ABSTRACT INFLUENCE LEADERSHIP VILLAGE HEAD TO PAY TAX PUBLIC AWARENESS OF LAND AND BUILDING (Survey of Four Villages in Tasikmalaya regency) IWAN KUSTIAWAN 123403208 Guided by: H. Tedi Rustendi S.E., M.Si., AK.,CA. Rani Rahman S.E., M.AK This study aims to determine (1) Leadership Village head of the Public Awareness pay land and building tax, (2) Effect of Leadership Village Head Against Paying Public Awareness and Building Tax. The method used in this research is analytical descriptive statistical methods census approach. The analytical tool used is simple regression analysis with measurement scale interval. The results showed that (1) Leadership Village Head is indispensable in terms of increasing public awareness of paying taxes on land and buildings, (2) Based on the results of testing the direction of the hypothesis that the way down by using simple linear regression analysis, correlation, and test the coefficient of determination and non coefficient of determination, it is known that the Leadership Village Head has a positive and significant effect on public awareness Pay PropertyTax.
Keywords: Leadership Village Head, Public Awareness, and the earth and Building Tax.
ABSTRAK PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) (Survei Empat Desa di Kabupaten Tasikmalaya)
Oleh : IWAN KUSTIAWAN 123403208 Dibawah bimbingan : H. Tedi Rustendi S.E., M.Si., AK.,CA. Rani Rahman S.E., M.AK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Kesadaran Masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan, (2) Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik deskriptif analitis dengan pendekatan sensus. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dengan skala pengukuran interval. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kepemimpinan Kepala Desa sangat diperlukan dalam hal peningkatan kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan,(2) Berdasarkan hasil pengujian satu arah terhadap hipotesis yang diajukkan dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana, uji korelasi, serta uji koefisien determinasi dan koefisien non determinasi, maka diketahui bahwa Kepemimpinan Kepala Desa memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
Kata kunci : Kepemimpinan Kepala Desa, Kesadaran Masyarakat, dan PBB
PENDAHULUAN
Latar Belakang Penelitian Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat
berdasarkan
prinsip
keterbukaan
partisipasi
masyarakat
dan
pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang nyata dan bertanggung jawab didaerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibentuk perangkat pemerintah baik dalam pelaksanaan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. semua tujuan itu telah dicantumkan dalam UU No.32 Tahun 2004. Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi, dimana penyerahan wewenang pmerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya setiap Kabupaten/Kota
berwenang
untuk
menentukan
dan
melaksanakan
kebijakan
berdasarkan aspirasi-aspirasi masyarakat yang berada didaerah tersebut. Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 pasal 5 ayat 2 dijelaskan bahwa sumber-sumber penerimaan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Didalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dijelaskan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam penerimaan dana perimbangan, salah satunya dari hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam artian besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah atau bangunan. Meskipun pajak bumi dan bangunan memiliki nilai rupiah yang kecil dibandingkan dengan pajak pusat lainnya, tetapi Pajak Bumi dan Bangunan memiliki dampak yang luas, sebab hasil dari penerimaan pajak bumi dan bangunan nantinya akan dikembalikan sepenuhnya untuk pembangunan daerah yang bersangkutan. Selain itu juga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan satu-satunya pajak yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan mempunyai wajib pajak terbesar dibandingkan dengan pajak-pajak yang lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan pasal 14 disebutkan bahwa Menteri Keuangan dapat melimpahkan kewenangan penagihan Pajak kepada Gubernur dan atau Bupati/Walikota. Sedangkan dalam pelaksanaan selanjutnya dapat dilimpahkan kepada Camat dan Lurah selaku perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan adanya pelimpahan wewenang tersebut pemerintah Daerah akan berupaya membuat Kebijakan-Kebijakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat kepada masing-masing Pemerintah Daerah. Adapun Kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah misalnya antara lain yaitu menetapkan target-target yang harus dicapai oleh Daerah di tingkat bawahnya, sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan.
