A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor

Kecamatan Antapani Kota Bandung

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Dasar Hukum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor

Entitas dan Rencana

Kecamatan Antapani merupakan salah satu kecamatan dari 30 kecamatan

Strategis

yang ada di Kota Bandung yang diresmikan pada tanggal 12 April 2007 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi Organisasi adalah Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 dan Keputusan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008. Dalam upaya mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung yang akan datang, adapun Visi Kecamatan Antapani adalah : “Mewujudkan

Kecamatan

Antapani

Sebagai

Wilayah

Pemukiman

Yang

Berwawasan Lingkungan, Menciptakan Pemerintah Yang Kredibel, Professional Dalam Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat” Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Kecamatan Antapani mempunyai Misi sebagai Berikut : 1. Mewujudkan Pelayanan Publik yang JUARA (Jujur, Unggul, Amanah, Ramah dan Adil) 2. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan

Pendekatan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan

Laporan Keuangan

Laporan

Tahun 2015 ini merupakan laporan yang mencakup

Keuangan

seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kecamatan Antapani. Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui Sistem Informasi dan Manajemen Daerah (SIMDA) yaitu serangkaian prosedur yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan.

1 Laporan Keuangan Tahun 2015

Kecamatan Antapani Kota Bandung Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi Kecamatan Antapani menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, dan Laporan Operasional, serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kecamatan Antapani dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktikpraktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan



keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung yang merupakan entitas pelaporan dari Kecamatan Antapani. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Antapani adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

 Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.  Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).  Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).  Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO



Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.  Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut: o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa. o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan



denda atau dokumen lain yang dipersamakan (*Kementerian

Negara/Lembaga

agar

menyesuaikan

pengakuan

Pendapatan-LO sesuai karakteristik pendapatan masing-masing entitas)  Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).  Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. Belanja

(3) Belanja

 Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.  Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.  Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).  Belanja

disajikan

selanjutnya

menurut

klasifikasi

klasifikasi

berdasarkan

ekonomi/jenis

organisasi

dan

belanja fungsi

dan akan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban



Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.  Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.  Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.


Kecamatan Antapani Kota Bandung Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar 

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.



Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.



Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.



Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.



Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan: 

harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;



harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;



harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap 

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh 5

Laporan Keuangan Tahun 2015


pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. 

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.



Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah); b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka

Piutang Jangka Panjang

Panjang



Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.



TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.





Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.



Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya 

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.



Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.



Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban



Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.



Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika 7 Laporan Keuangan Tahun 2015


diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. 

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Penyisihan

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Piutang Tak Tertagih



Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas

piutang.

Penilaian

kualitas

piutang

dilakukan

dengan

mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. 

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang

Uraian

Penyisihan 8

Laporan Keuangan Tahun 2015


Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet

Penyusutan Aset Tetap

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo

0.5%

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

10%

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

50% 100%

(9) Penyusutan Aset Tetap



Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013

sebagaimana

diubah

dengan

PMK

No.

90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. 

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.



Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.



Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.



Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan



Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin

2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)

Implementasi

Masa Manfaat

(10)

5 s.d 40 tahun 4 tahun

Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Akuntansi Pemerintah

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis

Berbasis Akrual Pertama kali

akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward

accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN Realisasi Belanja

B.1 Belanja

Rp

Realisasi Belanja Kecamatan pada

17.558.008.505

17.558.008.505,00

atau

95,56%

TA 2015 adalah sebesar Rp.

dari

anggaran

belanja

sebesar

Rp18.373.534.688,00. Realisasi Belanja TA 2015 sebesar Rp. 17.558.008.505,00 naik sebesar 175,12% dari TA 2014 yang hanya sebesar Rp. 10.026.023.137,00. Peningkatan Anggaran Belanja ini, berkaitan dengan Program dan Kegiatan baru agar pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Program baru tersebut adalah Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan dengan empat Kegiatan, yaitu: 1. Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW; 2. Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK; 3. Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna dan 4. Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM. Total Pagu Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) ini sebesar Rp. Rp. 8.452.900.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2015 adalah sebagai berikut: ANGGARAN

