ABSTRACT
Evin Nugraha Adi. THE INFLUENCE OF COGNITIVE COUNSELING TOWARD AN ADICTIVE BEHAVIOR OF GAME ONLINE OF THE EIGHTH GRADE STUDENTS IN SMP N 1 POLANHARJO, ACADEMIC YEAR 2015/2016. A Thesis. Surakarta. Teacher Training and Education Faculty. Slamet Riyadi University. August. 2015. The aims of the study was to know “How the influence of cognitive counseling toward an adictive behaviour of game online of the eighth grade students in SMP N1 Polanharjo, academic year 2015/2016 was effective” This research was conducted in SMP N1 Polanharjo, academic year 2015/2016, by using qualitative research paradigm. The method of data collecting was interview and observation. The observation technique was aimed directly to know about the effectiveness of cognitive counseling influences toward an adictive behavior of game online; interview is used to know the background of the problems and the result of cognitive counseling services. In this reseearch, the subject of the research was the eighth grade students of SMPN 1 Polanharjo with the total numbers were 4 students. The data validity was the technique of source triangulation and technique triangulation, while to analyze the data was used qualitative descriptive with the steps as follows: data collection, data reduction, display data, conclusion: drawing verification. Based on the result of observation and interview, it can be known that after the students had been given the cognitive services by the researcher for a month, then there was a better change in behavior. It was proven by the lessen of playing time at game online, they could more control themselves, and they also could use their time wisely to study.
Keywords: cognitive counseling, adctive, game online.
BAB I PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG Benua Afrika tidak lepas dari isu konflik sipil dan juga terorisme. Kondisi alam yang melimpah dengan sumber daya alam, akan tetapi dari dalam negeri belum mampu mengolahnya dengan maksimal. Pemerintahan yang belum mampu mengakomodir
semua
kepentingan
penduduknya,
menjadi
dasar
dalam
menciptakan sebuah konflik. Ujung dari konflik saudara yang terjadi adalah pemisahan diri menjadi negara baru. Jika dilihat berdasarkan toeri resolusi konflik khususnya The Triangle of Satisfaction konflik ini bersumber dari tiga hal. 1 Pertama result fokus dan akarnya adalah penyelesaian terhadap pembagian sumber daya alam. Kedua process, ketidak puasan yang timbul dari awal pembentukan negara. Ketiga adalah emotion, erat kaitannya dengan aspek non materi seperti agama, ras dan lainnya. Pemerintah harus bisa berperan dalam penyelesaian konflik dalam negerinya. Sehingga tidak akan ada campur tangan pihak asing dalam penyelesaiannya. Untuk jangka panjang atau dekat intervensi pihak asing tetap membawa national interest-nya. Seperti halnya konflik yang terjadi di Sudan dan Sudan Selatan. Awalnya sebuah negara namun sekarang menjadi pecah akhibat ketidak puasan terhadap kebijakan pemerintah pusat terhadap pembagian sumberdaya alam dan proses hukum islam yang diterapkan. Sehingga masyarakat Sudan Selatan melakukan pemberontakan, terlebih didukung emotion khususnya masalah agama yang berbeda. Amerika Serikat sebagai superpower pasca-cold war melihat kondisi ini sebagai kesempatan untuk menanamkan faham demokrasi dan liberalismenya. konflik terus berjalan dan pada 2011 Sudan Selatan menyatakan kemerdekaannya 1
Gary T. Furlong.2005. “ The Conflict Resolution Toolbox: models & maps for analyzing, diagnosing, and resolving conflict”. John Wiley & Sons Canada, Ltd: Canada. P.21 1
dari Sudan. Perkembangan ini tidak lepas dari peran dan juga kepentingan yang dibawa oleh Amerika Serikat dan campur tanganya dalam konflik di Sudan. Penulis memfokuskan pada apa peran dan juga kepentingan AS yang dibawa dalam proses kemerdekaan Sudan Selatan. Menurut pemerintahan Bush, bahwa masalah di Sudan adalah berhubungan dengan terorisme, human security dan hak asasi manusia, khususnya perbedaan agama yang terjadi antara utara dan selatan. 2
