Margahayu Permai MC239, Jl. Kopo - Suiaeman, Bandung 40218 Tip. (022)5407961 Fax. (022)5403181
MEMETAKHMAD HAKIM DAN REKAN
A S L
ADVOKAT
Bandung, 22 Maret 2017
Perihal :
Tanggapan PIHAK TERKAIT Dalam Perkara No. 35/PHP.KOT-XV/2017 yang dimohonkan oleh
Ir. H. Dede Sudrajat, MP. dan dr. H. Asep Hidayat Surdjo,
Sp.A, M.Kes. selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Walikola dan Wakil Walikola Kola Tasikmalava Tahun 2017.
dukki.ma dari
Kepada Yang Terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi
llari
:
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta I'usat 10110
lan«;t;al :
' liini
:
MdTet 50n
15
aj\B
Dengan Hormat, Untuk atas nama Drs. H. BUDI BUDIMAN dan Drs. H. MUHAMMAD YUSUF selaku PIHAK
TERKAIT dalam Dalam Perkara No. 35/PHP.KOT-XV/2017, kami sampaikan keterangan PIHAK TERKAIT sebagsii berikut;
A. DALAM EKSEPSI
1. KEDUDUKAN HUKUM {LEGAL STANDING) PEMOHON
Permohonan PEMOHON Tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam UndangUndang Bahwa menurut Pasal 158 ayat (2) UU No.
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
I Tahun 2015 icnlang Pcnetapan
Undang-Undang No.
I Tahun
2014
Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikola Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 dan UU No. 10 Tahun 2016, untuk dapat
mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara untuk Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 500.000 jiwa sampai dengan 1.000.000
jiwa, terdapat perbedaan suara paling ban>ak scbesar 1 % (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan pcrolehan suara oleh KPU Kabupaten/Koia.
Kota Tasikmalaya dengan penduduknya yang bcrjumlah 697.550 jiwa (sesuai data BPS Kota Tasikmalaya) termasuk kedalam kalagori lersebul di atas. Perolehan seluruh suara sah dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya tahun 2017 berjumlah 379.295 suara, sehingga 1 % (satu peisenj dari jumlah tersebut adalah 3.793 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga). Adapun selisih perolehan
Halaman I 1
suara PIHAK TERKAJT dan PEMOHON ii(\a\ah scbcsor 151.931
-
H 1.854 = 10.077.
Dengan demikian, jelas bahwa permohonan PEMOUON lidak memenuhi svarat
karena selisih perolehan suara Icbih bcsar dari yang iclah ditciapkan oleh UndangUndang.
Hal
tersebut
beanggapan
diakui
dengan
permohonannya
legas
oleh
Je!ap dapal
PEMOUON,
diajukan
namun
PEMOHON
bordasarkan
lelap
pertimbangan
keadilan dan sebagainya. PIHAK TERKAIT tidak sependapat dengan dahl PEMOHON tersebut. Menurut PIHAK TERKAIT. permohonan PEMOHON pada hakikatnya telah meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengesanipingkan ketentuan Undang-Undang. Menurul PIHAK TERKAIT, ha! srpcrii ilu. mcrupakan prrmohonnn pcngujian urKlant^
undang unluk mcmbalalkan kcKMiluan Icrscbul.
S(?panjang prngciahuan PIHAK
TERKAIT,
Pasal
pengujian
Jorhadap kclcnluan dalam
158
pernah dilakukan,
Mahkamah Konstitusi mcnolak permohonan pcngujian lersebul (Pulusan Mahkamah Konstitusi No. 51/PUU-XI11-2015). Oleh karena ilu, ketentuan Pasal 158 di atas. tetap
mengikat Mahkamah Konslilusi unluk diterapkan. Dengan dcmikian. PEMOHON harus dinyatakan tidak memihki Legal Standing untuk mengajukan permohonan ini. Perlu
ditambahkan
bahwa
putusan-putusan
Mahkamah
dikemukakan dalam permohonan PEMOHON adaiah
Konstitusi
yang
putusan-putusan sebelum
berlakunya UU No. 1 Tahun 2015 yang memuat Pasal 158 tersebut di atas. Sehingga putusan-putusan Mahkamah Konslilusi yang didahlkan oleh PEMOHON tersebul tidak memiliki reievansi lagi dengan permohonan PEMOHON.
