ABSTRAK Menghitung Potensi Retribusi Parkir Di Kota Makassar Lina Aliany A.Yamang Paddere Muhammad Ashari
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar potensi retribusi parkir di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di Kantor PD.Parkir Makassar Raya. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah dengan membandingkan antara jumlah anggaran/target dan jumlah realisasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari data sekunder yaitu data anggaran dan realisasi parkir, wawancara langsung dengan pihak yang terkait di PD.Parkir Makassar Raya dan dari dokumen-dokumen perusahaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara realisasi/target, anggaran serta potensi dan apakah jumlah yang direalisasikan sudah setara dengan potensi parkir yang ada di Makassar. Metode analisis yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran melalui tabel data tentang apakah anggaran yang dikeluarkan sudah sesuai dengan jumlah yang direalisasikan serta membandingkan jumlah yang ditargetkan dengan jumlah yang direalisasikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa target dan realisasi parkir setiap tahunnya mengalami peningkatan, Potensi Retribusi Parkir yang dihitung lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2011.
Kata kunci : retribusi parkir, target/anggaran,realisasi,potensi
vii
ABSTRACT
Calculating Potential Retribution Parking In Makassar Lina Aliany A.Yamang Paddere Muhammad Ashari
This study aims to determine the potential level of retribution parking in Makassar. This was conducted in PD Parkir Makassar Raya’s Office. The type of research in this study is to compare the number of budgets / targets and the number of realizations. Data used in this study is secondary data which are data and actual parking budget, direct interviews with relevant parties in PD Parkir Makassar Raya and from company documents relating to the object of research. The purpose of this study was to determine whether there is a relation between the actual / target, budget as well as the potential and whether the amount realized is equal to the potential of existing parking in Makassar. The analytical method used is descriptive qualitative method by giving an overview over the data table on whether the budget has been issued in appropriate with the realized amount and compared the targeted amount with the amount realized. Results of this study indicate that the target and the realization of each year has increased. Potential parking retribution that have been calculated is potentially greater than the realization in the year 2011. Keywords: parking retribution, target / budget, realization, potential
viii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak tanggak 1 januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Pemberian kewenangan kepada daerah telah mengakibatkan adanya pungutan pajak dan retribusi daerah yang berhubungan dengan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus bisa dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Dalam sejarah pemerintahan daerah Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Sejak tahun 1984
berbagai
Undang-Undang
tentang
Pemerintahan
Daerah
dan
perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 retribusi daerah dimasukkan menjadi pendapatan asli daerah. Pemberlakuan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut retribusi, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya.
1
2 Riduansyah dalam Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (2003:50) mengatakan bahwa: Retribusi daerah, komponen lain yang juga termasuk komponen PAD, merupakan penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah setelah memberikan pelayanan tertentu kepada penduduk mendiami wilayah yurisdiksinya . Perbedaan yang tegas antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jika pada pajak daerah kontraprestasi tidak diberikan secara langsung, maka pada retribusi daerah kontribusi diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang membayar retribusi tersebut.
Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, kegiatan pemerintah daerah di Indonesia semakin meningkat dan meliputi hampir
disemua bidang.
Meningkatnya kegiatan pemerintah daerah diikuti pula dengan meningkatnya kebutuhan dana untuk menunjang penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan
oleh
masyarakat.
Fungsi
utama
pemerintah
adalah
untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disamping fungsi pelayanan, pemerintah
juga
pembangunan,
menjalankan
menjalankan
roda
fungsi
melakukan
pemerintahan,
pengaturan,fungsi
membina
kehidupan
kemasyarakatan dan menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta. Mardiasmo dalam Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (2004:148) menyatakan bahwa: Otonomi daerah berarti pemerintah daerah harus mencukupi kebutuhan daerahnya dengan berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya sendiri, akhirnya pemerintah daerah berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya setinggi-tingginya melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah serta bagian laba BUMD.
Dalam kaitan pemerintah daerah menggali sumber-sumber penerimaan sesuai kewenangan yang dimiliki,
pemerintah daerah menghadapi kendala
dalam pelaksanaanya. Kendala ini terlihat pada komposisi sumber penerimaan
3 pendapatan asli daerah (PAD) yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimana sebagian besar kurang potensial dalam arti lebih besar biaya pengelolaan dari pada hasil pungutan, akibatnya peran pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan masih sangat kecil bahkan untuk membiayai belanja rutin pun hampir tidak cukup. PAD yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain mutlak untuk ditingkatkan sebagai sumber pendanaan pembangunan terutama dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang di titik beratkan pada daerah kabupaten/kota. Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan disentralisasi menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah terdiri atas :
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Dana Perimbangan Pelaksanaan otonomi daerah yang sedang berjalan ini menunjukkan bahwa daerah dinilai telah mampu untuk berkembang secara mandiri dengan demikian peranan pemerintah pusat berangsur-angsur akan berkurang dan sebaliknya pemerintah daerah siap menerima beban dan tanggung jawab dalam mengelola rumah tangganya sendiri. Kondisi ini membawa konsekuensi logis kepada pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota untuk meningkatkan kemampuannya melalui rencana yang matang dan sistematis sehingga penggalian potensi daerah berupa pajak dan retribusi daerah dapat memperbaiki struktur penerimaan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pencerminan terhadap pendapatan masyarakat, untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah dalam
4 meningkatkan pendapatan
potensi
masyarakat
masyarakat.
