OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PAJAK DAERAH DI KOTA SURAKARTA (STUDI PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA SURAKARTA) Widjanto Bagus Persadha KadarismanHidayat Topowijono (PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,
[email protected]) ABSTRACT One prominent source of revenue regional government is local tax. In Surakarta, land and building tax is a local tax with the biggest realization than other local taxes but it still needs an optimization to develop its potentialities .Research method is qualitative. Data collection technique includes interview and documentation. Data analysis involves analyzingrevenue regional government, analyzing land and building tax revenue, calculating and arranging an analytical table of land and building tax contribution, and understanding the constraint against the use of land and building tax revenue to improve local tax income. The result of research is concluded that (1) the contribution of land and building tax to local tax is declining, whereas the effectiveness of land and building tax also declined but remained in a very effective criterion level (2) there are factors constraining land and building tax revenue, but one salient factor is lacking of community awareness to the importance of tax, and (3) the government of Surakarta City has taken several measures, and one of them is giving incentive or reward to taxpayers who always pay land and building tax before deadline. Keywords : optimalization, land and building tax, contribution, local tax ABSTRAK Salah satu pemasukan pendapatan asli daerah yang cukup besar adalah pajak daerah. Di Kota Surakarta, pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki realisasi yang terbesar diantara pajak daerah lainya, tetapi masih bisa dioptimalkan bila dilihat dari potensi yang seharusnya bisa diterima. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Proses pengumpulan data dengan tahap wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu menganalisis penerimaan pendapatan asli daerah, menganalisis penerimaan pajak bumi dan bangunan, menghitung dan menyusun tabel analisis kontribusi pajak bumi dan bangunan, serta mencari kendala dan upaya penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah mengalami penurunan, sedangkan efektivitas pajak bumi dan bangunan juga mengalami penurunan namun tetap dalam tingkat kriteria sangat efektif. (2) beberapa kendala yang dihadapi dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan, salah satunya yaitu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. (3) Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Surakarta ada beberapa, salah satunya yaitu memberikan insentif berupa reward kepada wajib pajak yang membayar pajak bumi dan bangunan sebelum jatuh tempo. Kata kunci : optimalisasi, pajak bumi dan bangunan, kontribusi, pajak daerah PENDAHULUAN Pajak merupakan sumber penerimaan yang memiliki
kontribusi
pemerintah
daerah
dalam
kontribusi
terhadap
terhadap pajak daerah di Kota Surakarta,
penerimaan negara. Berdasarkan dari data Tabel
merupakan salah satu sumber penerimaan
1, penerimaan pajak bumi dan bangunan bagi
daerah yang penting dan signifikan. Hal tersebut
pemerintah pusat tidak terlalu signifikan jika
dapat dilihat berdasarkan data pada Tabel 2.
dibandingkan
dengan
terbesar
bagi
penerimaan
pajak
lainnya. Penerimaan pajak bumi dan bangunan
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
1
Tabel 1 Realisasi penerimaan negara dari sektor pajak dan non pajak pada tahun 2013 - 2014 (dalam triliun rupiah) Sumber Penerimaan
2013
Penerimaan 1.497.521 Penerimaan Perpajakan 1.148.365 1. Pajak Dalam Negeri 1.099.944 PPh 538.760 PPN 423.708 PBB 27.334 BPHTB 0 Cukai 104.730 Pajak Lainya 5.402 2. Pajak Internasional 48.421 Bea Masuk 30.812 Pajak Eksport 17.609 Penerimaan Bukan Pajak 349.156 1.Penerimaan Sumber Daya Alam 203.730 2.Bagian laba BUMN 36.456 3.Penerimaan Bukan Pajak Lainnya 85.471 4.Pendapatan Badan layanan Umum 23.499 Hibah 4.484 Jumlah 1.502.005 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015
2014 1.661.148 1.310.219 1.256.304 591.621 518.879 25.541 0 114.284 5.980 53.915 33.937 19.978
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jenis Pajak Daerah
perubahan pajak bumi dan bangunan untuk sektor pedesaan dan perkotaan dari pajak pusat menjadi pajak daerah yang tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Pengalihan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan
dan
perkotaan
menjadi
pajak
kabupaten/kota meliputi seluruh kewenangan dalam
mendata,
menilai,
mengadministrasikan,
menetapkan,
memungut
dan
kewenangan lainnya. Kota Surakarta dengan letak geografi yang berupa daratan menjadikan kota ini mudah
350.930 198.088 37.000 91.083 24.759 1.360 1.662.509
dijangkau dari segala penjuru. Banyak potensi daerah yang bisa digali dari Kota Surakarta sehingga dapat menghasilkan pemasukan yang cukup untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota
Surakarta,
maka
pemerintah
daerah
berupaya untuk terus menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki dari potensi yang
ada.