KODE REKENING

URAIAN

REALISASI

2

BELANJA

2015 18.373.534.688,00

2015 17.558.008.505,00

% 95,56%

2.1

BELANJA OPERASI

15.038.143.568,00

14.256.819.495,00

94,80%

2.1.1

Belanja Pegawai

5.022.274.320,00

4.866.127.251,00

96,89%

2.1.2

Belanja Barang

10.015.869.248,00

9.390.692.244,00

93,76%

2.2

BELANJA MODAL

3.335.391.120,00

3.301.189.010,00

98,97%

2.2.2

Belanja Peralatan dan Mesin

2.878.298.450,00

2.844.926.530,00

98,84%

2.2.3

Belanja Bangunan dan Gedung

457.092.670,00

456.262.480,00

99,82%

SURPLUS / (DEFISIT)

-18.373.534.688,00

-17.558.008.505,00

95,56%

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

-18.373.534.688,00

-17.558.008.505,00

95,56%

Realisasi Anggaran Kecamatan Antapani sampai dengan terasa lamban, hal ini disebabkan karena adanya program dan kegiatan baru yang dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 8.452.900.000,00 atau sekitar 46,01% dari Pagu Anggaran Kecamatan Antapani Rp. 18.373.534.688,00 atau sekitar 63,31% dari Belanja Langsung sebesar Rp. 13.351.260.368,00.


Kecamatan Antapani Kota Bandung URAIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

ANGGARAN

REALISASI

%

1.037.250.619,00

996.317.804,00

96,05%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

85.769.049,00

68.107.662,00

79,41%

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

16.345.830,00

13.584.000,00

83,10%

Penyediaan jasa kebersihan kantor

27.879.500,00

27.879.500,00

Penyediaan alat tulis kantor

49.150.000,00

49.130.550,00

100,00 % 99,96%

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

36.850.000,00

35.569.050,00

96,52%

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan makanan dan minuman

64.860.000,00

59.712.750,00

92,06%

494.084.450,00

492.209.185,00

99,62%

63.098.790,00

53.964.920,00

85,52%

63.290.000,00

63.207.782,00

99,87%

110.357.000,00

107.386.405,00

97,31%

25.566.000,00

25.566.000,00

1.265.855.670,00

1.146.874.519,00

100,00 % 90,60%

257.730.000,00

238.040.000,00

92,36%

90.146.500,00

87.090.070,00

96,61%

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

460.886.500,00

365.481.969,00

79,30%

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

104.162.630,00

103.902.770,00

99,75%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan mebeleur

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

352.930.040,00

352.359.710,00

99,84%

Program peningkatan disiplin aparatur

166.737.700,00

166.037.700,00

99,58%

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

27.621.000,00

27.521.000,00

99,64%

139.116.700,00

138.516.700,00

99,57%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

72.531.500,00

72.531.500,00

Pembinaan Kinerja Aparatur

72.531.500,00

72.531.500,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

39.650.000,00

39.564.900,00

100,00 % 100,00 % 99,79%

30.200.000,00

30.180.000,00

99,93%

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

4.725.000,00

4.715.000,00

99,79%

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.725.000,00

4.669.900,00

98,83%

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

2.316.334.879,00

2.225.996.925,00

96,10%

Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

83.000.000,00

78.509.530,00

94,59%

Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan

532.150.000,00

508.934.740,00

95,64%

1.272.100.000,00

1.249.515.155,00

98,22%

252.693.339,00

213.985.150,00

84,68%

95.350.000,00

94.044.050,00

98,63%

81.041.540,00

81.008.300,00

99,96%

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan

8.452.900.000,00

8.044.557.906,00

95,17%

Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW

7.252.900.000,00

6.923.380.299,00

95,46%

Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK

400.000.000,00

375.264.925,00

93,82%

Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

400.000.000,00

367.995.250,00

92,00%

Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM

400.000.000,00

377.917.432,00

94,48%

13.351.260.368,00

12.691.881.254,00

95,06%

Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

Jumlah

Keterlambatan penyerapan anggaran terutama PIPPK ini berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang kurang cepat disosialisasikan program, kegiatan dan yang terpeting adalah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, PIPPK ini melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, yaitu Rukun Warga (RW), Karang Taruna Kelurahan, LPM Kelurahan dan PKK Kelurahan. Dengan semakin banyak pokmas 12 Laporan Keuangan Tahun 2015


yang terlibat semakin banyak pula waktu yang diperlukan dalam melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan sementara terdapat keterbatasan SDM di aparat kewilayahan. Namun demikian, Kecamatan Antapani telah berusaha untuk melakukan terobosan-terobosan dalam memaksimalkan jumlah realisasi anggaran. Anggaran Kegiatan terbesar pada tahun 2015 adalah Kegiatan Fasilitasi pemberdayaan

