i
ABSTRAK KAJIAN ALOKASI DANA PEMELIHARAAN JALAN NASIONAL Oleh
RAHMI YULIASIH NIM : 25002068
Jalan adalah aset negara yang mempunyai peran sangat strategis dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Untuk menjaga agar kondisi jalan selalu dalam keadaan baik maka perlu dilakukan usaha pemeliharaan jalan. Ada beberapa masalah yang mengakibatkan kondisi jalan yang buruk antara lain kelembagaan, sumber daya manusia, biaya, kurang jelas tanggung jawab, kurang efektif struktur organisasi, kelemahan sistem manajemen, dan kelemahan metoda kerja. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan komersialisasi dalam pemeliharaan jalan. Komersialisasi pemeliharaan jalan tersebut harus diikuti perubahan dalam empat bidang, yang disebut empat dasar reformasi pemeliharaan jalan yaitu : (1) kepemilikan, (2) pengadaan dan penyaluran dana, (3) tanggung jawab pengelolaan, dan (4) manajemen. Dalam tulisan ini, dikembangkan model alokasi dana pemeliharaan jalan nasional dengan menggunakan pendekatan analisis multi kriteria. Kriteria yang digunakan adalah (1) fungsi kepadatan dari ruas jalan, (2) fungsi arus dari ruas jalan, (3) fungsi pengembangan ekonomi wilayah, (4) fungsi kinerja dari ruas jalan, dan (5) fungsi kemampuan daerah. Untuk mendapatkan besarnya proporsi dana jalan setiap propinsi dilakukan dengan membandingkan nilai matriks kinerja setiap propinsi terhadap total nilai seluruh propinsi, dimana nilai matriks kinerja adalah hasil perkalian antara bobot kriteria dengan hasil skoring. Formulanya adalah : Proporsi Dana BPJ = {Σ (Nilai x bobot kriteria setiap propinsi) / Total seluruh propinsi} x 100%
Kata kunci : Pemeliharaan jalan, komersialisasi jalan, AMK, proporsi dana jalan.
ii
ABSTRACT
STUDY OF ALOCATION BUDGET FOR NATIONAL ROAD MAINTENANCE by
RAHMI YULIASIH NIM : 25002068
Roads are some of the state’s assets that have very strategic role in economics, social, cultural, defender and security. To keep of the road always be in a good condition, it requires to be done the effort for road maintenance. There are some problem that make road condition are bad for example: institution, human resources, cost, not clear of responsibility, ineffective of structure organisation, weakness of management system, and weakness of work method. The key concept required to overcome the above problems is commercialization. Commercialization requires complementary reforms in four other important areas. These are referred to as the four basic building blocks. They focus on : (1) ownership; (2) adequate and reliable flow of funds; (3) clarifying responsibility; and (4) strengthening management. In this study, model was developed under the approach of Multi Criteria Analysis (MCA) using 5 criteria : (1) access function; (2) flow function; (3) regionaleconomic function; (4) condition function; and (5) region potency function. The weighting result was used as the basis for build the performance matrix elaborated with the scoring result of each links according to the maintenance programs. The formula is : Proportion Road Board’s budget = {Σ (Scoring x Weighting each province) / Sum all province} x 100% Keywords : road maintenance, commercialization, MCA, road fund proportion.
65
Bab VI
VI.1
Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
Dana Jalan/Road Fund adalah dana yang berasal dari masyarakat sebagai wujud serta peran masyarakat di dalam pemeliharaan jalan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut persiapan implementasi dari reformasi pengelolaan bidang jalan, dimana hal ini sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah strategis dalam penanganan kondisi jalan. Adapun cara yang digunakan adalah komersialisasi dalam pemeliharaan jalan. Komersialisasi pemeliharaan jalan harus diikuti dengan perubahan dalam empat bidang yang disebut empat dasar reformasi pemeliharaan jalan yaitu : menciptakan kepemilikan, menstabilkan pengadaan dan penyaluran dana jalan, mempertegas tanggung jawab dalam pengelolaan jalan, serta memperkuat manajemen jalan.