Salah
satunya
adalah
dengan
mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan
Tabel 2 Jenis dan Realisasi Pajak Daerah yang dikelola Pemerintah Kota Surakarta tahun 2013-2014 No
Pemerintah membuat kebijakan mengenai
Realisasi Penerimaan (Rp) 2013 2014
bangunan yang sudah ada. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang penerimaanya besar dilihat dari potensi pajak
Pajak Hotel Pajak Restoran
20.423.582.592
21.823.524.119
18.421.944.926
22.046.458.796
Pajak Hiburan
8.999.556.122
9.058.599.351
Sekrertaris Daerah Kota Surakarta, Suharto
Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Parkir
6.162.570.200
6.501.425.099
menjelaskan bahwa saat ini pemerintah kota
38.863.518.249 2.029.861.115
45.144.130.722 2.556.554.035
Pajak Air Tanah
787.710.400
Pajak Sarang Burung Walet Pajak Bumi dan Bangunan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4.474.000
943.990.510 5.033.575
48.414.950.176
50.191.159.687
50.897.535.929
48.581.728.435
bangunan
menghadapi
pemungutan
pajak
di
Kota
Surakarta.
pemasalahan bumi
dan
terkait
bangunan,
diantaranya masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak tepat waktu, hal tersebut dapat dilihat dari setiap
tahun
yang
masih
bisa
untuk
di
optimalkan lagi jika di bandingkan dengan potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan di
Pajak bumi dan bangunan adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang penting dan merupakan jenis pajak yang sangat potensial sebagai salah satu sumber penerimaan negara, khususnya daerah. Hal ini dikarenakan objek Pajak Bumi dan Bangunan meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari sektor sektor
masih
dan
realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan
Sumber : DPPKA Kota Surakarta, 2015
perkotaan,
bumi
pedesaan,
sektor
pertambangan migas dan nonmigas, hingga sektor perkebunan dan kehutanan.
Kota Surakarta. Berdasarkan permasalahan tersebutmaka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui perkembangan dari pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan setelah dialihkan menjadi pajak daerah ditinjau dari kontribusinya terhadap pajak daerah dan PAD Kota Surakarta, selain itu penulis juga tertarik melakukan
penelitian
mengenai
kendala-
kendala apa saja yang dihadapi saat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surakarta dan juga upaya optimalisasi
Pajak Bumi
dan
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
2
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di
Pribadi atau Badan yang secara nyata (Darwin,
Kota Surakarta yang dilakukan oleh Pemerintah
2013:8):
Kota Surakarta. Penerimaan Pajak Bumi dan
a) Mempunyai suatu hak atau bumi, dan atau
Bangunan
b) Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau
diharapkan
sumber
menjadi
pembiayaan
salah
satu
penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan daerah untuk
c) Memiliki, menguasai atas bangunan, dan atau
meningkatkan dan meratakan kesejahteraan
d) Memperoleh manfaat atas bangunan, yang
masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas dan
meliputi antara lain pemilik, penghuni,
ketertarikan
pengontrak,
peneliti
dengan
permasalahan
terebut, maka peneliti berminat untuk meneliti dan
mengambil
judul
“Optimalisasi
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan
penggarap,
pemakai
dan
penyewa. Optimalisasi Menurut Winardi (1999:363) Optimalisasi
Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah” (Studi
yaitu
di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan
menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika
Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta).
dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah
“Optimalisasi
usaha
adalah
memaksimalkan
ukuran
kegiatan
yang
sehingga
TINJAUAN TEORI
mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau
Pendapatan Asli Daerah
dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui
Berdasarkan Undang-undang Nomor 33
bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan
Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan
apabila dalam perwujudanya secara efektif dan
antara pemerintah pusat dan daerah, PAD
efisien.
didefinisikan
senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai
sebagai
pendapatan
yang
diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut
Halim
Dalam
penyelenggaraan
hasil secara efektif dan efisien agar optimal”. Optimalisasi penerimaan PBB di Kota Surakarta dapat dilihat dari perbandingan
(2007:96),
kelompok
antara potensi penerimaan PBB dan realisasi
Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi
penerimaan PBB.
empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah,
Kontribusi
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang
organisasi,
dipisahkan,
serta
lain-lain
Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu contribute,
contribution,
maknanya
keterlibatan,
adalah
pendapatan asli daerah yang sah.
keikutsertaan,
Pajak Daerah
maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini
melibatkan
diri
Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun
kontribusi dapat berupa materi atau tindakan.
2000 tentang pajak daerah, pajak daerah adalah
Jadi penegertian kontribusi penerimaan pajak
iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi
bumi dan bangunan terhadap pajak daerah
atau badan kepada daerah tanpa imbalan
adalah,
suatu
langsung
ataupun
sumbangan
yang
seimbang,
yang
dapat
keikutsertaan, yang
keterlibatan,
diberikan
oleh
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-
realisasi pajak bumi dan bangunan terhadap
undangan yang berlaku, yang digunakan untuk
realisasi pajak daerah. Karena pajak bumi dan
membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah
bangunan merupakan salah satu obyek dari
dan pembangunan daerah.
penerimaan pajak daerah.
