ABSTRAK ANALISIS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP BADAN HUKUM LEASING YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PENDAFATARAN JAMINAN FIDISIA

ABSTRAK ANALISIS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP BADAN HUKUM LEASING YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PENDAFATARAN JAMINAN FIDISIA Oleh Dita Risnia, Sunarto, Damanhuri WN Email : [email protected] Badan hukum leasing mempunyai kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:130/PMK.010/2012, jaminan fidusia merupakan salah satu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Perusahaan pembiayaan telah menarik uang dari konsumen untuk membayar jaminan sertifikat fidusia, namun tidak didaftarkan pada kantor Kementrian Hukum dan HAM maka dapat dikategorikan telah merugikan keuangan negara yang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap badan hukum leasing yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia ? serta apakah hambatan penerapan sanksi pidana terhadap badan hukum leasing yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia ? Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, dengan narasumber pada penelitian ini adalah Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar lampung, Staf Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa badan hukum leasing yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia yang merupakan salah satu jenis PNBP merupakan tindak pidana korupsi yang berkaitan merugikan keuangan negara. Penerapan sanksi pidana dapat diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Badan hukum leasing merupakan suatu korporasi, sanksi pidana bagi korporasi terdapat pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hambatan terletak pada pengaturan hukum terhadap korporasi jarang digunakan oleh aparat penegak hukum, kurangnya kesadaran badan hukum leasing untuk melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia, kurangnya pengetahuan kedudukan hukum masyarakat. Kata kunci : Penerapan Sanksi, Tindak Pidana Korupsi, Leasing, Jaminan Fidusia.

ABSTRACT AN ANALYSIS ON SANCTIONS IMPLEMENTATION AGAINST CORRUPTION CRIME COMMITTED BY UNREGISTERED LEASING LEGAL ENTITIES FOR FIDUSIARY WARRANTY By Dita Risnia, Sunarto, Damanhuri WN Email : [email protected] Leasing legal entities have an obligation to register for fiduciary warranty as regulated under the Regulation of the Minister of Finance No. 130 / PMK.010 / 2012, fiduciary is one type of non-tax state revenue. The finance companies have collected money from costumers to pay bail for fiduciary certificates yet they do not register the fiduciary warranty to the Ministry of Justice and Human Rights office, thus, because it is detrimental to public finance, it is classified as another kind of corruption. The problems in this research are formulated as follows: how is the implementation of criminal sanction of unregistered Leasing legal entities for fiduciary warranty? and what are the inhibiting factors in the implementation of criminal sanctions against unregistered Leasing legal entities for fiduciary warranty? The approaches used in this research were normative and empirical approaches, with sources consisted of Attorney of Bandar Lampung State Attorney, Office of the Staff of the Ministry of Justice and Human Rights, Lecturer of Criminal- Faculty of Law, University of Lampung. The data collection was done using library research and field study. The data were then analyzed qualitatively. The result and discussion of the research concluded that Leasing legal entities which do not register for fiduciary warranty as one type of non-tax state revenues is considered as corruption-related to loss the state's revenue. The implementation of criminal sanctions has been regulated under Law No. 20/2001 on Corruption Eradication in Article 2 and Article 3. Leasing as a legal entity is a corporation, and the criminal sanctions for corporation has been regulated in Article 20 of Law No. 20/2001 on Corruption Eradication. The inhibiting factors in the implementation of criminal sanction against corporation came from the law enforcement officers who did not apply the law, the lack of awareness of leasing legal entity to register for fiduciary warranty, the lack of knowledge of the legal position of the public. Keywords: Sanctions Implementation, Corruption, Leasing, Fiduciary.

I.