2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN
Permohonan PEMOHON melewati Batas Waktu Yang Telah Ditentukan UndangUndang
a)
Bahwa menurut Pasal 157 aval (5) UU No. 10 Tahun 2016, diperlegas oleh Pasal 5 ayal (I) Pcraturan MK No.l Tahun 2016 yang lolah diubah dengan PMK No. I
Tahun 2017, yang menyebulkan
bahwa
baias wakiu
uniuk mengajukan
permohonan perselisihan hasil pemilihan walikota dan wakll walikoia iiu 3 (liga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU setempal.
b)
Bahwa dalam pemilihan Walikota dan Waki! Walikota Tasikmalaya tahun 2017,
penetapan rckapilulasi perolehan suara hasil pemilihan dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Fcbruari 2017 pukul 14.32 WIB. Menurut PIHAK TERKAIT, ketentuan 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kota Tasikmalaya hingga jatuh pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017 sampai balas waklu pclayanan di krpanilrraan
Haiaman | 2
Mahkamah
Konslilusi, yaitu pukul 24.00 WIB.
Sedangkan
PEMOHON
mengajukan permohonannya lercatat di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
pada hari Senin langgal 27 Februari 2017. Dasar perlimbangan HJHAK TERKAIT
adalah bahwa kata "sejak" berarti terhitung mulai hari kabu langgal 22 Februari 2017 sudah lermasuk hari kesatu, sehingga hari ketiganya adalah hari Jumai tanggal 24 Februari 2017.
Dengan demikian, Permohonan PEMOHON lidak bisa ditehma dikarenakan
melebihi batas waklu yang ditetapkan peraluran perundang-undangan vakni
ketentuan Bahwa Pasal 5 aval (1) dan ayat (4) PMK Nomor 1 Tahun 2017 yang menyaiakan (a) permohonan PEMOHON disampaikan kcpada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) kerja icrhitung sejak diumumkan penetapan perolrhan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIV Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Koia. dan lb) hari kerja yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
B. DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa PIHAK TERKAIT hanya akan mcmbcrikan kotorangan alau mcnanggapi dalildaiil PEMOHON sejauh yang berkenaan dengan PIHAK TERKAIT,
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil dalam permohonan PEMOHON, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas dan utuh diakui ok;h PIHAK TERKAIT,
3. Bahwa PEMOHON dalam dalil-daiil permohonannya. sebagaimana diuraikan pada POKOK PKRMOHONAN butir 4.2. angka 20 lhal.l6). menyaiakan bahwa PIHAK TERKAIT (Pasangan Calon Nomor Urul 2 Oalam Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Tasikmalaya) lelah melakukan berbagai pelanggaran dalam bentuk : a)
Keterlibatan
Birokrasi
(Kelerlibatan
SKPD Kola
Tasikmalava
di dalam
Kampanye, Keterlibatan Camat dalam Suksesi Pasangan Calon Nomor Urut 2,
Keterlibatan Dinas RSUD Kota Tasikmalaya) di dalam Pemenangan Pasangan Caion Nomor Urul 2;
b)
Money Politik;
c) Penggunaan Dana Hibah lebih dari 35 Milyar;
d) Pasangan Calon Nomor Urut 2 Membagi-bagikan IIP Android seharga 2.500.000 sebelum pemilihan;
e)
Penggunaan Batik Qertuliskan Budi-Yusuf Nomor 2 Lanjutkan Kepada Pegavvai Puskesmas Kola Tasikmalaya dananya dari APBD;
f)
Penggunaan Sarana dan Prasarana Pemerinlah Kota Tasikmalava dalam Kampanye (Pemakaian Kendaraan, Gedung Pemerinlah);
Halaman | 3
I ' •
g) Melakukan Intimidasi, Ancaman dan Toror Tcrhadap ASN yang lidak ikut terJibat dalam suksesi Pemcnangan Calon Nomor Urui 2;
h) Menggunakan isu SAKA unluk Mcnyudulkan Pasangan Calon Nomor Urui 3
4. Bahwa sebelum menanggapi poin per poin dalil permohonan PEMOIION. PIHAK TERKAITterlebih dahulu perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikul :
a) Menurut PIHAK TERKAIT dalil-dalil permohonan PEMOlfON lidak bogitu terstruktur dan sistematis, sehingga tidak memudahkan PIHAK TERKAIT unluk
menanggapinya. Oleh karena ilu.'PIHAK
mcncoba mcrumuskan ulang
garis-garis besar daiil-dalil PEMOHON sebagai berikut :
(1} Tentang pelibalan Aparatur Sipi) Ncgara (ASN) dan pemanfaalannya secara molawan hukum unluk pcmcnangan PIHAK TERKAIT
(2) Penyalahgunaan sarana dan prasarana Pemerintah Kola Tasikmalaya dalam kampanye oleh PIHAK TERKAIT,
(3)
Penyalahgunaan APBD untuk pemenangan PIHAK TERKAIT,
(4)
Money Politic,
(5)
Penggunaan isu SAKA untuk menyudutkan l^asangan Calon Nomor Urui 3.