2
J. Stephen Morrison. 2002. “Somalia’s and Sudan’s Race to the Fore in Africa”. The Center for Strategic and International Studies and the Massachusetts Institute of Thechnology. The Wasington Quartterly.25:2. P. 192 2
BAB II PEMBAHASAN
SEJARAH KONFLIK A. Perang Sipil I (1955-1972) Konflik ini berawal dari ketidakpuasan warga Sudan Selatan terhadap pemerintahan yang didominasi oleh Sudan Utara. Sehingga banyak gerakan bermunculan, berusaha menentang sistem pemerintahan, menuntut kesetaraan suara politik, dan berharap agar aspirasi mereka akan pemerintahan federal dapat direalisasikan. Awal mula konflik terjadi pada 18 Agustus 1955. Sebuah unit militer yang bernama Equatoria Corps, terdiri atas warga negara Sudan Selatan yang menolak mematuhi perintah dari pemerintah saat itu yaitu Al-Azhari. 3 Gerakan tersebut telah menewaskan begitu banyak pejabat dari Sudan Utara, termasuk dari militer dan kepolisian. Inggris merasa berada dalam posisi yang tidak mampu untuk memperbaiki kekacauan yang terjadi, sehingga memutuskan memberikan kemerdekaan kepada Sudan yaitu pada tanggal 1 januari 1956. Kemerdekaan itu ternyata tidak membawa Sudan pada kesatuan negara yang lebih utuh. Pasukan pemberontak dari Equatoria Corps (gerakan yang biasa disebut The Torit Mutiny) telah memberikan refleksi bahwa mayoritas Sudan Selatan tidak menyetujui sistem pemerintahan yang saat itu. Akibatnya memunculkan gerakan pemberontakan lainnya yang terdiri dari para pelajar Sudan Selatan. Kelompok ini membentuk pasukan gerilya Anya Nya. Gerakan pemberontakan The Torit Mutiny menjadi sumber perang sipil pertama di Sudan, atau yang biasa disebut sebagai perang Anya Nya pertama. 4 Arti nama Anya Nya adalah Ular berbisa. Gerakan pemberontakan ini telah berlangsung selama beberapa tahun, yakni dari tahun 1963-1969. 3
Douglas H Johnson, The root causes of Sudan’s civil war, Kampala: The international African institute, 2003, h.28. 4 South Sudan celebrates the first rebellion, the Torit Mutiny. www.sudantribune.com/SouthSudan-celebrates-Torit,28325. ( Diakses 25 Maret 2012) 3
Namun gerakan-gerakan pemberontakan tersebut tidak berhasil karena adanya perbedaan pendapat, ataupun latar belakang etnis yang menghambat proses negosiasi. Sehingga pada Januari 1971, mantan letnan tentara Sudan, Joseph Lagu menyatukan semua kelompok gerakan pemberontakan kedalam sebuah
gerakan
yang
disebut
SSLM
(Southern
Sudan
Liberation
Movement)/Gerakan pembebasan Sudan Selatan. Gerakan ini melakukan berbagai macam
negosiasi
dengan
pihak
pemerintahan.
Tertekan
oleh
gerakan
pemberontakan yang terjadi di daerah Sudan Selatan, maka di tahun 1972, dibuatlah perjanjian antara pemerintahan pusat dan SSLM (Southern Sudanese Liberal Movement). Perjanjian ini disebut sebagai The 1972 Addis Ababa Agreement, ditandatangani oleh presiden Sudan saat itu (Presiden Jafaar Muhammad An-Numeiry) dan Joseph Lagu dari Anya Nya, yang pada akhirnya mengakhiri perang sipil pertama di Sudan (1955-1972). 5 Perjanjian ini telah memberikan Sudan Selatan otonomi daerah. Seiring berjalannya waktu, Perjanjian Addis Ababa dapat dikatakan gagal karena terkendala banyak hal terutama dari segi integrasi militer dan proyek pengembangan ekonomi yang dijanjikan pemerintah pusat kepada Sudan Selatan tidak kunjung direalisasikan selama 11 tahun. Kondisi ini semakin meningkatkan minat warga Sudan Selatan untuk ikut serta menentang pemerintahan pusat. Walaupun banyak menghadapi hambatan dalam pembentukan negara Sudan yang baru, setidaknya perjanjian Addis Ababa ini telah menghentikan perang sipil berskala besar, yang berlangsung 17 tahun.