PENDAHULUAN

Dunia bisnis di Indonesia semakin berkembang maka semakin banyak pula perusahaan yang masuk ke dalam dunia bisnis. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang masuk ke dalam dunia bisnis, maka semakin banyak kebutuhan dana dan modal yang harus dipenuhi oleh berbagai perusahaan. Leasing merupakan salah satu bentuk lembaga pembiayaan karena yang dikatakan dengan lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat.1 Leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan lewat penyediaan barangbarang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu.2 Oleh karena itu, leasing termasuk salah satu jenis lembaga pembiayaan karena leasing membiayai perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal. Perusahaan leasing mempunyai kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012, perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia sesuai undangundang yang mengatur mengenai jaminan fidusia. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, maka seluruh 1

Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 231. 2 Febby M.Sukatendel, Panduan Bantuan Hukum Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum, Jakarta, YLBHI, 2007, hlm. 152.

perusahaan pembiayaan mendaftarkan fidusia untuk transaksi pembiayaannya.

harus setiap

Prosedur pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang sekarang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia secara elektronik. Pendaftaran jaminan fidusia dilaksanakan oleh penerima hak jaminan fidusia (kreditor) di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.Dibawah peraturan pemerintah yang terdahulu pendaftaran sertifikat jaminan fidusia dilaksanakan dengan mencatatkan jaminan fidusia di buku daftar fidusia. Dibawah peraturan pemerintah yang baru, hak-hak jaminan didaftarkan secara elektronik atau sistem online dan menjadi valid setelah kreditor telah melakukan pembayaran pendaftaran, sertifikat disediakan secara elektronik pada hari yang yang sama dengan pendaftaran. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia yang pertama kalinya didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Untuk selanjutnya kantor pendaftaran fidusia telah dibentuk di setiap ibukota provinsi diseluruh wilayah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran di setiap Ibukota

Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.3 Permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut wajib menyertakan identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia. Kemudian terdapat tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia ini diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia. Usai melakukan permohonan, pemohon memperoleh bukti pendaftaran. Bukti pendaftaran tersebut mencakup nomor pendaftaran, tanggal pengisian aplikasi, nama pemohon, nama kantor pendaftaran fidusia, jenis permohonan dan biaya pendaftaran jaminan fidusia. Untuk pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia bisa dilakukan melalui bank persepsi. Pendaftaran jaminan fidusia ini dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran. Setelah itu, jaminan fidusia sudah bisa diterbitkan. Sertifikat jaminan fidusia tersebut ditandatangani secara elektronik oleh pejabat kantor pendaftaran fidusia dan dapat dicetak pada tanggal yang sama sertifikat tersebut tercatat. Jaminan Fidusia merupakan salah satu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penerimaan negara bukan pajak merupakan lingkup keuangan negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan sehingga Badan 3

Supianto, Hukum Jaminan Fidusia, Yogyakarta, Garudhawaca, 2015, hlm.133.

Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga audit yang bebas dan mandiri turut melakukan pemeriksaan atas komponen yang mempengaruhi pendapatan negara dan merupakan penerimaan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentangJenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk mengetahui atas perbuatan tidak melaksanakan kewajiban dengan sengaja atau alpa tidak melaksanakan pendaftaran perjanjian jaminan fidusia yang merupakan penerimaan negara bukan pajak sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara merupakan perbuatan tindak pidana korupsi, maka harus jelas terdapat kesesuaian antara perbuatan dengan unsur-unsur korupsi. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bahwa apabila dicermati seluruh Pasal dalamUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsur pidana yang paling mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jika badan hukum leasing telah menarik uang dari konsumen untuk membayar jaminan sertifikat fidusia, namun sampai batas waktu yang ditentukan tidak didaftarkan maka timbul akibat tidak didaftarkannya jaminan fidusia oleh badan hukum leasing tersebut, berdasarkan hal tersebut dapat dikategorikan telah merugikan keuangan negara yang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana korupsi. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Bandar Lampung pada tahun 2011 yaitu adanya kasus dugaankorupsidana jaminan fidusia badan hukum leasing Adira Finance, perusahaan leasing ini telah membuat kesepakatan fidusia dengan konsumen. Kesepakatan itu tertuang dalam surat perjanjian pembayaran bersama dengan penyerahan hak milik secara fidusia. Namun, perusahaan itu tidak mendaftarkan jaminan fidusia seluruh barang yang dikreditkan kepada konsumen ke Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung. Dari berita acara pemeriksaan, angka kredit Adira Finance ada 37.510. Sedangkan menurut data Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perusahaan itu hanya mendaftar 101 jaminan fidusia selama periode 2007-2009. Kewajiban mendaftar jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) UndangUndang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dana tersebut dianggap sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 4 Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul “Analisis Penerapan Sanksi Tindak Pidana Korupsi Terhadap Badan 4

