknya.
Salim
HS
dan
Erlis
Septiana
Nurbanimemberikan pengertian perlindungan hukum sebagai “upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi” 16. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam konsep perlindungan hukum tersebut meliputi: 1. Wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan: hal ini dapat ditemukan dalam setiap perundang-undangan yang mana antara undangundang
yang satu dengan lainnya berbeda dalam memberikan
perlindungan hukum kepada subjek dan objek yang dilindungi. 2. Subjek hukum; dan 3. Objek perlindungan hukum 17.
15
Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, cetakan kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
hlm.54. 16
Salim HS dan Erlies Septiana Nurbana, 2014, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, cetakan keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm.262. 17 Ibid.
26
Berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian hukum ini, perlindungan hukum yang akan dibahas yaitu penerapan perlindungan hukum terhadap anak. Subjek perlindungan hukum dalam UU PA adalah Anak dan objek perlindungan hukum dalam UU PA adalah hak-hak setiap anak. Apabila hak-hak anak dilanggar maka anak berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU PA. 1.7.3 Konsep Penegakan Hukum Istilah penegakan hukum dalam bahasa Inggris di sebut law enforcement dan dalam bahasa Belanda di sebut rechtshandhaving. Pengertian law enforcement dalam bahasa Indonesia selalu identik dengan penegakan hukum yang bersangkut dengan hukum pidana saja sedangkan handhaving adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) dengan penggunaan instrument administratif, kepidanaan atau keperdataan untuk mencapai penataan ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku umum dan individual. Pengawasan (control) berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyidikan dalam hukum pidana 18. Andi Hamzah membagi dua jenis tindakan dalam proses penegakan hukum yaitu tindakan preventif dan represif 19. Tindakan preventif di sini merupakan tindakan sebelum dilakukannya penegakan hukum secara represif seperti diadakan negoisasi, persuasi dan supervisi agar peraturan hukum atau syarat-syarat izin ditaati sedangkan tindakan represif adalah tindakan menerapkan hukum atau instrumen sanksi ketika terjadi pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku. 18
Andi Hamzah, 2008, Penegakan Hukum Lingkungan, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.48. 19 Ibid.
27
Penegakan hukum secara represif merupakan penegakan hukum dalam arti sempit atau law enforcement sedangkan kedua fase tersebut baik tindakan preventif maupun
represif
diartikan
sebagai
penegakan
hukum
secara
luas
(rechthandhaving). Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberikan manfaat atau berdayaguna bagi masyarakat. Masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan, meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang dianggap berguna belum tentu adil, begitupun sebaliknya apa yang dirasakan adil belum tentu berguna bagi masyarakat Penegakan hukum dilakukan juga untuk memenuhi tujuan hukum yaitu untuk mewujudkan ketertiban, keteraturan, kedamaian serta keadilan. Hukum juga bertujuan untuk mengayomi, tidak hanya melindungi dalam arti pasif yakni hanya mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak saja tetapi juga melindungi secara aktif yang artinya meliputi upaya untuk menciptakan kondisi dan mendorong manusia untuk selalu memanusiakan diri terus menerus. Di samping mewujudkan ketertiban dan keadilan, tugas hukum adalah menciptakan keteraturan dan kepastian hukum sedangkan dalam mewujudkan kepastian hukum, tugas hukum adalah untuk menciptakan, menegakkan, memelihara dan mempertahankan keamanan serta ketertiban yang adil 20. Soerjono Soekanto memberikan pengertian penegakan hukum sebagai “kegiatan yang menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai 20
Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, cetakan ketiga, Refika Aditama, Bandung. hlm. 87. (selanjutnya disebut Maidin Gultom I)
28
rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat 21”. Ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain: 1. Faktor hukumnya sendiri yang di batasi hanya Undang-Undang saja. 2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum; 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Sarana atau fasilitas merupakan segala hal yang dapat digunakan untuk mendukung dalam proses penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau Diterapkan. 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 22. 1.7.4 Konsep Perlindungan Anak Konsep perlindungan anak dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 UU PA yang menentukan bahwa, “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Melihat dari batasan perlindungan anak dalam Pasal 1 angka 2 UU PA, perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan dan dilakukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang 21
Soerjono Soekanto, 2010, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed.1, Cet.9, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm.5. 22 Ibid., hlm.9.