B. Perang Sipil II (1983-2005) Perang sipil kedua adalah lanjutan dari perang sebelumnya. Perang ini merupakan refleksi dari ketidakpuasan warga Sudan Selatan terhadap Perjanjian Addis Ababa. Tahun 1983 Terbentuk-lah SPLA/M (Southern People’s Liberation Army/Movement) yang berada dalam komando John Garang.
Mereka
dipersatukan atas kegagalan perjanjian Addis Ababa. Demi mendapat jumlah 5
www.Africanhistory.about.com/od/glossarya2/g/1972-Addis-Ababa-agreement.htm. ( Diakses 25 Maret 2012) 4
pasukan yang mereka inginkan untuk pelancaran serangan, SPLA/M membentuk sebuah strategi dengan cara membuat daftar “keluhan”, yang terdiri dari kegagalan pemerintahan pusat, serta perjanjian Addis Ababa dalam menyikapi berbagai permasalahan. 6 Pemerintahan Jafaar Numeiri juga semakin memperbesar keinginan warga Sudan Selatan untuk melakukan pemberontakan melalui SPLA/M, dengan kebijakan Syariah Islam yang diterapkan saat itu. Kebijakan tersebut mendapat penolakan dari masyarakat Kristen Sudan Selatan juga sesama muslim di Sudan Utara. Disamping itu pada masa pemerintahan Numeiri terjadi kejatuhan ekonomi yang sangat besar, Hingga akhirnya Jafaar Numeiri di kudeta tahun 1985. Pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 1986, menghasilkan Sadiq AlMahdi sebagai Perdana Menteri. Sejak masa pemerintahan Sadiq, Sudan mendapat banyak dukungan dari pihak eksternal. Seperti bantuan perangkat militer dari Amerika dan Libya. Tidak lama kemudian pemerintahan Sadiq berhasil melakukan perundingan damai dengan SPLA/M. Namun perundingan damai tersebut sempat terganggu setelah muncul lagi kudeta militer yang dilakukan oleh National Islamic Front. Pemerintah baru yang didominasi oleh NIF sepakat mengadakan perundingan, namun menolak persyaratan-persyaratan yang diajukan SPLA/M. Pada tahun yang sama pemerintahan Sudan yang dikuasai oleh NIF dan Kolonel Omar Hassan Al Bashiir sepakat mengijinkan PBB dan Amerika Serikat masuk ke Sudan untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Tetapi pada tahun 1991 bantuan tersebut berhenti karena pemerintah Sudan mendukung Irak (musuh pasukan koalisi pimpinan AS) dalam Perang Teluk saat itu. Tahun 1989 SPLA/M sudah menguasai daerah-daerah penting di Sudan Selatan. Di sisi lain pemerintah pusat juga menguasai kota-kota besar di Sudan Selatan. Selama konflik Sudan Utara mendapat bantuan pasokan senjata dari China dan memanfaatkan sisa dari persenjataan dari Uni Soviet. Sementara itu Sudan Selatan mendapat bantuan dari Israel, Uganda, Ethiopia dan Eritrea. Tahun
6
Douglas H Johnson, The root causes of Sudan’s civil war, Kampala: The international African institute, 2003, h.75. 5
1996 dikabarkan AS juga ikut membantu. Sehingga sejak awal peran AS cukup kental dalam proses menuju kemerdekaan. Lebih jauh tentang keterlibatan AS, pada 1998 menyerang pabrik kimia di kota Khartoum dengan tuduhan bahwa pabrik tersebut digunakan oleh kelompok Al-Qaeda untuk mengembangkan senjata kimia. Pada tahun 2002 genjatan senjata antara SPLA/M dan pemerintah pusat tercapai. Dan perundingan-perundingan damai pun terus dilakukan untuk menentukan nasib Sudan Selatan. Akhirnya tahun 2005 tercapai perjanjian damai di Nairobi, Kenya, Afrika Timur. Menghasilkan beberapa poin penting, yaitu; referendum akan dilakukan pada tahun 2011 untuk menentukan apakah wilayah tesebut tetap menjadi Sudan atau merdeka, pembagian hasil penjualan minyak akan dibagi rata antara Sudan Selatan dan Utara, Sudan Selatan tidak lagi diwajibkan menerapkan hukum Islam. Perjanjian damai itulah yang mengakhiri perang Sipil Sudan II.