b) Bahwa PIHAK TERKAIT akan memberikan keterangan/menanggapi isu-isu di alas secara umum, dan untuk hal-hal yang lebih detil yang belum cukup ditanggapi, keterangan/tanggapan akan diberikan pada poin-poin berikulnya.
5. Bahwa berkenaan dengan isu pelibalan ASN dan penyalahgunaan APBD pcrlu PIHAK TERKAIT kemukakan fakla-fakta berkenaan dengan kedudukan beberapa calon sebagai berikut ;
(1) Calon Waki! Walikota Pasangan Nomor Urui 1atas nama Drs. 11. l)onn> Romdony adalah Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya. jadi termasuk pimpinan OPHD Kota Tasikmalaya;
(2) Calon Walikota Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Ir. H. Dede Sudrajat, MP. (sekarang PEMOHON] adalah Wakil Walikota Kota Tasikmalaya;
(3) Calon Wakil Walikota Pasangan Nomor Urui 3 alas nama dr. H, Asep -H-idayal Surdjo, Sp.A.-M.Kes. adalah se-orang Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kola Tasikmalaya;
Dan fakta-fakta tersebut dalam bulir-buiir di atas, tcrgambarkan bahwa para calon yang terlibal dalam pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalava
Tahun 2017, dalam pengambilan kopulusan dan penyelenggaraan pemeriniahan di Kota Tasikmalaya, bukan sekedar penonton yang pasif atau masyarakat
biasa. tetapi mempunyai peran yang cukup penting. Mereka bukan orang-orang di luar struktur yang terkucil dari lingkaran proses pengambilan kepulusan dan
Halaman I 4
tindakan-tindakan penyclonggaraan ncgara. schingga sulil dibayangkan walikota bisa secara semena-mena menetapkan kebijakan pemerintahan dan
tindakan-tidakan dalam mcnjalankan kckuasaannva sccara scndirian lanpa pendampingan dan pengawasan dari mereka.
Dapat pihak Terckait kutipkan di sini keicnluan dalam F'asa! 66 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana lelah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015 dan UU No.9 Tahun 2015 :
(1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas: a. membanlu kepala daerah dalam:
1. memimpin
pelaksanaan
IJrusan
Pemennlahun
yang menjadi
kewenangan Daerah;
2. mengoordinasikan kegialan Perangkat Daerah dan rnenuidaklanjuli laporan dan/atau ternuan hasilpengawasan aparatpengawasan; 3. memantau dan mengeualuasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah protAnsi bagi wakil gubernur: dan
'1. memantau dan mengeualuasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupalen/koto, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupali/wali kola;
b. membenkan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah:
c. melaksanakan lugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalnni masa tahnnan afnu berhnlangan semenlnra: dan
d. melaksanakan lugas lain sesuai dengan ketenluan peraturan perundangundangan.
(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan lugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) don ayal (2), wakil kepala daerah menandatangani pakta integnias dan bertatiggung jawab kepada kepala daerah.
(4) Wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersnma kepala daerah hingga akhir masa Jabatan.
6. Bahwa sehubungan dengan APHD Kota Tasikmalaya perlu dikemukakan bahwa dalil-dalil PEMOHON dalam permohonannya berkenaan dengan APBD Tahun 2016 dan APBD Tahun 2017. Perlu dikemukakan bahwa APBD tahun 2017 memang lelah ditetapkan, namun khususnya unluk dana hibah belum dircalisasikan. dan pada hari-hari terakhir ini baru pada lahap sosialisasi kepada calon penerima hibah. Dengan demikian, dalil-dalil PEMOHON berkenaan dengan APBD Tahun 2017,
bukan berkenaan dengan realisasinya, namun berkenaan dengan APBD-nya itu sendiri, artinya dengan kebijakan-kebijakan politis yang tertuang dalam APBD Tahun 2017 itu.