Pajak Bumi dan Bangunan
Untuk
menghitung
kontribusi
yang
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah
diberikan oleh penerimaan pajak bumi dan
pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi
bangunan terhadap pajak daerah, menurut
dan atau
Halim dalam Firdaus (2012:53) digunakan
bangunan
berdasarkan Undang-
undang No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan
sebagaimana
telah
rumus sebagai berikut:
diubah
dengan Undang-undang No.12 Tahun 1994. Yang menjadi obyek PBB adalah bumi dan
𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖𝑃𝐵𝐵 =
𝑋 x 100% 𝑌
atau bangunan. Subjek PBB adalah Orang
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
3
yaitu mengenai Optimalisasi Pajak Bumi dan Keterangan : X : Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Y : Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Untuk
menilai
kriteria
kontribusi
penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah maka dapat dilihat pada tabel
Bangunan
dan
kontribusinya
terhadap
penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta. Fokus penelitian ini diarahkan pada : a. Potensi, target dan realisasi Pajak Bumi dan
kriteria dibawah ini:
Bangunan,
Tabel 3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Kriteria 0.00 – 10.00 Sangat Kurang 10.10 – 20.00 Kurang 20.10 – 30.00 Sedang 30.10 – 40.00 Cukup Baik 40.10 – 50.00 Baik >50.00 Sangat Baik Sumber : Halim (2004:163)
Surakarta dan Realisasi Pendapatan Asli
Efektivitas Mardiasmo (2004:2) menyatakan pengertian efektivitas adalah kontribusi output terhadap pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan secara sederhana, efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak dari keluaran program dalam mencapai tujuan program. Rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan menurut Halim (2004:164) adalah sebagai berikut:
realisasi
Pajak Daerah
Kota
Daerah Kota Surakarta dari tahun 2013-2014. b. Kontribusi dan efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap
Pajak Daerah dan
Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. c. Mengetahui
kendala-kendala
yang
mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surakarta. d. Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam Optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta yang beralamat di Komplek Balaikota, Jalan Jendral Sudirman No. 2,Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Menurut Miles dan Huberman (2007:246) analisis data dilakukan selama pengumpulan
𝑋 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠𝑃𝐵𝐵 = x 100% 𝑌
data di lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan tekhnik analisis model interaktif: Analisis data berlangsung secara
Keterangan : X : Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
bersama-sama dengan proses pengumpulan
Y : Target Pajak Bumi dan Bangunan
data dengan alurtahapan (1) reduksi data, (2) penyajian
Untuk
menilai
kriteria
efektivitas
data,
dan
(3)
verifikasi
dan
kesimpulan akhir.
penerimaan pajak bumi dan bangunan maka dapat dilihat pada tabel kriteria dibawah ini:
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Tabel 4 Klasifikasi Kriteria Efektivitas Persentase Kriteria >100 Sangat Efektif 90 - 100 Efektif 80 – 90 Cukup Efektif 60 – 80 Kurang Efektif < 60 Tidak Efektif Sumber : Halim (2004:164)
Potensi, Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surakarta Tahun 2013 – 2014 Penelitian potensi dan realisasi pajak bumi dan bangunan digunakan untuk menunjukkan seberapa optimalkah penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Surakarta. Optimalisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Surakarta dilihat dari potensi pajak bumi dan
METODOLOGI PENELITIAN Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada
bangunan
dibandingkan
dengan
realisasi
penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun yang bersangkutan.
pada masa sekarang yang tidak dibuktikan dengan angka-angka, melainkan dengan uraian,
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
4
Tabel 5 Potensi dan RealisasiPenerimaan PBB
yang juga akan selalu meningkat dikarenakan
Tanpa Denda dan Tunggakan Lainnya di Kota
potensi yang ikut meningkat.
Surakarta dari Tahun 2013-2014
Kontribusi dan Efektivitas PBB di Kota Surakarta Tahun 2013-2014 1. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan di
Potensi
Realisasi
Penerimaan
Penerimaan
2013
52.409.202.788
40.995.175.819
78,22
Kota Surakarta Terhadap Pajak Daerah di
2014
53.072.926.873
42.317.936.700
79,74
Kota Surakarta Tahun 2013-2014
Tahun
%
Sumber : DPPKA Kota Surakarta, 2015 Pada
Tabel
5dapat
diketahui
Untuk bahwa
kontribusi
dapat pajak
mengetahui bumi
dan
besarnya bangunan
realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan
terhadap pajak daerah di Kota Surakarta
pada tahun 2013 sebesar Rp 40.995.175.819 masih
pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014,
jauh
potensi
maka dilakukan perhitungan dengan cara
penerimaan pajak bumi dan bangunan pada
membandingkan realisasi penerimaan pajak
tahun 2013 yaitu sebesar Rp 52.409.202.788,
bumi
dengan persentase sebesar 78,22% saja dari 100%
penerimaan pajak daerah tiap tahunya.
potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan
a. Kontribusi Penerimaan PBB Total Pada
yang harusnya bisa diterima. Sedangkan pada
Tahun yang Bersangkutan Terhadap
tahun 2014 realisasi yang diterima sebesar Rp
Pajak Daerah di Kota Surakarta Tahun
42.317.936.700
2013-2014
jika
dibandingkan
penerimaan
dengan
mengalami dibanding
peningkatan
bangunan
dengan
realisasi
sebelumnya,
Besar kontribusi yang diberikan oleh
namun jika dibandingkan dengan potensi pajak
penerimaan pajak bumi dan bangunan
bumi dan bangunan pada tahun 2014 yang
total pada tahun yang bersangkutan
seharusnya
Rp
terhadap penerimaan pajak daerah selama
53.072.926.873, masih jauh dengan persentase
kurun waktu dua tahun anggaran terakhir
hanya sebesar 79,74% dari 100% jumlah yang
dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014
seharusnya diterima oleh Pemerintah Kota
mengalami penurunan kontribusi (Tabel
Surakarta.
6).
bisa
tahun
dan
diterima
sebesar
Walaupun besar persentase perbandingan realisasi
penerimaan
dengan
potensi
penerimaan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2013 hingga tahun 2014 belum bisa
Tabel 6 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Total Pada Tahun Yang Bersangkutan Tahun 2013-2014 Terhadap Pajak Daerah di Kota Surakarta
penerimaan dari tahun 2013 sebesar 78,22% naik
Realisasi PBB (Rp.) 2013 48.414.950.176 2014 50.191.159.687 Rata-rata
menjadi 79,74% di tahun 2014. Hal tersebut
Sumber : Data diolah, 2015
mencapai hasil maksimal sebesar 100% namun sudah mengalami peningkatan besar persentase
Th.
Pemerintah
Kota
Surakarta
untuk
(%)
Kriteria
24.97 24,28 24,63
Sedang Sedang Sedang
Berdasarkan tabel di atas terlihat
menjadi tanda bahwa upaya yang dilakukan oleh
Realisasi Pajak Daerah (Rp.) 193.906.210.948 206.750.725.212
bahwa
kontribusi
pada
bumi tahun
dan
mengoptimalkan penerimaan pajak mengalami
bangunan
peningkatan juga walaupun belum signifikan.
bersangkutan terhadap pajak daerah pada
Penelitian mengenai target dan realisasi
total
pajak
yang
tahun 2013 dengan persentase sebesar
pajak bumi dan bangunan digunakan untuk
24,97%
menunjukan seberapa efektifkah program atau
kontribusi sedang. Sedangkan ditahun
kegiatan
2014
dalam
mencapai
sebuah
tujuan.
dengan
klasifikasi
kontribusi
pajak pada
kriteria
bumi tahun
dan
Semakin besar realisasi yang diperoleh, maka
bangunantotal
yang
akan semakin efektif suatu program atau
bersangkutan terhadap pajak daerah yaitu
kegiatan tersebut. Target dapat ditentukan
dengan persentase sebesar 24,28% dengan
berdasarkan realisasi yang dicapai pada tahun
klasifikasi kriteria kontribusi sedang. Meskipun pada tahun 2014 nominal
sebelumnya dan berdasarkan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Semakin tahun target
dari
penerimaan
akan selalu meningkat dikarenakan realisasi
bangunan
total
bersangkutan
pajak pada
mengalami
bumi tahun
dan yang
peningkatan
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
5
dari tahun sebelumnya namun kontribusi
lainya mengalami peningkatan dari tahun
pajak bumi dan bangunan terhadap pajak
sebelumnya namun kontribusi pajak bumi
daerah pada tahun 2014 mengalami
dan bangunan terhadap pajak daerah
penurunan. Hal tersebut terjadi karena
pada tahun 2014 mengalami penurunan,
disebabkan oleh jumlah penerimaan pajak
hal tersebut terjadi karena disebabkan
daerah pada tahun 2014 yang mengalami
oleh jumlah penerimaan pajak daerah
kenaikan secara signifikan namun tidak
pada
diimbangi dengan kenaikan dari realisasi
kenaikan secara signifikan namun tidak
penerimaan pajak bumi dan bangunan
diimbangi dengan kenaikan dari realisasi
yang masih kurang jika dibandingkan
penerimaan pajak bumi dan bangunan
dengan kenaikan realisasi penerimaan
yang masih kurang jika dibandingkan
dari jenis pajak daerah lainya. Sedangkan
dengan kenaikan realisasi penerimaan
rata-rata kontribusi pajak bumi dan
dari jenis pajak daerah lainya. Sedangkan
bangunan
total
yang
mengalami
yang
rata-rata kontribusi pajak bumi dan bangunan tanpadenda dan tunggakan
selama dua tahun terakhir adalah sebesar
lainya terhadap pajak daerah selama dua
24,63%
tahun terakhir adalah sebesar 20,80 %
terhadap
dengan
tahun
2014
daerah
bersangkutan
pada
tahun
pajak
klasifikasi
kriteria
kontribusi sedang. b. Kontribusi
dengan
Penerimaan
PBB
Tanpa
klasifikasi
kriteria
kontribusi
sedang.