Lingkup RW dalam

Program Inovasi

Pembangunan dan

Pemberdayaan Lingkup RW untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan di tingkat RW. Jumlah RW adalah 62 RW dan RT adalah 335 RT yang ada di Lingkungan Kecamatan Antapani. Kegiatan yang dilaksanakan oleh RW difasilitasi melalui anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah dengan honorarium Ketua RT dan Ketua RW. Untuk Ketua RT standar harga per bulan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Ketua RW Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Belanja

B.2 Belanja Pegawai

Pegawai Rp. 6.390.602.251

Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 adalah sebesar Rp. 6.390.602.251,00 atau sebesar 94,49% dari Pagu Belanja Pegawai Rp 6.762.964.320,00. Belanja Pegawai

ini

terdiri

2.882.933.551,00,

dari: Belanja

Belanja

Gaji

Tambahan

dan

Tunjangan-tunjangan

Penghasilan

PNS

sebesar

Rp Rp.

1.983.193.700,00, Honorarium PNS Rp. 228.725.000,00 dan Honorarium non PNS sebesar Rp. 1.295.750.000,00. Realisasi Belanja TA 2015 Rp. 6.390.602.251,00 ini meningkat 113,55% dari realisasi TA 2014 yang hanya sebesar Rp. 5.627.802.298,00. Hal ini disebabkan antara lain: 1. Naiknya gaji pegawai dan Tambahan Penghasilan PNSD 2. Bertambahnya CPNS sebanyak 2 (dua) orang. 3. Realisasi Honorarium bagi Ketua LPM 4. Bertambahnya Ketua RT dan RW yang menerima honorarium Non-PNS. Belanja Pegawai ini akan bertambah ditahun yang akan datang, karena pada tahun 2015 ini masih ada kekosongan pejabat di tingkat kelurahan (Lurah Antapani



Wetan dan Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Antapani Kulon) dan kekurangan staf di lingkungan Kecamatan Antapani. Belanja Pegawai Rp. 6.390.602.251,00 ini terdiri dari: - Kecamatan Antapani

:

Rp 5.030.852.251,00

- Kelurahan Antapani Kulon

:

Rp

191.150.000,00

- Kelurahan Antapani Wetan

:

Rp

257.850.000,00

- Kelurahan Antapani Tengah

:

Rp

456.400.000,00

- Kelurahan Antapani Kidul

:

Rp 454.350.000,00 Rp 6.390.602.251,00

JUMLAH

Belanja Barang

B.3 Belanja Barang

Rp. 7.866.217.244

Realisasi Belanja Barang TA 2015 adalah sebesar Rp

7.866.217.244,00 atau

95,06% dari pagu belanja sebesar Rp. 8.275.179.248 atau meningkat 264,04% dari reaslisasi Tahun Anggaran 2014 yang hanya sebesar Rp. 2.979.205.479,00 Belanja barang dan Jasa Rp 7.866.217.244,00 terdiri dari: - Kecamatan Antapani

:

Rp

1.504.941.862,00

- Kelurahan Antapani Kulon

:

Rp

1.024.990.512,00

- Kelurahan Antapani Wetan

:

Rp

1.372.948.156,00

- Kelurahan Antapani Tengah

:

Rp

2.248.881.717,00

- Kelurahan Antapani Kidul

:

Rp

1.714.454.997,00

Rp

7.866.217.244,00

JUMLAH

Belanja Modal

B.4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Rp

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan mesin

TA 2015 adalah sebesar Rp.