Halaman | 5
7. Bahwa masih sehubungan dengan APBD, PEMOHON juga telah mongajukan dalil yang menghubungkan APBI) Tahun 2016 dan 2017 dengan isu sara datam
kampanye. Dalii FEMOHON diawali dengan mcnyalakan "tiahwa pasongan cahn nomor urut 2 telah menyusun dan merancang Isu "SARA" untuk melakukan
pembunuhan karakter lerhadap PEMOHON dalam proses pemilihan walikola Tasikmaiaya secara Terslruklur Si^tematis dan Masiif [humf D, butir 2. hal. 25. 26], Kemudian dalam butir bcrikutnya dinyatakan " Bahwa hal lersehut dilakukart
dengan cara memberikan dana hibah APBD tahun 2016 dan 2017 kepada Pimpman Pondok Pesantren di Kota Tasikmaiaya serta pemberian satu unit kendaraan bermolor
bagi pengums mesjid di Kota 'Iasikmalaya". Lebih lanjut discbutkan dalam butir-
butir berikutnya pencrima-ponorima hibah: Organisasi Forum Pondok Pesantren, Organisasi Forum Komunikasi Dinniyah Takmiliyah (KKDT) Kola Tasikmaiaya. Organisasi Dewan Mesjid Indonesia Tiap Kecamatan, dan Dewan Kemakmuran
Mesjid (DKM). Lalu disebutkan "Bahwa Pimpinan Pondok Pesantren dan Pengun/s Mesjid itulah kemudian yang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif melakukan Propaganda kepada Masyarakal bahwa PEMOHON menganul AJaran Syiah, sehtngya masyarakat tidak memberikan dukungannya kepada PEMOHON dalam pemilihan Walikola dan Wakil Walikola Tasikmaiaya". 8.
Bahwa tuduhan yang menycbuikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (sekarang PIHAK TERKAIl) telah merancang isu SARA dengan cara memberikan dana hibah
Tahun 2016 dan Tahun 2017, PIHAK TEfiKAIT bantah tanpa perlu mengajukan bukti apapun oleh karena luduhan atau pernyataan tersebut dalam dirinva sendiri
sudah mengandung kemusykilan (adsurcf). Bahwa Penyusunan APBD membutuhkan waktu yangcukup lama. Telah diketahui umum bahwa penvusunan APBD untuk suatu tahun dilakukan pada tahun sebelumnya. APBO 2016 dirancang dan disusun pada tahun 2015. Saat itu sama sekali belum ada suasana dan dinamika pemilihan walikota. Pada saat itu belum diketahui atau setidaknva belum
ada kepastian apakah PIHAK TERKAiT akan mcnjadi paseingan calon; juga belum
bisa diketahui apakah Dede Sudrajat akan maju menjadi calon berpasangan dengan Asep Hidayat (keduanya adalah PEMOHON). Sohingga lidak masuk akal, jika didalilkan bahwa pada saal itu sudah difaneang upaya perabunuhan—karakterterhadap PEMOHON. Berkenaan dengan APBD Tahun 2017 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmaiaya No. 8 Tahun 2016 (Desomber 2016}, menurut
informasi dari pihak yang berkompeten, telah dimulai pembahasannva pada bulan Juli 2016. (Vide Keterangan Saksi) Pada saat itu belum ada pasangan calon, karena pasangan calon baru ditetapkan pada tanggal 24 Oktober 2016. (Vide Surai Bukti PT. 001 s/dPT. 008)
Halaman I 6
9. Bahwa di samping hal lersebuL dalam butir -8 di alas, dalil PEMOHON menggambarkan seolah-olah APBD itu produk Walikota sendiri tanpa keterlibatan
elemen-elemen lam - suatu dalil yang tidak bisa dipahami dan karenanya hams ditolak. Dalil PEMOHON tersebut telah menihilkan peran dan tanggung jawab DPK13 Tasikmalaya beserta seluruh unsur politik yang ada di dalamnya dan Juga peranserta masyarakat yang turut terlibat dalam proses penyusunan APBD, Perlu
ditambahkan lebih lanjui, bahwa APBD yang lelah dsetujui DPRD schingga menjadi Peraturan Derah (I'lCKDA], belum bisa direalisasi sebelum dievalusi oleh Gubernur dan mendapal persciujuan Gubernur.
10. Bahwa penerima-penerima hibah APBD tersebut adalah organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga keagamaan yang diisi oleh penggiat-pcnggiat yang mempunyai kepeduhan atas kemajuan kehidupan keagamaan (Islam) di Kota Tasikmalaya. Tidak sedikil ulama t.ergabung di dalamnya. PIHAK TERKAIT mcyak\n\ bahwa para penggiat keagamaan termasuk para ulama, hanya semata-mata karena organisasi atau lembaganya mendapatkan hibah dan APBD. bisa dijadikan alal poliUk dan digerakan untuk melakukan kegiatan pemenangan pemilihan pasangan calon tertenlu.