Denda dan Tunggakan Lainya Terhadap
2. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan di
Pajak Daerah di Kota Surakarta Tahun
Kota Surakarta di Kota Surakarta Tahun
2013-2014
2013-2014
Besar kontribusi yang diberikan oleh
Rasio efektivitas menunjukan seberapa
realisasi penerimaan pajak bumi dan
efektif suatu daerah dalam merealisasikan
bangunan tanpa denda dan tunggakan
pajak daerah yang telah dianggarkan tersebut
lainya terhadap penerimaan pajak daerah
dilihat dari target dan realisasi masing-
selama kurun waktu dua tahun anggaran
masing komponen pajak daerah untuk
terakhir dari tahun 2013 sampai dengan
mengetahui efektivitas dari masing-masing
tahun
jenis pajak daerah.
2014
mengalami
penurunan
kontribusi (Tabel 7).
Pada tahun 2013-2014 tingkat efektivitas
Tabel 7 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Tanpa Denda dan Tunggakan Lainnya Terhadap Pajak Daerah di Kota Surakarta Tahun 2013-2014 Th.
Realisasi PBB 2013 40.995.175.819 2014 42.317.936.700 Rata-rata
Realisasi P. Daerah 193.906.210.948 206.750.725.212
(%)
Kriteria
21,14 20,46 20,80
Sedang Sedang Sedang
realisasi penerimaan dari pajak bumi dan selalu melebihi target yang sudah ditetapkan sehingga persentase efektivitasnya lebih dari 100%.
Terlihat bahwa kontribusi pajak bumi bangunan
efektif (Tabel 8). Hal ini dapat dilihat dengan bangunan di Kota Surakarta setiap tahunya
Sumber : Data diolah, 2015
dan
pajak bumi dan bangunan adalah sangat
tanpa
denda
dan
tunggakan lainya terhadap pajak daerah pada tahun 2013 dengan persentase sebesar 21,14% dengan klasifikasi kriteria kontribusi sedang. Sedangkan ditahun
Tabel 8 Efektivitas Penerimaan PBB Total Pada Tahun yang Bersangkutan di Kota Surakarta tahun 2013-2014 Th.
Target PBB
Realisasi PBB
(%)
2013
46.000.000.000
48.414.950.176
105,25
2014
50.000.000.000
50.191.159.687
100,38
2014 kontribusi pajak bumi dan bangunan tanpa
denda
dan
tunggakan
lainya
terhadap pajak daerah yaitu dengan persentase
sebesar
20,46%
dengan
klasifikasi kriteria kontribusi sedang. Meskipun pada tahun 2014 nominal dari
penerimaan
pajak
bumi
dan
bangunan tanpa denda dan tunggakan
Rata-rata
102,81
Kriteria Sangat Efektif Sangat Efektif Sangat Efektif
Sumber : Data diolah, 2015
Berdasarkan data pada Tabel 8 pada tahun 2013 tingkat efektivitas pajak bumi dan bangunan
di
Kota
Surakarta
mencapai
persentase sebesar 105,25% dengan kriteria efektivitas yaitu sangat efektif, namun pada
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
6
tahun 2014 tingkat efektivitas pajak bumi dan
pajak.Kendala lain dalam penerimaan pajak
bangunan di Kota Surakarta mengalami
bumi dan bangunan dilihat dari sisi sumber
penurunan
sebesar
daya manusia yaitu adalah masih kurangnya
100,38% dengan kriteria efektivitas yaitu
atau belum idealnya jumlah pegawai pajak
sangat efektif. Rata-rata persentase efektivitas
yang mengurusi pajak bumi dan bangunan di
pajak bumi dan bangunan di Kota Surakarta
Kota Surakarta yang menyebabkan kurang
di tahun 2013-2014 adalah sebesear 102,81%
maksimalnya penerimaan pajak bumi dan
dengan kriteria efektivitas sangat efektif.
bangunan.