Tribunnews.com

Hukum Leasing Yang Tidak Melaksakan Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia”. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : a. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap badan hukum leasing yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia ? b. Apakah hambatan penerapan sanksi pidana terhadap badan hukum leasing yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia ? Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder, narasumber pada penelitian ini adalah Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bandar lampung, dan Staf Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Hak Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif. II. PEMBAHASAN A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Badan Hukum Leasing yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia Penerapan adalah sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk

mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi. Sedangkan sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipasif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (open system) dan spesifikasi nonpenderitaan atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban baik perseorangan, badan hukum publik maupun perdata. 5 Perusahaan leasing mempunyai kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012. Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia sesuai undangundang yang mengatur mengenai jaminan fidusia. Dengan dikeluarkannya peraturan ini, maka seluruh perusahaan pembiayaan harus mendaftarkan fidusia untuk setiap transaksi pembiayaannya. Apabila dicermati seluruh Pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 5

M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 210.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur-unsur pidana yang paling mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan unsur-unsur tersebut, unsur korupsi yang dilakukan oleh badan hukum leasing terdapat dalam hal merugikan keuangan negara. Jika perusahaan pembiayaan telah menarik uang dari konsumen untuk membayar jaminan sertifikat fidusia, namun sampai batas waktu yang ditentukan tidak didaftarkan maka timbul akibat tidak didaftarkannya jaminan fidusia yang merupakan salah satu jenis penerimaan negara bukan pajak oleh perusahaan pembiayaan tersebut. Apabila dana jaminan fidusia tersebut tidak distorkan atau didaftarkan dan dana tersebut masih berada dalam perusahaan leasing maka perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan leasing merupakan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP tentang Kejahatan Jabatan. Pada Pasal 415 KUHP dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perumusan delik yang tercantum dalam pasal-pasal KUHP yang ditarikmenjadi delik korupsi salah satunya adalah Pasal 415 KUHP yang termasukkelompok delik penggelapan,maka tindakan yang dilakukan oleh perusahaan leasing

tersebut merupakan tindak pidana korupsi berkaitan dengan keuangan negara. Keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, dan berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usha milik daerah, yayasan, badan hukum, perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Pendekatan yang digunakan dalam undang-undang dalam merumuskan keuangan negara adalah dilihat dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek kerugian negara meliputi semua hak dan dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidan fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dijadikan milik. Sedangkan dari sisi subjek keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut diatas milik negara, dan dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawabannya. Dilihat dari

tujuannya, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan penguasaan objek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara.6 Kerugian keuangan negara dapat terjadi pada 2 (dua) tahap, yaitu pada tahap dana akan masuk pada kas negara dan pada tahap dana akan keluar dari kas negara. Pada tahap dana yang akan masuk ke kas negara kerugian bisa terjadi melalui konspirasi pajak, konspirasi denda, konspirasi pengembalian kerugian negara dan penyelundupan, sedangkan pada tahap dana akan keluar dari kas negara kerugian terjadi akibat mark up, korupsi, dan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program. Dalam menentukan kerugian keuangan negara apakah kerugian negara itu harus dalam bentuk nyata dan pasti jumlahnya, ataukah potensi terjadinya kerugian negara sudah bisa dianggap sebagai kerugian negara, para ahli umumnya terbelah menjadi dua kubu di dalam menjawab pertanyaan tersebut.7 Kubu pertama mengatakan bahwa potensi kerugian negara sudah dapat dikategorikan sebagai telah terjadi kerugian negara. Hal ini karena kata “dapat” sebelum frase “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan, bahwa tindak pidana korupsi ini merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya 6