11. Bahwa dinamika kehidupan beragama di Kota Tasik mcmang cukup linggi, dan terkadang demikian linggi dan mcngarah kcpada konflik. Keadaan ini sudah
berlangsung lama, dan akan letap berlangsung dengan atau lanpa adanya pemilihan Walikota. PIHAK TERKAIT tidak pcrnah merancang isu SARA untuk melakukan pembunuhan karakter. liisa saja terjadi bahwa kelompok masvarakat yang memiliki keyakinan keagamaan tertenlu mempunyai pandangan bahwa
keyakinan keagamannya akan lebih terjamin dengan terpilihnya pasangan calon tertentu, sehingga mereka memiliki preferensi tertenlu dalam menghadapi pemilihan. Bisa jadi pula suatu kelompok merasa kepentingan keagamannya akan terancam apabila terpilih pasangan calon tertenlu, schingga mereka mcnunjukkan
resistensi lerhadap pasangan calon tertentu. Di kalangan pendukung pasangan calon di tengah masyarakat dapat terjadi harapan dan kekhawatiran lerhadap pasangan-calon Lerungkap dalam benluk dxikungan dan-penolakan dalam berbagai— cara yang mereka lakukan atas prakarsa dan tanggung jawab sendiri, di luar
kendali dan tanggung jawab pasangan calon yang mana pun.
12. Bahwa berkenaan dengan dalil dan tuduhan PEMOHON lentang terjadinya penyalahgunaan sarana dan prasarana Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam
kampanye oleh PIHAK TERKAJT, PEMOIION ii6ak menjelaskan apa. kapan dan di mana terjadinya penyalahgunaan tersebut. Yang jelas bahwa menjelang masa
Halaman | 7
kampanye, Walikota Budi Budiman. tolah mcnycrahkan kcndaraan dinas berupa kendaraan bermotor roda empat yang biasa digunakan dalam menjalankan tugas kepada Sekretaris Daerah, scbagaimana lorbukti dari Berila Acara Scrah Tohma Barang tanggal 27 Oktober 2016. (Vide Surat Bukli FT. 009)
13. Bahwa PIHAK TBRKAIT membantah dalil PEMOHON Dalam Permohonannya pada angka 21 huruf A, terutama dalil Angka 5) hurufa, PEMOIION idah m<-ndaliikan
adanya keterlibatan Sekretaris Daerah dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada pokoknya menyebutkan, bahwa Sekretaris Daerah melakukan
kampanye dengan memberikan ancaman kepada dinas-dinas (PNS) yang ada di Imgkungan Kota Tasikmalaya agar mendukung Pasangan Calon Nonor Urut 2. apabila SK programnya ingin ditandaiangani.
Bahwa dalil PEMOHON tersebui TIDAK BENAR, dengan alasan dan fakta sebagai berikut:
1). Bahwa andaipun benar - quod non - Sekretaris Daerah meiakukan pemihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. secara akal sehat. lidak mungkin ia melakukannya dengan cara yang sebodoh itu. Apalagj dengan mengingat para calon Iain adalah juga orang-orang yang terlibat dalam pemeriniahan Kola Tasikmalaya.
2). Bahwa menurut Sekretaris IJaerah. ia tidak pernah melakukan. bahkan tidak pernah ada nial untuk melakukan tindakan sobagaimana dituduhkan oleh
PEMOHON. Faktanya. justru dikalangan PNS/ASNpada tanggal 17 Oktober
2016 telah membuat dan menandatangani "Pernyataan Sikap Dan Harapan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Tasikmalaya Terhadap Calon Walikota Tasikmalaya dan Wakil Walikola Tasikmalaya Periode Tahun 20172022", yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Para Assisten. Staf Ahli-
_
Staf Ahli. Sekretaris DPRD. Kepala-Kepala Badan. Kepala-Kepala Dinas, CamatCamatdan Pejabat-Pejabat Teras iainnya Kola Tasikmalaya (seluruhnya berjumlah sekitar 50 pejabai), Salah saiu buiir dari Pornyataan lerscbut (buhr dmyatakan "Tidak Filkadq dengan menqhalalkan seqala cara". Pernyataan tersebui penting" "setidaknya karena dua hal ;
o Pertama, pernyataan tersebut agak keras dan cukup berani - sesualu yang tidak lajim dikalangan ASN. Dan itu tidak mungkin dilakukan jika ASN dalam kondisi ditekan apalagi diancam oleh Sekretaris Daerah aiau bahkan oleh Walikota (Pasangan Calon Nomor Urut 2);
Halaman | 8
o Kedua, pemvataan icrsebul mcnunjukan jarak yang sama antara ASN dengan semuan Pasangan Caion. {Vide Surat Bukti PT. 003) Tiahkan lelah pula dikeluarkan Surai
Edaran PLT. Walikota Tasikmalava Nomor
SE/2797/ORG-12/2016 tenlang Pelaksanaan Netralitas Dan Penegakan Disiplin Serta Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, tertanggal 22 Desember 2016. (Vide Surat Bukti PT. OWdan PT. Oil)
Sekretaris Daerah sebagai bagian dari penyelenggara pnmerintah jusleru yang mengawal dan melaksanakan Pernyataan Sikap dan Surat Edaran tersebut.