dengan
persentase
Selama dua tahun berturut-turut pajak bumi
dan
bangunan
tingkat
Kendala yang dialami Pemerintah Kota
efektivitas dengan kriteria sangat efektif, hal
Surakarta dalam penerimaan pajak bumi dan
ini salah satunya dikarenakan oleh upaya-
bangunan salah satunya dikarenakan karena
upaya yang telah dilakukan pihak Dinas
sarana dan prasarana yaitu server database
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
pajak bumi dan bangunan yang sudah dalam
Kota
mengoptimalkan
kondisi kurang baik menjadi penyebab
penerimaan pajak bumi dan bangunan
terkendalanya penerimaan pajak bumi dan
sehingga penerimaan dari tahun ke tahun
bangunan di Kota Surakarta. Server database
mengalami
yang sudah dalam kondisi kurang baik ini
Surakarta
memiliki
b. Sarana dan Prasarana (SARPRAS)
dalam
peningkatan
dan
dapat
melampaui target yang telah ditetapkan. Kendala-Kendala
yang
sering kali mengalami trouble atau rusak,
Mempengaruhi
sehingga menyebabkan sistem pelayanan
Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan
lumpuh karena server pusatnya sedang
Bangunan di Kota Surakarta
mengalami
Kurang optimalnya penerimaan pajak bumi dan
bangunan
di
Kota
Surakarta
jika
trouble.
memperbaiki
server
Selain juga
itu
dalam
membutuhkan
pihak ketiga atau teknisi yang khusus
dibandingkan dengan potensi pajak bumi dan
memperbaiki
bangunan di Kota Surakarta yang seharusnya
membutuhkan waktu yang bahkan bisa
bisa
sampai seharian. Selain itu selama ini
diterima
dipengaruhi
kendala-kendala
yang
oleh
beberapa
menghambat
server
tersebut
dan
proses
pegawai pajak yang bertugas sebagai petugas
penerimaan pajak bumi dan bangunan yang
survey atau cek lapangan mengalami kendala
menyebabkan penerimaan pajak bumi dan
karena
bangunan di Kota Surakarta kurang optimal.
memadai yang bisa membantu pekerjaan
Berikut ini beberapa kendala yang menghambat
mereka.
proses penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Surakarta:
belum
adanya
alat
ukur
yang
c. Sosialisasi atau Penyuluhan Tidak tercapainya potensi penerimaan
a. Sumber Daya Manusia (SDM)
pajak bumi dan bangunan secara maksimal
Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota
salah satunya disebabkan karena kurang
Surakarta dilihat dari sisi SDM adalah masih
merata
kurangnya kesadaran wajib pajak dalam
diadakan oleh pegawai pajak bumi dan
membayar
bangunan
pajak
bumi
dan
bangunan.
dan
intensnya DPPKA
sosialisasi Kota
yang
Surakarta.
Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam
Kurangnya sosialisasi jelas menyebabkan
membayar perilaku
pajak dari
dikarenakan
ini wajib
rendahnya
seperti
kebiasaan
tingkat kesadaran wajib pajak juga rendah,
pajak
tersebut,
dikarenakan minimnya pengetahuan tentang
pengertian
dan
pajak bumi dan bangunan di Kota Surakarta.
pendidikan masyarakat di desa-desa yang tidak
mengetahui
akan
pentingnya
membayar pajak bumi dan bangunan dan faktor
kesibukan
menghindari
serta
pajak
dengan
dikarenakan
sengaja faktor
d. Pelayanan Publik Dilihat kendala
dari
yang
sisi
pelayanan
dihadapi
publik
berdasarkan
ekonomi, faktor wajib pajak yang tidak
pengamatan data hasil wawancara dengan
berada ditempat atau keluar kota dan faktor
petugas pelayanan pajak bumi dan bangunan
memang sengaja tidak mau membayar
yaitu wajib pajak tidak membwa lengkap
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
7
berkas-berkas yang terkait dengan pajak
maksimal dan penerimaan pajak bumi dan
bumi dan bangunan saat sedang complain
bangunan juga lebih optimal.
sehingga dari pihak pelayanan pajak bumi dan
bangunan
tidak
bisa
memproses
keberatan atau komplain yang diajukan oleh wajib pajak. Selain itu, belum tersedianya layanan
pembayaran
memperbaharui
sarana
prasarana yang dirasa perlu diadakan atau diperbaharui. Dengan
menganggarkan
pengadaan
untuk menambah sarana dan prasarana yang
bangunan lewat ATM Banking menjadi
belum dimiliki dan yang memadai. Seperti
kendala
Kota
mengadakan alat ukur yang memadai, sebab
Surakarta belum bisa memberikan pelayanan
sampai saat ini DPPKA Kota Surakarta belum
prima
kemudahan
memiliki alat ukur yang memadai yang
kepada wajib pajak dalam hal membayar
digunakan oleh petugas lapangan dalam
pajak bumi dan bangunan melalui ATM
melaksanakan
Banking.
meremajakan atau memperbaharui server
e. Sisi lainnya
database pajak bumi dan bangunan agar tidak
dengan
bumi
atau
dan
dikarenakan
pajak
b. Menambah
Pemerintah
memberikan
tugasnya.