Mahrus Ali, Op.Cit, hlm.95. A. Djoko Sumaryanto, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2009, hlm. 39. 7

akibat. Konsekuensinya, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara bukan merupakan sesuatu yang harus sudah ada sebelumnya, akan tetapi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur dari perbuatan yang dirumuskan, suatu delik telah selesai. Kubu kedua mengatakan, bahwa kata “dapat” sebelum frase “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” memang menunjukkan bahwa delik ini merupakan delik formil, yaitu suatu delik yang hanya menfokuskan pada perbuatan tertentu yang dilarang, bukan akibat dari pebuatan itu. Akan tetapi, jika delik ini dimaknai sebagai delik formil, maka ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) ini jelas bertentang dengan unsur lain dalam pasal yang sama, yaitu unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi”. Sebab, menjadi ada, atau dari yang sudah ada bertambah ada atau kaya. Adanya penambahan kekayaan pada mereka di satu sisi, di sisi lain keuangan negara telah mengalami kerugian. Sehingga dengan sendirinya, merugikan keuangan negara secara materil harus ada dan mutlak harus dibuktikan, tidak cukup dengan potential lose semata.8 Berdasarkan ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan fiksi badan hukum (rechts person) yang dipengaruhi oleh pemikiran Von Savigny yang terkenal dengan teori fiksi (fiction theory) tidak diakui dalam hukum pidana. Karena pemerintah Belanda pada saat itu tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana. Subjek delik (perbuatan pidana) yang diakui oleh KUHPadalah manusia.

Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana hanyalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa…”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan pada badan hukum. Berdasarkan perkembangannya ada usaha untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, yaitu adanya hak dan kewajiban yang melekat padanya. Usaha tersebut dilatarbelakangi oleh fakta bahwa tidak jarang korporasi mendapat keuntungan banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya. Begitu juga dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh tindakan-tindakan pengurus-pengurus korporasi. Dianggap tidak adil bila korporasi tidak dikenakan hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Kenyataan inilah yang kemudian memunculkan tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana. 9 Berdasarkan undang-undang korupsi subjek delik yang dapat melakukan tindak pidana korupsi tidak hanya manusia sebagaimana dalam KUHP, tetapi juga mengakui eksistensi korporasi sebagai subjek delik.10 Makna setiap orang tidak hanya menunjuk pada orang peorangan tapi termasuk juga korporasi. Sedangkan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pengaturan yang demikian jelas merupakan penyimpangan (lex specialis) terhadap sebjek delik dalam KUHP.

9 8

Mahrus Ali, Op.cit.,hlm. 98.

Setiyono, Op.cit, hlm.10. Sidik Sunaryo, Op.Cit, hlm. 324-343.

10

Leasing sebagai suatu korporasi yang merupakan badan hukum sebagai subjek delik di samping manusia. Undangundang tindak pidana korupsi juga mengatur kriteria tindak pidana oleh korporasi. Pasal 20 Ayat (2) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Maksud dari rumusan pasal tersebut adalah korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi jika : 1. Dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, dan 2. Bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

dalam Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa : “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah”.

Dua kriteria itulah yang menjadi penanda bahwa korporasi melakukan tindak pidana. Penjelasan lebih terperinci tentang dua kriteria tersebut dirasa penting untuk memudahkan aparat penegak hukum atau pihak lain yang berkepentingan untuk memahami persoalan ini.11

Berdasarkan kedua pasal tersebut sudah efektif untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi.Bunyi pasal sangat luas, dan perbuatan melawan hukum juga sangat luas.Pada dasarnya dua pasal tersebut sama-sama menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Perbedaanya, dalam Pasal 3 pelaku bisa dijerat jika mempunyai kewenangan, sedangkan Pasal 2, setiap orang yang dimaksud dalam pasal lebih luas dan umum.

Penerapan sanksi tindak pidana korupsi pada badan hukum leasing dapat dilihat di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila telah melanggar ketentuan dalam pasal tersebut maka dapat diancam dengan sanksi atau hukuman yang terdapat di dalam kedua pasal tersebut. Pertama, di 11

Mahrus Ali, Op.cit, hlm. 50.

Kedua, didalam Pasal 3 menyebutkan bahwa : “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah”.