29
mengalami tindak perlakuan salah (child abuse), eksploitasi dan penelantaran sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik secara fisik, mental maupun sosial. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif maka pemberian perlindungan kepada anak berdasarkan prinsipprinsip non-diskriminasi, kepentingan yang baik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Maidin Gultom mengemukakan bahwa “perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial” 23. Perlindungan anak juga merupakan perwujudan keadilan sosial dalam masyarakat sehinggga perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu perlindungan anak yang bersifat yuridis dan perlindungan anak yang bersifat non-yuridis 24. Perlindungan anak yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan sedangkan perlindungan anak dalam bidang nonyuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.
23
Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, cetakan keempat (Revisi), PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.40. (selanjutnya disingkat Maidin Gultom II). 24 Ibid., hlm.41.
30
1.7.5 Kerangka Berpikir HUKUM PERLINDUNGAN ANAK (UU PA)
DAS SOLLEN
DAS SEIN Dalam pelaksanaannya atau kenyataannya perkawinan usia anak dilakukan terhadap anak yang masih berusia di bawah 18 tahun sebagaimana yang terjadi di Desa Jehem, Kec. Tembuku, kab.Bangli prov.Bali.
Pasal 26 ayat (1) huruf c UU PA menentukan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERKAWINAN USIA ANAK (STUDI KASUS DI DESA JEHEM, KECAMATAN TEMBUKU, KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI)
1. Apakah hal-hal yang mendasari pelaksanaan perkawinan usia anak di Desa Jehem, Kec. Tembuku, Kab.Bangli, Prov. Bali?
• Teori Semi Autonomous Social-Field (Sally Falk Moore). • Konsep Anak
Perlindungan
2. Bagaimana penerapan perlindungan anak berdasarkan UU PA dapat diterapkan meskipun perkawinan usia anak telah terjadi di Desa Jehem, Kec. Tembuku, Kab. Bangli, Prov. Bali?
HASIL PENELITIAN
• Teori Semi Autonomous Social-Field (Sally Falk Moore). • Konsep Perlindungan Anak • Konsep Perlindungan Hukum • Konsep Penegakan Hukum
31
1.8 Metode Penelitian Hukum 1.8.1 Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Salah satu ciri penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris beranjak dari adanya kesenjangan antara das solen dengan das sein yaitu kesenjangan antara teori atau ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
dengan
realita
pelaksanaannya dilapangan 25. Penelitian hukum yang dilakukan dimulai dengan mengkaji pengaturan mengenai perlindungan anak dan perkawinan usia anak dalam sistem hukum Indonesia. Kemudian menganalisis ketentuan-ketentuan hukum positif yang diberlakukan pada peristiwa hukum in concreto dalam kasus perkawinan usia anak dan melakukan penelitian terhadap penerapan perlindungan anak terhadap pelaksanaan perkawinan usia anak. Fokus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perkawinan usia anak dan penerapan perlindungan anak dalam perkawinan usia anak yang terjadi di Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli yang mana perkawinan usia anak tersebut bertentangan dengan prinsip serta ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam UU PA. 1.8.2 Sifat Penelitian Berdasarkan sifat dan tujuannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga yaitu penelitian yang sifatnya eksploratif (penjajakan atau penjelajahan), penelitian yang sifatnya deskriptif, dan penelitian yang sifatnya eksplanatoris 26. Dari ketiga sifat penelitian hukum empiris tersebut di atas, sifat penelitian yang 25
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, 2014, Pedoman Penulisan: Usulan Penelitian Tesis dan Penulisan Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, cetakan ke-2, Universitas Udayana, Denpasar, hlm.46. 26 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, cetakan I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.
32
digunakan adalah sifat deskriptif yang sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis penerapan perlindungan anak
dalam
pelaksanaan perkawinan usia anak. 1.8.3 Data dan Sumber Data Data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, yaitu: 1. Data Primer adalah data yang bersumber pada penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari responden, narasumber maupun informan; 2. Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya,
melainkan
bersumber
dari
data-data
yang
sudah
terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum 27. Data primer di sini merupakan data asli yang bersumber langsung dari lapangan yaitu bersumber dari responden, narasumber maupun informan. Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dan merupakan orang yang terkait langsung dengan data yang dibutuhkan 28.Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawabannya sesuai
27
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, op.cit., hlm. 51. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, op.cit., hlm.174.