3). Bahwa berkenaan dengan dalil PEMOHON penhal Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) merupakan dalil yang tidak benar karena TPP telah
ditetapkan oleh Walikota, Penelapan TPP icrscbul telah diiandaiangani scbclum adanya Penetapan sdr. Budi Budiman (Walikota saat itu) sebagai Calon Walikota periodc tahun 2017 - 2022 (Petahana). (Vide Keterangan Saksi) 4J. Bahwa begitu pula berkenaaan dengan adanya Keterlibatan Sekretaris Daerah yang lainnya, yakni ;
a)
Poiitisasj Birokrasi dan Penyelenggara Yang Dilakukan Oleh Carnal Untuk
Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. adalah TIDAK BENAR. dengan alasan dan fakta bahwa tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh Camat, dan hal tersebul telah dibahas dalam rapal dengar pendapal dengan DPRD Tasikmalaya. [Vide Surat Bukti 0]2danP'r. 013) b) Menggalang dukungan kcpada Puskcsmas dan Tcnaga Medis Lainnva (PNSJ serta Forum ibu PKK unluk mendukung Paslon No. 2 adalah tuduhan yang TIDAK BENAR, dengan alasan dan fakta, bahwa PIHAK TKRKA!Tpa&A masa H-1 pencoblosan melakukan kunjungan kc Puskcsmas dalam rangka kedinasan adalah tidak benar, sebenarnya kunjungan tersebut tidak ada perencanaan tetapi ketika melewali daerah tersebut secara spontan ingin
melihat hasil pembangunan Puskemas, bahkan kedatangan ketempat tersebut tanpa atribut/pakaian dinas. (Vide Sural Bukti PT. 014) 14. Money Politik
Terhadap dalil PEMOHON pada angka 21 huruf B. yang pada pokoknya PEMOHON mendalilkan bahwa :
1). Pemberian uang sebesar Rp. 100.000.- kepada Calon Pemilih pada hari H-1 kepada orang yang bernama Sdr. Opic Taufik. PIHAK TERKAIT perlu memberikan penjelasan berikut ini.
Halaman I 9
•Bahwa menurut ketprangan Sdr. Sonny (yang momborikan uang tersebut), bahwa uang itu (uang milik Sdr. Sonny sendiri) diberikan kepada Sdr. Opic Taufik karena yang bnrsangkuLan meminta uang uniuk "Ngaliwel" (makanmakan). Terlepas dari kebenaran apakah Sdr. Sonny meminta Sdr. Opic Taufik untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urul 2, yang pasti Sdr. Sonny bukanlah Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2dan Tim Kampanye Nomor Urut 2 tidak mengetahui hal pemberian uang oleh Sdr. Sonny kepada Sdr. Opic Taufik tersebut. (Vide Keterangan Saksi)
2). Pemberian 1 (salu) unit HP Android kepada calon pemilih dengan syarat memilih Pasangan Calon No. 2. Hal tersebut Tidak diketahui oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Tim Kampanyenya, siapa yang memberinya maupun siapa yang menerimanya. Oloh karena itu. kalaupun hal tersebut terjadi lidak bisa dikail-kaitkan dengan Pasangan Calon Nomor Urul 2.
3). Direktur PD. Pasar Resik pada tanggal 24 Januari 2017 telah memberikan celemek bertuhskan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa jikapun benar adanya pembagian celemek tersebut, hal Itu tidak dilakukan/disuruh oleh direktur PD. Pasar Resik, melainkan merupakan prakarsa individu-individu yang merupakan bagian dari inisiatif dan partisipasi masyarakal dalam penyelenggaraan Pilkada di Kota Tasikmalaya.