Berdasarkan hasil kajian didapatkan model alokasi dana jalan dengan menggunakan pendekatan analisis multi kriteria (AMK) dengan memperhatikan kriteria-kriteria yang menggambarkan usaha untuk memenuhi kebutuhan penanganan jalan. Dari usulan kriteria dan variabel, setelah diperiksa relevansinya dengan tujuan kajian, maka dipilih 5 kriteria beserta variabelnya sebagai berikut : 1. Kriteria fungsi kepadatan dengan variabelnya adalah sumbangan ruas jalan terhadap tingkat aksesibilitas wilayah (km/km2). 2. Kriteria fungsi arus dengan variabelnya adalah volume lalu lintas (kend/hari). 3. Kriteria fungsi pengembangan dengan variabelnya adalah PDRB wilayah/pjg jalan (Rp/km). 4. Kriteria fungsi kinerja dengan variabelnya adalah kondisi (% kondisi rusak ringan + rusak berat). 5. Kriteria fungsi kemampuan daerah dengan variabelnya adalah APBD sektor pemeliharaan jalan (Rp)
66
Sesuai tujuan penanganan jalan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan, maka alokasi dana jalan diberikan berdasarkan kinerja kebutuhan penanganan terhadap kriteria alokasi dana dengan alat bantu AMK. Dengan melakukan skoring dari data jalan dan membobotkan variabel kriteria hasil wawancara responden, maka disusun matriks perbandingan berpasangan dan besarnya proporsi alokasi dana jalan. Adapun formula yang digunakan adalah sebagai berikut : Proporsi Dana BPJ = {Σ (Nilai x bobot kriteria setiap propinsi) / Total seluruh propinsi} x 100%
Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan hasil yaitu propinsi dengan proporsi alokasi dana jalan tertinggi adalah DKI Jakarta dan yang terendah adalah NTB.
VI.2
Saran
Dari hasil kajian dan kesimpulan yang diperoleh, maka disusun beberapa saran yang terkait dengan pengembangan model dan aplikasinya di wilayah kajian. Beberapa saran yang berkaitan dengan pengembangan model alokasi dana jalan yaitu : 1. Perlu pemeriksaan lanjutan terhadap variabel dan kriteria yang dipilih sebagai elemen dari model alokasi dana jalan, dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak atau stakeholders. Selain itu untuk penetapan variabel kriteria dibuat lebih komprehensif didukung dengan data yang lebih rinci sehingga karakteristik ruas jalan dapat terwakili. 2. Dalam pembobotan berdasarkan persepsi stakeholders perlu dipertimbangkan tingkat kepentingan antar stakeholders sehingga dapat memperhalus hasil pembobotan kriteria. 3. Dalam pengembangan model selanjutnya perlu disusun perangkat lunak sebagai alat bantu. 4. Untuk selanjutnya perlu disusun model alokasi dana jalan untuk pemeliharaan jalan baik jalan propinsi maupun jalan kabupaten/kota.
67
Adapun saran yang terkait dengan aplikasi hasil kajian dalam pengambilan keputusan alokasi dana jalan adalah sebagai berikut : 1. Alokasi dana untuk pemeliharaan jalan sangat penting untuk menjaga agar kondisi jalan yang sudah ada tetap terjaga sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik. 2. Bila aplikasi model pemeliharaan jalan ini sudah berjalan dengan baik, dapat ditingkatkan dengan aplikasi model untuk penanganan jalan yang lain seperti peningkatan. 3. Bila aplikasi model alokasi dana ini akan dilakukan setiap tahun, data pendukung yang diperlukan harus tersedia setiap tahun sehingga perlu kerjasama antara pembina jalan dengan BPJ dalam penyediaan sumber dayanya.
DAFTAR PUSTAKA 1.
Balcerac de Richecour, A, Heggie, I.G. 1995, African Road Funds : What Works and Why?, World Bank SSATP Working Paper No. 14.
2.
Departemen Kimpraswil (2001) Draft Standar Pelayanan Minimal Bidang Jalan
3.
Heggie, I.G. 1994, Commercializing Africa’s Roads : Transforming the Role of the Public Sector, World Bank SSATP Working Paper No. 10
4.
Heggie, I.G. 1995, Management and Financing of Roads, World Bank Technical Paper Number 275, Africa Technical Series, ISSN : 0253-7494
5.
Kepres No. 1 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2003
6.
Konsep Peraturan Pemerintah Desember 2003 tentang Peran Masyarakat Pengguna Jalan dalam Pengelolaan dan Pembiayaan Pemeliharaan Jalan
7.
Makalah Seminar Nasional Road Fund 2003, Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Katolik Parahyangan ISBN : 979-97606-0-7
8.
Permata, A.P., 2002, Kajian Penerapan Road Fund di kota Bandung, tesis magister ITB
9.
Rantetoding, P. Pengelolaan dan Pembiayaan Pemeliharaan Jalan, Dirjen Bina Marga Jakarta, 1999
10. Saaty, T.L. (1996) The Analytical Hierarchy Process, New York, USA 11. Suaryana, N, Widayat, D, Tranggono, N, (2003) Pengembangan Model Penyaluran Dana Pemeliharaan Jalan Yang Sesuai untuk Kondisi Indonesia, Jurnal Litbang Jalan Volume 20 Nomor 3, Oktober 2003, ISSN 0216-4124 12. Sugiarto, 2002, Pengembangan model alokasi pendanaan jalan dalam kerangka otonomi daerah, tesis magister ITB 13. Tamin, O.Z, Tamin, R.Z, Isnaeni, M. (2002) Pengembangan Model Alokasi Pendanaan Jalan Propinsi Yang Sesuai di Era Otonomi Daerah 14. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