Peran AS dalam Proses Kemerdekaan Sudan Selatan merupakan negara yang baru merdeka pada 9 Juli 2011 dari Sudan, melalui seranglaian konflik panjang dan juga referendum Januari 2011. 7 Kemerdeaan yang didapat sudan tidak secara murni didapat dari perjuangan rakyat Sudan Selatan. Akan tetapi ada beberapa pihak asing yang membantu dan menjadi aktor dalam proses menuju kemerdekaannya, diantaranya Amerika Serikat, Israel dan negara-negara Eropa. Negara barat ikut dalam pelepasan Sudan Selatan tetap membawa kepentingan nasionalnya. Jika dianalisis, bahwa setiap negara yang melakukan hubungan internasional tidak akan bisa dilepaskan dari national interest –nya.
7
Jill Shankleman.2011.Oil and State Building in South Sudan.Special Report 282.United State Institute of Peace.p 2 6
Amerika serikat sebagai Negara dengan campur tangan paling besar dalam menciptakan negara Sudan Selatan yang merdeka. Peran AS dalam mendukung Sudan People’s Liberation Army/ Movement ( SPLA/M) kelompok sparatis yang memberotak Sudan cukup signifikan. Wujud dari peran AS dalam mebantu dan mendorong kelompok pemberotak SPLM, yaitu dengan memberikan bantuan kepada Sudan Selatan sebesar US$ 1 milyar pet tahunnya. Kucuran dana tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur dan pelatihan militer. Kondisi ini merupaka kepentingan dari AS untuk mempersiapkan Sudan Selatan menjadi sebuah negara. Sehingga dengan situasi ini AS bisa memecah belah benua hitam dengan propagandanya. Konflik yang terjadi antara Sudan dan Sudan Selatan sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Bahkan ketika masih menjadi koloni dan merdeka dari inggris. Jika dilihat secara fisik antara utara dan selatan cukup menunjukkan perbedaan. Sudan bagian utara dengan mayoritas penduduk beragama islam dan keturunan Arab. Sedangkan bagian selatan mayoritas negro dan beragama kristen. Kristenisasi disana terjadi akibat kebijakan Inggris pada saat itu yang menghalangi dakwah islam ke bagian selatan Sudan. Pasca-kemerdekaan pada 1 Januari 1956 kedua wilayah disatukan menjadi sebuah negara Sudan. Akan tetapi memerintah tidak mampu mengakomodir, sehingga pecahlah konflik. Terlebih dibagian selatan banyak mengandung minyak dan sumberdaya alam yang cukup melimpah. Menurut The Frankfurter Allgemeine Zeitung, Chevron Corpotarion selaku perusahan minyak terbesar dunia memprediksi bahwa cadangan minyak disudan melebihi yang ada di Arab Saudi dan iran. 8 Sebelum adanya referendum yang disepakati presiden Sudan atas desakan AS. Pada 2005 AS mendorong penandatangana damai antara SPLM dengan pemerintah Sudan, hal ini bukan sebagai cikal bagal terwujudnya perdamaian dengan persatuan menjadi satu Sudan. Melainkan menjadi tonggal awal dari pecahnya dan merdekanya Sudan Selatan. Setelah perjanjian damai tersebut 8
http://irengputih.com/amerika-dan-israel-otak-di-balik-pecahnya-republik-sudan/1681/. Diakses 20 Maret 2012 7
Sudan selatan diberi hak otonomi daerah selama enam tahun. Saat itulah peran AS benar-benar kental dalam pembentukan Sudan Selatan. Bahkan perjanjian damai ini sebagai
grand design-nya AS dalam memecah belah. AS sebagai aktor