Serta
dengan
Masih lemahnya sanksi dari pajak bumi
menggangu kinerja dari pegawai pajak
dan bangunan yang telah diatur dalam
sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan
peraturan daerah Kota Surakarta. Pada
pajak bumi dan bangunan di Kota Surakarta.
peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 13
c. Membentuk 5 Unit Pelaksana Teknis Dinas
Tahun 2011 sanksi yang dikenakan kepada
(UPTD) yang masing-masing tersebar di
wajib pajak yang tidak membayar pajak
setiap kecamatan pada wilayah kerja DPPKA
sampai jatuh tempo adalah sanksi denda
Kota Surakarta.
sebesar
2%
per
bulan
dan
dikenakan
Dengan cara
mendirikan UPTD yang
maksimal selama 2 tahun pajak. Hal tersebut
masing-masing tersebar di setiap kecamatan
menjadi kendala dalam memaksimalkan
di Kota Surakarta. Saat ini terdapat lima
penerimaan pajak dikarenakan sanksi yang
UPTD yang tersebar disetiapkecamatan yaitu
dibuat masih belum membuat efek jera
UPTD Banjarsari, UPTD Laweyan, UPTD
kepada para penunggak pajak. Belum adanya
Jebres, UPTD Serengan, dan UPTD Pasar
sanksi seperti penyitaan tanah atau bangunan
Kliwondiharapkan
dan sanksi pidana kepada penunggak pajak
kinerja dari pegawai DPPKA Kota Surakarta
bumi dan bangunan membuat wajib pajak
dalam mengontrol dan mengatur wajib pajak
masih menganggap membayar pajak bumi
yang berada di wilayah kerjanya masing-
dan bangunan sebelah mata.
masing.
Upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam
d. Meningkatkan
mampu
sosialisasi
membantu
dengan
lebih
Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan di
merata baik secara langsung maupun tidak
Kota Surakarta
langsung keseluruh wilayah kerja DPPKA
Menurut
data
dari
hasil
wawancara
mengenai upaya yang dilakukan oleh DPPKA
terkaitPBB. Upaya sosialiasi yang dilaksanakan oleh
Kota Surakarta untuk mengoptimalisasikan
pihak
penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota
sosialisasi
Surakarta akan dijelaskan sebagai berikut:
penyuluhan yang berisi tentang pengertian
a. Melakukan
penambahan
pegawai
pajak
DPPKA terkait dengan PBB.
DPPKA
Kota
secara
Surakarta langsung
adalah melalui
dari pajak bumi dan bangunan, fugsi dari membayar pajak bumi dan bangunan, tata
Dengan menambah pegawai pajak yang
cara pembayaran pajak bumi dan bangunan
terkait dengan pajak bumi dan bangunan
dan juga sanksi administrasi apabila tidak
akan membantu tugas atau fungsi yang
atau belum membayar pajak bumi dan
diemban
sebelumnya
bangunan hingga melewati batas jatuh tempo
pekerjaan
setiap tahun pajaknya. Serta sosialisasi tidak
dari pegawai pajak sebelumnya sehingga
langsung yaitu mensosialisasikan pajak bumi
kinerja setiap fungsi dapat berjalan lebih
dan bangunan melalui media publikasi dan
pegawai
tujuanyayaituuntuk
pajak membantu
media penyiaran yang ada di Kota Surakarta. Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
8
e. Melakukan jemput bola (Program Safari) keseluruh wilayah kerja DPPKA terkait PBB.
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Dalam melaksanakan safari pajak bumi
Berdasarkan uraian pembahasan, terdapat
dan bangunan, petugas safari pajak bumi dan
tiga kesimpulan yaitu (1) kontribusi PBB
bangunan langsung datang pada jam dan
terhadap pajak daerah mengalami penurunan,
tempat dimana sesuai dengan yang telah
sedangkan efektivitas PBB juga mengalami
tertulis di undangan klarifikasi yang telah
penurunan namun tetap dalam tingkat kriteria
disebarkan dua minggu sebelumnya ke
sangat efektif. (2) Beberapa kendala yang
masayarakat. Dengan safari pajak bumi dan
dihadapi dalam penerimaan PBB, salah satunya
bangunan
Surakarta
yaitu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat.
berupaya untuk meningkatkan penerimaan
(3) Upaya yang dilakukan pemerintah Kota
pajak bumi dan bangunan, selain itu juga
Surakarta ada beberapa, salah satunya yaitu
untuk
memberikan insentif berupa reward kepada wajib
ini
DPPKA
mencari
objek
Kota
pajak
bumi
dan
bangunan yang belum terdaftar.
pajak yang membayar PBB sebelum jatuh tempo.
f. Memberikan insentif (rangsangan) reward
Secara keseluruhan kesimpulanya yaitu Upaya
atau hadiah yang diundi kepada wajib pajak
optimalisasi
dilakukan
untuk
mengatasi
yang membayar PBB sebelum jatuh tempo.