2.844.926.530

2.844.926.530,00 atau sebesar 98,97% dari Pagu Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.2.878.298.450,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan mesin TA 2015 adalah sebesar Rp. 2.844.926.530,00 meningkat 437,63% dari realisasi TA 2014 yang hanya sebesar Rp. 650.072.760,00. Realisasi Anggaran terbesar dalam belanja modal peralatan dan mesin ini adalah belanja modal pengadaan sepeda motor roda tiga Rp. 2.196.450.000,00. Motor-motor roda tiga ini dioperasikan untuk meningkatkan kebersihan di tingkat RW. Selain motor sampah, ada juga motor penyiram tanaman sebanyak 5 (lima) unit yang beroperasi di 4 Kelurahan



dan Kecamatan. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 2.844.926.530,00 terdiri dari: -

Kecamatan Antapani

:

Rp624.591.960,00

-

Kelurahan Antapani Kulon

:

Rp283.430.000,00

-

Kelurahan Antapani Wetan

:

Rp458.719.450,00

-

Kelurahan Antapani Tengah

:

Rp810.071.820,00

-

Kelurahan Antapani Kidul

:

Rp668.113.300,00

JUMLAH

Belanja Modal

Rp2.844.926.530,00

B.5 Belanja Modal Bangunan dan Gedung

Bangunan dan Gedung Rp

Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung TA 2015 adalah sebesar Rp

456.262.480

456.262.480,00 atau sebesar 99,92% dari pagunya sebesar Rp. 457.092.670,00. Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung TA 2015 Rp 456.262.480,00 turun 40,66% dari realisasi TA 2014, yaitu sebesar Rp. 768.942.600,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 456.262.480,00 terdiri dari: Kecamatan Antapani : Rp 175.694.420,00 Kelurahan Antapani Kulon : Rp 216.148.780,00 Kelurahan Antapani Wetan : Rp 0,00 Kelurahan Antapani Tengah : Rp 64.419.280,00 Kelurahan Antapani Kidul : Rp 0,00 JUMLAH Rp 456.262.480,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan di Kecamatan Antapani terbagi dua, yaitu untuk rumah dinas dan gedung kantor kecamatan. Realisasi untuk Bangunan rumah tinggal atau rumah dinas adalah sebesar Rp. 103.902.770,00 sementara untuk gedung kantor adalah sebesar Rp. 71.791.650,00. Kelurahan Antapani Wetan sampai saat ini masih belum memiliki Gedung Kantor Kelurahan sendiri. Tahun Anggaran 2014 telah disediakan anggaran sebesar 1,5 milyar guna membangun gedung kantor tersebut yang terdiri dari pelaksanaan, pengawasan dan penunjang pengadaan melalui lelang. Namun, Kegiatan tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena sampai Surat Penetapan Lokasi baru diterbitkan pada Bulan Juli 2014 dan diterima oleh Kecamatan Antapani pada Bulan Agustus 2014. Mengingat proses lelang pengadaan dan proses pembangunan gedung kantor memerlukan waktu yang relatif cukup lama, Kecamatan Antapani memutuskan untuk tidak melaksanakan kegiatan tersebut. Namun pada tahun Anggaran 2015, anggaran Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Antapani Wetan tidak disetujui, sehingga sampai saat ini belum dapat dilaksanakan pengadaan Gedung Kantor Kelurahan Antapani Wetan. Hingga tahun anggaran 2016 pun, masih belum teranggarkan untuk pembangunan 15 Laporan Keuangan Tahun 2015


Gedung Kantor Kelurahan Antapani Wetan ini. Diharapkan dapat segera dianggarkan, sehingga pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan Antapani Wetan dapat dilaksanakan secara maksimal.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA Kas di Bendahara

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Pengeluaran Rp 0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp 0,00.

Persediaan

C.2 Persediaan

Rp 89.185.980,-

Saldo persediaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 99.783.990,00 dan saldo persediaan per 31 Desember 2015, sebesar Rp. 89.185.980,00. saldo persediaan per 31 Desember 2015, sebesar Rp. 89.185.980,00 terdiri dari: Kecamatan Antapani ATK : Rp 3.021.650,00 Pakaian/seragam : Rp 15.277.380,00 Material/ Bahan : Rp 13.761.725,00 Jumlah Rp 32.060.755,00 Kelurahan Antapani Kulon ATK Material/ Bahan Jumlah

: :