desakan internasional agar kedua sudan berdamai. Kekejaman yang dilakukan AS diterapkan pula di Sudan dengan menuduh negara islam ini ikut mensponsori aksi terorisme global. Pada tahun 1993, Bill Clinton memasukkan Sudan dalam daftar negara pendukung terorisme dan meminta bantuan Ethiopia, Eritrea dan Uganda dalam menangani konflik UtaraSelatan. Pasca kejadian 9/11, AS memiliki perspektif baru dalam mengintervensi Sudan, yakni memerangi terorisme. Sehingga AS melakukan embargo ekonomi terhadap sudan yang akibatnya perekonomian negara menjadi menurun, sehingga kemiskinan dan kelaparan meluas. Kondisi yang di ciptakan AS ini dengan tujuan agar pemerintah sudan menyetujui adanya referendum yang nantinya akan di laksanakan. Embargo yang diterapkan sebagai senjata AS, karena digunakan sebagai syarat. Ketika Sudan mau menyetujui referendum maka embargo ekonomi akan dicabut. Kepentingan yang dibawa oleh AS adalah menciptakan sebuah rezim konflik yang berkepanjangan. Sehingga cukup relevan sesuai dengan ungkapan Golden Meir, Perdana Mentri Israel ke-4 (1969-1974) bahwa “Melemahkan negara-negara Arab sentral dan menggerogoti kekuatannya adalah keharusan, demi melipatgandakan kekuatan kita dan meningkatkan daya tahan kekebalan kita menghadapi musuh. Untuk itu kita harus menggunakan segala cara, kadang kala 9 menggunakan kekerasan, diplomasi, atau dengan cara perang terselubung.”
AS juga melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya dengan kepentingan yang dibawanya. Terkadang juga melanggar hal asasi manusia dan juga human security, tentunya sangat bertolak belakang dengan kampanye yang dilakukannya untuk menjujung tinggi hak asasi manusia. Harapan yang diinginkan AS adalah kemerdekaan Sudan Selatan dari Sudan, dan hal ini sudah 9
http://hankam.kompasiana.com/2010/11/03/menanti-negara-sudan-selatan/. Maret 2012
Diakses
20 8
terwujud. Sehingga AS dengan perannya dalam memerdekaan Sudan Selatan dapat mewujudkan kepentingan yang dibawanya pasca kemerdekaan negara kaya minyak ini.
Kepentingan AS Sudan adalah negara terbesar di wilayah Afrika, secara strategis berlokasi di laut merah, berbatasan langsung dengan Mesir dan tujuh negara Afrika lainnya. Keberadaan sumber daya baru berupa minyak yang ditemuakan oleh Chevron, perusahaan minyak terbesar negeri Paman Sam (1978) membuat Sudan menjadi salah satu target kepentingan Amerika Serikat. Kekayaan minyak di Sudan dipercaya menyaingi Arab Saudi, selain itu Sudan juga mempunyai potensi gas alam yang besar. Banyak memiliki hasil tambang tembaga, dan yang tidak kalah penting adalah kandungan uranium murni di perut bumi Sudan 10. Amerika dan Sudan tidak memiliki kedekatan layaknya hubungan Amerika dan Arab Saudi. Sadar bahwa tidak dapat mengontrol kebijakan luar negeri Sudan mengenai minyak, pemerintah Amerika melakukan berbagai upaya untuk menghentikan eksplorasi sumber daya yang berharga ini. Di lain pihak, Cina telah bekerjasama dengan pemerintah Sudan dalam mengelola teknologi eksplorasi, pengeboran, dan pendirian pipa minyak. Dengan kerjasama ini Cina membeli banyak pasokan minyak dari Sudan 11. Amerika Serikat mencoba menghentikan upaya ekspor minyak Sudan dengan menyulut isu nasional dan regional. Dalam dua dekade terakhir, pemerintah Amerika Serikat mensponsori gerakan separatis di Sudan Selatan.