Undang-Undang tindak pidana korupsi mengatur bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi, Pasal 20 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa : “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan

ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga)”. Korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. Bentuk sanksi pidana salah satunya adalah pidana denda, sedangkan salah satu bentuk sanksi tindakan adalah penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 20 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbicara dalam konteks sanksi pidana, bukan sanksi tindakan. Rumusan Pasal di atas paling tepat diterapkan sebagai sanksi pidana tambahan bagi korporasi sebagai terpidana. Penjatuhan pidana dapat dijatuhkan sesuai dengan rumusan Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan c UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan yang diperoleh dan tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dan penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan adalah izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara waktu sesuai putusan pengadilan. Bentuk atau model pemidanaan yang dapat dikaji dari Pasal di atas adalah mengenai perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan yang diperoleh dan tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik

terpidana dan penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan adalah izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara waktu sesuai putusan pengadilan. Berdasarkan rumusan sanksi di atas bahwa korporasi tidak hanya bisa dijatuhi hukuman berupa denda saja, tetapi bisa perampasan, pembekuan perusahaan, bahkan sampai penutupan korporasi, hal ini memperjelas bahwa posisi hukum korporasi yang secara hukum sebagai subjek hukum dapat dijatuhkan hukuman yang setimpal dan sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi hanyalah pidana denda, sedangkan pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan tidak diterapkan kepada korporasi disebabkan oleh kararkter dan sifat korporasi yang berbeda dengan subjek hukum manusia. Adapun bentuk sanksi tindakan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan jika dianalogikan dengan sanksi pidana sama halnya dengan pidana mati. Sebab ketika korporasi ditutup, maka eksistensinya tidak ada, alias mati.12 Berdasarkan penelitian yang dilakukan yaitu mengadakan wawancara dengan Elis Mustika,13 badan hukum leasing yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia merupakan tindak pidana korupsi, dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi karena terdapat unsur merugikan keuangan negara yaitu terdapat hak negara di 12

Mahrus Ali, Op.cit.,hlm. 55. Hasil wawancara dengan Elis Mustika, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada tanggal 2 November 2016. 13

dalam uang tersebut yang diperuntuhkan untuk negara. Akan tetapi, di Bandar lampung belum pernah diterapkan sanksi tindak pidana korupsi bagi perusahaan leasing yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia. Pada kasus yang terjadi di Bandar Lampung pada tahun 2011 yaitu adanya kasus dugaankorupsi dana jaminan fidusia perusahaan leasing Adira Finance, Elis Mustika mengatakan perusahaan leasing Adira Finance tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi karena sudah merupakan fidusia dan sudah mendaftarkan jaminan fidusia. Dalam penerapan sanksinya, Elis Mustika menjelaskan bagaimana jaksa dalam menentukan sanksi tindak pidana korupsi secara umum sesuai hukumannya ada denda, subsider badan dan membayar uang kerugian negara terdapat tolak ukur dalam pelaksanaanya terdapat di dalam Surat Edaran Jaksa Agung NOMOR : SE-003/A/JA/02010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini juga Elis Mustika mengatakan bahwa apabila perusahaan leasing tidak mendaftarkan jaminan fidusia maka tindakan tersebut termasuk perbuatan tindak pidana korupsi yang di dalamnya terdapat unsur merugikan keuangan negara maka harus diterapkan sanksi tersebut karena terdapat hak negara di dalam uang pendaftaran jaminan fidusia tersebut yang merupakan penerimaan negara bukan pajak yang harus didaftrakan pada Kementrian Hukum dan Hak AsasiManusia. Di dalam pelaksaannya seharusnya konsumen lebih memperhatikan tentang perjanjian kontrak tersebut dan lebih teliti menanyakan mengenai akta jaminan fidusia kepada lembaga pembiayaan leasing yang terbit apabila sudah di daftarkannya jaminan fidusia

pada Kementrian Hukum dan HAM atas benda yang dijaminkan tersebut. Berdasarkan Pasal 37 Ayat (2) dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dibentuk Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia secara manual yang pada penerapannya memiliki beberapa kendala, antara lain tidak tercapainya pelayanan one day service mengingat permohonan yang masuk sangat banyak melampaui kemampuan sumber daya manusia dan sarana yang ada. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu diciptakan pola pelayanan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik (online system). Pendaftaran jaminan fidusiaberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara elektronik. Mencakup permohonan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia, permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia dan pemberitahuan penghapusan sertifikat jaminan fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut wajib menyertakan identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia. Kemudian terdapat tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat

akta jaminan fidusia. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia ini dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran. Setelah itu, jaminan fidusia sudah bisa diterbitkan. Sertifikat jaminan fidusia tersebut ditandatangani secara elektronik oleh pejabat kantor pendaftaran fidusia dan dapat dicetak pada tanggal yang sama sertifikat tersebut tercatat. Untuk biaya pembuatan akta jaminan fidusia dihitung berdasarkan nilai objek yang dijaminkan. Jika nilai penjaminan sampai dengan Rp100 juta, maka biaya pembuatan akta paling banyak 2,5 persen. Jika nilai penjaminan di atas Rp100 juta sampai Rp1 miliar, maka biaya pembuatan akta paling banyak 1,5 persen. Sedangkan jika nilai penjaminan di atas Rp1 miliar, maka biaya pembuatan akta berdasarkan kesepakatan antara notaris dengan para pihak. Namun, nilai besaran biaya tersebut tidak boleh lebih dari satu persen dari nilai penjaminan objek yang dibuatkan aktanya. Kementrian Hukum Dan Ham mempunyai peran untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan badan hukum leasing apabila tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia yaitu dengan cara membayar pendaftaran jaminan fidusia pada bank presepsi dan juga dengan cara mempermudah pendaftaran dengan menggunakan sistem online atau internet yang sekarang sudah diterapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta

Jaminan Fidusia yang dilakukan secara elektronik. Berdasarkan pendapat para narasumber diatas, Perusahaan leasing mempunyai kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012. Oleh karena itu, apabila badan hukum leasing tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dan perusahaan pembiayaan telah menarik uang dari konsumen untuk membayar jaminan sertifikat fidusia, namun sampai batas waktu yang ditentukan tidak didaftarkan maka timbul akibat tidak didaftarkannya jaminan fidusia tersebut, jaminan fidusia merupakan salah satu jenis penerimaan negara bukan pajak. Oleh karena itu, apabila perusahaan pembiayaan tersebut belum melakukan pendaftaran maka berdasarkan hal tersebut dapat dikategorikan telah merugikan keuangan negara yang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana korupsi. Pengaturan kejahatan korporasi tentunya harus dilakukan dan mencakup terkait pilihan-pilahan terhadap penjatuhan sanksi pidana dan atau tindakan tata tertib sebagai pidana tambahan yang secara alternatif dan atau kumulatif bisa dijatuhkan terhadap korporasi dan hal ini mencakup denda, perampasan keuntungan, pengambil alihan, penutupan sementara bangunan, penutupan sementara atau permanen korporasi, pencabutan izin, pengumuman keputusan hakim, melarang sementara waktu atau permanen melakukan perbuatan tertentu. Tujuan penerapan sanksi tersebut bersifat luas yaitu pencegahan umum, pencegahan khusus, pencegahan konflik, dan rehabilitasi. Penerapan sanksi tindak pidana korupsi dapat diterapkan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama di dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Badan hukum leasing merupakan suatu korporasi maka hukuman atau sanksi bagi korporasi yang telah melanggar terhadap aturan terdapat pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Badan hukum leasing yang melanggar ketentuan dalam pasal tersebut maka tuntutan dapat dijatuhkan terhadap pengurusnya dengan sanksi pidana yang terdapat di dalam pasal tersebut.Berdasarkan hal tersebut, maka sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada badan hukum leasing yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia mengacu pada UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. B. Hambatan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Badan Hukum Leasing yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam melakukan suatu penerapan dengan tujuan yang telah dirumuskan sudah pasti terdapat hambatan di dalam pelaksanaannya. Hambatan sendiri adalah halangan atau rintangan.14 Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik.Hambatan cenderung bersifat negatif, yaitu memperlambat laju suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang.