Rp 3.939.000,00 Rp 12.004.475,00 Rp 15.943.475,00

Kelurahan Antapani Wetan ATK Material/ Bahan Jumlah

: :

Rp 842.500,00 Rp 11.883.825,00 Rp 12.726.325,00

Kelurahan Antapani Tengah ATK Material/ Bahan Jumlah

: :

Rp 1.882.000,00 Rp 11.167.225,00 Rp 13.049.225,00

Kelurahan Antapani Kidul ATK Material/ Bahan Jumlah

: :

Rp 5.789.500,00 Rp 15.406.200,00 Rp 21.195.700,00


Kecamatan Antapani Kota Bandung Bayar dimuka

C.3 Bayar Dimuka

Rp. 27.000.000

Saldo dibayar dimuka per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 27.408.333,00 dan Saldo bayar dimuka per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 27.500.000,00. Saldo ini adalah sewa gedung Kantor Kelurahan Antapani Wetan sebesar Rp. 30.000.000,00 dengan perjanjian mulai sewa per tanggal 26 Nopember 2015 dan berakhir pada tanggal 25 Nopember 2016. Berdasarkan perjanjian tersebut, nilai yang sudah digunakan per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 2.500.00,00. Sisanya adalah biaya dibayar dimuka sebesar Rp. Rp. 27.500.000,00.

Peralatan dan

C.4 Peralatan dan Mesin

Mesin Rp.

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 dan 2014

5.800.073.007

adalah Rp 5.800.073.007,00 dan Rp 2.955.146.477. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014 Mutasi tambah: Pembelian Hibah Barang Mutasi kurang: Penghentian dari penggunaan Saldo per 31 Desember 2015 Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015 Nilai Buku per 31 Desember 2015

:

Rp 2.955.146.477,00

Rp 2.844.926.530,00

Rp 5.800.073.007,00 Rp Rp 5.800.073.007,00

C.5 Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan Rp.

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp.

12.353.000

3.725.346.862,00 dan Rp. 3.269.084.382,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014 Mutasi tambah: Pembelian Hibah Barang Mutasi kurang: Penghentian dari penggunaan Saldo per 31 Desember 2015 Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015 Nilai Buku per 31 Desember 2015

: : :

Rp 3.269.084.382,00

: : :

Rp. 3.725.346.862,00 Rp Rp 3.725.346.862,00

Rp

456.262.480,00



Transaksi penambahan ini berasal dari Rehab Sedang Berat Rumah Dinas : Rehab Sedang Berat Gedung Kantor Kec. Antapani : Rehab Sedang Berat Gedung Kantor Kel. Antapani : Kulon Rehab Sedang Berat Gedung Kantor Kel. Antapani : Tengah Jumlah Catatan dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran tahun

Anggaran

2013

telah

direalisasikan

Jasa

Rp 103.902.770,00 Rp 71.791.650,00 Rp 216.148.780,00 Rp

64.419.280,00

Rp 456.262.480,00 2015 ini bahwa pada Konsultan

Perencanaan

Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Antapani Wetan sebesar Rp. 47.685.000,Namun pencatatannya di neraca Kecamatan Antapani dimasukan kedalam aset Gedung dan Bangunan, seharusnya di dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan. Mengingat sampai saat ini, anggaran pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Antapani Wetan masih saja belum teranggarkan, sebaiknya penambahan aset untuk Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Antapani Wetan sebesar Rp. 47.685.000,- dihapuskan dari neraca.

Jalan, Irigasi,

C.6 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

dan Jaringan Rp. 235.278.100,00

Saldo Jalan, Irigasi,

dan Jaringan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah

masing-masing sebesar Rp. 235.278.100,00 dan Rp. 235.278.100,00. Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014 Mutasi tambah: Pembelian Hibah /Mutasi dari DISTARCIP Mutasi kurang: Penghentian dari penggunaan Saldo per 31 Desember 2015 Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015 Nilai Buku per 31 Desember 2015 Akumulasi Penyusutan

:

Rp

235.278.100,00

Rp.

62.801.200,00

Rp

298.079.300,00

Rp

298.079.300,00

C.7 Akumulasi Penyusutan

(Rp. 1.342.981.446,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing (Rp. 1.342.981.446,00) dan Rp(0,00). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.