10
Jacobs, Jonathan. South Sudan and the US National Interest. http://thinkafricapress.com/south-sudan/oil-us-south-sudan-secession. (diakses pada tanggal 24 Maret 2012) 11 Flounders, SAra. The U.S. Role in Darfur, Sudan : Oil reserves rivaling those of Saudi Arabia? http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=2592 (diakses pada tanggal 21 Maret 2012) 9
Menurut data statistik, Sudan Selatan sendiri memiliki 3/4 dari seluruh cadangan minyak Sudan. Konflik antara Utara dan Selatan berangsur-angsur mereda. Namun pada 1983, Gaafar Nimery (Pemimpin Sudan) berniat mengambil alih pengelolaan minyak kepada utara, meninjau ulang otonomi khusus Sudan Selatan, dan mengganti sistem pemerintahan dengan sistem Syariah Islam.Hal ini tentu menjadi ancaman baru bagi kepentingan AS. Pasca penerapan syariat islam di Sudan, AS secar bertahap mengirimkan donasinya kepada pemberontak Selatan. Pada 2008-2009, The United States Africa Command (AFRICOM) masuk dalam perjuangan kemerdekaan Sudan Selatan. Misi utama yang dibawa AFRICOM adalah membantu krisis keamanan nasional Sudan, menjaga kawasan regional dari ancaman terorisme, dan membantu mengembangkan kemampuan militer. AFRICOM tidak lain adalah sebuah langkah AS dalam mencapai kepentingan nasionalnya di Afrika pada umumnya dan Sudan pada khususnya. Pada akhirnya AFRICOM hanya menjadi perpanjangan tangan untuk melindungi kepentingan AS dengan kapitalismenya, dan bahkan bila perlu menggunakan kekuatan militer 12. Kemerdekaan Sudan Selatan akan terus dibayangi oleh intervensi AS dan berjalan di dalam janji semu masa depan yang lebih baik. Selain minyak pada dasarnya AS berkeinginan menciptakan sebuah negara yang bisa menangkal perkembangan islam di Afrika. Posisi Sudan selatan yang berada ditengah Benua Afrika bisa dikatakan cukup strategis. Sehingga AS dan sekutunya bisa mendirikan pangkalan militer dinegara ini dan dengan leluasa memantau perkembangan Negara tetangganya. Penyebaran demokrasi dan liberalisme menjadi titik fokus bagi AS, mengingat kebanyakan negara Afrika yang masih terpengarus Arab menggunakan 12
Anonim. a new front of the War of Terror. the old grab for resources: oil, minerals, farmland. http://www.oilempire.us/africa.html (diakses pada tanggal 24 Maret 2012) 10
hukum dan pemerintahan gaya islam. Tentunya kenyataan ini sangat bertolak belakang dengan AS dan negara barat lainnya yang sekuler, memisahkan agama dengan pemerintahan. Sudan Selatan secara tidak sadar telah dijadikan negara boneka bagi AS untuk mewujudkan segala kepentingan dibenua hitam yang kaya dengan sumberdaya alam. Sebagai politik kambing hitam bagi Afrika dan Negara-negara Arab.
