UKURAN KEBERHASILAN
9 PROGRAM
a) Telah terbentuk Tim Manajemen Perubahan di Lingkungan Ditjen HUBUD b) Sedang dilaksanakan pengumpulan data primer salah satunya melalui kuesioner guna menentukan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi di Lingkungan Ditjen HUBUD c) Setelah tersusunnya strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi di lingkungan Ditjen HUBUD akan dilakukan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan
(Program 2) Penataan dan Penguatan Organisasi
• Telah tersusun Roadmap Kelembagaan DJU • Telah terbentuk unit organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara • Sedang dalam proses pembentukan organisasi Unit Penyelenggara Bandar Udara
ROADMAP KELEMBAGAAN DITJEN PERHUBUNGAN UDARA DITJEN HUBUD REGULATOR
Pembinaan: - Pengaturan
OTORITAS BANDARA
-Pengawasan -Pengendalian -Penegakan Hukum
UPT BANDAR UDARA
Pelayanan Proses Sertifikasi/Ijin
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pengujian Perawatan Kalibrasi Peneraan Uji Mutu Uji Pelaksanaan Kegiatan
OPERATOR
REKOMENDASI
UNIT NAVIGASI
NAVIGASI BANDARA
Balai : -Balai Elektronika -Balai Kalibrasi -Balai Hatpen
BLU
SERTIFIKASI KELAIKAN UDARA & PESAWAT UDARA PELAKSANAAN PELAYANAN
PENGAWASAN & PENGENDALIAN
PENYIMPANGAN NSPK
PENEGAKAN HUKUM
STRUKTUR ORGANISASI DITJEN HUBUD KANTOR PUSAT
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
SETDITJEN
DIT. ANGKUTAN UDARA
DIT. BANDAR UDARA
FUNGSI REGULATOR KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA
DIT. KEAMANAN PENERBANGAN
DIT. NAVIGASI PENERBANGAN
FUNGSI OPERATOR
BALAI - BALAI
UPT BU/ UPBU
DIT. KELAIKAN UDARA DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA
UPT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Mekanisme Tata Kerja
PELIMPAHAN KEWENANGAN
SEBAGIAN PENGAWASAN & PENGENDALIAN
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA MEKANISME PENGAWASAN & PENGENDALIAN
BUAU
UPT BU/UPBU, BUBU, BANDARA KHUSUS
PESAWAT UDARA
NAVIGASI PENERBANGAN
(Program 4) Penataan Tata Laksana F O K U S R E F O R M A S I
Kelembagaan
Sumber Daya Manusia
Ketatalaksanaan Bussiness Process Standard Operating Procedures (SOP)
1. Pengertian SOP Standard Operating Procedure (Prosedur Tetap) Penetapan tertulis mengenai aktivitas-aktivitas baku yang harus dilakukan dalam proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, kapan, dimana dan oleh siapa serta bagaimana hasilnya. Standarisasi cara yang dilakukan pejabat publik/instansi pemerintah atau pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya
2. Pentingnya SOP
• Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh pejabat publik/instansi pemerintah atau pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya • Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas • Membantu pejabat publik/instansi pemerintah atau pegawai menjadi lebih mandiri (tidak tergantung pada disposisi) • Menciptakan ukuran standar kinerja bagi pejabat publik/instansi pemerintah atau pegawai • Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi • Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur
Lanjutan
•
Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya
•
Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pegawai
•
Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya
•
Sebagai instrumen yang dapat melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan
•
Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas
•
Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan
•
Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan
3. Proses Penyusunan Persiapan
Penilaian Kebutuhan SOP
Pengembangan SOP
Monitoring Dan Evaluasi
Integrasi SOP Dalam Manajemen
3. Proses Penyusunan
3. Proses Penyusunan Prinsip-prinsip penyusunan: Kemudahan dan kejelasan. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua pegawai bahkan seseorang yang sama sekali baru dalam tugas pelaksanaan tugasnya. Efisiensi dan efektivitas. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas. Keselarasan. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus selaras dengan prosedurprosedur standar lain yang terkait. Keterukuran. Output dari prosedur-prosedur yang distandarkan mengandung standar kualitas (mutu) tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya. Dinamis. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan . Kepatuhan hukum. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku. Kepastian hukum. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan dan menjadi instrumen untuk melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum.
3. Proses Penyusunan Prinsip-prinsip penerapan: Konsisten. SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, oleh siapapun, dan dalam kondisi apapun oleh seluruh jajaran organisasi pemerintahan. Komitmen. SOP harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran organisasi, dari level yang paling rendah dan tertinggi. Perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap penyempurnaanpenyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efisien dan efektif. Mengikat. SOP harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan. Seluruh unsur memiliki peran penting. Seluruh pegawai peran-peran tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan. Jika pegawai tertentu tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka akan mengganggu keseluruhan proses, yang akhirnya juga berdampak pada proses penyelenggaraan pemerintahan. Terdokumentasi dengan baik. Seluruh prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat selalu dijadikan referensi bagi setiap mereka yang memerlukan.
Simbol-simbol Flowchart
Anak panah
Konektor Start/Akhir proses
Pengambilan keputusan Proses
Konektor untuk pergantian halaman
CONTOH SOP Nomor Tanggal Standar Operating Prosedure Pengajuan Cuti Tahunan Dasar hukum: 1. Pegawai yang akan mengajukan cuti tahunan harus mengisi formulir cuti tahunan, dan menyerahkan formulir yang telah diisi kepada Bagian Kepegawaian untuk diteliti mengenai hak cuti 2. Pegawai yang mengajukan cuti menandatangani formulir pengajuan dan menyampaikan kepada atasan langsung yang bersangkutan dan pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk ditandatangani 3. Atasan langsung menyerahkan kepada pegawai yang bersangkutan 4. Pegawai yang melaksanakan cuti wajib melapor kepada atasan langsung setelah melaksanakan cuti Disahkan oleh: Kepala
Pembangunan/pengembangan e-government Pengertian e-government: • Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-toCitizen atau Government-to-Customer (G2C), Governmentto-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.
Implementasi E-government pada Ditjen Perhubungan Udara • Website Ditjen Perhubungan Udara www.hubud.dephub.go.id • E-office/e-disposition (tata persuratan elektronik) • E-monitoring • SMS Pengaduan 08111004222 • SMS Gateway/SMS Pelaporan • Aplikasi GIS dan Rolling Plan (akan diimplementasikan tahun 2012) • Perijinan berbasis web/online (akan diimplementasikan tahun 2014)
TUNJANGAN KINERJA & REMUNERASI
TUNJANGAN KINERJA
Tunjangan Kinerja
Reformasi Birokrasi bukan sekedar upaya untuk memperoleh tunjangan kinerja tetapi merupakan upaya yang lebih keras untuk merubah birokrasi menjadi lebih baik. Tunjangan kinerja merupakan faktor pendorong bagi aparatur negara agar lebih termotivasi mendukung perubahan birokrasi
REMUNERASI
PROGRAM DAN KEGIATAN RB DI TINGKAT UNIT PELAKSANA TEKNIS
• Penyusunan Informasi Jabatan sebagai bahan penyusunan Analisis jabatan • Penyusunan SOP masing-masing tupoksi • Implementasi e-government