14

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Dalam melakukan kegiatan seringkali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya. Seperti halnya pemberantasan korupsi, bukanlah perkara yang mudah dan segera dapat diatasi, mengingat banyaknya para koruptor yang masih melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini dikarenakan penegakan hukum yang masih minim dikarenakan beberapa faktor penghambat dalam memberantas tindak pidana korupsi. Berdasarkan pendapat para narasumber diatas, hambatan penerapan sanksi dapat dilihat pada pengaturan hukum terhadap pertanggungjawaban korporasi yang dapat dipidana apabila terbukti melakukan tindak pidana sangat sedikit.Selain sedikitnya instrumen hukum yang mengatur mengenai tanggungjawab hukum korporasi, pengaturan hukum mengenai hukuman terhadap korporasi juga jarang digunakan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi.Alasannya yaitu karena pengurusnya sudah dihukum, denda sudah dibayarkan dan akhirnya korporasi dibiarkan bebas beroperasi dan selain itu kendala yang paling utama adalah bagaimana merumuskan secara hukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Hambatan selanjutnya dapat dilihat dari perusahaan leasing tersebut yaitu kurangnya kesadaran dari pihak leasing untuk mendaftarkan jaminan fidusia, karena perusahaan leasing sudah mendapatkan keuntungan dengan memperkaya korporasi sehingga perusahaan leasing tidak melaksanakan kewajiban mereka untuk mendaftarkan jaminan fidusia. Dan juga kurangnya

pengetahuan masyarakat dalam melakukan perjanjian kredit melalui lembaga pembiayaan, umumnya debitur tidak mengetahui kedudukan hukumnya. IV. PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukann oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Badan hukum laeasing yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia yang merupakan salah satu jenis penerimaan negara bukan pajak merupakan tindak pidanapenggelapan, perumusan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat pasal-pasal dalam KUHP yang ditarik menjadi delik korupsi salah satunya kelompok delik penggelapan, badan hukum leasing yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia merupakan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan merugikan keuangan negara. Penerapan sanksi pidana dapat diterapkan berdasarkan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama di dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Badan hukum leasing merupakan suatu korporasi maka sanksi pidana terdapat di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. Sanksi pidana dapat dijatuhkan terhadap pengurus korporasi dan bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).Korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. 2. Hambatan penerapan sanksi pidana terhadap badan hukum leasing yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia terletak pada penegakan hukumnya, dimana pengaturan hukum mengenai hukuman terhadap korporasi juga jarang digunakan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi. Hambatan dalam badan hukum leasing sendiri yaitukurangnya kesadaran dari pihak leasing untuk mendaftarkan jaminan fidusia, karena perusahaan leasing sudah mendapatkan keuntungan dengan memperkaya korporasi sehingga perusahaan leasing tidak melaksanakan kewajiban mereka untuk mendaftarkan jaminan fidusia. Hambatan yang selanjutnya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam melakukan perjanjian kredit melalui lembaga pembiayaan, umumnya debitur tidak mengetahui kedudukan hukumnya. B. Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut : 1. Penerapan sanksi tindak pidana korupsi terhadap badan hukum leasing yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan

fidusia harus diterapkan karena jaminan fidusia merupakan salah satu Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang merupakan lingkup keuangan negara. 2. Terhadap penegak hukum seharusnya lebih proaktif dalam menangani kasus korupsi pada suatu korporasi yang dilakukan badan hukum leasing yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia.

Sukatendel, Febby. 2007. Panduan Bantuan Hukum Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum. Jakarta: YLBHI.

Sumaryanto, A. Djoko. 2009. Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus. 2011. Hukum Pidana Korupsi Indonesia, Yogyakarta : UII Press. Nurachmad, Much. 2010. Buku Pintar Memahami Dan Membuat Surat Perjanjian. Jakarta : Visi Media. Setiyono. 2005. Kejahatan Korporasi. Malang : Bayumedia Publishing. Sholehuddin, M. 2003, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Sunaryo, Sidik. 2005. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Malang : UMM Press.

Supianto. 2015. Hukum Jaminan Fidusia. Yogyakarta : Garudhawaca.

Usman, Rachmadi. 2003. Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.

No HP : 089601572527