kendala-kendala yang terjadi dalam penerimaan
Wajib pajak yang dapat mengikuti untuk
pajak bumi dan bangunan di Kota Surakarta,
diundi adalah dengan kriteria wajib pajak
apabila kendala-kendala dalam penerimaan
yang membayar pajak bumi dan bangunan
pajak bumi dan bangunan dapat diatasi maka
sebelum jatuh tempo dan tidak memiliki
realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan
tunggakan
pun akan ikut meningkat. Realisasi penerimaan
Hadiah
pajak
yang
ditahun
diberikan
sebelumnya. DPPKA
pajak bumi dan bangunan di Kota Surakarta
beragam mulai dari motor, sepeda gunung,
meningkat maka tingkat kontribusi terhadap
televisi, lemari pendingin, mesin cuci dan
penerimaan pajak daerah juga akan mengalami
lain-lain. Dengan adanya acara memberikan
peningkatan, karena pajak bumi dan bangunan
hadiah ini pihak DPPKA berharap wajib
merupakan salah satu penerimaan pajak daerah.
pajak membayar pajak bumi dan bangunan
Begitu juga dengan Pendapatan Asli Daerah
sebelum jatuh tempo dan menyelesaikan
(PAD) yang akan ikut meningkat apabila pajak
tunggakan-tunggakan pajak apabila memiliki
daerah
tunggakan
penerimaan, karena pajak daerah merupakan
pajak
pada
pihak
tahun-tahun
sebelumnya.
mengalami
peningkatan
realisasi
salah satu bagian penerimaan dari Pendapatan
g. Melakukan perluasan basis penerimaan PBB
Asli Daerah.
di Kota Surakarta. Untuk memperluas basis penerimaan, pihak DPPKA melakukanya dengan cara
Saran Berdasarkan
yang
telah
saran-saran
yang
dapat
melakukan pendataan pembayar pajak dan
diuraikan,
menjaring wajib pajak baru atau biasa disebut
disampaikan adalah sebagi berikut :
sensus pajak bumi dan bangunan di setiap
1. Dalam
kecamatan
oleh
petugas
meningkatkan
penerimaan
PBB
dengan
disarankan adanya kerjasama yang baik
dibantu oleh mahasiswa dari salah satu
antara DPPKA Kota Surakarta dengan pihak-
universitas di Surakarta. Dengan adanya
pihak yang terkait seperti Bank Jateng, Unit
kerjasama dari sekelompok mahasiswa di
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang
salah satu universitas di Kota Surakarta
tersebar
sangat
meningkatkan
kecamatan dan pihak kelurahan yang berada
kecepatan petugas pajak dari pihak DPPKA
di Kota Surakarta. Salah satu contohnya yaitu
Kota
dengan mengadakan penyuluhan kepada
membantu Surakarta
dan dalam
pajak
maka
kesimpulan
melaksanakan
pendataan wajib pajak di Kota Surakarta.
di
setiap
kecamatan,
pihak
pihak kecamatan dan kelurahan dalam hal penerimaan PBB. 2. Adanya system reward dan punishment yang jelas dan ketat untuk pegawai dinas yang
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
9
terkait dengan PBB. Dinas pemerintahan perlu mengadopsi system dari sector swasta untuk meningkatkan kinerja yang optimal. 3. Pemerintah
Kota
Surakarta
perlu
meningkatkan dan memperbaharui sanksi yang diberlakukan bagi wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya. Salah
Mardiasmo.
2004.
dan
Manajemen
Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi. Miles dan Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metodemetode Baru. Jakarta : UI Press. Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 12
satu contohnya dengan melakukan sanksi
Tahun 1994
tegas berupa penyitaan tanah atau bangunan
Bangunan.
yang sampai sekarang belum bisa terwujud.
Otonomi
Tentang Pajak Bumi dan
Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
DAFTAR PUSTAKA Badan
Pusat
Retribusi Daerah.
Statistik
Republik
Indonesia.
http://bps.go.id/, diakses pada 10 januari 2015 jam 19.15 WIB.
Tataran Praktis. Jakarta : Mitra Wacana Media
Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004
Tentang
Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Yanuar
Rakhmat.
2012.
Analisis
Efektifitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Kasus
Tahun 2000 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
Darwin. 2013. Pajak Bumi dan Bangunan dalam
Firdaus,
Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 34
di
Dinas
Pendapatan
Pengelolaan
Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Malang).
Skripsi,
Jurusan
Akuntansi.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Daerah. Suharto,
Budi.
2014.
Wawancara
tentang
permasalahan terkait pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Surakarta. Surakarta : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta. Winardi. 1999. Pengantar tentang Teori Sistem dan
Brawijaya Malang. Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah.
Analisis Sistem. Bandung : Mandar Maju.
Jakarta : Salemba Empat. .
2007.
Pengelolaan
Keuangan
Daerah. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
10