28
33
kehendak peneliti 29. Hal tersebut yang membedakan antara responden dengan informan. Data sekunder adalah bahan-bahan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi kaedah dasar yaitu UUD 1945, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan hukum yang tidak tertulis (hukum adat). Bahan hukum sekunder meliputi rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum dan buku-buku hukum. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia. Ketiga bahan hukum tersebut di atas akan di pergunakan untuk menganalisis dan meneliti permasalahan dalam penelitian tesis ini. Data primer yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data yang di dapatkan langsung dari informan dan responden yang ikut terlibat dalam penerapan perlindungan anak dalam perkawinan usia anak di Desa Jehem antara lain prajuru desa Desa Jehem, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak POLRES Bangli, Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Bangli dan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali sedangkan responden yaitu istri pertama pelaku dan keluarga Bunga. Data sekunder yang di gunakan adalah UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai data utama serta ditambahkan peraturan perundang-undangan lain yang masih
29
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, op.cit., ,hlm.175.
34
berkaitan dengan perlindungan anak dan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian hukum empiris ini yaitu teknik studi dokumen dan teknik wawancara. 1. Teknik Studi Dokumen. Teknik ini merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum baik normatif maupun empiris karenap penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif 30. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan perkawinan dan perlindungan anak. 2. Teknik Wawancara Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris karena tanpa adanya wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan menanyakan langsung kepada
responden,
narasumber
maupun
informan 31.
Pengumpulan
data
menggunakan teknik wawancara ini akan dilakukan wawancara secara terarah terhadap responden dan kepada informan maupun narasumber apabila diperlukan. Teknik wawancara terarah (directive interview) merupakan teknik wawancara yang menggunakan pengarahan dan struktur tertentu, yaitu: 1. Ada rencana pelaksanaan wawancara; 2. Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban; 30
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.68. 31 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, op.cit.,hlm.161.
35
3. Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai; 4. Membatasi aspek-aspek masalah yang diperiksa; 5. Mempergunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu 32. 1.8.5 Pengolahan dan Analisis data. Setelah terkumpulnya semua data, langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah mengolah dan menganalisis semua data yang telah terkumpul. Analisis data yang dilakukan oleh peneliti, biasanya melalui pendekatan kuantitatif dan atau kualitatif. Pemilihan terhadap analisis data yang dilakukan hendaknya selalu betumpu pada tipe dan tujuan penelitian serta sifat data yang terkumpulkan 33. Apabila data yang diperoleh kebanyakan bersifat pengukuran (angka-angka) hendaknya dilakukan analisis secara kuantitatif, tetapi jika data yang dikumpulkan tidak terkait dengan pengukuran maka dilakukan analisis secara kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian tesis ini tidak terkait dengan pengukuran angka dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara maka dalam pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan model kualitatif karena sifat penelitian hukum ini bersifat deskriptif. Penelitian hukum empiris ini menggunakan analisis kualitatif karena penelitian bersifat deskriptif, pengumpulan data bersifat non probability sampling dan tidak melakukan pengukuran melalui kuesioner. Langkah pertama yang
32
M. Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112. 33 Suratman dan HLM. Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung. hlm.145.
36
digunakan adalah dengan mengelompokkan data sesuai dengan jenisnya, kemudian data yang dikelompokkan itu diklasifikasikan sesuai dengan perilaku hukum masyarakat yang mempengaruhi keberlakuan suatu hukum. Kemudian membangun teori dengan menganalisa fakta-fakta sosial dengan menjelaskannya melalui bantuan hukum atau sebaliknya hukum itu dijelaskan melalui bantuan fakta-fakta sosial yang ada dan berkembang di masyarakat 34. Teknik analisis pada dasarnya adalah analisis deskriptif, diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut subaspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberikan makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Setelah itu, dilakukan analisis atau intepretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan aspek yang lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan hasil secara utuh 35. Proses analisis dilakukan terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif, kualitatif dan sistematis.
34
Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, cetakan I, Mandar Maju, Bandung, hlm.173-174. 35 Ibid.