15. Tuduhan Penggunaan APBD Untuk Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dalam menuduh penggunaan APBD untuk Kampanye Pasangan Nomor Urut 2
(Butir Chalaman 24). dalam angka 4 PEMOHON menyebutkan :"bahwa pada tahun 2017 Pasangan Nomor Urut 2 /Budi Budiman) selaku Walikola Incumbent
mengeluarkan Dana Hibah APBD Kola Tasikmalaya sebesar J5.389.998.000,00 yang dibagikan kepada LSM, PGRl, Forum Persatuan Pondok Pesantren, Dewan Masjid di setiap Kecamatan. Oraganisasi Dinniyah dan Pengurus DKMse-Kola Tasikmalaya" Ketika PEMOHON menyatakan hal tersebut di atas dalam konteks tuduhan bahwa Incumbent telah menggunakan APBD untuk kampanye, perlu PIHAK TERKAIT ajukan tanggapan sebagai benkut ;
1). Dalam kutipan di atas PEMOHON menyebutkan antara lain "Walikola Incumbent mengeluarkan Dana Hibah APBD 20ir Kata "mengeluarkan" bermakna dana
tersebut sudah dibayarkan atau sudah diserahkan kepada penerima hibah. Faktanya Dana Hibah dalam APBD 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017 (saat pembacaan Permohonan dalam persidangan perkara ini) belum direahsasikan (dicairkan). Dengan demikian pernyataan PEMOHON tersebut adalah TIDAK BENAR.
Halaman I 10
2), Bahwa perju ditegaskan kembali penetapan AI>BD Kota Tasikmalaya. seperti halnya Kabupaten/Kola lainnya, mclibatkan berbagai unsur pcmcrintahan dan
bahkan masyarakat melalui mekanisme yang transparan (proses politik) yang akhirnya dituangkan dalam produk hukum yang bebentuk Peraturan Daerah (PERDA). Berkenaan dengan Dana Hibah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tenlang PEDOMAN Pfi^MBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH. pemberian dana hibah disamping ditetapkan besaran dananya juga ditetapkan penerimanya "by name, by address", oleh karena itu. Surat Keputusan Walikota mongcnai Penctapan Daftar Pcncrima Hibah tidak
bisa ditetapkan berdasarkan kemauan Walikola sendiri, tctapi harus sesuai dengan apa yang telah digariskan di dalam PERDA tentang APBD. Oleh karena itu tidak terbuka ruang scdikitpun bagi WALIKOTA UNTUK MENYALAHGUNAKAN PEMBERIAN DANA HIBAH, dengan menambahkan alau mengurangi subjek-subjck pencrima hibah. sohingga PJHAK TERKA/T juawru mempertanyakan kepada PEMOHON dalam hal apa PEMOilON menuduh Dana
Hibah APBD Kota Tasikmalaya telah digunakan untuk kampanye pemenangan Pasangan Galon Nomor Urut 2. Sedangkan PEMOHON (Dede Sudrajat, in casu Galon Walikota Tasikmalaya Periode 2017 - 2022) sendiri yang menjabat sebagai Wakil Walikota (petahana) memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengawasan atas penggunaan (realisasi) Dana Hibah tersebut.
3]. Bahwa dengan tetah ditetapkannya pencrima Hibah by name by address, siapapun
pasangan
calon
yang
terpilih,
terikar
untuk
melaksanakan
(merealisasikan) hibah tersebut. Dengan demikian, tidak ada keterikatan
pemilih untuk memilih pasangan calon incumebent agar hibah dapat direahsasikan.
4). Bahwa PEMOHON mendalilkan bahwa Pasangan Galon Walikota Nomor Urut 2
(Budi Budiman) memerintahkan PNS untuk membuat batik Pasangan Galon Nomor Urut 2 dengan biaya dari APBD Kola Tasikmalaya. dengan cara menyisipkan pembuatan batik Pasangan Galon Nomor Urul 2 dengan batik pegawai Kota Tasikmalaya, seperti disebutkan dalam permohonannya pada angka 21 huruf G (hal. 24).