Kecamatan Antapani Kota Bandung Aset Tidak

C.8 Aset Tidak Berwujud

Berwujud Rp 4.886.906

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp. 4.886.906,00 dan Rp. 4.886.906,00. Dalam mutasi dari SKPD lain, Kecamatan Antapani mendapatkan sebuah komputer yang didalamnya terdapat software yang sudah terpasang dalam komputer tersebut. Software tersebut merupakan program-program komputer yang terpasang dengan membeli lisensi dari perusahaan yang menjual software tersebut yang keberadaannya melekat pada komputer bantuan dari BKPPM Kota Bandung atau berasal dari mutasi SKPD lain. Untuk itu, Kecamatan Antapani harus mencatat software tersebut sebagai aset tidak berwujud sebesar Rp. 4.886.906,00 yang diperoleh pada tahun 2011. Aset Lain-lain Rp 313.354.478,00

C.9 Aset Lain-Lain Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Saldo Aset lainlain merupakan Aset yang dalam proses penghapusan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing Rp 300.354.478,00 dan Rp 313.354.478,00. Saldo per 31 Desember 2014 Mutasi tambah: - reklasifikasi dari aset tetap Mutasi kurang: - penggunaan kembali BMD yang dihentikan - penghapusan BMD Saldo per 31 Desember 2015 Akumulasi Penyusutan Nilai Buku per 31 Desember 2015

Utang Beban Rp 175.181.814

: : : : : : : : :

Rp 313.354.478,00

Rp. 13.000.000,00 Rp 300.354.478,00 Rp 300.354.478,00

C.10 Utang Beban Saldo Utang Beban per 31 Desember 2015 dan 2014 masing – masin sebesar Rp. 175.181.814,00. Ini terdiri dari TP PNS Bulan Desember 2015, Belanja Air, Litrik, Telepon dan Internet yang jasanya sudah dipakai di tahun 2015 namun baru dibayarkan pada Tahun Anggaran 2016 Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO

169.152.230,00

Beban Jasa listrik

2.061.997,00

Beban Jasa air

2.573.400,00

Beban Jasa telepon

550.687,00

Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet

843.500,00

JUMLAH UTANG BEBAN

175.181.814,00


Kecamatan Antapani Kota Bandung Kewajiban untuk

C.11 Kewajiban untuk dikonsolidasikan

dikonsolidasikan Rp 17.558.008.505,00

Saldo Kewajiban untuk dikonsolidasikan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp 17.558.008.505,00 dan Rp 0,00.

Ekuitas (Rp

C.12 Ekuitas

8.830.745.232,00)

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar (Rp 8.830.745.232,00) dan Rp 6.877.534.333,00.



D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL Beban Pegawai

D.1 Beban Pegawai

Rp. 4.866.127.251

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 5.035.279.481,00. Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

URAIAN JENIS BEBAN Belanja Gaji dan Tunjangan Beban Tunjangan-Tunjangan Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja LO Jumlah

Beban Barang

TH 2015

NAIK (TURUN) %

TH 2014

2.882.933.551 1.983.193.700

-

-

169.152.230 5.035.279.481

-

-

D. 2. Beban Barang dan Jasa

dan Jasa Rp. 9.390.692.244

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 9.379.819.838,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas Barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan jasa Tahun 2015 adalah: URAIAN JENIS BEBAN

TH 2015

Belanja Bahan Pakai Habis

659.397.040,00

Belanja Bahan/Material

465.575.502,00

Belanja Jasa Kantor

942.773.967,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

367.679.469,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

270.771.875,00

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Makanan dan Minuman Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan Belanja Jasa Konsultansi

TH 2014

NAIK (TURUN) %

30.000.000,00 55.330.000,00 1.146.267.877,00 26.521.000,00 94.557.925,00 134.416.700,00 113.838.600,00 3.448.823.289,00 39.132.500,00


Kecamatan Antapani Kota Bandung Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Honorarium PNS