Pasca-kemerdekaan Setelah merdeka pada 9 Juli 2011, Republic of South Sudan (RoSS) menghadapi banyak tantangan dari berbagai pihak, baik internal, regional maupun ancaman intervensi oleh AS. Dalam hubungannya dengan Sudan Utara pun, RoSS masih harus menghadapi konflik di perbatasan dan sengketa perihal minyak. RoSS memiliki 75% lahan minyak dari keseluruhan yang dimiliki Sudan sebelum kemerdekaan dan lebih dari 90% Gross Domestic Product (GDP) RoSS bersumber dari penjualan minyak. Kekayaan yang dimiliki RoSS tidak berarti apa-apa karena mereka tidak memiliki jalur pipa/pengolahan sendiri di dalam negeri. Oleh karena itu sebagian besar hasil eksplorasi terpaksa dikirim melalui pipa ke Sudan melewati jalur lama. Hal ini menjadi masalah baru karena pemerintah Sudan mematok pajak dan biaya produksi yang tinggi kepada RoSS. Konflik antara RoSS dan Sudan ini memberikan peluang bagi negaranegara maju untuk berinvestasi dalam produksi minyak, dan salah satunya adalah AS. Dua bulan setelah RoSS terbentuk, tepatnya pada bulan September 2011, dua perusahaan besar AS yang bergerak di bidang perminyakan (Chevron &
11
Haliburton oil companies) menandatangani kesepakatan kerjasama dengan pemerintah untuk eksplorasi minyak 13. Layaknya Negara yang baru lahir, RoSS membutuhkan banyak bantuan dari luar untuk merajut perekonomiannya. Bantuan-bantan ini banyak diberikan oleh AS dalam berbagai bentuk. Melalui USAID, pemerintah AS memberikan pinjaman sebesar $7 juta untuk pengembangan industri. Perantara African Growth and Opportunity Act (AGOA) terjadi kesepakatan pasar bebas antara Sudan Selatan dan AS. Overseas Private Investment Corporation (OPIC) digunakan pemerintah AS untuk membantu masuknya investor asing ke Sudan Selatan 14. Bantuan tidak hanya datang dari AS, namun juga dari pihak-pihak ketiga lainnya. PBB membantu sudan dalam pembentukan sistem pemerintahan yang baik dan edukasi tentang HAM, persamaan gender. Uni Eropa mendorong adanya pembangunan daerah tertinggal dan ketahanan pangan. World Bank akan memberikan pinjaman dan mengupayakan memasukkan Sudan Selatan ke dalam anggota tetap agar perkembangannya terpantau 15 . Masih banyak lagi bantuan yang diterima oleh Sudan Selatan dari pihak luar. Bantuan-bantuan ini akan mengakibatkan terjadinya ketergantungan antara pemerintah Sudan Selatan terhadap pihak lain, terutama setelah disepakatinya perdagangan bebas dengan AS. Sistem ekonomi kapitalis yang diadopsi dari AS akan menjerat Sudan Selatan dan melunturkan semangat kemandirian dalam mencapai perekonomian yang lebih baik.
13
http://www.sudantribune.com/Rebels-warn-US-companies-against,41006. ( Diakses 25 Maret 2012) 14 http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/12/15/fact-sheet-supporting-south-sudans-vision-future . ( Diakses 25 Maret 2012) 15 ibid. 12
BAB III PENUTUP KESIMPULAN Konflik sipil yang terjadi disudan adalah akibat pemerintah yang tidak mampu
mengakomodir
semua
kepentingan
rakyatnya.