Bahwa dalil PEMOHON tersebut TIDAK BENAR. Secara lebih menyeluruh PIHAK TERKAIT akan memberikan keterangan atau penjelasan sebagai berikut :
Halaman | 11
a) Bahwa apa yang disebut oleh PEMOHON batik pegawai Kota Tasikmalaya. pembuatannya dilakukan pada tahun 2015 dan tahun 2016, sebagaimana terbukti dari (1). Surai Perjanjian Korja No, 476/9]9/BKBPMP3A/2()15 Tentang Pengadaan Pakaian Seragam Kader KB dan Kader Posyandu (Batik), tanggal 24 Agustus 2015 (untuk pengadaan tahun 2015); dan (2). Surat Perjanjian Kerja No. 027/SP-112/BKBPMP3A/2016 Tentang Pengadaan Pakaian Seragam Kader KB dan Kader Posyandu (Batik), tertanggal 23 Maret 2016 (untuk pengadaan tahun 2016). {Vide Surat Bukti PT. 015s/dPT. 0]8)
b) Bahwa PIHAK TERKAIT dalam kampanye memang telah melakukan pengadaan kain batik pada bulan November 2016 sebagaimana terbukti dari bukti pembayaran dari Budi Budiman kepada Gareli Batik Tasik Deden. pada tanggal 19 Nopember 2016. {Vide Sural Bukti FV. 019 dan in\ 020) Dari bukti tcrsebut tampak bahwa saai pengadaan baiik uniuk Kader KB dan Kader Posyandu berjarak cukup jauh. bulan Maret dan bulan
November, dan pihak penyedia barangnya pun berlainan. yang satu Gilang Kabisa dan yang lain Gareli Batik Tasik Deden. Selain itu, dana pembelian batik oleh Budi Budiman juga terbukti dari laporan keuangan dana kampanye yang telah diaudit oleh akuntan publik. Dengan demikian, tidak ada bukti atau indikasi sekalipun. yang menunjukkan bahwa pengadaan batik Pasangan Calon Nomor Urut 2, dananya disisipkan pada APBD Kota Tasikmalaya.
5). Bahwa berkenaan dengan dalil PEMOHON tentang bagi-bagi HP android (huruf B. angka 3). hal. 23), Pihak Terkait tanggapi bahwa PIHAK TERKAIT tidak tahu
siapa yang memberikan dan siapa yang menerima. Baik Pasangan Calon Nomor Urut 2 maupun Tim Kampanyenya tidak pcrnah melakukan bagi-bagi HP.
6). Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dalil PEMOHON pada Permohonannya (huruf d, halaman 22), yang menyebutkan bahwa istri pasangan Calon Nomor Urut 2 menginstruksikan kepada pengurus PKK tiap kecamatan untuk
mernbuat p_engajian dan m^inta kepada. nara surnber pengisi acara pengajian_._ agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pemilihan Walikoia dan Wakil Walikota Tasikmalaya. PIHAK TERKAJT membantah dalil PEMOHON
tersebut. Andaipun dalil tersebut benar, quod non, apakah ajakan tersebut efektif, dalam arti pendengarnya benar-benar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
Halaman I 12
Bahwa Pemohon tidak menunjukkan dalam dalil-dalilnya bahwa dalam hal
dalil-dalilnya terbukti, hal tersebut akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil perolehan suara sehingga hasil pemilihan akan berubah.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup beralasan menurut hukum agar Permohonan PEMOHON layak untuk DITOLAK.
C.
PETITUM
Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, PIHAK TERKAIT mohon dengan hormat, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :
DALAM EKSEPSI
Menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT, DALAM POKOK PERKARA
/
Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Kota
Tasikmalaya Nomor 17/Kpts//KPU-Kota-0n.329197/2017 tertanggal 22 Februari 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, jo. Berita Acara Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya tertanggal 22 Februari Tahun 2017.
^
Menetapkan perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Galon Walikota
dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut :
Pasangan Galon
Nomor Urut
1 DICKY GANDRANEGARA dan
DENNY ROMDONY memperoleh suara berjumiah 85.510, Pasangan Galon Nomor Urut 2 BUDI BUDIMAN dan Mi^HAMMAD" YUSUF—
memperoleh suara berjumiah 151.931, dan Pasangan Galon Nomor
Urut 3 DEDE SUDRAJAT dan ASEP HIDAYAT memperoleh suara berjumiah 141.854. Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).
Halaman I 13
Demikian tanggapan PIHAK TERKAIT ini diajukan imtuk dapat dijadikansebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini.
Hormat PIHAK TERKAIT, JtecMU
BIE
hakim, s.h
Dr. BERNA SUDJAl^ ERMAYA, S.H., M.H.
DBDY MULYAWA, S.H., M.H.
G KAUTSAR K. S.H.
Halaman { 14