dalam
Meningkatnya
pengelolaan
pendapatan
sumber-sumber
masyarakat
jelas
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah. Sehubungan dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Kota Makassar terus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan melalui pajak dan retribusi daerah. Jenis pungutan ini masih berpotensi dan strategis untuk dikembangkan sebagai andalan karena retribusi daerah dipungut berdasarkan imbalan jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut. Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa pungutan retribusi dapat dilakukan berkali-kali kepada masyarakat setiap kali menikmati jasa pemerintah. Namun demikian besar kecilnya penerimaan retribusi juga ditentukan sejauh mana pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat target dan realisasi retribusi parkir pada tabel dibawah ini :
TABEL 1.1 Anggaran dan Realisasi Retribusi Parkir Periode T.A 2008-2011 TAHUN
TARGET
2008
Rp 3.678.292.500
KENAIKAN TARGET
Rp. 2009
REALISASI
%
Rp 3.694.486.150
100,44%
Rp 4.585.913.751
104,69%
Rp 5.617.631.000
101,21%
Rp 6.680.673.674
86,13%
691.021.500
Rp 4.369.314.000 Rp 1.181.217.000
2010
Rp 5.550.531.000 Rp 2.205.595.000
2011
Rp 7.756.126.000
Sumber: PD Parkir Makassar Raya
5 Pada tahun 2008 hingga akhir tahun 2010 PD Parkir Makassar Raya selalu melampaui dan terus mengalami peningkatan pendapatan sebesar 3.32% dari target setiap tahun. Rata-rata pendapatan perbulan dari hasil perjualan retribusi parkir hingga tahun 2010 mencapai sekitar Rp 248.463.756/bulan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Meutia Fatchanie dengan judul “analisis efisiensi dan efektivitas hasil pemungutan pajak parkir di Kabupaten Sleman”. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumya adalah penelitian yang dilakukan oleh Meutia Fatchanie mengangkat masalah tingkat efektivitas dan efisiensi pajak parkir sedangkan penelitian ini lebih kepada menghitung penentuan target parkir. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Menghitung Potensi Retribusi Parkir Di Kota Makassar”
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalahmasalah sebagai berikut : 1. Apakah penentuan target/anggaran retribusi parkir di Kota Makassar didasari oleh jumlah potensi yang ada. 2. Apakah jumlah retribusi parkir yang direalisasikan untuk parkir di Kota Makassar sudah setara dengan jumlah potensi yang ada.
1.3 Tujuan dan Kegunaan penelitian 1.3.1 Tujuan penelitian Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :
6 1. Menghitung potensi retribusi parkir dan proyeksi penerimaan selama periode tahun 2011 2. Membandingkan antara potensi, target/anggaran dan realisasi parkir 3. Menjelaskan hubungan antara potensi, target/anggaran dan realisasi parkir 1.3.2 Kegunaan Penelitian Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah : 1. Manfaat akademis untuk menambah pengetahuan tentang tata cara menghitung potensi retribusi parkir. 2. Manfaat teori sebagai bahan kajian dan penelitian bagi Pemerintah Daerah Kota Makassar. 1.4 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab ini menjelaskan tentang kajian teori. BAB III METODE PENELITIAN Bab ini menjelaskan tentang objek yang diteliti, sumber, data yang digunakan dan pengukurannya. BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN Bab
ini
menguraikan
pembahasannya.
bagaimana
data
diolah
beserta
7 BAB V PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk penelitian mendatang.
.
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan Dari hasil analisa yang dilakukan dalam bab sebelumnya maka dapat diperoleh kesimpulan antara lain : 1) Potensi Retribusi Parkir yang dihitung berdasarkan model Kota Batam dengan jumlah Rp 12.233.500.000 lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2011 sebesar Rp 6.680.673.674 2) Potensi retribusi yang dihitung berdasarkan model PD Parkir Makassar Raya Kota Makassar dengan jumlah Rp 11.001.600.000 lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2011 sebesar Rp 6.680.673.674
5.2 Saran Agar pemungutan parkir dapat dipraktekkan sesuai dengan harapan kita semua sehingga terjadinya suatu keadilan serta tujuan bersama yaitu pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, penulis menyampaikan saran sebagai berikut : 1) PD Parkir Makassar Raya harus selalu meningkatkan sosialisasi tentang retribusi parkir dan pelayanan parkir kepada para pemakai jasa parkir sehingga dapat lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan jasa yang telah disediakan oleh pihak PD Parkir.
57
58 2) Diharapkan pihak PD Parkir Makassar terus memaksimalkan potensi penerimaan sehingga dapat memberikan kontribusi pendapatan asli kepada pemerintah Kota Makassar 3) Kepada para juru pakir (jukir) agar senantiasa transparan dalam melaporkan realisasi pendapatan parkir kepada pihak manajemen PD Parkir. 4) Dalam penelitian ini, hanya dilakukan observasi pada 40 titik dalam empat kelas yang berbeda. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan oleh peneliti sehingga tidak melakukan penelitian disemua titik parkir di Kota Makassar. Untuk itu diharapkan dikemudian hari aka nada penelitian selanjutnya yang menyempurnakan penelitian ini.