Mengingat
pentingnya
penerimaan
PBB
bagi
pembiayaan
pembangunan, maka pemungutan PBB harus dilakukan secara efektif, sehingga nantinya dapat memenuhi target yang telah ditetapkan Setiap Tahun baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, selalu membuat kebijakan mengenai target yang akan dicapai dari pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Semua target yang ditetapkan akan tercapai dengan baik apabila salah satunya didukung oleh partisipasi masyarakat/ wajib pajak dalam membayar pajak tersebut. Jadi peran masyarakat sangatlah penting dan dituntut agar mempunyai kesadaran dalam hal membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Namun
pada
kenyataanya
banyak
hambatan
yang
dihadapi
dalam
pemungutannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, kondisi masyarakat yang kurang atau bahkan tidak mengerti tentang pajak, serta tingkat perkembangan intelektual masyarakat, sehingga mereka tidak melaksanakan kewajibanya dalam membayar pajak. bahkan tidak mengetahui fungsi dari pembayaran pajak itu sendiri. Sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang pajak bumi dan bangunan dan akan sangat merugikan Negara, oleh karena itu dalam rangka atau bahkan menghilangkan sama sekali hambatan-hambatan tersebut maka perlu diusahakan suatu kondisi yang membuat masyarakat wajib pajak menjadi sadar mau dan mampu membayar pajak. Memberikan bimbingan dan penerangan kepada masyarakat mengenai manfaat pajak merupakan langkah yang paling penting dalam mensosialisasikan pajak tersebut. Maka untuk itulah Pemerintah Khususnya Pemerintah Daerah dituntut untuk bisa membuat target-target yang harus dicapai oleh daerah di tingkat bawahanya, sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan. Dimana pemungutan Pajak ditingkat Desa/ Kelurahan merupakan ujung tombak dari kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Banguanan (PBB) secara keseluruhan karena di tingkat Desa / Kelurahan para petugas pemungut akan berhadapan langsung dengan masyarakat wajib pajak. Maka untuk itu juga dibutuhkan Peran Pemerintah Kelurahan yang bisa memberikan bimbingan ataupun penerangan kepada masyarakat di lingkunganya masing-masing. Untuk lebih memfokuskan penelitian ini pada hal-hal yang terkait dengan pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maka peneliti mengambil empat desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya diantaranya di Desa Jatiwaras, Desa Sukapura, Desa Sukamulya, Desa Sukakarsa sebagai lokasi penelitian. Di empat desa tersebut dikenal dengan pengelolaan pajak bumi dan bangunannya berjalan dengan baik, tetapi tidak luput dari adanya masalah dalam pembayaran PBB oleh masyarakatnya. Walaupun Pemerintah Kelurahannya dalam Penerimaan PBB telah memenuhi target yang ditelah ditentukan namun dalam pencapaian target tersebut masih ada masalah-masalah atau hambatan dalam pemungutannya. Adapun Masalah atau Hambatan tersebut misalnya antara lain masih ada sebagian wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunannya dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat tersebut. Adanya kecenderungan akan keengganan masyarakat dalam membayar pajak tersebut harus dilihat dari berbagai hal yang menyangkut akan kesadaran masyarakat itu sendiri. Untuk menyikapi hal tersebut maka di butuhkanlah peran kepemimpinan Kepala Desa khususnya Pemerintah Kelurahan yang bisa memberikan baik itu pengarahan, sosialisasi maupun pemahaman tentang Pajak Bumi dan Bangunan kepada Masyarakat untuk mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak. Adannya sebagian besar masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar PBB otomatis merupakan hambatan dalam pemungutan pajak. Hambatan dalam pemungutan PBB ini bukanlah merupakan usaha nyata dari masyarakat, namun karena kondisi masyarakat yang kurang sadar untuk membayar pajak atau bahkan tidak tahu seluk beluk fungsi pembayaran pajak itu sendiri. Penelitian terdahuli dilakukan oleh Fanie Oktalina, (2009) mengkaji Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PPB) studi kasus di lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum Kecamatan Medan Kota, hasil penelitian Kepemimpinan lurah dikategorikan sedang karena kurangnya partisipasi masyarakat membayar PBB sedangkan dari faktor kesadaran sama dikategorikan sedang ini dikarenakan belum memahami tentang PBB dan masih banyak yang keberatan terkait PBB. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan” Dimana penulis melakukan survei di empat desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui kepemimpinan kepala desa dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB), untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengidentifikasikan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana kepemimpinan kepala desa dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Bagaimana pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan. METODE PENELITIAN Metode Penelitian Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah metode penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan survei diempat Desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Operasionalisasi Variabel Pada penelitian ini, penulis yang menjadi variabel dependen adalah Kesadaran Masyarakat, sedangkan variabel independen adalah Kepemimpinan Kepala Desa. Adapun indikator variabel Kepemimpinan
yaitu memberitahu, mengarahkan,
membingbing, menentukan dan Indikator variabel Dependen yaitu struktur sosial, sikap petugas pajak, pelayanan pemerintah, prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak, dan sanksi. Tabel Operasional Variabel Variabel Kepemimpinan (x)
Definisi Kemampuan seseorang untuk mempengaruhi
Indikator 1. Memberi tahu
Skala Interval
2. Membingbing
orang lain, dalam hal ini para bawahannya sedemikian rupa,
3. Mengarahkan 4. Menentukan
sehingga orang lain itu mau melakukan kehendak pemimpin meskipun secara pribadi hal itu tidak disenanginya (Siagian, 2002:62) Kesadaran (Y)
kesadaran berasal dari
1. Struktur sosial
kata sadar berarti merasa,
2. Sikap petugas
Interval
tahu,
ingat
kepada
keadaan
yang
sebenarnya, atau ingat akan
keadaan
sedangkan diartikan tahu,ingin,
PBB 3. Pelayanan pemerintah
dirinya,
4. Prosedur yang
kesadaran
sederhana dan
keadaan
memudahkan
merasakan.
Menurut AW. Widjaja
wajib pajak 5. sanksi
(2008:14)
Sampel Penelitian Untuk menentukan sampel penelitian Sampel yang diambil oleh penulis adalah 4 Desa dari 4 Kecamatan dengan Responden masyarakat di Setiap Desa.Mengingat jumlah nya yang relative besar,guna efisiensi penelitian dilakukan pengambilan sampel dengan menggunakan persamaan Slovin Prosedur Pengumpulan Data Pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan menyebar angket kuesioner penelitian mengenai kedua variabel diatas pada empat Desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Teknik Analisis Data Dalam penelitian ini, angket kuesioner penelitian ini diuji terlebih dahulu dengan menggunakan uji validitas dan reabilitas untuk mengetahui tiap-tiap pernyataan didalam kuesioner layak atau tidak dimasukkan ke dalam pengolahan data selanjutnya.
Pengujian Data Pengujian data dari hasil uji validitas dan uji reabilitas selanjutnya diuji ke dalam pengujian data menggunakan uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakan model regresi yang digunakan tidak terdapat masalah dalam pengujian diatas. Kemudian di analisis dengan menggunakan analisis regresi sederhana untuk mengetahui nilai koefisien determinasi, koefisien korelasi, dan penetapan signifikansi α0,05 dan penetapan hipotesis dengan menggunakan uji t. Hipotesis Kepemimpinan
Kepala
Desa
berpengaruh
signifikan
terhadap
Kesadaran
Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
PEMBAHASAN Kepemimpinan Kepala Desa Berdasarkan data-data yang diperoleh penulis, baik melalui wawancara maupun penyebaran angket kuesioner penelitian pada 4 Desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dapat terlihat dari tanggapan responden mengenai Kepemimpinan Kepala Desa dalam klasifikasi sangat baik, artinya Kepemimpinan Kepala Desa sanagat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kesadaran Masyarakat Berdasarkan hasil tanggapan responden atas kuesioner yang disebar kepada 4 Desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan bahwa Kesadaran Masyarakat dalam keadaan sangat baik.
Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di empat Desa yang ada di Kabupaten tasikmalaya Berdasarkan Uji t diperoleh nilai
sebesar 4,670 lebih besar dari
sebesar 2,086 dengan df = 50 – 2 = 48 dan nilai signifikansi α0,05 yaitu sebesar 0,001 > 0,05. Ini menunjukkan bahwa Kepemimpinan Kepala Desa memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap Kesadaran Masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan. Koefisien korelasi (r) memiliki arah Positf sebesar 0,268 dan koefisien determinasi untuk nilai (
× 100% =
× 100% = 0,718 atau 71,8% secara parsial yaitu
Kepemimpinan Kepala Desa memiliki pengaruh yang kuat terhadap Kesadaran Masyarakat. Nilai B yang diperoleh dari hasil perhitungan SPSS 16.0 yaitu sebesar 0,291 artinya Kepemimpinan Kepala Desa (
berpengaruh positif terhadap Kesadaran
Masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan (Y). Jadi, dapat disimpulkan, Kepemimpina Kepala Desa secara parsial berpengaruh positif terhadap Kesadaran Masyarakat. Berdasarkan hipotesis bahwa untuk Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Kesadaran masyarakat Hipotesis nol (Ho) ditolak atau Hipotesis alternatif (Ha) diterima.
Dengan diterimanya Ha pada Kepemimpinan Kepala Desa terhadap
Kesadaran Masyarakat dapat disimpulkan Kepemimpinan Kepala Desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. PENUTUP Simpulan 1. Peran Kepala Desa sangat diperlukan dalam hal peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program-program desa, salah satunya masalah kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan. 2. Berdasarkan hasil analisis dari data yang diperoleh dalam penelitian, terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan kepala desa dengan kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Saran Adapun saran yang dapat dikemukakan penulis sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian ini, 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar PBB seperti faktor pengalaman, alam sekitar, pendidikan dan sebagainya, sebaiknya
lebih diperhatikan lagi. Solusinya kepala desa
sebaiknya memberikan
penyuluhan kepada masyarakat setiap sebulan sebelum pembayaran pajak, membangun dan meningkatkan fasilitas di desa sebagai bukti bahwa membayar pajak dapat meningkatkan fasilitas di desa, memberikan sanksi yang tegas dan jelas, serta tingkatkan kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak dengan cara memakai uang pajak dengan benar. 2. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan daerah, kepala desa sebaiknya lebih menunjukan intensif pembayaran PBB pada masyarakat melalui pelayanan pemerintah yang lebih baik. 3. Disarankan agar peneliti lain dapat melakukan penelitian dengan mengambil variabel bebas lain dalam mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar PBB.
DAFTAR PUSTAKA
Atkinson, Smith dan Bern. 2000. Pengantar Psikologi. Batam : Interasksara . Bimo, Walgito. 2004. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta : Andi Offset. Erly, Suandy. 2004. Hukum Pajak, Jakarta: Salemba Empat. Bohari, H. 2010. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hasibuan, Malayu, S.P. 2004. Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas. Jakarta : Bumi Aksara. Fitriandi, Tejo. Birowo, Tejo. Aryanto, Yuda. 2005. Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap. Jakarta: Salemba Empat. Kountur, Ronny. 2004. Metodologi Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. Jakarta : Penerbit PPM. Kouzes & Posner. 2004. Leadership The Challenge. Jakarta: Airlangga. Mardiasmo. 2001. Perpajakan. Yogyakarta : Andi Siahaan, Marihot Pahala. 2009. Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu. Rochmat, Soemitro. 2001. Pajak Bumi & Bangunan. Bandung : Refika. Siagian. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara. Soemitro, Rochmat. 2001. Pajak Bumi dan Bangunan. Bandung: Refika Aditama.. Sugiyono, 2005. Metodologi Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta Sukardi, H.M. 2003. Evaluasi Pendidikan Konsep & Operasionalya. Yogyakarta : Bumi Aksara. Soemitro, Rochmat. 2001. Pajak Bumi dan Bangunan. Bandung: Refika Aditama. Waluyo. 2009. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Widjaja, AW. Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila. Jakarta:Eera Swasta.
99 Undang-Undang No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Winardi, Dr. 2000. Kepemimpinan Dalam manajemen. Jakarta: PT Rineka Cipta. Rivai,Veithzal,2003, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, Jakarta, Rajawali Press Suandy, Erly, 2003, Hukum Pajak, Jakarta, Salemba Empat. Zain, Mohammad, 2003 , Manajemen Perpajakan, Jakarta, Salemba Empat.