71.131.500,00 228.725.000,00

Belanja Honorarium Non PNS

1.295.750.000,00

JUMLAH

9.390.692.244,00

Saldo Beban Belanja barang dan jasa Tahun 2015 ditambah dan dikurang dengan beban persediaan Rp.10.598.010. Untuk persediaan jika angka selisih minus maka menjadi beban positif di LO demikian juga sebaliknya. Karena perhitungan Selisih beban tahun 2015 dan 2014 Kecamatan Antapani (Rp. 10.598.010,00) maka dihitung menjadi beban positif atau terpakai sebesar Rp. 10.598.010. Utang beban Barang dan jasa tahun 2015 adalah sebesar Rp. 6.029.584,00, dan sewa bayar dimuka sebesar Rp. 27.500.000,00, Rekapitulasi Persedian Barang Pakai Habis Tahun 2015 dan 2014 Kecamatan Antapani No 1

2

3

4

5

SKPD Kecamatan

Uraian Alat Tulis Kantor Bahan Material/ Bahan Baku Sandang/ Pakaian

TAHUN 2015 2014 3.021.650 9.454.730 13.761.725 15.277.380

Selisih

Alat Tulis Kantor Bahan Material/ Bahan Baku

3.939.000 12.004.475

937.000 18.421.920

3.002.000 (6.417.445)


842.500 11.883.825

538.500 19.842.920

304.000 (7.959.095)


1.882.000 11.167.225

2.676.900 19.327.300

(794.900) (8.160.075)


5.789.500 9.616.700 89.185.980

2.124.000 26.460.720 99.783.990

3.665.500 (16.844.020) (10.598.010)

(6.433.080) 13.761.725 15.277.380

Kulon

Wetan

Tengah

Kidul

Rincian selisih Beban Persediaan Tahun 2015 dan 2014 Uraian - Kec Antapani - Ankul - Anwet - Anteng - Ankid Jumlah

Jumlah 22.606.025 (3.415.445) (7.655.095) (8.954.975) (13.178.520) (10.598.010)

Rincian Beban Barang dan Jasa Kecamatan Antapani Tahun 2015 yang baru dibayarkan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut 22 Laporan Keuangan Tahun 2015


Uraian Beban Jasa listrik Beban Jasa air Beban Jasa telepon Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet

Jumlah 2.061.997,00 2.573.400,00 550.687,00 843.500,00 6.029.584,00

Jumlah Beban Belanja Barang dan Jasa Kecamatan per 31 Desember 2015 adalah Rp. 9.379.819.838,00 dengan rincian sebagai berikut: Uraian Belanja Barang Persediaan Sewa Bayar Dimuka Utang Beban JUMLAH

Jumlah 9.390.692.244 10.598.010 (27.500.000) 6.029.584 9.379.819.838

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Ekuitas Awal

E.1 Ekuitas Awal

Rp. 6.877.534.333

Jumlah Ekuitas Awal merupakan Jumlah Aset per 31 Desember 2014. Jumlah Aset 31 Desember Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 6.877.534.333,00.

Surplus/ Defisit-LO (Rp. 14.415.009.319,00)

E.2 Surplus/ Defisit-LO Total Surplus/Defisit LO merupakan jumlah Beban yang dipergunakan selama tahun 2015. Jumlah Beban Operasi Kecamatan Antapani selama Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 14.415.099.319,00.

Akumulasi

E.2 Akumulasi Penyusutan

Penyusutan

Salah satu yang mempengaruhi Laporan Perubahan Ekuitas salah satunya

(Rp. 1.342.981.446,00)

adalah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan mendasar. Pada laporan keuangan tahun 2105, Pemerintah Kota Bandung baru menerapkan akumulasi penyusutan terhadap aset. Untuk itu, dalam laporan terdapat koreksi ekuitas lainnya yang berasal dari angka Akumulasi penyusutan Aset Kecamatan Antapani sebesar Rp. 1.342.981.446,00 URAIAN

EKUITAS AWAL SURPLUS/DEFISIT-LO

2015

2014

6.877.534.333,00

0,00

(14.415.099.319,00)

0,00

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:


Kecamatan Antapani Kota Bandung Koreksi Nilai Persediaan Selisih Revaluasi Aset Tetap Koreksi ekuitas lainnya EKUITAS AKHIR

0,00

0,00

0,00

0,00

(1.342.981.446,00)

0,00

(8.880.546.432,00)

0,00


A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor

Recommend Documents