Sehingga
terjadi
pemberontakan yang ujungya adalah perpecahan dan mendirikan negara baru. Kelemahan Sudan
mewujudkan perdamaian dalam negrinya menyebabkan
banyak negara ikut campur. Termasuk AS, yang mana dalam setiap langkahnya selalu membawa kepentingan nasionalnya. Konflik yang cukup sensitif karena menyangkut masalah agama dan sumberdaya alam. Amerika Serikat cukup berperan dalam perpecahan dan perwujudan negara Sudan Selatan Saat ini. Peran yang dilakukan antara lain : a. AS mendukung pemberontak di Sudan yang menamakan dirinya Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM/A) untuk merdeka. b. Wujud dari dukungan yang dilakukan AS, setiap tahunnya mengucurkan dana sebesar US$ 1 miliar untuk pembanguan infrastruktur dan pelatihan militer bagi para pemberontak di Sudan Selatan. c. AS juga menjadi aktor diblakang desakan internasional supaya antar Sudan dengan pemberontak SPLM/A di Sudan Selatan berdamai. d. Terkait isu terorisme AS menuduh Sudan sebagai Negara yang mensponsori teroris global, sehingga menjatuhkan embargo ekonomi. e. Embargo ekonomi digunakan AS iuntuk menekan Sudan agar menyetujui referendum. Terlepas dari peran yang dilakukan oleh AS, negara superpower ini juga membawa kepentinganya dalam konflik ini. Kepentingan yang dibawa antara lain: a. Mengusai minyak yang ada di Sudan Selatan.
13
b. Menjadikan Sudan Selatan sebagai negara boneka di Afrika, karena mayoritas adalah islam sedangkan negara baru ini mayoritas Kristen. c. Menyebarkan glombang demokrasi, liberalism dan kapittalisme. d. Sudan Selatan dijadikan basis untuk memantau perkembangan politik di negra tetangganya. Pasca-kemerdekaan ini Sudan Selatan tetap tidak bisa lepas dari peran AS, khususnya dalam hal perekonomian. Karena bantuan asing terbesar disumbangkan oleh AS. Sehingga sumberdaya potensial di negara ini dikuasai oleh perusahaan besar AS.
14
DAFTAR PUSTAKA Furlong, Gary T.2005. “ The Conflict Resolution Toolbox: models & maps for analyzing, diagnosing, and resolving conflict”. John Wiley & Sons Canada, Ltd: Canada. Johnson , Douglas H. 2003. The root causes of Sudan’s civil war, Kampala: The international African institute. Shankleman, Jill.2011.Oil and State Building in South Sudan.Special Report 282.United State Institute of Peace. Young, John. 2007. " The White Army: An Introduction and Overview". nbmedia. Geneva, Switzerland Jurnal J. Stephen Morrison. 2002. “Somalia’s and Sudan’s Race to the Fore in Africa”. The Center for Strategic and International Studies and the Massachusetts Institute of Thechnology. The Wasington Quartterly.25:2. P. 192
Web Site Anonim. a new front of the War of Terror. the old grab for resources: oil, minerals, farmland. Flounders, SAra. The U.S. Role in Darfur, Sudan : Oil reserves rivaling those of Saudi Arabia? http://hankam.kompasiana.com/2010/11/03/menanti-negara-sudanselatan/. Diakses 20 Maret 2012 http://irengputih.com/amerika-dan-israel-otak-di-balik-pecahnya-republiksudan/1681/. Diakses 20 Maret 2012 http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=2592 (Diakses pada 21 Maret 2012) http://www.oilempire.us/africa.html (Diakses pada 24 Maret 2012) http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/12/15/fact-sheetsupporting-south-sudan-s-vision-future. ( Diakses 25 Maret 2012)
15
Jacobs, Jonathan. South Sudan and the US National Interest. http://thinkafricapress.com/south-sudan/oil-us-south-sudan-secession. (Diakses pada 24 Maret 2012) Khanisa. 2011." Konflik Sudan" dalam http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/politik-internasional/403referendum-penutup-konflik-sudan. 24-3-12 South
Sudan
celebrates
the
first
rebellion,
the
Torit
Mutiny. www.sudantribune.com/South-Sudan-celebrates-Torit,28325. ( Diakses 25 Maret 2012) www.Africanhistory.about.com/od/glossarya2/g/1972-Addis-Ababaagreement.htm. ( Diakses 25 Maret 2012)
16
